KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur SKRIPSI Disusun Oleh : KASIHARDO HERLAMBANG 0771010027 YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL’’VETERAN’’ JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SURABAYA 2011 Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
39
Embed
KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI … · KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA ... Pengadilan Tata Usaha Negara, ... peranan dan tugas hakim
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur
SKRIPSI
Disusun Oleh :
KASIHARDO HERLAMBANG 0771010027
YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL’’VETERAN’’ JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA 2011
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul: KEWENANGAN HAKIM
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.
Penyusunan Skripsi untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum
yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan
dengan disiplin ilmu yang penulis dapat selama perkuliahan.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih
atas bantuan dan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada :
1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. E.C. Gendut Sukarno,MS.,selaku Wakil Dekan II Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
vi
penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan
baik.
5. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH., MKn, Selaku Dosen Pembimbing
Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam
penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kedua orang tua kami tercinta, serta seluruh keluarga besarku yang telah
memberikan dukungan moril maupun materiil serta doanya selama ini.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang
bersifat membangun penulis harapkan karena kurangnya pengalaman dan
terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan tersebut
dengan kebaikan pula. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak.
Surabaya, November 2011
Penulis
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
vii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii
HALAMAN REVISI ..................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ................................................................................... v
DAFTAR ISI ................................................................................................. vii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. x
ABSTRAKSI ................................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ......................................................................... 4
1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................... 4
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
xi
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Nama Mahasiswa : Kasihardo Herlambang NPM : 0771010027 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar. 02 Mei 1989 Program Studi : Strata1 (S1) Judul Skripsi :
KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kinerja hakim dalam memutus suatu perkara perdata di lingkup Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui wawancara. Sumber data yang diperoleh dari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan persidangan selama ini di Pengadilan Negeri telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan azas-azas peradilan yang cepat, biaya ringan, dan sederhana. Sedangkan dalam pelaksanaan putusan Undang-undang telah jelas menyatakan bahwa ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan hakim, sanksi-sanksi tersebut berupa upaya paksa yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Negeri, kemudian ada sanksi administratif. Di dalam peradilan Umum yang diantaranya Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer mempunyai kewenangan untuk melakukan persidangan dan azas peradilan umum yang dipakai yaitu sidang terbuka untuk umum, hakim bersifat pasif, azas sederhana, cepat, biaya ringan dan putusan harus berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.
Kata Kunci : Kewenangan Hakim, Azas-azas Umum dalam Peradilan,
Pelaksanaan Putusan
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia. Sebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan yang
diterapkan di Negara ini, fungsi kekuasaan kehakiman atau yudikatif
dipegang oleh lembaga-lembaga yang ditentukan oleh Undang-undang
dasar Negara republik Indonesia. Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman adalah suatu unsur penting dalam sebuah Negara yang
berdasarkan hukum. Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri,
netral, dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.
Oleh karena itu posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan
menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang
dimilikinya. Dalam pelaksanaanya hakim dibatasi oleh segala peraturan
yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung selaku pengawas dalam
ruang lingkup hakim, dan apabila dalam pelaksanaan proses peradilan
terdapat kesalahan ataupun unsur kesengajaan dalam menjatuhkan
putusan, maka hakim dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi
pidana berdasarkan peraturan yang berlaku, hal ini tercantum dalan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2
(Selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 29 ayat (6).
Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan
mencabut hak dan kebebasan warga Negara, dan semua itu dilakukan
dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan
dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan
pengadilan yang selalu diucapkan ‘ Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan
Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan
keadilan tidak hanya dipertangggungjawabkan pada sesama manusia,
tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa1
Suatu perkara perdata yang di putus dalam persidangan disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Selanjutnya disingkat UU Peradilan Umum) yang dimana kekuasaan
kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan
negeri dan pengadilan tinggi, hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian
disesuaikan pula dengan hukum acara perdata
Proses beracara di pengadilan tentunya tidak akan lepas dari
peranan dan tugas hakim sebagai pejabat penegak hukum yang berwenang
memeriksa dan mengadili suatu sengketa. Di pengadilan sengketa yang
diajukan tersebut akan diproses dan hakim akan menjatuhkan putusannya.
Putusan hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu
bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang
1 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hal 33
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3
telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim dimana para terikat pada isi
putusan tersebut. Kemampuan mengikat para pihak di kemudian hari dari
putusan hakim itulah yang disebut kekuasaan putusan hakim.
Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir
pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 Herzien Indonesich
Reglement atau 143 Rechreglemet Buitengewesten (Selanjutnya disingkat
HIR/Rbg) hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak
yang mengajukan gugatannya ke pengadilan dengan maksud agar sengketa
tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan memudahkan hakim
memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, hakim betul-betul
harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Di dalam
persidangan,hakim juga harus mendegar keterangan kedua belah pihak
dengan pembuktian masing-masing sehingga hakim dapat menemukan
kebenaran sesungguhnya
Hakim dalam persidangan haruslah bersifat bebas tanpa memihak
pihak siapapun yang bersengketa, dikarenakan hakim wajib bersikap
profesional dalam mengemban tugasnya. Kewenangan tersebut tidaklah
semata-mata disalah gunakan oleh hakim , kewenangan hakim dalam
persidangan haruslah sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam
undang-undang tersebut mengatur segala bentuk kewenangan hakim
dalam memutus suatu perkara.
Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang
dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
4
perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Ketentuan hukum
acara perdata dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan
kaidah hukum materiil perdata yang ada.2
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diajukan
beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok bahasan.
Permasalahan-permasalahan tersebut apabila dirumuskan adalah sebagai
berikut :
1. Apakah putusan hakim dalam perkara perdata sudah sesuai dengan
azas-azas proses persidangan yang cepat dan murah sesuai dengan
UU Kekuasaan Kehakiman yang berdasarkan Demi Ketuhanan
yang Maha Esa ?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara perdata bisa dilaksanakan
penggugat maupun tergugat ?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui tentang kesesuaian putusan hakim dengan UU
Kekuasaan Kehakiman.
2. Mengetahui tentang pelaksanaan putusan hakim dalam memutus
perkara perdata baik penggugat maupun tergugat.
2 Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman, Sinar Grafika, Jakarta, 1992,Hal 19
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
5
1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Praktis
Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan pengetahuan
kepada masyarakat terutama bagi pihak-pihak yang sedang
bersengketa dan dalam hal ini juga untuk mengetahui praktek
dilapangan peradilan tentang kinerja hakim
2. Manfaat Teoritis
Sebagai referensi dan informasi di fakultas hukum dan diharapkan
sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan
kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum,agar ilmu itu tetap
hidup dan berkembang khususnya tentang Kehakiman.
1.5 Kajian Pustaka
1.5.1 Hakim
Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di
pengadilan, definisi hakim menyebutkan hakim adalah pejabat
peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
mengadili. Serta mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan
hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan
asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal
dan menuntut tata cara yag diatur dalam undang-undang.
Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi
tegaknya Negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang
dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
6
menjalankan tugasnya. Nilai disini diartikan sebagai sifat atau kualitas
dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir
maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan alasan atau motivasi dalam
bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu
adalah sebagai berikut.3
1. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi
terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Di sini
terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan
2. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin darikewajiban
hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana,
cepat dan biaya ringan agar keadilan tersebut dapat dijangkau
semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh
membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas
praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini
tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada
sesama, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha
Esa.
3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya
tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya
kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya