KFR TW I 2020 - DJPb · 2020. 10. 19. · 0,10 0,75 4,05 PPh PPN PPnBM PBB PajakLainnya KotaGorontalo, 39,34 Kabupaten KabupatenG orntal 12,39 KabupatenBone Bolango 4,5 Kabupaten

Kementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal Perbendaharaan

KANWIL DITJENPERBENDAHARAAN

PROVINSI GORONTALO

KAJIAN FISKALREGIONAL

Triwulan I2020

Penyusun:Penanggung Jawab: Fahma Sari FatmaKetua Tim: Atik Dwi UtamiAnggota: Bonny Adam | Bondan | Stefanes Pesak | Reghina Ardhalova | Rino Dwiyanto

Daftar IsiBAB I

BAB II

BAB IV

BAB V

BAB III

1.1.

2.1.

4.1.

4.2.

4.3.

3.1.

1.2.

2.2.

3.2.

1.3.

2.3.

3.3.

PERKEMBANGAN DAN ANALISISEKONOMI REGIONAL

PERKEMBANGAN DAN ANALISISPELAKSANAAN APBN

PERKEMBANGAN DAN ANALISISEKONOMI REGIONAL

BERITA FISKAL TERPILIH

PERKEMBANGAN DAN ANALISISPELAKSANAAN APBD

Produk Domestik Bruto

Pendapatan Negara

Pendapatan Konsolidasian

Early-Warning Turunnya Konsumsi Rumah Tanggadi tengah Pandemi Covid-19

Belanja Konsolidasian

UMKM Provinsi Gorontalo di tengah Covid-19

Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB

Pendapatan Daerah

Inflasi

Belanja Negara

Belanja Daerah

Indikator Kesejahteraan

Prognosis Realisasi APBN

Prognosis Realisasi APBD

1

4

16

22

10

1

5

17

23

18

25

19

11

1

6

14

2

7

15

1Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2020Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

1.1 Produk Domestik Regional BrutoMerebaknya wabah pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19) belum berdampak signifikanterhadap perekonomian Gorontalo. Hal inidisebabkan karena virus ini baru terkonfirmasimenjangkiti daerah Gorontalo pada awal April 2020,sehingga secara otomatis pertumbuhan ekonomi

Gorontalo pada triwulan I 2020 belum terpengaruhi. Hal initerlihat masih bertumbuhnya perekonomian pada level 4,06persen dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya.

Grafik 1.1 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Gorontalo

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo (diolah)

Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha.Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usahayang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 15,92persen, diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi mencapai13,63 persen, serta Jasa Pendidikan mencapai 9,97persen.

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atasdasar harga berlaku Triwulan I 2020 tidak menunjukkanperubahan yang berarti, ketiga lapangan usaha utamamasih mendominasi, yakni: Kategori Pertanian, Kehutanandan Perikanan (38,52 persen); Kategori PerdaganganBesar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (13,20persen); serta Kategori Konstruksi (10,20 persen).

Grafik 1.2 Sumber Pertumbuhan PDRB Gorontalo

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo (diolah)

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomiGorontalo Triwulan I tahun 2020, Kategori PerdaganganBesar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor memilikisumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,16 persen; diikutiKategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,57

persen; serta Kategori Jasa Keuangan dan Asuransisebesar 0,53 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan I-2020 dibandingkan triwulansebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar minus0,73 persen. Hal ini disebabkan oleh Kategori JasaPerusahaan menurun sebesar minus 6,97 persen danKategori Pertambangan dan Penggalian juga mengalamipenurunan sebesar minus 5,11 persen. Selain itu, KategoriAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan JaminanSosial Wajib menurun sebesar minus 4,07 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 (y-on-y) terjadi pada hampirsemua komponen kecuali Komponen PengeluaranKonsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani RumahTangga dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa.Pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen PengeluaranKonsumsi Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 6,10persen; diikuti Komponen Pengeluaran KonsumsiPemerintah (PK-P) sebesar 5,59 persen dan KomponenPembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 2,83 persen.

Struktur PDRB Gorontalo menurut Pengeluaran atas dasarharga berlaku triwulan I-2020 tidak menunjukkanperubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masihdidominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebihdari separuh PDRB Gorontalo (62,15 persen). Komponenlain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secaraberturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal TetapBruto (PMTB) (27,12 persen); Ekspor Barang dan Jasa(25,30 persen); serta Komponen PK-P (14,84 persen).Sedangkan kontribusi Komponen Perubahan Inventori danKomponen PK-LNPRT relatif kecil, masing-masing sebesar4,81 persen dan 0,72 persen. Di sisi lain, Komponen ImporBarang dan Jasa (sebagai faktor pengurang di dalamstruktur PDRB) berkontribusi sekitar 34,94 persen.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)masih merupakan komponen dengan sumber pertumbuhantertinggi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalotriwulan I-2020 (y-on-y) yakni sebesar 3,69 persen; diikutioleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar0,83 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomiGorontalo dari komponen lainnya sebesar minus 0,46persen.

Oleh karena itu, Pemerintah Gorontalo wajib berhati-hatipada masa mewabahnya Covid-19 yang diprediksi akanbertahan sampai dengan awal Oktober 2020.Perekonomian Gorontalo yang disokong pengeluarankonsumsi rumah tangga pasti akan sangat terpukul denganadanya wabah tersebut. Pemerintah Gorontalo harussegera mengambil tindakan dan kebĳakan preventif gunameminimalisir dampak ekonomi yang akan ditimbulkan.

1.2. InflasiPada bulan April 2020 harga berbagai komoditas di KotaGorontalo secara umum menunjukkan adanya penurunanharga. Hal ini ditandai dengan penurunan Indeks HargaKonsumen (IHK) dari 103,81 pada Maret 2020 menjadi103,73 pada April 2020 atau terjadi deflasi sebesar -0,08persen. Laju inflasi tahun kalender 2020 sebesar 0,14

BAB IPERKEMBANGAN DANANALISIS EKONOMIREGIONAL

Pada Bab ini di sajikan matriks perbandingan ketentuan dalamPerda/Pergub/Perwali/Perbub sebagai dasar hukum pelaksanaanpengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020

Pantai Ratu - BoalemoSebuah pantai wisata yang dibuka oleh Pemerintah Daerah Boalemo atas inisiatif warga setempatsehingga menjadi sumber perekonomian baru bagi masyarakat Kabupaten Boalemo

Pengadaan Listrikdan Gas

15,92

Jasa Keuangan

I 2019 IV 2019 I 2020

Laju PDRB

Perdagangan

Pertanian

Jasa Keuangan

Lainnya

Jasa Pendidikan

PertumbuhanDistribusi

0,05

13,63

4,27

9,97

4,62

15,92

1,3 1,83,12

0,38 0,53

2,05

3,83

0,57

1,82

0,95

1,16

6,75

6,47

4,06

3Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 20202 Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2020Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi GorontaloKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

persen dan inflasi “year on year” (April 2020 terhadap April2019) sebesar 2,07 persen.

Grafik 1.3 Inflasi Provinsi Gorontalo Triwulan I 2020

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (data diolah)

Dari 339 jenis barang dan jasa yang dipantau harganyauntuk Kota Gorontalo di Bulan April 2020, 33 jenis barangdan jasa menunjukkan adanya penurunan harga, 34 jenisbarang dan jasa mengalami kenaikan harga, dan 272 tidakmengalami perubahan harga.

Deflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya penurunanindeks di tiga kelompok pengeluaran, empat kelompokpengeluaran mengalami kenaikan indeks dan empatkelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks.Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeksyaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangansebesar -1,72 persen, kelompok transportasi sebesar -0,26persen, dan kelompok makanan, minuman, dan tembakausebesar -0,08 persen. Sedangkan kelompok yangmengalami kenaikan indeks adalah kelompok perawatanpribadi dan jasa lainnya sebesar 0,80 persen, kelompokpenyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,31persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakarrumah tangga sebesar 0,07 persen, dan kelompokperlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin sebesar0,01 persen. Kemudian kelompok yang tidak mengalamiperubahan indeks adalah kelompok rekreasi, olahraga, danbudaya, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompokpendidikan, dan kelompok kesehatan.

1.3. Indikator KesejahteraanGrafik 1.4 Tingkat Kemiskinan Provinsi GorontaloTahun 2015 - 2019


Sampai dengan Maret 2019 jumlah penduduk miskin diProvinsi Gorontalo telah mengalami penurunan menjadisebanyak 186,03 ribu jiwa (15,52 persen) dari sebelumnya198,51 ribu jiwa (16,81 persen) pada bulan Maret 2018.Penurunan penduduk miskin terjadi baik di pedesaan

maupun perkotaan seiring semakin gencarnyapelaksanaan program pengentasan kemiskinan baik olehPemerintah Daerah maupun Pemerintah pusat melaluibantuan sosial pemerintah. Perdesaan masih menjadipusat konsentrasi penduduk miskin di Provinsi Gorontalosebesar 88,37 persen. Hal tersebut akibat ketergantunganpenduduk pada sektor pertanian serta kurangnya wawasandan keahlian penduduk terhadap mata pencaharian lainselain pertanian.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan diProvinsi Gorontalo pada Maret 2020, Nilai Tambah Petani(NTP) mengalami kenaikkan sebesar 0,37 persendibandingkan NTP Februari 2020, yaitu dari 98,71 menjadi99,04. Kenaikkan NTP pada Maret 2020 disebabkan olehnaiknya indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggidibandingkan dengan kenaikan pada indeks harga barangdan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupununtuk keperluan produksi pertanian.

Kenaikkan NTP Maret 2020 dipengaruhi oleh naiknya NTPdi tiga subsektor pertanian, yaitu NTP Subsektor TanamanPangan sebesar 0,22 persen, subsektor Peternakansebesar 0,48 persen, dan Subsektor Perkebunan Rakyatsebesar 1,70 persen. Sementara subsektor TanamanHortikultura mengalami penurunan sebesar -1,37 persen.

Selain akan adanya panen raya padi pada triwulan II 2020,penyaluran Dana Desa oleh Pemerintah Pusat ke Desa-desa untuk pembangunan infrastruktur serta integrasipenggunaan dana desa dengan sektor-sektor yangbersentuhan dengan pekerjaan masyarakat desa, terutamasektor pertanian diharapkan akan mampu mengurangitingkat kemiskinan di perdesaan.

