KETERSEDIAAN INFORMASI DAN PERILAKU ......Ketersediaan informasi dan perilaku keberdayaan konsumen dilihat dalam sepuluh variabel yang merupakan indikator konsumen cerdas. Kesepuluh

| 33

5KETERSEDIAAN INFORMASIDAN PERILAKU KEBERDAYAANKONSUMEN DI PROVINSIJAWA TENGAH

Ketersediaan informasi dan perilaku keberdayaan konsumen dilihatdalam sepuluh variabel yang merupakan indikator konsumen cerdas.Kesepuluh indikator tersebut meliputi (1) meneliti produk sebelummembeli, (2) membaca panduan produk, (3) mengecek apakah produkyang dibeli memiliki kartu garansi, (4) mengecek apakah hasil timbangansudah sesuai dengan informasi berat yang tercantum pada produk, (5)melakukan pengaduan kepada produsen jika terjadi sesuatu yang tidakberes ketika menggunakan produk, (6) memperhatikan tanggalkadaluarsa produk, (7) mengecek apakah produk yang akan dibeli sudahmemenuhi standar SNI, (8) kualitas mutu K3L (Kesehatan, Keamanan,Keselamatan dan Lingkungan) pada produk, (9) memprioritaskan membeliproduk dalam negeri, (10) melakukan pengaduan kepada lembagaperlindungan konsumen (contoh: YLKI, BPSK) jika terjadi sesuatu yangtidak beres ketika menggunakan produk.

5.1. PERSEPSI ATAS KETERSEDIAAN INFORMASIKEBERDAYAAN KONSUMEN

Menurut persepsi aparatur pemerintah, untuk indikator konsumen cerdasyang pertama-tama yaitu meneliti produk sebelum membeli, 46%

34|

aparatur pemerintah menganggap bahwa informasi untuk menelitiproduk sebelum membeli produk dalam kondisi cukup memadai.Sementara, 33% dari aparatur pemerintah menganggap bahwainformasi untuk meneliti produk sebelum melakukan pembelian dalamkondisi yang memadai dan sisanya yaitu 21% beranggapan bahwainformasi untuk meneliti produk sebelum melakukan pembelian kurangmemadai.

Membaca terlebih panduan sebuah produk sebelum membeli danmenggunakan sebuah produk berguna untuk menghindari kesalahandalam membeli ataupun menggunakan produk. Oleh sebab itu, perluadanya informasi yang memadai tentang pentingnya membaca terlebihpanduan sebuah produk untuk menghindari kesalahan. Ketersediaaninformasi berkaitan dengan kewajiban konsumen untuk membacapanduan produk terlebih dahulu menurut 62% aparatur pemerintahadalah cukup memadai sementara 17% aparatur pemerintah menganggapbahwa informasi yang tersedia kurang memadai. Selebihnya yaitu 21%aparatur pemerintah menganggap bahwa informasi untuk membacapanduan produk terlebih dahulu sebelum membeli atau menggunakandalam kondisi memadai.

Kartu garansi berfungsi untuk menjamin suatu produk dalam kondisibaik dalam jangka waktu tertentu dan jika terjadi kerusakan dalam waktuyang telah ditentukan tersebut, produsen menjamin untuk memperbaikiproduk supaya berfungsi seperti yang diharapkan. Kadangkala, konsumenkurang memperhatikan ada atau tidaknya kartu garansi. Konsekuensitidak memiliki kartu garansi adalah jika terjadi kerusakan produk, konsumentidak memiliki hak untuk meminta perbaikan kepada produsen. Oleh sebabitu diperlukan informasi yang menunjukkan bahwa adalah hal yangpenting untuk memperhatikan apakah tersedia kartu garansi atau tidak.Hasil penelitian lapangan menunjukan 62% dari aparatur pemerintahmenganggap bahwa informasi tentang pentingnya melakukan

| 35

pengecekkan kartu garansi dalam kondisi cukup memadai dan 21%aparatur pemerintah lainnya menganggap bahwa informasi tentangpentingnya melakukan pengecekan kartu garansi adalah memadai.Sementara 17% aparatur pemerintah lainnya menganggap bahwainformasi yang ada kurang memadai.

Hasil timbangan sudah sesuai dengan informasi yang tercantum padaproduk menurut sebagian besar aparatur pemerintah atau 46% adalahcukup memadai dan 33% dari aparatur pemerintah menganggap bahwainformasi yang diberikan telah memadai. Sementara 21% dari aparaturpemerintah menganggap bahwa informasi tentang pengecekan beratproduk kurang memadai.

