KEWENANGAN DPR DALAM SELEKSI PEJABAT NEGARA

KEWENANGAN DPR DALAM SELEKSI PEJABAT NEGARA

Mata Kuliah:

Hukum Tentang Lembaga-Lembaga Negara

Dosen:

Dr. Hernadi Affandi, S.H.,LL.M.

Disusun Oleh:

Aditya Najwan 110110130278

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur no. 35, Bandung

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

DPR adalah salah satu lembaga negara yang termasuk ke dalam lembaga legislatif.

Dalam menjalankan peran sebagai lembaga legislatif tersebut, DPR memilik berbagai macam

hak, kewajiban dan kewenangan.

DPR dalam era reformasi diharapkan dapat merubah stigma buruk yang terlanjur

melekat pada lembaga tersebut. Dalam era orde baru, DPR dianggap hanya dijadikan sebuah

instrumen untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa saat itu. Tujuan

reformasi yang utama adalah memperbarui seluruh tatanan kehidupan dalam masyarakat

yang meliputi berbagai sapek seperti ekonomi, politik dan hukum. Untuk mencapai tujuan

tersebut berbagai langkah sudah dilakukan. Sebagai contoh dalam bidang hukum adalah

melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kenyataannya tujuan tersebut bukan hanya tidak tercapai, tetapi yang terjadi adalah

semakin menyimpang dari tujuan tersebut. Berbagai faktor teknis maupun non teknis hingga

masalah internal dan eksternal menjadi penghambat dalam menciptakan keadaan sesuai

dengan tujuan dan agenda reformasi

Dalam tulisan ini penulis akan berbicara dalam mengenai kewenangan DPR dalam

menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif, khususnya tentang kewenangan DPR

dalam proses seleksi calon pejabat publik.

B. RUMUSAN MASALAH

Tulisan ini akan memuat rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan tentang dasar hukum DPR dalam kewenangannya

dalam proses seleksi pejabat publik?

2. Masalah yang timbul dalam praktik pemilihan tersebut?

3. Bagaimana solusi penyelesaian masalah tersebut?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui dasar hukum dari kewenangan tersebut

2. Dapat meengetahui berbagai masalah yang timbul akibat kewenangan

tersebut

3. Dapat memberikan solusi penyelasaian masalah tersebut

BAB II

PEMBAHASAN

A. DASAR HUKUM

Sebagai sebuah lembaga negara, DPR memiliki wewenang 1:

a) membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat

persetujuan bersama;

b) memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap

peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden

untuk menjadi undang-undang;

c) membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

d) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama;

e) membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan

memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang

diajukan oleh Presiden;

f) membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD

atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,

pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

g) memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan

membuat perdamaian dengan negara lain;

1 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)

h) memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang

terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan

atau pembentukan undang-undang;

i) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan

abolisi;

j) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta

besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;

k) memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

l) memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan

pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

m) memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial

untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan

n) memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden

untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Jika diperhatikan, di dalam huruf (k), (l), (m), dan (n) di atas, dapat dilihat bahwa DPR

terlibat dalam proses seleksi pejabat negara. Pada huruf (k) dan (n) menggunakan kata

“memilih” sedangakan pada huruf (l) dan (m) menggunakan kata “memberikan persetujuan”.

Jika ditelisik lebih jauh, kenyataannya tak semua pemilihan pejabat negara oleh DPR

disebutkan di dalam UUD 1945 (Konstitusi). Secara ekplisit hanya memberilkan kewenangan

kepada DPR untuk menyetujui calon hakim konstitusi, calon hakim agung, komisioner Komisi

Yudisial, terkecuali pada pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).2

Memang beberapa calon pejabat publik seperti duta besar, Kapolri, Panglima TNI,

Gubernur Bank Indonesia, Anggota BPK, komisioner negara, termasuk anggota KY dan KPK

proses rekrutmennya melibatkan pemerintah (presiden) dan DPR sebab berdasarkan UU, DPR

berwenang untuk sekadar memilih, sebagian memberi persetujuan, atau memilih dan

2 Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945.

meneruskan hasil seleksi kepada presiden untuk mendapatkan penetapan secara

administratif3

B. ANALISA

Dalam praktiknya kewenangan tersebut berpotensi menghadirkan intervensi kepada

orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan terkait. Sehingga dikhawatirkan akan

terjadi politik dagang sapi di dalam proses pengisian jabatan tersebut. Terutama dalam

kewenangan DPR dalam memilih. Dalam hal ini adalah proses pemilihan calon hakim agung.

Selain itu dengan melibatkan DPR dalam proses pemilihan juga memiliki kelemahan.