Grafik 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2019sebesar 3,47 persen naik menjadi 3,59 persen padaFebruari 2020. Pendorong kenaikan ini adalah terjadinyapeningkatan TPT di wilayah perdesaan (0,62 poin) menjadi3,79 persen. Di sisi lain, TPT di wilayah perkotaan tercatatlebih rendah dibandingkan kondisi tahun lalu, yaitu turun0,56 poin menjadi 3,32 persen. Namun penurunannya lebihkecil dari peningkatan TPT yang terjadi di wilayahperdesaan sehingga secara keseluruhan terjadipeningkatan jumlah pengangguran. Dilihat dari tingkatPendidikan, jumlah pengangguran berpendidikanmenengah (atas/kejuruan) masih mendominasi di antaratingkat pendidikan lain, secara persentase sebesar 40,69persen dari total pengangguran. TPT pada kedua jenjang ini

Penduduk Miskin (ribu jiwa) Tingkat Kemiskinan (%)

cukup tinggi di mana TPT SMK lebih tinggi dari SMA.

Selain itu, jika dibandingkan dengan keadaan setahun yanglalu maka terjadi peningkatan pada TPT SMA danPerguruan Tinggi. Adapun TPT SMK dan TPT perguruantinggi masih menempati peringkat tertinggi. Kemampuan/keterampilan yang diperoleh dari kedua jenjang pendidikantersebut diduga masih belum sesuai atau belum bisaditerapkan langsung dengan kondisi/permintaan pasarkerja. Kebutuhan akan link and match antara duniapendidikan dan dunia kerja/usaha menjadi relevan danmasih menjadi pekerjaan rumah yang harus dicarikansolusinya.

Di sisi lain, TPT yang berpendidikan rendah juga memilikiTPT yang rendah. Mereka yang berpendidikan rendahcenderung mau menerima pekerjaan apa saja tanpa pilah-pilih selama bisa menyambung hidup. Sedangkan merekayang berpendidikan lebih tinggi, selain memiliki pilihan lebihbanyak, mereka juga tidak “terdesak” untuk segeramendapatkan pekerjaan.

Januari

<= SD SMA SMA SMK PerguruanTinggi

2016 2017 2018 2019

Februari

Inflasi mtm Inflasi Yoy

Februari 2019Agustus 2019Februari 2020

Maret April

2,47

206,84

203,19205,37

198,51

186,03

0,03

3,05

0,35

2,67

0,22

2,07

0,14

18,32

17,7217,65

16,81

15,52

2,021,84

4,72

9,99

4,89

1,09

3,95

6,59

13,52

6,44

1,82,66

6,14

6,66

6,18


Realisasi pendapatan negara hingga Triwulan I tahun2020 mencapai 43,02 persen dari estimasipenerimaan tahun 2020. Realisasi PNBP mengalamipeningkatan sebesar 27,34 persen dibandingperiode yang sama di tahun sebelumnya, sedangkanpenerimaan pajak mengalami penurunan realisasisebesar 10,17 persen pada periode yang sama tahun

2019. Di sisi realisasi belanja negara mencapai 25,22persen dari pagu tahun 2020. Realisasi belanja negarameliputi belanja Pemerintah Pusat (15.88 persen) danTransfer ke Daerah dan Dana Desa (28,21 persen).

Tabel 2.1. Pagu dan Realisasi APBN Provinsi Gorontalos.d.Triwulan I 2020 (dalam miliar)

Sumber: OMSPAN, Simtrad4

2.1. Pendapatan Negara2.1.1 Penerimaan PerpajakanRealisasi perpajakan paling tinggi pada bulan maret 2020dengan nilai Rp50,63 miliar, sementara pada bulan Januarisebesar Rp40,34 miliar dan Februari sebesar Rp40,05miliar. Hingga triwulan I 2020 penerimaan perpajakan diprovinsi Gorontalo pada didominasi oleh penerimaan PajakPenghasilan dengan porsi 53 persen dari total penerimaanperjakan di Provinsi Gorontalo, yang kemudiaan diikutiPajak Pertambahan Nilai dengan porsi 43 persen dan diikutipenerimaan pajak lainnya, pajak bumi dan bangunan, sertaPajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Grafik 2.1. Realisasi Perpajakan Triwulan I 2020 (dalammiliar)

Sumber: OMSPAN, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo

a.Pajak Penghasilan (PPh)Sampai dengan triwulan I tahun 2020 realisasi pendapatanPPh paling tinggi berasal dari Kota Gorontalo sebesarRp39,34 miliar atau meningkat 8,33 persen daripendapatan PPh pada periode yang sama tahun 2019.Sementara realisasi terkecil berasal dari KabupatenBoalemo sebesar Rp2,4 miliar atau 4 persen dari totalpendapatan PPh lingkup Provinsi Gorontalo. Meskipunterdapat peningkatan realisasi PPh pada masing-masingKabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo, kondisi inimenunjukkan persebaran lapangan pekerjaan dankemampuan ekonomi penduduk yang cukup timpang antardaerah di Gorontalo.

Grafik 2.2. Realisasi PPh Triwulan I 2020(dalam miliar)


b.Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Realisasi pendapatan PPN sampai dengantriwulan I tahun 2020 paling tinggi berasal dariKota Gorontalo sebesar Rp23,27 miliar atau 42persen dari total pendapatan PPN lingkupProvinsi Gorontalo. Sementara realisasi terkecilberasal dari Kabupaten Boalemo sebesarRp1,32 miliar atau 2 persen dari totalpendapatan PPN lingkup

Provinsi Gorontalo. Secara umum realisasiPPN tiap-tiap kabupaten kota mengalami penurunandibanding periode yang sama tahun anggaran sebelumnya,selain itu kondisi ini menggambarkan persebaran lapanganpekerjaan dan kemampuan ekonomis penduduk yangcukup timpang antar daerah di Gorontalo.

Grafik 2.3. Realisasi PPN Triwulan I 2020 (dalam miliar)


c.Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)Realisasi pendapatan PPnBM sampai dengan triwulan Itahun 2020 paling tinggi berasal dari Kabupaten Gorontalosebesar Rp20,87 juta atau 44 persen dari total pendapatanPPnBM lingkup Provinsi Gorontalo. Sementara realisasi

BAB IIPERKEMBANGAN DANANALISISPELAKSANAAN APBN

Pada Bab ini di sajikan realisasi pelaksanaan APBN di ProvinsiGorontalo.


URAIAN2019 2020

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %A. PENDAPATAN DAN HIBAH 1,079.93 184.41 17.08 385.03 165.65 43.02

I. Penerimaan Dalam Negeri 1,079.93 184.41 17.08 385.03 165.65 67.79

1. Penerimaan Perpajakan 940.39 105.26 11.19 140.67 134.04 95.29

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 139.54 79.15 56.72 244.36 31.60 12.94

II. Hibah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. BELANJA NEGARA 10,545.33 2,259.14 21.42 9,046.38 2,281.66 25.22

I. Belanja Pemerintah Pusat 3,792.97 506.64 13.36 3,969.81 630.27 15.88

1. Belanja Pegawai 1,206.54 240.69 19.95 1,378.73 262.45 19.04

2. Belanja Barang 1,638.13 224.31 13.69 1,445.97 177.09 12.25

3. Belanja Modal 935.40 38.78 4.15 1,136.53 188.03 16.54

7. Bantuan Sosial 12.90 2.86 22.17 8.57 2.69 31.41

II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 6,752.36 1,752.50 25.95 5,076.57 1,651.39 32.53

1. Transfer ke Daerah 6,115.75 1,643.24 26.87 4,439.66 1,495.88 33.69

a. Dana Perimbangan 5,950.39 1,560.56 26.23 4,289.94 1,495.88 34.87

1) Dana Alokasi Umum 4,173.34 1,382.27 33.12 3,775.09 1,396.78 37.06

2) Dana Bagi Hasil 101.53 13.27 13.07 78.71 10.13 17.84

3) Dana Alokasi Khusus 1,675.52 165.02 9.85 436.14 88.97 45.95

b. Dana Transfer Lainnya 165.36 82.68 50.00 149.72 0.00 0.00

2. Dana Desa 636.61 109.26 17.16 636.91 155.51 24.42

C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN 9,465.40 2,074.73 21.92 8,661.35 2,116.01 24.43

69,7955,74

0,100,75

4,05

PPh

PPN

PPnBM

PBBPajak Lainnya

Kota Gorontalo ,39,34

KabupatenKabupatenGorontalo

12,39

Kabupaten BoneBolango

4,5

KabupatenGorontalo Utara

6,5

KabupatenBoalemo2,4

KabupatenPohuwato4,45

KotaGorontalo,23,274,311,11

3

KabupatenGorontalo,

10,73

KabupatenBone Bolango,

14,92

KabupatenGorontaloUtara,1,43

KabupatenBoalemo,1,32

KabupatenPohuwato,

4,03


terkecil berasal dari Kabupaten Gorontalo Utara sebesarRp1 juta atau 1 persen dari total pendapatan PPnBMlingkup Provinsi Gorontalo. Kondisi ini sedikit berbedadengan periode yang sama tahun anggaran 2019 dimanaKota Gorontalo sebelumnya memiliki pendapatan PPnBMtertinggi. Selain itu kondisi ini menggambarkan konsumsiterhadap barang mewah di Provinsi Gorontalo terpusat diKabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

Grafik 2.4. Realisasi PPnBM Triwulan I 2020 (dalammiliar)


d.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Realisasi pendapatan PBB sampai dengan triwulan I tahun2020 hanya berasal dari 2 kabupaten saja, yaitu KabupatenPohuwato sebesar Rp 752,42 juta atau 99 persen dari totalpendapatan PBB lingkup Provinsi Gorontalo dan KotaGorontalo sebesar Rp7,15 juta atau 1 persen dari totalpendapatan PBB lingkup Provinsi Gorontalo. PendapatanPBB tersebut bersumber dari sektor P3 (Perhutanan,Perkebunan dan Pertambangan).

Grafik 2.5. Realisasi PBB Triwulan I 2020


e.Pajak LainnyaRealisasi pendapatan pajak lainnya sampai dengantriwulan I tahun 2020 paling tinggi berasal dari KotaGorontalo sebesar Rp4,04 miliar atau 99,95 persen daritotal pendapatan pajak lainnya lingkup Provinsi Gorontalo.Sementara itu terdapat daerah yang realisasi pajak lainnyatidak ada sama sekali pada triwulan I 2020 yaitu KabupatenBoalemo.

