KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TENTANG PEMBANGUNAN DRAINASE …

KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TENTANG PEMBANGUNAN

DRAINASE TAHUN 2014-2018

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S. I)

Dalam Prodi Ilmu Pemerintahan

Pada Fakultas Syariah

Oleh :

MUSTAKIM

SIP.162397

Pembimbing :

Dr. MARYANI, S,Ag., M. HI

SIGIT HARTONO, S.Pd., M. A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN Jambi

TAHUN 2020

ii

iii

iv

v

MOTTO

يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أنتحكموا إن الل

كان سميعا ب ا يعظكم به إن الل نعم ا يرث بالعدل إن الل

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah

Maha mendengar lagi Maha melihat”1

1 Q,S an-Nisa (4):58

vi

PERSEMBAHAN

Puji syukur ku ucapkan kehadirat Allah subhanahuwata’ala

atas berkat rahmat jualah skiripsi ini alhamdulillah berhasil

penulis selesaikan tepat waktunya.

Skiripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku,

ayahanda tercinta Azhar dan Ibunda tercinta Maisaroh

yang tidak pernah lelah mensuport dan mendo’akan diri ini

di dalam menyelesaikan gelar Srata 1 (Satu), dan juga penulis

persembahkan skiripsi ini untuk keluarga penulis, Ayuk Wita

Susanti, Abang Muhammad Nuh dan Keponakan Penulis

(Klara Purnama, Dzafran Al-‘aziz dan Nur Adzkia) dan

keluarga besar cucu Aminah (Gabung)

vii

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tentang Pembangunan

Drainase Tahun 2014-2018”.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana kinerja yang telah dilaksanakan pemerintah Jambi di dalam

meningkatkan dan memelihara drainase yang sudah ada. Penelitian ini merupakan

penelitian gabungan yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian

pustaka (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif

deskiriptif dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode studi

kasus (case study), sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data

sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini terdiri dari analisis domain, analisis taksomoni dan analisis

komponensial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Jambi dalam

pembangunan drainase telah berjalan sesuai dengan yang sudah tertulis di

peraturan daerah Jambi tentang perencanaan tata ruang nomor 9 tahun 2013 akan

tetapi belum optimal karena masih ditemukan adanya hambatan. Hal tersebut

terbukti dengan peningkatan Drainase dari tahun 2014-2018 terus meningkat baik

dari pembangunan saluran drainase maupun pemeliharaan, rehabilitasi dan

normalisasi sungai-sungai. Adapun hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Jambi dalam melaksanakan Pemeliharaan Drainase

adalah Pembebasan lahan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga

lingkungan terutama untuk tidak membuang sampah di saluran drainase dan

kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah, Drainase

viii

KATA PENGANTAR

با ء ز ل الهدي ف قلى ب العلن. والصلا ة والسلا م عل اشزف الا الحود الله الذ أ

ي لهن با حسا د وعل اله و صحبه والتا بع ي سد ا هحو ي. أشهد اى والوزسل ى ال ىم الد

دا عبده ورسى له .لا اله الا الله وأشهد اى سد ا هحو

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula iringan shalawat

serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul Kinerja Pemerintah Jambi Tentang Pembangunan

Drainase Tahun 2014-2018. merupakan suatu penelitian di bagian Sumber Daya

Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan fokus penelitian Kinerja

Pemerintah Jambi Tentang Pembangunan Drainase Tahun 2014-2018. Menurut

hasil wawancara dengan Bapak Padjeriosnop selaku Kepala Seksi Sungai, Danau

dan Rawa di bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Jambi untuk saat ini bidang Sumber Daya Air lagi giat-giatnya

mengurus titik-titik dimana terjadinya beberapa genangan air di Jambi

diakibatkan curah hujan yang mengguyur Jambi di setiap musim penghujan tiba,

sedangkan yang penulis temukan dilapangan masih banyak terjadi genangan-

genangan air di beberapa titik di Jambi. Permasalahan yang terjadi inilah

membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana Kinerja Pemerintah

Jambi Tentang Pembangunan Drainase Tahun 2014-2018.

ix

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit

hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data

maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak,

terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih

kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama

sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph. D, sebagai Rektor Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Dr. Agus Salim, S. Th.I., M. A., M. IR., Ph sebagai Wakil Dekan

Bidang Akademik.

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.

5. Bapak Dr. H. Ishaq, M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

dan Kerjasama.

6. Ibu Irmawati Sagala, S, IP., M.Is dan Bapak Yudi Armansyah sebagai Ketua

dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi.

7. Ibu Dr. Maryani, S, Ag., M. Hi dan Bapak Sigit Hartono, S. Pd., M. A

sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

x

8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

9. Bapak Dahlan malik M, Fil.i selaku Ketua masjid Biturrahim RT 10

kel,beliung dan seluruh warga di lingkungan RT 10 Kel,beliung.

10. Muhammad Zainudin dan Riki Wahyudi sahabat seperjuangan.

11. Keluarga Besar Darut Tauhid Peduli Jambi dan Rekan-rekan relawan yang

berkhidmat di Darut tauhid Peduli Jambi.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan.Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat

memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini.Kepada Allah SWT

kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon

kemaafannya.Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Mei 2020

Penulis

Mustakim

SIP.162397

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ............................................................................................................ i

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .......................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING....................................................................... iii

PENGESAHAN .................................................................................................... iv

MOTTO .................................................................................................................. v

PERSEMBAHAN ................................................................................................. vi

ABSTRAK ........................................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ viii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xiii

DAFTAR TABEL............................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah.................................................................................. 10

C. Batasan Masalah .................................................................................... 10

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................................. 11

E. Kerangka Teori ...................................................................................... 12

F. Tinjauan Pustaka.................................................................................... 17

BAB II METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian .................................................................................. 21

B. Pendekatan Penelitian ............................................................................ 21

C. Tempat dan Waktu Penelitian................................................................ 22

D. Jenis dan Sumber Data .......................................................................... 22

E. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 23

F. Teknik Analisis Data ............................................................................. 25

G. Sistematika Penulisan ............................................................................ 27

H. Jadwal Penelitian ................................................................................... 29

xii

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Bidang Sumber daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Jambi .................................................................. 30

B. Visi, Misi dan Motto Pelayanan Kantor dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Jambi .................................................................. 34

C. Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan

Ruang Kota jambi .................................................................................. 34

D. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Jambi ................................................................................. 36

E. Letak Geografis Kecamatan Kota Baru ................................................. 37

F. Pemerintahan Kecamatan Kota Baru ..................................................... 39

G. Kepedndudukan Kecamatan Kota Baru ................................................ 41

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tentang Pembangunan Drainase Tahun

2014-2018 .............................................................................................................. 43

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Pemerintah Kota Jambi

Tentang Pembangunan Drainase Tahun 2014-2018 .............................. 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................ 63

B. Saran ...................................................................................................... 64

C. Penutup .................................................................................................. 65

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 66

LAMPIRAN .......................................................................................................... 69

DAFTAR PERTANYAAN .................................................................................. 71

CURRICULUM VITAE ...................................................................................... 72

xiii

DAFTAR SINGKATAN

RTRWN : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

APBD : Anggaran Pembelanjaan Daerah

DPUPR : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PU : Pekerjaan Umum

SNVT : Satuan kerja Non-Vertikal

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Jadwal Penelitian

Tabel 3.1 : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2 : Daftar Nama dan Luas Kelurahan di Kecamatan Baru

Tabel 3.3 : Nama-nama Camat Kecamatan Baru Jambi

Tabel 3.4 : Jumlah Penduduk dirinci Per Kelurahan Kecamatan Baru

Tabel 4.1 : Daftar Rekapitulasi Aset Bangunan Air dan Irigasi 2014





1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan seluruh

masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan lahiriah dan

kepuasan batiniah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan.

Sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, ruang wilayah negara kesatuan

republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sumber daya,

merupakan karunia tuhan yang Maha Esa kepada bangsa indonesia yang perlu di

syukuri, di lindungi, dan di kelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pasal

33 ayat (3) Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta

makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara pancasila. Untuk

mewujudkan amanat pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar negara republik

indonesia tahun 1945 tersebut, undang- undang tentang penataan ruang ini

menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan

wewenangnya di lakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap

menghormati hak yang di miliki oleh setiap orang.2

Secara geografis, letak negara kesatuan republik indonesia yang berada di

antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan

nasional maupun internasional. Dengan demikian ruang wilayah indonesia

2 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal 33 ayat (3)

2

merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa

indonesia secara terkoordinasi, terpadu, dan seefektif mungkin dengan

memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan

keamanan, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya

hpembangunan nasional ynag serasi dan seimbang. Di samping keberadaan yang

bernilai sangat strategis tersebut, indonesia berada pula pada kawasan rawan

bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa dengan

keberadan tersebut, penyelengaraan penataan ruang wilayah nasional harus di

lakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efesien

dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,

keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. 3

merupakan tempat yang sangat berbeda dengan desa. Di di temukan

berbagai macam kegiatan yang tidak pernah berhenti dalam sehari semalam, di

sini pula semua suka cita, duka, harapan dan kenyataan di atas realita yang ada.

Oleh karena itu perlu penataan sebuah . Penerapan penataan di suatu daerah

sebenarnya bertujuan untuk memajukan tingkat taraf kehidupan masyarakat

menjadi lebih baik atau masyarakat menjadi lebih sejahtera. Di lihat dari sudut

pandang penataan ruang, salah sau tujuan dari pembangunan yang hendak di capai

adalah mewujudkan ruang kehidiupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ruang kehidupan yang nyaman mengandunag pengertian adanya kesempatan

yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan

fungsinya sebagai manusia. Produktif mengandung pengertian bahwa proses

3 Yasmine Citra Maulania, Skiripsi Tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan AIA

Pacah Sebagai Kawasan Perkantoran Padang (Padang; 2015) hlm 11-12

3

produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai

tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya

saing. Sementara berkelanjutan mengandung pengertian dimana kualitas

lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat di tingkatkan, tidak hanya

untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

Upaya menciptakan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan

dirasakan masih menghadapi tantangan yang berat. Hal ini di tunjukkan oleh

masih banyaknya permasalahan yang mencerminkan bahwa kualitas ruang

kehidupan kita masih jauh dari cita-cita tersebut. Permasalan tersebut antara lain

adalah semakin meningkatnya frekuensi dan cakupan bencana, lingkungan

perumahan kumuh dan kemacetan lalu lintas terutama di kawasan peran besar

dan metropolitan, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di kawasan

peran akibat penurunan luas ruang terbuka hijau, pencemaran lingkungan, dan

sebagainya.4

Banyak sekali permasalahn yang perlu kita carikan solusinya,

permasalahan berbentuk fisik dan non fisik. Menurut Dyadi, permasalahan-

permasalahan peran di Indonesia pada umumnya meliputi5 :

1. Kemacetan lalu lintas dan prasarana lalu lintas yang tidak memadai;

2. Pemukiman kumuh dan keterbatasan lahan;

4 Dardak, A. Hermanto, Revitalisasi Penataan Ruang Untuk Mewujudkan Ruang

Nusantara yang Nyaman, produktif, dan Berkelanjutan, dalam pattimura, Luthfi (editor),

Penataan Ruang Untuk Kesejahteraan Masyarakat; Khazanah Pemikiran Para Pakar, Birokrat,

dan Praktisi ( Jakarta; LSKPI press, 2005) 5 Dyayadi, Tata Menurut Islam; Konsep Pembangunan yang Ramah Lingkungan,

Estetik dan Berbasis Sosial (Jakarta Timur:khalifa,2008) hlm.46-47.

