KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS KOTA SAMARINDA …

1

KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS KOTA SAMARINDA

MELAKUKAN RAZIA DI JALAN BEDASRKAN PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012

Eka Safi’i Nuriyanto

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

The number of people who still

cannot understand the role, the

obligation of traffic police to do

rajia, I chose the title "The Traffic

Authority of Samarinda City Traffic

Raiding on the Road Based on

Government Regulation Number 80

of 2012" so that the public

understands the authority of traffic

police. Legal research conducted in

this study Using the Normative

Juridical approach is believed to be a

decision analysis so that the expected

results are obtained. Law

enforcement officers (traffic police)

act as deterrents and as actresses in

political functions. In addition, the

traffic police also carry out the

regeling function (for example,

regulation of the obligations for

certain motorized vehicles to

supplement with safety triangles) and

functions specifically in the case of

permits or beginstiging (for example,

issuing a driver's license).

Government Regulation No. 80 of

2012 concerning the inspection of

motorized vehicles and the

enforcement of traffic violations and

road transport is the basis of the

authority of traffic police to carry out

raids on road vehicles and the role of

the police as law enforcers. The role

of the police in the context of law

enforcement must be based on

applicable rules and the code of

ethics of the police themselves.

Keywords: Traffic Police,

Examination, Enforcement,

Violations

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan

negara hukum, hal ini

ditegaskan dalam Undang-

undang Dasar Negara

Republik Indonesia, Pasal 1

ayat 3 yang berbunyi “Negara

Indonesia adalah negara

hukum”. Berdasarkan bunyi

2

pasal undang-undang tersebut,

maka masyarakat Indonesia

harus tunduk pada aturan-

aturan hukum.

Istilah hukum identik

dengan istilah law dalam

bahasa Inggris, droit dalam

bahasa Perancis, recht dalam

bahasa Jerman, recht dalam

bahasa Belanda, atau dirito

dalam bahasa Italia. Hukum

dalam arti luas dapat

disamakan dengan aturan,

kaidah, atau norma, baik

tertulis maupun tidak tertulis,

yang pada dasarnya berlaku

dan diakui orang sebagai

peraturan yang harus ditaati

dalam kehidupan

bermasyarakat dan apabila

dilanggar akan dikenakan

sanksi.1

Salah satu hukum yang

berlaku di negara Indonesia

adalah hukum publik (dalam

hal ini hukum pidana), dimana

hukum pidana itu sendiri

dibagi menjadi hukum pidana

formil (hukum acara pidana)

dan hukum pidana materil

(hukum pidana). Hukum

pidana materil itu memuat

ketentuan- ketentuan dan

rumusan-rumusan dari tindak-

tindak pidana, peraturan-

peraturan mengenai syarat-

syarat tentang bilamana

seseorang itu menjadi dapat

dihukum, penunjukan dari

orang-orang yang dapat

dihukum dan ketentuan

mengenai hukuman-

hukumannya sendiri. Hukum

1 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar

Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika

Aditama, Bandung: 2003, hal.7.

pidana formil itu mengatur

bagaimana caranya negara

dengan perantaraan alat-alat

kekuasaannya menggunakan

haknya untuk menghukum dan

menjatuhkan hukuman dengan

demikian ia membuat acara

pidana.2

Di era globalisasi saat

ini manusia dituntut untuk

mempunyai mobilitas yang

tinggi, khususnya pada daerah

perkotaan yang masyarakatnya

setiap hari selalu bepergian

dari satu tempat ke tempat lain

untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Sebagian besar

masyarakat menggunakan

jalur darat (jalan raya) untuk

melakukan mobilitasnya

karena jalan raya merupakan

jalur perhubungan yang murah

dari pada jalur perhubungan

air dan udara.

