KIPRAH POLITIK MUHAMMAD ROEM DALAM KONSTELASI …

KIPRAH POLITIK MUHAMMAD ROEM DALAM KONSTELASI

PERPOLITIKAN DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

(1945 – 1957)

Oleh:

SUDARMIN BAKIR

KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1428 H/ 2007 M

KIPRAH POLITIK MUHAMMAD ROEM DALAM KONSTELASI

PERPOLITIKAN DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

(1945 – 1957)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

SUDARMIN BAKIR NIM. 102045225156

Pembimbing:

DRS. H. AFIFI FAUZI ABBAS, MA NIP. 150 210 421

KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1428 H/ 2007 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul KIPRAH POLITIK MUHAMMAD ROEM DALAM

KONSTELASI PERPOLITIKAN DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN telah

diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2006. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelarSarjana Program Starta 1 (S1) pada

Program Studi Jinayah Siyasah

Jakarta, 1 Desember 2006

Disahkan oleh

Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM

NIP. 150 210 422

Panitia Ujian Munaqasah

Ketua : Asmawi, M.Ag (…………………………...)

NIP. 150 282 394

Sekretaris : Sri Hidayati, M.Ag (………………………..….)

NIP. 150 282 403

Pembimbing : Drs. H. Afifi Fauzi Abbas, MA. (…………...…………...…)

NIP. 150 210 421

Penguji I : Khamami Zada, MA. (……………...……….......)

NIP. 150 326 892

Penguji II : Iding Rasyidin, M.Si. (………………………..…)

NIP. 150 371

M O T T O

“ Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia maka

ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan

kebahagiaan hidup di akhirat maka ia harus

memiliki ilmu, dan barang siapa yang

menginginkan kebahagiaan hidup

di dunia dan di akhirat maka

ia harus memiliki ilmu “

Persembahan tak berarti,

sebagai rasa cinta mendalam dan baktiku

buat ayahanda (almarhum) dan ibunda tercinta,

do’a nanda selalu mengiringi setiap langkahmu………………

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan

rahim-Nya serta hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada

baginda nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang

yang senantiasa mengikuti jejak langkah perjuangan dakwahnya dan meneladani

uswatun hasanahnya dalam kehidupan.

Penulisan skripsi ini “jujur” diselesaikan dengan penuh keterbatasan, baik

dalam kapaistas kemampuan penulis sendiri maupun dari berbagai sarana

penunjang dalam proses penyelesaiannya. Oleh sebab itu, adanya berbagai

kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini adalah bukan sebuah kesengajaan, tapi

semata-mata karena keniscayaan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, yang

sempurna hanyalah Allah Robbul ‘Izzati. Meski demikian, penulis tetap yakin

bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong yang selalu membisikkan kemudahan

dan memberikan cahaya penerang untuk menerangi jalan terjal menuju kepastian

dan penyelesaian tulisan ini. Kepda-Mu Yaa Robb, hamba mengucapkan

Alhamdulillahirobbil’alamiin.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Prof. Dr. H. Muhammad Amin

Suma, SH. MA yang telah memberi bantuan secara administratif dari awal

sampai akhir perkuliahan.

2. Bapak Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Asmawi M.Ag dan Ibu Ketua Jurusan

Sri Hidayati, M.Ag yang telah banyak memberikan pengarahan dan

bimbingan bagi penyelesaian skripsi ini.

3. Yang terhormat Bapak Drs. Afifi Fauzi Abbas, MA. yang telah penuh

kemurahan hati memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini, semoga bimbingan ini menjadi amal soleh yang berlipat ganda dan

mudah-mudahan bimbingan yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi

penulis.

4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang dengan susah payah dan penuh

kesabaran menghantarkan penulis dengan berbagai macam ilmu pengetahuan

yang dimilikinya selama perkuliahan.

5. Kepada bagian Perpustakaan Umum, Perpustakaan Syari’ah dan Hukum,

Perpustakaan Adab dan Humaniora beserta staf yang selalu bersedia

memberikan pinjaman buku-buku berharga kepada penulis selama

menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Ayahanda (almarhum) dan Ibunda yang tercinta serta kakakku dan

adikku di kejauhan sana yang selalu sabar dan atas segala do’a restunya,

semoga anakmu ini tetap menjadi anak yang soleh.

7. Kepada Ayahanda Piminan Cabang Muhammadiyah Tanah Abang I, ananda

mengucapkan Jazaakumullahu Khairon Katsiiron “jujur” ananda tidak bisa

mengukir kebaikan yang diberikan selama ini dengan kata-kata.

8. Kepada Ayahanda Munheri Koto dan Ibunda Popi selaku orang tuaku kedua,

terima kasih atas nasehat dan arahan yang diberikan semoga Allah membalas

kebaikan selama ini dengan berlipat ganda.

9. Kawan-kawan Siyasah Syar’iyyah angkatan 2002 dengan canda-tawanya telah

memberikan suasana santai bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas

ini. Terima kasih kepad teman seperjuangan Iie, Iik, Masriyanti, Muammar,

Aidi, Kholok.A, Kholik B, Takin, Muhayyah, Irwah, Zaenal dan yang lainnya

yang tidak bisa saya sebutkan. Teman-teman kelompok KKS Cianjur, aku

rindu dengan kebersamaan kita, AKANKAH KAU INGAT…KITA KKS DI

CIANJUR YANG PENUH SUKA DAN DUKA……(sebait lagu KKS kita).

10. Bapak Philip dan Ibu di Bekasi, atas dorongan dan nasehat yang diberikan

semoga semuanya bermanfaat.

11. Kepada Bapak Ali Umar sekeluarga atas segala dukungan serta bantuan

material yang dengan ikhlas diberikan selama ini.

12. Kepada teman-teman asrama Muhammadiyah di Sawangan dan di Tanah

Abang, terutama Andre, Zaenal, Yanto, Yusuf dan Efendi terima kasih atas

do’a dan kebaikannya.

13. Kepada teman-teman Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang Ikatan Remaja

Muhammadiyah Kota Depok, terima kasih atas giroh dan semangat yang

diberikan, terutama Iik, Nia, dan Dedy. Sekalipun nama yang terakhir ini

pernah membuat penulis marah di sela-sela penyelesaian skripsi ini.

Atas bantuan dan jasa-jasa baik mereka, penulis ucapkan sekali lagi terima

kasih banyak. Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis memohon ampun dan

semua ini penulis serahkan semoga niat baik dan kontribusi amal mereka

mendapat ganjaran berlipat ganda. Amin. Selanjutnya karena keterbatasan dan

kemampuan penulis, maka penulis mengharapkan masukan dan saran agar skripsi

ini menjadi lebih baik.

Depok, 24 Syawal 1427 H

15 Nopember 2006 M

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..………………………………………………..… iv

DAFTAR ISI……………………………………………………….…………. vii

BAB I PENDAHULUAN………..…………………………………………..… 1

A. Latar Belakang Masalah………………………………………………… 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah…………………………………… 7

C. Objek Penelitian…….…………………………………………………… 8

D. Metodologi Penelitian...…………………………………………………. 8

E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan……………………...………………… 9

F. Sistematika Penulisan…………………………………………………… 10

BAB II RIWAYAT HIDUP MUHAMAD ROEM……..…………………..… 11

A. Kelahiran dan Keluarganya..…...……………………………………….. 11

B. Pendidikannya…………………………………………………………… 14

C. Karya-karya Penting…………………………………………………….. 18

BAB III MUHAMAD ROEM DIPLOMAT DAN PEJUANG………………. 22

A. Muhamad Roem Dalam Gerakan Nasionalisme………………………… 22

B. Pejuang Yang Realis…………………………………………………….. 27

C. Keterlibatan Muhamad Roem Dalam Perundingan……………………… 34

BAB IV PERAN POLITIK MUHAMAD ROEM DI INDONESIA……… 41

A. Keberadaan Muhamad Roem Dalam Partai Masyumi………………… 41

B. Di Dalam Pemerintahan……………………………………………….. 45

a. Sebagai Menteri Dalam Negeri……………………………………… 46

b. Sebagai Ketua Delegasi Indonesia Pada Perundingan

Roem-Royen (1949)……………………………………………….. 50

c. Sebagai Wakil Ketua Delegasi Indonesia Dalam Konferensi Meja

Bundar di Den Haag (1949)………………………………………….. 56

d. Sebagai Menteri Luar Negeri (1950-1951)…………………………… 63

e. Sebagai Wakil Perdana Menteri (1956-1957)……………………….. . 65

BAB V PENUTUP……………………………………………………………… 69

A. Kesimpulan……………………………………………………………… 69

B. Kritik dan Saran…………………………………………………………. 71

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….. . 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak orang mengatakan bahwa dalam sejarah setiap bangsa ada nama

orang-orang yang menjadi perhatian tersendiri. Artinya, nama seseorang tidak lagi

hanya menunjukan identitas penyandangnya, melainkan telah menjadi milik

umum, yang mengandung makna tertentu dan langsung membawa ingatan orang

kepada suatu peristiwa bersejarah atau kejadian-kejadian penting lainnya. Sering

kali pula sampai dicatat dengan tinta emas, karena menyimpan kenangan akan

kehebatan prestasi atau jasa si penyandang nama terhadap umat manusia di

tingkat nasional maupun internasional.

Jika sejarah dilihat sebagai rentetan jejak langkah orang-orang besar,

misalnya menyebut nama Sudirman, maka orang akan segera mengingatkan

kepada perjuangan bersenjata dalam suasana bergerilya melawan Belanda. Jika

disebut nama HOS Cokroaminoto dan Haji Agus Salim, maka orang juga segera

mengingatkan pada masa Sarekat Islam pada dekade awal abad dua puluh.

Sementara Mohamad Roem selalu akan diasosiasikan dengan kegiatan diplomasi

di tahun-tahun awal kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperoleh

pengakuan dunia internasional.1

Pada tanggal 1 November 1945 pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat

politik. Dinyatakan dalam maklumat tersebut bahwa pemerintah Republik

Indonesia dari Serikat maupun dari pihak Belanda yang dibuat atau di bawah

komando dan kekuasaan Belanda sebelum Perang Dunia kedua, berjanji akan

mengembalikan semua milik pribumi yang telah dikuasai oleh pihak asing untuk

kesejahteraan rakyat. Bersamaan dengan itu dikeluarkan pernyataan bahwa

pemerintah menyukai berdirinya partai-partai politik sebagai sarana pembantu

perjuangan.2 Sebagai realisasi dari maklumat pemerintah tersebut kabinet

presidentil 3 yang dipimpin oleh presiden sendiri diganti dengan kabinet

ministeril 4. Pemerintah baru ini segera mengadakan kontrak diplomatik dengan

pihak Belanda dan Inggris.

Muhamad Roem menjadi Menteri Dalam Negeri dalam kabinet Syahrir III

dan menjadi anggota delegasi dalam perundingan dengan Belanda.5 Bersama

temannya Susanto Tirtoprojo dan A.K. Gani, disertai dengan anggota-anggota

1 Lihat Prakata Penyuting, Kustiniyati Mochtar, Mohamad Roem, Diplomasi; Ujung Tombak

Perjuangan RI, (Jakarta: Gramedia, 1989), cet, ke-1, hlm.IX

2 Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia, (Jakarta: Departemen P&K, 1975), cet. ke-I, jilid ke-IV, hlm. 121 3 Kabinet yang menteri-menterinya diangkat atau diberhentikan atau juga bertanggung jawab pada presiden. 4 Kabinet yang telah jatuh masih merupakan tugas sampai terbentuk atau dilantiknya kabinet baru. 5 Subadio Sastrosatomo, Roem Seperti Saya Kenal, dalam Soemarso Soemarsono, M. Roem 70 tahun, Pejuang Perunding, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), cet, ke-I, hlm. 269

cadangan Amir Syarifuddin, Sudarsono dan J. Liemena, mampu menempatkan

diri mereka sebagai wakil bangsa Indonesia.

Sesungguhnya ada hal yang menarik dari peran Muhamad Roem. Selama

masa aktifnya, pemuka Masyumi ini pernah tiga kali menjabat sebagai menteri

dalam negeri dalam tiga buah kabinet, pernah menjadi wakil perdana menteri

dalam kabinet pertama yang terbentuk setelah pemilu 1955, menjadi menteri luar

negeri dalam kabinet Perdana Menteri Muhammad Natsir dan pernah pula

menjadi menteri tanpa portopolio 6 sewaktu masa peralihan Republik Indonesia

serikat. Namun secara umum orang selalu mengingatkan nama Muhamad Roem

dengan kegiatan luar negeri dan terutama kemahirannya dalam diplomasi yang

sulit dicari bandingannya. Salah satu peran penting diplomasinya adalah

persetujuan Van Roiyen-Roem yang membuka jalan ke arah Konferensi Meja

Bundar.7

Kegiatan Muhamad Roem dalam partai juga mempengaruhi terhadap

kemerdekaan Indonesia. Sarekat Islam merupakan partai politik Islam yang

pertama di Indonesia yang sangat banyak memberikan dampak dan pengaruh

pemikiran politiknya. Tentang partai ini, John Ingleson mengatakan, “Sejak

pertumbuhan dan pembentukannya pada tahun 1912, ia merupakan partai politik

6 Portopolio adalah menteri yang tidak memegang departemen tertentu atau juga sering disebut sebagai menteri negara. 7 Kustiniyati Mochtar, Op. Cit. hlm. x

Islam yang terkemuka dan selama beberapa tahun menjadi partai modern satu-

satunya pada masa kolonial”.8

Hal yang senada diungkapakan oleh Deliar Noer, ia mengatakan bahwa

,“Asal-usul dan pertumbuhan gerakan politik di kalangan muslim Indonesia dapat

dikatakan identik dengan asal-usul dan pertumbuhan Sarekat Islam, terutama pada

dua puluh tahun pertama sejak didirikan”, 9 begitu juga pendapat yang

dikeluarkan oleh Van Niel yang menyebutkan bahwa Sarekat Islam adalah salah

satu organisasi politik Indonesia abad dua puluh yang paling menonjol.10

Selain berperan aktif dalam partai atau organisasi Sarekat Islam Indonesia,

Muhamad Roem juga aktif dalam partai Masyumi – yang kemudian dibubarkan

oleh rezim Orde Baru pada tahun 1961 – bahkan sebagai pengurus Pimpinan

Pusat Masyumi tahun 1945, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956 dan terakhir pada

tahun 1957.11

Dr. J.H. Van Royen lawan berundingnya tahun 1949 menyatakan kesannya,

“Dalam pembicaraan kami, yang akhirnya menuju Konferensi Meja Bundar dan

penyerahan Kedaulatan, Muhamad Roem menunjukan keluwesan dan

kebijaksanaan dalam mewakili delegasinya”12. Begitu juga George MCT. Kahin,

sejarawan Amerika terkemuka memberikan penghargaan kepada Muhamad

8 John Ingleson, Jalan Kepengasingan, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 48-49 9 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 114 10 Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 2 11 Deliar noer, Op. Cit. hlm. 100 12 Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Depag, 1987/ 1988), cet. ke-I, Jilid II, hlm. 617

Roem, karena keahliannya sebagai seorang negarawan modern dan seorang

pemecah masalah yang efektif.

Menurut Herberth Feith dalam bukunya tentang Masa Kemunduran

Demokrasi Konstitusional di Indonesia, bahwa Muhamad Roem bersama dengan

Sultan Hamungkubuwono, Ir. Juanda, Prof. Supomo, Wilopo, Dr. Leimena,

ditambah dengan Mr. Tambunan dan I.J. Kasimo adalah jenis para pemimpin

administrators13 dengan Bung Hatta sebagai tokoh utamanya. Mereka ini adalah

lawan kelompok lain yang disebut Feith sebagai solidarity markers (penggalang

solidaritas), yaitu para pemimpin yang dijiwai oleh gaya kepemimpinan Bung

Karno.14

Sebaliknya, Feith menyebut mereka sebagai tokoh problem solvers atau

pemecah masalah dengan tidak begitu tertarik kepada usaha-usaha mengutarakan

ide tentang masa depan bangsanya secara umum, apalagi masalah itu dilalui

dengan orasi dan retorika. Mereka lebih suka kepada pendekatan-pendekatan

dingin dan tekun, tanpa kobaran sebuah pidato di depan umum. Hal ini juga

diungkapkan oleh T.B. Simatupang,15 tidak ada seorangpun – sekalipun besar

peranannya dalam sebuah peristiwa bersejarah – yang mendapat hasil dan sukses

dengan bekerja sendiri. Tiap sukses dan perjuangan adalah hasil jerih payah serta

pengorbanan banyak orang, yang sebagian di antaranya sering tidak dikenal

13 Pimpinan dalam bidang pelaksanaan peraturan, prosedur dan kebijaksanaan. 14 Ibid. hlm. xvi 15 T.B. Simatupang, Penulisan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dalam Soemarso Soemarsono, M. Roem 70 Tahun: Pejuang Perunding, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), cet. ke-I, hlm. 191-193.

namanya. Panglima besar Soedirman tidak berperang sendiri, melainkan tetap

berhubungan dengan perjuangan bersenjata. Muhamad Roem pun demikian, ia

tidak berjuang sendirian dalam berunding, melainkan bersama ketua-ketua

delegasinya yakni Syahrir, Amir Syarifuddin, dan Bung Hatta. Maka wajar kalau

Muhamad Roem diasosiasikan dengan perunding atau diplomasi selama pasca

kemerdekaan Indonesia.