Grafik 2.6. Realisasi Pajak Lainnya Triwulan I 2020


f.CukaiRealisasi penerimaan Cukai sampai dengan triwulan Itahun 2020 sebesar Rp11,2 juta berasal dari pendapatandenda administrasi pabean pada Kabupaten Gorontalokhususnya pada bulan Maret 2020. Kedepannya,diharapkan potensi ekspor di Provinsi Gorontalo dapatmemberikan devisa yang besar demi kemajuan ProvinsiGorontalo setelah optimalisasi ekspor membuahkan hasilyang signifikan pada tahun sebelumnya.

2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)triwulan I tahun 2020 sebesar Rp31,6 miliar. Jumlahtersebut terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp28,48 miliar,dan pendapatan BLU sebesar Rp3,12 miliar. KotaGorontalo menyumbang pendapatan PNBP lainnya palingtinggi sebesar Rp28,27 miliar. Sementara sumber PNBPlainnya terbesar bersumber dari pendapatan biayapendidikan sebesar Rp10,19 miliar (36,06 persen),Penerimaan Kembali Belanja Barang TahunAnggaran YangLalu sebesar Rp3,82 miliar (13,53 persen), dan diikutiPenerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran YangLalu sebesar Rp2,17 miliar (7,69 persen). Pendapatan BLUterbesar bersumber dari jasa pelayanan pendidikan (36,06persen).

2.2. Belanja Negara2.2.1. Belanja Pemerintah PusatBelanja Barang di Provinsi Gorontalo memiliki porsi pagutertinggi yaitu Rp1.446,08 miliar atau 36,43 persen darialokasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Gorontalo.Sementara pagu terkecil dimiliki Belanja Bantuan Sosialsebesar Rp8,57 miliar atau porsi sebesar 0,22 persen.Meskipun belanja bantuan sosial memiliki porsi terkecil,namun hingga akhir triwulan I tahun 2020 memilikipersentase realisasi tertinggi yaitu 31,39 persen dari pagutahun 2020.

Grafik 2.7. Realisasi Belanja per Jenis BelanjaTriwulanI 2020 (dalam miliar)

Sumber: OMSPAN

2.2.2.Transfer ke Daerah dan Dana DesaSampai dengan triwulan I tahun 2020 realisasi DanaAlokasi Umum memiliki realisasi tertinggi hingga 37,00persen dari pagu tahun 2020. Adapun realisasi DanaInsentif Daerah masih nihil yang disebabkan masih terdapatpenghitungan porsi dan alokasi ulang terhadap alokasitahun 2020 berkenaan dengan persebaran Pandemi Covid-19.

2.2.3.Pengelolaan BLUBadan Layanan Umum di Gorontalo ada 2 (dua), yaituUniversitas Negeri Gorontalo yang dikategorikan sebagaiBLU sektor Pendidikan sejak tahun 2009. Sementara ituBLU Bandar Udara Djalaluddin ditetapkan sebagai satkerBLU sejak tahun 2017. Pagu BLU Universitas NegeriGorontalo mengalami penurunan sebesar 8,44 persendimana penurunan dapat dilihat pada pagu tahun 2019sebesar Rp90,00 miliar menjadi Rp83,34 miliar dan padatahun 2020 tidak memiliki pagu yang bersumber dariRupiah Murni Pendamping seperti tahun 2019. Dari sisirealisasi hingga triwulan I 2020 BLU Universitas NegeriGorontalo mencatatkan realisasi sebesar Rp25,54 miliaratau 11,71 persen dari pagu tahun 2020, dimanapresentase realisasi ini lebih kecil dibanding periode yangsama tahun 2019.

Tabel 2.2. Pagu dan Realisasi Belanja BLU UniversitasNegeri Gorontalo Triwulan I 2020 (dalam Juta)

Sumber: OMSPAN

Pagu BLU Bandar Udara Djalaluddin mengalamipeningkatan sebesar 6,72 persen dimana peningkatan initerjadi pada pagu dengan sumber dana penerimaan BLU,sementara dari sumber dana Rupiah Murni mengalamipenurunan. Dari sisi realisasi hingga triwulan I 2020 BLUBandar Udara Djalaluddin mencatatkan realisasi sebesarRp5,35 miliar atau 7,44 persen dari pagu tahun 2020.

Tabel 2.3. Pagu dan Realisasi Belanja BLU BandarUdara Djalaluddin Triwulan I 2020 (dalam Juta)

Sumber: OMSPAN

2.2.4.Manajemen Investasi PusatManajemen Investasi Pusat di lingkup Provinsi Gorontalopada tahun 2020 berupa Kredit Program dalam wujudprogram Kredit Usaha Rakyat dan UMi. Penyaluranterbesar berada di Kabupaten Gorontalo sebesar 32,74persen dengan debitur sebanyak 3.373 debitur. Skemapembiayaan yang menjadi primadona bagi masyarakatyaitu Skema Mikro dengan penyaluran sebanyak 88,64persen dengan 8.954 debitur. Sektor yang paling besarmenggunakan program ini adalah sektor pertanian,perburuan dan kehutanan dengan jumlah 3.607 debitur danRp77,38 miliar tersalurkan. Selain itu sektor perdaganganbesar dan eceran memiliki jumlah debitur terbanyak ke duadengan jumlah 2.934 debitur dan Rp73,20 miliar

tersalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor yangmembutuhkan pembiayaan di dominasi sektor pertaniandan perdagangan.

2.3.Prognosis Realisasi APBNPrognosis Realisasi APBN di Gorontalo diukurmenggunakan metode pemulusan Eksponensial Holt-Winter terhadap realisasi belanja dan pendapatan selamaempat tahun, dari tahun 2016 hingga 2019.

Grafik 2.8 Hasil Winters’ Method Plot untuk realisasipenerimaan dan belanja APBN

Sumber : Hasil pemulusan Eksponensial Holt-Winter pendapatan dan belanjaAPBN Tahun 2020

Berdasarkan hasil pemulusan Eksponensial Holt-Winterdalam grafik 2.8, didapatkan prognosis realisasipenerimaan dan realisasi APBN sampai dengan triwulan IVtahun 2020 yang tersaji dalam tabel 2.9

Tabel 2.9 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup ProvinsiGorontalo s.d. Triwulan IV Tahun 2020 (miliar rupiah)

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo (diolah)

Prognosis penerimaan negara sampai dengan akhir tahundiprediksi sebesar Rp1049.64 miliar. Sedangkan prognosis

Kota Gorontalo,20,874,480

KabupatenGorontalo,45,761,599

KabupatenBone Bolango,

8,211,550

Kabupaten GorontaloUtara, 1,005,999

Kabupaten Boalemo,3,820,573

Kabupaten Pohuwato,24,606,069

KotaGorontalo,7,159,147

KabupatenPohuwato,752,428,320

Kota Gorontalo,4,047,386,561

KabupatenGorontalo, 571

Kabupaten BoneBolango,1,650,928

KabupatenGorontalo Utara,

818

KabupatenBoalemo, -

KabupatenPohuwato, 150

1378.731446.08

1136.53

8.57

262.45177.09 188.03

2.69

Belanja Pegawai Belanja Barang BelanjaModal Belanja Bantuan Sosial

PaguRealisasi

Sumber DanaUniversitas Negeri Gorontalo

2019 2020Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

RM 125,404.26 46,147.60 36.80 134,756.23 25,542.45 18.95

RMP 22,800.00 414.90 1.82 0.00 0.00 0.00

BLU 90,000.00 20,806.10 23.12 83,341.82 1.68 0.00

Total 238,204.26 67,368.60 28.28 218,098.06 25,544.13 11.71

SumberDana

Bandar Udara Djalaluddin

2019 2020

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

RM 51,279.46 6,150.12 11.99 35,859.90 4,211.89 11.75

BLU 16,194.20 3,364.37 20.78 36,146.20 1,144.80 3.17

Total 67,473.66 9,514.49 14.10 72,006.10 5,356.70 7.44

Uraian Perkiraan Realisasis.d. Triwulan II 2020

Perkiraan Realisasis.d. Triwulan III 2020

Perkiraan Realisasis.d. Triwulan IV 2020

PendapatanNegara 491,67 775,94 1.049,64

Belanja Negara 5.081,4 7.657,4 10.298,2


belanja negara sampai dengan akhir tahun diprediksiterealisasi sebesar Rp10298.2 miliar, dimana proyeksi inisedikit lebih rendah dibandingkan realisasi belanja padatahun 2019. Namun hasil prognosis ini tidak mutlakmencerminkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah diTahun 2020 karena saat ini Indonesia sedang dilandapandemic COVID-19, dimana banyak kebĳakan dan aturanbaru yang berpengaruh pada pelaksanaan anggaran.Selain itu, prognosis ini dihitung menggunakan data selamaempat tahun, dimana keadaan sosial ekonomi pada saat ituberada pada kondisi normal, sehingga hasil prognosis inidapat meleset lebih jauh dari selang kepercayaan yangtelah ditetapkan.


Tabel 3.1 Profil APBD Tingkat Provinsi diGorontalo Triwulan I Tahun 2019-2020

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian ProvinsiGorontalo (LKPDK), diolah

Agregat APBD Provinsi Gorontalo disusun berdasarkanAPBD tujuh Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo, yaituPemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah KotaGorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, PemerintahKabupaten Boalemo, Pemerintah Kabupaten Pohuwato,Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dan PemerintahKabupaten Gorontalo Utara.

Secara agregat, target pendapatan APBD PemerintahDaerah di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan.Kenaikan tersebut terjadi di hamper seluruh komponenpendapatan daerah. Seiring dengan kenaikan targetpendapatan daerah, total pagu belanja APBD seluruhPemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo juga mengalamikenaikan, namun peningkatan pagu belanja tersebutdikarenakan terdapat kenaikan yang cukup signifikan padapagu belanja operasi khususnya jenis belanja pegawai.

3.1.Pendapatan Daerah

Pada triwulan I tahun 2020, realisasi pendapatan seluruhPemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo masih didominasioleh pendapatan transfer yang mencapai 90,74 persen daritotal pendapatan daerah. Namun angka tersebut masihlebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang samapada tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,40 persen daritotal pendapatan daerah. Sementara itu kontribusi PADterhadap total pendapatan daerah di Provinsi Gorontalohanya sebesar 8,61 persen, namun angka tersebut lebihbaik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7,37persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkatketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

terhadap dana transfer pemerintah pusat dalampembiayaan pembangunan di Provinsi Gorontalo masih

sangat tinggi.

Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan DaerahLingkup Provinsi Gorontalo Triwulan ITahun 2020

Sumber : LKPDK Provinsi Gorontalo, diolah

3.1.1.Pendapatan Asli Daerah (PAD)Jika dilihat dari agregat target PAD dalam APBDPemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2020,Pajak Daerah memiliki kontribusi paling tinggi terhadapPAD yaitu sebesar Rp575,30 miliar 50,13 persen dari totalPAD. Selain itu target PAD yang bersumber dari Lain-lainPAD yang Sah berkontribibusi cukup besar terhadap PADyaitu sebesar Rp450,01 miliar atau 39,21 persen dari totalPAD.

Jika dibandingkan dengan dana transfer, rasio agregattarget PAD Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo terhadaptotal target pendapatan pada tahun 2020 hanya sebesar14,31 persen sementara rasio agregat dana transfersebesar 77,07 persen. Nilai rasio tersebut menunjukkantingginya tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerahdi Provinsi Gorontalo terhadap transfer dari pemerintahpusat.

Pada semester triwulan I 2020, anggaran PemerintahDaerah di Provinsi Gorontalo mengalami surplus, denganrata-rata rasio surplus terhadap Dana Transfer sebesar6,60 persen. Surplus anggaran Pemerintah Daerahmengindikasikan terjadinya dana mengendap di rekeningPemerintah Daerah khususnya dana transfer pemerintahpusat. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana padaawal tahun oleh pemerintah pusat masih belum sesuaidengan kebutuhan anggaran riil Pemerintah Daerah. Haltersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, sehinggadapat di lakukan atas metode penyaluran dana transfer kedaerah, dikarenakan masih tingginya dana transfer yangbelum digunakan sampai dengan akhir periode triwulan I.

BAB IIIPERKEMBANGAN DANANALISISPELAKSANAAN APBD

Pada Bab ini di sajikan realisasi pelaksanaan APBD di ProvinsiGorontalo.


Uraian2019 2020

Pagu Realisasi Pagu RealisasiPENDAPATAN 7,849.32 1,915.18 8.021,46 1.502,56

Pendapatan Asli Daerah(PAD) 1,013.70 141.12 1.147,66 133,26

Pendapatan Transfer 6,692.01 1,769.57 6.345,41 1.369,30Lain-Lain Pendapatan Yang

Sah 143.61 4.5 528,40 0,003BELANJA 7.246,51 908,30 7.483,01 1.010,16

Belanja Operasi 5,685.29 857.25 5.918,08 950,60Belanja Pegawai 2,775.32 484.38 2.953,72 569,78

Belanja Barang dan Jasa 2,464.19 312.67 2.452,13 309,81Belanja Bunga 0.49 0 0,00 0,00Belanja Subsidi 0.17 0 0,00 0,00Belanja Hibah 349.29 52.12 404,45 69,84

Belanja Bantuan Sosial 95.83 8.08 107,78 1,17Belanja Modal 1,549.98 50.66 1.551,13 52,79

Belanja Tak Terduga 11.24 0.39 13,80 6,77TRANSFER 971.64 139.36 856,07 84,61

JUMLAH BELANJA DANTRANSFER 8,218.15 1,047.66 8.339,07 1.094,77

SURPLUS/DEFISIT -368.83 867.52 -317,61 407,79

9%

91%

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER


3.1.2.Penerimaan Pajak DaerahPenerimaan pajak daerah lingkup Provinsi Gorontalo perKabupaten/Kota, sebagai berikut:

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah LingkupProvinsi Gorontalo Triwulan I Tahun 2020


Secara agregat, realisasi Penerimaan Pajak Daerah hinggatriwulan I tahun 2020 menjadi komponen PAD denganrealisasi tertinggi yaitu sebesar Rp103,73 miliar, angkatersebut mengalami penurunan jika dibandingkan denganpeiode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapaiRp105,93 miliar. Realisasi penerimaan pajak daerahlingkup Provinsi Gorontalo sebagian besar bersumber daripajak daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu sebesar77,61 persen. Pajak Daerah Pemerintah Provinsi tersebutbersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik namakendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraanbermotor, dan pajak air permukaan. Sedangkan padaAPBD Kabupaten/Kota, dari komponen penyusun pajakdaerah yang dominan yaitu Pajak Penerangan Jalan, PajakMineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tidak optimalnyapertumbuhan sektor pariwisata di Provinsi Gorontalomenyebabkan pendapatan pajak daerah berupa pajak hoteldan restoran relatif kecil.

3.1.3.Penerimaan Retribusi DaerahPenerimaan retribusi daerah lingkup Provinsi Gorontalo perKabupaten/Kota, sebagai berikut:

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Retribusi DaerahLingkup Provinsi Gorontalo Triwulan I Tahun 2020


Secara agregat, realisasi Penerimaan Retribusi Daerahhingga triwulan I 2020 menjadi komponen dengankontribusi terkecil pada PAD Pemerintah Daerah di ProvinsiGorontalo, yaitu hanya mencapai Rp6,01 miliar atau 4,51persen dari total realisasi PAD. Kabupaten Bone Bolangomenjadi daerah dengan realiasi Penerimaan ReribusiDaerah terbesar yaitu sebesar Rp1,67 miliar. RealisasiPenerimaan Retribusi Daerah tersebut sebagian besar diperoleh dari hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan RumahSakit Umum (RSUD Toto Kabila). Sementara padaPemerintah Daerah lainnya, realisasi penerimaan retribusidaerah diantaranya bersumber dari retribusi pemakaiankekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan,dan retribusi perizinan.

3.1.4.Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah YangDipisahkanPenerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkanlingkup Provinsi Gorontalo per Kabupaten/Kota, sebagaiberikut:

Grafik 3.4 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerahyang Dipisahkan Lingkup Provinsi Gorontalo Triwulan ITahun 2020


Secara agregat, Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yangDipisahkan hingga triwulan I 2020 memiliki kontribusisebesar 9,35 persen terhadap PAD Pemerintah Daerah diProvinsi Gorontalo dengan realisasi mencapai Rp12,46miliar. Kabupaten Boalemo menjadi daerah dengan realiasiPenerimaan terbesar yaitu sebesar Rp5,62 miliar. RealisasiPenerimaan tersebut sebagian besar di peroleh dari BagianLaba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan MilikDaerah/BUMD (PT. Bank Sulutgo). Penerimaan BagianLaba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan MilikDaerah/BUMD juga menjadi sumber penerimaan HasilKekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PemerintahDaerah lainnya.

3.1.5.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang SahSecara agregat, realisasi penerimaan lain-lain pendapatanasli daerah yang sah, belum memberikan kontribusi yangbesar terhadap keseluruhan PAD Pemerintah di ProvinsiGorontalo. Hingga triwulan I 2020, realisasi lain-lain PADyang sah di Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp11,07miliar, hanya 2,46 persen dari total target penerimaan tahun2020. Belum maksimalnya realisasi penerimaan ini

disebabkan belum adanya penerimaan Jasa LayananBLUD Rumah Sakit di Provinsi Gorontalo. Selain itu, jikadilihat dari komponen sumber penerimaannya, PendapatanBunga masih menjadi sumber penerimaan dengan targetyang tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa PemerintahDaerah memiliki uang yang mengendap pada rekeningpemerintah daerah dengan jumlah yang sangat signifikan.

3.1.6.Pendapatan TransferGrafik 3.5 Komposisi Realisasi Pendapatan TransferPemerintah Pusat Triwulan I Tahun 2020


Secara agregat, pendapatan transfer Pemerintah Derah diProvinsi Gorontalo pada tahun 2020 sebesar Rp1.369,30miliar atau 21,58 persen dari target pendapatan. mengalamipenurunan jika dibandingkan dengan realisasi periode yangsama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,769.57miliar atau 26,44 persen. Penurunan realisasi tersebutselain dipengaruhi oleh adanya penurunan pagu DanaTransfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat, jugadipengaruhi oleh adanya perubahan-perubahan regulasipenyaluran Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerahpada tahun 2020, serta dipengaruhi oleh pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) yang terjadi di Indonesiapada pertengahan triwulan I 2020.

Realisasi pendapatan transfer hingga triwulan I 2020didominasi oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)sebesar 1.311,32 miliar atau 30,79 persen dari targetpenerimaan DAU. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK)yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik hanyaterealisasi sebesar Rp49,71 miliar atau 3,63 persen daritarget penerimaan, akibat adanya perubahan regulasipenyaluran.

Dilihat dari target transfer pemerintah pusat, rasio transferterhadap total pendapatan daerah seluruh Pemda diProvinsi Gorontalo adalah sebesar 71,12 persen denganrasio realisasi peneriman transfer pemerintah pusatterhadap keseluruhan pendapatan APBD pada triwulan I2020 sebesar 88,45 persen. Hal ini menunjukkan masihtingginya ketergantungan daerah baik Provinsi maupunKabupaten/Kota terhadap dana transfer pemerintah pusat,hal ini dapat mengakibatkan pemerintah pusat mengalamifinancial distress karena kesulitan menanggung bebankeuangan daerah.

Masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah

terhadap dana transfer pemerintah pusat, sangatberpengaruh terhadap rendahnya kapasitas fiskal daerah diProvinsi Gorontalo. Oleh karena itu, Pemerintah Daerahperlu melakukan inovasi dalam upaya mengoptimalkanpotensi pendapatan asli daerah di Provinsi Gorontalo.

3.1.7. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahHingga triwulan I 2020, realisasi lain-lain pendapatandaerah yang sah di Provinsi Gorontalo sebesar Rp0,003miliar, mengalami penurunan dibandingkan dengan reaisasipenerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnyaRp4,50 miliar. Realisasi tersebut bersumber dari sumberpendapatan hibah pada Provinsi Gorontalo. Penurunanrealisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yangSah dikarenakan pada beberapa Pemerintah Daerah DanaDesa dan Dana Insentif Daerah dialokasikan padakomponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Padahalsebagai bagian dari Dana Transfer ke Daerah dariPemerintah Pusat, penyaluran atau realisasi kedua sumberpendapatan tersebut juga dipengaruhi oleh adanyaperubahan regulasi penyaluran Dana Transfer PemerintahPusat ke daerah pada tahun 2020, serta dipengaruhi olehpandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yangterjadi di Indonesia pada pertengahan triwulan I 2020.