Berkendara dengan

menggunakan mobil maupun

dengan sepeda motor di kota-

kota besar yang memiliki

traffic lalu lintas super sibuk

tentu saja bukan hal yang

mudah dan nyaman. Selain

direpotkan oleh kemacetan

yang semakin hari semakin

jadi, kita juga sering disuguhi

dengan sebagian aksi

pengendara “kuda besi” yang

masih memiliki tingkat

kesadaran keselamatan

berkendara yang rendah. Efek

ini selain semakin menambah

faktor kecelakaan lalu lintas,

juga akan memunculkan efek

2 A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum

Pidana Indonesia, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung:2013,

hal 11

3

domino yang semakin hari

dianggap sebagai kebiasaan

lalu lintas sehari-hari. Bahkan

tak jarang, membuat kita

menjadi tidak nyaman dalam

berkendara.3

Pada kenyataannya

masih banyak oknum yang

melalukan pelanggaran lalu

lintas baik dari pihak pengguna

jalan maupun penegak

hukumnya sendiri. Sesuai yang

terjadi dilapangan banyak

pelanggaran-pelanggaran lalu

lintas yang dianggap kecil tapi

bisa mengakibatkan gangguan

besar pada ketertiban umum,

kerugian, dan juga kematian.

Diantaranya pelanggaran lalu

lintas tersebut adalah pengguna

jalan menerobos lampu lalu

lintas dan para pedagang kaki

lima yang menggunakan ruas

jalan untuk berjualan hal

tersebut sudah merupakan

pelanggaran berlalu lintas.

Tingkat kesadaran hukum

masyarakat sebagai pemakai

jalan dapat diukur dari

kemampuan dan daya serap

individu, serta bagaimana

penerapannya di jalan raya.

Manusia sebagai pemakai jalan

sangat menentukan terjadinya

pelanggaran-pelanggaran lalu

lintas yang menimbulkan

kecelakaan lalu lintas. Pasal 1

Angka 24 UU No. 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyebutkan

bahwa:

“Kecelakaan Lalu Lintas

adalah suatu peristiwa di

3 Rinto Raharjo, 2014, Tertib Berlalu Lintas,

Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 5

jalan yang tidak diduga

dan tidak disengaja

melibatkan kendaraan

dengan atau tanpa

pengguna jalan lain yang

mengakibatkan korban

manusia dan/atau

kerugian harta benda.”

Faktor-faktor penyebab

terjadinya kecelakaan adalah

faktor manusia sebagai pemakai

jalan (faktor utama), faktor

kendaraan, faktor jalan, dan

faktor keadaan atau alam”.

Maka dari itu pemerintah, dalam

hal ini petugas hukum terutama

pihak kepolisian, khususnya

polisi lalu lintas, telah

melakukan berbagai upaya, baik

yang bersifat preventif maupun

represif, untuk mencegah atau

mengurangi terjadinya

pelanggaran lalu lintas yang

menimbulkan kecelakaan lalu

lintas di jalan.

Eksistensi kepolisian di

Indonesia walaupun merupakan

institusi peninggalan penjajah,

namun secara teoritis

kelahirannya bermula dari

kebutuhan keinginan

masyarakat untuk menciptakan

situasi dan kondisi aman, tertib,

tenteram dan damai dalam

kehidupan sehari-hari.

Kemudian berkembang sejalan

dengan perkembangan dan

perubahan kondisi negara

dimana kepolisian menjadi

kebutuhan negara sebagai alat

untuk menghadapi masyarakat.

