Kinerja Ekonomi Indonesia 2017 dan Prediksi - berkas.dpr.go.id · pertumbuhan ekonomi yang secara ... terjaga dan prospek perekonomian ... rokok, dan tembakau. 5 Menjelang akhir tahun,

1

Pentingnya Kompetensi Kepala Desa Sebagai Syarat Keberhasilan Pengelolaan Dana Desap. 03

Kinerja Ekonomi

Indonesia 2017 dan Prediksi

2018p. 9

Buletin APBNPusat Kajian AnggaranBadan Keahlian DPR RIwww.puskajianggaran.dpr.go.id ISSN 2502-8685

Edisi 24 Vol. II. Desember 2017

2

Penanggung JawabDr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,M.Si.

Pemimpin RedaksiRastri Paramita, S.E., M.M.

RedakturJesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M. Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.Marihot Nasution, S.E., M.SiAdhi Prasetyo S. W., S.M.

EditorDwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.Ade Nurul Aida, S.E.

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Kinerja Ekonomi Indonesia 2017 dan Prediksi 2018

p.3PEMULIHAN serta perbaikan perekonomian global memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi yang secara umum diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2018, tingkat inflasi yang terkendali dan sesuai dengan target pemerintah pada tahun 2017 dan 2018, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola nilai mata uang asing (kurs) yang diproyeksikan terkendali. Tercapainya proyeksi tersebut tentunya sangat bergantung pada faktor global dan faktor internal.

Pentingnya Kompetensi Kepala Desa Sebagai Syarat Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

p.9KEPALA DESA memiliki peran yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa. Saat ini Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan Dana Desa dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Salah satu upaya Pemerintah dalam memperbaiki kinerja desa adalah dengan mengadakan tenaga pendamping desa pada setiap desa, akan tetapi ini tidak menyelesaikan masalah yang ada karena kuantitas tenaga pendamping desa yang kurang dan kualitas tenaga pendamping desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Update APBN

[email protected]

p.2Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan ICP Hingga November 2017

Dewan Redaksi

Kritik/Saran

1

Update APBNNilai Tukar Rupiah, Inflasi dan ICP Hingga

November 2017Nilai tukar rupiah bergerak stabil hingga September dan melemah pada Oktober yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pada November, rupiah kembali menguat seiring dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga dan prospek perekonomian yang tetap baik sehingga secara point-to-point (ptp) rupiah menguat sebesar 0,27 persen (mtm) ke level Rp13.520/USD. Sumber: Bank Indonesia

Inflasi 2017 terjaga tetap rendah sekitar 3,5 persen (yoy) dan berada dalam kisa-ran sasaran inflasi 4±1 persen. Terkendalinya inflasi terutama disumbang oleh rendahnya inflasi volatile food ditopang oleh pasokan yang memadai, kebijakan stabilisasi harga pangan oleh pemerintah, dan harga pangan global yang rendah. Pada November 2017, inflasi IHK tercatat sebesar 0,20 persen (mtm) sehingga secara kumulatif (Januari - November) dan tahunan masing-masing mencapai 2,87 persen (ytd) dan 3,30 persen (yoy).

Sumber: Bank Indonesia

Harga rata-rata ICP minyak mentah Indonesia pada November 2017 mencapai USD59,34 per barel, naik sebesar USD5,33 per barel dibandingkan Oktober yang mencapai USD54,02 per barel. Perkembangan harga rata-rata minyak mentah Indonesia ini sejalan dengan harga minyak mentah utama di pasar internasional pada November 2017 dibandingkan Oktober 2017 yang mengalami peningkatan.

Sumber: Kementeian ESDM

2

Kinerja Ekonomi Indonesia 2017 dan Prediksi 2018

oleh Taufiq Hidayatullah*)