Selain dari rentetan aktivitasnya sebagai seorang juru runding yang handal, ia

juga dikenal sebagai politikus yang praktis dan mempersembahkan segalanya

yang dimiliki untuk bangsa yang tercinta ini yang berbuah manis yaitu

kemerdekaan Indonesia dari tangan-tangan penjajah. Lahir dari kalangan keluarga

Muhammadiyah, maka ia berkembang menjadi seorang yang islamis dan

terpelajar. Maka dengan demikian tidak diragukan lagi eksistensi Mohamad

Roem dalam percaturan politik dalam negeri.

Berangkat dari masalah-masalah di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih

dalam tentang kiprah politik Muhamad Roem pasca kemerdekaan Indonesia.

Sosok Muhamad Roem dikenal oleh insan politik dan akademisi sebagai tokoh

yang ahli dalam berunding atau Muhamad Roem sebagai diplomasi ujung tombak

perjuangan Republik Indonesia dengan segala aktivitas politiknya yang ada, baik

sebelum kemerdekaan Indonesia maupun sesudah kemerdekaan Indonesia adalah

juga tidak terlepas dari riwayat kehidupannya yang turut mempengaruhi.

Kemerdekaan Indonesia adalah tidak terlepas dari peran politiknya sebagai

seorang juru runding, ini menjadi menarik untuk kita telusuri agar kita

memperoleh gambaran tentang seberapa jauh peran politik Muhamad Roem pasca

kemerdekaan – baik dalam partai politik maupun dalam pemerintahan. Atas

alasan tersebut, penulis bermaksud mengangkat tema skripsi dengan judul

“KIPRAH POLITIK MUHAMAD ROEM DALAM KONSTELASI

PERPOLITIKAN DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN (1945 – 1957)”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk mengungkapkan permasalahan di atas dengan jelas serta tidak terlalu

melebar, maka perlu diberikan batasan. Pokok permasalahan yang akan penulis

bahas adalah sejauh mana peranan politik Muhamad Roem pasca kemerdekaan

Indonesia (1945 – 1957). Maka penulis perlu memberikan batasan masalah agar

tidak terlalu melebar.

Adapun fokus masalah yang menjadi titik tekan penulis dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Muhamad Roem sebagai diplomat dalam perundingan dan

pejuang dalam gerakan nasionalisme?

2. Bagaimana peran politik Muhamad Roem di Indonesia pasca kemerdekaan?

(Dalam partai politik maupun dalam pemerintahan).

C. Objek Penelitian

Dalam skripsi ini objek penelitian difokuskan pada studi tokoh tentang peran

politik Muhamad Roem pasca kemerdekaan Republik Indonesia (1945 – 1957),

dimana Muhamad Roem tidak hanya dikenal sebagai seorang diplomat dalam

perundingan tapi juga memiliki peran politik yang cukup gemilang di pentas

nasional maupun internasional, seperti beliau aktif dalam partai Masyumi bahkan

menjadi tokoh yang disegani di Masyumi. Selain itu beliau juga terlibat dalam

kursi pemerintahan sebagai Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri pada

tahun 1950-1951, dan menjadi wakil Perdana Menteri pada tahun 1956-1957,

sebagai ketua delegasi Indonesia pada perundingan Roem-Royen pada tahun

1949, dan sebagai wakil ketua delegasi Indonesia pada Konferensi Meja Bundar

di Den Haag pada tahun 1949.

Dengan demikian, maka objek pembahasannya bukan terletak pada pemikiran

atau ide politiknya, melainkan pada peran atau kiprah politiknya setelah Indonesia

memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945

D. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini

adalah metode penelitian/ jenis penelitian kualitatif atau liberary resech, di mana

pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku

bacaan, majalah, koran, artikel dan tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya

dengan permasalahan yang penulis bahas.

1. Pengumpulan Data

Data tersebut terbagi kepada dua sumber yaitu sumber primer dan sumber

sekunder. Sumber primer adalah data yang dianggap sebagai sumber utama atau

sumber bukti yang terbaik yang diperoleh dari saksi mata atau saksi telinga untuk

kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini, seperti buku

yang berjudul,: (1) Mohamad Roem Diplomasi; Ujung Tombak Perjuangan RI,

yang disunting oleh Kustiniyati Muchtar, (2) Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang

Perunding, yang ditulis oleh Panitia Peringatan Mohamad Natsir/ Mohmad Roem

70 tahun, (3) Mohamad Roem Bunga rampai Sejarah, (4) Mr. Mohamad Roem;

karya dan Pengabdiannya, yang ditulis oleh Suratmin.

Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari buku-buku

bacaan, majalah, koran, artikel dan tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya

dengan permasalahan yang penulis bahas, sehingga hasil dari penelitian ini dapat

menghadirkan sebuah kebenaran dan kepastian sebagaimana yang penulis

harapkan.

2. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tema dan hal-hal

yang akan dibahas oleh penulis. Kemudian penulis mendeskripsikannya dengan

memaparkan secara sistematis. Analisa penulisan data dalam skripsi ini adalah,

penulis menggunakan analisa kualitatif dengan tekhnik deduktif.

Adapun dalam tekhnik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan acuan

dasar penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas

Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran politik

Muhamad Roem pasca kemerdekaan Republik Indonesia (1945 – 1957).

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi khazanah keilmuan mahasiswa dan

kalangan akademisi dan juga kepada seluruh masyarakat yang masih mencari tahu

tentang peran politik Muhamad Roem di Indonesia pasca kemerdekaan (1945 –

1957).

F. Sistematika Penulisan

Mengingat kajian ini sangat luas serta untuk lebih mudah dalam

memahaminya, maka secara singkat penulis menyusunnya dalam lima bab.

Bab pertama, pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, metodologi penelitian, objek penelitian,

tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, seputar riwayat Mohamad Roem. Bab ini memuat pembahasan

tentang kelahiran Muhamad Roem, pendidikannya, dan karya-karyanya.

Bab ketiga, Muhamad Roem sebagai diplomat dan pejuang. Bab ini

membahas tentang Muhamad Roem dalam gerakan nasionalisme, Muhamad

Roem sebagai pejuang yang realis, dan keterlibatan Muhamad Roem dalam

perundingan.

Bab keempat, peran politik Muhamad Roem di Indonesia. Bab ini membahas

tentang keberadaan Muhamad Roem dalam partai Masyumi, Muhamad Roem

dalam pemerintahan, yang meliputi Muhamad Roem sebagai menteri Dalam

Negeri, sebagai ketua delegasi Indonesia dalam perundingan Roem-Royen tahun

1949, sebagai wakil ketua delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar di

Den Haag tahun 1949, sebagai menteri Luar Negeri tahun 1950-1951, dan sebagai

wakil perdana menteri tahun 1956-1957.

Bab kelima, penutup yang mencakup kesimpulan dan kritik/ saran yang

relevan.

BAB II

RIWAYAT HIDUP MUHAMAD ROEM

A. Kelahiran dan Keluarganya

Muhamad Roem dilahirkan pada tanggal 16 Mei 1908 di Desa Klewongan,

Parakan, Temanggung Jawa Tengah, dari suami isteri Dulkarnaein Joyosasmito

dan Siti Tarbiyah. 16 Mereka memiliki tujuh orang anak, lima orang laki-laki dan

dua orang perempuan. Muhamad Roem adalah anak yang ke-enam dan anak laki-

laki yang ke-lima.17

Kakaknya yang tertua dan adiknya yang bungsu perempuan, bernama Mutiah

dan Siti Khadijah. Empat dari anak laki-laki dalam keluarga tersebut mempunyai

urutan nama yang khas. Ayah Muhamad Roem Dulkarnaen Joyosasmito –

sebagaimana yang diakui oleh Muhamad Roem sendiri – sebenarnya orang yang

bukan ahli dalam bidang agama, bahkan bila dilihat dari nama saja telah

menunjukkan adanya perubahan antara nilai Jawa di satu sisi dan Islam di sisi

lain, dan sulit untuk digolongkan ke dalam kalangan santri. Hanya saja, setidak-

tidaknya Dulkarnaen memiliki kesadaran ke-Islaman yang tinggi, khususnya

kesadaran historis. Ke-empat anaknya diberi nama para Khalifah Ar-Rasyidun,

suatu sistem pemerintahan yang menjadi simbol historis dalam Islam, setelah

16 Harun Nsution, “Muhamad Roem”, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 1987/ 1988), Cet. ke-1, jilid. II, hlm. 617 17 Soemarso Soemarsono, Muhamad Roem 70 Tahun: Pejuang Perunding, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. ke-1, hlm. 1

Nabi Muhammad wafat. Nama anaknya yang tertua atau anak pertama diberi

nama Abu Bakar, yang ke-dua Umar, yang ke-tiga Usman, dan yang ke-empat

Ali. Namun Muhamad Roem sendiri merupakan refleksi dari kesadaran historis

sang ayah, sebab dalam Al-qur’an terdapat surat yang bernama “Ar-Rum” yang

mengisahkan tentang imperium Romawi. Kesadaran yang semacam inilah yang

mungkin Muhamad Roem katakan tentang ayahnya, sebagai orang yang berusaha

untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan keluarga sehari-hari.18

Lingkungan ini memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan keluarga

Muhamad Roem, termasuk keluarganya dalam memilih aktivitas kehidupan.

Usman kakaknya, lebih memilih menjadi Jawatan Agama Propinsi Jawa Tengah.

Sementara isteri Usman adalah aktivis dalam organisasi perempuan yang bernama

‘Muslimat” yaitu sebuah organisasi kumpulan wanita-wanita muslimah. Kakak

perempuan Muhamad Roem, Muti’ah juga aktivis dalam organisasi

Muhammadiyah di Pekalongan. Hanya satu orang dari sekian banyak saudara-

saudaranya yang dapat menggantikan posisi ayahnya sebagai lurah di Desa

Klewongan.

Masa kecil Muhamad Roem dihabiskan di Desa Klewongan sampai ia

berumur 11 tahun, setelah itu beliau pindah ke Pekalongan hingga berumur 16

tahun. Di Desa, Muhamad Roem hidup dalam keluarga priyayi kecil, dalam

suasana kejawaan dan pemeluk Islam tradisional. Sedangkan di Pekalongan, ia

18 Kustiniyati Mochtar, Muhamad Roem, Diplomasi; Ujung Tombak Perjuangan RI, (Jakarta: Gramedia, 1989), cet, ke-1, hlm.

hidup dalam keluarga Islam yang modern, karena kakak yang diikutinya adalah

aktivis dalam organisasi Islam Muhammadiyah dan PSII. 19

Muhamad Roem dipindahkan ke Pekalongan bersama dengan adiknya yang

bungsu, Siti Khadijah tinggal di rumah kakaknya Muti’ah. Kepergian Muhamad

Roem dari Desanya ke Pekalongan kerena desanya dilanda oleh penyakit kolera.

Pada saat itu Muhamad Roem baru berumur 11 tahun, sementara adiknya

berumur 10 tahun. 20 Pada tahun 1920 Muhamad Roem dan adiknya Siti Khadijah

mendapat panggilan supaya segera pulang ke Parakan untuk berkumpul bersama

dengan keluarganya, karena ayah mereka meninggal dunia.

Akhirnya kakak Muhamad Roem yang tertua, Muti’ah, menetap di

Peklaongan, aktif dalam organisasi agama ‘’Muhammadiyah’’ bersama suaminya.

Dari keluarga kakaknya inilah Muhamed Roem memperoleh lanjutan pendidikan

agama. Adapun dua kakak laki-laki yang lain, Abu Bakar dan Ali, tidak pernah

dilihat Muhamad Roem karena keduanya itu sudah tidak ada sejak Muhamed

Roem lahir. Memang di Zaman itu keadaan kesehatan di pedesaan sangat

terbelakang. Dan setiap kali timbul wabah penyakit menular seperti infuluenza,

kolera atau pun pes, selalu banyak menimbulkan korban jiwa. Itulah sebabnya,

sewaktu terjadi lagi wabah penyakit seperti itu di tahun 1919, segera Muhamad

Roem yang masih kanak kanak itu diungsikan ke daerah lain.

19 Ensiklopedi Islam, hlm. 345 20 Soemarso Soemarsono, Op. Cit., hlm. 2

B. Pendidikannya

Sesungguhnya Muhamad Roem termasuk bagian kecil dari anak anak Jawa

yang beruntung. Ketika ia masuk pendidikan bersamaan dengan dilaksanakannya

kebijaksanan baru penjajah Belanda yang lebih memeperhatikan bumi putera.

Kritik kaum sosialisme dan kaum etisi Belanda yang mulai dilancarkan sejak

tahun 1891 21, telah mendorong lahirnya kebijaksanan baru program pemerintah

Belanda tentang Hindia. Pada bulan Januari 1901, di depan parlemen, Ratu

Wilhelmina mengumumkan tujuan utama pemerintah jajahan di masa mendatang

untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dikatakan bahwa, bangsa Belanda telah

berhutang budi kepada rakyat Hindia, karena eksploitasi yang dilaksanakan

sebelumnya telah memberi keuntungan besar kepada Belanda. Dengan perubahan

kebijaksanan ini, perlahan-lahan pemerintah Hindia Belanda memperluas

kesempatan bagi anak Indonesia golongan atas untuk mengikuti pendidikan

tingkat dasar yang berbahasa Belanda.22 Muhamad Roem tersebut sebagai salah

satu anak dari anak-anak Hindia Belanda yang mendapatkan kesempatan menuai

pendidikan.

Sewaktu kecil Muhamad Roem tinggal bersama orang tua di Parakan. Ia

sekolah pada sekolah rakyat biasa (Volks School). Kemudian Muhamad Roem

21 Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia, (Jakarta: Departemen P & K, 1975), Cet. ke-1, Jilid V, hlm. 35 22 John Inglesen, Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927 – 1934, (Jakarta: LP3ES, 1973), Cet. ke-1, hlm. 1

masuk ke Hollandsch Inlansche School (HIS ),23 Muhamad Roem dapat masuk

HIS karena ayahnya seorang kepala desa. Waktu itu bagi orang yang mau masuk

HIS harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu harus anak pegawai negeri, atau

yang lain dengan disertai seponsor yang menjaminnya. Ia masuk HIS di

tanggung. Waktu kelas tiga, Muhamad Roem dipindahkan ke Pekalongan, di sana

ia tinggal bersama kakak perempuannya yang tertua, Muti’ah, istri Bapak

Ranuharjo.24 Ranuharjo semula ia guru sekolah di Desa Parakan di mana Muti’ah

menjadi muridnya. Perkenalan itu berkembang sampai membawa mereka ke

jenjang perkawinan.25 Sebagai pegawai pegadaian tugasnya berpindah pindah

hingga sampai di Pekalongan.

Tahun 1924 Mohamad Roem menamatkan sekolah HIS di Pekalongan dan

pada tahun yang sama ia juga lulus ujian masuk di STOVIA (Secool Tar

Opleiding Voor Indiesche Arta – Sekolah untuk Mendidik Dokter Pribumi )

sebagai kesempatan yang terakhir, karena setelah itu tidak dibuka lagi.26

Keberhasilan masuk STOVIA mempunyai kebanggaan tersendiri bagi Muhamad

Roem, di samping ia mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi juga akan

melicinkan wawasannya dalam berbagai aktivitas. Di Jakarta ia dapat bergaul

dengan teman-temannya dari berbagai daerah. Ia bergaul dengan tokoh seperti

23 Soemarso Soemarsono, Op. Cit, hlm. 24 Ibid, hlm. 3 25 Kustiniyati Mochtar Op. Cit., hlm. 117 26 Ibid, hlm. 119

HOS Cokroaminoto, Haji Agus Salim, dan dari keduanya, Muhamad Roem

banyak belajar tentang politik, keagamaan, dan masalah-masalah lainnya.

Pendidikan di STOVIA itu berlangsung selama 10 tahun, STOVIA dibagi

menjadi dua bagian, yaitu bagian persiapan selama tiga tahun. Sehingga, setelah ti

pendidikan 10 tahun orang bisa menjadi Indische Arts (Dokter Jawa), kemudian

untuk meneruskannya telah dibuka sekolah baru di NIAS (Nederladsch Indische

Artsen School) yang berdomisili di Surabaya yang dibuka pada tahun 1927.27

Antara tahun 1924 sampai tahun 1927 Muhamad Roem menyelesaikan

pelajaran sebagai persiapan di STOVIA. Kemudian tahun 1927, ia mendapatkan

kesempatan untuk meneruskan pendidikan di NIAS di Surabaya atau di AMS

(Algemen Miidelbare School) di Jakarta. Muhamad Roem memilih untuk masuk

ke AMS, di gedung kebangkitan nasional sekarang dan tinggal di asrama Jan

Pieterszoon Coen Stichting jalan Guntur Jakarta, di gedung corps polisi militer

sekarang. Murid-murid hampir semuanya mendapatkan beasiswa dari pemerintah,

termasuk di dalamnya Muhamad Roem.28

Antara tahun 1930-1932 Muhamad Roem lulus dari AMS dan meneruskan ke

GHS (Geneskundige Hoge School) atau Sekolah Tinggi Kedokteran di jalan

Salemba. Tetapi selama dua kali ujian GHS, tidak pernah berhasil lulus. Ujian

pertama gagal, ujian kedua pun gagal. Karena itu Muhamad Roem berhenti

menjadi mahasiswa GHS dan beristirahat selama dua tahun. Waktu tidak sekolah

27 Soemarso Soemarsono, Op.,Cit., hlm. 5 28 Suratmin, MR. Muhamad Roem Karya dan Pengabdiannya, (Jakarta: Departemen P & K, 1986), hlm. 13

itulah ia giat dalam Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), di samping aktivitasnya

di JIB. Karena itu, Muhamad Roem dari Mahasiswa GHS dan beristirahat selama

dua tahun.

