KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAMBIDANGPERTANAHAN DI ERA
OTONOMI DAERAHA. Otonomi Daerah dan Desentralisasi1. Otonomi
DaerahSesuai dengan amanat konstitusi Republik Indonesia,
Pemerintah Daerahberwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan Pemerintahan menurut asasdesentralisasi1, tugas pembantuan2,
dan dekonsentrasi3sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untukmempercepat
terwuudn!a keseahteraan mas!arakat melalui peningkatan
pela!anan,pemberda!aandanperansertamas!arakat. Disampingitumelalui
otonomi luas,daerah diharapkan mampu meningkatkan da!a saing dengan
memperhatikan prinsipdemokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaandankekhususansertapotensi dankeanekaragaman daerah
dalam sistem "egara #esatuan Republik Indonesia. 1 Desentralisasi
adalah pen!erahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam
sistem "egara #esatuan Republik Indonesia. Pasal 1 a!at $%&
'ndang ( 'ndang "omor 32 )ahun 2**+2 )ugas pembantuan adalah
penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan,atau desa dari
Pemerintah pro-insi kepada kabupaten,kota dan,atau desa serta dari
Pemerintah kabupaten,kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu. Pasal 1 a!at $.& 'ndang ( 'ndang "omor 32 )ahun 2**+3
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh
Pemerintah kepada /ubernur sebagai wakil Pemerintah dan,atau kepada
instansi -ertikal di wila!ah tertentu. Pasal 1 a!at $0& 'ndang
( 'ndang "omor 32 )ahun 2**+1ili Romli mengemukakan, bahwa
dalamkonsep otonomi daerah padahakikatn!a mengandungarti bahwa,
adan!a kebebasandaerahuntukmengambilkeputusan, baik politik maupun
administrati2, menurut prakarsa sendiri. 3leh karenaitukemandirian
daerah suatu hal !ang penting, tidakbolehada inter-ensi
dariPemerintah Pusat. #etidakmandirian daerah berarti
ketergantungan daerah padaPemerintah Pusat.+#atakunci dari otonomi
daerahadalah4kewenangan5. Seberapabesarkah4kewenangan5!angdimiliki
olehdaerahdidalammenginisiati2kankebiaksanaan,mengimplementasikann!a,
dan memobilisasi dukungan sumber da!a untukkepentingan
implementasi. Dengan kewenangann!a maka daerah akan menadikreati2
untuk menciptakan kelebihan dan insenti2 kegiatan ekonomi
danpembangunan daerah. Dengan kewenangan dan kreati2itas maka akan
dapatmeningkatkan pendapatan keuangan daerah.6 #onsekuensi dari
otonomi ini adalah, memungkinkandaerahbebas untukberimpro-isasi,
mengekspresikan dan mengapresiasikan kemampuan dan potensi!ang
dimiliki, mempun!ai kebebasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa
berkar!asesuai dengan kebebasan daerah masing-masing.74 1ili Romli,
Potret... op. cit. hlm. %.5S!aukani 8R, 92an /a22ar, dan : R!aas
Ras!id, Otonomi Daerah Dalam Rangka NegaraKesatuan, ;tk. ketiga
,,www.kmc.com )anggal 1. September 2**..:enurut S.8. Sarundaang,
hakikat otonomi daerah ini adalah> % 1. 3tonomi
adalahhakmengurusrumahtanggasendiri bagi suatudaerahotonom. 2.
3tonomi merupakansuatukebebasanmenalankanhakmengurus danmengatur
rumah tangga sendiri, akan tetapi daerah tidak
dapatmenalankanhakdanwewenangotonomin!a itudiluar batas
wila!ahdaerahn!a. 3. 3tonomi tidakbolehmencampuri hakmengatur
danmengurus rumahtanggadaerahlainsesuai denganwewenangpangkal
danurusan!angdiserahkan kepadan!a. dan, +. 3tonomi tidakmembawahi
otonomi lain, hakmengatur danmengurusrumahtangga sendiri
tidakmerupakansubordinasi hakmengatur danmengurus rumah tangga
daerah lain. Di dalamotonomi hubungankewenanganantaraPusat
danDaerah, tidakdapat dengan cara pembagian urusan pen!elenggaraan
Pemerintahan atau caramenentukan urusan rumah tangga daerah.
Penentuan ini akan mencerminkan suatubentukotonomi
terbatasatauluas. Digolongkansebagai otonomi
terbatasapabila>Pertama,urusan-urusan rumah tangga daerah
ditentukan secara kategoris danpengembangann!adiatur
dengancara-caratertentu.Kedua,apabilasuper-isi danpengawasan
dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom
kehilangankemandirian untuk menentukan secara bebas mengatur dan
mengurus rumah tanggadaerahn!a.Ketiga,sistemhubungan keuangan
antara Pusat dan Daerah !angmenimbulkan hal-hal seperti
keterbatasan kemampuan keuangan !ang akanmembatasi ruang gerak
3tonomi Daerah.0 7 S.8. Sarundaang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke
Daerah, Pustaka Sinar 8arapan, ?akarta,2***, hlm. 3+.8 @agir :anan,
Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut D !"#$, ctk.pertama
Sinar8arapan. ?akarta. hlm.
3%.SedangkanotonomiluasadalahsemuaurusanPemerintahanpadadasarn!amenadi
urusan rumah tangga daerah, kecuali !ang di tentukan sebagai urusan
Pusat.Dalam negara modern, apabila dikaitkan dengan paham negara
keseahteraan,urusanPemerintahan tidak dapat dikenali
umlahn!a..@egitu uga dengan prinsip
otonomi!angdianut'ndang-'ndang"omor32
)ahun2**+tentangPemerintahanDaerahmen!ebutkan dalam penelasann!a
angka $1& penelasan umum, bahwa> %Prinsip otonomi daerah
menggunakan prinsip otonomi seluas&luasn'a dalam artidaerah
diberikan ke(enangan mengurus dan mengatur semua urusan
Pemerintahandi luar 'ang men)adi urusan Pemerintah 'ang ditetapkan
dalam undang&undang ini.Daerah memiliki ke(enangan membuat
kebi)akan daerah untuk memberi pela'anan,peningkatanperanserta,
prakarsa, danpemberda'aanmas'arakat 'angbertu)uanpada peningkatan
kese)ahteraan rak'at.*3tonomi daerah ika dilihat dari sudut
wila!ahn!a, maka pen!elenggaraann!adi tentukaan dalambatas-batas
wila!ahn!a !ang di tentukan Pemerintah Pusat.Dilihat dari subtansi
$materi& pen!elenggaraandaerah, men!angkut tatanan!angberkaitan
dengan cara pembagian wewenang, tugas dan tanggung awab
untukmengatur dan mengurus urusan Pemerintahan antara Pusat dan
Daerah.Dalamtataran !uridis, de2inisi otonomi daerah dapat
ditemukan dalamberbagai peraturan perundang-undangan. 3tonomi
daerah menurut 'ndang-'ndang"omor
6)ahun1.%+)entangPemerintahanDaerahadalahhak,
wewenangdankewaibandaerahuntukmengatur danmengurus
rumahtanggan!asendiri
sesuaidenganperaturanperundang-undangan!angberlaku.
