Kisi kisi pkn

Pengertian Bangsa

     Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kehendak untukbersatu yang memiliki persatuan senasib dan tinggal di wilayahtertentu, beberapa budaya yang sama, mitos leluhur bersama.Pengertian bangsa menurut para ahli :·        Ernest Renant, bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yangterjadi dari dua hal yaitu rakyat yang harus menjalankan saturiwayat, dan rakyat yang kemudian harus memilikim kemauan,keinginan untuk hidup menjadi satu.·        Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang memilikikesamaan karakter  yang tumbuh karena kesamaan nasib.Unsur-unsur terbentuknya Negara              Unsur terbentuknya Negara dapat digolongkan menjadidua macam yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif.  1.     Unsur kinstitutif adalah unsur yang mutlak harus ada disaat Negara tersebut didirikan seperti rakyat, wilayah, danpemerintahan yang berdaulat.2.     Unsur deklaratif adalah unsur yang tidak harus ada di saatNegara tersebut berdiri tetapi boleh dipenuhi setelah Negaratersebut berdiri, misalnya pengakuan dari Negara lain.

b.      Bentuk Kenegaraan

1)      Koloni  (Negara jajahan)

Koloni adalah suatu negara yang dijajah oleh negar lain. Kollonimerupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Semua masalahpenting negara koloni, baik urusan dalam negeri maupun luarnegeri ditangai langsung oleh pemerintah negara penjajah.

2)      Trusteeship (Negara Perwakilan)

Trusteeship adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia IIdiurus oleh beberapa negara di bawah pengawasan Dewan PerwakilanPBB.

3)      Dominian

Dominian adalah suatu negara yang tadinya merupakan daerahjajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, kemudian

mengakui Raja Inggris sebagai kepala negaranya, serta sebagailambang persatuan mereka. Walaupun kedudukan negar dominan beradadalam lingkungan kerajaan Inggris, tetapi sebagai negara merdekadan  berhak menenetukan serta mengurus rumah tangga negaranyasendiri.

4)      Uni

Sebuah negara uni terjadi apabila dua atau beberapa negaramerdeka dan berdaulat mempunyai seorang kepala negara yang sama.

Ada dua macam uni yaitu :

(a)    Uni Riil

Apabila negara-negara yang bergabung dalam mengatur kepentinganbersama diserahkan kepada suatu badan (lembaga) yang dibentukmereka (Uni Australia-Hongaria yang berlangsung sampai tahun1918).

(b)   Uni Personil

Apabila negara-negara yan gbergabung dalam menguruskepentingannya diselenggarakan secara sendiri-sendiri walaupunmempunyai kepala negara yang sama. (Uni Belanda-Leuxemburg) yangterbtnuk pada tahun 1939 sampai 1890.

5)      Protektorat

Protektorat adalah negara yang berada di bawah lindungan negaralain yang  lebih kuat. Hubungan luar negeri dan pertahanankeamanan di tangani langsung oleh negara pelindungnya. NegaraProtektorat umumnya tidak dianggap sebaga inegara merdeka,sehingga negara ini bukan subyek hukum Internasional. Contohnya :Monaco merupakan negara protektorat Perancis.

6)      Mandat

Mandat adalah suatu negara yang merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I, diletakkan di bawahperlindungan suatu negara yang menang  dalam perang itu dengan

pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Contohnya : KamerunBekas Jajahan Jerman kemudian menjadi negara mandat Perancis.

7)      Serikat Negara

Sebenarnya bukan bentuk negara, tetapi suatu bentuk kerja samaantara beberapa negara dalam mengahdapi kepentingan bersama,seperti mengenai pertahanan dan keamanan. Jadi serikat negaraadalah perserikatan antara beebrapa negara yang merdeka danberdaulat penuh untuk mengurus beebrapa kepentingan bersama(Swiss, 1915 – 1848). Serikat Negara sebenarnya mirip denganNegara Serikat. Bedanya terletak pada kedaulatan.

- Serikat Negara   : negara anggota mempunyai kedaulatan ke dalammaupun ke luar.

- Negara Serikat    : negara anggota hanya memiliki kedaulatan kedalam, kedaulatan keluar ada pada negara (pemerintah)

macam-macam penggolongan hukum, yakni :

1. Hukum berdasarkan sumbernya

Sumber FormalSumber formal yaitu sumber hukum yang dilihat dari segipembentukannya, di antaranya adalah :

Undang-Undang (UU). Undang-Undang (UU) merupakan suatubentuk peraturan yang dibuat dan di sahkan oleh pihak-pihakyang berwenag.

Hukum Kebiasaan. Hukum kebiasaan merupakan hukum yangterbentuk dengan sendirinya oleh masyarakat melaluiperaturan yang tidak tertulis.

Yurisprudensi Yaitu sumber hukum yang berasal dari putusanhakim dan memiliki kekuatan memikat.

Traktat. Traktat adalah perjanjian antar negara.

Doktrin Doktrin adalah pendapat dari parah ahli hukum.Sumber materil sumber materil yaitu sumber yang menentukanisi hukum berupa perasaan hukum,keyakinan hukum individual,pendapat umum dll. Doktrin bersifat adil, dan bersifat riil

2. Hukum berdasarkan bentuknya

Hukum Tertulis, yaitu semua peraturan yang di bukukan dantertulis serta di sahkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Hukum Tidak tertulis adalah hukum yang di buat olehmasyarakat melalui peraturan yang tidak tertulis contoh:Hukum adat.

3. Hukum berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hukum terbagidua, yaitu :- Hukum Privat- Hukum Public.

4. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Hukum berdasarkan tempatberlakunya juga terbagi dua, yaitu :- Hukum Nasional- Hukum Internasional.5. Hukum berdasarkan masa berlakunya, dibagi menjadi ;- Hukum positif- Hukum yang di cita-citakan-Hukumuniversal

6. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya- Hukum materil-Hukumformal

7. Hukum berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat memaksa

8. Hukum berdasarkan wujudnya terbagi dua, yaitu :- Hukum objektif- Hukum Subjektif.

Penggolongan Hukum

Hukum terdiri atas bermacam-macam. Untuk mengetahui tentangmacam-macam hukum, ada beberapa penggolongan hukum.

Hukum menurut Bentuknya Hukum menurut Tempat

Berlakunya Hukum menurut Sumbernya

Hukum menurut WaktuBerlakunya

Hukum menurut Isinya Hukum menurut Wujudnya Hukum menurut Sifatnya Hukum menurut Cara

Mempertahankannya

Pasal 3

Selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan yangbukan dilakukan oleh badan peradilan negara.

Pasal 4 ayat 1

Setiap putusan pengadilan menghasilkan putusan akhir yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 4 ayat 2

Sederhana: peraturannya, mudah dipahami dan tidak terbelit-belit.

Cepat: tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya.

Biaya ringan: tidak membebankan kepada pihak yang bersengketa.

Pasal 5 ayat 1

Di depan hukum, semua orang adalah sama.

Pasal 6

Apabila tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim, hakim bersikap menunggu diajukannya perkara.

Pasal 16

Pengadilan wajib menemukan hukum dengan jalan memahahami nilai hukum yang ada di masyarakat.

Pasal 17 ayat 1

Satu hakim ketua dan dua hakim anggota

Pasal 19

Sidang terbuka untuk umum (social control)

Pasal 29 ayat 1 dan 2

Hak ingkar: hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yangakan atau sedang mengadili perkaranya.