*)Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

Kondisi Ekonomi Global Saat Ini Tahun 2017 merupakan tahun pemulihan perekonomian dunia setelah mengalami perlambatan ekonomi pada tahun 2016. International Monetary Fund (IMF) menyebutkan bahwa ekonomi global pada tahun ini diproyeksikan dapat tumbuh hingga 3,6 persen, artinya pertumbuhan ekonomi global tahun ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang sebesar 3,2 persen. Dalam laporan World Economic Forum (WEF) dapat kita ketahui bahwa sumber pertumbuhan ekonomi dunia lebih merata, dimana motor pertumbuhan tidak hanya bersumber dari negara maju, namun juga dari negara berkembang. Di negara maju seperti Amerika Serikat (AS), perbaikan ekonomi di dukung oleh membaiknya kondisi tenaga kerja dan investasi. Sementara, untuk kawasan Eropa dan Jepang juga mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi.Senada dengan pemulihan perekonomian di negara maju, negara berkembang juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun ini. Salah satu penggerak perekonomian negara berkembang adalah Tiongkok. Pada tahun 2017, Tiongkok berhasil menghindari perlambatan ekonomi dengan mengandalkan pertumbuhan pada permintaan domestik,

pengaturan relaksasi investasi asing dan melalui kebijakan struktural. Dengan bauran kebijakan tersebut, ekonomi Tiongkok pada kuartal IV diperkirakan mampu tumbuh sebesar 6,8 persen pada tahun 2017.Pemulihan ekonomi global pada tahun 2017 seyogyanya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian di tahun 2018, hal ini didukung oleh proyeksi IMF yang menaikkan target pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2018 menjadi 3,7 persen (gambar 1). Peningkatan ekonomi global pada tahun 2018 bisa terwujud asalkan ketidakpastian kebijakan internasional dan ketegangan geopolitik yang tinggi antar negara dapat di minimalisir.Walaupun terjadi perbaikan ekonomi global, The Fed memandang hal ini Gambar 1.Perkembangan Pertumbuhan

Ekonomi Global (Persen)

*)PrediksiSumber: IMF, World Economic Outlook October 2017

3

dengan penuh kehati-hatian. The Fed diperkirakan akan melanjutkan normalisasi kebijakan moneter AS melalui kenaikan Fed Fund Rate (FFR) secara bertahap selama tiga kali pada tahun ini. Pengetatan kebijakan moneter juga dilakukan oleh Kanada dan Inggris, sementara European Central Bank (ECB) telah mengurangi stimulus moneter. Kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara maju tersebut merupakan pergerakan antisipatif sehingga tidak menimbulkan gejolak yang besar di pasar keuangan internasional.Secara keseluruhan perekonomian global tahun 2017 cenderung membaik dan mengarah pada peningkatan perekonomian yang moderat di tahun 2018. Walaupun perekonomian dunia diprediksi akan mengalami peningkatan, tulisan ini akan membahas apakah akibat peningkatan tersebut mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar yang lebih baik.Kondisi Perekonomian IndonesiaPertumbuhan Ekonomi MeningkatPerbaikan pertumbuhan ekonomi global yang terjadi pada tahun ini berdampak juga pada peningkatan harga komoditas internasional. Harga komoditas seperti batu bara dan mineral masih menguat sejalan dengan permintaan dari Tiongkok. Dengan perkembangan tersebut, ekspor non migas Indonesia dapat tumbuh hingga 22 persen pada tahun 2017. Artinya, pertumbuhan ekspor dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (gambar 2).

Pada kuartal tiga tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat tipis yaitu sebesar 5,1 persen bila dibandingkan dengan kuartal pertama dan kedua yang masing-masing sebesar 5,0 persen. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh naiknya harga komoditas internasional, menguatnya pertumbuhan global, rebound perdagangan internasional dan kondisi moneter keuangan yang relatif stabil. Terlepas dari faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh kebijakan/strategi pemerintah dalam mempercepat penyaluran belanja pada semester kedua. Dengan kondisi perekonomian yang membaik pada tahun 2017, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sebesar 5,2 persen dan 5,3 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya konsumsi domestik dan menguatnya investasi dan ekspor. Proyeksi pertumbuhan IMF sebesar 5,3 persen pada tahun 2018 cenderung lebih rendah jika dibandingkan target Pemerintah dalam APBN 2018 sebesar 5,4 Persen. Pemerintah berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan

Gambar 2.Perkembangan Harga Komoditas Ekspor Indonesia (Persen)