Muhamad Roem mengikuti kegagalan dalam GHS, karena kesibukan yang ia

lakukan dalam organisasi juga dalam keluarga.29 Pada tahun 1932, ia menikah

dengan Markisah Dahlia di Malang, seorang yang juga aktivis Nativij (Nasionale

Indonesische Padvinderij). Selama tidak sekolah ia memanfaatkan waktunya

untuk belajar ilmu-ilmu agama dengan Haji Agus Salim yang menjadi guru para

pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam JIB (Jong Islamieten Bond).

Metode belajar yang diterapkan adalah dengan cara membaca majalah, surat

kabar, buku-buku keagamaan, maupun diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh

JIB.

Muhamad Roem mengakui bahwa doktrin dan ajaran yang diberikan oleh Haji

Agus Salim sangat berarti baginya, terutama yang terkait erat dengan persoalan

agama Islam.30 Mula-mula Islam dipelajari secara apologis, yaitu membela diri

dari serangan-serangan luar. Sementara ada anggapan anak muda ketika itu bahwa

jika mendapat serangan atau tantangan terhadap agamanya, tidak dapat

menghindarkan diri dari perasaan rendah diri sebagai orang Islam. Seolah-olah

agama Islam memiliki nilai yang rendah dan tidak peka terhadap fenomena rasa

senasib dan seperjuangan yang masih terbelakang, sehingga agama Islam diklaim

29 Ensiklopedi Islam, Op. Cit., hlm. 618 30 Kustiniyati Mochtar, Op. Cit., hlm. 132

sebagai agama yang terbelakang, karena pemeluknya adalah orang yang masih

terbelakang dan primitif yang jauh dari nilai-nilai modern atau kehidupan

modern.

Hasil dari belajar agama Islam itu maka pemuda yang tergabung dalam JIB

tidak malu lagi menjadi orang Islam, justru mereka bangga dan yakin sepenuh

hati bahwa ajaran Islam yang dipelajari itu telah memberikan pedoman yang baik

dalam menghadapi dunia modern. Tidak lagi membela diri ketika diserang, tetapi

mempelajari Islam secara langsung dan mencari tahu artinya. Tidak lagi peduli

dengan komentar dan pembicaraan orang lain yang menunjukkan sikap ketidak

sukaan terhadap mereka. Dengan demikian, maka sikap kepercayaan diri menjadi

besar bahwa apa yang mereka pelajari itu adalah sebuah ilmu kebaikan yang

diajarkan dalam Islam. Setelah Muhamad Roem diterima di RHS (Recht Hoge

School atau Sekolah Tinggi Hukum) ia aktif dalam SIS (Studenten Islam Studi

Club atau Perkumpulan Mahasiswa Untuk Studi Islam).31 Muhamad Roem dapat

menyelesaikan studinya di RHS pada tahun 1939 dengan meraih titel Mr.

C. Karya-Karyanya

31 Lihat Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), hlm. 93, dalam Jong Islamieten Bond, bahwa ia mengidentikan keanggotaan dan kepemimpinan di JIB dan SIS dengan organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)pasca kemrdekaan. Pada pasca kemerdekaan PII lebih merupakan organisasi kumpulan siswa atau Pelajar Menengah Atas (SLTA) dan HMI organisasi Mahasiswa. Begitu juga JIB dan SIS, JIB lebih kepada Pelajar Menengah Atas dan SIS lebih kepada organisasi perkumpulan Mahasiswa Islam pada masa revolusi fisik.

Muhamad Roem adalah tokoh, negarawan, diplomat, pejuang, pemikir, dan

penulis masalah-masalah sosial politik dan masalah diplomasi, hukum dan agama.

Karya-karya dari hasil tulisannya adalah sebagai berikut:

1. Masalah Diplomasi

Muhamad Roem banyak menuangkan ide-ide tentang diplomasi melalui

karya-karyanya baik yang berbentuk buku-buku, majalah-majalah, dan artikel

lainnya. Dalam karyanya itu ia menyoroti bahwa keberhasilan Indonesia

mendapatkan pengakuan dunia adalah semata-mata berkat hasil positif dari

diplomasi yang dijalankan oleh Agus Salim sebagai pelopornya dan dilanjutkan

oleh para tokoh-tokoh Problem Solvers (pemecah masalah) yang lainnya, seperti:

Muhammad Hatta, Muhammad Roem, Syahrir, Sultan Hamungkubuwono,

Wilopo, Kasimo, Ir. Juanda, Soepomo, dan lain-lain. Di antara karya-karyanya

adalah Jejak Langkah Agus Salim, Jakarta: Tintamas, 1969. Bunga Rampai dari

Sejarah, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, Jilid ke- 1. Suka Duka Berunding Belanda,

Jakarta: Idayu Press, 1977. Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI, Penyunting

Kustiniati Muchtar, Jakarta: PT Gramedia, 1989. Apa yang Terjadi dalam

Republik Indonesia Jika Tidak ada Hamungkubuwono IX, dalam tahta untuk Raja,

Sinarharapan, 1983. Haji Agus Salim dalam 100 Tahun Haji Agus Salim, Sinar

Harapan, 1984. Bung Kecil yang Bernuat Besar, dalam Mengenang Sutan

Syahrir, PT. Gramedia, Jakarta, 1980. Muhammad Hatta, Ketua Delegasi

Indonesia, dalam Bung Hatta, Mengabdi pada Cita-cita Perjuangan Bangsa,

Jakarta, 1972. Indonesia dan PBB, dalam Panji Masyarakat, nomor 3, tahun 1966.

Pelajaran dari Sejarah, Documenta, Surabaya, tahun 1970.

2. Masalah Sosial Politik

Muhamad Roem menginginkan adanya pemerintahan yang kuat dan bersih

berdasarkan demokrasi Pancasila. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang

pertama tahun 1955 sampai tahun 1971 mengalami ketidakjujuran dan ketidak

bersihan. Lebih jelas lagi dipaparkan dalam karya-karyanya: 2.500 ex-Masyumi/

PSI Kehilangan Hak Disiplin, Documenta, Embong Belimbing 3, Surabaya, 1970.

Tinjauan Pemilihan I dan II dari Sudut Hukum, Budaya, Documenta, Jakarta,

1971. Karena Benar dan Adil, Hudaya, Jakarta, 1969. Pelajaran dari Sejarah,

Documenta, Surabaya, 1970. Renungan Tentang Pancasila dan UUD 1945,

Panji Masyarakat, no. 348, tahun 1967. Rakyat Pilihan, Panji Masyarakat, no. 50

dan 51, 1969. Partai Muslimin Indonesia Setelah Muktamar, Panji Masyarakat,

no. 48 dan 49, tahun 1969. Sumpah Pemuda, Puncak Perkembangan Awal

Pertumbuhan, Yayasan Fajar Sodiq, Jakarta, 1975.

3. Masalah Hukum

Menurut Muhamad Roem dalam undang-undang Pidana yang berlaku

(hukuman positif) masih membolehkan hukuman mati. Pada pokoknya hukuman

mati adalah dijatuhkan pada perkara-perkara yang berat. Ia sangat setuju kalau

peroalan ini menjadi pemikiran umum yang luas, sambil melihat-lihat apakah

sistem ini dan segala pelaksanaannya sudah sesuai dengan maksud hukum dan

sesuai dengan salah satu sila yang dijunjung tinggi, yaitu kemanusiaan, lebih

tajam lagi beliau paparkan di dalam bukunya, seperti: Tentang Hukum Mati,

Bulan Bintang, Jakarta, atau lihat dalam Muhamad Roem, Diplomasi: Ujung

Tombak Perjuangan Bangsa, Gramedia, 1989. Hak Manusia dalam UU 1945,

dalam makalah penyambutan Hari Natal 1978.

4. Masalah Agama

Muhamad Roem banyak menulis tentang persoalan-persoalan yang ada dalam

Islam. Karya-karyanya yang terkait dengan persoalan agama yang ia bahas adalah

banyak di artikel-artikel ketimbang berbentuk buku-buku. Ada khusus buku yang

membahas tentang “Monogami dan Poligami dan Peradilan Agama”. Dalam buku

ini Muhamad Roem banyak menyoroti tentang sulitnya Peradilan Agama (PA)

merealisasikan Undang-Undang Perkawinan. Di dalam konsep Islam

membolehkan orang untuk berpoligami, tetapi terbatas yaitu empat dan berlaku

adil. Di sisi lain, monogami sangat mengkhawatirkan terjadinya “jajan di luar”,

oleh karenanya ia mencari alternatif lain bahwa dalam UUD perkawinan, ada

undang-undang yang melarang dengan ancaman hukuman tiap hubungan kelamin

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Lebih

jelas lagi, persoalan keagamaan ini beliau ungkapkan dalam karya-karyanya,

seperti: Monogami Poligami dan Peradilan Agama, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.

Bunga Rampai Dari Sejarah, Bulan Bintang, Jakarta, 4 Jilid, 1972. Monogami,

Poligami atau Pergundikan. Keperhatinan terhadap pelaksanaan Undang-Undang

Perkawinan, dimuat dalam Suara Muhammadiyah pada tahun 1976.

BAB III

MUHAMAD ROEM DIPLOMAT DAN PEJUANG

A. Muhamad Roem dalam Gerakan Nasionalisme

Muhamad Roem banyak terlibat dalam diplomasi. Sebuah aktivitas yang ia

lakukan dan cukup besar dalam memberikan andil bagi kemerdekaan Republik

Indonesia pada tahun 1945. Masa itu adalah mencerminkan bahwa penggunaan

alat senjata sebagai cara dan jalan untuk mencapai kemerdekaan, tidak lagi

memiliki pengaruh yang signifikan. Di sinilah letak kejeniusan dan kecerdasan

Muhamad Roem, di mana ia tampil sebagai seorang anak bangsa untuk

mengembalikan eksistensi dan harga diri bangsa menuju kemerdekaan Indonesia

melalui meja perundingan.

Dalam bukunya Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa tidak bisa disangkal

lagi nasionalisme merupakan hasil yang paling penting dari pengaruh kekuasaan

Barat di negeri-negeri Asia dan Afrika pada zaman modern. Nasionalisme

merupakan suatu fenomena historis telah berkembang sebagai jawaban terhadap

kondisi politik, ekonomi, budaya, dan sosial yang ditimbulkan oleh situasi

kolonial.32

Ratu Wilhelmina pada bulan Januari 1901 mengatakan di hadapan anggota

parlemen bahwa tujuan utama pemerintah jajahan di masa yang akan datang

32 Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru; Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, (Jakarta: PT Gramedia, 1990), Cet. ke-1, Jilid ke-2, hlm. 58

adalah semata-mata untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan

bahwa bangsa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Hindia, karena

eksploitasi yang dilakukan sebelumnya telah melimpahkan keuntungan yang

besar bagi Belanda. Dampak kebijaksanaan ini mulai dirasakan oleh anak-anak

pribumi, termasuk Muhamad Roem, di mana ia sempat menamatkan sekolahnya

sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Orang-orang yang pernah mengenyam dan merasakan dunia pendidikan Barat,

memiliki persepsi dan bahkan prinsip, bahwa masa depan kemerdekaan politik di

Indonesia tidak akan memiliki nilai dan arti yang sesungguhnya, jika

kemerdekaan politik tersebut tidak disertai dengan kemerdekaan dalam bidang

ekonomi. Hal ini disebabkan oleh hampir semua pemilik modal dikuasai oleh

orang-orang non-pribumi, terutama pihak sekutu yaitu Belanda. Oleh sebab itu,

cita-cita dan semangat untuk meraih kemerdekaan dan menguasai secara total

persoalan ekonomi menjadi penting dan prioritas utama. Perasaan ini muncul

bersamaan dengan tidak baiknya lapangan kerja bagi mereka yang terdidik,

sehingga menimbulkan kelompok elit yang frustasi. Diskriminasi bidang

pekerjaan, antara kelompok terdidik pribumi dengan Belanda, walaupun memiliki

titel dan keterampilan yang sama. Gejala dan pesoalan-persoalan yang dihadapi

di atas adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses

pembentukan karakter yaitu nasionalisme Indonesia. Munculnya kaum intelektual

baru yang menggugat struktur sosial politik Hindia Belanda merupakan dampak

terpenting dari perubahan kebijaksanaan ini. Kelompok intelektual, terutama

pelajar-pelajar Hindia Belanda bisa berkomunikasi langsung dengan berbagai

aliran yang sedang berkembang di Eropa, pada tahun 1982-an, terutama

Marxisme, Leninisme, dan Sosialisme. Lewat pemikiran yang berkembang ini

sehingga mereka dapat mendapatkan penjelasan tentang situasi penjajahan dan

filsafat determinisme historis.33 Berdasarkan pada pemikiran aliran ini para

pelajar yang disebut sebagai Perhimpunan Indonesia (PI), sejak tahun 1925

menyusun ideologi nasional yang terdiri dari empat pokok: Kesatuan nasional,

solidaritas, non-kooperasi dan swadaya.34 Sebelumnya di Hindia Belanda gerakan

menuntut kemerdekaan juga bermunculan, dimulai dari lahirnya Budi Utomo

pada tahun 1908 dan Serikat Islam pada tahun 1911, di samping itu juga

bermunculan organisasi-organisasi pemuda – mulai dari organisasi kesukuan

sampai pada organisasi nasional keagamaan seperti Muhammadiyah pada tahun

1912 dan Nahdatul Ulama (NU) pada tahun 1926.

Pekalongan menjadi penting bagi Muhamad Roem, karena kota ini adalah

salah satu dari pusat reformis Islam di tanah Jawa, Muhamad Roem tinggal dalam

salah satu keluarga yang menjadi anggota dan sekaligus aktivis salah satu

organisasi pergerakan Islam modernis. Kakaknya menjadi sekretaris PSII dan

sekaligus tokoh Muhammadiyah di Pekalongan. Dari Pekalongan Muhamad

Roem menuju ke Jakarta setelah menamatkan AMS 1930.

33 Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia, (Jakarta: Dep. P dan K, 1975), jilid V, hlm. 35 34 John Ingleson, Jalan ke Pengasingan, Pergerakan Indonesia Tahun 1927 – 1934, (Jakarta: LP3ES, 1973), hlm. 7

Meski menjadi anggota Jong Islamieten Bond (JIB) di Jakarta, Muhamad

Roem lebih mengenal gerakan PSII daripada gerakan-gerakan lainnya, sekalipun

corak pergerakan PSII pada periode itu belum lagi sebagai organisasi gerakan

radikal. “Hijrah” yang dipelopori oleh Kartosuwiryo,35 dan menjadi konsep dasar

gerakan radikal telah dipisah dari tubuh PSII, dan sebagai gantinya, corak

pergerakan PSII dimulai dengan jalan kooperasi dalam bentuk tuntutan bersama

(partai-partai lainnya) tentang berdirinya sebuah parlemen di Hindia Belanda.36

Lewat PSII inilah Muhamad Roem berkenalan dengan tokoh muda Islam lainnya,

terutama Haji Agus Salim, sang guru Muhamad Roem. Menurutnya radikalisme

PSII dan gerakan-gerakan lainnya harus dilihat dari konteks yang luas. Sekitar

tahun 20-an telah terjadi depresi ekonomi yang menyebabkan lahirnya perubahan

kebijaksanaan pemerintah Belanda. Deliar Noer menjelaskan,37 tingkat ekspor

mendorong runtuhnya perusahaan-perusahaan Barat. Keadaan inilah yang

mendorong terjadinya penghematan dana. Pajak ekspor dihapus, sementara pajak

rakyat naik mencapai 34 gulden pada tahun 1925. Akibatnya, pengangguran

meningkat, dan menyebabkan tumbuhnya gerakan radikalisme nasionalis.