Lima Strategi Bupa� Gorontalo TingkatkanPendapatan Daerah

LIMBOTO – Penerimaan Pajak dan RetribusiKabupaten Gorontalo tahun 2019 terus mengalamikenaikan. Kenaikan penerimaa pajak itu terjadipada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Meski mengalami kenaikan namun BupatiGorontalo,Nelson Pomalingo mengatakan masihada beberapa bidang lain yang belum maksimaldan ada yang justru mengalami penurunanpendapatan. “Ada beberapa yang belum maksimaldan ada juga turun. Dan inilah yang kita Evaluasi,”kata Nelson usai evaluasi penerimaan pajakdaerah dan retribusi daerah tahun 2019 di GedungKasmat Lahay, Selasa (14/01/2020).Untuk memperbaiki pendapatan daerah makaNelson memberikan 5 solusi yang akan dilakukanuntuk meningkatkan pendapatan daerah.“Maka saya sudah sampaikan 5 solusi, yangpertama data harus akurat, yang kedua sistempelayanan yang cepat,” katanya. Menurut Nelsonsistem pelayan yang cepat akan mudah dĳangkauoleh masyarakat. Baik menggunakan sistemkonvensional atau menggunakan sistem digitaluntuk mendekatkan wajib pajak.“Kemudian yang ketiga yang diperlukan adalahSumber Daya Manusia (SDM), pembenahanSDM,” ujar Nelson. Pembenahan SDM, kataNelson penting dilakukan untuk melakukanpenggalian dana dan mengembangkan potensibaru yang dapat dikembangkan.


Yang keempat dikatakan Nelson adalah membuatlembaga baru yang fokus dalam melakukanpenggalian dan pencarian dana. “ada dinas yangmencari uang yang menggali dana untukpembangunan daerah,” jelasnya.Langkah yang terakhir dikatakan Nelson adalahdengan pengawasan yang dilakukan secaraberjenjang,baik secara internal dan jugamelibatkan aparat.

3.2.Belanja DaerahSecara agregat realisasi belanja APBD Provinsi Gorontalohingga triwulan I 2020, adalah sebesar Rp1.094,77 miliaratau sebesar 13,13 persen dari total alokasi anggaranbelanja. Angka tersebut mengalami peningkatan 0,6 poinjika dibandingkan dengan periode yang sama tahunsebelumnya yang mencapai 12,53 persen. Peningkatantersebut sejalan dengan adanya peningkatan alokasibelanja pada tahun 2020.

3.2.1.Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal,dan Belanja Bantuan SosialGrafik 3.6 Realisasi Jenis Belanja Lingkup ProvinsiGorontalo Triwulan I tahun 2020


Agregat realisasi belanja APBD Provinsi Gorontalo hinggatriwulan I 2020, apabila dirinci, masih di dominasi oleh jenisbelanja pegawai dengan rasio belanja sebesar 52,05persen terhadap total realisasi belanja APBD. Sementarajenis belanja barang, rasio realisasi anggaran belanjanyasebesar 28,30 persen. Sedangkan, komponen belanjamodal rasio realisasi belanjanya hanya mencapai 4,82persen terhadap total realisasi belanja APBD.

Masih tingginya rasio Belanja Pegawai harus menjadiperhatian bagi Pemerintah Daerah. DAU yang menjadisumber utama pendapatan daerah sebagian besardigunakan untuk membiayai kegiatan operasionalPemerintah Daerah seperti pembayaran Gaji dan

Tunjangan Pegawai, honorarium PNS dan tenaga honorer,dan biaya perjalanan dinas.

Hal ini tentu tidak memberikan efek langsung kepadamasyarakat. Untuk itu, pos-pos belanja tersebut sebaiknyadapat ditekan, sehingga anggaran yang ada dapatdigunakan untuk pembangunan, dan program yangmemberikan efek langsung kepada masyarakat,diantaranya dengan program distribusi pegawai ataurasionalisasi pegawai dan tidak melakukan perekrutanpegawai baru. Sementara untuk belanja perjalanan dinashendaknya dapat dilakukan dengan lebih efektif sehinggabiaya perjalanan dinas tidak lebih besar dari belanja yangdapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2.Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi UrusanGrafik 3.7 Realisasi Pagu dan Realisasi BelanjaBerdasarkan Urusan Lingkup Provinsi GorontaloTriwulan I 2020


Secara agregat, terdapat lima urusan belanja daerahdengan rasio belanja tertinggi di Provinsi Gorontalo,diantaranya urusan keuangan (23,27 persen), urusanadministrasi pemerintahan (17,55 persen), urusanKesehatan (12,06 persen), urusan Pendidikan (20,48persen), urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (3,24persen). Dari kelima urusan tersebut tiga urusandiantaranya terkait dengan pemenuhan mandatoryspending Pemerintah Daerah yaitu Pendidikan, kesehatan,dan infrastruktur daerah. Sementara itu, sektor pertaniandan sektor kelautan dan perikanan yang menjadikontributor utama pertumbuhan ekonomi di ProvinsiGorontalo, hingga triwulan I 2020 rasio belanjanya sebesar3,18 persen dan 1,17 persen dari total realisasi belanjaAPBD. Dua sektor tersebut menjadi urusan dengan rasiobelanja tertinggi pada klasifikasi fungsi ekonomi belanjaAPBD Provinsi Gorontalo. Sementara itu, urusan pariwisatamasih belum mendapat perhatian khusus dari PemerintahDaerah, hal tersebut terlihat dari rendahnya rasio realisasiurusan pariwisata, hanya sebesar pariwisata 0,61 persendari total realisasi belanja daerah. Hal tersebut tidak sejalandengan salah satu prioritas sasaran pembangunan daerahterkait pengembangan potensi wisata untuk meningkatkanjumlah wisatawan di Provinsi Gorontalo. Namun begitu,realisasi belanja daerah secara nasional pada awal tahun2020, dipengaruhi oleh pandemi Corona Virus Disease2019 (COVID-19) yang terjadi di Indonesia padapertengahan triwulan I 2020.

3.3. Prognosis Realisasi APBD SampaiDengan Akhir Tahun 2020Hingga akhir tahun 2020, diperkirakan realisasi pendapatandan belanja APBD Pemerintah Daerah di ProvinsiGorontalo akan sesuai dengan alokasi yang telahditetapkan. Akan tetapi, diperkirakan alokasi APBDPemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo akan mengalamiperubahan seiring dengan eskalasi kebĳakan penangananpandemi COVID-19 oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebutdiantaranya terkait dengan refocusing anggaranPemerintah Daerah dan penghematan belanja Negara daridana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang akandigunakan untuk kegiatan pencegahan dan penangananCOVID-19. Dengan demikian, selain akan mengalamiperubahan dari sisi jumlah alokasi APBD, fokuspenggunaan APBD sampai dengan akhir tahun 2020 jugadiperkirakan akan mengalami perubahan.Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup ProvinsiGorontalo Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020


Berdasarkan tren realisasi APBD di Provinsi Gorontalodalam empat tahun terakhir, akan dihitung prognosisRealisasi APBD di Gorontalo menggunakan metodepemulusan Eksponensial Holt-Winter Multiplikatif.Grafik 3.8. Hasil Winters’ Method Plot untuk realisasipenerimaan dan belanja APBD

Sumber : Hasil pemulusan Eksponensial Holt-Winter pendapatan dan belanjaAPBD Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengujian metode pemulusanEksponensial Holt-Winter Multiplikatif dalam grafik 3.8,didapatkan prognosis realisasi penerimaan dan realisasiAPBD sampai dengan triwulan IV tahun 2020 yang tersajidalam tabel 3.9.

Tabel 3.9. Perkiraan Realisasi APBD Lingkup ProvinsiGorontalo s.d. Triwulan IV Tahun 2020 (miliar rupiah)

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo (diolah)

Prognosis penerimaan daerah sampai dengan akhir tahunakan terealisasi sebesar 90.60 persen atau sekitarRp7281.51 miliar. Sedangkan prognosis belanja daerahsampai dengan akhir tahun diproyeksikan terealisasikansebesar Rp8176.04 miliar atau 98% dari pagu belanjadaerah. Namun hasil prognosis ini tidak mutlakmencerminkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah diTahun 2020 karena saat ini Indonesia sedang dilandapandemic COVID-19, dimana banyak kebĳakan dan aturanbaru yang berpengaruh pada pelaksanaan anggaran didaerah. Selain itu, prognosis ini dihitung menggunakandata selama empat tahun, dimana keadaan sosial ekonomipada saat itu berada pada kondisi normal, sehingga hasilprognosis ini dapat meleset lebih jauh dari selangkepercayaan yang telah ditetapkan.

Uraian PaguRealisasi s.d. Triwulan I Perkiraan Realisasi s.d.

Triwulan IVRealisasi Persentase Realisasi Persentase

PENDAPATAN 8.021,46 1.502,56 18,73 8.021,46 100,00

BELANJA 8.339,07 1.094,77 13,13 8.339,07 100,00SURPLUS/(DEFISIT) (317,61) 407,79 - (317,61) -

Uraian Pagu

PerkiraanRealisasi s.d.Triwulan II

2020

PerkiraanRealisasi s.d.Triwulan III

2020

PerkiraanRealisasi s.d.Triwulan IV

2020Realisa

si % Realisasi % Realisa

si %PendapatanDaerah 8.036,57 4.489,7 55,87% 5.530,86 68,82% 7.281,51 90,60%

Belanja Daerah 8.356,72 3.557,47 43% 5.160,8 62% 8.176,04 98%


Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasianadalah laporan yang disusun berdasarkankonsolidasi antara Laporan Keuangan PemerintahPusat dengan Laporan Keuangan PemerintahDaerah Konsolidasian yang disusun dalam periodetertentu.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran KonsolidasianTingkat Wilayah Provinsi Gorontalo Triwulan I Tahun2020 (dalam miliar rupiah)

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Prov. Gorontalo (data diolah)

Realisasi Anggaran Konsolidasian Provinsi GorontaloTriwulan I Tahun 2020 tercatat mengalami defisit sebesarRp 1,73 triliun. Angka defisit meningkat 41,76 persendibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, hal inidiakibatkan oleh adanya penurunan pendapatan negarasementara belanja negara mengalami kenaikan yangsignifikan. Secara umum pendapatan negara turun sebesar9,63 persen (yoy) yang berasal dari Pendapatan NegaraBukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Sementara itu, dari segipengeluaran negara, kenaikan signifikan terjadi baik dariBelanja Pemerintah dan Belanja Transfer, yang masing-masing tumbuh sebesar 16,87persen (yoy) dan 196persen(yoy). Peningkatan belanja transfer terjadi akibat adanyaperubahan regulasi penyaluran Dana Desa dan DanaBantuan Sekolah (BOS), dimana untuk tahun 2020penyaluran langsung dilakukan dari Rekening UmumNegara (RKUN) kepada Rekening Umum Daerah (RKUD)dan Rekening Sekolah (RS).