Sedangkanmenurut 'ndang-'ndang "omor 22 )ahun 1..., 3tonomi daerah
adalah kewenangan daerah otonom9 Ibiduntuk mengatur
danmenguruskepentingan mas!arakatsetempatmenurutprakarsasendiri
berdasarkan aspirasi mas!arakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Selanutn!a dalam'ndang-'ndang "omor 32 )ahun
2**+ tentangPemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 9!at 6
mende2inisikan otonomi daerah sebagaihak, wewenang dan kewaiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan
Pemerintahan dan kepentingan mas!arakat setempat sesuai dengan
peraturanperundang-undangan. :enurut I. "!oman Sumar!adi otonomi
daerah padahakikatn!a adalah>1*1. :engurus rumah tangga sendiri
bagi suatu daerah otonom. 8ak tersebutbersumber dari wewenang
pangkal dan urusan-urusan Pemerintah $pusat&!ang diserahkan
kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur danmengurus rumah
tangga merupakan inti keotonomian suatu
daerahApenetapankebiaksanaansendiri, pelaksanansendiri, serta
pembia!aandan pertanggungawaban daerah sendiri, maka hak itu
dikembalikankepada pihak !ang memberi, dan berubah kembali menadi
urusanPemerintah $pusat&. 2. Dalam kebebasan menalankan hak
mengurus dan mengatur rumah tanggasendiri, daerah tidak dapat
menalankan hak dan wewenang otonomin!aitu diluar batas wila!ah
daerahn!a.3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan
mengurus rumahtanggadaerahlainsesuai denganwewenangpangkal
danurusan!angdiserahkan kepadan!a. Dari beberapa konsep di atas,
otonomi daerah elas menunuk padakemandiriandaerah, di
manadaerahdiberikankewenanganuntukmengatur
danmengurusrumahtanggan!asendiri tanpaataumengupa!akanseminimal
mungkin10 I. "!oman Sumar!adi, +,ekti,itas -mplementasi Kebi)akan
Otonomi Daerah, ;itra 'tama, ?akarta, 2**6, hlm. 3..adan!a campur
tangan atau inter-ensi pihak lain atau Pemerintah Pusat
danPemerintah dibawahn!a $Pemerintah Pro-insi&. Dalam'ndang
('ndang"omor 32)ahun2**+)entang
PemerintahanDaerahdisebutkanbahwaprinsipotonomi
daerahmenggunakanprinsipotonomiseluas-luasn!a dan prinsip otonomi
!ang n!ata dan bertanggung awab, !angdimaksud
denganotonomiseluas-luasn!adalamartidaerah
diberikankewenanganmengurusdanmengatursemuaurusanPemerintahandiluar!angmenadi
urusanPemerintah. Prinsip otonomi !ang n!ata adalah suatu prinsip
bahwa urusanPemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang,
dan kewaiban !angsen!atan!atelahadadanberpotensi untuktumbuh,
hidupdanberkembangsesuaidengan potensi dan kekhasan daerah. 3tonomi
!ang bertanggung awab adalahotonomi
!angdalampen!elenggaraann!aharusbenar-benarsealandengantuuandanmaksudpemberianotonomi,
!akni memberda!aandaerahdanmeningkatkankeseahteraan.11:enurut 8ari
Sabarno, melalui otonomi daerah !ang luas, n!ata, danbertanggung
awab tersebut, negara $Pemerintah Pusat& memberikan peranan
kepadadaerah untukmengaktualisasikandirin!a dalamprinsip
Pemerintahan!ang baiksesuai dengan situasi dan kondisi daerah.12
111ili Romli, Potret... op. cit, hlm. 22.12 8ari Sabarno, Memandu
Otonomi Daerah Men)aga Kesatuan Bangsa, ctk.pertama. Penerbit Sinar
/ra2ika, ?akarta, 2**%, hlm. 1.#onsekuensi dari otonomi ini adalah,
memungkinkandaerahbebas untukberimpro-isasi, mengekspresikan dan
mengapresiasikan kemampuan dan potensi!ang dimiliki, mempun!ai
kebebasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa berkar!asesuai
dengan kebebasan daerah masing-masing.133tonomi daerah merupakan
wuud kehidupan demokrasi dalam kontekspen!elenggraan negara
kesatuan $eenheidstaat&. 3tonomi daerah merupakan
wadahkehidupandemokrasi. Rak!at melalui parawakil mereka$DPRD&,
turut sertadalampen!elenggaraan Pemerintahan, berdasarkan otonomi
daerah !ang dibangun dalamsistem Pemerintahan desentralisasi.
Rak!at mengatur rumah tangga mereka sendiri dalamrangka
pen!elenggaraan otonomi daerah.
SuatunegarakesatuanbarumerupakanwuudPemerintahandemokrasitatkalaotonomi
daerah dialankan secara e2ekti2 guna pemberda!aan kemaslahatan
rak!at,mencakupi kewenangan.el,(etge/ing$Perda-Perda&
!angmengakomodirkepentinganrak!at
ban!akdanpen!elenggaraanPemerintahan$.el,bestuur&
!angdiembansecarademokrasi. Porsi otonomi
daerahtidakcukupdalamwuudotonomi !angluas danbertanggungawab,
tetapi harus diwuudkan dalam 2ormat otonomi !ang
seluas-luasn!a.9dan!apandangan!angtidakmen!etuui istilahotonomi
daerah!angseluas-luasn!adikhawatirkan konsep otonomi seluas-luasn!a
berkonotasi membangunimagebakalmunculn!a ide negara bagian dalam
negara 2ederasi $,ederal state&. 8al tersebut menurut1aica
:arBuki tidak beralasan, karena dengan mewuudkan otonomi daerah
!ang seluas-13 ?iml! 9sshiddiCie, %Otonomi Daerah dan Peluang
-n/estasi*, Disampaikan dalam /o-ernment ;on2erence, !ang diadakan
di ?akarta, 2.-3* September 2***, hlm. 1. dikutip dari
http>,,www.kmc.com, )anggal 7 9gustus 2**0.luasn!a rak!at
cenderung menahan diri memba!angkan negara 2ederal. 3tonomi
daerah!angseluas-luasn!atidaklaindari wuudnegarabagian2ederal
dalam2ormat daerahotonom, kecuali antara lain beberapa kewenangan
!ang perlu dirumuskan secara limitati2.#onsep otonomi daerah !ang
seluas-luasn!a merupakan salah satu upa!a membendungide negara
2ederasi.1+. Desentralisasi#aian terkait dengan otonomi daerah,
tidak lepas dari kaian tentang konsepdan teori desentralisasi.
)erdapat hubungan !ang saling menentukan dan
bergantungantaradesentralisasi danotonomi daerah.