Disinilah kemudian terjadi

pergeseran fungsi kepolisian

yang semula lahir dari

keinginan masyarakat kemudian

4

menjadi keinginan Negara,

sehingga terkonsep bahwa

kepolisian berada pada pihak

Negara.4

Aparat penegak hukum

(polisi lalu lintas) berperan

sebagai pencegah (politie

toezicht) dan sebagai penindak

(politie dwang) dalam fungsi

politik. Di samping itu polisi

lalu lintas juga melakukan

fungsi regeling (misalnya,

pengaturan tentang kewajiban

bagi kendaraan bermotor

tertentu untuk melengkapi

dengan segitiga pengaman) dan

fungsi bestuur khususnya dalam

hal perizinan atau begunstiging

(misalnya, mengeluarkan Surat

Izin Mengemudi), Khususnya

dalam melaksanakan patroli.5

Patroli atau Razia yang

dilakukan untuk mengetahui

bagaimana keadaan sosial

masyarakat dan budayanya

sehingga diketahuilah rutinitas

masyarakat disatu tempat yang

akhirnya apabila suatu hari

ditemukan hal-hal yang diluar

kebiasaan daerah tersebut maka

akan diketahui, dan mudah

menanggulangi pelanggaran

maupun kejahatan di wilayah

tersebut. Dengan demikian

masyarakat dapat merasa lebih

aman dan adanya perlindungan

hukum bagi dirinya. Disamping

4 Pudi Rahardi, 2014, Hukum Kepolisian

: Kemandirian

Profesionalisme dan

Reformasi POLRI, Laksbang

Grafika, Surabaya, hlm. 19

5 Soerjono Soekanto 2, Suatu Tinjauan

Sosiologi Hukum Terhadap

Masalah – Masalah Sosial,

Bandung : Citra Aditya Bakti,

1989, hlm 58

itu, masyarakat juga harus

menyadari dan mengakui bahwa

peran aktif masyarakat dapat

turut serta menciptakan

keamanan dan ketentraman di

tengah-tengah masyarakat itu

sendiri.

Nampaknya untuk

mengatasi permasalahan berlalu

lintas di negeri ini tidak cukup

dengan Undang-undang ataupun

Polisi Lalu Lintas. Perlu

ditumbuhkan dan dibangun

kesadaran masyarakat akan

budaya tertib berlalu lintas.

Untuk itu kita semua perlu

belajar santun dalam berlalu

lintas. Kebut-kebutan dijalan

umum dianggap hebat dan

gagah. Namun tumbuhkan

kesadaran bahwa itu tindakan

yang salah, yang tidak

semestinya dilakukan oleh

seorang pengendara yang baik.

Tidak memakai helm dan

menerobos lampu merah juga

merupakan tindakan yang tidak

beretika. Karena telah

melanggar tata tertib yang telah

disepakati bersama.6

Dari beberapa uraian

tersebut di atas maka penulis

tertarik untuk melakukan

penulisan skripsi dengan judul;

Kewenangan Polisi lalu lintas

Kota Samarinda Melakukan

Razia Di Jalan Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor

80 Tahun 2012.

B. Rumusan dan Pembahasan

Masalah

Agar penelitian ini tidak

salah sasaran dan dapat

6 Rinto Raharjo, 2014, Tertib Berlalu Lintas,

Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 7

5

memberikan suatu diskriptif

tentang hal/masalah yang akan

diteliti, maka perlu kiranya

memberikan batasan masalah

dalam penulisan ini yaitu

sebagai berikut

1. Bagaimanakah kewenangan

Polisi Lalu Lintas Melakukan

Razia Berdasarkan PP Nomor

80 Tahun 2012 Di Kota

Samarinda?

2. Bagaimanakah Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mengurangi Pelanggaran

Lalu Lintas Di Kota

Samarinda ?

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Polisi Lalu Lintas

Kota Samarinda Dalam

Melakukan Razia di Jalan

Berdasarkan PP Nomor 80

Tahun 2012 .

1. Kewenangan Polisi Lalu

Lintas Melakukan Razia

Kendaraan.

Banyaknya razia-razia

kendaraan yang dilakukan

polisi lalu lintas di berbagai

tempat, memicu banyaknya

komentar yang beragam di

masyarakat oleh karena

banyaknya razia yang

dilakukan oleh polisi lalu

lintas.