Sumber : Bank Indonesia

4

didorong oleh pemulihan daya beli masyarakat dan peningkatan investasi langsung. Dalam mencapai target pertumbuhan agar sesuai dengan target tersebut, pemerintah harus mampu menghadapi beberapa tantangan di tahun 2018, seperti melemahnya daya beli pada tahun 2017 yang dapat berdampak pada tahun 2018, penguatan mata uang dollar AS, pergantian Gubernur Bank Sentral AS, kebijakan reformasi perpajakan AS dan risiko geopolitik AS dengan Korea Utara. Dari tantangan-tantangan yang telah penulis paparkan diatas, masih ada satu tantangan yang kiranya harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah, yaitu isu perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2018 akan melambat jika dibandingkan dengan tahun 2017. Artinya, jika perekonomian Tiongkok melambat, maka akan berdampak pada menurunnya intensitas ekspor Indonesia. Menurunnya ekspor inilah yang dapat mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2018. Tingkat Inflasi yang Masih TerkendaliSecara global, tingkat inflasi pada tahun 2017 diproyeksikan akan meningkat, baik di negara maju maupun dinegara berkembang. Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas dunia yang terjadi pada semester kedua tahun 2016 yang berdampak pada tahun 2017.Di negara maju, tingkat inflasi diproyeksikan sebesar 1,7 persen pada tahun 2017 dan akan tetap bertahan

sampai tahun 2018, artinya tingkat inflasi lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 0,8 persen. Sedangkan di negara berkembang, IMF memproyeksikan tingkat inflasi pada tahun 2017 sebesar 4,2 persen dan 4,4 persen pada tahun 2018.Di Indonesia, tingkat inflasi pada tahun 2017 berfluktuatif diawal dan mengalami tren penurunan setelah triwulan kedua. Pada triwulan pertama, BPS mencatat terjadinya deflasi sebesar 0,02 persen, setelah pada Januari dan Februari mengalami inflasi sebesar 0,97 persen dan 0,23 persen. Dengan demikian tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Maret) 2017 sebesar 1,19 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2017 terhadap Maret 2016) sebesar 3,61 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga dari beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan.Selanjutnya pada triwulan dua, inflasi terjadi sebesar 0,69 persen atau sebesar 2,83 persen tahun kalender dan inflasi tahunan sebesar 4,37 persen. Capaian inflasi yang terjadi pada bulan Juni ini disumbang dari kenaikan harga dari seluruh kelompok pengeluaran, terutama kenaikan tarif listrik untuk rumah tangga golongan 900 VA dan kenaikan tarif transportasi.Pada triwulan tiga, inflasi terjadi sebesar 0,13 persen dari bulan sebelumnya, atau sebesar 2,66 persen tahun kalender. Sementara tingkat inflasi tahunan mencapai 3,3 persen. Capaian inflasi ini disumbang sebagian besar dari kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau.

5

Menjelang akhir tahun, pada bulan November BPS mencatat terjadi inflasi sebesar 0,2 persen dari bulan sebelumnya, atau sebesar 2,87 persen tahun kalender. Sementara, inflasi tahunan sebesar 3,3 persen. Kelompok pengeluaran makanan dan kelompok pengeluaran kesehatan menjadi penyumbang utama inflasi.Dari penjelasan tersebut, kita memperoleh informasi bahwa inflasi Januari sampai dengan November tahun 2017 dapat terkendali pada kisaran yang telah ditentukan APBN, yaitu sebesar 4±1 persen. Terkendalinya inflasi ini juga ditopang oleh kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga-harga komoditas strategis, memperlancar distribusi, dan menurunkan biaya logistik diseluruh wilayah Indonesia.Rendahnya tingkat inflasi di Indonesia sampai bulan November tidak berdampak pada proyeksi yang dilakukan oleh World Bank. World Bank memproyeksikan inflasi Indonesia pada akhir tahun ini sebesar 3,8 persen dan 3,5 persen pada tahun 2018 (gambar 3). Inflasi akan dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia, dan pilkada serentak pada tahun 2018.

Senada dengan proyeksi World Bank, dalam APBN 2018 pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 3,5 ±1 persen. Dalam rangka mencapai inflasi agar sesuai dengan target, pemerintah harus mampu menghadapi beberapa tantangan di tahun 2018, seperti memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga untuk komoditas yang diatur pemerintah (kenaikan harga BBM, listrik dan gas) serta memastikan bahwa inflasi pangan tetap terjaga dengan baik terutama pada saat Idul Fitri dan momentum Pilkada. Jika kedua tantangan tersebut dapat dilalui dengan baik, maka target Pemerintah untuk tingkat inflasi sebesar 3,5±1 persen pada tahun 2018 lebih memungkinkan tercapai.Stabilnya Nilai Tukar (Kurs) Nilai tukar merupakan variabel penting dari kondisi perekonomian suatu negara, sehingga memerlukan perhatian agar variabel ini bergerak dalam keadaan stabil sehingga dapat menunjang kegiatan perekonomian lainnya. Indikator yang mempengaruhi nilai tukar salah satunya adalah aliran dana dari neraca pembayaran Indonesia (NPI).NPI pada triwulan ketiga 2017 mencatatkan surplus sebesar USD5,4 miliar, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan surplus pada triwulan kedua yang sebesar USD0,7 miliar. Peningkatan surplus ini didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan dan kenaikan surplus transaksi modal dan finansial. Sejalan dengan surplus NPI, posisi cadangan devisa juga meningkat dari USD123,1 miliar pada akhir triwulan dua menjadi USD129,4 miliar pada triwulan ketiga. Senada dengan NPI, neraca

