Ketua - bondowosokab.jdih.jatimprov.go.id · Melakukan pembimbingan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) ... insidentil yang menjadi kebijakan PIHAK KESATU

.\,/

PER.'AIT.XAN KER^'ASAMAANTARA

PEMERINTAH I(ABUPATEI{ BONDOWOSODENGAN

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (GANESHA'DINAS PETERNAI(AN DAN PERII{ANAN KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR: 180/ 14 /430.6.2/2014NOMOR : O3/KPRI GANESHAltlz0l4-

TENTANG

PENGELOLAAIiI DAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB} PADATERNAK BESAR DAN TERNAK KECIL DI KABUPATEN BONDOWOSO

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bula Desember tahun Dua RibuEmpat Belas, bertempat di Bondowoso, kami yang bertanda tangan di bawahini :

1. Drs. H. AMIN SAID HUSNI : Bupati Bondowoso, berkedudukan dijalan Letnan Amir Kusnan Nomor 2

Bondowoso, berdasarkan KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 131.35-47L4 Tahun 2OL3 tentangPengesahan Pengangkatan BupatiBondowoso Provinsi Jawa T\tmur,bertindak dalam jabatannya untukdan atas nama PemerintahKabupaten Bondowoso, selanjutnyadisebut PIHAK KESATU

: Ketua Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (KPRD "GANESHA" DinasPeternakan dan Perikanan KabupatenBondowoso, berkedudukan di jalanPanjaitan No 234 Bondowosobertindak dan atas narna KoperasiPegawai Republik Indonesia (KPRI)

"GANESHA" Dinas Peternakan danPerikanan Kabupaten Bondowoso,berdasarkan Berita Acara RapatAnggota Tahunan (RAT) tanggal L2

Januari 2OL3, selanjutnya disebutsebagai PIHAK KEDUA.

2. EDY KISWANTO

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnyadisebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Kerjasama tentangPengelolaan dan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) Pada Ternak Besar danTernak Kecil di Kabupaten Bondowoso, terlebih dahulu menerangkan hal-halsebagai berikut :

1.Bahwa..

t

-?-c_t

1. Bahwa Program Inseminasi Buatan (IB) adalah merupakan programpemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatkhususnya masyarakat peternak yang perlu didukung pelaksanaannyaoleh PARA PIHAr{ sehingga dapat lebih berkembang di wilayahKabupaten Bondowoso.

2. Bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Inseminasi Buatan (IB) adalahmerupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, pemerintahDaerah, masyarakat dan pihak lain yang terkait, selanjutnya melaluiperjanjian kerjsama ini merupakan salah satu upaya PARA PII{AK dalammendukung keberhasilan pelaksanaan Program Inseminasi Buatan (IB) diKabupaten Bondowoso.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun2OO7 tentang Tata Cara Pelaksanaal kerjasama Daerah, bahwa kerjasamadaerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan dan fungsi dari Satuan KerjaPeangkat Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan sumber pendapatan asli daerah yang dilaksanakan sesuaidengan Peraturan Perundang Undangan.

4. Bahwa dengan ditetapkannya keputusan Dewan perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun2OLl tentang persetujuankerjasama Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Koperasi PegawaiRepublik Indonesia (KPRD "GANESHA" Dinas peternakan dan perikananKabupaten Bbndowoso, tentang Pengelolaan dan Pelayanan InseminasiBuatan (IB) pada Ternak Besar dan Ternak Kecil di Kabupaten Bondowosomaka secara formal naskah perjanjian kerjasama ini dapat ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAI( sepakat membuatPerjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Inseminasi Buatan (IB) padaTernak Besar dan Ternak Kecil di Kabupaten Bondowoso dengan ketentuansebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal I

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberdayakan MasyarakatPeternak di wilayah Kabupaten Bondowoso melalui pengelolaan danpelayanan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar dan ternak Kecil secaraoptimal.

Pasal 2

HAK

(1) PIIIAK KESATU mempunyai hak :

a. Memperoleh pendapatan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuksetiap straw.

b. Mengatur, menata dan menetapkan petugas Inseminasu Buatan danpembagian wilayah kerjanya.

(2) PIHAK KEDUA mempuyai hak :

a. Dengan persetujuan PIHAK KESATU melakukan kerjasama denganpihak lain dalam rangka pengadaan straw berbagai jenis bibit yangdibutuhkan masyarakat

v

b. Menarik biaya.

YJ

ilF ?-g-

b. Menarik biaya penggantian bibit, Inseminasi Buatan KIT, N2 Cair dansemua saraJ:r.a, biaya jasa dan biaya-biaya lain dalam pelaksanaanInseminasi Buatan (IB), dengan besaran sesuai kesepakatan bersamaantara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA melalui Kepala DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso yang dituangkandalam Berita Acara.

c. Mengajukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia dan penambahan sarana prasarana guna optimalisasipelayanan Inseminasi Buatan (IB) kepada PIHAK KESATU.