Dalam pasal 3

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 80

Tahun 2012 tentang Tata

Cara Pemeriksaan Kendaraan

Bermotor di Jalan dan

Penindakan Pelanggaran

Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan disebutkan bahwa

pemeriksaan kendaraan

bermotor di jalan meliputi

pemeriksaan:

Surat Izin Mengemudi,

Surat Tanda Kendaraan

Bermotor, Surat Tanda Coba

Kendaraan Bermotor, Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor,

atau Tanda coba Kendaraan

Bermotor;

a. Tanda bukti lulus

uji bagi kendaraan

wajib uji

b. Fisik kendaraan bermotor

c. Daya angkut

dan/atau cara

pengangkutan

barang dan/atau

d. Izin penyelenggaraan

angkutan5

Kemudian dalam Pasal

10 Peraturan Pemerintah No.

80 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Pemeriksaan Kendaraan


Penindakan Pelanggaran Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

disebutkan bahwa


bermotor di jalan yang

dilakukan oleh Petugas

Kepolisian Negara Republik

Indonesia secara berkala atau

incidental. Mengenai


bermotor di malam hari,

maka berpedoman pada

ketentuan pasal 22 Peraturan

Pemerintah No. 80 Tahun

2012 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan



Lintas dan Angkutan Jalan

yang berbunyi:

1) Pada Tempat

6


Bermotor di Jalan secara

berkala dan incidental,

wajib dilengkapi dengan

tanda yang menunjukan

adanya tanda


Bermotor di Jalan,

kecuali tertangkap

tangan.

(1) Tanda sebagaimana

dimaksud pada ayat

ditempatkan pada jarak

paling sedikit 50 (lima

puluh) meter sebelum

tempat pemeriksaan.

2) Pemeriksaan yang

dilakukan pada jalur

jalan yang memiliki lajur

lalu lintas dua arah yang

berlawanan dan hanya

dibatasi oleh marka

jalan, ditempatkan tanda

sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pada jarak

paling sedikit 50 meter

sebelum dan sesudah

tempat pemeriksaan

3) Tanda

sebagaimana

dimaksud pada

ayat (2) dan ayat

(3) harus

ditempatkan

sedemikian rupa

sehingga mudah

terlihat oleh

pengguna jalan.

4) Dalam Hal Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di

Jalan dilakukan pada

malam hari, petugas

wajib:

a. Menempatkan

Tand

a

sebag

aimana dimaksud

pada ayat (2) dan

ayat (3)

b. Memasang lampu

isyarat bercahaya

kuning dan

c. Memakai rompi yang

memantulkan cahaya

Dengan demikian jika


bermotor dilakukan oleh

petugas kepolisian yang tidak

menempatkan tanda/plang

pengumuman yang

menunjukan adanya


bermotor, tidak memasang

lampu isyarat bercahaya

kuning, dan tidak memakai

rompi yang

memantulkancahaya, maka

pemeriksaan kendaraan yang

dilakukan polisi tersebut tidak

sah secara hukum.

Proses penyelenggaraan

kekuasaan dan kewenangan

menghendaki adanya

akuntabilitas, transparansi,

terbuka, bertanggung jawab.7

Polisi sebagai petugas yang

melakukan penindakan

pelanggaran lalu lintas harus

pula mentaati tata cara

pemeriksaan kendaraan sesuai

aturan yang berlaku. Akan

tetapi dalam hal tertangkap

tangan seperti yang

disebutkan dalam pasal 22

ayat (1) Peraturan Pemerintah

No. 80 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor dan

7 Yoyok Ucok

Suyono,S.H..M.Hum,Dr.HukumKepolisian,

Laksbang Grfika Yogyakaarta 2013

7


Lintas dan Angkutan Jalan,

tempat pemeriksaan

kendaraan bermotor di jalan

tidak wajib dilengkapi tanda

adanya pemeriksaan

kendaraan bermotor, yang

dimaksud tertangkap tangan

dalam pemeriksaan secara

incidental yaitu terjadi

pelanggaran yang terlihat

secara kasat indera atau

tertangkap oleh alat

penegakan hukum secara

elektronik. Dalam hal bidang

penegakan aturan lalu lintas

polisi memiliki kewenangan

sebagaimana diatur dalam

pasal 260 ayat (1) Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan antara lain:

Memberhentikan, melarang

atau menunda pengoperasian

dan menyita sementara

Kendaraan Bermotor yang

patut diduga melanggar

peraturan berlalu lintas

atau merupakan alat

dan/atau hasil kejahatan.

a. Melakukan pemeriksaan

atas kebenaran

keterangan berkaitan

dengan penyidikan tindak

pidana dibidang Lalu

Lintas dan Angkutan

Jalan.

b. Meminta keterangan dari

pengemudi, pemilik

kendaraan bermotor,

dan/atau perusahaan

Angkutan Umum.

c. Melakukan penyitaan

terhadap Surat Izin

Mengemudi, Kendaraan

Bermotor, muatan, Surat

Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor, Surat Tanda

Coba Kendaraan

Bermotor, dan/atau tanda

lulus uji sebagai barang

bukti.

d. Melakukan penindakan

terhadap tindak pidana

pelanggaran atau

kejahatan Lalu Lintas

menurut ketentuan

peraturan perundang-

undangan.

e. Membuat dan

menandatangani berita

acara pemeriksaan.

f. Menghentikan

penyidikan jika tidak

terdapat cukup bukti.

g. Melakukan Penahanan

yang berkaitan dengan

tindak pidana kejahatan

Lalu Lintas, dan/atau

melakukan tindakan lain

menurut hukum secara

bertanggung jawab.

Jika penindakan

pelanggaran lalu lintas

dilakukan oleh polisi yang

sedang tidak berdinas atau

tidak menggunakan surat

perintah, telah diatur lebih

lanjut dalam Peraturan

Pemerintah No. 80 Tahun 2012

tentang Tata Cara Pemeriksaan



Lintas dan Angkutan jalan

sebagaimana disebutkan dalam

pasal 15 ayat (1) jo, pasal 16

ayat (1) Peraturan Pemerintah

No. 80 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pemeriksaan



Lintas dan Angkutan Jalan,

8

bahwa petugas kepolisian yang

melakukan pemeriksaan

kendaraan bermotor di jalan

wajib melakukan pakaian

seragam dan atribut serta wajib

dilengkapi surat perintah tugas.

Polisi melaksanakan tugas dan

wewenang berdasarkan pada

norma hukum, dan

mengindahkan norma agama,

kesopanan dan kesusilaan,

menjunjung tinggi hak asasi

manusia serta

mengutamakan tindakan

pencegahan.

Berkaitan dengan tugas

dan wewenang polisi, di dalam

melaksanakan tugas dan

wewenang kepolisian dipimpin

oleh Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Kapolri),

dan Kapolri bertanggung

jawab atas penyelenggaraan

kegiatan operasional kepolisian

serta penyelenggaraan

pembinaan kemampian


Indonesia kepada Presiden

selaku Kepala Pemerintahan.

Berkaitan dengan pimpinan

Kepolisian diatur secara

berjenjang dari tingkat

pimpinan pusat sampai dengan

tingkat daerah yang

dipertanggungjawaabkan

secara hirearki. Di dalam

Undang-Undang No.2 Tahun

2002 diatur secara tegas bahwa

kekuasaan Kepolisian

dipertanggungjawabkan

kepada Presidan. 9 Hal ini

besar kemungkinan berorientasi

pada pengangkata Kapolri yang

dilakukan oleh Presiden

dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat dan atau

kedudukan Kepolisian Negara

yang berada langsung di bawah

Presiden.

Dalam Tugas dan

wewenang polisi yang juga

diatur dalam Undang-Undang

No. 2 Tahun 2002 lebih

ditegaskan bahwa fungsi

kepolisian sebagai salah satu

pemegang fungsi pemerintahan

negara khususnya di bidang

pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat,

penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat

dan lebih prinsipil bahwa

kedudukan Kepolisian Negara

Republik Indonesia tidak lagi

sebagai unsur Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia,

yang dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1997 tentang


Indonesia masih ditetapkan

sebagai bagian dari Angkatan

Bersenjata.