Dalam hal pengaduan dilakukan kepada produsen, 67% dari aparaturpemerintah menganggap informasi yang ada adalah cukup memadaidan 17% aparatur pemerintah menganggap informasi tentang layananpengaduan ke produsen sudah memadai.

Pola yang sama dengan ketersediaan informasi atas pengaduan kepadaprodusen juga terlihat pada ketersediaan informasi atas pengaduankepada lembaga perlindungan konsumen. Lembaga perlindungankonsumen yang dimaksud misalnya adalah YLKI (Yayasan LembagaKonsumen Indonesia) ataupun BPSK (Badan Penyelesaian SengketaKonsumen). Sebagian besar aparatur pemerintah atau 71% menganggapbahwa informasi tentang tata cara pengaduan ke lembaga perlindungankonsumen adalah cukup memadai. Hanya 8% dari aparatur pemerintahsaja yang menganggap informasi tersebut telah tersedia secara memadaidan 21% lainnya menganggap informasi tentang tata cara pengaduanke lembaga perlindungan konsumen kurang memadai.

Informasi lain yang sebaiknya tersedia untuk meningkatkan keberdayaankonsumen adalah pengecekan tanggal kadaluarsa. Para konsumensebaiknya diberikan informasi untuk senantiasa mengecek tanggal

36|

kadaluarsa produk terutama produk makanan. Sebagian besar dari aparaturpemerintah (46%) menganggap informasi yang tersedia untuk senantiasamelakukan pengecekan tanggal kadaluarsa adalah cukup memadai. Namundemikian 21% aparatur pemerintah menganggap informasi yang tersediakurang memadai dan 33% lainnya menganggap informasi yang tersedia untuksenantiasa melakukan pengecekan tanggal kadaluarsa sudah memadai.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yangberlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknisdan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Standardisasi inibertujuan melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakatdari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsilingkungan. Standardisasi ini dilakukan dalam rangka menjamin mutubarang serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasionaldalam transaksi pasar global. Oleh sebab itu, salah satu ciri dari produkyang memiliki mutu yang baik adalah yang telah memiliki label SNI.

Menurut sebagian besar aparatur pemerintah yaitu 58% menganggapbahwa informasi yang tersedia berkaitan dengan pengecekan label SNIdalam kondisi cukup memadai. Namun demikian, 34% dari aparaturpemerintah menganggap bahwa informasi yang diberikan kepadakonsumen tentang pentingnya meneliti apakah produk yang akan dibelisudah memiliki standar SNI adalah kurang memadai.

Hal cukup memprihatinkan adalah dalam hal ketersediaan informasitentang pengecekan kualitas mutu K3L. Tidak ada satupun dari aparaturpemerintah yang menganggap ketersediaan informasi untuk pengecekankualitas mutu K3L adalah memadai. K3L adalah kualitas mutu sebuahproduk tercermin dari kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan.Sementara 58% dari aparatur pemerintah menganggap bahwa informasitentang pentingnya pengecekan kualitas mutu K3L adalah cukupmemadai dan 42% aparatur pemerintah menganggap informasi yangtersedia kurang memadai.

| 37

Gerakan pemerintah untuk membeli produk dalam negeri sudahselayaknya untuk diinformasikan kepada konsumen. Menurut 58%aparatur pemerintah, informasi untuk memprioritaskan pembelianproduk yang diproduksi di dalam negeri adalah cukup memadai.Sementara 21% dari aparatur pemerintah menganggap informasitersebut kurang memadai dan 21% lainnya mengganggap memadai.

Secara keseluruhan informasi tentang kesepuluh indikator konsumencerdas dalam kategori cukup memadai. Gambar 5.1 menunjukkan baikuntuk indikator meneliti produk sebelum membeli, membaca panduanproduk, mengecek kartu garansi, mengecek berat produk, melakukanpengaduan kepada produsen dan lembaga perlindungan konsumen,tanggal kadaluarsa produk, memiliki standar SNI, pengecekan kualitasmutu K3L maupun memprioritaskan membeli produk dalam negerimemiliki skor yang termasuk dalam kategori cukup memadai. Secararerata, skor untuk kesepuluh indikator keberdayaan konsumen adalah5,83 yang juga menunjukkan informasi yang ada di masyarakat menurutpersepsi aparatur pemerintah adalah dalam kondisi cukup memadai.

