Ketua DPR: Reshuf e Kabinet Domain Presiden, Kami Mendukung€¦ · “Mengganti menteri di Kabinet Kerja Pak Jokowi ini tidak ditentukan oleh kapan masa akhir pemerintahan pe-riode

INTERNATIONAL MEDIA, SELASA 14 MEI 2019

Ketua DPR: Reshuffl e Kabinet Domain Presiden, Kami Mendukung

JAKARTA (IM) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo, ikut menanggapi isu reshuffl e kabinet di ujung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bambang mengatakan, DPR mendukung jika Jokowi benar-benar merombak kabinetnya. Sebab, reshuffle merupakan wewenang penuh Presiden Jokowi.

“Kalau ada (reshuffl e), itu

kan prerogatif Presiden kare-na beliau yang menilai apakah menteri-menteri sekarang sudah qualifi ed atau perlu diganti. Kita mendukung saja karena itu do-main beliau,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/5).

Bambang mengatakan, Presiden pasti memiliki pertim-bangan sendiri terhadap menteri-menterinya. Apapun pilihannya, Bambang yakin menteri tersebut

mendapat kepercayaan Presiden untuk menyelesaikan tugas di pemerintahan.

“Yang merasa perlu atau tidak itu presiden karena dia lah yang mengerjakan tugas-tugas tersebut,” katanya.

Jokowi diisukan akan meng-ganti menterinya yang sedang terlibat dalam pusaran kasus korupsi. Mereka adalah, Men-teri Agama Lukman Hakim Saifuddin pernah dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus jual beli jabatan di Kemenag. Kasus itu sendiri telah menyeret Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy sebagai tersangka.

Menteri Pemuda dan Olah-raga Imam Nahrawi sebelumnya juga menjadi saksi di Sidang Tipikor dalam kasus dugaan suap dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian

Pemuda dan Olahraga.Terakhir, KPK juga meng-

geledah ruang kerja serta ke-diaman dari Menteri Perdagan-gan Enggartiasto Lukita terkait kasus gratifi kasi politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso (BSP).Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menga-takan, mengganti menteri tidak ditentukan pada faktor apakah periode pemerintahan akan berakhir atau tidak. Reshuffl e atau perombakan kabinet bisa dilakukan kapan saja.

“Mengganti menteri di Kabinet Kerja Pak Jokowi ini tidak ditentukan oleh kapan masa akhir pemerintahan pe-riode Pak Jokowi,” ujar Johan saat dijumpai di kantornya, Rabu (8/5) lalu.

Wakil Ketua Tim Kampa-nye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, sebelumnya mengatakan, per-

ombakan menteri adalah hak prerogatif Joko Widodo selaku presiden. Menurutnya, keputu-san presiden untuk mengganti menteri tak bisa diintervensi. “Jadi presiden mau melakukan reshuffl e kapan pun, itu tergan-tung Presiden dan tidak bisa kita intervensi kecuali ada memberi masukan,” kata Karding, Jumat (10/5) lalu.

Karding mengatakan, ada beberapa kemungkinan Jokowi memutuskan merombak kabi-net. Salah satunya adalah be-berapa menteri yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024.

“Karena kebutuhan hari ini memang perlu ada konsolidasi baru dalam rangka penyiapan periode kedua. InsyaAllah, atau mungkin alasan lain, ka-sus hukum bisa jadi. Sekali lagi alasannya di Pak Jokowi,” ujarnya. han

Menurut Ketua DPR RI, Bambang Soe-satyo, Presiden Jokowi pasti memi-liki pertimbangan sendiri terhadap menteri-menterinya. Apapun pilihan-nya, Bambang yakin menteri tersebut mendapat kepercayaan Presiden untuk menyelesaikan tugas di pemerintahan.