4

3. Sektor informal peran seperti: pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan

penjual koran, tukang semir sepatu, anak-anak jalanan dan sebagaianya;

4. Lokalisasi PSK, panti pijat plus, diskotik terselubung, dan sebagainya;

5. Kriminalitas : premanisme, jambret, copet, pemalak, perampok, judi, dan

sebagainya;

6. Banjir dan tanah longsor;

7. Sampah dan kebersihan ;

8. Pengangguran, kepadatan penduduk, dan penduduk miskin;

9. Penyakit menular;

10. Urbanisasi.

Fungsi dari perangkat penataan ruang adalah bagaimana mampu menjaga

keseimbangan ekologis sehingga dapat mencegah bencana-bencana ekologis

seperti banjir, krisis air, dan pencemaran udara. Penataan ruang itu sendiri adalah

sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian

pemanfaatan tata ruang. Masing-masing unsur yang terdapat dalam penataan

ruang di makssudkan agar tercapainya kejelasan dalam pemanfaatan tanah bagi

kesejahteraan umum. Acuan secara nasional tat ruang di indonesia dapat di lihat

pada undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Adapun

pembagian atas rencana umum tat ruang dapat di lihat dalam pasal 14 ayat (2)

menyatakan6 :

“Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a

secara hirearki terdiri atas :

6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007

5

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah .

Sesuai dengan amanat pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007

tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah

nasioanl, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatn ruang wilayah

nasiona, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan

antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor. Berdasarkan UU Nomor 26

Tahun 2007 tersebut ditetapkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan tersebut, negara memberikan kewenangan tugas penyelengaraan

penataan ruang kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan

Kabupaten/. Penataan ruang itu sendiri meliputi: perencanaan tata ruang,

pemanfaatn ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada daerah peran, seringkali

juga timbul berbagai macam permasalahan yang disebabkan oleh sejumlah faktor

penyebabnya, seperti faktor hukum, faktor kendala alam, maupun faktor perilaku

manusia itu sendiri. Kawasan peran umumnya merupakan pusat kegiatan ekonomi

bisnis, pusat industri, dan pusat pertahanan politik, sehingga relatif harus di tata

sedemikian rupa agar dalam pengembangan wilayah peran tidak ada yang

dirugikan dikemudian harinya demi menunjang kebutuhan masyarakat yang

semakin hari semakin bertambah. Perkembangan di satu sisi sangat terkait pada

6

faktor penduduknya, di sisi lain sangat bergantung dari daya dukung lahan, belum

lagi masalah kemampuan daerah tersebut sendiri, ditinjau dari segi pendanaan

atau anggaran biaya.7

Penataan ruang yang keliru, jelas akan mengalami kesulitan dalam

mengembalikan seperti kondisi asalnya, sebab berdampak pada struktur raung

atau kawasan tertentu di dalam karena pembangunan pada dasarnya bertumpu

dan berorientasi di seputar kepentingan kesejahteraan masyarakat atau warga ,

maka apabila hal ini terjadi teraus menerus, dan tidak ada upaya untuk

mencegahnya, maka cepat atau lambat pada gilirannya akan berdampak pada

penderitaan rakyat yang berkepanjangan, disamping beban gaji pemerintah daerah

atau semakin bertambah pula. Oleh karena itu butuh sebuah penataan tata ruang

yang baik sesuai tuntunan Undang-undang dan Peraturan daerah yang ada

khususnya di Jambi.

Selanjutnya di dalam perencananan sebuah terdapat banyak komponen-

komponen yang harus dipikirkan sebelum mengambil kebijakan agar kebijakan

yang diambil tidak merugikan masyarakat banyak. salah satunya yang akan

penulis angkat di dalam karya ilmiah ini adalah pembangunan Sistem Drainase.

Drainase sebagai fasilitas dasar yang dirancang guna memenuhi kebutuhan

masyarakat. Pengadaan drainase merupakan pondasi dasar di dalam menata

diantara fungsinya untuk mengalirkan air hujan, estetika , pengairan atau sumber

air. Peran drainase yang vital bagi sebuah adalah sebagai sarana pengairan air

hujan.

7 Hakim dan Utomo, Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap. (Jakarta Bumi Aksara,

2003) Hlm 2

7

Pesatnya pertumbuhan ekonomi diiringi perkembangan kawasan yang

sangat cepat dengan tumbuhnya gedung-gedung dan bangunan pada hampir

semua kawasan telah mengakibatkan luas resapan air hujan Jambi berkurang pula

yang pada akhirnya akan menimbulkan titik genangan /banjir baru. Banjir dan

genangan disebabkan oleh kondisi kapasitas saluran drainase yang lebih kecil dari

debit banjir yang terjadi sehingga ditemui beberapa genangan pada saat musim

hujan yakni pada kondisi terjadi hujan deras. Saluran gorong-gorong di ruas jalan

seperti tidak berfungsi, air yang menggenang dijalan tidak mau turun ke saluran

drainase. Permasalahan lainnya yang menjadi tantangan dalam permasalahan

drainase yakni bagaimana kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah

sembarangan ke dalam saluran drainase karena dapat membuat saluran drinase

menjadi tersumbat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 16

oktober 2019, peneliti melihat adanya air yang tergenang di jalan Pattimura,

Kenali Besar Jambi depan Fresco supermarket, hujan yang turun yang hanya

berkisar 1(satu) jam saja dapat menyebabkan air meluap ke jalan raya. Tepatnya

di depan fresco terdapat saluran drainase dengan ukuran yang lumanyan besar dan

berjarak sekitar 3 meter dari drainase terdapat juga gorong-gorong yang besar

sebagai penampung aliran air hujan ketika naik meluap kejalan. Drainase dipenuhi

sampah-sampah plastik dan daun-daun kering serta adanya endapan pasir di

dalamnya. Temuan ini memugkinkan drainase belum bisa menampung air secara

maksimal. Program pengembangan dan pembangunan prasarana drainase dalam

meningkatkan kapasitas jaringan drainase mikro yang baru secara terpadu pada

8

tempat-tempat yang belum terlayani. Padahal program ini termasuk ke dalam

rencana sistem insfrastruktur peran di dalam Peraturan Daerah Jambi Nomor 9

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dimana program ini sudah

dijadwalkan pada tahun 2013.

Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara awal 8 Oktober 2019

dengan salah satu warga Jambi di daerah kelurahan penyengat rendah Kecamatan

Telanaipura Jambi, tepatnya berada di RT 19. Menurut keterangan warga

setempat, Aji (21), drainase di kawasan tersebut mengalami sedimentasi atau

pendangkalan dan hal ini sudah berlangsung sejak lama, “jadi kondisi itu sudah

terjadi sejak lama, kalau musim hujan di lingkungan kami ini banjir. Kata Aji

Hal senada juga di ucapkan Yunus salah satu warga Jambi yang tinggal di

pinggir drainase tepatnya di Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan. Drainase

yang berada dikawasan Pakuan Baru, terlihat nyaris tertutup oleh tumpukan tanah

yang ditumbuhi semak belukar. Yunus dan warga sekitar mengaku selalu terkena

dampak banjir, meski hujan tidak berlangsung lama. Yunus berharap, pemerintah

harus lebih sering melakukan pembersihan dan pendalaman drainase.

Menurutnya, Pemerintah Jambi hanya sekali setahun melakukan pembersihan,

namun tidak melakukan penggalian terhadap tanah yang sudah menyumbat.

berlanjut ke Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur penulis melakukan

wawancara dengan salah satu warga yang terkena dampak banjir akibat

banyaknya sampah yang menyumbat saluran drainase Sugandi (24) warga RT 4

Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur menyebutkan, Tempat tinggalnya

9

kerap terjadi banjir akibat drainase yang tersumbat. Selain itu, banyak bangunan

drainase yang berdiri diatas drainase.

Kemudian pada tanggal 28 januari 2020, peneliti bertemu dengan seorang

pelanggan dari rumah makan Basuo. Yang berusia sekitar 23 tahun di daerah

Jl.Kapt. A. Bakaruddin yang biasanya membeli nasi di rumah makan basuo

tersebut, ia menceritakan bahwa setiap turun hujan di daerah tersebut pasti akan

tergenang air. Hal ini diakui oleh bapak itu bahwa banjir yang terjadi di daerah

tersebut sudah berlangsung lama. Jika peneliti lihat kondisi drainase daerah

tersebut tidak bermasalah. Ukurannya cukup besar, namun tampak tidak terawat

dan terdapat tumpukan sampah. hanya saja di jalan tersebut memang dataran

rendah.

Selain itu di JL. DI. Panjaitan, Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Jambi,

tepatnya di depan Pasar Handil, tidak memiliki drainase. Akibatnya, sejumlah

ruko yang berada di pinggir jalan sering tergenang air. Para pemilik ruko

mengatakan, setiap kali memasuki musim hujan, ruko-ruko yang berada di bagian

luar pusat bengkel dan onderdil sepeda motor Jambi itu, kerap sekali di genangi

limpahan air dari jalan umum DI. Panjaitan. Era (30) penjual onderdil, sekaligus

bengkel sepeda motor dikawasan itu mengatakan, kondisi tersebut sudah

berlangsung sejak lama. Menurut Era, semua pemilik ruko di kawasan itu merasa

terganggu dengan kondisi tersebut, masuk ke dalam toko airnya, makanya kawan-

kawan di sini ngeluh terus kalau hujan sudah turun, bahkan ada yang sampai

tutup.

10

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Jambi, terkait permasalahan pembangunan drainase,

mengenai banyaknya permasalahan yang ada di lapangan mengenai drainase.

Pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi menginfromasikan bahwa

pelaksanaan dari kegiatan pembangunan drainase ada yang dijalankan oleh SNVT

(Satuan Kerja Non-Vertikal) di tingkat Provinsi. Jika jalan yang ada di Jambi

tersebut masuk ke dalam jalan Nasional, pelaksana kebijakannya atau

pembangunan drainase dilakukan oleh SNVT (Satuan kerja Non-Vertikal).

Terkait pemeliharaan dan perawatan sistem perencanaan drainase tidak bekerja

sama dengan Dinas Kebersihan. Jadi yang sepenuhnya memagang kendali adalah

dari Dinas Pekerjaan Umum Jambi bagian bina marga.8

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan ilmiah, untuk itu

penulis mengangkat judul : KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI

TENTANG PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE TAHUN 2014-2018.

A. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tentang Pembangunan

Drainase Tahun 2014-2018?

b. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Kinerja Pemerintah Kota Jambi

Tentang Pembangunan Drainase Tahun 2014-2018?

8 Wawancara Bersama Bapak Laswanto, Di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jambi, 18-19 desember 2019

11

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan pada pkok pembahasan dalam penulisan

skiripsi maka penulis akan membatasi penelitian hanya pada hal-hal yang

berkaitan dengan rencana tata ruang Jambi, Adapun yang menjadi batasan

masalah pembahasan ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jambi

b. Pembahasan ini hanya mencakup tentang bagaimana Kinerja Pemerintah


C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujun untuk

:

a. Ingin Mengetahui Bagaimana Kinerja Pemerintah Jambi Tentang

Pembangunan Drainase Tahun 2014-2018?

b. Ingin Mengetahui Apa saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Kinerja

Pemerintah Jambi Tentang Pembangunan Drainase Tahun 2014-2018?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu upaya penulis dalam mengembangkan

dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama ini, baik

yang berasal dari internal kampus pada khususnya dan eksternal kampus pada

umumnya.

1. Manfaat Akademik

12

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mendapat hasil yang berguna bagi

semua kalangan dan menjadi sebuah sumbangan pemikiran bagi pengembangan

ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pemerintahan khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan untuk

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, terutama dalam membentuk

sikap dan tingkah laku politik mereka.

b. Input bagi para pengambil kebijakan di Jambi, Provinsi Jambi pada periode

berikutnya agar menjalankan amanah konstitusi dalam menangani masalah

tata ruang di Jambi.

D. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan ditulis dalam bahasa Inggris dengan policy, sedangkan

kebijaksanaan ditulis dalam bahasa inggris wisdom. Perbedaannya adalah kalau

kebijakan berasal dari atasan tertinggi, misalnya pemerintah pusat, maka pada

tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada dibawahnya dapat

mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan secara empiris.9

Menurut Anderson kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang

dikembangkan oleh badan-badan pejabat-pejabat pemerintah. Yang bertujuan agar

9 Inu Kencana Syafi’ie, Ilmu Pemerintahan ( PT Bumi Aksara, jakarta, 2015)

13

dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh

pemerintah.10

Menurut William N. Dunn, mengatakan bahwa kebijakan public adalah suatu

rangkain pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau

pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan,

seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan

masyarakat, kriminalitas, peran dan lain-lain.

Menurut Thomas R. Dye, mengatakan bahwa kebijakan public adalah “

apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye

mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka

harus ada tujuannya (obyektif) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan

pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintajh

atau pejabat pemerintah saja.11

Dari definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan

publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,

kebijakan publik harus beorientasi kepada kepentingan publik. Jadi, idealnya

suatu kebijakan publik adalah kebijakan untuk dilaksanakan dalam bentuk riil,

bukan sekedar dinyatakan.

2. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja (performance) adalah hasil kerja atau prestasi kerja seseorang

dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Yuchtman

dan Seashore mendefinisikan kinerja sebagai kemampuan suatu organisasi yang

memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses sumber-sumber daya yang

10 Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, ( PT

Grasindo, Jakarta, 2005) Hlm 263-264 11 Subarsono, Analisis Kebijakan publik, ( Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2008) Hlm 2

14

terbatas. Lebih lanjut Yuchtman dan Seashore menjelaskan kinerja dalah sebuah

pengukuran yang mencakup keberhasilan pekerjaan dalam mencapai tujuan

organisasi. Yucthman dan seashore lebih menekankan pada persepsi pekerjaan

sebagai stakeholder dalam organisasi untuk mencapai tujusn orgnisasi. Persepsi

individu inilah yang diukur atau dinilai oleh pimpinan orgnanisasi.12

Berdasarkan urain diatas, maka kinerja (performance) dapat didefinisikan

sebagai aksi atau perilaku individu yang berupa bagian dari fungsi kerja aktualnya

dalam suatu organisasi, yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam

periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan organisasi yang

memperkerjakannya.

b. Indikator Kinerja

Untuk menilai kinerja suatu organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-

indikator untuk mengukurnya secara jelas. Sebagai pedoman, dalam menilai

kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya sebuah

organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk

menghasilkan keuntungan dan atau barang, maka ukuran kinerjanya adalah

seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk

menghasilkan keuntungan bagi organisasi.13

Sementara itu menurut Bastian (dalam Hessel Nogi) indikator kinerja

organisasi adalah ukuran kuantitaif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan

12

Muhammad Iqbal Bahua, Kinerja Penyuluh Pertanian, (Yogyakarta; deepublish,

2016) Hlm 51-52 13

Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik. (Yogyakarta : BPFE 2006), hlm

39

15

bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran

tertentu.14

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah

suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator

kinerja tiap-tiap unit berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang

dihasilkan. Selim dan Woodward (dalam Agus Dwiyanto, melihat kinerja

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efesien, efektivitas, dan

persamaan pelayanan. Sedangkan menurut Kumorotomo ( dalam Agus Dwiyanto,

menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja

organisasi pelayanan publik antara lain :

a. Efesiensi

Efesiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi

pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta

timbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. Apabila diterapkan secara

objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabillitas, dan rentabilitas merupakan

kriteria efesiensi yang sangat relavan.

b. Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya pelayanan public tersebut tercapai hal

tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi,

serta fungsi agen pembangunan.

c. Keadilan

14

Ibid, hlm 47

16

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya

dengan konsep ketercukupan dan kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah

tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan, dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat

terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada

kelompok pinggiran dan sebagainya akan mampu dijawab kriteria ini.

d. Daya tanggap

Berlainan dengan bisnis yanhg dilakukan oleh perusahaan swasta,

organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau

pemerintah akan kebutuhan vital masyrakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi

tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan

demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. Ratmino dan Atik Septi Winarsih

menjelaskan bahwa indikator-indikator kinerja sangat bervariasi sesuai dengan

fokus dan konteks penelitian yang dilakukan dalam proses penemuan dan

penggunaan indikator tersebut.

3. Drainase

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai

sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting

dalam perencanaan (perencanaan insfrastruktur khususnya). Drainase yang

berasal dari bahasa inggrsi yaitu drainage mempunyai arti mengalirkan,

menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum drainase dapat

didefinisiakan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air,

17

baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari

suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu.15

Sesuai dengan prinsip sebagai jalur pembangunan maka pada waktu hujan,

air yang mengalir di permukaan diusahakan secepatnya dibuang agar tidak

menimbulkan genangan yang dapat mengganggu aktivitas dan bahkan dapat

menimbulkan kerugian. Adapun fungsi drainase menurut R.J. Kodoatie adalah:

1. Membebaskan suatu wilayah (terutama yang padat dari permukiman) dari

genangan air, erosi dan banjir.

2. Karena aliran lancar maka drainase juga berfungsi memperkecil resiko

kesehatan lingkungan, bebas dari malaria (nyamuk) dan penyakit lainnya.

3. Kegunaan tanah permukiman padat akan menjadi lebih baik karena

terhindar dari kelembapan.

4. Dengan sistem yang baik tata guna lahan dapat dioptimalkan dan juga

memperkecil kerusakan-kerusakan struktur tanah untuk jalan dan bangunan

lainnya.16

Bangunan dari Sistem drainase pada umumnya terdiri dari saluran

penerima, saluran pengumpul, saluran pembawa, saluran induk, dan badan

air penerima.

E. Tinjaun Pustaka

Penelitian ataupun studi yang menyangkut Kinerja Pemerintah Jambi

Tentang Pembangunan Drainase Tahun 2014-2018 bukan hal baru dan telah

15 Suripin, Sistem Drainase Peran yang Berkelanjutan, (Yogyakarta; 2004; Andi), Hlm, 7 16

Robert J. Kodoatie, Pengantar Manajemen Infrastuktur, (Yogyakarta; 2005; Pustaka

Belajar).

18

ditemui di sejumlah buku maupun penelitian yang meliputi berbagai sisi, antara

lain

Ratih Miranasari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi dalam skiripsinya yang berjudul “Kinerja Taruna Siaga

Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Banjir (studi di kelurahan Legok

Jambi)” yang mana skiripsinya membahas tentang bagaimana Kinerja Taruna

Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Legok

Jambi, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Taruna Siaga Dalam

Penanggulangan Bencana Banjir. Dalam penyusuna Skiripsi ini penulis

menggunakan metode pendekatan konseptual, dan untuk instrumen pengumpulan

datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi 17

Adapun hasil penelitian di dalam skiripsi ini adalah :

TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik

pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana dan tugas-tugas

penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan

bencana dan mempunyai fungsi pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana,

mendata kerugian material pada korban bencana. Untuk Kecamatan Danau Sipin,

peranan para anggota Taruna Siaga Bencana sudah cukup bagus, namun belum

optimal, hal ini dikarenakan kendala mendasar yang dihadapi oleh taruna Siaga

Bencana Jambi. Adapun kendalanya yaitu apabila pada malam hari jika terjadi

banjir keterbatasannya fasilitas. Dalam membuka dapur umum, terkadang

17 Ratih Miranasari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Skiripsi Tentang “Kinerja Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di

Kelurahan Legok Jambi,(studi di Kelurahan Legok Jambi), Jambi, 2017

19

masyarakat kurang bisa menerima bantuan, kalaupun menerima hanya bantuan

berupa mie instan. Anggota Taruna Siaga Bencana berjumlah 250 orang, yang

aktif hanya 130 orang.

Selanjutnya skiripsi dari Lourin mahasiswa Institut Teknologi Nasional

Malang dalam skiripsinya yang berjudul “Evaluasi dan Perencanaan Saluran

Drainase Kecamatan Teluk Ambon, Ambon.” yang mana skiripsinya membahas

tentang bagaimana Evaluasi dan Perencanaan Saluran Drainase Kecamatan Teluk

Ambon, Ambon. serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah

Ambon dalam Perencanaan drainase.Evaluasi dan perencanaan drainase dilakukan

dengan perhitungan curah hujan menggunakan metode Gumbel, Metode Log

Pearson Tipe III, metode Log Normal dan metode Normal, serta

mempertimbangkan curah hujan dan kondidi tata guna lahan sekitar. dan untuk

instrumen pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan

dokumentasi.18


Dari hasil perhitungan didapatkan analisa Perhitungan saluran eksisting

pada saluran drainase Kecamatan Teluk Ambon, didapatkan besar debit rancangan

adalah 0,088 m3/dtk padanruas jalan Dr. Leimena. Kapasitas saluran yang

dibutuhkan untuk menampung saluran adalah 0,013 m3/dtk pada desa laha

18 Lourin Mahasiswa Institut Teknologi Malang, Skiripsi Tentang “ Evaluasi Perencanaan

Drainase Kecamatan Teluk Ambon, (Ambon, 2017)

20

Saluran no.3. sedangkan pada saluran tidak mencukupi untuk menampung debit

tersebut, untuk mengatasi saluran yang tidak mencukupi, dapat dilakukan

peningkatan kapasitas saluran dengan cara pelebaran, pengerukan pada dimensi

saluran, yang disesuai dengan tata guna lahan dan kondisi sekitar.

Selanjutnya skiripsi dari saudara Bobi Febri Sendi Mahasiswa Universitas

Muhammadiyah Palembang, 2019 dengan judul skiripsi “ Analisa Sistem Saluran

Drainase untuk Menanggulangi banjir di Jalan KH Balqi Kelurahan 16

Kecamatan Seberang ulu II Kota Palembang”. Yang mana skiripsinya membahas

tentang sistem saluran di JL. KH Balqi tidak dapat menampung debit air masuk

karena dimensi saluran terlalu kecil atau berkurangnya daerah tangkapan air.

untuk instrumen pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan

dokumentasi.19


Analisa sistem saluran di JL. KH Balqi dengan perhitungan dimensi

saluran pengumpul 0,287 m3/det dan saluran lapangan 0. 170 m3/det

menunjukkan bahwa saluran tersebut tidak layak atau banjir disebabkan oleh

dimensi saluran terlalu kecil dan memiliki saluran drainase yang tidak memenuhi

debit air maksimum sehingga menyebabkan genangan air atau banjir, dari hasil

perhitungan tersebut perlu di lakukan perencanaan saluran yang baru agar tidak

ada lagi genangan air.

19 Bobi Febri Sendi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019 dengan

judul skiripsi “ Analisa Sistem Saluran Drainase untuk Menanggulangi banjir di Jalan KH Balqi

Kelurahan 16 Kecamatan Seberang ulu II Kota Palembang. (Palembang, 2019)

21

Berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti disini akan fokus dan

mengacu kepada Kinerja Pemerintah Jambi Tentang Pembangunan drainase

Tahun 2014-2018 dan apa saja faktor pendukung dan penghambat di dalam

Pembangunan drainase Tahun 2014-2018.

22

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan didalam skiripsi ini adalah

deskriptif kualiatif, menurut Soerjono Sukanto, penelitian kualitatif deskriptif

adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya,20

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus

(case study) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa suatu proses

tertentu terkait fokus penelitian ini sehingga dapat menemukan ruang lingkup

tertentu. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam

riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang

mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus

dengan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan

data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan diperoleh

pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjdi

dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan

menguji hipotesis.