Keterangan: untuk kepentingan analisis maka skor dibagi kedalam tigakategori meliputi; untuk skor antara 1,00 –4,00 = tidak memadai; 4,01-7,00 =cukup memadai; 7,01-10 = memadaiSumber: Data Primer, 2017

Gambar 5.1 Informasi tentang Keberdayaan Konsumen

7.006.005.00

3.001.000.00

6.676.13 6.00 5.71 5.71 5.21 4.96

5.92 5.46 5.836.50

4.00

38|

Rerata ketersediaan informasi di atas, jika dipilah berdasarkan kecukupanketersediaan informasi menunjukkan bahwa 67% aparatur pemerintahmenganggap bahwa ketersediaan informasi tentang keberdayaankonsumen adalah cukup memadai dan 12% aparatur pemerintahmenganggap kurang memadai. Selebihnya yaitu 21% aparaturpemerintah menganggap bahwa informasi tentang keberdayaankonsumen adalah memadai.

5.2. PERSEPSI ATAS PERILAKU KEBERDAYAAN KONSUMEN

Menurut persepsi aparatur pemerintah, untuk indikator pertama yaitumeneliti produk sebelum membeli , 54% aparatur pemerintahmenganggap bahwa konsumen telah meneliti produk sebelum merekamembeli produk. Sebaliknya, 46% dari aparatur pemerintah menganggapbahwa konsumen hanya kadangkala saja meneliti produk sebelummelakukan pembelian.

Indikator yang kedua yaitu membaca panduan produk. Konsumen akandianggap sebagai konsumen yang cerdas apabila sebelum membeli danmenggunakan sebuah produk mereka membaca terlebih dahulupanduan produk. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana perilaku darikonsumen atas kebiasaan untuk membaca panduan produk sebelummembeli atau menggunakan sebuah produk menurut persepsi aparaturpemerintah. Kondisi dari konsumen ternyata 17% dari aparaturpemerintah menyatakan bahwa konsumen tidak pernah membaca terlebihdahulu panduan produk sebelum membeli ataupun menggunakansebuahproduk. Namun demikian, 37% dari aparatur pemerintah menganggapbahwa konsumen akan membaca terlebih dahulu panduan produk sebelummembeli ataupun menggunakan sebuah produk. Selebihnya yaitu 46%aparatur pemerintah menganggap bahwa konsumen kadang-kadang sajaakan membaca terlebih dahulu panduan produk sebelum membeliataupun menggunakan sebuah produk.

| 39

Hal yang hampir sama dengan kondisi konsumen dalam membaca terlebihdahulu panduan produk sebelum membeli ataupun menggunakansebuah produk, kebiasaan untuk meneliti apakah sebuah produkmemiliki kartu garansi atau tidak menunjukkan bahwa sebagian besardari aparatur pemerintah yaitu 54% menganggap bahwa konsumen hanyakadang kala saja mengecek ada atau tidaknya kartu garansi sebelummelakukan pembelian produk.

Aparatur pemerintah menganggap bahwa konsumen yang melakukanpengecekan ada atau tidaknya kartu garansi sebelum melakukanpembelian produk lebih sedikit dibandingkan yang kadangkalamelakukan pengecekan yaitu 29%. Sementara 17% aparatur pemerintahmenganggap bahwa konsumen tidak pernah mengecek ada atautidaknya kartu garansi sebelum melakukan pembelian produk.

Ciri lain dari konsumen cerdas adalah selalu mengecek apakah hasiltimbangan sudah sesuai dengan informasi berat seperti yang tercantumpada produk. Sama hanya dengan indikator konsumen cerdas lainnyabahwa sebagian besar dari aparatur pemerintah yaitu 54% menganggapbahwa konsumen hanya kadangkala melakukan pengecekan beratproduk. Namun demikian, 33% dari aparatur pemerintah menganggapbahwa konsumen mengecek terlebih dahulu berat produk dan 13%aparatur pemerintah menganggap bahwa konsumen tidak melakukanpengecekan berat produk.

Berkaitan dengan apakah konsumen akan melakukan pengaduankepada produsen jika terjadi sesuatu yang tidak beres ketikamenggunakan produk, hasil analisis menunjukkan bahwa 46% menganggapbahwa konsumen hanya kadangkala melakukan pengaduan kepadaprodusen jika terjadi sesuatu yang tidak beres ketika menggunakanproduk. Sementara 29% dari aparatur pemerintah menganggap bahwakonsumen melakukan pengaduan kepada produsen jika terjadi sesuatuyang tidak beres ketika menggunakan produk dan 25% aparatur

40|

pemerintah menganggap bahwa konsumen tidak akan melakukanpengaduan kepada produsen.