Dalam rangka menghadapai aksi-aksi yang dilancarkan oleh organisasi-

organisasi pergerakan nasional yang semakin gencar dan radikal itu, pemerintah

kolonial merasa semakin terancam kedudukan dan otoritasnya, sehingga tidak

35 Ibid, hlm. 8 36 Lihat G. Van Dikj, Darul Islam, (Jakarta: Grafiti, 1983), cet.ke-1 37 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Jakarta 1900 – 1942, (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 154 – 155

segan-segan melakukan tindakan keras dan tegas dalam menghadapi aksi-aksi

tersebut.38 Pada tahun 1926 terjadi pergolakan besar-besaran di Sumatera Barat,

Banten dan beberapa tempat lainnya di Jawa. Situasi ini membuat De Graaf,

seorang Gubernur Jenderal yang baru, menindas nasionalis. Pada masa De Graaf

ini, masih memberi ruang gerak politik bagi kegiatan kaum nasionalis. Ketika

Gubernur Jenderal beralih tangan ke De Jonge, penindasan-penindasan terhadap

gerakan-gerakan nasionalis semakin gencar. Peraturan tentang larangan

berkumpul dan mengadakan rapat, hukuman bagi pegawai yang menggabungkan

diri pada kegiatan “ekstriminis”, hak pemerintah jajahan untuk membuang kaum

nasionalis radikal. Soekarno, Muhamad Hatta, dan Syahrir, merupakan tokoh-

tokoh nasionalis termasuk yang terkena kebijaksanaan yang baru ini.39

Perubahan-perubahan inilah yang kemudian mendorong surutnya radikalisme.

Partai politik yang bersifat non-kooperasi dipaksa untuk bersifat kooperasi. Hal

ini menyebabkan partai-partai politik pada waktu itu mendukung berdirinya

parlemen.

Dalam konteks PSII, konflik-konflik yang terjadi antara fraksi yang

mendukung non-kooperasi dengan fraksi yang mendukung kooperasi telah

menyebabkan Haji Agus Salim dan Kartosuwiryo terpental dari PSII. Haji Agus

Salim terlempar karena ideologi “hijrah” yang ia usung. Kartosuwiryo yang

mengusung dan menekan sifat non-kooperasi bagi PSII, sementara Salim lebih

38 Ibid, hlm. 156 39 Sartono Kartodirjo, Op. Cit., hlm. 147

memilih kooperasi. Mereka tidak mendapatkan dukungan sama sekali dari

Tjokroaminoto, ketika itu menjabat sebagai ketua PSII. Terpentalnya

Kartosuwiryo, juga tidak terlepas dari peran dan tekanan Belanda kepada

Tjokroaminoto yang sesungguhnya sudah tidak lagi mendukung konsep hijrah.40

Melihat konteks di atas, Muhamad Roem mengagumi pandangan Haji Agus

Salim yang realistis. Baginya, dalam situasi dan kondisi penekanan seperti itu

cara untuk mencapai kemerdekaan harus dirubah, yaitu dengan cara perundingan

bukan secara radikal. Muhamad Roem pernah ikut berunding dengan Tjarda Van

Starkenborgh Stakhouwer, Gubernur Jenderal Belanda, mengenai masa depan

Indonesia. Dalam perundingan tersebut, Agus Salim mengusulkan kesediaan

rakyat Hindia membantu Belanda dalam perang dunia II dengan syarat, Indonesia

harus diberikan kemerdekaan dan menjadi negara merdeka. Sampai Indonesia

merdeka, Tjarda tidak lagi mngurusi usulan yang disampaikan oleh Agus Salim

tersebut. Ketika Jepang masuk pada tahun 1942, seluruh partai politik dibubarkan,

kendati begitu pengalama dengan Haji Sagus Salim, memberikan arah aktivitas

politik Muhamad Roem sebagai pejuang dan perunding.41

B. Muhamad Roem Pejuang yang Realis

Tampaknya dalam konteks Haji Agus Salim inilah Muhamad Roem

difahami, yaitu dalam sikap realistis. Apa yang diperoleh Muhamad Roem lebih

40 Suratmin, Op. Cit., hlm. 36 – 37 41 Ibid, hlm. 150

dikembangkan. Rumusan pandangan realitas diungkapkan dengan pembentukan

pribadi yang bebas dan tidak terlalu terikat pada kelompok atau organisasi

tertentu. Bentukan sikap inilah yang kemudian menentukan putusan-putusan

politik pribadinya.

Adalah wajar, Muhamad Roem sebagai anggota Partai Masyumi yang kurang

mendapat dukungan dari kolega-koleganya. Pun terkait dengan pengangkatan

dirinya menduduki menteri dalam kabinet, juga bukan atas nama partainya, tapi

karena faktor kepribadian dirinya dan atas nama dirinya sendiri untuk duduk

dalam satu kabinet.42 Tidak ada keterangan, apakah sikapnya ini dapat

memunculkan ketegangan dan konflik antara dirinya dengan pimpinan Masyumi

atau tidak. Namun yang jelas, sikap seperti ini telah dibuktikan ketika ia terpilih

menjadi ketua PMI atau ketika menerima pencalonannya sebagai anggota

parlemen pada pemilu 1972, walau Muhamad Natsir telah mengingatkan

dirinya.43

Faktor yang mempengaruhi Muhamad Roem menjadi diplomat dan pejuang

bukanlah karena semata-mata bakat atau warisan keterampilan yang diperolehnya

dari Haji Agus Salim, melainkan karena pola pikirannya yang realis. Dengan pola

pikirnya yang realis itu, membebaskan dirinya dari rasa risih untuk bertindak

sebagai perunding, sebab waktu itu, ada kekuatan perlawanan kelompok terhadap

42 Muhamad Roem duduk dalam kabinet Syahrir III atas namanya sendiri, bukan mewakili Masyumi, partainya. 43 Lihat Natsir, Insya Allah Roem Tetap Reom, dalam Soemarso Soemarono, Muhamad Roem: Pejuang Perunding, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 209 – 214)

Belanda lebih menekankan kepada perjuangan fisik daripada berunding secara

bijaksana.

Maka pembentukan pola pikir yang bebas bagi Muhamad Roem lebih

diprioritaskan untuk lebih memilih lapangan diplomasi atau perundingan dalam

tarik menarik kekuatan pro dan kontra perundingan yang akan bisa difahami

dengan melihat realitas kekuatan pergerakan sosial dan persenjataan Indonesia

pada waktu itu. Dengan melihat situasi semacam ini, sedikitnya Muhamad Roem

ditempatkan pada perjuangan kemerdekaan penuh yang mendapat pengakuan

formal dari dunia internasional, khususnya Belanda. Dengan itu pula sekaligus

menempatkan perjuangan diplomasi dan lokasi tersendiri dalam perjuangan

kemerdekaan.44

Sesungguhnya setelah Soekarno dan Muhammad Hatta mengumumkan

proklamasi kemerdekaan, hampir tidak ada lagi kekuatan-kekuatan bersenjata

yang terorganisir dengan rapi, kecuali kekuatan milisi. Pembela Tanah Air

(PETA), satu-satunya organisasi bersenjata dengan hirarki yang ketat, dibubarkan

beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dari segala penjajahan

kolonialisme. Soekarno ingin mencoba menghindarkan pembubabaran PETA ini,

namun terlambat. Dengan demikian, pemerintah kehilangan kesempatan selama

beberapa tahun untuk mengontrol tentara.45 Kekuatan bersenjata, praktis tidak

44 Subadio Sastrosatomo, “Roem Seperti Saya Kenal”, dalam Soemarso Soemarsono, at. al., (ed), Muhamad Roem: Pejuang Perunding, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 269 45 Onghokhan, Soekarno Antara Mitos dan Realitas, dalam Taufik Abdullah, at. al., (ed). Manusia dalam Kemelut Sejarah, (Jakarta: LP3ES, 1978), hlm./ 38 - 39

cukup kuat melindungi negara yang baru tumbuh ini dari serangan – serangan

luar.

Pada tanggal 23 Agustus 1945, Soekarno mengumumkan berdirinya Badan

Keamanan Rakyat (BKR), di samping Komite Nasional Indonesia (KNI) dan

Partai Nasional Indonesia (PNI),46 walaupun dilihat dari segi organisasinya, jelas

kekuatan bersenjata ini masih sangat lemah, apalagi berdirinya tanpa adanya

koordinasi yang terpusat. Pembentukan BKR-BKR di daerah-daerah diserahkan

kepada daerah yang bersangkutan. Kondisi yang belum stabil serta belum

dibentuknya lembaga-lembaga pemerintah, sehingga kelompok-kelompok radikal

yang menolak pembentukan itu membentuk kekuatan tersendiri yang disebut

Komite Van Aksi yaitu gabungan dari Angkatan Pemuda Indonesia (API),

Barisan Rakyat Indonesia (BARA) dan Barisan Buruh Indonesia.47

Kekuatan bersenjata inipun tidak memiliki daya untuk menahan masuknya

tentara serikat Southeast Asia Command di bawah Pimpinan Laksamana Lord

Louis Maunntbetten, yang menimbulkan pertempuran-pertempuran lokal. Baru

kemudian disadari perlunya mempersatukan BKR yang dinyatakan dengan

maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945. Dari sinilah terbentuknya

Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Dalam kemelut ini, TKR hampir tidak mempunyai kesempatan

mengembangkan diri, sementara tentara Belanda terus menerus didatangkan.

46 Sartono Kartodirjo, Op. Cit. hlm. 30 15 Komite Van Aksi ini bermarkas di Jln. Menteng 31 Jakarta. Tokohnya antara lain Adam Malik, Sukarni, M. Nitimiharjo, dan lain-lain.

Mungkin karena ini pula, pihak TKR pun bersedia maju ke meja perundingan

sebagai hasil pertemuan Perdana Menteri Syahrir dengan Lord Killiearn pada

tanggal 17 September 1945. Pertemuan ini menemukan jalan buntu dan tidak ada

kesepakatan apa-apa. Namun sikap ingin berunding dari pihak TKR menunjukan

betapa pertempuran fisik bukanlah satu-satunya jalan untuk berjuang.48

Kegagalan persetujuan gencatan bersenjata ini punya implikasi yang cukup

luas terhadap sistem pertahanan Indonesia sekaligus semakin membuktikan

bahwa, perjuangan diplomasi merupakan alternatif satu-satunya yang harus

ditempuh. Setelah Belanda melaksanakan penafsiran yang sepihak terhadap

perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville, serbuan tentara Belanda hampir-

hampir tak tertahan lagi. Yogyakarta, Ibukota negara RI, setelah dihujani bom

pada tanggal 19 Desember 1948, jatuh ke tangan Belanda. Soekarno, Hatta,

Syahrir, Muhamad Roem, Ali Sastroamijoyo dan lain-lain ditawan.49 Indonesia

dihadapkan pada satu realitas, melanjutkan perjungan fisik dengan konsekwensi

kedaulatan penuh masih harus diperjuangkan dalam masa yang belum dapat

ditentukan atau bersedia berunding.

Dalam korelasi inilah dimensi perjuangan diplomasi menjadi amat penting.

Sebab di bawah dominasi kekuatan Belanda yang menyeluruh, hanya ada dua

kekuatan yang harus ditempuh. Pertama, opini dunia terhadap agresi Belanda I

dan II serta kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri yang mampu

16 Ibid, hlm. 31 49 Suratmin, Op. Cit., hlm. 32

memanfaatkan kekuatan opini tersebut untuk perjuangan. Muhamad Roem hampir

sepenuhnya berada pada dunia ini. Debut pertama diplomasinya berlangsung

ketika RI semakin lama semakin tergerogoti. Ketika ia menerima amanat sebagai

Menteri Dalam Negeri dalam kabinet Syahriri III pada tahun 1946, ia sangat sadar

bahwa wilayah Republik Indonesia yang efektif hanyalah di Yogyakarta dan

Banda Aceh. Alasan inilah yang kemudian mendorong Muhamad Roem

menerima atau menjadi anggota delegasi perjanjian Linggarjati, walaupun

Masyumi sendiri menolak perjanjian tersebut.50

Perjanjian diplomasi ini merupakan jalan panjang yang mendebarkan, karena

setiap perundingan melahirkan kekeruhan walau hasil yang dicapai dapat

dijadikan dasar pijakan dalam perundingan selanjutnya. Betapapun perjanjian

Linggarjati diliputi kekeruhan,51 kondisi struktural mengharuskan perjuangan

diplomasi berjalan terus tidak berhenti. Serangan Belanda terhadap kedaulatan

Indonesia yang membuktikan amarah dunia menyebabkan pada tanggal 1 Agustus

1947 – Dewan Keamanan PBB menyerukan supaya permusuhan di Indonesia

diselesaikan dengan satu perantara, atau dengan cara yang damai. India, Australia

mengecam Belanda dengan pelanggaran perdamaiannya, sementara Syahrir

diberikan kesempatan di Dewan Keamanan PBB untuk mengajukan pendapat

Indonesia menyelesaikan keadaan tersebut.52 Atas prakarsa Amerika Serikat, pada

tanggal 18 September 1947 lahirlah Komite Tiga Negara (KTN) yang dibentuk

50 Ibid, hlm. 32 51 Ibid, hlm. 32 52 Ibid, hlm 32

oleh PBB. KTN ini merupakan suatu perdamaian PBB untuk menyelesaikan

sengketa antara Indonesia dan Belanda. Pembentukannya dilaksanakan dengan

cara masing-masing pihak yang bersengketa mengusulkan satu orang anggota.

Dan kemudian, dua anggota yang telah ditunjuk tersebut menunjuk satu anggota

tambahan. Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia, lalu keduanya

memilih Amerika Serikat.53

Hampir bersamaan dengan tekanan-tekanan internasional itu, di Indonesia

terjadilah perubahan-perubahan politik yang menentukan nasib Muhamad Roem

dalam dunia diplomasi. Kegagalan dalam perjanjian Linggarjati telah mencoreng

dan telah menimbulkan kegagalan serta krisis dalam kepemimpinan Syahrir. Amir

Syarifudin muncul sebagai Pedana Menteri baru. Baru pada anggal 13 November

1947, Masyumi yang semula menolak duduk dalam kabinet , kini menerima

seruan Amir Syarifudin memperkuat kabinetnya. Muhamad Roem yang ikut jatuh

bersama Syahrir muncul kembali sebagai menteri, mewakili Masyumi.

Dalam kabinet Amir Syarifuddin inilah, atas prakarsa KTN usaha-usaha

perundingan Indonesia – Belanda dilaksanakan kembali. Perundingan ini terjadi

pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal Renville yang kemudian dikenal

dengan sebutan “Perjanjian Renville”. Keikutsertaan dalam perundingan

Lingarjati tetap mengikat Muhamad Roem untuk terus menekuni bidang ini.

Sehingga setelah terjadi krisis kabinet Amir Syarifuddin yang tidak lama

53 Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), jilid IV, hlm. 137

kemudian dan dibentuk kabinet baru di bawah Pimpinan Muhammad Hatta,

Muhamad Roem ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia dalam perundingan-

perundingan selanjutnya. Kabinet baru ini mencanangkan 4 pasal program, yaitu:

Pertama, berunding dengan Belanda atas dasar persetujuan Renville; kedua,

meningkatkan pembentukan Indonesia Serikat; ketiga, rasionalisasi tentara dan

ekonomi; empat, pembangunan fisik akibat kerusakan-kerusakan perang atas

pendudukann Jepang.

C. Keterlibatan Muhamad Roem dalam Perundingan

Dalam realisasi perundingan – sebagaimana yang telah dicanangkan kabinet

Muhammad Hatta di atas yaitu dalam melakukan perundingan dengan Belanda

atas dasar persetujuan Renville, Muhamad Roem menghadapi persoalan yang

berat, karena pasca perundingan Renvcille Belanda kembali melanjutkan aksinya

dengan melakukan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dengan

menyerang RI ke Ibukota Yogyakarta. Belanda menunjukkan sikap optimisme

dalam perundingan selanjutnya (Roem – Royen) bahwa perundingan yang akan

diselenggarakan adalah suatu peristiwa yang menentukan atas kemungkinan

Belanda bisa kembali menguasai Indonesia sebagai daerah jajahan, atau lepas

sama sekali untuk selama-lamanya, karena Indonesia tidak lagi berdiri sendiri.

Besarnya tekanan opini dunia serta meningkatnya ekspansi usaha-usaha diplomat

Indonesia ke luar negeri mempersukar Belanda untuk berusaha kembali

menguasai Indonesia sebagai daerah jajahan – sebagaimana yang telah dan pernah

mereka lakukan.

Belanda mencoba untuk bertahan dengan pendapat dan argumentasinya dalam

perundingan yang berlangsung pada pertengahan bulan Maret 1948. Dalam

perundingan tersebut, Belanda tetap pada prinsipnya, yaitu adanya keinginan

untuk mendirikan negara-negara bagian di Indoensia. Walau demikian sikap yang

ditunjukkan oleh Belanda, Indonesia tidak tinggal diam dan pasrah serta tunduk

dengan pengaruh Belanda, justru Indonesia semakin termotivasi dan terus

melakukan diplomasi hingga ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk

mempengaruhi negara-negara lain, agar dapat mengakui secara de facto bahwa

Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka dan lepas dari intervensi

penjajahan. Nampaknya, Belanda di lain pihak juga tidak mau mengalah dan terus

berusaha dengan gigih untuk tetap bertahan, sehingga terjadi hubungan tegang

antara Indonesia – Belanda, tetapi juga antara Belanda dengan KTN, yaitu

Australia, Belgia dan Amerika Serikat.54

Kerasnya sikap Belanda ini juga ada hubungannya dengan pergerakan

kelompok-kelompok kekuasaan di negeri Belanda sendiri. Pada bulan Juli 1948,

kekuatan kaum kanan Belanda semakin membesar, dan mendesak kelompok kiri.