20 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skiripsi ( Jambi: Syariahpress, 2014), hlm.32

23

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Dinas pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Jambi. Dengan pertimbangan bahwa tempat atau lokasi

tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta

menyelesaikan skiripsi ini.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2019-Maret

2020.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang

bersifat kualitatif, ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari

sumber individu atau perorangan seperti wawancara atau hasil pengisian

kusioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.21

Adapun data primer yang penulis maksud dalam penelitian ini

adalah

Hasil Observasi Visual, dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi

keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi

Hasil wawancara, dilakukan pada responden dari sisi pengambil

keputusan, pelaksana dan pengguan layanan sesuai keperluan penelitian.

21

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skiripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta, PT

RajaGrafindo Persada,1996), hlm. 42

24

Dengan tujuan akhir untuk mengetahui dan menganalisis hasil Kinerja

Pemerintah Jambi. Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara

dengan Kasi Sungai, Danau dan Rawa Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam

bentuk dokumen-dokumen.22

Data sekunder dalam penelitian ini adalah

dokumen-dokumen, baik berupa dokumen resmi Kantor DPUPR

Jambi. Dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian baik

secara nasional, catatan-catatan penunjang, dan literatur, buku-buku

perpustakaan, dokumentasi, arsip-arsip dan keterangan-keterangan

lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode pengumpulan data ayang akan dilakukan dalam

penilitian ini, antara lain adalah :

1. Observasi

Observasi adalah instrument untuk mendapatkan data utama dalam menilai

hubungan birokrasi dan politik.23

Dengan menggunakan alat indera pendengaran

dan penglihatan terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi.

Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat

fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam

22 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta,PT RajaGrafindo Persada, 2012)

hlm. 39 23

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skiripsi Edisi Revisi, (Jambi : Syari’ah press, 2014),

hlm. 38

25

suatu fenomena. Dengan melakukan observasi penelitian lebih mampu memahami

konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan metode observasi partisipan, dimana peneliti melibatkan diri secara

langsung dalam lingkungan penelitian mengenai Kinerja Pemerintah Jambi

Tentang Pembangunan Sistem Drainase.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan,

sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen.24

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang

terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. informan dalam penelitian ini

di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam proses

pelaksanaan kinerja pemerintah Jambi Tentang pembangunan Drainase peran.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling,

yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan

tertentu, yang mana mengganggap bahwa informan yang diambil tersebut

memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun beberapa yang menjadi sasaran untuk menjadi narasumber bagi

penelitian ini ialah :

1. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Jambi.

24

Ibid

26

2. Kepala Seksi Sungai, Danau dan Rawa Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi.

3. Staf Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Jambi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian sosial untuk menelusuri data etode dokumentasi adalah metode

untuk mendapatkan data-data yang berupa dokumen baik yang berupa gambar,

tulisan dan bentuk-bentuk dokumen lainnya. Metode ini untuk mencari atau

memperoleh data tentang keadaan, kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan

dokumentasi adalah data sekunder yang mendukung data primer.25

Metoede

dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber

non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang

lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai hal yang

berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan salah sumber data yang paling

penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis,

gambar/foto, atau film audio-visual. Data statistik, laporan penelitian sebelumnya

maupun tulisan-tulisan ilmiah.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

25

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skiripsi Edisi Revisi, (Jambi : Syari’ah press, 2014),

hlm. 41

27

bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain26

Kegiatannya meliputi mulai dari penyusunan data, menjelaskan dan

menginterprestasikan data. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola,

tema atau kategori. Penjelasan data berarti memberikan makna kepada analisi,

menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antar berbagai konsep.

Interprestasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti. Selanjutnya

dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Secara garis besar cara

yang digunakan dalam menganalisis data-data penelitian ini adalah :

a. Analisis domain

Analisis ini biasanya dilakukan dengan memperoleh gambaran/pengertian

yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di skiripsi

/pokok permasalahan yang diteliti. Analisis domain dalam penelitian ini

digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan masalah

Bagaimana Kinerja Pemerintah Jambi dlam membangun drainase.

b. Analisis Taksonomi

Analisis ini adalah analisis yang lebih rinci dan mendalam, fokus

penelitian terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya

mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena fokus yang diambil yang menjadi

sasaran semula dalam penelitian. Jadi, Analisis taksonomi ini di gunakan dalam

menganalisis lebih mendalam yang dibatasi oleh analisis domain.

c. Analisis Komponensial

26

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan RNB, (Bandung, Alfabeta, 2013),

Hlm. 137

28

Analisis ini baru digunakan setelah penelitian mempunyai cukup banyak

fakta atau informasi dari hasil wawancara dan observasi yang melacak kontras-

kontras tersebut oleh peneliti dianalisis atau dicarikan dimensi yang

mewadahinya.27

Analisis komponensial ini digunakan setelah adanya analisis domain dan

analisis Taksonomi yang merupakan jawaban paling domain, yakni alternatif

terakhir yang dijadikan sandaran untuk menjawab permasalahan-permasalahan

mengenai Kinerja Pemerintah Jambi Tentang Pembangunan Sistem Drainase

tahun 2014-2018.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skiripsi ini tidak keluar dari pembahasan, maka penulis

membuat sistematiak penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan

skiripsi ini dan menjadi ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang ada

didalam setiap bab nya seperti berikut ini :

Pembahasan yang diawali dengan Bab I merupakan bagian dari

pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjaun pustaka.

Bab II merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang

di dalamnya tentang, pendekatan penelitian, Setting dan subjek penelitian, jenis

dan sumber data, teknik analisis data, dan serta sistematika penulisan.

27

Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar dan Aflikasinya, (Malang; YA3,1990),

Hlm 47

29

Bab III merupakan bab yang membuat gambaran umum lokasi penelitian

dari letak demograis lokasi penelitian hingga ke struktur organisasi di lokasi

penelitian.

Bab IV merupakan bab atau pembahasan yang akan menjawab rumusan

masalah yang ada di dalam penelitian ini, terutama Kinerja Pemerintah Kota


Pembahasan ini diakhiri dengan Bab V Bab penutup yang terdiri dari

kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar Pustaka, Lampiran,

Curiculum vitae,

30

H. Jadwal Penelitian

Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini maka

penulis menyusun jadwal sebagai berikut:

Tabel 2.I

No. Kegiatan

Tahun 2019-2020

Agustu

s

Novem

ber

Desem

ber

Januari

Feb

ruari

Maret

Ap

ril

4 1 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4

1. Pengajuan

Judul

X

2. Pembuatan

Proposal

X x x x

3. Penunjukan

Dosen

Pembimbing

x

4. Keluar Jadwal

Seminar

x

5. Ujian Seminar

Proposal

x x

6. Pengesahan

Judul

X x

7. Surat Izin

Riset

X

8. Pengumpulan

Data

x x X

9. Pengelolaan

dan Analisis

Data

x x X

10. Bimbingan dan

perbaikan

Skripsi

x x

11. Agenda dan

Ujian Skripsi

x

12. Perbaikan dan

Penjilidan

x X

31

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Jambi

Bidang Sumber Daya Air adalah salah satu bidang di Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Jambi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Sumber Daya

Air, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dan bertanggungjawab

kepada kepala dinas melalui sekretaris. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali

Jambi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi.

Bidang mempunyai tugas yang meliputi;

a. Drainase dan irigasi

b. sungai, danau, dan rawa

c. Operasional dan pemeliharaan

d. Serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan

tugasnya.28

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (3) mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a) Penyusunan pembangunan dan pemeliharaan teknis bidang sumber daya air;

b) Penyusunan bahan koordinasi teknis dibidang sumber daya air;

28 Wawancara dengan Ade Sinta Dewi selaku Staff Bidang SDA 2 Maret 2020

32

c) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan,

peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber

daya air;

d) Penanggulangan kerusakan bangunan air akibat erosi dan bencana alam.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Sumber Daya

Air dibantu oleh tiga kasi, beberapa orang ASN dan Non PNS, yaitu :

1. Kepala Seksi Drainase dan Irigasi dengan tugas sebagai berikut:

Menyusun rencana kerja seksi drainase dan irigasi;

Melaksanakan pengawasan dan pengedalian kegiatan pembangunan,

peningkatan dan rehabilitasi drainase dan irigasi;

Membentuk dan memberdayakan P3A/GP3A/IP3A, pengendalian

pemanfatan daerah sempadan saluran, optimalisasi pendayagunaan

saluran irigasi dan pengembangan/rehabilitasi/pembinaan jaringan

irigasi tingkat tani/jaringan tersier;

Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana kegiatan

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase dan irigasi;

Mengatur tata guna air pada jaringan irigasi;

Melaksanakan study kelayakan di bidang sumber daya air;

Membuat laporan bulanan dan tahunan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidangnya.

2. Kepala Seksi Sungai, Danau dan Rawa, dengan tugas sebagai berikut:

menyusun rencana kerja seksi Sungai, Danau dan Rawa;

33

melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan embung,

penghijauan pada daerah aliran sungai, danau;

mengendalikan pencemaran pada sungai, danau/situ;

menetapkan dan mengelola Kawasan lindung, sumber air dan konservasi

lainnya;

melakukan dan mengendalikan kegiatan pengendalian banjir,

pembangunan/rehabilitasi tanggul, pembangunan rehabilitasi pengaman

tebing sungai, pengarah aliran dan pembangunan pengamanan

/pengendali banjir lainnya;

membantu pengawasan dan pengedalian dalam pelaksanaan kegiatan

seksi sungai, danau dan rawa;

memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana kegiatan pembangunan

embung, dan penghijauan pada daerah aliran sungai, danau;

membuat laporan bulanan dan tahunan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

3. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan, dengan tugas sebagai berikut:

Menyusun rencana kerja seksi operasi dan pemeliharaan;

Melaksanakan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan serta menetapkan

ijin penatagunaan sumber daya air;

Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan operasional;

Membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan

pembangunan bangunan air dan drainase;

34

Meneliti kondisi bangunan air dan drainase;

Membuat daftar inventarisasi areal dan data bangunan air, drainase dan

daerah aliran sungai (DAS);

Membantu penanggulangan kerusakan bangunan air dan drainase akibat

erosi dan bencana alam;

membuat laporan bulanan dan tahunan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Didalam melaksanakan tugas-tugasnya bidang sumber daya air Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi mengacu kepada visi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi, yaitu “Terwujudnya

Infrastruktur yang berkualitas”.

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jambi menjabarkannya kedalam misi, yaitu:

1. Terwujudnya kualitas infrastruktur peran yang memadai,

2. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman dan

fasilitas umum,

3. Terwujudnya kesesuaian penataan ruang dan bangunan.

Bidang sumber daya air mendukung tercapainya visi Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Jambi, melaksanakan misi yang pertama, yaitu Terwujudnya

kualitas infrastruktur peran yang memadai.

35

B. Visi, Misi dan Motto Pelayanan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang29

VISI : Terwujudnya Insfrastruktur yang Berkualitas

MISI :

a. Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Peran yang memadai;

b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sarana & Prasarana

Permukiman dan Fasilitas Umum;

c. Terwujudnya Kesesuain Penataan Ruang dan Bangunan.

MOTTO Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Bekerja Keras

Bergerak Cepat

Bertindak Tepat

Berkomitmen dan Bertanggung Jawab.