Pasal 29 ayat 3 dan 4

Semenda: hubungan keluarga akibat perkawinan

Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama,Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semualingkungan peradilan, yangdalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yanglain.Susunan MA terdirin dari Pimpinan, Hakim Anggota, dan Sekretaris MA. Pimpinan MA terdiri dari seorang Ketua, dua Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda, yang kesemuanya dalah Hakim Agung dan jumlahnya paling banyak 60 orang. Sedangkan beberapa direktur jendral dan kepala badan

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yangmelakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna menegakan hukum dan keadilan.Susunan MK terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki syarat: memiliki intergritas dan kepribadian yand tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan.

Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.Komisi Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktis hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat.

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

1. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasionalhal ini dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini contoh; Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina danmenimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak.

2. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan

Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan

3. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia , Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum tersebutkan menyangkut penegakan hak asasi manusia.

Menjadi titik berat adalah hal-hal yang tercantum dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut;

1. Hak untuk hidup.2. Hak berkeluarga.3. Hak memperoleh keadilan.4. Hak atas kebebasan pribadi.5. Hak kebebasan pribadi6. Hak atas rasa aman.

7. Hak atas kesejahteraan.8. Hak turut serta dalam pemerintahan.9. Hak wanita10. Hak anak

Pokok pikiran pembukaan UUD 1945

Dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat 4 (empat) pokok pikiran

yang merupakan pancaran dari dasar falsafah negara. Keempat pokok

pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai

berikut.

•         Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

•         Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

•         Negara yang berkedaulatan berdasar atas kerakyatan dan

permusyawaratan/perwakilan.

•         Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 yakni:

1. Alinea 1 yaitu negara persatuan :

negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan

2. Alinea 2 yaitu keadilan sosial :

kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat

3. Alinea 3 yaitu kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan, permusyawaratan / perwakilan

4. Alinea 4 yaitu ke-Tuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yangadil dan beradab :

mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untukmemelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-citamoral yang luhur

Dalam kehidupan berbangsa,bernegara, dan bernegara seharusnya kita menunjukkan sikap yang mencerminkan menghargai dan kedudukansetiap individu dengan tidak menonjolkan perbedaan yang ada. Perilaku tersebut dapat kita tunjukkan dalm kehidupan sehari-hari,misalnya dalam suatu lingkungan rukun tetangga yang terdiri dari berbagai macam suku,ras,agama sebaik nyta kita tetap menjagatali persaudaran dgn tidak menyombong kan diri sendiri, dgn tidakmenjelek-jelekkan orang lain. Hal tersebut dilakukan agar bsa saling mengisi meskipun memiliki ras, agama suku, bangsa yang berbeda.

1. Sistem politik di Negara yang berpaham Liberal (Amerika Serikat) Proses politik dan mekanisme politik pada Negara yang berpaham liberal tergantung dari konstitusi Negara tersebut. Di Amerika Serikat (AS) system politik dijalankan berdasarkan Konstitusi AS tahun 1787 dengan nama “Declaration Of Independence”. Dalam ketentuan konstitusi ini, corak politik yangdianut adalah Demokrasi Liberal. Ketentuan sistem politik AmerikaSerikat antara lain adalah sebagai berikut. a. Amerika Serikat menganut pemisahan kekuasaan antara legislatif (congress) yang memiliki fungsi perundangan eksekutif (Presiden dan menterinya) yang memiliki fungsi pemerintahan, dan yudikatif (MA) yang mempunyai fungsi peradilan. Masing-masing lembaga merupakan lembaga tertinggi di bidangnya. Apabila terjadi konflik antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, yang menengahi adalah lembaga yudikatif. b. Ketiga lembaga itu saling menguji atau membatasi dan mengontrol (check and balance) sehingga tidak ada yang lebih dominan satu dengan yang lainnya. Contohnya legislatifmengawasi tindakan pemerintah dan membuat public policy, dua kamar di congress mempunyai kedudukan yang sama sehingga tidak ada putusan yang hanya disetujui oleh salah satu kamar. Dalam mengangkat menteri, presiden harus mendapat persetujuan 2/3 anggota senat, undang-undang yang dibuat congress harus mendapat persetujuan presiden, presiden dalam mengangkat jaksa agung harusmendapat persetujuan 2/3 anggota senat, presiden dapat dipecat oleh congress. c. Legislatif dilaksanakan oleh congress (seperti parlemen di Inggris) congress terdiri dari dua kamar (bicameral),yaitu senat (utusan negara-negara dan DPR (House of Representative). Anggota DPR dipilih setiap empat tahun dan mewakili seluruh rakyat Amerika Serikat, bukan mewakili rakyat satu negara bagian. Sedangkan senat terdiri dari 100 orang yang mewakili rakyat satu negara bagian, masing-masing dua orang. Besar kecilnya negara bagian tidak dibedakan. Setiap anggota congress disebut congressman. Congressman yang duduk di House of Representative disebut Representative, sementara yang duduk di senat disebut senator, masa jabatan senator adalah 6 tahun. d. Eksekutif sesuai dengan sistem presidensial yang diterapkan, sehingga Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada congress, dan menteri-menteri dalam kabinet juga tidak bertanggung jawab

kepada congress karena diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. e. Kekuasaan yudikatif dijalankan. MA (Supreme of Court) terhadap semua perkara, kecuali soal impeachment (pemberhentian dari jabatan publik, biasanya ditujukan kepada kepala Negara, karena telah melakukan perbuatan tidak terpuji, melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan . Asas yangditerapkan adalah persamaan. Selama berkelakuan baik, masa jabatan anggota Supreme of Court adalah seumur hidup.

2. Sistem politik di Negara yang berpaham Komunis (RRC/Cina) RRC merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik. Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi kediktatoran. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur (sebelum Uni Soviet runtuh tahun 1991) dan Tiongkok (RRC). Demokrasi rakyat di Republik Rakyat Cina khususnya, merupakan hasil perkembangan politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan antikomunis. Sistem politik RRC didasarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pembuat keputusan tertinggi dalam sistem politik Cina adalah Partai Komunis Cina (PKC) yang menentukan semua kebijakan. Pembuat keputusan berasal dari komite-komite partai yang mengambil keputusan dalam sidang tertutup. Tidak ada proses legislatif secara terbuka. Keputusan-keputusan banyak berupa pernyataan umum tentang kebijakan atau doktrin. b. Republik Rakyat Cina pada tahun 1949 setelah menumbangkan DinastiChing. Tetapi baru tahun pada 1954, secara mapan Konstitusi Cina ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan, antaralain bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja, dalam hal ini, dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintah. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi kediktatoran. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur (sebelum Uni Soviet runtuh tahun 1991), dan Tiongkok (RRC). Republik Rakyat Cina khususnya, sebagai hasil perkembangari politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan antikomunis. Di negara tersebut hanya diakuisatu partai dalam masyarakat (golongan-golongan lain disingkirkandengan paksa).

3. Sistim politik di Indonesia Sistem politik indonesia didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah : a. Ide kedaulatan rakyat b. Negara berdasarkan atas hukum c. Bentuk Republik d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi e. Pemerintahan yang bertanggung jawab f. Sistem Perwakilan g. Sistem peemrintahan presidensiil Sistem politik yang ingin di wujudkan sejak kemerdekaan adalah sistem politik demokrasi. Demokrasi yang hendak dikembangkan adalah demokrasi berdasarkan Pancasila; sehingga system politik di Indonesia disebut sebagai sistem politik demokrasi Pancasila.