Dr. Dresa dari partai Buruh yang terpilih menjadi Perdana Menteri, ternyata tidak

cukup tangguh mempengaruhi tekanan-tekanan kaum kanan. Situasi ini semakin

tegang dengan naiknya Dr. Emmanuel M.J.A. Sassen sebagai menteri seberang 54 Fachri Ali, Muhamad Roem Diplomat Pejuang, (Jakarta: Perisma, 1984), hlm. 84

lautan. Naiknya Sassen mempengaruhi tekad Belanda dalam perundingan di

Indonesia.55

PBB tidak berhasil menembus kemacetan,56 situasi politik di Indonesia

semakin keruh. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan Belanda

dalam perundingan Renville dengan melakukan agresi militer kedua ke kota

Bandung, Cilacap dan sekitarnya. Situasi yang demikian ini dimanfaatkan oleh

kelompok tertentu dalam usaha untuk menjatuhkan kabinet Muhammad Hatta,

seperti PKI dan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Akhirnya, pada tanggal 18

Desember 1948, PKI dan FDR melakukan pemberontakan di Madiun di bawah

pimpinan Musso, Amir Syarifuddin, Setiadji, dan lain-lain. Pemberontakan ini

justru terjadi di tengah-tengah blokade Belanda semakin ketat.

Bersamaan dengan itu, di dalam anggota delegasi KTN pun terjadi perubahan.

Mehre Cochran menggantikan Graham. Atas nama PBB Cochran membuat usul

baru yang sebenarnya menguntungkan pihak Belanda.57 Namun ditolak Belanda,

karena hak komisi agung Belanda tidak termasuk hak mengirimkan tentara-

tentara Belanda ke wilayah-wilayah manapun yang dikehendaki. Muhamad

Roem dan kawan-kawan tentu saja menolak usul tersebut, sebab tidak hanya

55 Fachri Ali, 56 Untuk menembus kemacetan, Du Bois dari AS yang menggantikan Graham dan Thomas K. Crichtly (Australia) mengajukan usul-usul sebelumnya, namun ditolak Belanda, pada tanggal 1 Juli 1948 PBB bersidang mengenai Indonesia. Sayangnya AS yang menolak usun Du Bois yang disiukan Cina. Akibatnya, terjadi kemacetan total dalam perundingan. 57 Usul Cochran dalah pembentukan pemerintah federal Indonesia yang dikepalai oleh komisaris Agung Belanda dengan kekuasaan yang amat luas. Ia dapat memveti badan Legislatif dan wewenang untuk memerintah. Lihat Sartono Kartodirjo, op. cit, hlm. 139

mengembalikan kekuasaan Belanda, tetapi sekaligus menghapuskan Tentara

Nasional Indonesia (TNI).58

Dinamika pertumbuhan situasi inilah yang mendorong Belanda melakukan

agresi ke II menganeksasi Yogyakarta, daerah inti pemerintahan Indonesia.

Dalam aneksasi ini presiden dan wakil presiden memilih untuk menyerah.59

Praktis seluruh pemerintah Indonesia runtuh, kecuali PDRI yang dipimpin oleh

Syarifuddin Prawiranegara di pendalaman Sumatera Barat.

Serangan Belanda tidak menghasilkan alih kekuasaan, kecuali kemenangan

militer. Reaksi dunia terhadap peristiwa itu semakin keras. Tiongkok, Kuba,

Amerika, dan Norwegia mengajukan resolusi ke PBB pada tanggal 19 Januari

1949. Isinya adalah sebagai berikut:

“Menyerukan kepada Belanda agar segera menghentikan serangan operasi militernya, dan kepada Republik untuk memerintahkan kepada pengikutnya menghentikan serangan grilya. Tahanan politik Indonesia dibebaskan segera tanpa syarat dan dibolehkan kembali sekaligus ke Yogyakarta…..agar mereka dapat melanjutkan tugasnya dalam kebebasan penuh, termasuk pemerintah kota Yogyakarta” 60

Resolusi ini lebih disempurnakan dalam konferensi New Delhi. Atas desakan

Amerika Serikat, tanggal 28 Januari 1949, PBB berhasil memutuskan Resolusi.

Resolusi serta merta menggoncangkan politik Belanda. Sassen Menteri seberang

lautan, jatuh dan diganti J.H. Van Maarseveen. Perubahan politik di Belanda dan

penggantian menteri seberang lautan mengubah pula pandangan perundingan

58 Fachri Ali, op, cit. hlm. 59 Soekarno, Haji Agus Salim dan Syahrir ditawan di Berastagi. Sementara Muhammad Hatta, Muhamad Roem, Ali Sastromijoyo, Asa’at, Pringgodigdo dan komodor Suryadarma di Bangka. 60 Muhamad Roem, Bunga Rampai dari Sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), jilid II, hlm. 33

dengan Indoensia. Perundingan harus terus dilaksanakan. Untuk itu tempat

Soekarno dan Haji Agus Salim dipindahkan dari Berastagi ke Bangka, agar

mereka bisa saling berhubungan dan berkomunikasi dengan Muhammad Hatta

dan kawan-kawan, untuk membahas rencana perundingan Beel.61 Menurut

rencana, pemerintah Belanda mengundang perwakilan dari Indonesia untuk

mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan maksud menyerahkan

kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Namun usul ini ditolak oleh

Soekarno dan Hatta, jika kedudukan Republik Indonesia tidak dipulihkan terlebih

dahulu.

Pada tanggal 7 Mei 1949 diadakan pertemuan antara delegasi Indonesia

dengan Belanda dimana dilangsungkan “Van Roeyen – Roem Statements”, maka

Dr. Beel menyadari bahwa yang akan dilaksanakan adalah resolusi Dewan

Keamanan dan karena tidak ada lagi rencana Beel, maka tidak ada lagi Dr. Beel

sebagai wakil Tinggi Kerajaan Belanda, ia minta berhenti. 62 Muhamad Roem

dalam situasi ini, sebagai ketua delegasi, dihadapkan pada dilema, sebab

Soekarno dan Hatta menyetujui KBM dengan catatan kedudukan RI kembali ke

Yogyakarta, Ibu Kota negara RI, padahal sebelum ditawan, Presiden telah

memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara menjadi Presiden PDRI,

sehingga acara formal PDRI lah yang berhak melaksanakan perundingan.

61 Dr. Beel merupakan wakil tertinggi Ratu Belanda di Indonesia. Lebih jelas lagi lihat Ronald Gase, Beel in Batavia. Van Contact tot Conflict Verwikkelingen rond de Indonesische Kwestie in 1948, (Anthos: Uitgeverij In den Toren, 1986), hlm. 50 – 53 62 Ronal Gase, Ibid, hlm. 287 - 288

Masyumi mendukung pendapat ini. Bahkan Muhammad Natsir, Dr. Dermawan

Setiawan dan DR. Halim sengaja datang ke Bangka untuk merealisasikan

pendapat ini. Namun Muhamad Roem lebih memihak pada Soekarno – Hatta dan

tidak mendukung pendapat Masyumi. Sikap Muhamad Roem terbukti dengan

penolakannya atas undangan Cochran untuk memulai perundingan pada tanggal

30 Maret 1949. Muhamad Roem bersikap sama dengan Soekarno – Hatta, bahwa

ia memulihkan kedaulatan pemerintah RI ke Yogyakarta merupakan syarat

memulai perundingan. Sebab, menurut Muhamad Roem tanpa itu akan

menimbulkan kesalah pahaman. Muhamad Roem bersedia hanya membicarakan

segi-segi praktis secara detil bagi pemulihan RI, lebih dahulu di Yogyakarta.63

Ketika perundingan berlangsung yang kemudian terkenal dengan “Roem –

Royen Statement” berlangsung pada tanggal 14 April 1949, Muhamad Roem

mengecam serangan-serangan Belanda. Dalam pidatonya ia menyatakan, agresi

Belanda kedua telah mengakibatkan kehilangan kepercayaan rakyat Indonesia

bagi berhasilnya suatu perundingan damai.

Sesungguhnya, perundingan yang berlangsung di hotel Des Indes, Jl.

Molenvliet,64 merupakan suatu perundingan yang sangat menentukan masa depan

bangsa Indonesia yang berdaulat, sebab pertempuran lokal yang hanya terjadi di

daerah pinggiran, sementara pusat sudeh dikuasai oleh Belanda. Roem – Royen

63 Soemarso Soemarsono, Roem Sebagai Perunding, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), cet. ke-1, hlm. 135 64 Sekarang diganti dengan Jl. Gajah Mada. Tempat tersebut kini menjadi pertokoan Duta merlin.

Statement merealisasikan konflik yang jika dilihat dari perspektif perjuangan

militer sangat sukar dicapai dalam waktu singkat. Dalam hal ini, Statement Roem

sebagai ketua delegasi Republik Indonesia yang diberi kuasa oleh Presiden

Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menyatakan: Pertama,

mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk

menghentikan perang gerilya. Kedua, bekerja sama dalam hal pengambilan

perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Ketiga, turut serta dalam

Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat

penyerahan kedaulatan yang lengkap kepada Negara Republik Indonesia Serikat,

dengan tiada bersyarat.

Sementara Statement Royen menyatakan: Pertama, Pemerintah Belanda setuju

bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melaksanakan jabatan yang

sepatutnya dalam suatu daerah yang meliputi kepresidenan Yogyakarta. Kedua,

Pemerintah Belanda sekali lagi menguatkan kesanggupan untuk menjamin

penghentian segera tanpa syarat tahanan politik yang ditangkap sejak tanggal 17

Desember 1948 dalam RI. Segera setelah persetujuan ini, proses pencapaian

kedaulatan RI berjalan lebih lancar. Pada tanggal 10 Juni 1949, ditetapkan

pertemuan antara Indonesia dan Belanda, yang diikuti oleh negara federal dan

KTN. Pada tanggal 22 Juni 1949 Royen mengumumkan penarikan pasukan

Belanda. Selanjutnya, giliran Soekarno – Hatta dielu-elukan rakyat Yogyakarta

sekembali nya dari tahanan mereka di Bangka. Semua yang terjadi ini adalah

berkat usaha dan diplomasi yang dilakukan oleh Muhamad Roem.

BAB IV

PERAN POLITIK MUHAMAD ROEM DI INDONESIA

A. Keberadaan Muhamad Roem dalam Partai Masyumi

Proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memberikan

kesempatan baru bagi warga dan rakyat Indonesia untuk membentuk partai-partai

politik sebagai sarana dan media penyaluran aspirasi. Pembentukan partai-partai

politik ini adalah wujud dari demokratisasi yang dinyatakan dalam pasal 28

Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh oleh

rakyat Indonesia khususnya umat Islam. Maka pada tanggal 7 – 8 November

1945 melalui sebuah kongres umat Islam di Yogyakarta dibentuklah sebuah partai

politik Islam dengan nama Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). 65

Tetapi tidak sama dengan Masyumi “buatan Jepang” , karena ia dibentuk dan

didirikan oleh umat Islam sendiri tanpa campur tangan pihak lain, sekalipun nama

lama tetapi dipakai. Dalam pengakuan Muhamad Roem,66 ia sebetulnya tidak

setuju dengan nama Masyumi itu karena kedengarannya berbau Jepang.

Walaupun bisa disesuaikan dengan singkatan yang dimaksud Majelis Syura

Muslimin Indonesia.Muhammad Roem dan Haji Agus Salim mengusulkan nama

‘’Partai Rakyat Islam’’. Tetapi mereka berdua kalah suara dengan yang lain –lain.

65 Harun Nasution, Ensiklopedi Islam, II, (Jakarta: Departemen Agama, IAIN Jakarta, 1987/ 1988), cet, ke-I, hlm. 61 66 Soemarso Soemarsono, Muhamad Roem 70 Tahun: Pejuang Perunding, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 63

Masyumi pada periode pembentukannya merupakan masa kongkrit. 67 Sebab,

partai ini mendapat sambutan hangat dari hampir semua gerakan Islam Pra perang

Dunia II, baik nasional maupun lokal, politik maupun sosial keagaman.

Pembentukan Mayumi bertujuan untuk menyalurkan aspirasi politik ummat

sebagai cermin dari potensi mereka yang sangat besar dan kongkrit. Ungkapan

masa kongkrit ini disampaikan oleh Muhammad Natsir pada masa Orde Baru,

merupakan reaksinya terhadap konsep masa mengembangkan (Floating ,mass )

yang menjadi ciri kehidupan politik Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini.

Bila dikorelasikan dengan kondisi tahun 1945, maka pembentukan Masyumi

merupakan ‘’massa kongkrit’’, karena tanpa pimpinanan partai politik yang

berdasarkan Islam akan sudah jatuh ke tangan mereka yang sudah sejak semula

menentang implementasi Syariah dalam kehidupan bernegara pada pasca

kemerdekan Indonesia.68

Dilihat dari sisi lain, munculnya Masyumi pada tahun 1945 dapat pula

dipandang sebagai jawaban ummat terhadap manifesto politik Wakil Peresiden

Muhammad Hatta tanggal 1 November 1945 yang mendorong pembentukan

partai. Pemimpin-pemimpin umat memanfaatkan kesempatan baik seperti halnya

golongan-golongan lain berbuat serupa.69Dalam kepengurusan hasil kongres

Masyumi bulan November tahun 1945 di Yogyakarta , lebih mewakili organisasi 67 Lihat Syafaat Mintarja, Islam dan Politik Islam dan negara di Indonesia ,(Jakarta: :t.p.,1973), cet. ke-1, hal.24 68 Pusat Komite Pemilihan Umum Masyumi , Masyumi Mendukung Repumbelik Indonesia, (Jakarta: t t .) ,hal .12 69 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta : LP 3S ,1978), Cet. ke-II, hlm. 111

massa dan politik yang berasal dari zaman penjajahan. Ini mencerminkan juga

kondisi massa itu, berupa kebulatan tekad untuk bersatu.70 Sekalipun organisasi

Islam sebelum perang menyokong Masyumi, namun dukungan terbesar diberikan

oleh NU dan Muhammadiyah. Masyumi secara organisasi adalah sebuah badan

federasi,71 di dalamnya terdapat anggota biasa (perorangan ) dan anggota luar

biasa (kolektif),seperti Muhammandiyah dan NU.72

Tentunya partai yang bersifat federatif memiliki kekuatan maupun kelemahan,

lantaran wataknya yang demikian itulah, partai ini berhasil menarik organisasi-

organisasi dan kelompok-kelompok muslim untuk menyertainya. Ini

kekuatannya, tetapi di balik itu tersembunyi pula kelemahannya, yaitu sering

menonjolnya semangat golongan mengalahkan semangat peraturan dalam tubuh

partai. Pada suatu waktu semangat golongan ini sangat dominan,73 sehingga

sering menempatkan partai pada posisi yang sulit dalam menyusun suatu dewan

pimpinan yang kuat dan tangguh. Walaupun mekanisme Syura berlaku dalam

Msyumi, namun tidak selalu mudah dalam organisasi federatif. Erat kaitannya

dengan fenomena tersebut, bahwa dalam dewan eksekutif Masyumi sendiri

70 Daliar hoer, Partai Islam di Pentas Nasional, ( Jakarta : pt , Pustaka Utama Grafiti, 1987 ), cet. ke-I,h.99 71 Gabungan badan badan atau himpunana baik sosio- keagamaan politik, dan negara. Lebih jelasnya lihat Mariam Budiarjo,dalam ‘’Dasar dasar Ilmu Politik’’ ( Jakarta : Geramedia, 1912 ), cet, ke-I ,hal. 138-146 72 Ahmad Syafii Ma’arif, op.cit. , hal .112 73 Ibid. hlm, 112 - 113

didominasi oleh kelompok modernis sehingga terjadi dua atau tiga kelompok

yang mempunyai organisasi ideologi politik yang beda.74

Hasil muktamar Masyumi di Yogyakarta Muhamad Roem dimasukkan

anggota pusat Masyumi, padahal ia sebagai pendiri partai politik Islam tersebut.

Ditempatkannya ia sebagai anggota, karena ketika Muktamar berjalan ia harus

kembali ke Jakarta. Dan beberapa hari di Jakarta menjalankan tugas sebagai

Ketua Komite Nasional Jakarta Raya, tiba-tiba mengalami musibah ditembak oleh

tentara Belanda. Dengan demikian Muhamad Roem tidak ikut serta dalam

kegiatan partai politik tersebut. 75

Peranan politik Muhamad Roem dalam Partai Masyumi memang tidak seperti

Muhammad Natsir dan Dr Soekiman. Mereka berdua sama-sama tiga kali

menjabat sebagai ketua partai Masyumi Pusat, sedangkan Muhamad Roem hanya

sebagai anggota pusat, dan sekali menjabat sebagai wakil ketua II pada masa

presiden Masyumi dipimpin oleh Dr Soekiman pada tahun 1951 dan jabatan

terakhirnya di Partai Masyumi menjadi wakil ketua III pada masa pimpinan

Prawoto Mangu Sasmito pada tahun 1959 setahun sebelum Partai Masyumi

dibubarkan.