Desentralisasilah!angmelandasi suatudaerahdapat dikatakanotonom.
3tonomi daerahtidakakanada, ikatidakadadesentralisasi.
Sebalikn!adesentralisasi tanpaotonomi
daerahakanmenimbulkankesulitan dalam pelaksanaan Pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan di daerah.)anpa desentralisasi, daerah
tidak akan mempun!ai otonomi. 3tonomi daerah
tidakakanadadalamkonteksorganisasi negara, bilateori
desentralisasitidakdiadikandasar piakan. Dari hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa teori desentralisasi menadidasar piakan otonomi
daerah.16:enurut R!aasRas!iddalamtatarankonsep,
pengertiandesentralisasi danotonomi daerah mempun!ai tempatn!a
masing-masing. Istilah otonomi daerah lebihcenderung padapolitical
aspect$aspek politik-kekuasaan negara&, sedangkandesentralisasi
lebih cenderung padaadministrati/e aspect$aspek administrasi14 :.
1aica :arBuki, Ber)alan.. op. cit., hlm 173.15 I. "!oman Sumar!adi,
+,ekti,itas... op. cit., hlm. 23.negara&. "amun dilihat dari
kontekssharing o, po(er$berbagai kekuasaan&, dalampraktekn!a,
kedua istilah tersebut mempun!ai keterkaitan !ang erat, dan tidak
dapatdipisahkan. 9rtin!a ika berbicara mengenai otonomi daerah,
tentu akan men!angkutpertan!aan seberapa besar untuk
men!elenggarakan urusan Pemerintahan !ang telahdiberikan sebagai
wewenang rumah tangga daerah.17Dari penelasan di atas, sekali lagi
bahwa konsep desentralisasi secara umum,dapat dikategorikan ke
dalamduaperspekti2utama,!akniperspekti2desentralisasipolitik dan
desentralisasi administrasi. Satu di antara perbedaan mendasar dari
duaperspekti2 ini terletakpadarumusande2inisi desentralisasi
itusendiri. Perspekti2desentralisasi politik mende2inisikan
desentralisasi sebagai de-olusi kekuasaan$de/olution o, po(er&
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sementaraperspekti2
desentralisasi sebagai delegasi wewenang administrasi
$administrati/eauthorit'0 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah.1%9dan!a perbedaan antara dua perspekti2 dalam
mende2inisikan desentralisasi,telahmemiliki implikasi
padaperbedaandalammerumuskantuuanutama!anghendakdicapai. Perspekti2
desentralisasi politikmenekankanbahwatuuanutamadari desentralisasi
adalah mewuudkan demokratisasi di tingkat lokal
sebagaipersamaanpolitik, akuntabilitaslokal, dankepekaanlokal. Di
sisi lain, perspekti2desentralisasiadministrasilebih
menekankanpadaaspeke2isiensipen!elenggaraan16R!aas Ras!id, Makna
Pemerintahan 1 2in)auan Dari 3egi +tika Dan Kepemimpinan,
101. :engurangi bertumpukn!a pekeraan di pusat Pemerintahan. 2.
Dalammenghadapi masalah!angamat
mendesak!angmembutuhkantindakan!angcepat,
daerahtidakperlumenungguinstruksi lagi dariPemerintah Pusat. 3.
Dapat mengurangi birokrasi dalam arti !ang buruk karena
setiapkeputusan dapat segera dilaksanakan. +. Dalam sistem
desentralisasi dapat diadakan pembedaan $di2erensiasi&
danpengkhususan $spesialisasi& !ang beguna bagi kepentingan
tertentu.#hususn!a desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah
men!esuaikan dirikepada kebutuhan,eperluan dan keadaan khusus
daerah.6. Dengan adan!a desentralisasi teritorial, daerah otonom
dapat merupakansemacam laboratorium dalam hal-hal !ang berhubungan
denganPemerintahan, !ang dapat berman2aat bagi seluruh negara.
8al-hal !angtern!ata baik, dapat diterapkan di seluruh wila!ah
negara, sedangkan !angkurang baik, dapat dibatasi pada suatu daerah
tertentu saa dan oleh karenaitu dapat ebih mudah ditiadakan.7.
:engurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat.%.
Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan
kepuasan bagidaerah-daerah karena si2atn!a !ang lebih langsung.
;heema dan Rondinelli menabarkan beberapa keuntungan dan
kebaikandesentralisasi, !aitu>1. 18 ?ose2 Riwu #aho, Prospek
Otonomi Daerah di -ndonesia, Raawali Pers, ?akarta, 1.00, hlm.
13.19 I. "!oman Sumar!adi, +,ekti,itas4,3p.;it., hlm. 2%.1.
#ebiaksanaan desentralisasi akan mempermudah artikulasi
danimplementasi kebiakan pembangunan atas dasar pemerataan
denganmeningkatn!a kemampuan administrati2 unit-unit kera
daerah.#ebiaksanaan desentralisasi uga dapat meningkatkan
kemampuanpeabat dan pimpinan politik dalam rangka
mengidenti2ikasikan masalah-masalah pembangunan setempat dengan
penentuan prioritas pembangunan!ang tepat.2. Desentralisasi dapat
mengurangi dan men!ederhanakan prosedur birokrasi!ang rumit dan
berliku-liku. 3. Desentralisasi dapat pula meningkatkan persatuan
nasional danmemperteguh legitimasi Pemerintahan, karena
desentralisasi memberikankesempatankepadamas!arakat untukmengenal
masalah!angdihadapidan men!alurkan permasalahan itu kepada
lembaga-lembagaPemerintahan !ang rele-an.+. #oordinasi !ang lebih
e2ekti2 dapat pula dicapai lewat penerapankebiakandesentralisasi.
@ermacam-macamkegiatan!angdilaksanakanoleh aneka ragam organisasi
Pemerintahan, dapat lebih diharmoniskna dandipadukan.6.
Desentralisasi dapat pula dianggap sebagai suatu mekanisme
untukmeningkatkane2isiensi PemerintahPusat,
karenatugas-tugasrutinakanlebih e2ekti2 ika diselenggarakan oleh
peabat-peabat daerah. 7. Partisipasi mas!arakat dalampembangunan
dapat pula ditingkatkandengan menempuh kebiaksanaan desentralisasi.
Perluasan partisipasimas!arakat dilakukan melalui mekanisme dan
saluran tertentu, agaranggota mas!arakat dapat men!alurkan
pandangan dan kebutuhan-kebutuhann!a melalui pengambilan keputusan
diberbagai tingkatPemerintahan. Rasa tanggung awab peabat-peabat
daerah akanmeningkat melalui mekanisme desentralisasi ini. %.
Desentralisasi mengandung kemungkinan untuk menigkatkan
danmemperluas 2asilitas dan pela!anan oleh Pemerintah dengan
mengurangikontrol oleh kelompok elit lokal terhadap kegiatan
pembangunan.:as!arakat!angberkepentinganterhadap2asilitasdanpela!anandapatmelakukan
pemantauan dan e-aluasi terhadap program-programpembangunan. 0.
