KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PENGADILAN HUBUNGAN … · 2020. 3. 6. · Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marno sebagai salah satu klausula dariPeraturan Perusahaan PT. East West Seed

KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PENGADILAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN PENGADILAN NEGERI

(STUDI KASUS PUTUSAN NO 27/PDT.G/2015/PN CLP

ANTARA PT. EAST WEST SEED INDONESIA

DENGAN MARNO DAN PT. BENIH CITRA ASIA)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Nanita Sukmawantini Putri

NIM: 312015188

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

April 2019

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Karunia dan

Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini

yang berjudul: Kewenangan Mengadili antara Pengadilan Hubungan

Industrial dengan Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan No.

27/PDT.G/2015/PN Clp antara PT. East West Seed Indonesia dengan Marno

dan PT. Benih Citra Asia). Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi

salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen

Satya Wacana Salatiga. Selain untuk dikumpulkan guna memenuhi pertanggung

jawaban, skripsi ini disusun sebagai bahan bacaan guna mendapatkan

pengetahuan mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Skripsi ini tidak akan

terwujud tanpa usaha, bantuan, dorongan, doa, nasihat dan saran dari para pihak

sehingga kesulitan-kesulitan yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu,

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa

terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan;

2. Arie Siswanto, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Kristen Satya Wacana Salatiga;

3. Dr. Umbu Rauta, SH., M.Hum. selaku dosen wali studi yang sudah

membimbing dan mengarahkan selama penulis berkuliah di Universitas

Kristen Satya Wacana Salatiga.

4. Dr. Jumiarti, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang berkenan

meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan

kelembutan, serta memberikan kritik dan saran dari awal hingga akhir

penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. Dr. Christina Maya Indah, SH., M.Hum. selaku penguji yang telah

memberikan masukan yang membangun kepada penulis;

6. Heru Wismanto Sidhi, SH., MH. selaku penguji yang telah memberikan

masukan yang membangun kepada penulis;

7. Seluruh dosen staf pengajar di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga,

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis;

8. Yang sangat tercinta Mama, Papa dan seluruh keluarga besar yang telah

memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini;

9. Rito Dwi Yanuar atas dukungan, saran, kesabaran dan doa yang telah

diberikan;

10. Teman-teman seperjuangan: Rahma, Ika, Ela, Shakti, Rheiner, Kak Nopa, Kak

Clara dan teman-teman kost Al-Barkah serta teman-teman angkatan 2015 lain

yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya pada

semua pihak bila dalam proses penyusunan skripsi ini ada kesalahan yang telah

penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak disengaja, atas permohonan

maafnya penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap ada manfaat yang dapat

diambil dari hasil penulisan skripsi ini. Semoga dapat menunjang perkembangan

Ilmu Hukum. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

oleh karena itu segala kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan

segala kerendahan hati.

Salatiga, 26 Maret 2019

Penulis

KATA PENGANTAR

Latar belakang penulisan skripsi ini berkaitan dengan keinginan penulis

untuk menganalisis mengenai Kewenangan Mengadili antara Pengadilan

Hubungan Industrial dengan Pengadilan Negeri pada Putusan No.

27/PDT.G/2015/PN Clp antara PT. East West Seed Indonesia dengan Marno dan

PT. Benih Citra Asia.

Penulisan pada Bab I akan menguraikan mengenai latar belakang masalah

dan gambaran umum mengenai ruang lingkup kompetensi atau kewenangan

mengadili dari masing-masing badan-badan peradilan, rumusan masalah, tujuan

penelitian, dan metode penelitian. Bab II akan menguraikan tentang Pembahasan.