74 Ketiga kelompok tersebut adalah, pertama, kelompok sosialis religius yang lebih berfikir secara Barat Dr. Soekiman, Yusuf Wibisono dan Abu Hanifah. Kedua, kelompok moderat, yang terdiri di antaranya dari Muhamad Roem, Muhammad Natsir, dan Syafrudin Prawiranegara. Dan ketiga, kelompok konserfatif yang umumnya terdiri dari pimpinan-pimpinan agama muslim. 75 Soemarso Soemarsono, Op, Cit., hlm. 64

Di antara pengurus Masyumi tahun 1945 yang tetap ikut menjadi pengurus

pada periode selanjutnya ialah Muhamad Roem dan Prawoto Mangu Sasmito.76

Kedudukan beliau dalam Masyumi bersama-sama Muhamat Natsir, Mr. Kasman

Singodimejo, Mr. Jusuf Wibisono, Dr. Abu Hanifah, Mr. Syarifudin

Prawiranegara dan sebagainya. Karir yang dirintis melalui partai Masyumi inilah

yang mengantar menjadi negarawan yang disegani. Selain itu Muhamad Roem

bekas seorang pimpinan pergerakan penyadar pada masa sebelum perang, berkali-

kali duduk dalam kabinet, baik pada masa revolusi maupun masa sesudahnya.

B. Kiprah Muhamad Roem Dalam Pemerintahan

Peran politik Muhamad Roem pada penandatanganan persetujuan Roem-

Roeyen statement tanggal 14 April 1949 adalah sebagai ketua delegasi Indonesia.

Penandatangan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 2 November

1949 sebagai wakil ketua delegasi Indonesa. Ia benar-benar memikul beban tugas

yang dipercayakan padanya sebagai seorang diplomat. Sebagai negarawan, ia

pernah memegang jabatan penting dalam Pemerintahan Republik Indonesia.

Menjadi Menteri Dalam Negeri pada masa kabinet Syahrir III dan kabinet Amir

Syarifuddin II, menjadi Menteri Luar Negeri pada masa Kabinet Muhammad

Natsir dan menjadi wakil perdana Menteri pada masa Kabinet Ali

Sastroamijiyo.77 Di bawah ini penulis akan menjelaskan satu persatu.

76 Deliar Noer, Op. Cit . , hal. 106 77 Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), hlm. 2924 - 2925

a. Sebagai Menteri Dalam Negeri (1946 – 1947)

Cukup lama Muhamad Roem beristirahat dalam segala aktivitas politik,

karena sakit, akibat ditembak tentara Belanda. Pada suatu hari diajak oleh Mr.

Kasman Singodimejo ke Yogyakarta. Di sana dia diminta untuk duduk dalam

pengurus, akhirnya Muhamad Roem duduk sebagai Ketua bagian Partai

Masyumi. Bung Hatta yang waktu itu sebagai Wakil Presiden membujuk

Muhamad Roem untuk ikut serta dalam kabinet Sultan Syahrir yang akan

dibentuk oleh Sultan Syahrir sendiri. Muhamad Roem sempat berfikir ada tujuan

apa ia diminta untuk turut serta dalam kabinet Syahrir, tapi Bung Hatta sudah

percaya dengan kompetensi seorang Muhamad Roem.78

Kemudian Muhamad Roem berkonsultasi dengan Dr. Sukiman, waktu sebagai

Ketua Umum Partai Masyumi. Dr. Sukiman tidak setuju kalau Muhamad Roem

mewakili Masyumi dalam Kabinet RI, tetapi tidak keberatan ikut serta sebagai

perseorangan. Akhirnya Muhamad Roem juga menjadi Menteri Dalam Negeri

sebagai perseorangan. Sebaliknya, Syahrir duduk, mewakili partainya. Ini berarti

baru saja tiga bulan Muhamad Roem turut aktif dalam pengurus Pusat Masyumi

di Yogyakarta, sudah harus melepaskan lagi, karena telah diangkat menjadi

sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Syahrir yang ke III.79

Peristiwa ini terjadi yang kedua kali, seorang Menteri dari Masyumi duduk

dalam kabinet, tetapi lebih banyak sebagai perseorangan dan bukannya secara

78 Soemarso Soemarsono, Op. Cit., hlm. 65 – 66 79 Ibid, hlm. 66

formal mewakili Masyumi, sedang sebelumnya adalah haji Muhammad Rasyidi

(Menteri Agama) dalam kabinet Syahrir I.

Kabinet Syahrir pertama mulai bekerja pada tanggal 14 November 1945,

sebagai perubahan dari kabinet RI yang pertama yang dipimpin oleh presiden

Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta. Meskipun terjadi pergeseran – pergeseran

politik dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang didahului oleh

desakan politik ekstrim dari kelompok Tan Malaka, ternyata Sutan Syahrir

memperoleh kemenangan dan memperbesar pendukungnya dalam KNIP. Hal itu

terutama disebabkan tersiarnya brosur politik kecil oleh Syahrir yang berjudul

“Perjuangan Kita” yang isinya antara lain mengecam keras mereka yang pernah

kerja sama dengan tentara pendukung Jepang. Brosur kecil yang di mulai beredar

pada akhir Oktober 1945 itu memperoleh dukungan luas sehingga dapat

dianggap sebagai penyebab terjadinya perubahan konsitusional dari bentuk

kabinet peresidentil menjadi kabinet yang dipimpin seorang Perdana Menteri.80

Dengan demikian korelasi “perorangan” atau ”Formil”antara seorang menteri

yang duduk dalam kabinet dengan pusat pimpinan Partai Masyumi, menjadi

kabur. Secara formil masih menjadi perbedaan pendapat, tetapi secara de Facto81

semuanya berjalan terus. yaitu, di satu pihak Partai Masyumi yang menolak

80Pebedan kabinet peresidentil dan minstril adalah peresidentil kabinet yang menteri menterinya diangkat dan diberhentikan dan bertanggung jawab pada peresiden. sedangakan ministriil kabinet yang bertanggung jawab kepada perdana menteri . Lebih jelas lagi lihat hal .2 pada pendahuluan Soemarso, Soemarsono, Ibid 15 pengakuan berdasarkan realitas, walaupun dalam tubuh Masyumi terjadi kesalah pahaman namun tetap menteri-menteri bersikap realistis.

perundingan-perundingan dengan Belanda, tetapi menteri-menteri (Masyumi)

mengikuti perundingan-perundingan dengan Belanda.82

Pada tahun 1946 kekuasan pemerintah diserahkan kembali oleh Presiden

kepada kabinet yang lagi-lagi dipimpin oleh Syahrir. Kabinet ke tiga Syahrir ini

terdiri atas 30 anggota dan bersifat nasional. Termasuk didalamnya enam orang

anggota Masyumi, yaitu Muhamad Roem ( Mentri Dalam Negeri), Jusuf wibisono

(mentri muda kemakmuran), Muhamad Natsir ( Mentri Penerangan ), Syarifuddin

Prawira Negara ( Mentri Keuangan ), Faturahman ( Mentri Agama ), dan

KH.Wahid Hasyim ( Mentri Negara ).83 Bahkan menurut Soemarso Soemarsono

tidak hanya yang tersebut di atas, melainkan masih ada dua orang pimpinan lagi

yaitu Haji Agus Salim ( Mentri Muda Luar Negeri ) dan A.R Baswaden (Mentri

muda Penerangan ) walau sebagai perseorangan dan mewakili golangan minorias

keturunan Arab, tetapi berasal dari lingkungan Masyumi.84 Kegiatan Syahril

berhasil mengadakan persetujuan perjanjian dengan pihak Belanda yang dikenal

dengan nama persetujuan Linggajati,85 yang diparaf bersama Indonesia dan

Belanda tanggal 15 November 1946 di linggajati ( Cirebon ).86 Sayang sekali

persetujuan itu diterima dengan sikap permusuhan oleh partai-partai tertentu

termasuk di dalamnya Masyumi. Sukiman sendiri mengatakan bahwa persetujuan

itu demokratis sifatnya, tetapi ia juga mengemukakan perasaan kebanyakan

16 Ibid 83 Daliar Noer, op.cit., hal., 163 84 Soemarso Soemarsono, op. cit., hal., 67 85 Delegasi Indonesa diketahui oleh sutan syahrir dan delegasi Belanda oleh Schermerhorn. 86 Deliar Noer, op. cit.

anggota Masyumi yang beranggapan bahwa banyak bagian persetujuan itu yang

menimbulkan keraguan, sehingga banyak menyebabkan interpetasi yang berbeda

oleh kedua pihak . Sebaliknya, Muhamad Roem melihat persetujuan tersebut

sebagai pengakuan de facto atas Republik Indonesia oleh pihak Belanda.87

Sikap partai Masyumi sendiri tidak memberi jalan licin bagi perundingan

dengan Belanda. Sebelum perundingan di Linggajati mulai, ketua partai, sukiman

sudah menolak duduk dalam delegasi Indonesia sebagai tenaga ahli,

sesungguhnya penolakan itu didasarkan kepada perlu tenaganya diberikan kepada

partai, sedangkan tenaga-tenaga lainpun dari Masyumi.88

Pada tanggal 27 Juni 1947 Kabinet Syahrir ketiga melepaskan jabatan, karena

tidak memperoleh dukungan bagi penandatanganan persetujuan Linggar Jati

dengan Belanda. Partai Masyumi dan PNI menolak persetujuan tersebut, bahkan

pihak sayap kiri telah menolak terlebih dahulu sehingga merupakan tamparan

yang menentukan bagi Perdana Menteri Syahrir dari partainya sendiri.

Muhamad Roem menerangkan, bahwa waktu Masyumi menolak persetujuan

Linggar Jati, tetapi menteri-menteri yang berasal dari partai Masyumi

menyetujuinya, bukan atas nama partai tapi perseorangan. Bahkan ketika

Muhamad Roem berada di Linggarjati, beliau sudah mendengar dari siaran radio

87 Muhamad Roem, Suka Duka Berunding dengan Belanda, ( Jakarta : Yayasan Idayu, 1975 ),hal. 173 88 Loc. cit.

bahwa Masyumi menolak persetujuan tersebut, sekalipun hasil tersebut belum

dilaporkan kepada partai Masyumi.89

b. Sebagai Ketua Delegasi Indonesia Pada Perundingan Roem – Royen (1949)

Sesudah agresi kedua, sikap dunia pada umumnya dan Amerika Serikat

khususnya, menghendaki Indonesia – Belanda diselenggarakan dengan cara yang

damai tanpa ada korban jiwa. Roem – Royen Statement yang ditandatangani pada

tanggal 6 Juli 1949 dengan merealisasikan kembalinya RI ke Yogyakarta pada

hari tersebut.90 Untuk itu, sehari sebelum perjanjian Roem – Royen berlangsung,

para pejabat KTN (Komisi Tiga Negara) diundang ke Yogyakarta guna

menyaksikan kembalinya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad

Hatta ke Yogyakarta. Muhamad Roem tidak turut serta dalam rombongan

Presiden tersebut, karena ia harus kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan

penyerahan kekuasaan Belanda kepada Indonesia dalam waktu dekat.91

Satu lagi peranan penting para Pimpinan Masyumi di masa revolusi ialah

dalam tataran diplomasi setelah proses perdamaian dan kompromi antara kedua

negara dilakukan dengan gencatan senjata tanpa berakhir, akhirnya

penyelesaiannya dicari juga denga jalan perundingan resmi antara Indoensia dan

Belanda yqang dimulai pada tanggal 14 April 1949. Perundingan itu sendiri

89 Soemarso Soemarsono, Op. Cit., hlm. 68 90 Muhamad Roem, Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI, Penyuting Kustiniati Muchtar, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989, cet. ke-1, hlm. 14 91 Ibid, hlm. 15

berada di bawah pengawasan Komisi Persyarikatan Bangsa-Bangsa untuk

Indonesia. Memang persoalan Indonesia telah membawa dampak dan pengaruh

yang cukup luas, sehingga memunculkan perhatian dari dunia Internasional dan

organisasi-organisasi dunia yang menghendaki agar persoalan yang sedang

dihadapi oleh Indonesia segera untuk diselesaikan dengan jalan yang damai dan

simpatik yaitu melalui perundingan antara kedua negara. Delegasi Indonesia

dalam perundingan yang disebut dengan Roem – Royen Statemen diketuai

langsung oleh Muhamad Roem seorang tokoh dan pejabat dalam partai Masyumi

yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam kabinet Hatta.

Sementara perundingan berjalan, delegasi Indonesia mendapat tambahan

kekuatan dalam menghadapi Belanda dengan cara bergerilya – baik di Jawa

maupun di Sumatera, dan sikap simpati dari sebagian besar anggota PBB, serta

pendirian yang positif terhadap kawan setanah air dari kalangan BFO

(Bijeenkomst voor Federal Overleg – Pertemuan Perundingan Federal) yang

walaupun berasal dari mereka yang bekerja sama dengan Belanda, kini lebih

mendekati dan memahami aspirasi Pemerintah RI.92 Sementara di kalangan

gerilya, umumnya tidak ada yang menyetujui persetujuan Roem – Royen.

Mereka menganggap bahwa keinginan untuk melakukan perundingan dengan

Belanda dalam Roem – Royen Statemen itu adalah bukan

92 Deliar Noer, Op, Cit., hlm. 190

sebuah kemajuan bagi bangsa, tapi mereka menilai bahwa peristiwa itu tidak lebih

kecuali sebagai bentuk kekalahan terhadap pihak Belanda.93

Detik bersejarah itu terjadi pada tanggal 7 Mei 1949, suatu persetujuan antara

Roem dan Royen. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia yaitu Muhamad

Roem berpidato terlebih dahulu. Dalam kesempatan tersebut ia mengatakan,

bahwa dirinya sebagai ketua delegasi Indonesia diberi amanat dan kuasa oleh

Presdiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk menyatukan

kesanggupan mereka pribadi, sesuai dengan revolusi Dewan Keamanan pada

tanggal 28 Januari 1949 dan pedoman pelaksanaan tanggal 23 Maret 1949.

Kemudian menyusul Van Royen berpidato. Dalam pidatonya Royen

mengatakan bahwa pemerintah Belanda menyetujui usaha pemulihan pemerintah

Republik Indonesia di Yogyakarta, bahwa Belanda menghentikan segera segala

aktivitas militernya serta membebaskan seluruh tawanan yang pernah di tahan.

Dalam kesempatan itu, Van Royen juga mengatakan bahwa Belanda tetap

membatasi pendirian negara-negara di daerah Republik sampai kondisinya

pulih.94

Persetujuan ini sebenarnya bukan persetujuan dalam arti biasa, tidak

ditandatangani bersama tidak pula terdiri pada pasal-pasal tertentu, melainkan

ucapan oleh ketuanya masing-masing dalam pidatonya itu. Isi pernyataan kedua

pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan

93 A.H. Nasutiaon, Sekitar Perang Kemerdekaan di Indonesia, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1979, jilid 10, cet. ke-1, hlm. 553 94 Suratmin, Op. Cit., hlm. 91

Belanda di Meja Perundingan., antara lain: Pertama, kerjasama dalam

pengembalian dan pemeliharaan perdamaian di Indonesia. Kedua,

mengembalikan pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta yang akan

ditinggalkan oleh pasukan pendudukan Belanda. Ketiga, mengadakan

perundingan dalam bentuk Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda, agar

dapat dipercepat proses penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada

pemerintah Indonesia. Di mana bahwa dengan adanya persetujuan Renville maka

wilayah RI makin sempit. Batas daerah RI dengan wilayah pendudukan Belanda

disebut Garis Van Mook. Pasukan Siliwangi yang ada di daerah kedudukan

(Jawa Barat) harus ditarik ke wilayah RI (Jawa Tengah dan Jawa Timur)95

Dari pihak Indonesia persoalan persetujuan ini bukan pekerjaan delegasi saja.

Tanpa mengecilkan peran Muhamad Roem, ia harus berkonsultasi berkali-kali

dengan Soekarno dan Muhammad Hatta serta para pemimpin lain yang ditahan

Belanda di pulau Bangka. Dalam pidatonya Muhamad Roem sengaja

menyebutkan bahwa ia mendapat mandat dari Soekarno dan Hatta untuk

mengikat janji guna bekerjasama dengan Belanda dalam usaha mencapai

kesepakatan damai. Ketika Muhamad Roem tidak melihat ada persetujuan yang

dicapainya dengan Van Royen itu mempunyai arti besar. Ia juga menyadari

bahwa tidak semua orang yang ada di Indonesia menganggap persetujuan tersebut

sebagai suatu hasil yang cemerlang, malah ada diantaranya yang menunjukan

95 Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Terjemahan, Ismail dan Muhammad Isa, (Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pertahanan Kementrian Pelajar Malaysia, 1980), cet.ke-1, hlm. 521

sikap tidak menyukainya sama sekali atau menganggap persetujuan tersebut

sebagai suatu kegagalan, mereka ini dengan sendirinya menyesali tokoh

Masyumi ini.96

Penilaian seperti ini disebabkan antara lain oleh tiga hal. Pertama, terdapat

keyakinan bahwa persetujuan Roem – Royan itu tercapai pada saat perjuangan

bersenjata kita, baik TNI maupun laskar, sudah menempati yang memungkinkan

mereka mengambil prakarsa untuk menyapu bersih kekuatan militer Belanda.