TERNATE (IM) - Mendiang gitaris grup band Seventeen, Herman Sikum-bang masih mendapatkan suara di pileg 2019 untuk daerah pemilihan (Dapil) Maluku Utara. Herman maju sebagai caleg DPR RI Dapil Maluku Utara nomor urut 02 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Berdasarkan form model DC1 DPR Maluku Utara yang diplenokan KPU Malut pada Sabtu (11/5), Herman meraih 1.851 suara. Dari 10 kabupaten dan kota di Malu-ku Utara, Herman memiliki suara saat pileg 17 April 2019 lalu, kecuali Kabupaten Pulau Morotai.

Suara terbanyak yang ia kantongi di Kabupaten Halmahera Selatan yakni 606 suara, disusul Kota Ter-nate 266 suara, Kabupaten Halmahera Utara 250 suara, sedangkan di daerah asalnya yakni Kota Tidore Kepulauan 207 suara. Kemudian Kabu-

paten Halmahera Barat 200 suara, Kabupaten Halmahera Timur 90 suara, Kabupaten Halmahera Tengah 88 suara, Kabupaten Kepulauan Sula 101 suara serta Kabupaten Pulau Taliabu 43 suara.

PKB sendiri untuk kursi DPR RI Dapil Maluku Utara berada di urutan ke em-pat perolehan suara setelah PDI-P, Golkar dan Partai Nasdem.

Ketua KPU Maluku Utara Pudja Sutamat ketika dihubungi wartawan men-jelaskan, perolehan suara mendiang Herman Sikum-bang masuk kategori TMS atau tidak memenuhi syarat, sehingga masuk sebagai suara partai.

“Masuk suara partai, ca-legnya kan TMS jadi suara yang diraih masuk ke partai atau milik partai secara to-tal sehingga masing-masing tidak bisa ambil atau me-mindahkannya,” kata Pudja, Senin (13/5). mei

Mendiang Gitaris Seventeen Raih 1.851 Suara di Pileg 2019

JAKARTA (IM) - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu akan me-mutuskan perkara dugaan pelang-garan admistrasi Pemilu terkait Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU dan hitung cepat (quick count), pekan ini.

Perkara ini dilaporkan Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Kalau menurut waktu 14 hari maka itu dapat diputus pada paling terakhir pada tanggal 22 Mei. Tapi Bawaslu tidak akan mempergunakan sampai tanggal 22 Mei mudah-mudahan minggu ini sudah ada putusan dan ada yang dapat kami sampaikan,” kata Fritz di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (13/5).

Fritz mengatakan, sidang terkait Situng dan hitung cepat itu sudah sampai tahap pemeriksaan. Ia mengatakan, BPN telah meng-hadirkan saksi ahli dan Bawaslu pun sudah meminta keterangan pihak terkait yaitu perwakilan lem-baga survei hitung cepat.

“Nah itu beberapa orang yang melakukan quick count itu untuk dimintakan keterangan terkait den-gan bagiamana proses pendaftaran dan proses laporan yang harus mereka sampaikan kepada KPU,” ujarnya.

Selanjutnya, Fritz mengatakan,

penyerahan kesimpulan sidang oleh kedua pihak terlapor (KPU) dan Pelapor (BPN) yang ditunggu hingga pukul 16:00 WIB, Senin (13/5).

“Dapat menyampaikan lang-sung ke kantor Bawaslu. Bagaima-na putusannya dan kapan, nanti kami harus pleno dulu, berdiskusi mengenai perkara ini, baru nanti kami akan memanggil para pihak untuk memanggil kapan hari putusan terhadap kedua perkara tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Bawaslu telah menggelar sidang pelanggaran administrasi Pemilu terkait Situng dan lembaga Survei atas laporan BPN Prabowo-Sandiaga terh-adap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada Minggu (12/5) kemarin, para sekretaris jenderal 9Sekjen) partai pengusung Prabowo Sub-ianto-Sandiaga Uno menemui Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan di kantornya. Para sekjen yang menemui Ab-han, yakni Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi San-toso. “Kami tadi audiensi,” ujar Abhan saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Minggu (12/5)

kemarin.Ia mengungkapkan, para

sekjen partai Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta waktu kepadanya untuk beraudiensi. Audiensi tersebut membahas pelaporan BPN ke Bawaslu terkait lembaga survei dan Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Selain itu, audiensi tersebut juga membahas pelaporan BPN terkait dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan ASN.