Gambar 3. Inflasi Indonesia 2014-2017 Terakhir dan Prediksi 2018

*Proyeksi World BankSumber : BPS, Indonesia Economic Quartely Desember 2017

6

perdagangan non migas pada triwulan ketiga 2017 tercatat sebesar USD6,6 miliar, lebih tinggi jika dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya yang sebesar USD6,4 miliar. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan impor non migas.Selanjutnya, transaksi modal dan transaksi finansial pada triwulan ketiga 2017 juga mencatatkan surplus yang meningkat seiring masuknya aliran dana asing ke Indonesia yang didorong oleh optimisme terhadap kinerja ekonomi nasional. Surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan tiga tahun 2017 tercatat sebesar USD10,4 miliar, meningkat signifikan dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya yang sebesar USD5,8 miliar. Peningkatan tersebut ditopang oleh membaiknya kinerja investasi langsung dan investasi lainnya.Membaiknya investasi langsung juga didukung oleh sentimen positif terhadap prospek perekonomian domestik dan iklim investasi yang lebih kondusif. Hal ini tercermin dari kenaikan peringkat kredit Indonesia menjadi Invesment Grade yang diberikan oleh lembaga pemeringkat

Standart and Poor’s pada bulan Mei lalu dan meningkatnya peringkat Indonesia di Ease Of Doing Bussiness (EODB) dari posisi 91 pada 2016 menjadi posisi 72 ditahun 2017.Perkembangan NPI secara keseluruhan tersebut menunjukkan terpeliharanya keseimbangan eksternal perekonomian, sehingga turut menopang keberlanjutan stabilitas makro ekonomi. Peningkatan NPI secara keseluruhan juga dapat dijadikan sebagai indikator penguatan nilai tukar mata uang nasional.Bank Indonesia (BI) memproyeksikan nilai tukar rupiah pada tahun 2017 berada pada kisaran Rp13.420 per USD dan untuk tahun 2018 berada pada kisaran Rp13.550 per USD. Proyeksi nilai tukar pada tahun 2018 yang dilakukan oleh BI ini lebih tinggi 150 poin jika dibandingkan dengan target pemerintah yang sebesar Rp13.400. Dalam mencapai nilai tukar agar sesuai dengan target, pemerintah harus mampu menghadapi tantangan eksternal berupa kenaikan suku bunga The Fed seiring dengan membaiknya perekonomian di AS, suku bunga di Eropa yang kemungkinan meningkat di tahun 2018, dan memastikan bahwa investor asing betah berinvestasi didalam negeri ditahun politik ini.

7

Daftar PustakaBank Indonesia. 2017. Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Realisasi Triwulan IIIBank Indonesia. 2017. Memperkuat Momentum NovemberBPS. 2017. Inflasi BPS. 2017. Pertumbuhan EkonomiIMF. 2017. World Economic Outlook October 2017: Seeking Sustainable Growth Short-Term Recovery, Long-Term ChallengesJulianto. Pramdia. 2017. Indef: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada 2018 Sebesar 5,1 Persen.

SimpulanBerdasarkan pemaparan penulis pada tulisan di atas, pemulihan serta perbaikan perekonomian global memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi yang secara umum diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2018, tingkat inflasi yang terkendali dan sesuai dengan target pemerintah pada tahun 2017 dan 2018, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola nilai mata uang asing (kurs) yang diproyeksikan terkendali.Tercapainya proyeksi tersebut tentunya sangat bergantung pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ketepatan kebijakan Pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional, sehingga perekonomian nasional meningkat serta terjaganya stabilitas ekonomi ditahun pemilu. Faktor eksternal yang perlu di waspadai ialah pergerakan perekonomian Tiongkok, naiknya suku bunga The Fed dan resiko terjadinya geopolitik antara AS dan Korea Utara. Jika faktor internal dan eksternal yang ada dapat dilalui/diantisipasi dengan baik oleh Pemerintah, maka akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Indonesia.