Dengan desentralisasi, pemberian pela!anan oleh Pemerintah
kepadamas!arakat!ang men!angkt kebutuhan dasar akan lebih
e2isien,karenabia!a pela!anan tersebut dapat ditekanserendah
mungkin. :as!arakatsecara langsung dapat memberi tanggapan terhadap
program-programkeseahteraan !ang dilaksanakan Pemerintah. ..
Desentralisasi dapat mempertinggi 2leksibilitas instansi pusat,
sta2lapangan serta pemimpin lokal dalamrangka penanganan
masalah-masalah setempat !ang bersi2at khusus. Program-program
tertentu dapatdiuicobaterlebihdahulu,
tanpaharusmempertimbangkankepentinganseluruhbagiannegara, menilai
ino-asi administrati2 secaralokal sertameningkatkan prakarsa peabat
dan pimpinan politik lokal. :enurut 9mrah :uslimin,2*desentralisasi
dibagi menadi desentralisasipolitik, desentralisasi 2ungsional, dan
desentralisasi kebuda!aan. Desentralisasipolitik adalah pelimpahan
wewenang dari Pemerintah Pusat !ang kemudianmenimbulkanhakmengurus
kepentinganrumahtanggasendiri bagi badan-badanpolitik didaerah,
!ang dipilih oleh rak!at. Desentralisasi 2ungsional adalah
pemberianhak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu
macam atau golongankepentingan dalam mas!arakat, baik terikat
maupun tidak pada suatu daerah tertentu,seperti mengurus irigasi
bagi golongan tani dalam suatu daerah tertentu $subak
@ali&.Desentralisasi
kebuda!aan$culturedecentralisatie0ialahmemberikanhakkepadagolongan
( golongan kecil dalam mas!arakat $minoritas&
men!elenggarakankebuda!aann!a sendiri.
Disebutkandalampenelasanumumangka 3'ndang-'ndang"omor 32)ahun 2**+
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa>
%Pen'elenggaraandesentralisasi
mens'aratkanadan'apembagianurusanPemerintahan antara Pemerintah
dengan daerah otonom. Pembagian urusanPemerintahan tersebut
didasarkan pada pemikiran bah(a selalu terdapat berbagaiurusan
Pemerintahan 'ang sepenuhn'a dan5atau tetap men)adi
ke(enanganPemerintah. rusan Pemerintahan tersebut men'angkut
ter)aminn'a kelangsunganhidup bangsa dan negara secara
keseluruhan*.9pabila desentralisasi dipahami berdasarkan perspekti2
hubungan negara-:as!arakat, makaakandiketahui bahwakeberadaandari
desentralisasi tidaklain209mrah :uslimin, Aspek&aspek Otonomi
Daerah, @andung> 9lumni, 1.07. hlm. 6.adalah untuk mendekatkan
Pemerintah kepada mas!arakat sedemikian rupa, sehinggahubungan
keduan!a dapat tercipta interaksi !ang dinamis, baik pada
prosespengambilankeputusanmaupundalamimplementasi kebiakan.
makaakandapatterwuuddesentralisasiuntukdemokrasi$decentralitation,ordemocrac'&.21Secaraimplisit
hal ini uga mengindikasikan bahwa tuuan utama !ang hendak dicapai
dalamdesentralisasi meliputi, terwuudn!a demokratisasi tingkat
lokal, terciptan!a e2isiensidan e2ekti2itas pen!elenggaraan
Pemerintahan Daerah dan peningkatan keseahteraandi daerah.9dapun
pengertian dari Pemerintahan Daerah ini menurut '' "o. 32 )ahun2**+
)entang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut>
%PemerintahanDaerahadalahpen'elenggaraanurusanPemerintaholehPemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
denganprinsip otonomi seluas&luasn'a dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik-ndonesia tahun !"#$*@aik secara konseptual
maupun hukum, pasal-pasal baru terkait PemerintahanDaerah dalam ''D
memuat berbagai paradigma baru dan arah politik PemerintahanDaerah
!ang baru pula. 8al-hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan
ketentuan-ketentuan berikut>221. Prinsipdaerahmengatur
danmengurus sendiri urusanPemerintahanmenurut asas otonomi dan
tugas pembantuan$Pasal 10 a!at E2F.#etentuan ini menegaskan bahwa
Pemerintahan Daerah adalah suatuPemerintahan otonom dalam "egara
#esatuan Republik Indonesia. DalamPemerintahan Daerah han!a ada
Pemerintahan otonomi $termaksud tugas211ili Romli, Potret
otonomi..., Op.6it., hlm. 7.22 "i matul 8uda. Otonomi Daerah... op.
cit, hlm 2*-23.pembantuan&. Prinsipbarudalampasal 10$baru&
lebihsesuai dengangagasan daerah membentuk Pemerintahan Daerah
sebagai satuanPemerintahanmandiri di daerah!angdemokratis.
)idakadalagi
unsurPemerintahansenralisasidalamPemerintahanDaerah/ubernur,@upati,Dalikota
semata-mata sebagai pen!elenggara otonomi di Daerah.2. Prinsip
men)alankan otonomi seluas&luasn'a$Pasal 10 a!at
E6F&.:eskipun secara historis ''D 1.+6 menghendaki otonomi
seluas-luasn!a, tetapi karena tidak dicantumkan, maka !ang teradi
adalahpen!empitanotonomi daerahmenuuPemerintahansentralistik.
'ntukmenegaskan kesepakatan !ang telah ada pada saat pen!usunan ''D
1.+6danmenghindari pengebirianotonomi menuusentralisasi,
makasangattepat, Pasal 10$baru&menegaskanpelaksanaanotonomi
seluas-luasn!a.Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan
atau 2ungsiPemerintahan!angolehundang-undangtidakditentukansebagai
!angdiselenggarakan Pusat.3.Prinsip kekhususan dan keragaman daerah
$Pasal 10 9 a!at E1F&. Prinsipini mengandung makna bahwa bentuk
dan isi otonomi daerah tidak harusseragam$uni2ormitas&.
@entukdanisi otonomi daerahditentukanolehberbagai keadaan khusus
dan keragaman setiap daerah.+. Prinsipmengakui danmenghormati
kesatuanmas'arakat adat besertahak&hak tradisionaln'a $Pasal 10
@ a!at E2F&. pendidikanA kesehatanA lingkunganhidupA
pekeraanumumA penataanruangA perencanaanpembangunanA
perumahanAkepemudaan dan olahragaA penanaman modalA koperasi dan
usaha kecil menengahAkependudukandancatatansipilA ketenagakeraanA
ketahana panganA peberda!aan31 9rie Sukanti hutagalung dan :arkus
/unawan, Ke(enangan,3p.cit.,hlm. 1+.32 Ibid hlm. 16*perempuan dan
perlindungan anakA keluarga berencana dan keluarga
seahteraAperhubunganA komunikasi dan in2ormatikaA pertanahanA
kesatuan bangsa dan politikdalam negeriA otonimi daerah,
pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah,perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandianA pemberda!aan mas!arakat dan
desaAsosialA kebuda!aanA statistikA kearsipanA
perpustakaan.33'rusanpilihanmerupakanurusanpemerintahan!angsecaran!ataadadanberpotensi
untuk meningkatkan keeahteraan mas!arakat sesuai dengan
kondisi,kekhasan, dan potensi, unggulan daerah !ang bersangkutan.