Macam-macam Budaya PolitikBudaya politik terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Budaya Politik Apatis (Masa bodoh)2. Budaya Politik Mobilisasi (Sengaja didorong)3. Budaya Politik Partisipatif (Aktif)

Mekanisme sosialisasi politik

1. Keluarga2. Sekolah3. Masyarakat

4. Partai politik5. Media massa

Partisipasi politikAdalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik.

Ciri-Ciri Masyarakat Madani

1. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang olehiman dan teknologi.

2. Mempunyai peradaban yang tinggi ( beradab ).3. Mengedepankan kesederajatan dan transparasi ( keterbukaan ).4. Free public sphere (ruang publik yang bebas)

Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, warga negara berhak

melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

5. Demokratisasi

Menurut Neera Candoke, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat yang secara ekspisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi., dalam kerangka ini hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi : 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 2) Pers yang bebas 3) Supremasi hokum 4) Perguruan Tinggi 5) Partai politik

6. Toleransi

Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakatmadani untuk menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang lain yang berbeda.

7. Pluralisme

Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat tuhan.

8. Keadilan Sosial (Social justice)

Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

9. Partisipasi sosial

Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani.

Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memunkinkan otonomi individu terjaga.

10. Supermasi hukum

Penghargaan terhadap supermasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan, keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum.

Orde Baru

Pemilu dilakukan setiap lima tahn sekali untuk memilih anggota

legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden. Masyarakat bebas

memilih partai yang disukainya yang ikut dalam pemilu. Pada masa

itu masyarakat hanyalah memilih partai. Anggota legislatif

ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa (Soeharto) berdasarkan

daftar yang diajukan oleh panitia yang ditunjuk oleh presiden.

Pada masa itu, panitia yang bertugas mencari calon anggota

legislatif ialah militer di setiap daerah. Daftar nama calon itu

kemudian diserahkan kepada presiden.

Biasanya setiap masa pemilihan, presiden selalu menyeleksi

anggota legislatif tersebut. Ketika itu Presiden Soeharto dalam

menentukan anggota legislatif melihat semua golongan dan suku

(meskipun tidak semua suku terwakili). Artinya anggota legislatif

harus sudah mewakili semua golongan masyarakat. Misalnya golongan

petani, buruh, cendikiawan, budayawan, dan lain sebagainya.

Selain itu, Presiden Soeharto juga melihat suku. Angota

legislatif selalu diupayakan mewakili semua suku yang ada di

Indonesia, meskipun selalu diodominasi oleh suku jawa dan

militer.

Untuk pemilihan presiden dilakukan oleh anggota DPR dan MPR.

Anggota DPR dan MPR yang telah terpilihlah yang kemudian akan

memilih Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPR dan MPR yang

awalnya dipilih oleh panitia (namun sekehendak presiden) merasa

behutang budi kepada Presiden Soeharto. Hal tersebut menyebabkan

anggota DPR dan MPR membalas budi dengan menetapkan Soeharto

kembali menjadi Presiden. Sehingga selama orde baru Presiden

dijabat oleh Soeharto dan sistem pemilihan brlangsung seperti itu

selama 32 tahun masa orde baru.

Orde Reformasi

Pemilu juga masih diadakan setiap lima tahun sekali, seperti

dimasa orde baru. Namun sistemnya sudah berbeda dengan sistem

pemilu pada masa orde baru. Pada masa sekarang, pemilihan umum

diadakan secara langsung. Dimana semua anggota legislatif (DPR,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD) dipilih langsung oleh

masyarakat, bukan lagi oleh panitia yang ditetapkan oleh

pemerintah. Selain itu, presiden dan wakil presiden juga sudah

dipilih secara langsung oleh masyarakat, bukan lagi oleh anggota

DPR dan MPR.

Bukan hanya sistem pemilunya yang berbeda, tapi masa jabatannya

jga sudah berubah. Jika pada masa orde baru, presiden bisa

menjabat sampai 32 tahun, maka pada masa sekarang hanya dua

periode (10 tahun). Jadi tidak akan ada lagi pemimpin seumur

hidup di negeri ini.

Demikianlah perbedaan antara sistem pemilu pada masa orde baru

dengan masa reformasi (sekarang). Perbedaan tersebut akan

dikaitkan dengan teori Herbert Spiro tadi. Kita akan

membandingkan kedua sistem tersebut dengan melihat keempat hal

yang disebutkan tadi, yatiu Stabilitas, Fleksibilitas, Efisiensi,

dan Efektivitasnya.

Stabilitas

Jika ditinjau dari segi stabilitas, maka penulis melihat bahwa

pemilu pada masa orde baru lebih stabil dari masa sekarang.

Pemilu sekarang kerap kali menimbulkan konflik antara pihak yang

kalah dengan pihak yang menang. Sebab pihak yang kalah sering

kali tidak mau menerima kelalahan dengan lapang dada. Selain itu

hasil dari pemilihan juga tidak seperti dulu, khususnya

legislatif. Jika dulu anggota legislatif mewakili semua golongan,

maka sekarang belum tentu. Kebanyakan anggota legislatif adalah

orang kaya dan pengusaha, karena orang miskin sulit untuk

mencalonkan diri sebagai caleg. Sebab untuk masuk sebagai caleg,

harus membayar mahal kepadapartai.

Fleksibilitas

Pemilu pada masa orde baru lebih fleksibel daripada pemilu masa

sekarang. Hal tersebut terjadi karena sistem pada amsa orde baru

cenderung stagnan. Selain itu partainya juga hany itu saja. Jadi

masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengenali partai.

Berbeda dengan sekarang, pemilu diikuti oleh puluhan partai

(tentunya kebanyakan adalah partai baru). Banyak masyarakat yang

tidak mengenali partai baru tersebut, khususnya masyarakat

pedesaan dan masyarakat yang berpendidikanrendah.

Efisiensi

Pemilu pada masa orde baru tidak memakan waktu yang banyak karena

hanya satu kali saja. Sedangkan pada masa sekarang pemilu

diadakan dalam dua tahap, bahkan sampai tiga tahap seperti yang

terjadi pada pemilu tahun 2004 lalu. Tahapan pemilu tersebut juga

membutuhkan tenggang waktu yang tidak pendek, tapi mencapai dua

sampai tiga bulan. Pada pemilu tahun 2004 lalu misalnya.

Pemilihan anggota legislatif dilaksanakan pada bulan april,

sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru dilaksanakan

pada bulan Juli. Kemudian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

tahap kedua dilaksanakan pada bulan september. Jadi jika

dikalkulasikan, maka negeri ini butuh waktu hampir satu tahun

untuk melaksanakan pemilu. Berbeda dengan sistem orde baru, yang

hanya butuh waktu dalam jumlah bulan dan itupun tidak sampai

lebih dari dua bulan. Jadi pemilu pada masa orde baru memang

lebih efisien dibandingkan dengan pemilu pada masa sekarang.