Diakses dari http://ekonomi.kompas.com, diakses pada tanggal 19 Desember 2018LPEM FEB. 2017.Indonesia Economic OutlookOECD. 2017. Chapter 1 General Assesment Of The Macroekonomic SituationPusat Kajian Anggaran. 2017. Peramalan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN Tahun 2018World Bank. 2017. Indonesia Economic Quarterly DecemberWorld Bank. 2017. Indonesia Economic Quarterly October

8

Pentingnya Kompetensi Sebagai Syarat Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

oleh Firly Nur Agustini*)

AbstrakKepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa.

Sebagai decision maker, Kepala Desa harus mampu mengelola Keuangan Desa dengan baik dan benar, khususnya Dana Desa. Saat ini Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan Dana Desa dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja desa adalah dengan mengadakan tenaga pendamping desa pada setiap desa, akan tetapi ini tidak menyelesaikan masalah yang ada, karena kuantitas tenaga pendamping desa yang kurang dan kualitas tenaga pendamping desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, Kepala Desa harus menjadi strategic positioner dan change agent bagi para Aparatur Desa yang lain. Untuk mendapatkan semua itu, alangkah baiknya Kepala Desa memiliki pendidikan terakhir minimal Strata Satu (Sarjana) dengan demikian secara dasar Kepala Desa telah memiliki ilmu untuk mengatur dan mengorganisir organisasi dengan baik dan sudah mampu memilah antara kepentingan dan kebutuhan yang menjadi prioritas untuk masyarakat Desa.

Gambaran Umum Pemerintahan DesaSaat ini, Indonesia sudah memasuki disruption era yang mana pada era ini semua dapat berubah dengan begitu cepat dan signifikan. Terkait hal tersebut, Indonesia harus mampu menciptakan dan mempertahankan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan memiliki strategi untuk menciptakan kinerja yang baik, khususnya di ranah pemerintahan yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu bagian yang memiliki peran paling penting pada Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Desa. Sesuai dengan Program Nawa Cita ke-3 yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah–daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan”, maka diperlukan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, dengan dukungan Aparatur Desa yang berkualitas dan

kompeten dibidangnya, khususnya Kepala Desa.Elemen yang memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia inilah yang akan mengorganisir atas berjalannya semua rencana strategis dan rencana kerja yang akan dilaksanakan. Kepala Desa adalah pemimpin di Pemerintahan Desa yang memiliki peran sebagai decision maker, strategic positioner, dan change agent untuk para Aparatur Desa yang lain. Kepala Desa harus memiliki manajemen pengetahuan yang baik dan pengalaman yang sesuai dengan jabatan yang diemban, seperti sistem pengelolaan keuangan, manajerial organisasi, perilaku organisasi, dan manajemen kinerja yang baik. Tugas dan wewenang Kepala Desa yang secara langsung berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki diantaranya adalah (1) membuat Rencana Pembangunan

*)Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

9

Jangka Menengah Daerah, (2) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (3) menetapkan Tupoksi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, dan (4) menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDes.Azas pengelolaan Keuangan Desa yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Desa yaitu;1. Transparansi, terbuka dan tidak

ada yang ditutupi. 2. Akuntabel, dapat

dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral, dan hukum.

3. Partisipatif, mengutamakan keterlibatan masyarakat.

4. Tertib dan disiplin anggaran, konsisten dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa.

Dalam mengelola Dana Desa terdapat peraturan yang harus dipatuhi dan sanksi yang harus dihindari, yang mana sanksi tersebut akan diberikan kepada Kepala Desa, apabila Dana Desa tidak dialokasikan secara tepat atau tidak terserap sepenuhnya. Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa, bagi Desa yang tidak/terlambat menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa. Disamping itu, Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan Dana Desa tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditentukan, yang tercantum pada pedoman umum, pedoman teknis

kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.Selain harus memiliki kompetensi yang sesuai, Kepala Desa juga harus kreatif dan inovatif dalam memimpin Desa yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satu hal yang mendukung Kepala Desa dalam mengelola kompetensinya adalah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Namun sayangnya, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per Desember 2017 tercatat bahwa, latar belakang pendidikan terakhir Kepala Desa secara umum masih didominasi pada tingkat SLTA yakni sebesar 21.921 (lihat tabel 1).Selain dari latar belakang pendidikan, ada beberapa sebab belum optimalnya pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa, yaitu:1. Seleksi Calon Kepala Desa

yang belum mengedepankan kompetensi. Akibatnya, Kepala Desa menjadi tidak kompeten. Solusi : Perencanaan rekrutmen Calon Kepala Desa terlebih dahulu ditentukan hard competency-nya