2. Peranan Polisi Sebagai

Penegak Hukum

Penegakan hukum (Law

enforcement) yaitu sebagai

suatu usaha untuk

mengekspresikan citra moral

yang terkandung di dalam

hukum bisa ditegakkan

melalui aparat penegak

hukum.Disamping tugas polisi

sebagai penegak hukum, polisi

juga mempunyai tugas

memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat,

memberikan pertimbangan,

pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat.

Penegakan Hukum juga

adalah tugas pokok polisi

9

sebagai profesi mulia, yang

aplikasinya harus berkiblat

pada asas legalitas, Undang-

undang yang berlaku dan Hak

Asasi Manusia, atau dengan

kata lain polisi harus bertindak

secara professional dan

memegang kode etik secara

ketat dan eras, sehingga tidak

muda terjerumus kepada

spektrum yang dibenci

masyarakat. Atas nama hukum

polisi diberikan kewenangan

yang lebih besar. Bahkan,

kewenangan ini tidak

diberikan kepada lembaga

manapun untuk memaksa

bahkan mengekang kebebasan

hak asasi manusia. 8 Antara

lain menangkap, menahan,

menggeledah, menyita,

menyuruh berhenti, melarang

orang meninggalkan tempat,

memeriksa identitas orang

tertentu.

Pemberian kewenangan

tersebut juga diiringi oleh,

adanya norma-norma serta

kode etik yang harus

melandasi tindakan

tersebut.Selain itu penggunaan

kewenangan tersebut juga

memiliki konsekuensi hukum

dibelakangnya. Salah satunya

adalah praperadilan, ketika

polisi diperhadapkan kepada

penyalahgunaan kekuatan

yang melekat pada dirinya

maka dia harus menerima

tuntutan disiplin, kode etik,

maupun peradilan pidana

sebagai wujud pertanggung

jawaban atas penggunaan

8

http://kholekjoxzin.blogspot.co.id/2013/kons

ep-polisi- sebagai-penegak-hukum.html.

kekuatan tersebut. Dengan

demikian penggunaan

kekuatan tersebut ada batasan-

batasan yang mengatur serta

mengendalikan tindakan

tersebut.

Polisi hanya ditugaskan

untuk menjadi penjaga status

quo sehingga ketika ada orang

atau kelompok tertentu yang

melakukan protes akibat

ketidakadilan yang dirasakan

maka polisilah yang

ditampilkan bak pemadam

kebakaran untuk

memadamkan api yang akan

bergejolak. Namun,

penggunaannya secara terarah

dan terukur serta tetap

kekuatan polisi tersebut

dikontrol oleh norma dan

aturan hukum yang ada.

Penguasa pun tidak serta

merta dapat menggunakan

kekuatan polisi sekehendak

hatinya. Hal menonjol yang

membedakan kedua sistem ini

adalah dari segikontroling

atau pengawasan terhadap

penggunaan kekuatan polisi.

Sebagai aparat penegak

hukum dalam melaksanakan

tugas, polisi dituntut

menanamkan rasa kepercayaan

kepada masyarakat, karena

menegakkan wibawa hukum,

pada hakekatnya berarti

menanamkan nilai kepercayaan

didalam masyarakat. Di

samping menanamkan nilai

kepercayaan kepada

masyarakat, polisi juga dituntut

mempunyai profesionalisme

dalam menegakkan hukum.