Efektivitas

Pemilu pada masa ferormasi membutuhkan biaya yang cukup besar,

mencapai triliunan rupiah. Itu belum termasuk biaya untuk

melakukan pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Untuk

pemilihan umum harus diadakan dua kali, yaitu pemilihan anggota

legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Sementara

pada masa orde baru pemilu hanya berlangsung satu kali. Jadi

tidak membutuhkan biaya yang sebanyak pemilu sekarang. Belum lagi

pemilihan kepala daerah. Jika pada masa orde baru, kepala daerah

ditentukan oleh pemerintah pusat, jadi tidak membutuhkan biaya

untuk melakukan proses pilkada seperti yang terjadi sekarang.

Jadi jika kita telaah, memang pemilu di msa orde baru lebih irit

penggunaan biayanya. Namun masyarakat tidak bebas memilih, karena

yang terpilih pasti itu-itu saja. Sehingga hasil pemilihan kerap

kali tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilu pada masa

orde baru jauh lebih baik dibandingkan dengan pemilu pada masa

sekarang (reformasi), jika dilihat dari segi sistem pelaksanaan.

Namun ada juga dampak positifnya, yaitu masyarakat lebih bebas

menentukan pilihannya yang sesuai dengan harapannya.

Tanggung warga negara dalam pelaksanaan demokrasi pancasila

adalah

1. setiap warga negara

Indonesia bertanggung

jawab terhadap

pelaksanaan sistem

demokrasi Pancasila

2. setiap warga negara

Indonesia bertanggung

jawab terhadap

pelaksanaan pemilihan

umum secara luber dan

jurdil

3. setiap warga negara

Indonesia bertanggung

jawab terhadap

pelaksanaan hokum dan

pemerintahan RI

4. setiap warga negara

Indonesia bertanggung

jawab atas usaha

pembelaan negara

5. setiap warga negara

Indonesia bertanggung

jawab terhadap

pelaksanaan hak asasi

manusia, mempertahankan,

dan mengisi kemerdekaan

Indonesia

Kewenangan warga negara Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi

pancasila:

1. mempunyai hak untuk

memilih dan dipilih,

mendirikan dan memasuki

suatu organisasi sosial

politik, dan ikut serta

dalam pemerintahan

2. mempunyai hak memperoleh

pendidikan, mengembangkan

karir prndidikan, dan hak

untuk mendirikan lembaga

pendidikan swasta

3. mempunyai hak untuk

memperoleh pekerjaan,

penghidupan yang layak,

hak memiliki barang, dan

hak untuk berusaha

4. mempunyai hak mendapatkan

pelayanan sosial,

kesehatan, pendidikan,

penerangan, mengembangkan

bahasa, adat istiadat, 

dan budaya daerah masing-

masing, serta hak untuk

mendirikan lembaga sosial

budaya

Keadilan Legal atau Keadilan Moral

Plato berpendapat bahwa keadilan clan hukum merupakan substansi rohani umum dan

masyarakat yang membuat clan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (Tha man behind the gun). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan, Sunoto menyebutnya keadilan legal.

Keadilan Distributif

Aristoles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secaratidak sama (justice is done when equals are treated equally). Sebagai contoh, Budibekerja selama 30 hari sedangkan Doni bekerja 15 hari. Pada waktu diberikan

hadiah harus dibedakan antara Ali dan Budi, yaitu perbedaan sesuai dengan lamanya bekerja.Andaikata Budi menerima Rp.100.000,- maka Doni harus menerima. Rp 50.000. Akan tetapi bila besar hadiah Ali dan Budi sama, justru hal tersebut tidak adil dan melenceng dari asas keadilan.

C. Keadilan Komutatif

Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusakatau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat

 DampakPemerintahanyangtidakTransparan

Suatu pemerintahan atau kepemerintahan dikatakan transparan

(terbuka), apabila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya

terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses

kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.

Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah

dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan

evaluasi.

11.    Faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan

yang tidak transparan

Secara umum beberapa factor penyebab terjadinya pemerintahan yang

tidak tarnsparan adalah sebagaiberikut :

1.   PengaruhKekuasaan

2.   Moralitas

3.   SosialEkonomi

4.   PolitikdanHukum

12.    Akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak

transparan

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan akan berdampak

pada :

    Rendahnya atau bahkan tidak ada kepercayaan warga Negara

terhadap pemerintah

    Rendahnya partisipasi warga Negara terhadap kebijakan-

kebijkan yang dibuat pemerintah

    Sikap apatis warga Negara dalam mengambil inisiatif dan peran

yang berkaitan dengan kebijakan public

    Jika warga Negara apatis, di tunjang dengan rezim yang

berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legeslatif, KKN akan

merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging

    Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidak adilan,

pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

1.      Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan hubungan antarbangsa atauinteraksi manusia antarbangsa baik secara individu maupunkelompok, dilakukan baik secara langsung maupun secara tidaklangsung dan dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhanataupun peperangan. Dan juga merupakan hubungan yang dilakukanoleh bangasa-bangsa atau negara-negara, atau merupakan sebuahatau suatu hubungan yang bersifat global yang meliputi semuahubungan yang terjadi yang melewati dan melampaui suatu batas-batas kenegaraan.

Beberapa definisi hubungan internasional menurut para ahliyakni sebagai berikut :J.C. Johari : Hubungan internasional merupakan sebuah studitentang interaksi yang berlansung diantara negara-negaraberdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku nonnegara (non states actors) yang prilakunya memiliki dampakterhadap tugas-tugas Negara Couloumbis dan Wolfe : Hubungan internasional adalah studi yangsistematis mengenai fenomena-fenomena yang bisa diamati danmencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk menjelaskanprilaku serta mengungkapkan karakteristik-Karakteristik atautipe-tipe hubungan antar unit-unit social Mochtar Mas’oed (1990) : Hubungan internasional merupakanhubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya terdapat atauterlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehinggamemerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antarkelompok.1) Tahap Perundingan (negotiation) Pada tahap ini pihak-pihak akan mempertimbangkan terlebih dahulumateri yang hendak dicantumkan dalam naskah perjanjian. Materitersebut ditinjau dari sudut pandang politik, ekonomi maupunkeamanan dan juga mempertimbangkan akibat-akibat yang akan munculsetelah perjanjian disahka. Penunjukkan wakil suatu negara dalamperundingan diserahkan sepenuhnya kepada negara bersangkutan.

2) Tahap Penandatangan (signature) Tahap penandatanganan diakhiri dengan penerimaan naskah (adoptionof the text) dan pengesahan (authentication of the text). Apabila koferensi

tidak menentukan cara pengesahan maka pengesahan dapat dilakukandengan penendatanganan, penandatanganan sementara atau pembubuhanparaf. Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, berartisuatu negara telah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatuperjanjian.3) Tahap Ratifikasi (ratification)Meskipun delegasi suatu negara telah menandatangani suatuperjanjian internasional, tidak berarti bahwa negara tersebutsecara otomatis terikat pada perjanjian itu. Negara tersebut baruterikat pada materi/ isi perjanjian setelah naskah tersebutdiratifikasi.

Macam-macam organisasi internasional :

1) UN = United Nation = PBB

(1945)

2) UNICEF = United Nations

International Childrens

Emergency Fund (1946), namun

namanya diganti setelah thn

1953 menjadi: United Nations

Children’s Fund.