'rusan pilihan itumeliputi > kelautandanperikananA pertanianA
kehutananA energ!dansumberda!amineralA pariwisataA industriA
perdaganganA ketransmigrasian.3+#ewenangan Propinsi sebagai daerah
otonom di bidang pertanahan meliputi >iBin lokasiA pengadaan
tanah untuk kepentingan umumA pen!elesaian sengketa tanhgarapanA
pen!elesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah
untupembangunanA penetapansubekdanobekredistribusi tanah,
sertaganti kerugiantanah kelebihan maksimumdan tanah absenteeA
penetapan tanah ula!at lintaskabupaten,kotaA peman2aatan dan
pen!elesaian masalah tanah kosongA iBin membukatanahA prencanaan
penggunaan tanah wila!ah kabupaten,kota.&. Ke!enan"an
Pemerintah Ka'$#aten(KotaPembagian kewenangan pemerintahan antara
pemerintah, pemerintah pro-insidan pemerintah kabupaten,kota
merupakan persoalan krusial dalam pen!elenggaraan33 ibid34 Ibid hlm
162otonomi daerah. Pembagian urusan tersebut !ang belum tuntas
dalam beberapa tahunterakhir seakbergulirn!aeraotonomi
daerahmemisahkanwila!ahabu-abu!angkerap memicu ketidakharmonisan
hubungan antara pemerintah pro-insi, danpemerintah
kabupaten,kota.36Permasalahan ini telah di coba diatasi dengan
diterbitkann!a PeraturanPemerintah "omor 26 )ahun 2*** tentang
#ewenangan Pemerintah dan#ewenangan Pemerintah dan #ewenangan
Pro-insi sebagai Daerah 3tonom. "amun,tetap tidak beralan dengan
e2ekti2 khususn!a mengenai kewenangan
bidangpertanahan!angmerupakansalahsatubidang!angpalingpentingdanstrategis.'ntukmengatasi
masalahini, pemerintahpadatanggal .?uli 2**%menerbitkanPeraturan
Pemerintah nomor 30 )ahun 2**% tentang Pembagian 'rusanPemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pro-insi, PemerintahanDaerah
#abupatan,#ota.37Pen!elenggaraan desentralisasi mens!aratkan
pembagian urusanpemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan
daerah. 'rusan pemerintahanterdiri dari urusan pemerintahan !ang
sepenuhn!a menadi kewenangan
pemerintahdanurusanpemerintahan!ang!angdikelola secara bersama
antartingkatandansusunan pemerintahan atau konkuren. 'rusan
pemerintahan !ang sepenuhn!amenadi kewenangan pemerintah adalah
!ang sepenuhn!a menadi kewenangan35 Ibid hlm 16%36 Ibid pemerintah
adalahurusan
dalambidangpolitikluarnegeri,pertanahan,keamanan,moneterdan2iscal
nasional, !ustisi, danagama.
'rusanpemerintahan!angdapatdikelolasecarabersamaantartingkatandansusunanpemerintahanataukonkurenadalahurusan-urusanpemerintahanselainurusanpemerintahan!angsepenuhn!amenadi
urusan pemerintah. Dengan demikian, dalam setiap bidang
urusanpemerintahan !ang bersi2at konkuren senantiasa terdapat
bagian urusan !ang menadikewenanganpemerintah,
pemerintahandaerahpropinsi,
danpemerintahandaerahkabupaten,kota.3%
#ewenangan bidang pertanahan oleh pemerintah kabupaten,kota !ang
termuatdalamlampiranPeraturanPemerintahRepublikIndonesia"omor
30)ahun2**%tentang Pembagian 'rusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah DaerahPropinsi dan Pemerintahan Daerah #abupaten,#ota
meliputi kewenangan dalam haliBin lokasi, pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, pen!elesaian sengketa tanahgarapan, pen!elesaian
masalah ganti rugi dansantunan tanah untuk pembangunan,penetapan
subek dan obek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihanmaksimum dan tanah absentee, penetapan tanah ula!at,
peman2aatan danpen!elesaian masalah tanah kosong, iBin membuka
tanah, perencanaan penggunaantanah wila!ah #abupatenn,#ota.
#ewenangan dalam iBin lokasi meliputi >penerimaan permohonan dan
pemerikasaan kelengkapan pers!aratanA kompilasibahan koordinasiA
pelaksanaan rapa koordinasiA pelaksanaan peninauan lokasiApen!iapan
berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan
dari37 Ibid hlm. 160kantor pertanahan kabupaten,kota dan
pertimbangan teknis lainn!a dari instansiterkaitA pembuatan peta
lokasi sebagai sebagai lampiran surat keputusan iBin
lokasi!angditerbitkanA penerbitansurat keputusaniBinlokasiA
pertimbangandanusulanpencabuaniBindanpembatalansurat
keputusaniBinlokasi denganpertimbangankepala kantor pertanahan
kabupaten,kotaA monitoring dan pembinaan perolehantanah.30Dalam hal
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintahkabupaten,kota
mempun!ai kewenangan untuk menetapkan lokasi, membentukpanitia
pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
melaksanakanpen!uluhan, melaksakan in-entarisasi, membentuk tim
penilai tanah, menerima hasilpenaksirannilai tanahdari
lembaga,timpenilai tanah,
melaksanakanmus!awarah,menetapkanbentukdanbesarn!a ganti kerugian,
melaksanakanpemberiangantikerugian, men!elesaikan sengketa bentuk
dan besarn!a ganti kerugian danmelaksakan pelepasan hak dan
pen!erahan tanah dihadapan kepala kantor pertanahankabupaten,kota.
'ntuk men!elesaikan masalah tanah garapan, pemerintahkabupaten,kota
berwenang untuk menerima dan mengkai laporan pengaduansengketa
tanah garapan, melakukan penelitian terhadapa obek dan subek
sengketa,mencegah meluasn!a dam pak sengketa tanah garapan,
melakukan koordinasi dengankantor pertanahan untuk menetapkan
langkah-langkah penanganann!a, serta38 Dinah!u erwiningsih, Hak
Menguasai Negara Atas 2anah, 3p.;it. hlm 23*mem2asilitasi
mus!awarah antar pihak !ang bersengketa untuk
mendapatkankesepakatan para pihak.3. Pemerintah kabupaten,kota
dalam men!elesaikan masalah ganti kerugian dansantunantanah
untukpembangunanberwenang untuk membentuk
timpengawasanpengendalian, dan men!elesaikan masalah ganti kerugian
dan santunan tanah untukpembangunan.