4.1.PENDAPATAN KONSOLIDASIAN4.1.1.Analisis Proporsi dan PerbandinganGrafik 4.2 Perbandingan Komposisi PendapatanKonsolidasian di Provinsi Gorontalo Triwulan I Tahun2020 dan 2019 (dalam miliar rupiah)


Pendapatan Konsolidasian Triwulan I Tahun 2020mengalami penurunan dibandingkan pada periode yangsama tahun sebelumnya. Penurunan signifikan terjadi pada

Pendapatan Bukan Pajak yaitu sebesar 46,53persen (Rp53.2 Miliar), dimana pendapatan BLU merosot tajamsebesar Rp30.62 miliar atau 90,73 persen (yoy).Rendahnya pendapatan BLU di tahun 2020 disebabkankarena pendapatan BLU yang bersumber dari PendapatanJasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan JasaPencetakan tercatat nihil di tahun 2020 padahal pos inimenyumbang 98 persen Pendapatan BLU pada Triwulan ITahun 2019.

Sementara itu, Pendapatan Perpajakan menunjukankenaikan sebesar 12,89 persen, hal ini didorong darikenaikan Pendapatan Pajak Pemerintah Pusat sebesar25,34 persen (yoy) dan Pendapatan Pajak PerdaganganInternasional yang meningkat signifikan sebesar 98 kalilipat dibandingkan perolehan pada periode yang samatahun sebelumnya.

Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusatdan Daerah terhadap Penerimaan KonsolidasianProvinsi Gorontalo Triwulan I Tahun 2020 (dalam miliarrupiah)


Pemerintah Pusat menyumbang 55,42 persen dari seluruhPendapatan Konsolidasian pada Triwulan I Tahun 2020,terjadi sedikit penurunan kontribusi pendapatan pemerintahpusat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnyayang disebabkan karena Pos Penerimaan Kembali BelanjaBarang dan Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalumenurun signifikan, hal ini menunjukan adanya perbaikankinerja pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga ditahun 2019. Pendapatan pajak pemeirintah pusat didominasi oleh Pendapatan PPn Dalam Negeri danPendapatan PPh Pasal 21 yang juga mengalamipeningkatan masing-masing sebesar 48persen (yoy) dan9persen (yoy). Sementara itu, Pendapatan Bukan PajakPemerintah Pusat didominasi oleh Pendapatan BiayaPendidikan yang menyumbang 35,8 persen dari total PNBPPemerintah Pusat.

Pemeritah Daerah menyumbang 44,58 persen dari seluruhPendapatan Konsolidasian pada Triwulan I Tahun 2020,secara persentase terjadi sedikit peningkatan dibandingkanperiode yang sama tahun sebelumnya, namun secaraagregat, PAD mengalami penurunan sebesar Rp 7,98miliar. Pendapatan Pajak Pemerintah Pusat masihdidominasi oleh Pajak Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)yang menyumbang sebesar 59,2 persen dari totalpendapatan pajak pemerintah daerah. Sejak Bulan Julitahun 2018, Pemerintah Provinsi Gorontalo telahmeluncurkan E-Samsat, yaitu program pembayaran Pajak

BAB IVPERKEMBANGAN DANANALISIS PELAKSANAANANGGARAN KONSOLIDASIAN

Pada Bab ini di sajikan matriks perbandingan ketentuan dalamPerda/Pergub/Perwali/Perbub sebagai dasar hukum pelaksanaanpengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020

Desa Torosiaje - PohuwatoSebuah desa di tengah lautan yang dihuni oleh Suku Bajo di wilayah Kabupaten Pohuwato denganmemaksimalkan kearifan lokal sehingga menjadi sumber perekonomian baru bagi masyarakatKabupaten Boalemo

237.77210.66

61.14

114.34

0.003 0.1205.65

Q1 2 0 2 0 Q 1 2 0 1 9

Pendapatan perpajakan

134,04

PNBP Hibah

PusatDaerah

103,73

31,61 29,53

0 0,003

URAIANQ1 2020

PerubahanQ1 2019

Pusat Daerah Konsolidasi KonsolidasiPendapatan Negara 165.65 1,502.56 298.91 -9.63% 330.77

Pendapatan Perpajakan 134.04 103.73 237.77 12.87% 210.66Pendapatan Bukan Pajak 31.61 29.53 61.14 -46.53% 114.34

Hibah 0.00 0.003 0.00 -97.50% 0.12Transfer*) 0.00 1369.30 0.00 0.00% 5.65

Belanja Negara 2,293.70 1,094.77 2,019.18 31.84% 1,531.59Belanja Pemerintah 630.27 1010.16 1640.43 16.87% 1403.63

Transfer 1663.43 84.61 378.75 195.99% 127.96Surplus/Defisit -2,128.05 407.79 -1,720.26 43.26% -1,200.82Pembiayaan 0.00 -10.00 -10.00 -49.24% -19.70

Penerimaan Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00PengeluaranPembiayaan 0.00 10.00 10.00 -49.24% 19.70

SILPA -2,128.05 397.79 -1,730.26 41.76% -1,220.52


Kendaraan Bermotor melalui SMS Banking yang bekerjasama dengan Bank BRI dan Bank SulutGo. Sementara itu,Pendapatan Bukan Pajak Pemerintah Daerah didominasioleh Pendapatan Bagian Laba atas penyertaan modal padaPerusahaan Milik Daerah/BUMD yang menyumbang 42,2persen dari total PNBP Pemerintah Daerah.

4.1.2.Analisis PerubahanGrafik 4.3 Perbandingan Penerimaan PerpajakanPemerintah Pusat dan Daerah terhadap PenerimaanPerpajakan Konsolidasian Provinsi Goronralo TriwulanI Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)


Pendapatan Perpajakan masih menjadi sumberpendapatan utama Pemerintah Gorontalo, yangmenyumbang 79,5 persen dari total pendapatankonsolidasian triwulan I Tahun 2020. Secara agregat, setiaptahunnya pendapatan perpajakan menunjukan tren positif,terutama pada pos pajak pemerintah pusat. Salah satulangkah yang diambil oleh Provinsi Gorontalo adalahdengan menginisiasi penandatanganan kerjasama antarapemerintah daerah dengan Kantor Wilayah DJPSuluttenggomalut, Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional, dan Kepala Badan Pusat Statistik. Kerjasama inidilakukan untuk mendorong penerimaan negara dari sektorpajak dapat lebih baik lagi.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional di ProvinsiGorontalo masih sangat rendah. Walaupun begitu, padaTriwulan I Tahun 2020 terjadi peningkatan yang sangatsignifikan pada Pos Pendapatan Bea Masuk dibandingkanperiode yang sama tahun sebelumnya dengan selisihsebesar Rp2,75 Miliar. Diharapkan pajak perdaganganInternasional di Provinsi Gorontalo dapat terus meningkatmengingat banyak sekali sumber daya yang dapat diekspor, seperti Jagung dan sarang burung wallet.

4.1.3.Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikanrealisasi pendapatan konsolidasianTabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian diwilayah Provinsi Gorontalo Triwulan I 2019 dan 2020(dalam miliar rupiah)

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Prov. Gorontalo, BPS (data diolah)

Pada Triwulan I Tahun 2020, PDRB Provinsi Gorontaloterealisasi sebesar Rp 7,24 Triliun, dengan pertumbuhanekonomi sebesar 4,06 persen. Pertumbuhan ekonomimenunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada kegiatanproduksi barang dan jasa, namun hal ini tidak memicu

peningkatan pada Pos PNBP dan Hibah, hanyaPenerimaan Perpajakan yang tumbuh positif pada triwulanI Tahun 2020. Namun, rasio pajak terhadap PDRB diProvinsi Gorontalo hanya sebesar 3,28 persen, masihsangat rendah jika dibandingkan dengan target nasionalyaitu sebesar 11,6 persen. Artinya, penerimaan perpajakandi Provinsi Gorontalo belum optimal, masih banyakkegiatan ekonomi yang belum dikenakan pajak. Hal inididukung oleh mayoritas pekerja di Provinsi Gorotalobekerja pada sektor informal, dimana mayoritas statuspekerjaan utama adalah usaha sendiri, buruh tidak tetap,dan pekerja keluarga. Tidak ada nya jaminan sosial danpendapatan membuat potensi penarikan pajak dari sekor inimenjadi tidak efektif dan optimal.

4.2.BELANJA KONSOLIDASIAN4.2.4.Analisis Proporsi dan PerbandinganGrafik 4.4 Perbandingan Belanja dan TransferPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadapBelanja dan Transfer Konsolidasian pada ProvinsiGorontalo Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)


Secara agregat, Belanja Pemerintah terealisasi sebesar Rp1640.43 miliar, dimana 62 persen berasal dari BelanjaPemerintah Daerah. Porsi Belanja Pegawai masih menjadiyang terbesar, baik pada belanja pemerintah pusat maupunpemerintah daerah yaitu sebesar 50.7 persen dari totalbelanja pemerintah. Sementara itu, porsi belanja modalmasih jauh lebih kecil, terutama pada belanja pemerintahdaerah yang hanya sebesar 5.2 persen dari total belanja.Ketimpangan jauh antara belanja Pegawai dan BelanjaModal tidak sejalan dengan strategi makro fiskal spendingbetter, yaitu penghematan belanja barang secara masif,penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, danpeningkatan efektivitas.

Realisasi belanja modal belanja pemerintah daerah yangmasih sangat minim dimungkinkan karena banyak proyekyang baru melakukan proses lelang dan tender proyekpada awal tahun anggaran. Namun, karena mewadahnyapandemik COVID-19, Menteri Keuangan dan MenteriDalam Negeri mengeluarkan Keputusan Bersama tentangPercepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 DalamRangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan DayaBeli Masyatrakat dan Perekonomian Sosial, dimana salahsatu poinnya adalah melakukan penyesuaian belanjadaerah, yaitu rasionalisasi belanja pegawai, rasionalisasibelanja barang/jasa sekurang kurangnya 50 persen danrasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50 persen.Sehingga selama tahun 2020, rasio belanja modaldiprediksi tidak akan tumbuh signifikan karena banyakproyek yang batal dilaksanakan.