3) UNESCO = the United Nations

Educational, Scientific and

Cultural Organization (16

November 1945)

4) UNCHR = United Nations

Commission on Human Rights

(2006)

5) UNHCR = Uited Nations High

Commissioner for Refugees (14

Desember 1950)

6) UNDPR = The United Nations

Division for Palestinian

Rights (2 Desember 1977)

7) UNSCOP = The United Nations

Special Committee on Palestine

(May 1947, oleh 11 negara)

8) WHO = World Health

Organization (7 April 1948)

9) IMF = International

Monetary Fund (Juli 1944, 180

negara)

10) NATO = North Atlantic

Treaty Organisation (4 April

1949)

11) NGO = Non-Governmental

Organizations .Dalam bahasa

Indonesia Lembaga Swadaya

Masyarakat – LSM, yg didirikan

oleh perorangan atau per-group

dan tdk terikat oleh

pemerintah.

12) GREENPEACE (40 negara,

dari Europe, State of America,

Asia, Africa dan Pacific,

semenjak 1971).

13) AMNESTY International

(1961, memiliki sekitar 2,2

juta anggota, dari 150 negara,

organisasi yg membantu

menghentikan

penyelewengan/pelecehan hak

azasi manusia)

14) WWF = the World Wildlife

Fund (1985, Memiliki hampir 5

juta pendukung, distribusi

dari lima benua, memiliki

perkantoran/perwakilan di 90

negara).

15) G8 = Group of Eight,

kelompok negara termaju di

dunia. Sebelumnya G6 pd thn

1975, kemudian dimasuki oleh

Kanada 1976 (Perancis, Jerman,

Italia, Jepang, Britania Raya,

Amerika Serikat, Kanada dan

Rusia (tidak ikut dalam

seluruh acara), serta Uni

Eropa.

16) EU = The European Union

(27 negara anggota, 1 november

1993)

17) DANIDA = Danish

International Development

Assistance (Organisasi yg

memberikan bantuan kepada

negara2 miskin, pengungsi,

bencana alam)

18) ICRC = International

Committee of the Red Cross

(1863) = Palang Merah, gerakan

bantuan kemanusiaan saat

bencana alam atau peperangan.

19) OPEC = Organization of the

Petroleum Exporting Countries

(1960, anggota 13 negara,

termasuk Indonesia)

20) ASEAN = Association of

Southeast Asian Nations =

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia

Tenggara (PERBARA) ( Dibentuk

8 Agustus 1967, memiliki 10

negara anggota, Timor Leste

dan Papua new Guinea hanya

sebagai pemantau, dan masih

mempertimbangkan akan menjadi

anggota)

1. PACTA SUNT SERVANDA, yaitu setiap perjanjian yang telahdibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.

2. EQUALITY RIGHTS, yaitu negara yang saling mengadakanhubungan itu berkedudukan sama.

3. RECIPROSITAS (Asas timbal-balik), yaitu tindakan suatunegara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baiktindakan yang bersifat negatif atau pun posistif.

4. COURTESY, yaitu asas saling menghormati dan saling menjagakehormatan masing-masing negera.

5. REBUS SIC STANTIBUS, yaitu asas yang dapat digunakan untukmemutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapatperubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan yangbertalian dengan perjanjian internasional yang telahdisepakati.

Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuhasas, yaitu :

1. Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadapkeutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. Dalam asas iniditekankan bahwa setiap negara tidak memberikan ancamandengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yangbertentangan dengan piagam PBB.

2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasionaldengan cara damai, Dalam asas ini setiap Negara harusmencari solusi damai, menghendalikan diri dari tindakan yangdapat membahayakan perdamaian internasional.

3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negerinegara lain. Asas ini menekankan setiap negara memiliki hakuntuk memilih sendiri keputusan politiknya, ekonomi, socialdan system budaya tanpa intervensi pihak lain.

4. Negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain berdasarpada piagam PBB, kerjasama itu dimaksudkan untuk menciptakanperdamaian dan keamanan internasional di bidang Hak asasimanusia, politik, ekonomi, social budaya, tekhnik,perdagangan.

5. Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaandan perwujudan kedaulatan suatu negara ditentukan olehrakyat.

6. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhikewajibannya, pemenuhan kewajiban itu harus sesuai denganketentuan hukum internasional.

7. Asas persamaan kedaulatan dari negara, Setiap negaramemiliki persamaan kedaulatan secara umum sebagai berikut :

4.Dampak Negara yang Tidak Mematuhi Keputusan MAI Bila ada negara yang tidak mematuhi keputusan MAI akan dikenakansanksi :a)Diberlakukan travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu)terhadap warga negaranya b)Pengalihan investasi atau penanaman modal asingc)Pemutusan hubungan diplomatic

d)Pengurangan bantuan ekonomie)Pengurangan tingkat kerja samaf)Embargo ekonomig)Kesepakatan organisasi regional atau internasional

Bila suatu negara dianggap telah melanggar kesepakatan (konvensi) internasional,organisasi regional atau internasional dapat menetapkan sanksi sebagai reaksi atas pelanggaran tersebut.Sanksi tersebut berdampak negatif bagi negara yang dikenai, yaitu :a)Memperbesar jumlah pengangguran b)Memperlemah daya beli masyarakatc)Memperbesar jumlah anggota masyarakat miskind)Memperkecil income/pendapatan nasional

e)Pendistribusian kemakmurannya tidak merataf)Merosotnya tingkat kehidupanmasyarakatg)Kesulitan memperoleh bantuandan mitra kerja negara asing

1)      Makna Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri, nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri.

2)      Makna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Sebagai ideologi Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel tidak tertutup dan kaku melainkan harus mampu mengikuti perkembangan jaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi di era keterbukaan/globalisasi dalam segala bidang.

Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila

Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara adalah sumber dari segala sumber hukum bagi Negara kita Republik Indonesia.1. Ketuhanan Yang Maha EsaBerarti dalam berbangsa dan bernegara selalu berpedoman pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang menampakkan dirinya dalam bentuk hukum keseimbangan alam semesta yang dapat diterima oleh semua golongan dan dapat dibuktikan ilmiahnya.2. Kemanusiaan yang adil dan beradabBerarti dalam berbangsa dan bernegara pemerintah tidak akan pernah mentolelir setiap tindakan yang tidak menghargai hukum negara dan biadab. Contoh-contoh tindakan yang tidak menghargai hukum negara dan masih biadab adalah main hakim sendiri terhadap hal-hal yang dianggapnya tidak sesuai nilai-nilai moral menurut pemahamannya sendiri/ kelompoknya tanpa melalui jalur hukum/ pengadilan yang merupakan 3 pilar berbangsa dan bernegara (trias political).3. Persatuan IndonesiaBerarti pemerintah tidak pernah boleh mentolelir kelompok/

partai/ pribadi yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mengeluarkan pernyataan/ peraturan/ perundang-undangan yang dapatmemecah belah bangsa.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilanBerarti semua aspirasi masyarakat haruslah disalurkan melalui permusyawaratan perwakilan (DPR) dan tidak satupun propinsi/ kotamadya/ kecamatan/ kelurahan/ desa yang diperkenankan menerbitkan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yangdiusulkan DPR dan telah disahkan oleh Presiden.5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat IndonesiaBerarti setiap rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan memperoleh kesempatan kerja sesuai kemampuan dan kesanggupan yang dimilikinya tanpa membeda-bedakan asal keturunanmaupun kepercayaan agamanya.

Contoh sikap positif yang sesuai dengan nilai pancasila

1. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama

Sila pertama pancasila berbunyi : Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya.

Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut:

1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing

2. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing

3. Saling menghormati antarumat beragama4. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain

2. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keduaSila kedua pancasila berbunyi : Kemanusiaan yang adil dan beradab.Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama didunia ini. 

Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut:

1. Tidak membeda bedakan manusia berdasarkan suku,agama, warna kulit, tingkat ekonomi,maupun tingkat pendidikan

2. Menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan

3. Membela kebenaran dan keadilan

4. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama

5. Tidak melakukan diskriminatif 

3. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga.

Sila ketiga pancasila berbunyi : Persatuan Indonesia. Sila iniberhubungan dengan perilaku kita sebagai warga Negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini.

Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut:

1. Cinta pada tanah air dan bangsa

2. Menjaga nama baik bangsa dan Negara

3. Tidak membangga banggakanbangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri

4. Ikut serta dalam ketertiban dunia

5. Menjunjung tinggi persatuan bangsa

6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di ataskepentingan pribadi dan golongan

4. Contoh sikap yang sesuai sila keempat

Sila keempat pancasila berbunyi : Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmah kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut:

1. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapaimufakat dalam menyelesaikan masalah

2. Tidak memaksakan kehendakpada orang lain

3. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara

4. Menghormati hasil musyawarah

5. Ikut serta dalam pemilihan umum

5. Contoh sikap yang sesuai sila kelima.

Sila kelima pancasila berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalambersikap adil pada semua orang.

Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut:

1. Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan

2. Menghargai hasil karya orang lain

3. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita

4. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan

5. Menghormati hak dan kewajiban orang lain

Sistem presidensial

Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengansistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negararepublik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu danterpisah dengan kekuasan legislatif.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsuryaitu:

Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan danmengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yangtetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutifdan badan legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatifkuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif sepertirendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untukmengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggarankonstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalahkriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikankarena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakilpresiden akan menggantikan posisinya.Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dansebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Ciri-ciri sistem presidensialCiri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :

Dikepalai oleh seorangpresiden sebagai kepalapemerintahan sekaliguskepala negara.

Kekuasaan eksekutifpresiden diangkatberdasarkan demokrasirakyat dan dipilihlangsung oleh mereka atau

melalui badan perwakilanrakyat.

Presiden memiliki hakprerogratif (hakistimewa) untukmengangkat danmemberhentikan menteri-menteri yang memimpindepartemen dan non-departemen.

Menteri-menteri hanyabertanggung jawab kepada

kekuasaan eksekutif(bukan kepada kekuasaanlegislatif).

Kekuasaan eksekutif tidakbertanggung jawab kepadakekuasaan legislatif.

Kekuasaan eksekutif tidakdapat dijatuhkan olehlegislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem presidensialKelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:

Badan eksekutif lebihstabil kedudukannyakarena tidak tergantungpada parlemen.

Masa jabatan badaneksekutif lebih jelasdengan jangka waktutertentu. Misalnya, masajabatan Presiden AmerikaSerikat adalah empattahun, Presiden Filipina

adalah enam tahun danPresiden Indonesia adalahlima tahun.

Penyusun program kerjakabinet mudah disesuaikandengan jangka waktu masajabatannya.

Legislatif bukan tempatkaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karenadapat diisi oleh orangluar termasuk anggotaparlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

Kekuasaan eksekutifdiluar pengawasanlangsung legislatifsehingga dapatmenciptakan kekuasaanmutlak.

Sistem pertanggungjawabankurang jelas.

Pembuatan keputusan ataukebijakan publik umumnyahasil tawar-menawarantara eksekutif danlegislatif sehingga dapatterjadi keputusan tidaktegas

Pembuatan keputusanmemakan waktu yang lama.

Sistem parlementerSistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di manaparlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam halini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteridan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengancara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengansistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memilikiseorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenangterhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presidenberwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistemparlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintahtergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsungcabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melaluisebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahankekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabanglegislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnyapemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republikkepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil,karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik.Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yangkurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan RepublikKeempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaanyang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengankepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negaraditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namunbeberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilihdengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikankeseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalahInggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri sistem parlementerCiri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

Dikepalai oleh seorangperdana menteri sebagaikepala pemerintahansedangkan kepala negaradikepalai olehpresiden/raja.

Kekuasaan eksekutifpresiden ditunjuk olehlegislatif sedangkan rajadiseleksi berdasarkanundang-undang.

Perdana menteri memilikihak prerogratif (hak

istimewa) untukmengangkat danmemberhentikan menteri-menteri yang memimpindepartemen dan non-departemen.

Menteri-menteri hanyabertanggung jawab kepadakekuasaan legislatif.

Kekuasaan eksekutifbertanggung jawab kepadakekuasaan legislatif.

Kekuasaan eksekutif dapatdijatuhkan olehlegislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementerKelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudahterjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif danlegislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif danlegislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaankebijakan publik jelas.

Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinetsehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankanpemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung padamayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinetdapat dijatuhkan oleh parlemen.

Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidakbisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannyakarena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadiapabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen danberasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yangbesar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusaiparlemen.

Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabataneksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemendimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteriatau jabatan eksekutif lainnya..

Perkembangan yang paling menonjol dalam era globalisasi, antara lainglobalisasi informasi seperti berita, televisi dan bahan siaran.Demikian juga dalam bidang ekonomi (perdagangan), teknologi, wawasan,perilaku dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Dalam perkembangan globallainnya (global trens), misalnya dalam bidang kependudukan (migrasidan lapangan kerja internasional), gejala lingkungan hidup (pemanasanglobal), gaya hidup, serta politik ekonomi seperti munculnyamasyarakat ekonomi, wilayah pertumubhan lintas negara (APEC, AFTA,SIJORI, dan sebagainya).

1. Trens Era Globalisasi

Era globalisasi yang akan terus berlanjut dalam abad 21, padamulanya merupakan wujud perubahan dan perkembangan sisteminformasi, telekomunikasi serta transportasi dengan fenomenayaitu dapat mempersingkat jarak dalam hubungan antar negara atauantar wilayah dalam batas ruang dan waktu. Dalam perkembangandemikian, telah dimungkinkan oleh terjadinya kemajuan-kemajuanyang cepat dan menakjubkan dalam bidang ilmu pengetahuan danteknologi (Iptek).

Tentu saja kemajuan-kemajuan Iptek tersebut dapat dicapai berkatadanya kemampuan ekonomi dunia melalui aliran modal tanpa batasuntuk mendukungnya. Sebagaimana yang sedang kita saksikan, adanyaketerkaitan antara kedua faktor Iptek dan kemampuan ekonomi initelah menimbulkan perubahan-perubahan yang cepat dan luar biasa

di seantero dunia, serta tingkat kompetisi yang tinggi, dan tidakterkecuali pada masyarakat Indonesia.

Adapun beberapa trens tentang globalisasi, dapat dijelaskansebagai berikut :

1. Perubahan Akseleratif, yaitu merupakan perubahan yang sangatcepat dalam segala bidang terutama yang berhubungan denganinterdependensi atau ketergantungan dengan ekonomi,teknologi informasi dan komunikasi di antara negara-negaradi dunia.

2. Aliran Modal Tanpa Batas, yaitu tumbuhnya iklim investasi yangmencakup berbagai produk. Banyak perusahaan-perusahaanmultinasional yang melakukan ekspansi ke negara-negara lainuntuk mendapatkan komponen-komponen produk yang tidak lagidari anak perusahaannya, tapi dapat juga dari perusahaan-perusahaan lain sehingga terwujud produk barang jadi.