#ewenangandalamdalampenetapansubekdanobekredistribusitanah,
sertaganti
kerugiantanahkelebihanmaksimumdantanahabsentee!aknipembentukan
panitia pertimbangan landre2orm dan secretariat panitia,
pelasksanaansidang !ang membahas hasil in-entarisasi untuk
penetapan subek dan obekredistribusi tanah, serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimumdan tanahabsentee, pembuatanhasil
sidangdalamberita acara,
penetapantanahkelebihanmaksimumdantanahabsenteesebagai
obeklandre2ormberdasarkanhasil sidangpanitia, penetapan para
penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanahabsentee
berdasarkan hasil sidang panitia dan penerbitan surat keputusan
subek danobek redistribusi tanah serta ganti kerugian.+* Dalam
penetapan tanah ula!at, pemerintah kabupaten,kota berwenang
untukmembentuk panitia peneliti, meneliti dan melakukan kompilasi
hasil penelitian,melaksanakan dengar pendapat umumdalamrangka
penetapan tanah ula!at,mengusulkan rancangan peraturan daerah
tentang penetapan tanah ula!at,39 Ibid hlm. 23140 Ibid hlm
232mengusulkan pemetaan dan pencatatan tanah ula!at dalam da2tar
tanah kepada kantorpertanahan kabupaten,kota, serta melakukan
penanganan masalah tanah ula!atmelalui mus!awarah dan mu2akat.
Pemerintah kabupaten,kota dalam
halmeman2aatkandanme!elesaiakanmasalahtanahkosongmempun!ai
wewenanguntuk mengin-entarisasi dan identi2ikasi tanah kosong untuk
peman2aatan tanamanpangan semusim, menetapkan bidang-bidang tanah
sebagai tanah kosong !ang dapatdigunakan untuk tanaman pangan
semusim bersama dengan pihak lain berdasarkanperanian, menetapkan
pihak-pihak !ang memerlukan tanah untuk tanaman pangansemusim
dengan mengutamakan mas!arkat setempat, mem2asilitasi
peraniankerasama antara pemegang hak tanah dengan pihak !ang akan
meman2aatkan tanahdihadapan,diketahui olehkepaladesa,lurahdancamat
setempat denganperanianuntuk dua kali musim tanam dan menangani
masalah !ang timbul dalam peman2aatantanah kosong ika salah satu
pihak tidak memenuhi kewaiban dalam peranian.+1'ntuk keperluan iBin
membuka tanah, kewenangan pemerintah kabupaen,kotaantara lain
penerimaan dan pemeriksaan permohonan, pemeriksaan lapangan
denganmemperhatikankemampuantanah, status
tanahdanRencana'mum)ataRuangDila!ah $R)RD& kabupaten,kota,
penerbitan iBin membuka tanah denganmemperhatikanpertimbanganteknis
dari kantor pertanahankabupaten,kota, sertapengawasan dan
penegndalian penggunaan iBin membuka tanah $tugas
pembatuan&.Dalamhal perencanaan penggunaan tanah wila!ah
kabutan,kota, pemerintahan41 Ibid kabupaten,kota berwenang untuk
membentuk tim koordinasi tingkat kabuapten,kotaAmelakukan kompilasi
data dan on2ormasi !ang terdiri > $a& peta pola
penatagunaantanah atau peta wila!ah tanah usaha atau peta
persediaan tanah dari kantor pertanahansetempat, $b&
rencanatataruangwila!ah, $c&
renacanapemebangunan!angakanmenggunakantanahbaikrencanapemerintah,
pemerintahkabupaten,kota, maupunin-estasi swastaA melakukan
analisis kela!akan letak lokasi sesuai dengan ketentuandankriteria
teknis dari instansi terkaitA men!iapkandra2 rencana
letakkegiatanpenggunaan tanahA melaksnakan rapat koordinasi
terhadap dra2 rencana letakkegiatanpenggunaantanahdenganinstansi
terkaitA melakukankonsultasi publicuntuk memperoleh masukan
terhadap dra2 rencana letak kegiatan penggunaan tanahAmen!usun dra2
2inal rencana letak kegiatan penggunaan tanahA menetapkan
rencanaletak kegatan penggunaan tanah dalambentuk peta dan
penelasann!a dengankeputusan bupati,walikotaA melaksanakan
sosialisasi tentang rencana letak kegiatanpenggunaan tanah kepada
instansi terkait, dan melakukan e-aluasi dan pen!esuaianrencana
letak kegiatan pengguanaan tanah berdasarkan perubahan
R)RDdanperkembangan realisasi pembangunan.+2). Peran Pemerintah
Daerah dalam Pen"a*$an dan Perlind$n"an Ha* $la+atMas+ara*at H$*$m
Adat di era Otonomi Daerah#ewenangan pemerintah daerah di bidang
pertanahan diatur dalam PeraturanPemerintah"o. 30)ahun2**%tentang
PembagianurusanPemerintahan antaraPemerintah, Pemerintah Propinsi
dan Pemerintah Daerah,kota. DalamPeraturan42 Ibid hlm.
233pemerintah tersbut kewenangan !ang diberikan kepada pemerintah
daerah baikpropinsi maupunkabupaten,kota dalamhal tanahula!at
adalahpenetapantanahula!at, penetepan ini dilakukan melalui
peraturan daerah.
PeranPemerintahDaerahdalampengakuandanperlindunganhakula!atmasa!arakat
hukum adat tidak lepas dari adan!a hak menguasai negara atas
tanah,pemerintah sebagai pen!elenggara negara mempun!ai wewenang
mengaturkeberadaan hak ula!at mas!arakat hukum adat sebagaimana
amanah dari Pasal 10 @''D 1.+6 sebagai hak tradisionaln!a.
Pemerintah daerah sebagai pen!elenggara negara !ang berada di
daerahmemiliki wewenanguntukmembuat regulasi dari
daerahn!a!angdikenal denganPeraturan Daerah, hal ini sebagai
pen!elenggaraan asas otonomi dan tugaspembantuan. Pelaksanaan asas
otonomi dan tugas pembantuan tersebut adalah demie2isiensi,
e2ekti2itas dan kelancaran pen!elenggaraan pemerintahan di daerah
dalamkerangka negara kesatuan. Peraturan daerah tersebut harus
memenuhi batasan-batasan kewenangan !angtelah ditentukan dan
keterikatan-keterikatan dalam hubungann!a dengan pemerintahpusat.
@atas-batas kewenangan dan keterikatan dalam hubungann!a
denganpemerintah pusat diwuudkan dalam bentuk pengawasan.