Perilaku pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen misalnyaYLKI atau BPSK jika terjadi sesuatu yang tidak beres ketika menggunakanproduk, menurut 46% aparatur pemerintah bahwa konsumen hanyakadangkala melakukan pengaduan kepada lembaga perlindungankonsumen jika terjadi sesuatu yang tidak beres ketika menggunakanproduk. Sementara 25% dari aparatur pemerintah menganggap bahwakonsumen melakukan pengaduan kepada lembaga perlindungankonsumen jika terjadi sesuatu yang tidak beres ketika menggunakanproduk dan 29% aparatur pemerintah menganggap bahwa konsumentidak melakukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen.

Hal yang berbeda tampak dalam indikator konsumen cerdas yangketujuh yaitu bagaimana konsumen memperhatikan tanggal kadaluarsaproduk. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar atau 71%dari aparatur pemerintah menganggap bahwa konsumen akanmemperhatikan tanggal kadaluarsa produk sebelum mereka melakukanpembelian produk. Hanya 4% saja dari aparatur pemerintah yangmenganggap bahwa konsumen tidak akan memperhatikan tanggalkadaluarsa produk sebelum mereka melakukan pembelian produk.Selebihnya yaitu 25% aparatur pemerintah menganggap bahwa hanyakadangkala saja konsumen akan memperhatikan tanggal kadaluarsaproduk sebelum mereka melakukan pembelian produk.

Kesesuaian sebuah produk dengan standar SNI merupakan salah satuindikator konsumen cerdas. Konsumen dianggap cerdas jika merekamelakukan pengecekan apakah produk yang dibeli sudah memenuhistandar SNI atau belum yang tercermin dari adanya label SNI dalamproduk. Hanya 8% saja dari aparatur pemerintah yang menganggapbahwa konsumen tidak melakukan pengecekan kesesuaian produkdengan standar SNI. Namun sebagian besar dari aparatur pemerintah

| 41

yaitu 63% menganggap bahwa konsumen kadang kala melakukanpengecekan produk yang mereka beli apakah sesuai dengan standarSNI atau tidak. Selebihnya yaitu 29% menganggap bahwa konsumenmelakukan pengecekan kesesuaian produk dengan standar SNI.

Kualitas mutu sebuah produk tercermin dari K3L yaitu kesehatan,keamanan, keselamatan dan lingkungan. Sebuah produk yang bermutusetidaknya memperhatikan apakah sudah memperhatikan kesehatan,keamanan, keselamatan dan lingkungan dalam produksinya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa 25% aparatur pemerintah menganggap bahwakonsumen tidak memperhatikan kualitas mutu K3L dalam melakukanpembelian produk dan 21% aparatur pemerintah menganggap bahwakonsumen melakukan pengecek-an kualitas mutu K3L sebuah produk.

Dalam kaitannya dengan pengecekkan mutu K3l sebuah produk,sebagian besar atau 54% dari aparatur pemerintah menganggap bahwakonsumen kadangkala saja memperhatikan mutu K3L sebelummelakukan pembelian produk.

Gaya hidup menyebabkan adanya persepsi bahwa produk luar negerimemiliki kualitas yang lebih bagus dari produk dalam negeri. Padahalkenyataannya tidaklah selalu demikian. Oleh sebab itu salah satuindikator dari konsumen cerdas adalah apabila konsumen lebihmemprioritaskan untuk membeli produk dalam negeri. Namunternyata 46% dari aparatur pemerintah menganggap bahwa konsumenkadangkala saja memprioritaskan untuk membeli produk produksidalam negeri dan 42% aparatur menganggap bahwa konsumenmemberikan prioritas untuk membeli produk yang diproduksi daridalam negeri.

Secara keseluruhan, dari kesepuluh indikator konsumen cerdas di atashanya dua indikator yang menurut persepsi aparatur pemerintahsenantiasa dilakukan oleh konsumen.

