Keterpaduan Infrastruktur - Ditjen Cipta Karyaciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/buletin_ck_jun16/Buletin CK... · tama, sebagai pelaku langsung ekonomi, mencakup penyediaan ruang terbuka

LENSA CK • Cipta Karya Ajak 193 Negara Anggota PBB Bahas Penataan Kota di Surabaya • Silaturahmi di Lingkungan Ditjen Cipta Karya

Pengelolaan Arsip Sebagai Wujud Berbenah Diri 25

Cipta Karya Tingkatkan Implementasi Green Building17

Kementerian PUPR Partisipasi Cegah Kerusakan Lingkungan16

Karya Cipta Infrastruktur PermukimanEdisi 06/Tahun XIV/Juni 2016

KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

Keterpaduan Infrastruktur untuk Pesona Indonesia

9

Edisi 064Tahun XIV4Juni 2016daftar isi

2

414

15

17

21

liputan khusus

Cipta Karya InisiatifTingkatkan Investasi Infrastruktur Senilai 13,4 Juta Dollar

Menuju Universal Akses, Cipta Karya Tingkatkan Komitmen Sanitasi dan Pembangunan Berkelanjutan

9

11

inovasi

Peran Kaum Ibudi Kota Kitakyushu (Jepang) dalam MeningkatkanKualitas Kesehatan Lingkungan

Memanfaatkan Benteng Oranje,Kota Ternate Sebagai Museum Rempah Kolaborasi Pelestarian Kota Pusakaantara Kementerian PUPRdan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengelolaan ArsipSebagai Wujud Berbenah Diri Ditjen Cipta Karya

18

21

25

info baru

Cipta Karya Ciptakan Smart CityDengan Perkuat Layanan Publik Perkotaan di Makassar

Cipta Karya Serah Terimakan Bantuan Alat BeratKepada Kabupaten Gunung Kidul

Kementerian PUPRSiapkan Prasarana Mudik Lebaran 2016

Kementerian PUPR Partisipasi Cegah Kerusakan Lingkungan

Cipta KaryaTingkatkan Implementasi Green Building pada Setiap Bangunan Gedung

13

14

15

16

17

Keterpaduan Infrastrukturuntuk Pesona Indonesia4

berita utama

Edisi 064Tahun XIV4Juni 2016

PelindungBudi Yuwono P

Penanggung JawabAntonius Budiono

Dewan RedaksiSusmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo

Pemimpin RedaksiDian Irawati, Sudarwanto

Penyunting dan Penyelaras NaskahT.M. Hasan, Bukhori

Bagian ProduksiErwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso

Bagian Administrasi & DistribusiLuargo, Joni Santoso, Nurfathiah

KontributorDwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi

Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. [email protected]

PelindungAndreas Suhono

Penanggung JawabRina Agustin Indriani

Dewan RedaksiDwityo A. Soeranto, Adjar Prajudi, Rina Farida, Dodi Krispatmadi, Mochammad Natsir

Pemimpin RedaksiIlham Muhargiady

Penyunting RedaksiArdhani P, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya

Bagian ProduksiAri Iswanti, Bramanti Nawang Sari, Rizqiah Darmawiasih, Bukhori

Bagian Administrasi & DistribusiFajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah

KontributorSri Murni Edi K, Sudarwanto, Taufan Madiasworo,Edward Abdurrahman, Tanozisochi Lase, Diana Kusumastuti, Dian Irawati, Marsaulina Pasaribu, Didiet A. Akhdiat, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, M. Sundoro, Oloan MS, Sandhi Eko Bramono, Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Indah Widyahapsari, Bhima Dhananjaya, Meinar Manurung

Alamat RedaksiJl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578

website http://ciptakarya.pu.go.id

twitter @ditjenck

instagram @ditjenck

facebook Ditjen Cipta Karya

youtube Ditjen Cipta Karya

e-mail [email protected]

3

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

3

Cover :Pasir Timbul di pantai DodolaProvinsi Maluku Utara

Sebagai Warga Negara Indonesia kita tentunya mengetahui seberapa besar pesona destinasi wisata pada tiap pulau di Indonesia, baik itu wisata alam, budaya, maupun buatan manusia. Tapi tahukah kita berdasarkan UNWTO (United Nation World Tourism Organization) dibandingkan negara ASEAN lainnya yang bahkan tidak memiliki kekuatan wisata alam se-eksotis pantai Wakatobi misalnya, mampu menarik jumlah wisatawan mancanegara (wisman) tiap tahunnya jauh melebihi Indonesia. Data UNWTO tahun 2014 menunjukkan bahwa masih kurangnya kunjungan wisman ke Indonesia yang hanya 9 juta/tahun daripada negara ASEAN lain seperti Malaysia dengan kunjungan wisman 27 juta/tahun, atau bahkan Singapura yang mengejutkannya kurang memiliki keunggulan wisata alam mampu mencapai kunjungan wisman 15 juta/tahun.