Abhan juga mengungkap-kan, sejak kemarin, sekjen-sekjen di BPN telah meminta waktu kepadanya untuk beraudiensi membahas ketiga hal tersebut. Ia menganggap wajar adanya audi-ensi tersebut sepanjang anggota Bawaslu memiliki waktu.

Abhan menambahkan, Ba-waslu telah memproses dua lapo-ran BPN, yakni terkait lembaga survei dan Situng KPU. Bawaslu akan membacakan kesimpulan terkait kelayakan pelaporan terse-but untuk ditindaklanjuti pada Senin (13/5)..

“Yang TSM dari BPN juga saya katakan tadi laporannya belum lengkap, masih ada berkas yang mesti dilengkapi. Secara formil dan materil masih kurang,” lanjut Abhan. han

Pekan Ini, Bawaslu Putuskan Perkara Situng dan Hitung Cepat

JAKARTA (IM) - Depu-ti IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemente-rian Pemuda dan Olahraga, Mulyana, mengaku mengem-balikan 1 unit mobil Toyota Fortuner kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Ke-menpora, Supriyono, setelah dia diperiksa oleh Kejak-saan.

Hal itu dikatakan Mulyana saat memberikan tanggapan sebagai terdakwa di Pengadi-lan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (13/5). Mulya-na menanggapi keterangan Supriyono yang dihadirkan sebagai saksi.

“Mobil Fortuner itu hanya saya pakai 2 minggu, bukan 4 bulan,” ujar Mulyana.

Dalam persidangan, Su-priyono mengatakan, awalnya Mulyana meminta dibelikan mobil. Supriyono kemudian mengaku meminjam uang kepada Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy. Setelah uang didapatkan, Supriyono mem-beli Toyota Fortuner meng-gunakan nama sopirnya dan menyerahkan mobil tersebut kepada Mulyana.

Namun, menurut Supri-yono, Mulyana mengembalikan mobil tersebut kepadanya sete-lah sejumlah pejabat Kemen-pora diperiksa Kejaksaan.

“Waktu itu ada panggilan

dari Kejaksaan. Setelah di-panggil, mobilnya dibalikin,” kata Supriyono.

Supr i yono kemudian menjual kembali mobil terse-but. Saat ini, uang Rp400 juta hasil penjualan mobil tersebut sudah diserahkan kepada KPK.

Menurut Mulyana, saat itu ada banyak pejabat Ke-menpora yang diperiksa Ke-jaksaan, termasuk dirinya. Kejaksaan menangani dugaan pidana terkait dana hibah Rp 25 milia r dari Kemenpora ke-pada KONI. Dalam kasus ini, Mulyana didakwa menerima suap Rp 400 juta, 1 unit Toyota Fortuner dan satu ponsel Sam-sung Galaxy Note 9.

Menurut jaksa, suap terse-but diberikan oleh Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy.

Mulyana diduga menerima uang dan barang bersama-sama dengan dua bawahanny, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto.

Menurut jaksa, pemberian uang, mobil dan ponsel itu diduga agar supaya Mulyana membantu mempercepat pros-es persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora RI yang akan diberikan kepada KONI pada Tahun Anggaran 2018. han

Deputi IV Kemenpora Kembalika n Mobil Pemberian setelah Dipanggi l Kejaksaan

MENKUMHAM TINJA U RUTAN SIAKMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tiga kiri) mendengarkan penjelasan dari Kepala Rutan Kelas II B Siak Gatot Suariyoko (dua kiri) ketika meninjau kondisi bangunan pascakerusuhan yang berujung pembakaran oleh narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Riau, Senin (13/5). Dalam kunjunganya Menkumham meminta ke-pada pihak Kepolisian untuk terus melakukan upaya penangkapan terhadap sembilan warga binaan yang masih belum ditemukan.

21 TAHUN TRAGEDI MEI 1998Sejumlah keluarga korban tragedi Mei 1998 melakukan tabur bunga saat mengikuti Refl eksi 21 Tahun Tragedi Mei 1998 di lokasi terjadinya kerusuhan dan pembakaran di Mall Klender, Jakarta, Senin (13/5). Re-fl eksi tersebut sebagai upaya merawat ingatan, penyadaran publik dan negara, serta menjadi bukti perlawanan kepada negara yang kerap memberikan kesempatan kepada para pelaku pelanggar HAM duduk di kursi kekuasaan.

IDN/ANTARA

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAMPT. ARTHAVEST Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) di Jakarta pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019.

Pemanggilan untuk RUPST akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia serta pada laman (website) Perseroan, dan laman (website) Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang

Perseroan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 19 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 14 Mei 2019PT. ARTHAVEST Tbk

DIREKSI

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk(“Perseroan”)

PENGUMUMANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32/2014”), pemanggilan Rapat akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional pada tanggal 14 Mei 2019, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014, serta harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat 29 Mei 2019.Demikianlah Pengumuman ini, agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan

Jakarta, 14 Mei 2019Direksi Perseroan

JAKARTA (IM) - Tim Asistensi Hukum yang diben-tuk Menteti Koordinator bi-dang Politik, Hukum, dan Keamanan sudah mulai bekerja mengkaji aktivitas dan ucapan sejumlah tokoh setelah Pemilu 2019. Salah satu anggota tim, Romli Atmasasmita, men-gatakan, ada 13 tokoh yang aktivitas dan ucapannya sudah dikaji oleh tim.

“Di rapat terakhir ada 13 tokoh dipaparkan fakta-faktanya terkait mereka,” kata Romli, Senin (13/5).

Romli menyebut beber-apa tokoh tersebut, yakni Bachtiar Nasir, Eggi Sudjana, Kivlan Zen, hingga Amien Rais.

“Sisanya saya tidak ingat,” katanya.

Menurutnya, tugas tim adalah mengkaji apakah ak-tivitas serta ucapan yang dilakukan para tokoh tersebut mengandung unsur pidana atau tidak. Setelah itu, hasil dari kajian itu akan diteruskan

kepada pihak kepolisian. “Tim hukum ini bukan

buat untuk tim intervensi agar polisi mengambil langkah-langkah hukum, tapi justru menjaga agar polisi bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, justru menjaga itu,” katanya.

Romli enggan membe-berkan bagaimana hasil kajian tim terhadap para tokoh yang sudah dikaji aktivitas dan ucapannya. Namun sebel-umnya, kepolisian juga sudah melakukan proses hukum terhadap nama-nama tokoh yang disebut Romli.

Eg gi Sudjana sudah ditetapkan polisi sebagai ter-sangka makar. Kivlan Zen juga sempat dicegah ke luar negeri atas kasus yang sama meski akhirnya penceka-lan tersebut sudah dicabut. Adapun Bachtiar Nasir sudah lebih dulu dijerat polisi, tetapi dalam kasus yang berbeda. Ia dijerat karena dugaan pencu-cian uang. mei

Tim Hukum Nasional Kaji Aktivitas Amien Rais, Bachtiar dan Kivlan Zen

Dengan ini kami sampaikan pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Jakarta pada:

Hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2019Pemanggilan untuk RUPST dan RUPSLB tersebut akan diiklankan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar nasional pada tanggal 14 Mei 2019 serta situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.

Badung, 14 Mei 2019PT NUSANTARA PROPERTI INTERNASIONAL Tbk

Direksi

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Hal 2 Polhukam BARU.indd 1 5/13/2019 6:55:11 PM

Hal 2 Polhukam012AVV2019-CSC Penyampaian bukti publikasi ke BEI