Tugas pokok kepolisian

merupakan tugas- tugas yang

http://kholekjoxzin.blogspot.co.id/2013/konsep-polisi-

http://kholekjoxzin.blogspot.co.id/2013/konsep-polisi-

10

harus dikerjakan atau

dijalankan oleh lembaga

kepolisian yang dimaknai

sebagai bentuk atau jenis dari

pekerjaan khusus, yakni khusus

dalam bidang penegakan

hukum, bidang perlindungan,

bidang pengayoman dan bidang

pelayanan. Bidang pelayanan

yang dimaksud mencakup

bidang-bidang yang lain,

seperti pelayanan yang

berkaitan dengan pelayanan

hukum yakni menerima laporan

dan pengaduan berkaitan

terjadinya pelanggaran hukum,

pelayanan memberikan

perlindungan termasuk

perlindungan hukum agar

masyarakat menjadi aman tidak

terganggu, pelayanan

memberikan pengayoman agar

masyarakat tenteram dan aman,

dan pelayanan dalam

mewujudkan keamanan dan

ketertiban.

Jenis pekerjaan tersebut

menjadi tugas dan wewenang

kepolisian yang harus

dijalankan dengan pengetahuan

(Intelektual), keahlian atau

kemahiran yang diperoleh

melalui pendidikan ataupun

training, dijalankan secara

tanggung jawab dengan

keahliannya, dan berlandaskan

moral atau etika. Tugas pokok

kepolisian akan menjadi

pekerjaan kepolisian secara

berlanjut dan terus menerus

sejalan dengan eksistensi

lembaga, kecuali terjadi

pergeseran dan perkembangan

tugas.

Seorang professional

hidup dari profesinya dan

secara terus menerus berusaha

meningkatkan keahlian

ilmunya sendiri. Berangkat

dari definisi tersebut maka

tampak jelas bahwa para

ilmuwan dapat disebut sebagai

professional.

Permasalahannya sekarang

adalah bagaimana rumusan

profesionalisme yang harus

diterapkan dilingkungan Polri.

Profesionalisme Polri

wujudnya adalah merupakan

dasar-dasar sikap, cara

berpikir, tindakan dan

perilaku yang dilandasi oleh

ilmu kepolisian yang

diabdikan pada kemanusiaan

dalam wujud terselenggaranya

keamanan dan tegaknya

hukum adalah hakekat tujuan

jiwa pengabdian dan

profesionalismepolri yang

benar dengan berlandaskan

pada prinsip penuntun yang

wajib dipedomani oleh setiap

personil Polri yaitu Pancasila.

Sorotan masyarakat

kepada polisi, bahwa

masyarakat mengukur

keberhasilan pelaksanaan

tugas polisi dengan

mengaplikasikan

profesionalisme secara baik

apabila polisi dapat

mengungkap suatu kasus dan

menyelesaikan perkara

sebanyak- banyaknya.

Masyarakat mengukur

profesionalisme Polri

didasarkan pada apa yang

dilihat dan dirasakan. Apabila

polisi melakukan perbuatan

yang dinilai sebagai perbuatan

yang negatif, seperti pungli,

salah penangkapan dan lainya,

11

maka masyarakat langsung

menyatakan bahwa polisi

tidak profesionalisme karena

tindakan yang telah dilakukan

berada diluar koridor Kode

Etik profesi Polri.

B. Peran Penegakan Hukum

Dalam Razia Lalu Lintas.

Penegakan hukum yang

bertanggung jawab dan

akuntabel dapat diartikan

sebagai suatu upaya

pelaksanaan penegakan hukum

yang dapat

dipertanggungjawabkan

kepada publik, bangsa dan

negara yang berkaitan terhadap

adanya kepastian hukum dalam

sisitem hukum yang berlaku,

juga berkaitan dengan

kemanfaatan hukum dan

keadilan bagi masyarakat.

Proses penegakan hukum

memang tidak dapat

dipisahkan dengan sisitem

hukum itu sendiri. Sedang

sistem hukum dapat diartikan

merupakan bagian-

bagian proses/tahapan yang

saling bergantung yang harus

dijalankan serta dipatuhi oleh

penegak hukum dan

masyarakat yang menuju pada

tegaknya kepastian hukum.

