KEWAJIBAN LEGAL AUDITOR Kelompok iv: 1. Ayun Sri Rezkiana A31113040 2. Anna Fauziyah A31113303
KEWAJIBAN LEGAL AUDITOR
Kelompok iv:
1. Ayun Sri Rezkiana A311130402. Anna Fauziyah A31113303
Maksud dari kewajiban legal...
Kewajiban hukum (Kewajiban legal) bagi seorang auditor
adalah bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor.
Kewajiban Hukum => WAJIB mentaati setiap peraturan +
tanggung jawab
Faktor adanya Kewajiban Hukum...
Meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan tanggung
jawab akuntan publicMeningkatnya perhatian pihak-
pihak yang terkait dengan pasar modal sehubungan dengan
tanggung jawab untuk melindungi kepentingan investorBertambahnya kompleksitas audit
yang disebabkan adanya perubahan lingkungan yang
begitu pesat diberbagai sektor bisnis, sistem informasi, dsbKesediaan kantor akuntan publik
untuk menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan, untuk menghindari biaya yang tinggi
Tanggungjawab Auditor
Mendeteksi kecurangan/kesalahan-kesalahan
Melaporkan kecurangan
Pemahaman baik terhadap
hukum
Praktek-praktek sehat
PENINGKATAN performance dan kredibilitas
publik
MENGAUDIT harus....
STANDARAUDITING
Yang berlaku umum
Opini sesuai
kenyataan kondisi
perusahaan
KESALAHAN Memberi Opini
=
Tuntutan + Gugatan
Contoh kasusDalam kasus PT. Bank Lippo Tbk, pihak manajemen
dinilai teledor dengan menyatakan laporan keuangan unaudited sebagai audited. Seharusnya begitu mengetahui ada perbedaan dalam laporan keuangan manajemen langsung mengoreksinya dan mengumumkan kepada publik. Pada kasus ini Bapepam memberikan sanksi denda administratif sebesar Rp 2,5 milyar bagi PT. Bank Lippo Tbk untuk kesalahan penempatan kata audited dan Rp 3,5 juta bagi akuntan publiknya untuk keterlambatan menyampaikan laporan penting.
LINGKUNGAN
YURIDIS
Sumber Utama Timbulnya Kewajiban Hukum
Klien.
Pihak ketiga
Pemegang saham
Criminal liability
Sanksi Akuntan PublikDalam hal terjadinya pelangaran yang dilakukan oleh
seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan PMK No.17/PMK.01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif, berupa: • sanksi peringatan, • sanksi pembekuan ijin • sanksi pencabutan ijin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 62, pasal 63, pasal 64 dan pasal 65
Terbentuknya Coalition to Eliminate Abusive Securities Suits
(CEASS)
Hukuman yang bersifat administratif belum menjawab penyelesaian permasalahan ataupun resiko kerugian yang telah diderita oleh anggota masyarakat, sebagai akibat dari penggunaan hasil audit dari Akuntan Publik tersebut.
Dibentuk CEASS => Meneggakkan sistem peradilan melalui Undang-Undang
KEWAJIBAN HUKUM KEBIASAAN
(COMMON LAW)
Common Law adalah...• Hukum yang berdasarkan atas keputusan
pengadilan dan bukan atas hukum yang dibuat dan disahkan oleh pihak legislative.
• Tanggapan atas kebutuhan masyarakat. Hakim memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan factor-faktor social , ekonomi, politik maupun yurisprudensi yang pernah ada.
Kewajiban Kepada Pemegang Saham
Kewajiban Kepada Klien
Kewajiban hukum para CPA (Certified Public Accountant) berkaitan dengan
dua pihak:
Kewajiban kepada Klien
Kewajiban Kepada Klien yaitu Seorang CPA berada dalam hubungan kontraktual lagsung dengan klien. Dengan menyetujui untuk melaksanakan jasa bagi klien, CPA berperan sebagai kontraktor independen.
Seorang akuntan bertanggung jawab kepada klien sesuai dengan hukum kontrak atau tor law (hukum yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi).
Hukum Kontrak (Contract Law)
Seorang auditor bertanggung jawab kepada klien atas pelanggaran kontrak (breach of contract), apabila ia :
1. Menerbitkan laporan audit standar tanpa melakukan audit sesuai dengan GAAS
2. Tidak mengirimkan laporan audit sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati
3. Melanggar hubungan kerahasiaan klien
Tindakan merugikan (tort action) adalah tindakan salah yang merugikan milik, badan, atau reputasi seseorang.
Tindakan merugikan dilakukan berdasarkan salah satu penyebab berikut :1. Kelalaian yang biasa (ordinary negligence)2. Kelalaian kotor (gross negligence),3. Kecurangan (fraud)
Hukum Kerugian (Tort Law)
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
Pihak ketiga adalah seseorang yang tidak mengetahui
tentang pihak-pihak yang ada di dalam kontrak.
Kelompok pihak ketiga menurut hukum adalah...
a)Pemegang hak utama -> Seseorang yang namanya telah diketahui oleh seorang auditor sebelum audit dilaksanakan sebagai penerima utama laporan auditor;
b)Pemegang hak lainnya -> Pihak ketiga yang namanya tidak disebutkan, seperti para kreditor, pemegang saham, dan investor potensial
Putusan pengadilan: kategori pihak ketiga lain...
1. Golongan yang telah diketahui sebelumnya (foreseen class)
2. Pihak-pihak yang dapat diketahui sebelumnya (foreseeable parties)
Pembelaan Dalam Common Law
Pembelaan bukti kecermatanPembelaan berdasarkan kecermatan (due care
defence), auditor harus berusaha membuktikan bahwa audit tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan GAAS.
Kertas kerja auditor merupakan alat yang penting dalam pembelaan. Auditor harus dapat meyakinkan sidang pengadilan bahwa pada dasarnya dalam proses audit terdapat batasan-batasan yang bersifat melekat.
Dengan demikian, karena digunakan teknik pengujian efektif, maka terdapat resiko bahwa kesalahan yang material atau penyimpanan yang ada, dapat saja tidak terdeteksi.
KEWAJIBAN MENURUT UNDANG-UNDANG PASAR
MODAL
Pasar modal : Undang-undang Pasar Modal No.8 tahun 1995
Pasar Modal
Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek
Dua faktor lebih luas pada kewajiban hukum menurut Undang-undang sekuritas dibandingkan dengan common law :
1. Undang-undang tahun 1933 memberikan hak kepada pihak ketiga tertentu yang namanya tidak disebutkan untuk mengugat auditor atas kelalaian biasa.
2. Tuduhan kejahatan dapat dikenakan pada auditor menurut Undang-undang tahun 1933 maupun tahun 1934.
--THE END--
~ TERIMA KASIH ~
^_^