Pengawasanpen!elenggaraan pemerintah di daerah dikenal ada tiga
macam !aitu >+3a. Pengawasan pre-enti243 :isd!anti dan
#artasapoetra, 8ungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan
Daerah, @umi 9ksara, ?akarta, 1..3, hlm. 2. b. Pengawasan
represi2c. Pengawasan umumPengawasan pre-enti2 adalah peraturan
daerah mengenai hal-hal tertentu,
baruberlakusesudahadapengesahanpeabat !angberwenang,
sedangkanpengawasanrepresi2adalahpembatalanataupenangguhantentangpelaksanaansuatuperaturanperundang-undangan
atau peraturan daerah tingkat atasn!a.Pemerintahan daerah pro-insi
merupakan wuud dari asas dekonsentrasi,gubernur di samping kepala
daerah di propinsi ber2ungsi pula selaku wakilpemerintah pusat di
daerahdalampengertian menembatani danmemperpendekrentang kendali
pelaksanaan tugas dan 2ungsi pemerintah termasuk dalam pembinaandan
pengawasan terhadap pen!elenggaraan urusan pemerintah pada
stratapemerintahankabupatendankota. #ewenangangubernurtersebut
bertuuanuntukpemberda!aanpemerintahanlokal,
bukansebalikn!auntukmelakukansentralisasikekuasaan pemerintah
lokal.:aka terbuka keseimbangan antarakepentingan!angbersi2at
nasional kepentingan regional dan kepentingan !ang bersi2at
lokal.@erdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah "o. 30 )ahun 2**%
pemerintahandaerah pro-insi mengatur danmengurus
urusanpemerintahan!angberdasarkankriteriapembagianurusanwaibdanurusanpilihan.
Dalamhal penetapantanahula!at, pemerintah pro-insi mempun!ai
kewenangan sebagai berikut >++1. Pembentukan panitia peneliti
lintas kabupaten,kota44 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan,
Kewenangan, Op.Cit, hl! 1552. Penelitian dan kompilasi hasil
penelitian 3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka
penetapan tanah ula!at.+. Pengusulan rancangan peraturan daerah
propinsi tentang penetapan tanahula!at6. Penanganan masalah tanah
ula!at melalui mus!awarah dan mu2akat.Pemerintah kabupaten,kota
merupakan wuud dari asas desentralisasi, sesuaidengan amanat
'ndang-'ndang "o. 32 )ahun 2**+ tentang Pemerintahan
Daerah,pemerintahan daerah men!elenggarakan urusan pemerintahan
!ang menadikewenangann!a, kecuali urusan pemerintahan !ang menadi
urusan pemerintah.Dalammen!elenggarakan urusan pemerintah !ang
menadi kewenangan daerahtersebut, pemerintahan daerah !ang
menalankan otonomi seluas-luasn!a untukmengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dantugas
pembantuan.#ewenanganpemerintahdaerahkabupaten,kota dalamhal
penetepanhakula!at adalah sebagai berikut >+61. Pembentukan
panitia peneliti 2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian3.
Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah
ula!at+. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan
tanah ula!at45Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan,
Kewenangan, Op.Cit,hl! 1656.
Pengusulanpemetaandanpencatatantanahula!at dalamda2tar tanahkepada
kantor pertanahan kabupaten,kota.7. Penanganan masalah tanah ula!at
melalui mus!awarah dan mu2akat.:enurut penulis,
kewenangan!angdiberikankepadapemerintahandaerahbaikpropinsi
maupunkabupaten,kotaadalahsama-samamembuat suatuperaurandaerah
sebagai bentuk penetapan tanah ula!at, !ang perlu menadi perhatian
adalahperaturan daerah ini merupakan salah satu cara pemerintah
daerah untukmenghilangkan hak bawaan dari mas!arakat hukum adat
!ang berada di daerah.Padahal dapat diketahui bersamatanahula!at
itutidakdapat di da2tarkankarena pemilik tanah ula!at bukan subek
hukum dalam penda2taran tanah dan ugadalam hal hierarki peraturan
perundang-undangan, peraturan daerah tentangpenetapanhakula!at
tidakmempun!ai dasar dari undang-undangtetapi dasarn!ahan!adari
peraturanpemerintah!aituPP"o. 30)ahun2**%, hal ini
bisasaadibatalkan oleh :ahkamah 9gung karena dasar
hukumpembentukann!a secarahierarki masih belum memenuhi s!arat.9kan
tetapi, dengan adan!a peraturan daerahini diharapkan mampu
menghidupkan kembali keberagaman dan keari2an lokal !angada pada
mas!arakat hukum adat di daerah, dengan adan!a peraturan daerah ini
hakula!at mas!arakat hukum adat mendapatkan pengakuan secara
!uridis daripemerintah daerah.Pendapat penulisselarasdenganpendapat
8usen 9lting, !angmen!atakanbahwa penetapan mas!arakat hukum adat
melalui peraturan daerah tidak terlepas darimasalah legitimasi
hirarkhi peraturan perundang-undangan, dan dalam hal ini
dapatdilihat dari beberapa segi !aitu >+7a. ?ika dianggap bahwa
daerah !ang lebih memahami kondisimas!arakatn!a, maka beralasan hak
ula!at cukup diatur dalam PeraturanDaerah.b. ?ika dilihat dari segi
hukum perundang-undangan, maka pengaturan hakula!at dalam bentuk
peraturan daerah sangat melemahkan legitimasi ataseksistensi
hakula!at itusendiri, karena$1& hukumadat termasukhakula!at
merupakan hukumdasar dari sistemhukumagraria $Pasal 6''P9&,
$2& hukumadat danhakula!at merupakanhakasasi manusia!ang
bersi2at uni-ersal $Pasal 20I ''D 1.+6 o. Pasal 7 '' "o. 3.
)ahun1...&A $3& hak uala!at perlu diatur dalam
undang-undang $Pasal 10@ a!at$2& ''D1.+6&. Dengandemikian,
sudahsepantasn!aikahakula!atmas!arakat hukumadat sebagai hak
konstitusional perlu diatur lebihlanut dalam undang-undang.