42|

10.00

8.00

6.00

4.002.000.00

7.04 6.42 6.21 6.33 6.00

8.006.46 6.26 6.88

5.92 6.55

Keterangan: untuk kepentingan analisis maka skor dibagi kedalam tigakategori meliputi; untuk skor antara 1,00 –4,00 = tidak memadai; 4,01-7,00 =cukup memadai; 7,01-10 = memadai

Sumber: Data Primer, 2017

Gambar 5.2 Perilaku Keberdayaan Konsumen

Kedua indikator tersebut adalah meneliti produk sebelum membeli danmemperhatikan tanggal kadaluarsa produk sebelum melakukan pembelianproduk. Sementara kedelapan indikator lainnya hanya kadangkala sajadilakukan oleh konsumen.

Rata-rata dari kesepuluh indikator konsumen cerdas di atas menunjuk-kanskor 6,55, yang berarti bahwa menurut persepsi dari aparatur pemerintah,konsumen hanya kadangkala saja melakukan kesepuluh indikator konsumencerdas dalam pembelian produk. Jika dipilah berdasarkan perilakunya,secara rata-rata atas kesepuluh indikator konsumen cerdas, 63% aparaturpemerintah menganggap bahwa konsumen hanya kadangkala sajamelakukan dan 8% aparatur pemerintah berpersepsi bahwa konsumensama sekali tidak melakukan sepuluh indikator konsumen cerdas.

5.3. GAP ANTARA INFORMASI DAN PERILAKUKEBERDAYAAN KONSUMEN

Analisis ketersediaan informasi keberdayaan konsumen menunjukkanbahwa informasi atas sepuluh indikator keberdayaan konsumen dalam

| 43

Dari segi perilaku keberdayaan konsumen, dari kesepuluh indikatorkonsumen cerdas terdapat dua indikator yang menurut persepsiaparatur pemerintah senantiasa dilakukan oleh konsumen. Keduaindikator tersebut adalah meneliti produk sebelum membeli danmemperhatikan tanggal kadaluarsa produk sebelum melakukanpembelian produk. Sementara kedelapan indikator lainnya hanyakadangkala saja dilakukan oleh konsumen. Rata-rata dari kesepuluhindikator keberdayaan konsumen menunjukkan bahwa 63% aparaturpemerintah menganggap bahwa konsumen hanya kadangkala saja

kondisi cukup memadai. Rata-rata dari kesepuluh indikator tersebutmenunjukkan bahwa 67% aparatur pemerintah menganggap bahwaketersediaan informasi tentang keberdayaan konsumen adalah cukupmemadai, 12% menganggap kurang memadai dan 21% menganggapmemadai.

Rata-rata

Pengaduan Ke...

Produk Dalam.

Mutu K3L

Standar SNITanggal Kadaluarsa

Pengaduan ke...

Mengecek Berat

Mengecek Kartu

Membaca Panduan

Meneliti Produk

5.83

5.46

5.92

4.96

5.21

6.50

5.71

5.71

6.00

6.13

6.67

0.00 5.00 10.00

Ketersediaan InformasiPerilaku

Sumber: Data Primer, 2017

Gambar 5.3 Gap antara Ketersediaan Informasi danPerilaku Keberdayaan Konsumen

44|

melakukan dan 8% aparatur pemerintah berpersepsi bahwa konsumensama sekali tidak melakukan sepuluh indikator konsumen cerdas.

Berdasarkan analisis tampak bahwa muncul adanya gap antara informasiyang diterima oleh konsumen dengan perilaku konsumen atas kesepuluhindikator konsumen cerdas. Gap antara informasi yang diterima olehkonsumen dengan perilaku konsumen tampak dalam Gambar 5.3

Gambar 5.3 menunjukkan bahwa untuk kesepuluh indikator keberdayaankonsumen, perilaku konsumen memiliki skor yang lebih tinggidibandingkan dengan informasi yang diterima oleh masyarakat. Namundemikian jika dianalisis lebih lanjut dalam Tabel 5.1, menunjukkanbahwa gap hanya terjadi untuk indikator meneliti sebelum membelisebuah produk dan melakukan pengecekkan tanggal kadaluarsa. Keduaindikator ini menunjukkan perilaku berada dalam kategori tinggisementara ketersediaan informasi dalam kategori sedang yang berartibahwa bahwa mayoritas aparatur pemerintah menganggap walaupuninformasi yang diperoleh konsumen cukup memadai, namun konsumensenantiasa melakukan kedua hal tersebut sebelum membeli produk.Hal ini berarti bahwa perilaku konsumen untuk meneliti produk sebelummembeli dan pengecekkan tanggal kadaluarsa bukan semata matadisebabkan oleh informasi yang diperoleh namun diduga sudah adakesadaran dari dalam diri konsumen untuk melakukannya.