C. Gambaran umum Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi sebagaimana diatur

dalam peraturan Daerah Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 8 September

Tahun 2008 mempunyai tugas pokok membantu wali dalam melaksanakan

Perumusan perencanaan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan

pengendalian di bidang pekerjaan umum yang meliputi; Pengairan, Bina marga

dan Cipta Karya, menyelenggarakan pengolelolaan Unit pelaksana Teknis Daerah

dan Ketatausahaan serta tugas fugsional. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

29 Wawancara dengan Ade Sinta Dewi selaku Staff Bidang SDA 2 Maret 2020

36

Ruang mempunyai tugas pokok pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan

perumusan perencaanaan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan

pengendalian di bidang bina marga,cipta karya, sumber daya air, angkutan dan

alat berat, bina program dan penataan ruang, menyelenggarakan Pengelolaan Unit

Pelaksana Teknis dan Ketata Usahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

b) Penyelengaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di bidang bina

marga, cipta karya, sumber daya air, angkutan dan alat berat dan bina

program dan penataan ruang;

c) Perencanaan program di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

d) Pembina, pengendalian dan pengawasan di bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang;

e) Pengkoordinasian hubungan kerjasaama dengan instansi pemerintahan

maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

f) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.30

30 Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi 2013-2014, hlm. 12

37

D. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Tabel 3.1

38

E. Letak Geografis Kecamatan Baru

Kantor terletak di tengah Jambi di wilayah Kecamatan Baru. Wilayah Kecamatan

Baru terletak di Barat Jambi, dengan ketinggian rata-rata 15 m dari permukaan air laut.

Batas-batas Kecamatan Baru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Telanaipura.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jelutung dan Jambi Selatan.

4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Alam Barajo.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi (PERDA) nomor 13 Tahun 2014

tanggal 30 Desember 2014, Kecamatan Baru di pecah menjadi dua Kecamatan.

Kecamatan Baru resmi dipecah menjadi Kecamatan Baru dan Kecamatan Alam

Barajo pada Tahun 2016. Dengan masing masing kecamatannya memiliki 5

kelurahan. Tidak terdapat pembentukan kelurahan yang baru. Hanya membagi 10

kelurahan tersebut menjadi masing masing 5 kelurahan ke dalam Kecamatan

Baru dan Kecamatan Alam Barajo.31

Keadaan wilayah Kecamatan baru datar dan sedikit berbukit dengan luas

36,11 Km2 dan terdiri dari 5 Kelurahan:

1. Kelurahan Simpang III Sipin dengan luas 2,91 Km2 (8,06% dari luas

Kecamatan).

2. Kelurahan Suka Karya dengan luas 1,92 Km2 (5,32% dari luas Kecamatan).

3. Kelurahan Kenali Asam Bawah dengan luas 16,51 Km2 (45,72% dari luas

Kecamatan).

31 Badan Pusat Statistik Jambi, Kecamatan Baru dalam Angka 2018.

39

4. Kelurahan Kenali Asam Atas dengan luas 7,43 Km2 (20,58% dari luas

Kecamatan).

5. Kelurahan Paal V dengan luas 7,34 Km2 (20,33% )

Tabel 3.232

Daftar Nama dan Luas Kelurahan di Kecamatan Baru

No Kelurahan Luas (KM2)

1. Simpang III Sipin 2,91

2. Suka Karya 1,92

3. Kenali Asam Bawah 16,51

4. Kenali Asam Atas 7,34

5. Pal Lima 7,34

Total 36,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi, Kecamatan Baru dalam Angka 2018

Tabel diatas menjelaskan Daftar Nama-nama dan Luas Kelurahan di

Kecamatan Baru, (Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi, Kecamatan Baru

dalam Angka 2018.)

32

Ibid.

40

F. Pemerintahan Kecamatan Kota Baru Jambi

Selama kurun waktu tahun 1986 s/d 2015 Kecamatan Baru sudah dipimpin

sebanyak duabelas orang Camat, dimana Camat terlama yang menjabat adalah

Drs. Animan Gani tahun 1986 s/d 1993. Kecamatan Baru terdiri dari 10

Kelurahan dan 360 RT.

Grafik 133

Jumlah RT di Kecamatan Kota Baru Jambi

Dari grafik diatas diketau bahwa jumlah kelurahan yang ada Kecamatan Baru

berjumlah 5 Kelurahan, dan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Paal Lima berjumlah 38,

Kenali Asam Atas 28, Kenali Asam Bawah 49, Suka Karya 18 dan Simpang III Sipin 46,

jika dijumlahkan maka jumlah RT di Kecamatan Baru berjmlah 176 RT.

Pemerintahan dalam suatu kecamatan dipimpin oleh seorang camat, camat bertugas

diantaranya: menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai

33Ibid.

0 10 20 30 40 50 60

Paal Lima

Kenali Asam Atas

Kenali Asam Bawah

Suka Karya

Simpang III Sipin

Jumlah RT

41

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan umum,

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan mengkoordinasikan penerapan

dan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah.

Tabel 3.334

Nama-nama Camat Kecamatan Kota Baru Jambi

No Nama Tahun Awal

Menjabat

Tahun Akhir

Menjabat

1. Drs. Animan Gani 1986 1993

2. Drs. Heri Mujono 1993 1995

3. Heni Zen, SH 1995 1996

4. Drs. Burhan Ali 1996 1999

5. Obliyan, S.Sos 1999 2005

6. Drs. Ridwan, M.Si Januari 2005 April 2005

7. Arif Munandar, SE Mei 2005 Agustus 2005

8. Sunario, S.Sos Agustus 2006 Oktober 2007

9. Duria Sunita, SH 2007 2009

10. Mukhlis A. Muis, S.Sos 2009 Juni 2009

11. Hendi Sauky, S.Sos Juli 2010 Januari 2015

12. Feriadi, S.Sos Januari 2015 Sekarang

34Ibid.

42

Tabel diatas menjelaskan daftar Nama-nama Camat yang memimpin di

Kecamatan Baru dari Semenjak berdirinya Kecamatan Baru hingga sekarang. (Sumber

: Badan Pusat Statistik Jambi, Kecamatan Baru dalam Angka 2018.)

G. Kependudukan Kecamatan Kota Baru

Tabel 3.435

Jumlah Penduduk dirinci Per Kelurahan Kecamatan Kota Baru

Tahun 2017

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi, Kecamatan Baru dalam Angka 2018

35Ibid.

No Kelurahan Laki-Laki Perempuan

1. Simpang III Sipin 11.550 11409

2. Suka Karya 5072 4758

3. Kenali Asam Bawah 10.345 9.940

4. Kenali Asam Atas 3.721 3.656

5. Paal Lima 7.486 7.447

Total 38.174 37.210

43

Dari tabel diatas jika di jumlahkan penduduk keseluruhan yang ada

disetiap kelurahan laki-laki berjumlah 38.174 dan perempuan berjumlah

37.210 maka jumlah penduduk kecamatan baru yaitu 75.384 Jiwa. Jumlah

tersebut merupakan jumlah yang tergolong padat penduduk, berdasarkan

data Badan Pusat Statistik Jambi jumlah penduduk terbanyak yakni di

Kecamatan Baru.

44

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Pemerintah Jambi Tentang Pembangunan Drainase Tahun 2014-

2018

Perumusan dan implementasi kebijakan yang baik, sangat penting untuk

menjamin Kinerja Pemerintah, ketertiban pemerintah dan memandu pemerintah

kearah pembangunan yang lebih baik. Kebijakan adalah dasar yang memberikan

arah bagi program atau mencapai tujuan. Apabila disepakati bahwa cara melihat

keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementer

saja namun juga hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani maka

upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan perlu dilihat secara lebih

detil dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementer dalam

upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Proses panjang tersebut

apabila diringkas akan terlihat seperti gambar berikut :

Kinerja

Implementasi Kebijakan : tujuan

dan sasaran

Keluaran Kebijakan

Outcomes

Dampak Jangka Panjang

Dampak Jangka

Menengah Implementer

Dampak Langsung Kelompok Sasaran

45

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa proses implementasi berangkat

dari adanya suatau kebijakan atau program. Sebagaimana yang telah penulis

jelaskan di awal pembahasan pada dasarnya suatu kebijakan atau program

difromulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk

mecapai tujuan tersebut maka suatu kebijakan membutuhkan masukan-masukan

kebijakan (policy input). Masukan kebijakan yang umum dipakai untuk mencapai

tujuan kebijakan publik adalah berupa anggaran, misalnya : Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai berbagai kebijakan yang dirancang

oleh pemerintah dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk

membiayai berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah, baik

provinsi maupun kabupaten/.36

Pembangunan drainase tertulis pada pasal 39 di dalam Peraturan

Pemerintah Daerah Nomor 9 tahun 2013 yang di dalam pasal tersebut mempunyai

tugas dan program utama adapun program-program utamanya antara lain :37

a. Pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase, adapun lokasinya adalah

Sistem drainase Primer dan Skunder, Dan bentuk kegiatannya Pembangunan

dan rehabilitasi Jaringan drainase.

b. Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase, adapun lokasinya adalah

Sistem jaringan drainase primer, Dan bentuk kegiatannya Studi Zoning

Regulations kawasan sekitar jaringan drainase.

36

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik.

( Yogyakarta, Gava media : 2015, hlm, 71-72 37

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perencanaan Tata Ruang

Wilayah Jambi 2018-2033 Pasal 39

46

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan

prasarana drainase, adapun lokasinya adalah Jambi, Dan bentuk

kegiatannya sosialisasi dan pembentukan komunitas.

d. Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan ,

adapun lokasinya Kecamatan Telanaipura, Kecamatan pasar Jambi,

kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan pelayangan.

Dan bentuk kegiatannya Zoning Regulations.

Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Jambi

dalam membangun drainase adalah indikator: kualitas pembangunan,

responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Indikator ini dipilih karena kelima

indikator ini dirasa dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai bagaimana

kinerja Pemerintah Jambi dalam membangun drainase baik dari sisi internal

maupun eksternal. Sehinga dengan melihat indikator-indikator tersebut dapat

diketahui apakah kinerja Pemerintah Jambi dalam membangun drainase Jambi

sudah berhasil apa belum.

Efektivitas adalah indikator yang dapat menunjukkan sejauh mana

keberhasilan Pemerintah Jambi dalam membangun drainase, karena dengan

efektivitas Kinerja Pemerintah Jambi dapat diukur sejauh mana program-program

yang dibangun setiap tahun ketahun mengalami peningkatan ataukah penurunan.

Sebelum penulis menjelaskan indikator demi indikator kinerja yang

dilakukan Pemerintah Jambi Penulis akan menampilkan apa saja langkah-langkah

yang sudah dilakukan Pemerintah Jambi Bidang Sumber Daya air (SDA) DPUPR

Jambi dalam Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Darinase, maka

penulis menampilkan data Daftar Hasil Rekapitulasi Aset (Bangunan Air dan

Irigasi Tahun 2014-2018) sebagai berikut :

47

Tabel 4.138

Daftar Rekapitulasi Aset Bangunan Air dan Irigasi Tahun 2014

Sumber : Arsip Bidang SDA Jambi (Dinas PUPR Jambi Tahun 2018)

Tabel diatas menjelaskan bahwasanya ditahun 2014 DPUPR Jambi

berhasil membangun jaringan drainase sepanjang 9540 Meter di 6 Kecamatan

yang berada di Jambi yang terdiri dari : Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi

Selatan, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Baru, dan

Kecamatan Pasar Jambi. dibangunnya drainase bertujuan untuk menampung curah

air hujan yang turun dari langit agar bisa langsung meresap ke dalam tanah tidak

menggenang di jalan raya.