Kalau itu terjadi, maka tidak ada alasan untuk berunding, dan Belanda akan

terpaksa menerima syarat-syarat yang ditunjukan oleh Muahammad Roem. 97

Kedua, persetujuan tersebut mengandung penerimaan bentuk federasi bagi

negara Indonesia. Dalam bentuk ini Republik Indonesia akan hanya merupakan

negara bagian, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan negara – negara

bagian lain ciptaan Belanda. Di kalangan para pejuang Indonesia, bentuk federasi

ini benar-benar tidak populer, ia dianggap merupakan hasil usaha Belanda

memecah bangsa Indonesia. Lagi pula, Republik Indonesia merupakan modal

satu-satunya dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan tahun

1945. Modal ini tidak mungkin disamakan dengan negara-negara bagian yang lain

buatan Belanda.98

96 Muhamad Roem, dalam Bunga Rampai Dari Sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), cet. kr-1, hlm. 43-51 97 Ibid, hlm. 43-51 98 Deliar Noer , Op . Cit . hal . 192

Ketiga, Muhammad Roem sebagai ketua delegasi Indonesia mendapat

mendapat dari Soekarno dan Muhammad Hatta yang tidak berfungsi lagi sebagai

Peresiden dan wakil Peresiden Republik Indonesia karena memang berada dalam

tahanan Belanda. Pendapat ketiga ini lebih dapat menerima persetujuan itu bila

Muhamad Roem mendapat mandat dari Syafrudin Prawiranegara, kepada

Pemerintah Darurat Republik Indonsia. Bukankah para pemimpin Indonesia yang

sedang dalam tahanan Belanda itu di Bangka juga mengakui Syarifudin

Prawiranegara yang berfungsi sebagai kepala pemerintah.99

Alasan-alasan ini ditegaskan oleh Muhammad Natsir bahwa ia lebih tau dan

Muhamad Roem menunggu informasi dari Syafruddin Prawiranegara. Ia

beranggapan bahwa perundingan Roem – Royen terlalu cepat diselesaikan.

Dalam hal ini ia lebih suka melihat bila perkembangan pembicaraan disampaikan

terlebih dahulu ke PBB sehingga dengan demikian delegasi dapat mengulur

waktu untuk memperkukuh kedudukan.100

Ada protes keras juga datang dari Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada

ketua delegasi Muhamad Roem, ia menentang dipakai istilah “pengikut-pengikut

bersenjata RI”, dalam persetujuan Roem – Royen. Ini dianggap sebagai

pengabaian dan akan menyingkirkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam

pengakuan Muhamad Roem terhadap pernyataan Mr. Ali Sastroamijoyo, bahwa ia

tidak pernah menerima surat protes dari Jenderal Sudirman. Dan juga tidak

99 Ibid, hlm . 192 – 193 100 Ibid, hlm. 193 – 194

terbukti tentang apa yang dikhawatirkan pihak militer tersebut. Maka pada

tanggal 3 Agustus 1949 dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak

secara serentak oleh pihak Belanda dan juga Indonesia. Dari pihak Indonesia

dinyatakan sendiri oleh Jenderal Sudirman. Dengan pemulihan kekuasaan

Republik di Yogyakarta serta penghentian tembak menmbak yang gencar terjadi

di Jawa dan Sumatera, maka selesailah tahap terakhir dari pelaksanaan

persetujuan Roem – Royen di Indonesia. Van Royen menyatakan terima kasih

atas bantuan yang sangat besar dari Komisi Tiga Negara (KTN), sementara semua

problem dapat direalisasikan berkat pengalaman-pengalaman semua pihak yang

bersangkutan. Sultan Hamid dari Negara Federal memuji usaha KTN yang tidak

mengenal lelah sampai kepada pencapaian hasil yang menggembirakan. 101

Muhamad Roem atas nama Republik Indonesia menyatakan: “Salah satu hasil

terpenting sampai saat ini, adalah terbukanya hati bangsa Indonesia yang

sebelumnya terkunci, dan dipulihkannya rasa kepercayaan diri yang telah

hilang”. 102

C. Sebagai Wakil Ketua Delegasi Indonesia Dalam Konferensi Meja Bundar di

Den Haag (1949)

Setelah pernyataan Roem – Royen, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai

aktif melaksanakan tugasnya untuk meletakkan prinsip-prinsip perdamaian yang

101 Soemarso Soemarsono. op. cit. hlm. 158 - 159 102 Ibid, hlm. 159

telah disepakati kedua belah pihak. Roem-Royen statement yang telah

ditandatangani dan diselesaikan akan dijadikan sebagai langkah awal

pengunduran seluruh tentara Belanda dari daerah istimewa Yogyakarta.103

Memang perjanjian Roem Royen membuka jalan bagi pulihnya kekuasaan dan

kedaulatan Republik Indonesia. Karena perjanjian Roem – Royen ini akan

diteruskan pada Konferensi Meja Bundar di Belanda. Dalam KBM tersebut

Muhammad Hatta memimpin delegasi Republik Indonesia. Sementara Muhamad

Roem dipercayakan menjadi wakil ketua. Sebelum keberangkatan delegasi

Indonesia untuk perundingan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dibentuklah

susunan delegasi Indonesia ke Den Haag pada tanggal 24 Juli 1949. Dalam

penyusunan tersebut, Muhammad Hatta didaulat sebagai ketua delegasi dan

wakilnya adalah Muhamad Roem dan anggotanya adalah Dr. Soekiman

Wirjosandjojo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamojoyo, Mr. Sujono Hadinoto,

Kolonel TAB. Simatupang, Ir. Juanda, Prof. Mr. Soepomo, dan R. Margono

Djojohadikusumo, yang kemudian digantikan putranya Dr. Sumitro

Djojohadikusumo. Para anggota delegasi tersebut adalah berkedudukan sebagai

menteri negara. Turut serta dalam rombongan delegasi ke KBM itu sejumlah

tenaga ahli di berbagai bidang.104 Pertemuan ini menghasilkan kedaulatan bagi

Purnawan Condronegoro, Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku, (akarta: CV. Mas Agunf, 1987), cet. kr-1, hlm. 171 104 Sutarmin, Muhamad Roem Karya dan Pengabdiannya, (Jakarta: Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 96

rakyat Indonesia, bahwa kedaulatan di Indonesia telah diserahkan kembali oleh

pihak Belanda kepada Indonesia pada tanggal 29 Desember 1949.105

Konferensi Meja Bundar dibuka dengan resmi di Den Haag oleh Perdana

Menteri Belanda Dr. Drees pada tanggal 23 Agustus 1949. Tujuan

diselenggarakannya KBM adalah menyelesaikan persengketaan Indonesia –

Belanda, dan untuk mencapai kesepakatan antara peserta tentang tata cara

penyerahan kedaulatan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat sesuai

dengan pokok-pokok persetujuan Renville.106

Sudah empat tahun Indonesia berunding dengan Belanda untuk

menyelesaikan sengketanya, dalam kurun waktu itu telah empat kali berganti

delegasi. Sudah dua kali diadakan persetujuan, yaitu Linggar Jati dan Renville,

yang berakhir tidak dengan pelaksanaan yang membawa kedua pihak kepada

perdamaian, melainkan kepada perang, yaitu aksi militer I dan II.107 Perundingan

setelah aksi militer I, dilangsungkan dengan bantuan badan Internasional dari

PBB, yang dinamakan panitia jasa-jasa baik, kemudian berganti nama menjadi

Panitia PBB untuk Indonesia.

Konferensi Meja Bundar membicarakan persoalan yang sulit dan rumit antara

kedua pihak untuk dirumuskan oleh pihak-pihak yang berunding. Tetapi di

samping itu selalu mendampingi ketua KTN yang sudah mendapat kuasa lebih

105 Deliar Noer, Op., Cit. hlm. 194 - 195 106 K.M.L. Tobing, Perjuangan fisik Bangsa Indonesia KBM, (Jakarta: CV. Mas Agung, 1987), cet. ke-1, hlm. 171 107 Muhammad Roem, Bung Hatta, Pengabdi pada Cita-cita Perjuangan Bangsa, (Jakarta: Panitia HUT Bung Hatta, 1972), cet. ke-1, hlm. 383

luas dari PBB yaitu untuk membantu perundingan-perundingan di KBM. Dalam

perjalanannya sering mengalami kemacetan, misalnya telah terjadi tanggal 16

September 1949 untuk merumuskan bentuk dan isi Uni Belanda – Indonesia.

Maka untuk mengatasinya segera cochran mengambil prakarsa untuk membentuk

panitia kecil yang terdiri dari: Van Royen, Muhamad Roem, dan Anak Agung

Gede Agung, pada tanggal 17 September 1949 mengadakan pembicaraan yang

tuntas di suatu hotel Casino di kota kecil Namur, di Belgia. Dengan bantuan dan

kemahiran Cochran semua pihak-pihaknya dapat merumuskan persetujuan yang

memuaskan pihak masing-masing secara menyeluruh. Masalah kedua yang sulit

adalah mengenai penetapan pinjaman Belanda yang dioperkan kepada Negara

Federal Indonesia, meliputi pinjaman sebelum dan sesudah perang. Mengenai

militer ternyata merupakan acara yang paling empuk, cepat dapat diselesaikan,

yaitu: tanggungjawab keamanan dan pertahanan di Indonesia dipegang oleh

Negara Indonesia Serikat. Tentara Belanda harus ditarik setelah penyerahan

kedaulatan kepada Indonesia. Sebelum dapat ditarik tentara Belanda hanya boleh

digunakan atas perintah Negara Indonesia Serikat. Anggota tentara Hindia

Belanda pada dasarnya dapat disalurkan ke dalam angkatan perang Indonesia

Serikat dan peralatan militer diserahkan melalui kesepakatan timbal balik.

Penyerahan tanggungjawab atas suatu wilayah dilakukan secara teratur, kerjasama

dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Belanda akan mengirim Missi Militer ke

Indonesia guna membantu negara Indonesia Serikat membangun angkatan

perangnya.108

Persoalan Irian Barat merupakan persoalan yang paling berat, yang kemudian

terpaksa ditangguhkan penyelesaiannya. Atas rumusan dan desakan Cochran lagi

dirumuskan persetujuan mengenai Irian Barat.109 Bunyi persetujuan itu adalah

bahwa persoalan Irian Barat akan ditentukan dengan jalan perundingan antara

Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Negara Belanda.

Kita tahu, bahwa delegasi Belanda tidak dapat bergeser dari ketentuan,

karena terikat pada parlemen, untuk tidak melepaskan Irian Barat sebagai hasil

Konferensi Meja Bundar ini, kalangan BFO, terutama Anak Agung Gede Agung

bertahan menuntut agar Irian Barat dilepaskan, sebab ia adalah menjadi bagian

Indonesia yang tak dapat dipisahkan.110

Persetujuan KBM diratifikasi (disahkan) oleh KNIP pada tanggal 14

Desember 1949 dengan perbandingan suara, 226 suara setuju, 62 suara menolak,

dan 31 suara blanko. Parlemen Belanda meratifikasi persetujuan KBM tanggal 22

November 1949 dengan 71 suaru pro dan 29 suara anti, sedangkan senat Belanda

menerimanya dengan suaru 74 suara pro dan 15 suara anti pada tanggal 11

Desember 1949.111

108 Soemarso Soemarsono, Op. Cit., hlm. 159 – 160 109 Ibid, hlm. 159 110 Muhamad Roem, Bunga Rampai Dari Sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), cet. ke-1, hlm. 69 111 Suratmin, op. cit., hlm. 98

Pada tanggal 16 Desember 1949 Parlemen dan senat RIS sudah mengambil

keputusan mengangkat Presiden Soekarno menjadi Presiden RIS. Dalam hal ini

Muhamad Roem sudah menjabat sebagai Menteri tanpa “protpel” mewakili Partai

Masyumi. Kemudian Wakil Presiden/ Perdana Menteri Muhammad Hatta Wakil

Presiden atau Perdana Menteri terbang lagi ke Nederland untuk menerima

penyerahan kedaulatan secara de jure dari Belanda kepada Indonesia pada

tanggal 27 Desember 1949 diserahkan oleh Ratu Juliana.

Sementara di Jakarta juga dilangsungkan penyerahan kedaulatan dari tangan

wakil Ratu Belanda di Indonesia kepada Wakil Indonesia Sultan

Hamungkubuwono IX yang didampingi oleh Muhamad Roem. Upacara

penyerahan ini berlangsung dengan baik dan lancar di Istana Rijawik (yang

sekarang Istana Negara), bendera tiga warna Belanda diturunkan dan diganti

dengan bendera “merah putih” di atas Istana Merdeka.112

“Pengakuan Kedaulatan” dan bukan “Penyerahan Kedaulatan”, sebab dalam

hal ini ada perbedaan antara Belanda dan Inggris. Inggris tidak menimbulkan

kekacauan atau sengketa dalam penyerahan sebuah kedaulatan, hal ini karena apa

yang dilakukan oleh Inggris kepada bekas jajahannya adalah dengan ikhlas dan

tulus bukan didasarkan pada pemaksaan dan yang lainnya. Tidak sama halnya

dengan Belanda, penyerahan kedaulatan kepada bekas jajahannya cenderung agar

penyelesaian sengketa Belanda – Indonesia jangan terlalu banyak didengar orang,

112 Ibid, hlm. 98

apabila pengakuan kedaulatan tersebut merupakan bagian penting dalam sejarah

negara Belanda.113

Orang akhirnya mengakui bahwa dalam politik luar negeri Muhamad Roem ia

telah memainkan peranan penting sebagai anggota delegasi RI diperundingan

Linggarjati maupun Renville, dan perundingan dengan Belanda tahun 1949

terbukti sangat menentukan hari depan Republik Indonesia.

Walaupun hasil dalam konfernsi tersebut memunculkan kontroversi, bahkan

tokoh Masyumi dan PSII yang dekat dengan Muhamad Roem, pun memiliki

pandangan yang berbeda. Mereka beranggapan bahwa Muhamad Roem terlalu

banyak memberikan konsesi kepada pihak Belanda. Sekalipun kondisi demikian

serta kritikan yang dihadapinya, tetapi atas dasar keyakinan yang kuat, maka

sejauh itulah kata sepakat dan persetujuan yang dicapainya dalam konferensi

tersebut.

d. Sebagai Menteri Luar Negeri (1950 – 1951)

Ketika Republik Indonesia Serikat dibubarkan, pada tanggal 17 Agustus 1950

Negera Federal tersebut menjelma menjadi Negara Kesatuan, dengan Undang-

undang dasar sementara yang disahkan dua hari sebelumnya. Seminggu

kemudian, pada tanggal 22 Agustus 1950 Presiden Soekarno menunjuk

Muhammad Natsir dari Partai Masyumi menjadi formatur dalam pembentukan

113 Ibid, hlm. 99

kabinet RI baru.114 Ketika Muhammad Natsir merumuskan pemerintahan

Indonesia dari tanggal 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951 Muhamad Roem

dipercayakan menjadi Menteri Luar Negeri.

Sebagai Menteri Luar Negeri, Muhamad Roem segera menangani masalah

perundingan dengan Belanda tentang persoalan Irian Barat. Dalam usahanya

tersebut, Muhamad Roem mengalami kebuntuan, artinya tidak ada kejelasan

tentang duduk persoalannya. Sebab persoalan Irian Barat adalah persoalan yang

rumit. Belanda sesungguhnya sudah merencanakan, agar Irian Barat menjadi

tempat penampungan bagi orang-orang Indonesia – Belanda. Oleh karena hal

tersebut di atas, setiap ada persoalan yang muncul, Belanda selalu lebih dahulu

berperan untuk mengulur-ulur waktu dalam proses penyelesaiannya. Selain

daripada itu juga Muhamad Roem berkesempatan berkunjung ke Amerika Serikat

secara resmi, di Amerika Muhamad Roem memperoleh sambutan yang

mengesankan dari rekannya, Menteri Luar Negeri AS – waktu itu dijabat oleh

Dean Acheson.115

State Departement AS, di bawah pimpinan Dean Acheson telah menunjukan

kebijaksanaan yang simpati kepada Indonesia, sehingga dengan sungguh-

sungguh menekankan kepada Belanda untuk menyelesaikan persoalan Indonesia

melalui perundingan. Jika perundingan itu tidak dituruti akan mendapat sangsi

dan akan berakibat negatif terhadap kelanjutan bantuan ekonomi Amerika Serikat

114 Soemarso Soemarsono, Op. Cit., hlm. 162 - 163 115 Ibid, hlm. 163

kepada Belanda. Kebijaksanaan Dean Acheson sebagai pihak ke tiga dalam

perundingan Indonesia – Belanda walaupun masih dalam batas-batas tertentu.116

Setelah Muhamad Roem tidak lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, ia

pun sering ke luar negeri, tapi bukan sebagai diplomat, melainkan kegiatan berupa

kunjungan-kunjungan muhibbah atau mengikuti seminar-seminar dan konferensi-

konferensi persahabatan.

e. Sebagai Wakil Perdana Menteri (1956 – 1957)

Setelah beberapa tahun lamanya upaya membentuk Kabinet, dari satu kabinet

ke kabinet berikutnya, akhirnya selesailah persiapan-persiapan untuk

melaksanakan Pemilihan Umum.117 Pemilihan umum pertama di Indonesia

diselenggarakan pada tanggal 12 September 1955. Tidak kurang dari 28 partai

politik atau calon perseorangan ikut serta dalam demokratisasi tersebut. 118

Sekalipun pesertanya demikian banyak, namun secara ideologis mereka dapat

digolongkan secara kasar ke dalam tiga aliran ideologi yang memang telah ada

sebelum perang yaitu: Islam, Marxisme/ Sosialisme, dan Nasional sekuler. 119

Ketiga aliran besar ini muncul kepermukaan dalam berbagai kelompok dan

organisasi politik, dan mereka mengikuti pemilihan umum dengan penuh

116 Ibid, hlm. 117 Sekretaris Negara Republik Indonesia, dalam 3o Tahun Indonesia Merdeka, (Jakarta: PT. Lamtoro Gung Persada, 1985), cet. ke-4, hlm. 88-89 118 Ibid, hlm. 119 Lihat Ahmad Syafi’I Ma’arif, Op. Cit., hlm. 122

semangat dalam suasana bebas dan demokrasi. Pemilihan Umum pertama ini

diselenggarakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi).