3. Ekonomi Pengetahuan, yaitu bahwa globalisasi telah membawahubungan ekonomi antar bangsa yang ditandai salingketergantungan antara negara-negara maju dan negaraberkembang dengan segala implikasi yang ditimbulkannya. Halini menjadi kajian ilmu pengetahuan bagi para akademisi,ekonom, perumus kebijakan baik pemerintah maupun duniausaha.

4. Hiper Kompetisi, yaitu segala daya upaya yang dilakukan baikdari dunia usaha, dunia industri maupun pemerintah yangselalu berkompetisi untuk memperoleh simpati dan segmenpasar yang sebanyak-banyaknya. Pemanfaatan media komunikasidan informasi sangat gencar dalam publikasi untuk menawarkanproduk-produk unggulan yang berkualitas dengan segalakelebihannya sesuai dengan trens yang ada di dalammasyarakat.

5. Global dan Kompleks, yaitu segala hal yang terkait dengantransnasional produk telah terjadi saling ketergantunganyang memerlukan tingkat manajemen tinggi dan kompleks. Olehsebab itu, globalisasi telah memberikan implikasi analisispemikiran yang integrated dan komprehensif.

4. Aspek-AspekGlobalisasia.AspekEkonomi

Mengacu kepada makin menyatunya unit-unit ekonomi di dunia ke dalamsatu unit ekonomi dunia.

b.AspekKebudayaandan Keagamaan

Mengacu kepada gagasan-gagasan baru yang datang dari seluruh dunia,terutama masyarakat negara maju yang berangsur-angsur mengubah polagagasan budaya dan agama asli suatu bangsa.

c. Aspek Tekhnologi

Adanya perkembangan teknologi informasi yang pada akhirnyamenyatukan dunia menjadi sebuah tempattanpa batas.

d. Aspek Demografi

Merujuk kepada penghijrahan manusia yang berlaku sehingga merubahpola demografi sebuah Negara

globalisasi yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakatinternasional.

NoSubyek  Proses

Indikator  Globalisasi Contoh/Keterangan

1. Globalisasi Informasi

Penunjang arus informasiglobal melaui siaran televisi baik langsung (melalui satelit) maupuntidak lang-sung (melaluipaket siaran).

Semakin dinamis dan cepat, misalnya berita yang disiarkan pada realtime (dari tempat kejadian saat peristiwa terjadi) sehingga langsung dapat dikomunikasikan kepada masyarakat internasional.

Peristiwa gempa tsunami yang melanda kawasan ASIA pada tanggal 26 Desember 2004, dalam waktu singkat dapat disiarkan langsungoleh stasiun swasta Metro TV.

Bila ada pergolakan ataukeputusan pemerintah di satu belahan dunia, dapat berpengaruh terhadap lonjakan kurs mata uang, demonstrasi, aksi protes, dan sebagainya.

2. Globalisasi Telekomu-nikasi

Kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi daninformasi dalam bentuk sibernetik 3K (komunikasi, komputer dan kendali).

Terbentuknya jaringan komunikasi global yang mempu memberikan pelayanan digital terpadu (broadband integrated service digital network) yang sekarang ini dimulai dengan internet.

Melalui internet, kita dapat meminta, mengo-lahdan “memanipulasi” segala informasi di manapun kita berada dalam berbagai bentuk (alfanumerik, suara,warna, gerak, hardcopy, dan lain-lain).

3. Komunitas Global

Perubahan nilai-nilai pada masyara-kat akibat arus informasi, misalnyadalam hal musik, pasar modal dan uang, bursa komoditi, pertaruhan dansebagainya.

o Adanya informasi yang berlangsung selama 24 jam sehari, merangsang tindakan instant dari peminatnya tanpa peduli waktu dan tempat.

o Berkembangnya informasi seperti majalah, newsletter,

Memunculkan kelom-pok spesialis manusia global di suatu bidang tertentu yang lebih mengenal kelompoknya di luar negeri dari pada di negaranya sendiri.

berita faksimil, penerbitan elektronik dan sebagai-nya yang terbatas pada profesi tetentu yang membutuhkan perkem-bangan mutakhir setiap adaperubahan bidang tersebut.

4. Peledakan Informasi

Kemajuan iptek dan arus komuni-kasi global yang makin canggih, cepat danberkapasitas tinggi.

o Laju pertumbuhan dan akumulasi pengetahuan serta informasi meningkatsangat cepat secaratajam (eksponensial ).

Menurut para ahli,bahwa informasi yang dihasilkan dalam 30 tahun terakhir lebih banyak dari produksi 5000 tahun sebelum-nya.

5. Kecemasan Informasi

Kompleksitas informasi baik jenis, jumlah, maupun kualitasnya yang berkembang disegala bidang termasuk juga informasi yang tidak berguna (limbah).

Orang berlomba-lomba mengum-pulkan sebanyak-banyaknya infor-masi, meskipun pada akhirnya tidak mampu mengelola dengan cepat dan tepat.

Cepat berkembangnya isu-isu tertentu yang belum jelas sumbernya, namun sudah dipercaya menjadi masalah aktual, misalnya :terorisme, wabah penyakit, dll.

6. Masyrakat Informasi

Terjadinya perkembangan struktur ekonomi negara maju, yaitu dari masyarakat industri ke

Di negara-negara maju, masyarakat miskin sulit bersaing dalam

masyarakat informasi. o Sektor informasi

memainkan peranan terbesar dibanding sektor industri danpertanian.

o Dalam konteks pembangunan, teknologi informasimerupakan pisau bermata dua Dari satu sisi, dapat memacu pertumbuhan dan kema-juan. Tetapi dari segi lain, dapat pula menimbulkan serta memperbesar ke-senjangan sosial seraya menghambat upaya pemerataan.

mempe-roleh pekerjaan yang layak, mereka lebih banyak mengerjakan pekerjaan dengan 3D (dark, dirty, dan danger)

4.3. Sikap Selektif Terhadap Pengaruh dan Implikasi Globalisasiterhadap Bangsa dan Negara Indonesia4.3.1. Latar Belakang dan PengertianGlobalisasi membawa dampak positif dan negatif telah menembus kesegalapenjuru dunia. Dampak-dampak itu meliputi segala macam aspek kehidupanyaitu, aspek politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan keamanan olehkarena itu tindakan prefentif yang kita lakukan terhadap arusglobalisasi yaitu sikap waspada dan selektif terhadap segala macamarus globalisasi tersebut. Untuk itu kita harus memiliki ketahanannasional yang kuat.

Sikap selektif adalah sikap untuk memilih dan menentukan alternativeyang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa danNegara, melalui proses berhati-hati, rasional, dan normative terhadapsegala macam pengaruh dari luar sehingga apa yang menjadi pilihandapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab.