Tabel 4.239


No Drainase Tahun 2014 Jumlah Total

keseluruhan

1. Kecamatan Jelutung 1281 M Panjang

38 Arsip Bidang SDA Jambi, Dinas PUPR Jambi Tahun 2018,Wawancara dengan Ade

Sinta Dewi selaku Staff Bidang SDA 2 Maret 2020 39 Arsip Bidang SDA Jambi, Dinas PUPR Jambi Tahun 2018,Wawancara dengan Ade

Sinta Dewi selaku Staff Bidang SDA 2 Maret 2020

No Drainase Tahun 2014 Jumlah Total keseluruhan

1. Kecamatan Jelutung 847 M

9540 Meter

2. Kecamatan Jambi Selatan 3842 M

3. Kecamatan Jambi timur 936 M

4. Kecamatan Telanaipura 1170 M

5. Kecamatan Baru 2702 M

6. Kecamatan pasar Jambi 43 M

48

2. Kecamatan Jambi Selatan 4789 M Peningkatan

12.367 Meter 3. Kecamatan Jambi timur 951 M

4. Kecamatan Telanaipura 700 M Panjang

Rehabilitasi

922 Meter 5. Kecamatan Baru 3616 M

6. Kecamatan Pelayangan 194,95 M


Untuk ditahun 2015 Bidang SDA Jambi berhasil meningkatkan

pembangunan Jaringan Sistem Drainase 12.367 di 6 Kecamatan yang terdiri dari :

Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur,

Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Baru dan Kecamatan Pelayangan. disamping

peningkatan Dinas PUPR Jambi Bidang SDA juga berhasil merehabilitasi

drainase dengan jumlah angka sebsar 922 Meter.

Tabel 4.3



Ditahun 2016 fokus peningkatan Dinas PUPR Jambi Bidang SDA

Pembangunan Drainase hanya di tambah di dua kecamatan saja yakni sepanjang

2972 meter yang terdiri dari: Kecamatan Jelutung dan Kecamatan Pelayangan.

Dikarenakan ditahun 2015 sudah dilakukan peningkatan drainase di 6 kecamatan

dan ditahun 2016 hanya merehabilitasi saja drainase yang sebelum-sebelumnya.

No Drainase Tahun 2016 Jumlah Total Keseluruhan

1. Kecamatan Jelutung 522 M

2972 Meter 2. Kecamatan Pelayangan 2350 M

49

Tabel 4.440

Daftar Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Sungai, Saluran

Drainase/Gorong-gorong Tahun 2017


Pada tahun 2017 Dinas PUPR Jambi Bidang SDA peningkatan

pembangunan Drainase bertambah menjadi 8 Kecamatan. Yang terdiri dari :

Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Pallmerah,

Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan telanaipura, Kecamatan Danau Sipin,

Kecamatan Baru dan Kecamatan Alam Barajo. Dikarenakan adanya pemekaran 2

kecamatan baru yaitu Kecamatan Pallmerah dan Kecamatan Alam Barajo.

40

Arsip Bidang SDA Jambi, Dinas PUPR Jambi Tahun 2018,Wawancara dengan Ade



1. Kecamatan Jelutung 778,5 M

4231,22 Meter


3. Kecamatan Pallmerah 515 M

4. Kecamatan Jambi Timur 163 M

5. Kecamatan Telanaipura 688,5 M

6. Kecamatan Danau Sipin 1,258 M

7. Kecamatan Baru 670,72 M

8. Kecamatan Alam Barajo 483,5 M

50

Tabel 4.541

Daftar Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Sungai, Saluran

Drainase/Gorong-gorong Tahun 2018


Dari data yang penulis dapatkan dari pihak Kantor Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air (SDA) bahwasanzya program

pembangunan drainase dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan dan

peningkatan, dalam artian setiap tahunnya selalu ada pembangunan dan

pemeliharaan drainase baik itu Normalisasi sungai, pembuatan box culver dan

bahkan sampai ke pengerukan dan pelebaran sungai agar supaya ketika turun

musim hujan debit air bisa ditampung oleh sungai dan langsung dialiri ke sungai

batang hari sehingga air hujan yang turun dari langit ketika musim penghujan

langsung meresap ke dalam tanah dan tidak akan ada genangan air dijalan raya

yang bisa mengakibatkan terjadinya banjir di sebagian titik-titik tertentu di Jambi,

sehingga ketika musim penghujan datang Jambi terhindar dari bencana banjir dan

kemacetan jalan diakibatkan menggenangnya air.

41 Arsip Bidang SDA Jambi, Dinas PUPR Jambi Tahun 2018,Wawancara dengan Ade



1. Kecamatan Jelutung 1.1001,4 M

6.445,71 Meter


3. Kecamatan Pallmerah 1.271,75 M

4. Kecamatan Jambi Timur 756,11 M

5. Kecamatan Telanaipura 375,5 M

6. Kecamatan Danau Sipin 139,5 M

7. Kecamatan Baru 1.669,1 M

8. Kecamatan Alam Barajo 1.282 M

51

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Padjeriosnop bahwasanya :

“ Jambi dari tahun 2014-2018 fokus program kerjonyo di pembangunan

dan peningkatan sistem drainase, adek biso lihat di daftar jumlah data

rekapitulasi yang bapak kasih nantik disano terdapat bahwa di tahun 2014-

2015 ada sebanyak 6 kecamatan yang dibangun sistem drainasenyo dan

hanya di tahun 2016 yang terjadi penurunan karena drainase yang

dibangun hanya di 2 kecamatan saja, sedangkan untuk 2017-2018 sendiri

meningkat kembali menjadi 8 kecamatan yang dibangun drainase selain

itu, jugo dibangun box culvert/gorong-gorong di setiap kecamatan yang

ada jembatan penyebrangan orang terdapat sungai dibawahnya.”42

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Sungai,

Danau dan Rawa Dinas Jambi PUPR Jambi dapat penulis simpulkan bahwasanya

di tahun 2014-2015 program-program yang di keluarkan yaitu tentang

pembangunan Sistem drainase, peningkatan Sistem Drainase di 6 kecamatan yang

berada di Setiap kecamatannya terdapat pembangunan dan perluasan Saluran

drainase. Hanya saja di tahun 2016 yang terjadi penurunan pembangunan dan

peningkatan saluran Drainase 2 Kecamatan yaitu kecamatan jelutung dan

kecamatan pelayangan, dan selanjutnya untuk tahun 2017-2018 terjadi kembali

peningkatan yaitu pembangun di lakukan di 8 Kecamatan yang berada di Jambi

seperti yang sudah tertera di dalam daftar tabel rekapitulasi pembangunan jaringan

sistem drainase di tahun 2014 total jumlah keseluruhan pembangunan jaringan

sistem drainase yang berhasil di bangun sebanyak 9540 Meter di 6 kecamatan, di

tahun 2015 total jumlah keseluruhan panjang peningkatan jaringan sistem

drainase yang berhasil di bangun sebanyak 12.367 Meter dan total panjang

rehabilitasi sebanyak 922 Meter di 6 kecamatan, sedangkan di tahun 2016 terjadi

penurunan pembangunan jaringan sistem drainase hanya di bangun sebanyak

42

Wawancara dengan bapak Padjeriosnop, Kepala Seksi Sungai, Danau dan Rawa,

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jambi, 28 Febrauari 2020

52

2972 Meter di 2 kecamatan, dan di tahun 2017 terjadi kembali peningkatan

pembangunan sistem drainase yaitu total jumlah keseluruhan pembangunan

jaringan sistem drainase yang berhasil di bangun sebanyak 4.231, 22 Meter di 8

Kecamatan. Dan di tahun 2018 terjadi kembali peningkatan pembangunan sistem

drainase yaitu total jumlah keseluruhan pembangunan jaringan sistem drainase

yang berhasil di bangun sebanyak 6.445,71 Meter di 8 Kecamatan dan dibangun

juga Box Culvert/Gorong-gorong sebanyak 23 Unit.

Selain data Peningkatan Sistem Jaringan Drainase Bidang SDA (Dinas

PUPR Jambi) dalam pembangunan drainase, Pengembangan dan pemeliharaan

sistem drainase, Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase, Peningkatan

peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase,

Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan,

Pemerintah Jambi melalui Hendrik Fidrian selaku Kasi Drainase dan Irigasi

menjelaskan bahwasanya :

Selain dari data yang bapak kasih ado jugo langkah-langkah yang

dilakukan bidang SDA adalah Normalisasi sungai, berkolaborasi dengan

provinsi didalam pengerukan sungai dimano provinsi membantu

pengerukan sungai selincah, sehingga memudahkan bagi SDA

menghitung debit air yang masuk untuk menghindari terjadinya banjir dan

genangan air di sejumlah titik yang rawan terjadi banjir, selain itu ado jugo

pembangunan jembatan penyebrangan orang yang selama ini menghalangi

air mengalir karena kondisi pembangunan awal jembatan yang hanya

menggunakan gorong-gorong kecil. Jadi kami bongkar kami bangun lagi

dengan yang baru dan gorong-gorong dibawahnyopun diganti dengan

kapasitas yang lebih besar.

Selanjutnyo ado jugo mengadakan sosialisi ke masyarakat tentang

pentingnya menjaga lingkungan sekitar dan tidak membuang sampah

kesaluran drainase dan ke sungai-sungai yang dalam hal ini dilaksanakan

oleh kecamatan masing-masing.43

43

Wawancara dengan Bapak Hendrik fidrian, selaku Kasi Drainase dan Irigasi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jambi, 26 Febrauari 2020

53

Hasil wawancara menunjukkan bahwasanya selain data rekapitulasi

pemeliharan drainase dan irigasi dari tahun 2014-2018 juga ada bantuan dari SDA

Provinsi untuk melaksanakan normalisasi sungai, selain bantuan dari SDA

provinsi juga sudah ada program perbaikan jembatan penyebrangan orang (JPO)

yang menghambat air mengalir dan pergantian gorong-gorong yang awalnya kecil

menjadi besar, selanjutnya untuk Peningkatan peran serta masyarakat dalam

rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase Pemerintah Jambi melibatkan

seluruh camat yang bertugas di setiap kelurahan untuk mengadakan sosialisasi ke

masyarakat melalui talkshow di kantor kelurahan dan dari himbaun berbentuk

poster dilarang membuang sampah di saluran drainase dan ke sungai.

Namun, dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terlihat

ketidakpuasan masyarakat Jambi dengan hasil Kinerja Pemerintah Jambi di

dalam pembangunan drainase, terutama di dalam pemeliharaan sistem jaringan

drainase dikarenakan ketika musim penghujan datang masih terdapat genangan-

genangan air di beberapa titik di Jambi.

Sebagaimana yang sudah penulis singung diawal bahwasanya ada

indikator-indikator kinerja yang harus dilakukan Pemerintah Jambi yang belum

terpenuhi di mata masyarakat Jambi adapun indikator kinerjanya yaitu :

a. Kualitas Pembangunan,

Kualitas pembangunan drainase di Jambi masih kurang dari kata sempurna

dikarenakan hasil pembangunan drainase dibeberapa titik di Jambi banyak yang tidak

bisa menampung curah hujan yang turun ke saluran drainase sehingga mengakibatkan

banyaknya genangan air di beberapa titik di Jambi.

54

Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Jambi di daerah

kelurahan penyengat rendah Kecamatan Telanaipura Jambi, tepatnya berada di

RT 19. Menurut keterangan warga setempat, Aji (21).

“Drainase di kawasan kami mengalami sedimentasi atau pendangkalan dan

hal ini sudah berlangsung sejak lama, jadi kondisi itu sudah terjadi sejak

lama, kalau musim hujan di lingkungan kami ini banjir. Kata Aji”44

Selanjut di Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, penulis

melakukan wawancara dengan salah satu warga yang terkena dampak banjir

akibat banyaknya sampah yang menyumbat saluran drainase. Sugandi (24) warga

RT 4 Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur menyebutkan bahwa tempat

tinggalnya kerap terjadi banjir akibat drainase yang tersumbat. Selain itu, banyak

bangunan drainase yang berdiri di atas drainase”.