#eberadaan mas!arakat hukumadat di daerah angan diadikan
sebagaipenghambat kebiakan-kabiakan di daerah, mas!arakat hukumadat
sebenarn!amemberikankontribusi besardi
daerahdanmendukungprogrampemerintah!angpentinganganrampas
hak-hakmereka. Penulis pernahmelakukanpenelitiandipro-insi Sulawesi
@arat tepatn!a pada mas!arakat suku:andar !ang berada di
Desa9dolang #ecamatan Pamboang #abupaten :aene, mereka mendukung
dan seringmembantu men!elesaikan kon2lik-kon2lik pertanahan dan
perbatasan antar
kabupatenwalaupunkeberadaanmerekasecarade,actomendapatkanpengakuanakantetapisecara
de )ure mereka tidak diakui karena pemerintah setempat belum
mengeluarkanperaturan daerah tentang penetapan tanah ula!at di Desa
tersebut.Henomenadiatasmemperlihatkanbahwateradiketidakharmonisanhukumdalam
mengatur persoalan pertanahan khususn!a hak ula!at atas tanah.46
8usen 9lting, Dinamika4, 3p.;it, hlm. %1 #etidakharmonisantersebut
tern!ata dapat diselesaikanmelalui pendekatanilmuhukum dengan
menerapkan asas-asas hukum !ang berlaku. Pertentangan antar
hukum!ang deraatn!a lebih tinggi membatalkan hukum !ang deraatn!a
lebih rendah $le9superiorderogateleguin,eriori&,
hukumkhususmembatalkanhukumumum$le9spesialis derogate legi
generalis&, dan hukum !ang kemudian membatalkan hukum!ang
terdahulu $le9 posteriori derogate legi priori&.+% 9kan tetapi
penerapan asas-asashukumtersebut tidakterlepasdari
perananpemerintahdalammembuat peraturan!angbisa
memberikanpengakuandanperlindungantanpa harus
menghilangkanhukum-hukum !ang hidupdan berlaku di mas!arakat hukum
adat. 3leh karena itu,dengan adan!a Peraturan Pemerintah "o. 30
)ahun 2**%, pemerintah daerahdiharapkan mampu merancang kebiakan
!ang adil. Dengan demikian, hal !ang harusmenadi pusat
perhatiandankebiakan pertanahan adalahkemampuann!a untukmemenuhi
keadilan bagi seluruh mas!arakat di dalam upa!a perolehan
danpeman2aatan tanah sebagai kebutuhan esensial.Dalam rangka
pen!erahan kewenangan pertanahan pada pemerintahkabupaten,kota,
perlu kiran!a dipahami makna politik pertanahan lokal
danadministrasi !ang dikendalikan oleh pemerintah kabupaten,kota.
Secara garis besar,politik pertanahan lokal berkaitan dengan
kebiakan pemerintah lokal dalam rangkapenataan tata guna tanah bagi
peri kehidupan sosial maupun ekonomi gunamemenuhi interksi
antarindi-idudi daerah. Pengaturanini meliputi pembentukanBona
ekonomi, alokasi tanah untuk kepentingan sosial, penetapan
instrument47 Ibid, hlm. %3 kebiakanpertanahan, pengawasanterhadap
harga pasar tanahdanpencadanganterhadaptanah.
#ewenanganpemerintahkabupaten,kotaterhadaptatagunatanahtersebut
dalamrangkaperencanaankedepanagarsecarasosial maupunekonomisdapat
bertahan mengahadapi ancaman-ancaman ke depan. PP"o. 30 )ahun 2**%
tersebut han!a mengatur hak ula!at dalamhalpenetapantanahula!at,
bagaimana denganair, hutan, dankeka!aanalam!angterkandung di
dalamn!aIIkarena hak ula!at bukan han!a tanahn!a saa akan
tetapimen!angkut uga dengan air ,hutan, dan keka!aan alam!ang
terkandung didalamn!a. Dalam pengelolaan sumber da!a air,
Pemerintah dan atau pemerintah daerahmengakui keberadaan hak ula!at
mas!arakat hukum adat sepanang dalamken!ataann!a masih ada, tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional,
peraturanperundang-undangan dan telah dikukuhkan dalam peraturan
daerah. ?adi hak ula!atatas air diakui ika ada peraturan daerah
!ang mengaturn!a.Dalampengelolaan hutan, ''"o. +1 )ahun 1...
tentang #ehutananmengatur tentang hutan adat, akan tetapi hutan ini
tetap dalam lingkup hutan negara.?adi walaupun tanah ula!at sudah
ditetapkan dalam peraturan daerah, hutan !ang dimiliki oleh
mas!arakat hukumadat sebagai hak ula!atn!a tetap menadi
hutannegara.?adi kewenangan dalam pengaturan pengelolaan hak ula!at
atas hutan beradapada pemerintah pusat !aitu Departemen
#ehutanan.Dalam '' "o. "o. + )ahun 2**. )entang :ineral dan @atu
@ara, hak ula!atmas!arakat hukum adat tidak mendapatkan tempat !ang
istimewa seperti pada ''Sumber Da!a 9ir. #arena :ineral dan @atu
@ara merupakan hak mutlak dari
negarauntukmemberikaniBinkepadasiapasaa!anginginmengelolamineral
danbatubara. Pemerintah daerah !ang berwenang memberikan iBin han!a
memberikan gantirugi pada tanah-tanah !ang terdapat mineral dan
batu bara $Pasal 1+6& dan diberikanakses untuk melakukan usaha
pertambangan di dalam Dila!ah Pertambangan Rak!at.$Pasal
1*7&.Politik pertanahan ini tentu sepenuhn!a harus dikendalikan
oleh pemerintahkabupaten,kota agar problemalokasi sumber da!a
alammaupun sumber da!aekonomi dapat diwuudkan untuk kemaslahatan
rak!at setempat. Pengaturan ini harusdintegrasikan dengan sistem
lainn!a pada pemerintah kabupaten,kota seperti sistemlokal, sistem
perekonomian, sistem pendidikan, dan lainn!a. #ewenangan semacamini
memang pada tempatn!a diserahkan pada pemerintah kabupaten,kota
mengingatkebiakanpemerintahpusat tidakmampumenangkausetiapdetail
permasalahantersebut.+0 :emberda!akan mas!arakat hukum adat bukan
han!a merupakanmelepaskan mereka dari kemiskinan dan
keterbelakangan tetapi penguatan indi-iduanggota mas!arakat serta
pranata-pranata !ang dianut oleh anggota mas!arakatsetempat melalui
pengakuan hukum dan kelembagaan sehingga keberadaann!a dapatdiakui
dan dilindungi oleh negara. 9pa !ang teradi dan menimpa mas!arakat
hukum48 9rie Sukanti 8utagalung dan :arkus /unawan, Ke(enangan4.,
Op.6it, 8lm. 17.adat saat ini, tidak lepas dari pen!elewengan dari
tanggung awab sosial !ang !angtelah ditetapkan oleh hukum !ang
brelaku, dimana peran mas!arakat hukum adat dankeberadaann!a !ang
terabaikan padahal hukum !ang berlaku secara tegas mengakuidan
melindungi eksistensi hak-hak mereka sebagai warga negara.+.
@erdasarkan abaran tentang peraturan perundang-undangan tentang
hakula!at di atas, dapat dipahami bahwa "egara Indonesia secara
normati-e $bersamaandengan perkembangan politik agraria& sudah
mengakui dan melindungi hak ula!at,baik sebagaimana tersurat
dalam''D1.+6, '', PP, Peraturan :enteri, danPeraturanDaerah. 8al
ini
mengindikasikanbahwasecarateoritkIndonesiasudahmenalankan2ungsin!a
sebagainegarahukum. Secaraterminologis,negara hukummerupakan suatu
tertib mas!arakat dan negara !ang berdasarkan atas hukum,
!angdidalamn!a terdapat keseimbangan antara kepentingan ind-idu
sabagai warga negaradengan kepentingan indi-idu sebagai penguasa,
serta semua komponen bangsatersebut tunduk pada hukum !ang
berlaku.6*Dalammemberikan pengakuan dan perlindungan terhadapa hak
ula!atmas!arakat hukumadat, perluadan!a HPI;seperti !angdi
usulkanoleh