Peranan Polisi dalam

rangka penegakan hukum razia

lalu lintas belum berjalan

optimal.Sudah menjadi rahasia

umum bahwa penegakan

hukum di Indonesia sangat

memprihatinkan, saat

dilakukannya razia lalu lintas

oleh polisi, sebagian besar

masyarakat tidak puas terhadap

razia lalu lintas yang dilakukan

oleh polisi lalu lintas,

dikarenakan banyak razia yang

illegal atau tidak sah. Banyak

oknum polisi yang melakukan

razia lalu lintas yang tidak

sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 80 Tahun 2012,

seperti tidak adanya papan

operasi yang menunjukan

adanya pemeriksaan kendaraan

dan tanpa menunjukan adanya

surat tugas, di samping itu

anehnya banyak juga

masyarakat yang ikut-ikutan

melanggar hukum, seperti

memberi suap kepada polisi

yang bertugas, sehingga

masyarakat sudah sangat

terlatih bagaimana

mengatasinya jika terjadi

pelanggaran-pelanggaran

hukum yang dilakukannya,

apakah itu bentuk pelanggaran

lalu lintas, atau melakukan

delik delik umum, atau

melakukan tindak pidana

korupsi. Ini membuktikan

bahwa penegakan hukum yang

dilakukan di Indonesiatidak

sesuai denganharapan. Sebagian

besar masyarakat kita telah

terlatih benar bagaimana

mempengaruhi proses

penegakan hukum yang sedang

berjalan agar ia dapat terlepas

dari jerat hukumannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum razia

lalu lintas oleh polisi

menurut Peraturan

Pemerintah No. 80 Tahun

2012 tentang pemeriksaan

kendaraan bermotor dan

penindakan pelanggaran

lalu lintas dan angkutan

12

jalan merupakan dasar dari

kewenangan polisi lalu

lintas melakukan razia

kendaraan di jalan dan

peranan polisi sebagai

penegak hukum.

2. Penegakan hukum yang

akuntabel merupakan dasar

dan bukti bahwa Indonesia

benar benar sebagai negara

hukum, namun peranan

polisi dalam rangka

penegakan hukum razia

lalu lintas belum berjalan

optimal yang terkadang

kesadaran masyarakat

banayak yang belum

mengetahui kewenangan

Polisi Lalu Lintas kususnya

di samarinda

B. Saran

1. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 80

Tahun 2012 Tentang



Penindakan Pelanggaran

Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan perluh

disosialisasikan lebih

kepada masyarakat, agar

masyarakat akan lebih

patuh hukum dalam berlalu

lintas.

2. Peranan polisi dalam

rangka penegakan hukum

harus berdasarkan aturan

yang berlaku dank kode

etik sendiri dari polisi, agar

terjadi penegakan hukum

yang akuntabel dan

bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anton Tabah, 1993, Patroli

Polisi, PT Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta.

Dudu Duswara Machmudin,

2003. Pengantar Ilmu

Hukum Sebuah Sketsa.

Refika Aditama,

Bandung

Ilham Bisri, 2004. Sistem

Hukum Indonesia.

Grafindo Persada,

Jakarta Kunarto, 2001.

Perilaku Organisasi

Polri. Cipta Manunggal,

Jakarta

Markas Besar Kepolisian

Negara Republik

Indonesia. Pedoman

Pelaksanaan Tugas

Brigadir Polisi Di

Lapangan.

Rinto Raharjo, 2014, Tertib

Berlalu Lintas, Shafa

Media, Yogyakarta,

Yoyok Ucuk Suyono, 2013.

Hukum Kepolisian,

Laksbang Grafika,

Yogyakarta

Yulies Tiena Masriani, 2004.

Pengantar Hukum

Indonesia, Sinar

Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-

undangan

Undang-Undang Nomor 2

tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 23

Tahun 2007 Tentang

Daerah Hukum

Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

13

Undang-Undang RI Nomor 22

Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 80 Tahun

2012 Tentang Tata Cara


Bermotordan

Penindakan

Pelanggaran Lalu

Lintas dan Angkutan

Jalan.

KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS KOTA SAMARINDA …

Documents