2. Tidak adanya Pendidikan dan Pelatihan serta sosialisasi secara merata mengenai aturan dan sanksi penggunaan Dana Desa. Akibatnya, Kepala Desa terlibat dalam masalah hukum atau fraud seperti korupsi. Solusi: dibutuhkan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi untuk Aparatur Desa, sehingga Desa dapat lebih inovatif dan kreatif.

3. Sebagian Dana Desa belum tersalurkan sesuai jadwal, karena masalah administrasi. Akibatnya menghambat program pemerintah untuk percepatan pembangunan

10

Tabel 1. Profil Terakhir Pendidikan Kepala Desa

Sumber : Kementerian Dalam Negeri

11

desa. Solusi : dibutuhkan peraturan yang jelas dan lugas mengenai teknis administrasi yang diperlukan, mekanisme dan waktu penyaluran Dana Desa. (berbagai sumber, diolah)

Sebagai upaya dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Kepala Desa tersebut, Kementerian Keuangan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,54 miliar pada pagu anggaran Kementerian Keuangan di tahun 2018 untuk pembinaan dan pelatihan kepada 500 Kepala Desa. Dengan upaya peningkatan kapasitas ini, diharapkan pengelolaan Dana Desa akan menjadi lebih baik dan efektif. Dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat betul–betul berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana DesaHard competency dalam hal latar belakang pendidikan bukan satu-satunya yang dapat mempengaruhi keberhasilan Kepala Desa dalam memimpin desanya, akan tetapi kreatifitas dan inovatif pun harus dimiliki oleh Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa yang diberikan Pemerintah selama ini. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 jumlah desa semakin bertambah, akan tetapi dengan bertambahnya jumlah desa tersebut tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah desa yang berhasil mengelola Dana Desa yang ada. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, dari 74.954 desa yang ada saat ini, baru 3 desa yang sudah mampu mengelola Dana Desa, yaitu :

1. Desa Ponggok, Kabupaten Klaten (D.I. Yogyakarta)Pendidikan terakhir dari Kepala Desa Ponggok ini adalah Strata Satu (Sarjana), dengan pengetahuan yang dimilikinya baik berupa tacit knowledge maupun explicit knowledge, Kepala Desa Ponggok mampu menciptakan kreativitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Dimana Dana Desa yang diberikan Pemerintah digunakan untuk meningkatkan aset produktif, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini terlaksana atas koordinasi dan komitmen yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.Dengan pengelolaan Dana Desa yang baik, Desa Ponggok saat ini menjadi Desa Wisata yang mampu menarik minat pengunjung wisata atas Umbul Ponggoyang dimilikinya, dan menjadikan salah satu destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Dampak dari hal tersebut menjadikan harga tanah di daerah Desa Ponggok naik drastis semula Rp10.000 per meter menjadi Rp4-5 juta per meter. Selain dari itu, Desa Ponggok juga memiliki program agar setiap rumah atau kepala keluarga memiliki satu orang anak sekolah hingga jenjang mahasiswa, dimana setiap bulannya anak tersebut diberikan anggaran Rp300.000 per bulan. Sejak program tersebut dijalankan, hingga saat ini sudah ada 43 orang sarjana di Desa Ponggok.Penggunaan Dana Desa di Desa Ponggok sebagian besar dikelola untuk BUMDes. Dengan penggunaan dan pengelolaan yang baik, menjadikan Desa tersebut sebagai Desa dengan