Pada tanggal 3 Maret, Presiden memilih Ali Sastroamijoyo sebagai formatur.

Untuk menghadapinya, Masyumi menunjuk Prawoto, Muhamad Roem, dan Fakih

Usman. Masyumi gagal memperoleh keinginan menduduki kursi Menteri

Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, tetapi mendapat wakil

perdana menteri I, kehakiman, keuangan, perhubungan, dan pekerjaan umum.

Kursi-kursi ini dipercayakan kepada Muhamad Roem, Mulyanto, Jusuf Wibisono,

Suchjar Tedjakusuma, dan Pangeran Muhamad Noer.120

Setelah selesainya pemilihan umum dibentuklah kabinet Ali – Roem – Idham

(PNI, Masyumi, NU), 121 kabinet ini mendapat sokongan dan dukungan yang

sangat kuat di parlemen, yaitu dengan mayoritas mutlak122 kecuali PKI yang tidak

dibawa masuk. Ditinjau dari sudut pandang ideologis, kabinet ini mewakili dua

aliran besar dalam masyarakat Indonesia, yaitu Islam dan Nasionalis Sekuler.

Ironisnya, bahwa kabinet yang baru terbentuk ini tidak berumur panjang, karena

Masyumi dan partai-partai lain dalam kabinet ini sering tidak mendapat tempat

dalam menghadapi isu-isu politik penting.

Faktor lain yang turut serta dalam mengurangi atau memperpendek umur

Kabinet ARI adalah sikap oposisi dari Presiden RI Soekarno sejak awal

pembentukannya. Soekarno menginginkan dibentuknya kabinet berkaki empat

120 Deliar Noer, Op. Cit., hlm. 250 121 Kabinet ini diistilahkan kabinet “ARI” (Ali, Roem, Idham), selanjutnya disebut ARI. 122 PNI, Masyumi, NU, dan dari 28 partai politik dan perorangan, kecuali PKI.

dengan inti pendukung di dalamnya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI. Dalam

kasus ini Soekarno sangat menyesalkan sikap Ali Sastromijoyo sebagai formatur,

mengapa tidak memasukan sebuah partai besar, maksudnya adalah PKI yang

mendapat enam juta suara lebih. Ali juga menegaskan bahwa tidak

dimasukannya partai PKI dalam parlemen disebabkan oleh ketidak setujuan

Masyumi dan NU dan bahkan menentang para simpatisannya.123 Akhirnya,

Soekarno dengan rasa ragu-ragu menyetujui susunan Kabinet ARI, setelah

formatur mengecam dan mengembalikan mandat.

Dengan jatuhnya kabinet ARI, disebabkan para oposisi yang diseponsori oleh

Presiden Soekarno dan didukung oelh PKI, maka pada bulan Maret 1957, kabinet

ARI bubar. Setelah bubarnya kabinet ARI peranan partai-partai dan panggung

politik kontemporer Indonesia menjadi melorot secara drastis. Harapan umat yang

cukup besar terhadap kabinet hasil pemilihan umum pertama ini tinggal harapan

belaka. Memang, harga sebuah demokrasi di Indonesia sangat mahal.

Muhamad Roem memiliki peranan penting dalam kabinet tersebut sebagai

wakil perdana menteri I dalam kabinet ARI. Maka setelah kabinet ARI bubar,

maka selesailah peran politik Muhamad Roem dalam pemerintahan. Dan ia aktif

dalam sosial-keagamaan, ia duduk dalam Dewan Eksekutif setelah Muktamar

Alam Islami yang bertempat di Mina Saudi Arabiyah. Pada waktu itu Presiden

Muktamar Alam Islami Ma’ruf Dawalibi bekas Perdana Menteri Syiria.

Kemudian ia kembali hidup bebas sebagaimana warga negara lainnya, kemudian 123 Ahmad Syafi’I Ma’arif, op. cit., hlm. 123

meneruskan aktivitas yang telah dirintis sebelumnya di bidang penelitian dan

penulisan sejarah, juga ia menjadi kolomnis di Mesmedia Indonesia,. Di

antaranya, Panji Masyarakat, Suara Muhammadiyah, Pelita dan sebagainya.124

124 Untuk mengetahui lebih jauh, Lihat Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Departemen Agama, IAIN Jakarta, 1977/ 1988), hlm. 619 – 621.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Muhamad Roem adalah tokoh, negarawan, diplomat, pemikir, penulis

masalah-masalah sosial politik, hukum dan masalah-masalah agama dan

diplomasi. Semasa muda ia aktif dalam organisasi Jong Islamieten Bond (JIB)

dan Studenten Islam Studi Club (SIS). Karir politiknya ia mulai dari sebuah partai

yang cukup mempengaruhinya ketika itu, yaitu Partai Serikat Islam Indonesia

(PSSI). Puncak dari aktifitas politiknya yaitu ketika beliau ikut andil sebagai

pengurus atau pimpinan teras atas dalam partai Masyumi.

Pada masa gerakan nasionalisme Muhamad banyak belajar dari tokoh-tokoh

pergerakan seperti Hos Cokroaminoto, Haji Agus Salim. Dari kedua tokoh di atas,

beliau mendapatkan ilmu-ilmu penting dan sekaligus pengalaman yang tak

terhingga – baik dalam masalah keagamaan maupun sosial politik dan masalah-

masalah lainnya. Hasil yang ia peroleh dari kedua tokoh di atas, ia amalkan

dengan norma-norma sebagai seorang muslim dan seorang nasionalis dan seorang

demokrat. Yang menarik adalah bahwa dari kedua tokoh di atas, yang lebih

berpengaruh dalam diri Muhamad Roem adalah Haji Agus Salim– baik dalam

tataran pemikiran, tindakan, hingga pada titik nasionalisme.

Pasca kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Muhammad

Hatta pada tahun 1945 merupakan saat yang paling bersejarah dalam

perkembangan bangsa Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan tersebut,

Muhamad Roem menunjukan dirinya sebagai seorang diplomat yang diakui dan

disegani oleh tokoh-tokoh politik nasional maupun Internasional. Kemerdekaan

yang telah diproklamirkan, bagi sebagian bangsa Indonesia belum aman dari

serangan dan intimidasi pihak penjajah, termasuk Muhamad Roem. Dalam

kondisi yang demikian, ia pun ikut aktif dalam kancah politik Indonesia di mana

ia dan rekan-rekannya membangkitkan bangsanya melalui meja perundingan,

sekalipun saat itu pertempuran masih terasa berkobar, namun Republik Indonesia

ketika itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Walaupun kemajuan itu harus

dirintis secara perlahan-lahan dan bertahap melalui perundingan.

Muhamad Roem bisa diterima oleh kalangan Islam yang fanatik dan

nasionalis sekuler lantaran ia juga mengetahui bahwa ia hidup dalam lingkungan

yang majemuk dan plural, ia tidak membatasi diri pada kalangan Islam saja dalam

bergaul, tetapi juga kepada semua orang tanpa ada unsur-unsur yang

membedakan. Di bidang politik, ia banyak bergaul dengan tokoh-tokoh yang

tidak sealiran dengan prinsipnya, ketika ia ditegaskan sebagai negarawan

konotasinya hanya untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara

Indonesia. Pola pemikirannya yang realis ini, membuat Muhamad Roem sebagai

seorang tokoh yang dapat memahami pendirian dan pandangan orang lain, tanpa

harus mengorbankan pendirian dan pandangan hidup yang dijiwainya dalam

ajaran Islam.

Muhamad Roem dalam menghadapi problematika, ie lebih mengedepankan

kompromi dalam mencapai tujuan, ketimbang menggunakan kekerasan sebagai

solusi, baginya kekrasan bukanlah jalan terbaik dalam solusi, justru membawa

malapetaka yang lebih besar. Dari sikap inilah yang membuat Muhamad Roem

disegani oleh kawan maupun lawan. Sehingga ia mendapatkan kedudukan

sebagai Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri dan

penanda tangan persetujuan Roem – Royen Statement, Penanda tangan

persetujuan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda. Karir politiknya

berakhir dalam pemerintahan , ketika partai Islam Masyumi dibubarkan pada

tangga 17 Agustus 1960.

B. Saran

Saran yang hendak penulis tuliskan dalam bab akhir skripsi ini adalah hal-hal

yang belum dan tidak tertulis dalam penyelidikan sekarang. Oleh sebab itu, saran-

saran yang akan penulis paparkan di bawah ini adalah dikaitkan dengan data yang

disajikan, seperti penyelidikan terdahulu, pemikiran-pemikiran yang sedang

berkembang, dan keterbatasan cakupan penelitian yang dilakukan sekarang.

Berdasarkan landasan teoritis di atas, maka penulis akan memaparkan dan

memberikan saran sebagai renungan bagi pembaca yang budiman dan acuan

untuk penelitian selanjutnya.

Kajian tentang kiprah politik Muhamad Roem pasca kemerdekaan Republik

Indonesia adalah menarik – terutama bagi penulis. Mengingat kapasitas keilmuan,

keahlian sebagai juru runding, dan figur politik yang disegani oleh tokoh-tokoh

nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, karena Muhamad Roem adalah

bagian dari sejarah dan kiprahnya telah membawa perubahan bagi bangsa ini

sebagai bangsa yang bermartabat di mata dunia internasiona, maka mengkaji dan

menelusuri kiprah politiknya adalah sangat bermanfaat bagi perkembangan

intelektual.

Keberadaan Muhamad Roem bisa diterima oleh kalangan manapun – baik

Islam maupun nasionalis adalah tidak terlepas dari sikap moderat yang ia miliki.

Artinya, dalam suasana demokratisasi di era reformasi ini di mana bahwa ada

kelompok-kelompok tertentu dengan prinsip dan radikalismenya hendak

membuat perubahan dan terobosan baru dalam dunia politik maupun hukum.

Yang hendak penulis katakan bahwa untuk menghadapi realitas yang ada, sikap

kooperatif dan moderat – sebagaimana ditunjukkan Muhamad Roem – adalah

saran dan jawaban dalam menjawab hegemoni pemikiran dan aksi politik yang

berkembang.

Pada akhir tulisan ini penulis ingin mengatakan lepada pembaca yang

budiman bahwa perkembangan hidup manusia yang akan datang adalah cerminan

masa ini dan sejarah masa lalu. Penulis melihat, Muhamad Roem kurang muncul

di permukaan – sebagai tokoh pemikir dan pejuang – dalam dunia akademisi dan

keilmuan, dibandingkan dengan Hamka, Agus Salim dan yang lainnya. Oleh

sebab itu karya ilmiah yang sederhana ini hadir sebagai jawaban atas persoalan di

atas, sekalipun penulis belum bisa menghadirkan sajian secara komperhensif. dan

bermutu.

Penulis pun tidak menutupi diri dengan segala kekurangan-kekurangan yang

ada dalam tulisan ini. Sebagai manusia yang memiliki kelemahan dan kekurangan

– baik dalam kapasitas keilmuan dan pengalaman – sehingga penyajian tulisan ini

kurang maksimal atau bahkan masih jauh dari nilai akademik dan keilmuan,

karena kekurangan pada diri penulis adalah kelebihan pada diri orang lain. Oleh

karena itu, apa yang pembaca lihat dalam tulisan ini adalah sebagai sarana yang

baik dalam rangka meningkatkan mutu keilmuan dan evaluasi untuk meraih hari

depan yang berkualitas dari hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah,Taufik, Manusia DalamKemelutSejarah, Jakarta: LP3ES, 1978, cet.ke-1

Agung,Ide Anak Agung Gede, Dari Indonesia TimurKe Republik Indonesia Serikat,Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1985

Alfian, Hasil Pemeilihan Umum 1945 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Jakarta: Leknas, 1972 Anshory, H. Endang Syaifuddin, Piagam Jakarta, Bandung: Pustaka Yayasan Masjid

Salman, 1981 Budiardjo, Miriam, Prof, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia, 1991 ,cet.

Ke-XIII Hardi, Api Nasionalisme; Cuplikan Pengalaman, Jakarta: Gunung Agung, 1983

Hatta, Muhammad, Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta: Tinta Mas, 1987

Ingleson, John, Jalan Ke Pengasingan; Pergerakan Nasionalis Indonesia 1927 –

1934, Jakarta: LP3ES, 1977 Kahin, G. M. T, Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia, Terjemahan,

Kualalumpur, 1980, cet. Ke-1 Mintarja, Syafa’at, Islam dan Politik Islam dan Negara di Indonesia, Jakarta: Tanpa

Nama Penerbit, 1979, cet. Ke-1 Ma’arif, Syafi’i, Islam dan Masalah Kenegaraan ,Jakarta: LP3ES, 1985

Mochtar, Kustiniyati, Muhamad Roem; Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI, Jakarta: PT.Gramedia, 1989, cet. Ke-1

Nasution, A. H, Memenuhi Panggilan, Jakarta: GunungAgung, 1985 ………………, Sekitar Perang Kemerdekaan, Bandung: Angkasa, 1979, cet. Ke-1,

jilid 10

Nasution, Harun, Prof, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Depag RI,IAIN, Jakarta: 1987, cet. Ke-1

Natsir, Muhammad, Capita Celekta, Jakarta: Pustaka Pandis, 1957

Niel, Van, Munculnya Elit Modern Indonesia, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984

Noer,Deliar, Gerakan Modern Islam Indonesia 1900 – 1942, Jakarta: LP3ES

…………..., Partai Islam di PentasNasional 1945 – 1965, Jakarta: Grafiti Press, 1987, cet. Ke-1

Prawiranegara, Syaifuddin, Indonesia di Persimpangan Jalan, Jakarta: Yayasan Al

Ma’arif Bandung, 1951 Condronegoro, Purnawan, Merdeka Negeriku Merdeka Tanahku ,Jakarta: CV Mas

Agung, 1987, cet. Ke-1 Pustaka Indonesia, Putusan Muktamar ke-IV Masyumi, Malang: 1950

Roem,Muhamad, Jejak Langkah Agus Salim; Pilihan Karangan,Ucapan danPendapat Beliau dari DuluSampai Sekarang ,Jakarta: Tinta Mas, 1945

…………………, Pelajaran dari Sejarah, Surabaya: Documenta, 1970

…………………, Monogamy Poligamy dan Peradilan Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

…………………….., Suka Duka Berunding dengan Belanda, Jakarta: Yayasan

Idayu, 1975 …………………….., Sumpah Pemuda Puncak Awal Pertumbuhan, Yayasan Pajar

Shodiq, 1975 …………………….., Bunga Rampai dari Sejarah, Jakarta: Bulan Bintang, 1980,

Jilid II

…………………….., Bunga Rampai Dari Sejarah, Jakarta: Bulan Bintang, 1980,

cet.ke-1

…………………….., Dalam Bung Hatta, Mengabdi Pada Cita-Cita Perjuangan Bangsa, Jakarta:Panitia HUT Bung Hatta, 1972, cet.ke-1 Kartodirjo, Sartono, Sejarah Nasional Indonesia Baru; Sejarah Pergerakan

Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Jakarta: PT.Gramedia,1990 ,jilid ke-2

……………………., Sejarah Nasional Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, Jilid IV

Sekretaris Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka, Jakarta: PT Lamtoro Gung Persada, 1985, cet. Ke-4

Suratmin, Mr. Muhamad Roem Karya dan Pengabdiannya, Jakarta: Depertemen P&

K, 1986 Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru, Van Hoeve, 1980

Soemarsono, Soemarso, Roem Sebagai Perunding, Jakarta: Bulan Bintang,1970

……………………….., Muhamad Roem 70 Tahun Pejuang dan Perunding, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, cet. Ke-1

Tobing,K.M.L, Pejuang Fisik Bangsa Indonesia KBM, Jakarta: CV. Mas Agung,

1987,cet.ke-1 Van, G. Dijk, Darul Islam, Jakarta: Grafiti Press, 1983, cet. Ke-1