Sebagai contoh DPR hanya akan mempunyai sedikit waktu untuk menilai rekam jejak dari

calon-calon yang diajukan. Sedangkan proses seleksi pada tahap seleksi sebelumya, hanya

panitia seleksi saja yang mengetahuinya. Sehingga DPR hanya dapat menilai hanya pada saat

proses fit and proper test. Mengingat, DPR sebagai lembaga negara memiliki 3 fungsi4, yakni

fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan sempitnya waktu yang dimiliki maka

proses pemilihan tersebut menjadi tidak efektif

Kenyataannya dalam proses fit and proper test, DPR seringkali mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah pernah ditanyakan kepada setiap calon pada

proses di panitia seleksi sebelumnya. Seharusnya DPR hanya meninjau dari aspek politiknya

saja, misalnya, hanya menanyakan tentang garis-garis besar program yang disusun oleh para

calon. Sehingga seharusnya DPR hanya memilki kewenangan untuk memberi persetujuan

atau tidak memberi persetujuan saja. Sedangkan dalam proses pemilihan dan usulannya

dilaksanakan oleh lembaga yang independen.

Seandainya wewenang dalam memilih tersebut tetap ada, apabila pejabat yang dipilih

tersangkut masalah hukum, tentu hal tersebut akan menjadi bumerang dan menjadi beban

moral bagi DPR secara keseluruhan. Meskipun kenyataanya hanya dipilih oleh anggota komisi,

misalnya Komisi 3 DPR yang berkaitan dengan hukum.

Selanjutnya yang dipersoalkan adalah apakah anggota-anggota DPR tersebut memiliki

kompetensi atau tidak dalam menjalankan kewenangan tersebut. Mengingat pada setiap

3 hukumonline.com/berita/baca/lt53aabdb0a7a9f/menakar-konstitusionalitas-dpr-menguji-pejabat-publik 4 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)

proses Pemillihan Umum (Legislatif) hanya didasarkan pada popularitas semata. Tentu

banyak masyarakat yang hanya mengenal figurnya dibandingkan dengan kompetensinya.

Sehingga sudah selayaknya hal tersebut dipertanyakan kepada anggota-anggota DPR

tersebut.

Dengan kelemahan-kelemahan yang sudah disebutkan, sudah sangat pantas untuk

mengkaji ulang kewenangan tersebut. Terutama pada kewenangan yang berhubungan

dengan proses pemilihan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN-KESIMPULAN

DPR adalah salah satu lembaga negara yang termasuk ke dalam lembaga legislatif.

Sebagai sebuah lembaga negara, DPR memiliki wewenang-wewenang.

Salah satu dari wewenang tersebut adalah terlibat ke dalam proses seleksi pejabat

negara. keterlibatan tersebut diwujudkan dalam hal persetujuan dan pemilihan

kewenangan tersebut berpotensi menghadirkan intervensi kepada orang-orang

yang akan menduduki jabatan-jabatan terkait

karena tugasnya yang tidak sedikit tentu DPR hanya akan mempunyai sedikit

waktu untuk menilai rekam jejak dari calon-calon yang diajukan

Seandainya wewenang dalam memilih tersebut tetap ada, apabila pejabat yang

dipilih tersangkut masalah hukum, tentu hal tersebut akan menjadi bumerang dan

menjadi beban moral bagi DPR

Masalah selanjutnya adalah apakah anggota-anggota DPR yang terlibat dalam

proses seleksi tersebut memiliki kompetensi. Sebab pada proses Pemilu, tidak

dapat dipungkiri bahwa masayarakat cenderung mengenal figurnya, bukan

kompetensinya

Dengan berbagai kelemahan yang ada, sudah saatnya untuk mengkaji ulang

kewenangan tersebut.

B. SARAN

Sudah sepantasnya pembuat undang-undang memikirkan kembali untuk revisi

beberapa aturan mengenai kewenangan tersebut

Menurut hemat penulis, sebaiknya anggota DPR tidak diberikan kewenangan

dalam hal memilih calon-calon pejabat negara. yang tetap dipertahankan adalah

mengenai persetujuannya

Sehingga dalam proses fit and proper test hanya akan ditanyakan mengenai garis-

garis besar dari program. Dengan kata lain DPR tidak perlu berurusan dengan

kompetensi melainkan hanya pada aspek politik.

Diperlukan pengawasan yang ketat baik dari dalam maupun luar lembaga DPR

dalam proses seleksi tersebut. Sehingga dapat diharapkan output yang akan

dihasilkan sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak

SUMBER REFERENSI

1. hukumonline.com/berita/baca/lt53aabdb0a7a9f/menakar-konstitusionalitas-dpr-menguji-pejabat-publik

2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)