12

penggunaan BUMDes terbaik. Saat ini, masyarakat terbantu dengan adanya pengelolaan BUMDes yang ikut menaikkan perekonomian dari Dana Desa tersebut. Jumlah masyarakat yang ikut BUMDes awalnya hanya 3 orang saat ini sudah 82 orang dengan gaji Rp1,2 juta-Rp1,3 juta (di atas Upah Minimum Regional) dan sudah termasuk BPJS. Di tahun 2016, Desa Ponggok pun memiliki keuntungan Rp10,3 miliar yang mana 30 persen dari keuntungan tersebut diberikan untuk Desa, dan Kementerian Desa sudah melakukan MoU dengan Bulog untuk membentuk holding. 2. Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo Jawa TimurPendidikan terakhir dari Kepala Desa Ngadas ini adalah SLTA, dengan pengetahuan yang dimilikinya Kepala Desa Ngadas berhasil mempertahankan nilai gotong-royong yang sudah menjadi kebiasaan warga setempat sebagai semangat untuk menyelesaikan masalah di desa. Dimana hal ini merupakan inisiatif dari Kepala Desa. Seperti dalam hal menyelesaikan pemenuhan air dengan bergotong-royong mencari sumber air dan pipanisasi sepanjang 15 kilometer. Pola gotong-royong inilah yang dilakukan warga Desa Ngadas dalam menggunakan Dana Desa untuk insentif, dimana hasilnya bukan saja menyelesaikan problematika sosial desa saja, akan

tetapi ikatan sosial antar warga desa pun menjadi semakin kuat.3. Desa Jetak, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo Jawa TimurPendidikan terakhir dari Kepala Desa Jetak adalah SLTP, dengan pengetahuan yang dimilikinya Kepala Desa Jetak bersama warga melakukan gotong-royong untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa. Mempertahankan kebiasaan gotong-royong ini dijadikan warga sebagai pijakan untuk memanfaatkan Dana Desa secara maksimal. Desa ini pun mampu membuka peluang kerja sebesar-besarnya bagi warga Desa berbasis kebersamaan sekaligus menjalankan pola swakelola dengan mengutamakan kemampuan Desa. Dari keberhasilan 3 Desa di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa Kepala Desa yang mengemban pendidikan hingga Strata Satu (Sarjana) mampu menciptakan hal baru yaitu dengan mengembangkan potensi yang ada pada Desa tersebut, dan kreatif serta inovatif dalam melakukan hal yang terkait dengan pembangunan Desa. Selain itu, nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh warga dalam menyelesaikan masalah di desa perlu dipertahankan sehingga pengelolaan dana desa dapat diimplementasikan dengan baik.

13

RekomendasiKompetensi Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa, khususnya dalam mengelola keuangan Dana Desa. Guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh Kepala Desa, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya: Pertama, peningkatan kapasitas Aparatur Desa menjadi tugas Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua, Pemerintahan Desa dapat menyelenggarakan program peningkatan kapasitas Aparatur Desa yang dananya diambil dari Dana Desa untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ketiga, Kepala Desa dituntut untuk kreatif dan inovatif serta menekankan prinsip–prinsip demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Keempat, Calon Kepala Desa minimal mengemban pendidikan terakhir Strata Satu (Sarjana), agar memiliki dasar dalam mengatur organisasi, untuk bagian keuangan minimal memiliki pengalaman dalam penyusunan laporan.Untuk itu, dalam meningkatkan kompetensi Kepala Desa agar memiliki kinerja sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan antara lain; Pertama, perencanaan rekrutmen Calon Kepala Desa terlebih dahulu ditentukan hard competency nya. Kedua, dibutuhkan Pendidikan dan Pelatihan serta sosialisasi untuk Aparatur Desa, sehingga Desa dapat lebih inovatif dan kreatif. Ketiga, dibutuhkan peraturan yang jelas dan lugas mengenai teknis administrasi yang diperlukan serta mekanisme dan waktu penyaluran Dana Desa.

Daftar PustakaDeny, Septian. 2017. Ponggok Jadi Contoh Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. Diakses dari http://bisnis.liputan6.com/read/3068600/ponggok-jadi-contoh-keberhasilan-pengelolaan-dana-desa, tanggal akses 8 Desember 2017Republik Indonesia. 2014. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaRepublik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja NegaraSari, Lukman. 2017. Desa Ngadas dan Jetak Bakal JAdi PErcontohan PEnggunaan Dana DEsa. Diakses dari http://news.metrotvnews.com/daerah/yKXVDwEb-desa-ngadas-jetak-bakal-jadi-percontohan-penggunaan-dana-desa, tanggal akses 8 Desember 2017

14

Buletin APBNPusat Kajian AnggaranBadan Keahlian DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.idTelp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

e-mail [email protected]

“Siap Memberikan

Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”