Pasal 3

KEWAJIBAN

(1) PII{AK KESATU mempunyai kewajiban :

a. Melakukan pembimbingan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaanInseminasi Buatan (IB) di seluruh wilayah kabupaten Bondowoso;

b. Menunjuk dan menetapkan tenaga koordinator di masing-masing SubDepo pelayanan dan pelaksana Inseminasi Buatan (IB) di tiap-tiapwilayah keda kecamatan;

c. Menyertakan prasarana, sarana dan sumber daya manusia dalamperjanjian kerjasama yang meliputi :

1. Petugas Inseminasi Buatan (IB) berjumlah 46 orartg terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 orang sebagai pembina PetugasInseminasi Buatan swadaya dan 15 orang Petugas InseminasiBuatan swadaya.

2. Prasarana kantor di jalan Panjaitan Nomor 234 Bondowoso untukkegiatan Koperasi dan unit kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dikantor Balai Benih Ikan (BBI) Tenggarang di jalan perikanan darat.

3. Kontainer operasional sejumlah 22 buah yang terdiri dari kapasitas10 liter : 20 buah dan kapasitas 50 liter : 2 buah.

4. Sepeda motor 12 unit dari pengadaan Inseminasi Buatan (IB) daridana APBN dan APBD Propinsi untuk peningkatan pelayanankegiatan Inseminasi Buatan (IB) kepada masyarakat.

5. Prasarana dan sarana lain yang menunjang pelaksanaanInseminasi Buatan (IB) di lapangan.

d. Ketentuan pada huruf c berlaku pada penambahan atau penguranganjumlah pada sarana prasarana atau Sumber Daya Manusia setelahperjanjian berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

e. Mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana danprasarana guna optimalisasi pelayanan kegiatan Inseminasi Buatan(IB) di Kabupaten Bondowoso.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

a. Menyediakan modal kerja yang diperlukan untuk pengelolaan danpelayanan IB.Memberikan pendapatan kepada PIHAK KESATU sebesar Rp, 2000(dua ribu rupiah) untuk setiap straw yang dibayarkan langsung kenomor rekening 0311000011 atas narna Pemerintah KabupatenBondowoso dan tercatat sebagai pendapat asli daerah.Salinan bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf bdiserahkan oleh PIIIAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melaluiDinas Peternakan dan' Perikanan Kabupaten Bond.owoso selambatlambatny a Lx24 j am sej ak penyetoran dilakukan.

' d.Mentaati. ........

vl

b.

c.

Y

''v,

&-

-4-d. Mentaati dan melaksanakan ketentuan pembagian wilayah kerja yang

sudah ditetapkan oleh pIHAK KESATU.e. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang terkait dengan

pelaksanaan kerjasama ini.f. Memberikan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) secara maksimal

kepada masyarakat yang membutuhkan.g. Melaksanakan program-program lain yang bersifat rutin maupun

insidentil yang menjadi kebijakan PIHAK KESATU dalam pelaksanaanInseminasi Buatan (IB).

h. Melaporkan kepada PIHAK KESATU setiap pembelian stok straw danjumlah pemakaian straw selama 1 (satu) bulan/ 1 (satu) kali

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Pe{anjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejakditandatangani oleh PARA PIHAI( dan berlaku efektif terhitung mulaitanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2oLg, dan dapatdiperpanjang atas kesepakatan pARA PIHAK.

Pasal 5

FORCE MAJURE

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majure) adalah keadaanatau kejadian diluar batas kemampuan manusia seperti peristiwahukum atau perubahan peraturan perundang undangan, perangsaudara, invasi dari negara lain, bencana alam, pemberontakan, danhal-hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapatdiatasi.

(2) Apabila perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaanyatertunda sebagai akibat dari timbulnya Peristiwa Force Majure, makaPIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk mengganti kerusakan yangditimbulkan sebagai akibat timbulnya keadaan force majuresebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan tetapi PIHAK KEDUAsemaksimal mungkin tetap memfasilitasi pelaksanaan InseminasiBuatan (IB) kepada masyarakat sehingga dapat terus memberikanmanfaat.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini,PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untukmufakat.

Pasal 7

ADDT;NDUM

Hal -hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam Perjanjian Kedasama ini,akan diatur sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang akan dituangkandalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang bersifat mengikat danmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjanjian Kerjasama ini.

Pasal.

s

-5-

Pasal I

LAIN - LAIN

Kesepakatan dan tugas serta tanggungjawab PARA PIHAI( berdasarkanPerjanjian Kerjasama ini tidak berakhir karena meninggalnya salah satupihak yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan PARA PIHAK yangmewakili dalam perjanjian, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh

hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARAPIEAI( pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awalperjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARAPIIIAK diatas kertas bermaterai cukup yang diperuntukkan 1 (satu) rangkapuntuk PIIIAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAI( KEDUA, danMasing-masing memiliki kekuatan hukum yang sarna.

PIHAK KESATU

/

fu/I Drs. H. AMIN SAID HusNI

L

u,,