Selain itu hal yang sama disampaikan oleh Yudi salah satu warga Jambi

yang menjadi pelanggan tetap rumah makan basuo Jambi :

“Di depan rumah makan basuo ne setiap ado ujan lebat pasti tegenang

airnyo sebawah lutut la jadi mengakibatkan macet di depan rumah makan

ne kalo hari ujan. di karenokan pengendara motor dan mobil jalannyo

pelan kareno takut mesin motor dan mobilnyo mati, dan kejadiannyo

setiap ujan lebat turun pasti banjir sudah lamo macam pemerintah Jambi

dakdo nian perhatiannyo dak, dari yang sayo lihat akibat air tegenang

kareno banyak drainase t yang tersumbat sampah dan ditimbun pasir-

pasir”.45

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya kualitas

pembangunan drainase yang ada di Jambi sudah lumanyan baik, hanya saja

pengawasan dan kesigapan pemerintah didalam pembersihan drainase yang sudah

44 Wawancara dengan Saudara Aji warga Kota Jambi, Kecamatan Telanaipura, 8 Oktober

2019 45 Wawancara dengan Saudara Yudi, pada tanggal 28 januari 2020

55

mengalami sedimentasi/pendangkalan dan drainase-drainase yang banyak

tertimbun pasir dan tersumbat sampah.

b. Responsivitas dan Efektivitas

Responsivitas Pemerintah Jambi terhadap keluhan pembangunan drainase

yang sering dikeluhkan masyarakat Jambi yaitu dengan memanfaatkan teknologi

berbasis aflikasi yang diberi nama SIKESAL (Sistem Infromasi Keluhan

Masyarakat Online Jambi) bagian ini juga bertujuan untuk menampung segala

keluhan masyarakat Jambi terkait dengan seringnya terjadi penyumbatan drainase

dan genangan-genangan air di beberap titik Jambi.

”Dalam kesempatan wawancara dengan Bapak Padjeriosnop

menginfromasikan bahwa untuk keluhan biasanya bisa diadukan ke kantor

Kecamatan terdekat dahulu nanti pihak kecematan akan meninjau

drainase-drainase yang menjadi keluhan masyarakat dan jika pihak

kecamatan tidak sanggup mengatasinya maka pihak kecamatan akan

melaporkan ke Pemerintah khususnya bidang SDA Jambi. Selain itu

Pemerintah juga menyiapkan aduan berbentuk online dikarenakan saat ini

semua sistem sudah serba digital, jadi kita manfaatkan itu. ”

Selanjutnya penulis mewawancarai salah satu warga Jambi mengenai

responsivitas Pemerintah Jambi terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat

tentang pengaduan bebasis online:

“Muklis (30) menyatakan bahwasanya memang ada pengaduan online

seperti yang disampaikan pihak DPUPR Kota Jambi hanya terkadang

aduan tersebut satu mingu kemudian baru ditindaklanjuti sedangkan kami

masyarakat Kota Jambi butuh secepatnya drainase di perbaiki terlebih lagi

di waktu musim hujan takut terjadi banjir”.46

46

Wawancara dengan Bapak Muklis Warga Kota jambi, Kecamatan Jambi Timur,

30 Oktober 2020

56

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya responsivitas Pemerintah Jambi

dalam menanggapi keluhan masyarakat yang datang sudah baik hanya saja terlalu

mengabaikan sehingga tindakannya lamban.

c. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Jambi dalam Pembangunan drainase

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Jambi dalam Pembangunan drainase tahun

2014-2018 merupakan bentuk tanggung jawaban atas terbangunnya drainase drainase di

Jambi. Sebagimana yang diutarakan oleh pihak Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang bapak Padjeriosnop :

“Menginfromasikan bahwa pelaksanaan dari kegiatan pembangunan

drainase ada yang dijalankan oleh SNVT (Satuan Kerja Non-Vertikal) di

tingkat Provinsi. Jika jalan yang ada di Jambi tersebut masuk ke dalam

jalan Nasional, pelaksana kebijakannya atau pembangunan drainase

dilakukan oleh SNVT (Satuan kerja Non-Vertikal). Dan adapun

pembangunan drainase yang menjadi proritas Pemerintah Jambi hanya

jalan-jalan yang termasuk ke dalam wilayah Peta Jambi.47

Akan tetapi berbanding terbalik dengan apa yang di ucapkan Yunus salah

satu warga Jambi yang tinggal di pinggir drainase tepatnya di Pakuan Baru,

Kecamatan Jambi Selatan. Drainase yang berada dikawasan Pakuan Baru, terlihat

nyaris tertutup oleh tumpukan tanah yang ditumbuhi semak belukar.

“Yunus dan warga sekitar mengaku selalu terkena dampak banjir, meski

hujan tidak berlangsung lama. Yunus berharap, pemerintah harus lebih

sering melakukan pembersihan dan pendalaman drainase. Menurutnya,

Pemerintah Jambi hanya sekali setahun melakukan pembersihan, namun

tidak melakukan penggalian terhadap tanah yang sudah menyumbat”.48

Selain itu di jalan DI. Panjaitan, Kebun Handil, Kecamatan Jelutung,

Jambi, tepatnya di depan Pasar Handil, tidak memiliki drainase. Akibatnya,

sejumlah ruko yang berada di pinggir jalan sering tergenang air. Para pemilik ruko

47 Wawancara dengan bapak Padjeriosnop Selaku Kasi Sungai, Danau dan Rawa, Kantor

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota jambi, 28 Februari 2020 48

Wawancara dengan bapak Yunus Salah satu warga Kota Jambi, Kecamatan Jambi

Selatan, 26 Januari 2020

57

mengatakan, setiap kali memasuki musim hujan, ruko-ruko yang berada di bagian

luar pusat bengkel dan onderdil sepeda motor Jambi itu, kerap sekali di genangi

limpahan air dari jalan umum DI. Panjaitan. Seperti yang disampaikan Era (30)

penjual onderdil, sekaligus bengkel sepeda motor dikawasan itu mengatakan,

“kondisi tersebut sudah berlangsung sejak lama dek. Menurut Era, semua

pemilik ruko di kawasan itu merasa terganggu dengan kondisi tersebut,

masuk ke dalam toko airnya, makanya kawan-kawan di sini ngeluh terus

kalau hujan sudah turun, bahkan ada yang sampai tutup”.49

Menurut hemat penulis, bahwasanya akuntabilitas dan tanggung jawab

Pemerintah dalam merawat dan mengelola pembangunan drainase yang ada masih

kurang dan perlu adanya kesadaran dari pemerintah Jambi bahwasanya

kesejahteraan masyarakat Jambi merupakan tanggung jawab mereka.

Pada kesimpulan akhirnya yang sangat dikeluhkan masyarakat Jambi

tentang pembangunan sistem drainase adalah kurangnya pengawasan setelah

membangun drainase sehingga mengakibatkan banyaknya genangan-genangan air

di beberapa titik di Jambi. Sedangkan didalam mengimplementasikan suatu

kebijakan pengawasan sangat-sangat di perhatikan sebagaimanaa Model

implementasi yang diperkenalkan oleh Donald van Meter dengan Carl Van Horn

bahwasanya salah satu yang mempengaruhi Kinerja kebijakan publik yaitu

standar dan sasaran kebijakan, karena sasaran awal dari sebuah kebijakan adalah

untuk mensejahterakan masyarakat banyak. Makanya diperlukan pengawasan dan

evaluasi dari sebuah kebijakan yang sudah diambil dan dipublikasikan ke

masyarakat luas.

49

Wawancara dengan sala satu warga Kota Jambi Ibu Era, Kecamatan Jelutung Kota

Jambi,

58

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Pemerintah Jambi

Tentang Pembangunan Drainase Tahun 2014-2018

a. Faktor Pendukung

1. Sumber daya Finansial

Ketika sumber daya manusianya sudah memadai, dan berkompeten akan

menjadi salah satu faktor pendukung dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal

ini dikarenakan untuk melaksanakan suatu program kebijakan mustahil berjalan

sesuai dengan rencana jika anggaran dana tidak mampu mengakomodir.

Hal yang seragam dikemukan oleh Padjeriosnop, Kasi bagian SDA Dinas

Pekerjaan Umum (PU) Jambi:

Skalanya 50 juta>200 juta itu paket kecil. Jika sudah lebih 200 juta itu

paket besar. Untuk skala kecil perkiraan waktu pengerjaannya 3 minggu,

jika diatas 2 miliyar skala besar perkiraan waktu pengerjaannya bisa

sampai 3-4 bulan.50

Hasil wawancara dengan bapak Padjeriosnop dari segi biaya untuk anggaran

per-proyek tidak ada permasalahan karena sudah dianggarkan melalui APBD

Jambi dan APBN. Jika dilihat dari hal tersebut permasalahan drainase baik yang

dibagian Hulu sampai dengan yang Hilir tidak akan mengalami kesulitan pada

bagian penyediaan atau pada masa pemeliharaannya.

2. Sumber Daya Waktu

50 Wawancara dengan Bapak Padjeriosnop, Kepala Seksi Sungai, Danau dan Rawa,


59

Sumber daya lainnya dalam pelaksanaan implementasi yakni sumber daya

waktu. Sumber daya waktu merupakan salah satu faktor penting penentu

keberhasilan suatu kebijakan, ketika sumberdaya manusia sudah berkualitas dan

anggaran dana dalam kegiatan terpenuhi, akan tetapi waktu yang ditetapkan untuk

pelaksanaan kebijakan terlalu sedikit dari jumlah waktu yang semestinya

diberikan, maka pelaksanaan waktu pengerjaan dalam penyediaan prasarana

drainase tifak bisa di pukul rata akan waktu pengerjaannya. Semua tergantung

pada besar kecil ukuran prasarana yang dibangun.

Seperti yang diungkapkan oleh Padjeriosnop, Kasi bagian SDA Dinas

Pekerjaan Umum (PU) Jambi :

“Tergantung paketnya, minimal penunjukan waktu itu 2 bulan. Penunjukan

langsung itu sistemnyo kito seperti mengundang perusahaan-perusahaan yang

biaso mengerjakan saluran untuk tendernyao, tender langsung pada skala 50

juta>200 juta untuk paket kecil. Kalau waktu pengerjaannyo diperkirokan

cuman 3 minggu, jika diatas 2 miliyar skala besar perkiraan waktu

pengerjaannya bisa sampai 3-4 bulan.”51

Waktu pengerjaan sistem jaringan drainase untuk satu proyek berkisar 4

bulan, jika dihitung program utama dalam perda 5 tahun untuk dapat

meningkatkan kapasitas jaringan drainase mikro dan tempat-tempat yang belum

terlayani. Akan tetapi hingga saat ini yang peneliti lihat banyak saluran drainase

masih dalam keadaan yang tidak baik, akibatnya ketika musim penghujan datang

seperti saat ini jalanan tergenang air cukup tinggi di beberapa titik Jambi.

3. Sumber Daya manusia

51 Wawancara dengan Bapak Hendrik fidrian, selaku Kasi Drainase dan Irigasi Dinas


60

Keberhasilan proses implementasi Kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan

sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses

implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan

yang disayartakan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini bidang SDA Jambi melalui Hendrik fidrian selaku Kasi

Drainase dan Irigasi menerangkan bahwa :

“Selain kucuran dana APBD dan APBN Jambi juga menggunakan jasa

Swasta untuk membantu membangun kontruksi drainase, selain itu juga

berkolaborasi dengan pihak provinsi didalam normalisasi pengerukan

sungai.”52

Untuk Finansial di dalam mengimplementasikan kebijakan dirasa cukup

sudah memenuhi dikarenakan bidang SDA Jambi langsung melibatkan pihak

ketiga yakni swasta dan provinsi demi terselenggaranya program demi program

yang sudah dicanangkan.

b. Faktor penghambat

1. Faktor pembebasan lahan

Pembebasan lahan merupakan faktor utama yang sering timbul di dalam

menjalankan suatu kebijakan karena kurangnya peran pemerinah di dalam

mensosialisasikan suatu program pembangunan sehingga mengakibatkan

masyarakat enggan untuk melepas sebagian lahan mereka untuk kepentingan

umum.