Hal yang berbeda tampak untuk kedelapan indikator lainnya, yangmenunjukkan baik ketersediaan informasi maupun perilaku konsumenberada dalam kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa untukindikator membaca panduan produk, mengecek kartu garansi,mengecek berat produk, melakukan pengaduan kepada produsen danlembaga perlindungan konsumen, memiliki standar SNI, pengecekankualitas mutu K3L maupun memprioritaskan membeli produk dalamnegeri terdapat konsistensi antara informasi yang tersedia denganperilaku yang dihasilkan oleh konsumen. Dalam hal informasi yang

| 45

Tabel 5.1 Analisis Gap Antara Informasi danPerilaku Keberdayaan Konsumen

diperoleh konsumen adalah cukup memadai, maka perilaku yangditampilkan juga dalam kategori cukup.

Informasi Perilaku KeteranganTinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah

Meneliti Produk v v Terdapat Gap

Membaca Panduan v v

Kartu garansi v v Tdk Terdapat Gap

Hasil timbangan v v

Pengaduan ke Produsen v v

Pengaduan ke Lbg. Konsumen v v

Tanggal Kadaluarsa v v

Standar SNI v v

Mutu K3L v v

Produk Dalam Negeri v v

Tdk Terdapat Gap

Tdk Terdapat Gap

Tdk Terdapat Gap

Tdk Terdapat Gap

Tdk Terdapat Gap

Tdk Terdapat Gap

Tdk Terdapat Gap

Tdk Terdapat Gap

5.4. PERMASALAHAN DALAM KEBERDAYAAN KONSUMEN

Keberdayaan konsumen setidaknya menyangkut tentang kesadaran tigapihak yaitu pengusaha, konsumen dan aparatur pemerintah. Oleh sebabitu, permasalahan yang terjadi juga menyangkut tiga pihak tersebut.Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada aparatur pemerintahsetidaknya terdapat lima permasalahan yang dihadapi aparatur pemerintahdalam upaya meningkatkan keberdayaan konsumen.

1. Kurangnya kesadaran dari produsenProdusen kurang menyadai bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan cara memproduksi barang dan jasa yangberkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi sertamengikuti standar yang berlaku. Namun dalam kenyataannya

46|

masih ada oknum dari produsen yang hanya mengejar profit sematadengan mengabaikan hal-hal tersebut di atas. Beberapa kasus yangditemukan adalah hasil timbangan yang tidak sesuai dan beberapajenis makanan yang tidak memperhatikan kesehatan.

2. Kurangnya kesadaran dari konsumenKonsumen semestinya memahami hak dan kewajiban merekasehingga pada akhirnya akan menjadi konsumen cerdas. Namundemikian, konsumen tidak terlalu memperdulikan apa yangmenjadi hak dan kewajibannya, misalnya tidak memperhatikanmutu dari produk.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari Aparatur PemerintahSosialisasi mengenai keberdayaan konsumen yang menjadi salahsatu dari fungsi aparatur pemerintah tentu saja memerlukanketersediaan sumberdaya manusia yang memadai baik dari sisikualitas maupun kuantitas. Dalam kenyataannnya, kedua haltersebut minim ada dalam sebuah Kabupaten/ Kota. Hal inimenyebabkan fungsi-fungsi dari keberdayaan konsumen kurangdapat berjalan dengan baik.

4. Keterbatasan AnggaranSelain membutuhkan sumberdaya manusia yang memadai,pelaksanaan fungsi-fungsi dari keberdayaan konsumen tentusaja membutuhkan anggaran, Namun demikian anggaran yangada dalam pemerintahan Kabupaten/ Kota relatif terbatas.

5. Tidak adanya kewenangan di pemerintah Kabupaten/ KotaKewenangan dalam penanganan keberdayaan konsumenSejak diundangkannya UU No 23 Tahun 2014 tentangpemerintahan daerah, menyebabkan kewenangan darikeberdayaan konsumen berada pada Pemerintah Provinsi.Undang-Undang No 23 Tahun 2014 ini mulai berlaku pada tahun2016. Hal ini menyebabkan tidak adanya kewenangan dari

| 47

pemerintah kabupaten/ kota untuk menangani keberdayaankonsumen, sementara pemerintah Provinsi juga merasakesulitan untuk menjangkau permasalahan keberdayaankonsumen di seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi JawaTengah.