4.2.5.Analisis Perubahan

Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasian ProvinsiGorontalo Triwulan I Tahun 2020


Belanja Konsolidasian Provinsi Gorontalo Triwulan I Tahun2020 tercatat tumbuh 31,84 persen dibandingkan periodeyang sama tahun sebelumnya. Dilihat dari jenisnya, BelanjaPegawai dan Belanja Modal mengalami peningkatansebesar 14,9 persen (yoy) dan 169,3 persen (yoy). BelanjaPegawai, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosialdiperkirakan akan terus mengalami peningkatan sampaiakhir tahun 2020 seiring dengan berbagai kebĳakanpenanganan COVID-19 yang menitik beratkan padapengadaan alat medis, insentif pekerja medis, penyediaanjaring pengaman sosial, dan insentif pajak terhadap UMKM.

4.2.6.Analisis dampak kebĳakan fiskal kepada indikatorekonomi regionalGrafik 4.6 Hubungan Belanja Pemerintah Konsolidasiandengan Indikator Kesejahteraan

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Prov. Gorontalo, BPS Prov Gorontalo (data diolah)

Berdasarkan Grafik di atas, belanja pemerintah memilikihubungan linear dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasidi Provinsi Gorontalo. Jumlah dana yang telah dibelanjakanpemerintah telah turut mendorong pertumbuhan ekonomiGorontalo yang juga mempengaruhi inflasi.Walaupunbegitu, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh nyataterhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo, dimanadalam dua tahun terakhir persentase penduduk miskin diProvinsi Gorontalo hanya turun 7 persen dan masih beradadi angka 15.52 persen.

4.3.ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAHDALAM PRODUK DOMESTIK REGIONALBRUTO (PDRB)

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dariBelanja Pemerintah dan Investasi. Nilai belanja pemerintahtercermin dari nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintahyang terdiri atas kompensasi pegawai, penggunaan barang

dan jasa, konsumsi aset tetap, dan manfaat sosial.Sedangkan Nilai Investasi Pemerintah dicerminkan dariPembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dalam LaporanOperasional nilainya sama dengan nilai Aset tetap padaTransaksi Aset Non Keuangan Neto.

Tabel 4.7 Ringkasan Laporan Operasional ProvinsiGorontalo (miliar rupiah)

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Prov. Gorontalo, BPS Prov Gorontalo (data diolah)

Berdasarkan data dari Laporan Operasional GovernmentFinance Statistics (GFS) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo,pengeluaran konsumsi pemerintah Gorontalo Triwulan ITahun 2020 mencapai Rp1314.92 miliar dan berkontribusisebesar 18.15 persen terhadap PDRB. Sementara itu,realisasi investasi pemerintah sebesar Rp227.89 miliar danhanya berkontribusi sebesar 3.15 persen terhadap PDRBGorontalo. Dibandingkan periode yang sama tahunsebelumnya, pertumbuhan ekonomi provinsi gorontalomengalami perlambatan, hal ini merupakan salah satudampak dari penyebaran COVID-19 dan ketidakpastianekonomi global. Meski kasus positif corona di ProvinsiGorontalo baru resmi diumumkan pada awal april 2020,namun kejadian pandemi corona yang sudah mulaimewabah di dunia sejak awal tahun 2020 dan sedikitberdampak pada kegiatan ekonomi di Gorontalo dimanasalah satunya adalah perlambatan pengeluaran konsumsirumah tangga. Walaupun begitu, pengeluaran konsumsirumah tangga masih menjadi contributor utama dalampembentuka PDRB Provinsi Gorontalo Triwulan I Tahun2020.

Dalam kondisi perekonomian Gorontalo yang sedangmelambat, pengeluaran konsumsi pemerintah sangat

Akun StatistikKeuangan

PemerintahJumlah

Akun StatistikKeuangan

PemerintahJumlah

TRANSAKSI YANGMEMPENGARUHI KEKAYAAN

NETTO BERSIH :TRANSAKSI ASET NON

KEUANGAN :

A1 Pendapatan 2,602.70 A31Akuisisi Aset NonKeuangan Neto 240.82

A11 Pajak 237.78 A311 Aset Tetap 227.89

A12 Kontribusi Sosial 0.00 A312 PerubahanPersediaan 0.00

A13 Hibah 0.00 A313 Barang Berharga 0.00

A14 PendapatanLainnya 2,364.92 A314 Aset Non

Produksi 12.93

A2 Beban 1,788.44 NLBSaldo

Peminjaman /Pinjaman Neto(1-2+NOBz-31)

573.44

A21 KompensasiPegawai 832.23 TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN

(PEMBIAYAAN) :

A22 PenggunaanBarang dan Jasa 478.82 A32 Akuisisi Neto

Aset Keuangan 573.44

A23 Konsumsi AsetTetap 0.00 A321 Dalam Negeri 573.44

A24 Bunga 0.00 A322 Luar Negeri 0.00

A25 Subsidi 0.00 A323Emas Moneterdan Hak Tarik

Khusus (SDRs)0.00

A26 Hibah 437.80 A33 KeterjadianKewajiban Neto 0.00

A27 Manfaat Sosial 3.86 A331 Dalam Negeri 0.00

A28 Beban Lainnya 35.72 A332 Luar Negeri 0.00

GOBSaldo Operasi

Bruto (1-2+23+NOBz)

814.26 SILPA Konsolidasian 573.44

NOB Saldo OperasiNeto (1-2+NOBz) 814.26

Uraian Pagu

Perkiraan Realisasis.d. Triwulan II 2020

Perkiraan Realisasis.d. Triwulan III 2020

Perkiraan Realisasis.d. Triwulan IV 2020

Realisasi % Realisasi % Realisasi %

Pendapatan Daerah 8036.57 4489.7 55.87% 5530.86 68.82% 7281.51 90.60%

Belanja Daerah 8356.72 3557.47 43% 5160.8 62% 8176.04 98%

131.24

2.81

103.73

0

Pusat Daerah

Pajak Dalam Negeri Pajak Perdagangan Internasional

262.45

177.095 188.03

0 2.69 0

569.78

309.81

52.79 69.84

1.17 6.77

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Hibah Belanja BantuanSosial

Belanja TakDerduga

Pusat Daerah

832.23

486.905

240.82

0 0

69.84

3.866.77

725.08

536.98

89.440 0

47.75 3.99 0.388

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

BelanjaPembayaranBunga Utang

BelanjaSubsidi

BelanjaHibah

BelanjaBantuanSosial

Belanja TakDerduga

2020 2019

1450.29

3008.473409.681 3483.879

1531.59

3030.34 2930.97

4374.76

2019.178

6.197.45

5.24

7.25 6.72 6.695.67

6.47

4.063.0233333332.686666667

1.5733333332.27

-0.2366666671.286666667

2.3866666672.65

0.2

2018-I 2018-II 2018-III 2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I

-2

0

2

4

6

8

0

1000

2000

3000

4000

5000

Belanja Pemerintah PDRB (qoq) Inflasi



dibutuhkan agar multiplier effect dari belanja pemerintahbenar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. PemerintahGorontalo pada kuartal berikutnya perlu melakukan upayapenambahan belanja pemerintah untuk mendorongpercepatan pertumbuhan ekonomi Gorontalo dalam rangkameningkatkan aktivitas perdagangan dan penguatan dayabeli masyarakat.


Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mewabahsemenjak akhir Desember 2019 telah merusak tatanan sosialdan ekonomi di berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia,pun dengan Provinsi Gorontalo. Meskipun jumlah korbansampai dengan saat ini masih berkisar 19 orang yangterkonfirmasi positif terjangkit Covid-19, dengan 6 orang yangberhasil sembuh, dan 1 orang meninggal dunia, akan tetapidampak secara ekonominya sangat terasa. Apalagi terhitungmulai 4 Mei 2020 Provinsi Gorontalo telah menerapkan statusPembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tentunya akanmengubah arah pergerakkan roda perekonomian Gorontaloyang tadinya memiliki kebĳakan fiskal ekspansif.

Gambaran Perekonomian Gorontalo

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ProvinsiGorontalo pada Triwulan I 2020, perekonomian Gorontalomengalami pertumbuhan pada level 4,06 persen. Dimana,Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)merupakan komponen yang berkontribusi terhadappertumbuhan tertinggi yakni sebesar 3,69 persen; diikuti olehKomponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 0,83persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalodari komponen lainnya sebesar minus 0,46 persen. Secarastruktur, perekonomian Gorontalo menurut pengeluarandidominasi oleh PK-RT dengan porsi lebih dari separuhnya yaitusebesar 62,15 persen. Ini berarti, pergerakkan roda ekonomiGorontalo massif disokong oleh Konsumsi Rumah Tangga.Sedangkan Konsumsi itu sendiri sangat dipengaruhi olehdisposable income (pendapatan disposable). Menurut TeoriKonsumsi Keynes atau yang dikenal dengan HipotesisPendapatan Absolut (Absolute Income Hypotesis), dĳelaskanbahwa konsumsi seseorang dan atau masyarakat secaraabsolut ditentukan oleh tingkat pendapatan, kalaupun ada faktorlain yang juga menentukan, maka menurut Keynes kesemuanyaitu tidak berarti apa-apa dan sangat tidak menentukan. Dengankata lain, jika pendapatan disposabel turun maka konsumsipunakan mengalami hal yang serupa, vice versa.

Perekonomian Gorontalo pada Masa Pandemi Covid-19

Ekonomi Gorontalo sudah mulai merasakan dahsyatnyapukulan dari pandemi Covid-19. Tak kurang dari 1.100 karyawan(sebagian besar pekerja informal) yang sudah dirumahkansesuai pantauan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Disnakertrans) Provinsi Gorontalo. Mereka berasal dari 101perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata, sepertiperhotelan, tempat penginapan, dan home stay yang sudahtidak beroperasi lagi. Geliat sektor pariwisata semakin redupdengan ketiadaan wisatawan dan para pelancong yangberkunjung ke Gorontalo dikarenakan akses dan pintu masukGorontalo sudah ditutup guna mengurangi penyebaran virusCorona. Pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) danrertribusi kawasan wisata andalan seperti Taman Laut Olele,Pantai Botutonuo, Whale Shark Conservatory di DesaBotubarani, Pulau Saronde, Pulo Cinta, Air Terjun Taludaa,

Pemandian Air Panas Lombongo, dan lain sebagainyaseakan terabaikan karena sepinya pengunjung.Terlebih lagi, wacana pemanfaatan Manado sebagaiTourism-Hub guna mendongkrak pariwisataditangguhkan karena Manado pun mengalamipenurunan jumlah wisatawan asing dari Tiongkok.