4.3.2. Nilai Dasar Pancasila sebagai Filter Arus GlobalKita mempunyai nilai dasar yang dapat membentengi pengaruh burukakibat arus globalisasi, nilai dasar yang terkandung dalan Pancasilamerupakan nilai-nilai yang digali dari budaya luhur bangsa.- Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menolak pengaruh global yang mengarahpada sikap atheisme/sekularisme- Nilai kemanusian yang adil dan beradab, menolak arus global yangmengarah pada tindakan sewenang-wenang pada sesame manusia,kolonialisme, imperialisme, dan segala bentuk lainnya- Nilai persatuan Indonesia, menolak pengaruh global yang merusak danmenghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa seperti sikap egois,chaufinisme, dan separatisme.- Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan, menolak pengaruh global yang mengarah padasikap anarkis dan paksaan kehendak pada orang lain.- Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menolakpengaruh global yang mengarah pada liberalisme, etatisme, monopoli,dan eksploitasi yang dapat merugikan kehidupan bangsa Indonesia.4.3.3. Menentukan Posisi terhadap Implikasi GlobalisasiGlobalisasi merupakan gejala yang wajar dan pasti akan dialami olehsetiap bangsa di dunia..Kemajuan teknologi komunikasi telahmembuktikan dapat memperpendek jarak untuk membuka cakrawala pendudukdunia dari keterbelakangan dan ketidaktahuan terhadap perkembanganilmu pengetahuan.Posisi bangsa Indonesia lebih aktif, responsive, dan tidak memihaksehingga kita dapat mengantisipasi munculnya isu-isu global yang dapatmerugikan kepentingan nasional.Beberapa isu global aktual yang melanda dunia:1.HAM2.Migrasi3.Demokrasi4.LingkunganhidupdanSDA5.PerdamaiandanKeamanan

4.4. Pengaruh Globalisasi terhadap Bangsa dan Negara IndonesiaBangsa Indonesia seperti halnya bangsa-bangsa lain dalam eraglobalisasi ini, tidak dapat menghindar dari arus derasnyakompleksitas perubahan (inovasi) sebagai akibat canggihnya teknologiinformasi, telekomunikasi dan transportasi. Perubahan akibatglobalisasi itu terasa dalam berbagai aspek yaitu: ekonomi, sosial,budaya dan politik.

Aspek NegatifDengan globalisasi bukan sebuah keniscayaan yang dapat menciptakanharapan hidup baru bagi masyarakat di belahan dunia dan globalisasitidak menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan Negara maupun bagianmasyarakat yang sumber daya alamnya minim dan sumber daya manusianyarendah sehingga rakyat akan tetap miskin, baik secara internasionalmaupun secara nasional.

Globalisasi memiliki potensi aspek negative antara lain :a. Terjadinya kesenjangan ekonomi sebagai akibat kekalahanberkompetensi dalam penguasaan teknologi. Mereka yang tidak mampu,miskin, dan tidak mempunyai keterampilan akan semakin tersingkirkan.b. Negara-negara yang kuat ekonominya akan bersekongkol dalam rangkamencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini sering merugikan Negara-negara miskin yang ketahanan ekonominya lemah.c. Kadar dan kualitas kejahatan semakin canggih dengan teknologiinformasi dan komunikasi.d. Semakin menurunnya sumber daya yang vital seperti air, hutan, danterjadinya pencemaran global.

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (Bahasa Inggris: ASEAN Free TradeArea, AFTA) adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN.

Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki enamanggota, iaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. AFTA sekarang terdiri dari sepuluh negara ASEAN. Keempat pendatang baru tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN, namun diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunantarif AFTA.

EssaiCiri-ciri nasionalisme, antara lain :

1. Memiliki rasa cinta pada tanah air ( patriotisme ).

2. Bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakatIndonesia.

3. Menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiridan golongan atau kelompoknya.

4. Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diribangsa Indonesia.

5. Bersedia mempertahankan dan memajukan negara dan nama baikbangsanya.

6. Senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas,kedamaian, dan anti kekerasan antar kelompok masyarakat dengansemangat persatuan.

7. Menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah sebagai bagian daribangsa lain untuk mencip-takan hubungan kerja sama yang salingmenguntungkan.

Tingkatan-tingkatan Perwakilan Diplomatik menurut konvensi Winatahun 1815 yaitu: Duta besar berkuasa penuh (Ambassador), yaitu perwakilan tingkattinggi dan mempunyai kekuasaan penuh serta luar biasa.Duta besaratau lengkapnya duta besar luar biasa dan berkuasa penuh adalahpejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asingberdaulat, atau ke sebuah organisasi internasional, untuk bekerjasebagai pejabat mewakili negerinya. Dalam penggunaan sehari-harinya dapat digunakan sebagai pejabat setingkat menteri yangditempatkan di negara asing. Pejabat diplomatik yang melakukantugas antara dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatikdikenal sebagai konsulat jenderal. Negara tuan rumah biasanyamemberikan kuasa kepada duta besar untuk menguasai daerahtertentu yang disebut sebagai kedutaan, yang wilayahnya, staff,dan bahkan kendaraan biasanya diberikan imunitas diplomatik kebanyak hukum di negara tersebut.Biasanya ditempatkan pada negara yang banyak menjalin hubungantimbal balik dan diakrediter oleh kepala negara. Duta besar(perwakilan dari Roma) sering disebut Nuntius.

Duta (Gerzant), yaitu perwakilan di bawah duta besar yang dalammenyelesaikan segala persoalan harus berkonsultasi denganpemerintahnya (kekuasaannya terbatas). Duta (perwakilan dari

Roma) disebut Inter Nuntius.

Menteri Residen, yaitu perwakilan yang hanya mengurusi urusannegara, tidak mewakili pibadi kepala Negara. Menteri Residentidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala Negara penerima.

Kuasa Usaha, yaitu perwakilan diplomatik tingkat rendah yangdiakreditor oleh menteri luar negeri. Biasanya melaksanakankepala perwakilan jika pejabat tersebut tidak ada di tempat.

Atase, yaitu pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh.Atase terdiri dari atase pertahanan (bidang militer) dan ataseteknis (bidang perdagangan, perindustrian, kebudayaan danpendidikan).

1. C.      Siakp Positif terhadap Pancasila sebagai  Ideologi Terbuka

Sikap positif warga negara terhadap nilai-nilai Pancasila terlihat dalam sejarah perjuangan bangsa. Pertama, Pancasilahanya berkembang jika segenap komponen masyarakat bersedia bersikap positif, terus menerus melakukan penafsiran ulang terhadap Pancasila akan kehilangan relevansinya. Kedua, Pancasila terbuka untuk ditafsirkan oleh siapa saja.

Sikap positif yang paling dibutuhkan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang berwibawa adalah secara konsisten terus berjuang memperkecil kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dengan kenyataan kehidupan berbangsa sehari-hari.

Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menggunakan berbagai jalur dan penciptaan suasana yang menunjang, sehingga perlu dimasyarakatkan dan dibudayakan dengan cara sebagai berikut.

Dampak Positif:

1. Semakin mudahnya mendapat barang konsumtif. Banyaknya supermarket-supermaket memudahkan kita untuk

mendapat barang konsumtif. Bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi di kota-kota kecil juga sekarang ini sudah banyak supermarket.

2. Meningkatnya hasil produksi.Kemajuan teknologi menyebabkan kegiatan ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional.

3. Semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri.Apabila investasinya bersifat langsung, misalnya dengan pendirian pabrik di suatu negara maka akan membuka lapangan kerja. Hal ini bisa mengatasi kelangkaan modal di negara tersebut.

4. Terbukanya ekspr dan impor.Terbukanya ekspor dan impor memungkinkan kita untuk mendapatkan atau membeli barang-barang luar negeri yang berkualitas tinggi dengan mudah.