52

Wawancara dengan Bapak Hendrik fidrian, selaku Kasi Drainase dan Irigasi Dinas


61

Seperti yang di sampaikan Padjeriosnop, Kasi bagian SDA Dinas


“Kalau Untuk faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah

Jambi Tentang Tata Ruang Jambi Tahun 2014-2018 Bedasarkan

Peraturan Daerah Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perencanaan Tata

Ruang Wilayah Jambi. Khususnya di Sistem Drainase, permasalahan

didalam pembangunan pasti masalah lahan, lahan warga itu sering menjadi

kendala kami didalam pembangunan terkadang warga ado yang ngasih

lahannyo dan terkadang dak mau ngasih.53

Pembebasan lahan masih menjadi kendala terbesar Pemerintah Jambi

didalam menjalankan kebijakan, masyarakat yang sulit diajak berdiskusi soal

lahan mereka yang akan digunakan untuk membangun drainase karena mereka

berasumsi bahwasanya lahan yang mereka gunakan ganti ruginya tidak sesuai

dengan yang mereka harapkan.

2. Faktor Sampah

Sampah menjadi Faktor utama masalah terjadinya genangan-genangan di

beberapa titik jalan Jambi, kesadaran masyarakat yang kurang di dalam

membuang sampah harus di tempat pembuangan akhir (TPA),

Hal serupa juga di sampaikan Padjeriosnop, Kasi bagian SDA Dinas


”Sampah salah satu penyebab terbesar bagi kito dimano bae nak diJambi, nak

di palembang, nak di jakarta, nak di indonesia pasti penyebabnya masyarakat

buang sampah, karena salah satu penyebab banjir itu ada beberapa hal antara

lain sedimentasi, daerah itu ditumbuhi runput liar jarang dibersihi oleh

masyarakatpenyumbatan sampahlah yang membuat aliran air sehingga

mengakibatkan banjir”54


Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jambi, 28 Febrauari 2020 54

Wawancara dengan Bapak Padjeriosnop, Kepala Seksi Sungai, Danau dan Rawa,


62

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Padjeriosnop partisipasi masyarakat

kurang didalam memelihara Drainase yang sudah dibangun sedemikian rupa,

masyarakat berasumsi bahwasanya yang bertanggung jawab penuh semuanya

adalah pemerintah padalah sebenarnya tidak. Setiap pembangunan apapun

bentuknya yang kembalinya untuk masyarakat maka masayarakat wajib untuk

menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah.

c. Pertumbuhan Jumlah penduduk

Selain sampah, Pertumbuhan Jumlah Penduduk juga menjadi salah satu

faktor penghambat di dalam menjalankan Perda Nomor 09 Tahun 2013 terutama

permasalahan jaringan Sistem Drainase.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Padjeriosnop, Kasi bagian SDA Dinas


“Kami jugo tidak biso mengelakkan bahwa perencanaan penampang drainase

yang dulunya Jambi ini pemukimannya sedikit misalnya perencanaanya

sekian meter, sedangkan sekarang permukiman bertambah sedangkan

penampang tetap segitu. Jadi sekarang kami lagi berusaha menghitung lagi

debit air yang masuk ke saluran drainase yang ada untuk evaluasi dan

pelebaran drainase yang lama.55

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwasanya pertumbuhan jumlah

penduduk di Jambi yang menjadi Faktor penghambat dikarenakan pembangunan

Drainase yang sebelum tumbuh pesatnya penduduk Jambi Kecil, sedangkan

setelah bertambahnya jumlah penduduk ukuran drainasenya masih seperti yang

sebelumnya tidak ada penambahan luas jaringan sistem drainase.



63

64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari urain yang telah penulis uraikan pada bab-bab diatas, maka akhirnya

sampailah penulis kepada kesimpulan yang merupakan inti dari skiripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengembangan dan pemeliharaan sistem

drainase, Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase, Peningkatan peran serta

masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase, dan

Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan di Jambi

Oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Jambi telah berjalan namun belum optimal, hal tersebut dapat dijelaskan

melalui Indikator Kinerja yang dikemukakan Kumorotomo ( dalam Agus

Dwiyanto, menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam

menilai kinerja organisasi pelayanan publik antara lain :

1. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban baik dari Pemerintah Kota jambi

dan masyarakat sama-sama saling bersinergi didalam pemeliharaan drainase

yang ada di Kota Jambi dikarenakan tujuan utama pembangunan drainase

adalah untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Jadi, Faktor kesadaran

masyarakat akan pentingya menjaga kebersihan lingkungan saluran drainase

sangat dibutuhkan. Sifat individualisme masyarakat peran yang menjadikan

masyarakat menjadi acuh terhadap lingkungan dan merasa tanggung jawab itu

semuanya adalah pemerintah saja. Dan sifat masyarakat yang buruk seperti

65

membuang sampah sembarangan juga menjadi salah satu penyebab mengapa

implementasi kebijakan peraturan ini belum optimal.

2. Kualitas pembangunan dan Prasarana drainase di bebrapa titk Kota Jambi

banyak tidak terawat, banyak tanaman liar tumbuh dan juga banyak saluran

drainase yang ditemukan dengan tumpukan sedimen dan juga sampah.

Sehingga hal ini menyebabkan saluran drainase tidak mampu menampung

debit air yang datang. Penanganangan yang cepat yang disebutkan instansi

terkait pada kenyataannya dilapangan tidak ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran

agar Kinerja Pemerintah Kota Jambi didalam membangun drainase semakin

optimal antara lain :

1. Pentingnya Sosialisasi keseluruh wilayah Jambi melalui Kepala

kecamatan masing-masing wilayah yang meliputi :

Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Pallmerah,

Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Telanai Pura, Kecamatan Danau

Sipin, Kecamatan Baru dan Kecamatan Alam Barajo. Tentang pentingnya

membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan saluran drainase,

dan penting adanya saluran drainase. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar.

2. Dilakukan pemeliharaan secara berkala pada saluran drainase yang sudah

ada. Pemeliharaan drainase dilakukan dengan mempertimbangkan curah

hujan yang terjadi di Jambi.

66

3. Pemerintah Jambi dalam hal ini Bidang SDA membuat satu pasukan

khusus yang berfungsi untuk memelihara drainase yang ada supaya

permasalahan drainasae dapat segera diatasi terutama diwaktu turunnya

curah hujan di Jambi.

C. Penutup

Ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seru

sekalian alam, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-

Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas

akhir karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar sarjana starata satu (S.I) pada prodi Ilmu Pemerintahan,

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Beserta keluarga, sahabat, dan kita para pengikut sunnahnya sampai akhir

zaman.

Dalam hal ini penulis juga menyadari bahwa skiripsi ini masih jauh dari

sempurna, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam

penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangatlah mengharap sumbangan saran

dan kritikan yang sifatnya membangun bagi para pembaca guna

menyempurnakan pembahasan skiripsi ini.

Akhir kata dari penulis wassalamu’alaikum Wr.Wb

67

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Ainurrahman. Madinah Modern Pertama dalam Islam . Jakarta: Kreasi

SatuDelapan. 2013

B.N, M. indonesia Masa Depan masalah dan Prospek. Jakarta: Erlangga. 1994

Dardak, A. h. Revitalisasi penataan ruang untuk mewujudkan ruang nusantara

yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dalam pattimura, Luthfi

(editor), penataan ruang untuk kesejahteraan masyarakat; khazanah

pemikiran . Jakarta: LSKPI Press. 2005

Dyah Mutiarin, A. Z. Manajemen Birokrasi Dan kebijakan. Yogyakarta: Pustaka

Belajar. 2014

Dyayadi. Tata menurut islam; konsep pembangunan yang ramah lingkungan,

estetik dan berbasis sosial . Jakarta Timur: Khalifa. 2008

Faisal, S. Penelitian Kualitatif dasar dan Aflikasinya. Malang: YA3. 1990

Gunawan, I. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktis. Jakarta: PT Bumi

Aksara. 2015

Mohamad Mahsun, pengukuran Kinerja Sektor Publik. (Yogyakarta : BPFE 2006),

Muhammad Iqbal Bahua, Kinerja Penyuluh Pertanian, (Yogyakarta; deepublish, 2016)

Nurcholis, H. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT

Grasindo. 2005

Subagiyo, P. t. Ruang Air dan Tata Ruang . Malang: Ub press. 2017

subarsono. Analisis kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan RNB. Bandung: Alfabeta. 2013

Surbaya, S. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Persada. 2012

Syafi'ie, i. K. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,

2012)

Umar, H. Metode Penelitian Untuk Skiripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada. 1996

Una, S. Pedoman Penulisan Skiripsi Edisi Revisi. Jambi: Syari'ah Press. 2014

68

Utomo, H. d. Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap. Jakarta: Bumi Aksara.

2003

Widodo, J. Analisis Kebijakan Publik, . Malang: Bayumedia Publishing. 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia pasal 33 ayat (3) Tentang

Perencanaan Tata Ruang Wilayah.

Undang-undang No 26 Tahun 2007.

Peraturan Daerah Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Jambi Tahun 2013-2033.

C. Jurnal

Ulil amri, Jurnal Pembangunan Berkelanjutan ( kebutuhan ruang terbuka hijau di

Jambi) fakultas pascasarjana, universitas Jambi, Jambi volume 1. No (1)

2018.

D. Wawancara, Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Padjeriosnop, Kepala Seksi Sungai, Danau dan Rawa,

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jambi, 28

Febrauari 2020 Wawancara dengan Ade Sinta Dewi selaku Staff Bidang SDA 2 Maret 2020

E. Lain-lain

Ratih Miranasari Skiripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi Tentang “Kinerja Taruna Siaga Bencana Dalam

Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Legok Jambi, ( Jambi; 2017)

Lourin mahasiswa Institut Teknologi Malang, skiripsi Tentang “ Evaluasi

Perencanaan Drainase kecamatan teluk Ambon, Ambon (Malang; 2019).

69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sumber : Wawancara bersama Bapak Padjeriosnop selaku Kepala

Seksi Bidang Sumber Daya Air (DPUPR Jambi)

70

Sumber : wawancara bersama staff Bidang Sumber Daya Air

Dinas PUPR Jambi ibu

71

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Kinerja Pemerintah Jambi Tentang Pembangunan Drainase

Tahun 2014-2018

2. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Kinerja Pemerintah Jambi

Tentang Pembangunan Drainase Tahun 2014-2018

3. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem drainase?

4. Berapa lama waktu pengerjaan sebuah sistem drainase?

5. Apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Jambi mengingatkan

masyarakat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar?

72

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Mustakim

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 7 Juli 1997

Alamat : Pagar Drum, Rt 10 Kel. Beliung, Kec. Alam

Barajo, Jambi, Prov. Jambi.

No. Telp/HP : 0853-4217-6538

Nama Ayah : Azhar

Nama Ibu : Maisaroh

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : SDN 161 Muara Siau,Kabupaten Merangin, 2010

SMP/MTs, Tahun Lulus : MTS.S Zuhratussaadah Pasar Muara Siau , 2012

SMA/MA, Tahun Lulus : Ponpes An-Nur Tangkit, 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua II Himpunan Mahasiswa Pelajar Muara siau 2020-2021

2. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Tahun 2017-2018

3. Anggota/Relawan Darut Tauhid Peduli Jambi 2018- sekarang

KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TENTANG PEMBANGUNAN DRAINASE …

Documents