Sektor perdagangan pun tak luput dari serangan virusCorona, dampak yang terasa adalah jumlah ekspormengalami kemerosotan drastis sebesar 12,07 persen,terutama penurunan pada ekspor minyak dan gas(migas). Selain itu, Sektor riil yang telak terpojokkanadalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).Terlebih pada saat PSBB mulai diberlakukan yangmembatasi ruang gerak para pengusaha tersebutsehingga secara otomatis akan menurunkanpendapatan mereka.

Sektor selanjutnya yaitu investasi, Outbreak Coronadiperkirakan oleh para ekonom regional akanmemberikan sedikit dampak pada kinerja investasiGorontalo, yang didorong oleh adanya potensiterhambatnya kinerja impor Gorontalo yang didominasioleh impor mesin dan bahan input pembangunan dariChina dengan pangsa pasar sebesar 79 persen daritotal impor Gorontalo (Bank Indonesia, 2020). Selainitu, kinerja investasi juga akan sedikit tertahan dari sisiPenanaman Modal Asing (PMA), dimana pada tahun2019 sebesar 22 persen PMA Gorontalo berasal dariChina.

Seiring dengan sektor swasta dan rumah tangga,sektor pemerintahan juga tergerus oleh dampak viruscorona. Pemerintah Provinsi Gorontalo harusmengencangkan ikat pinggang dengan rasionalisasiAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)sebesar Rp350 miliar. Dengan rincian, danaperimbangan yang ditransfer akan berkurang Rp200miliar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajakkendaraan bermotor ditaksir akan berkurang Rp150miliar. Di tengah sebuah krisis, seharusnya belanjapemerintah dapat dĳadikan sebagai countercyclicalguna merangsang pertumbuhan ekonomi dengan jalanmemperbesar belanja pemerintah dan denganmengurangi pedapatan pajak. Akan tetapi, di tengahmewabahnya pandemi Covid-19 hal tersebut akan sulituntuk dilaksanakan dikarenakan dana yang dimilikioleh daerah juga semakin kecil disebabkan adanyakebĳakan refocusing dan realokasi anggaran daerah.Artinya ruang gerak fiskal yang dimiliki oleh darahsemakin sempit. Jadi, apa yang seharusnya dilakukanoleh para pemangku kebĳakan?

Langkah dan Kebĳakan Menjaga Daya Beli (KonsumsiRumah Tangga)

BAB VBERITAFISKAL TERPILIH

Pada Bab ini di sajikan berita terkait dengan kondisi fiskal terkini diProvisnsi Gorontalo

Desa Torosiaje - PohuwatoSebuah desa di tengah lautan yang dihuni oleh Suku Bajo di wilayah Kabupaten Pohuwato denganmemaksimalkan kearifan lokal sehingga menjadi sumber perekonomian baru bagi masyarakatKabupaten Boalemo

Early Warning Turunnya Konsumsi Rumah Tanggadi Tengah Pandemi Covid-19


Pemerintah Provinsi Gorontalo tentunya tidak acuhterhadap kondisi sosial ekonomi yang terdampak viruscorona. Pemprov Gorontalo telah melakukan berbagaimacam kegiatan untuk pencegahan dan penangananakibat covid 19, salah satunya pembiayaan untukpenanganan dampak ekonomi. Dari sisi anggaran daerah,dilakukan upaya refocusing dan penundaan terhadapberbagai kegiatan yang masih bisa ditundapelaksanaannya, termasuk menyisir semua biaya perjalandinas yang tidak mungkin dilakukan 3-4 bulan kedepan,termasuk biaya makan minum, kegiatan rapat, sosialisasi,diklat, dan sebagainya. Dari hasil refocusing anggarantersebut akan dipergunakan untuk jaring pengaman sosialdalam bentuk paket bantuan pangan hingga tujuh bulankedepan sampai dengan masa tanggap darurat berakhir.

Kemudian, Pemprov Gorontalo juga memberikan kebĳakanrelaksasi dalam bentuk pembebasan pembayaran retribusipajak untuk sektor jasa selama tiga bulan. Sektor jasa yangdimaksud antara lain hotel, restoran dan rumah makan,retribusi pasar, pengguna fasilitas pasar berupa peralatandan kios yang dikelola pemerintah. Pembebasan pajakdaerah dimaksud dilaksanakan selama periode tiga bulandan selama periode tersebut agar tidak mengenakan pajakhotel atau pajak restoran atas layanan yang disediakandalam setiap transaksi pembayaran.

Selanjutnya, Kantor Wilayah Ditjen PerbendaharaanProvinsi Gorontalo bersama Pemprov Gorontalo telahmengumpulkan data terkait sektor riil UMKM yangterdampak dan telah meneruskan data tersebut keDirektorat Sistem Manajemen Investasi DitjenPerbendaharaan untuk dikirimkan ke Badan Kajian Fiskal.Data tersebut dĳadikan sebagai dasar kebĳakan pemberian

bantuan dalam bentuk subsidi bunga bagi UMKM yangmemiliki pinjaman pada lembaga keuangan bank maupunnon bank.

Selain memberikan insentif bagi para pelaku usaha, adabaiknya pemerintah juga memberikan insentif bagi parakaryawan yang dirumahkan. Disamping mereka jugadidorong untuk mengikuti program Kartu Prakerja yangdimiliki oleh pemerintah pusat. Jadi, selama mereka belummemilki pekerjaan masih mendapatkan insentif gunamenjaga daya beli mereka.

Harapan di Tengah Pandemi

Semoga masa tanggap darurat Covid-19 bisa lebih cepatuntuk dilalui, sehingga dampak sosial ekonomi yangmenimpa tidaklah terlalu berat. Seluruh kebĳakan fiskalkontraktif yang dikeluarkan pemerintah pada masa krisiskiranya dapat meredam dampaknya terhadapperekonomian regional sehingga daya beli masyarakatmasih bisa terjaga dengan baik.

Indonesia saat ini tengah mengalami pandemi COVID 19sebagaimana halnya dengan negara-negara lain di dunia,dan sebagai bagian dari Indonesia Provinsi Gorontalo tidakluput dari pandemi tersebut. Pandemi ini sangatberpengaruh pada setiap segi kehidupan dari pertahanankeamanan, agama dan tentu yang paling terpukul adalahsektor ekonomi yang di dalamya terdapat sub sektor usahamikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM tidak bisamenghindari dampak pandemi karena untuk mencegahpenularannya setiap orang wajib melaksanakan physicaldistancing atau menjaga jarak secara fisik antar anggotamasyarakat. Permasalahan utamanya adalah corebussiness UMKM adalah di wilayah ritel atau eceran yangtentu saja sangat membutuhkan kontak antara penjual danpembeli bahkan juga dalam bentuk perkumpulan misalnyadi pasar atau tenant-tenant mandiri di sudut-sudut kota.Oleh karenanya dapat dianggap bahwa UMKM saat initengah mengalami badai dalam menjalankan usahanyasebagai akibat dari pandemi COVID 19 ini, dan ini berlakuuntuk semua UMKM tidak hanya di bidang tertentu saja.

Data yang didapat hingga tulisan ini dibuat jumlah UMKMterdampak pandemi COVID 19 dapat dĳelaskan dalamdiagram berikut:

Jumlah terbayak debitur terdampak berada di Kab.Gorotalo disusul debitur di Kota Gorontalo. Hal ini tentuakan berdampak besar bagi perekonomian Prov Gorontalosecara keseluruhan dengan mengingat sebaran lokasijumlah debitur pada diagram diatas berada di wilayah KotaGorontalo dan daerah penyangga terdekatnya yaitu Kab.Gorontalo. Dan apabila diteliti lebih jauh lagi makadiperoleh data-data sebaran sektor-sektor yang palingterdampak pandemi COVID 19 ini, yaitu :

dari kedua diagram diatas dapat ditarik kesimpulan bahwadampak pandemi COVID 19 di Prov. Gorontalo terbesarakan melanda UMKM di Kab.Gorontalo dan Kota Gorontaloyang terkonsenterasi di sektor Pertanian, Perburuan danKehutanan dan di sektor Perdagangan Besar dan Eceran.Dengan mengingat bahwa kedua sektor tersebut masihmenjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Prov. Gorontalomaka pandemi COVID 19 ini akan memukul ekonomi Prov.Gorontalo.

Mengingat dampak ekonomi yang ditimbulkan, makapemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan beberapalangkah yang dapat menyelamatkan terutama para pelakuekonomi yang masuk ke dalam UMKM diantaranya :

1. Pelaku UMKM yang masuk kategori miskin dankelompok rentan terdampak COVID-19 akanmasuk pada skema sebagai penerima bansos,baik itu PKH, sembako, bansos tunai, BLT desa,maupun pembebasan/pengurangan tarif listrik danKartu Prakerja;

2. Adanya insentif perpajakan bagi pelaku UMKMyang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahunmendapat pembebasan PPh final selama 6 bulandari April hingga September;

3. Kredit yang diterima oleh pelaku UMKM akandiberikan relaksasi dan restrukturisasi melaluiberbagai skema program, baik itu mengenaipenundaan angsuran dan subsidi bunga penerimaKUR dan Kredit Ultra Mikro (UMi);

4. Perluasan pembiayaan bagi pelaku UMKM berupastimulus bantuan modal kerja baik melaluiperbankan maupun lembaga pembiayaan nonperbankan;

5. Kementerian/lembaga, BUMN, dan pemerintahdaerah harus menjadi buffer dalam ekosistemusaha UMKM, terutama pada tahap awal recoverykonsolidasi usaha.

UMKM Provinsi Gorontalo di Tengah Covid-19

KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANKANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO

KFR TW I 2020 - DJPb · 2020. 10. 19. · 0,10 0,75 4,05 PPh PPN PPnBM PBB PajakLainnya KotaGorontalo, 39,34 Kabupaten KabupatenG orntal 12,39 KabupatenBone Bolango 4,5 Kabupaten

Documents