Bab ini akan membahas tentang teori kompetensi yaitu kompetensi absolute

(kewenangan mutlak) dan kompetensi relative (kewenangan nisbi) secara umum,

kerangka teoritik kewenangan mengadili pengadilan negeri yang terdiri atas

kompetensi absolute dan kompetensi relative, kerangka teoritik kewenangan

mengadili pengadilan Hubungan Industrial yang terdiri atas (perjanjian kerja,

hubungan kerja, hubungan industrial, sarana hubungan industrial, perselisihan

hubungan industrial, pengadilan hubungan industrial, kompetensi absolute dan

kompetensi relative serta subjek dari perselisihan hubungan industrial). Serta akan

membahas mengenai hasil penelitian yang menguraikan para pihak dalam kasus,

dan kasus posisi yang terjadi. Kemudian pada Bab ini akan membahas tentang

analisis mengenai ruang lingkup pengadilan mana mempunyai kewenangan untuk

mengadili perkara No. 27/PDT.G/2015/PN Clp antara PT. East West Seed

Indonesia dengan Marno dan PT. Benih Citra Asia.

Selanjutnya, pada Bab III berisi simpulan yang menjawab rumusan

masalah dan saran terhadap Majelis Hakim agar lebih cermat menangani perkara

yang masuk ke pengadilan dan supaya perlu ditingkatkan sosialisasi kepada

pekerja dan pengusaha untuk memahami kewenangan pengadilan dalam

hubungan industrial.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................... i

LEMBAR PENGUJIAN ..................................................................................... ii

LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI ................................................................. iii

LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI ................................................................. iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ............................. v

UCAPAN TERIMA KASIH .............................................................................. vi

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ix

DAFTAR ISI ........................................................................................................ x

ABSTRAK ........................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 13

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 13

D. Metode Penelitian .......................................................................................... 13

1. Jenis Penelitian .......................................................................................... 13

2. Teknik Pengambilan Data .......................................................................... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS..... 16

A. Tinjauan Pustaka ............................................................................................ 16

1. Teori Kompetensi ...................................................................................... 16

1.1 Kompetensi Absolut (Kewenangan Mutlak) ...................................... 17

1.2 Kompetensi Relatif (Kewenangan Nisbi) ........................................... 22

2. Kerangka Teoritik Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri ................ 24

2.1 Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri ............................................. 25

2.2 Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri ............................................... 36

3. Kerangka Teoritik Kewenangan Mengadili PHI ....................................... 38

3.1 Perjanjian Kerja melahirkan hubungan kerja ...................................... 39

3.2 Hubungan Industrial ............................................................................ 42

3.3 Sarana Hubungan Industrial ................................................................ 42

3.4 Perselisihan dan Pengadilan Hubungan Industrial .............................. 46

3.5 Kompetensi Absolut (Kewenangan Mutlak) PHI ............................... 47

3.6 Kompetensi Relatif (Kewenangan Nisbi) PHI .................................... 49

3.7 Subjek Perselisihan Hubungan Industrial ........................................... 50

B. Hasil Penelitian ................................................................................................ 52

1. Para Pihak ..................................................................................................... 52

2. Kasus Posisi .................................................................................................. 53

C. Analisis ............................................................................................................. 58

BAB III PENUTUP ............................................................................................. 66

A. Simpulan .......................................................................................................... 66

B. Saran ................................................................................................................. 67

DAFTAR PUSTAKA

Abstrak

Kewenangan untuk mengadili dari tiap-tiap badan peradilan dibagi 2 (dua) yaitu

kewenangan mutlak (kompetensi absolute) yang didasarkan pada kekhususan dari

jenis perkara yang diadili dan kewenangan relative (kompetensi nisbi) yang

didasarkan pada letak atau daerah hukum dimana suatu badan peradilan itu

berada. Dalam perkara ini terdapat konflik mengadili antara Pengadilan Hubungan

Industrial Semarang dengan Pengadilan Negeri Cilacap. Perkara ini merupakan

perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak, akibat dilanggarnya suatu

Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marno sebagai salah satu klausula

dariPeraturan Perusahaan PT. East West Seed Indonesia untuk mendapatkan uang

pesangon pada saat pengunduran diri terjadi.Karena merupakan suatu perselisihan

hubungan industrial maka perkara ini merupakan kewenangan mutlak

(kompetensi absolute) dari Pengadilan Hubungan Industrial Semarang. Akan

tetapi dalam perkara ini menjadi tidak tepat karena dianggap sebagai perkara

wanprestasi dan diadili di Pengadilan Negeri Cilacap.