Melihat alasan strategis di dunia, pariwisata merupakan kunci pembangunan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, hebatnya lagi sebagai sektor unggulan, pariwisata mampu bertahan meskipun terjadi krisis global dan tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikannya sebagai kunci utama dalam memajukan penciptaan lapangan kerja, pendapatan ekspor, serta pengembangan usaha dan infrastruktur. Sektor ini telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan dan menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang terbesar dan tercepat di dunia apabila didukung infrastruktur yang memadai. Hal ini didukung pula dengan arahan Presiden untuk memastikan kemajuan di lapangan pada 10 destinasi wisata nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan formula strategi pengem-bangan destinasi pariwisata yang mempertimbangkan peluang dan kendala yang ada, antara lain pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata, tata kelola destinasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, profil dan promosi investasi pariwisata, serta terutama dukungan lintas sektor terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pada KSPN ini dapat dilakukan pendekatan 3 produk utama, dimulai dari produk atraksi yang meliputi diversifikasi aktivitas wisata, manajemen pengunjung, dan sadar wisata.

Selanjutnya berkaitan dengan aksesibilitas yang terdiri dari sarana, prasarana, dan sistem transportasi, dan yang terakhir perihal amenitas yang terbagi menjadi prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, serta standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.

Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk implementasi peningkatan kualitas health and hygiene, diikuti dengan environmental sustainability pada KSPN yang mencakup akses sanitasi yang layak, tersedianya air minum, penanganan limbah dan kawasan permukiman wisata. Apabila semua kriteria tersebut dapat terpenuhi dan berjalan sebagaimana yang telah diformulasikan, bukan saja terpenuhinya target 20 juta wisman di tingkat ASEAN, bahkan menembus tingkat dunia menjadi hal yang memungkinkan. (Teks : Redaksi)

Menembus 20 Juta Wisman Melalui Pengembangan KSPN

editorial

Jika hendak melihat wajah sekaligus kepribadian sebuah negara, kunjungi saja salah satu objek wisatanya. Apakah senyum indah pesona alamnya didukung dengan keramahan masyarakatnya? Apakah Anda dengan mudah mengakses jalannya, air bersihnya, dan sanitasinya?

4

berita utama

Keterpaduan Infrastruktur untuk Pesona Indonesia

Dukungan infrastruktur dasar dalam pengembangan pariwisata masih sangat terbatas. Dari permasalahan tersebut terselip tantangan untuk memperkuat konektivitas nasional dan prasarana dan sarana dasarnya untuk mendukung pengembangan

infrastruktur pariwisata nasional. Apalagi jika melihat target Indonesia yang ingin mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara (Wisman) hingga tahun 2019. Maka untuk mewujudkannya, Pemerintah sudah menetapkan 10 daerah wisata unggulan dengan kesiapan strategi, infrastruktur, dan pengembangan Sumber Daya Manusia.


sinergi dan keterpaduan di semua level pemerintah, Kementerian dan Lembaga, maupun sektor.

Dukungan Infrastruktur Dasar PermukimanDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pencapaian target 20 juta turis asing berkunjung ke Indonesia di 2019 mendatang. Dukungan Ditjen Cipta Karya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada umumnya didasarkan amanat RPJMN 2015-2019 bidang infrastruktur yaitu terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk kebutuhan dasar, dan terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. Dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pari-wisata, Ditjen Cipta karya menetapkan dua jenis dukungan. Per-tama, sebagai pelaku langsung ekonomi, mencakup penyediaan ruang terbuka publik/hijau, pengembangan gedung hijau, dan mendorong ekonomi lokal melalui penyediaan infrastruktur (P2KP

55

berita utama

Sektor pariwisata Indonesia sudah sejak beberapa dekade lalu mempunyai unggulan yang menjanjikan, hanya saja belum menjadi perhatian serius dan utama. Di era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia menetapkan target tersebut dalam salah satu Nawa Cita-nya yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang kemudian menjadi sektor prioritas Kabinet Kerja di bidang infrastruktur dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi menjadi arahan pokok Presiden Jokowi kepada para menterinya. Pariwisata dianggap sangat vital untuk pembangunan ekonomi di negara miskin maupun maju karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bisnis lain, dan dapat mendorong Pemerintah Daerah membangun dan memelihara infrastruktur. Menteri Pariwisata Yahya Arif mentargetkan sektor pariwisata menjadi core business Indonesia di masa mendatang. Tanpa ditetapkan sebagai industri, sulit bagi sektor ini untuk berkembang, mendatangkan devisa untuk negara dan bersaing dengan negara lain yang mempunyai obyek pariwisata terbatas tetapi diurus dengan serius, seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Singapura, Vietnam, dan lain lain.

10 Destinasi Wisata UnggulanKeseriusan pemerintah ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelak-sanaan Proyek Strategis Nasional. Melalui Perpres ini Pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih guna menunjang pengembangan kawasan pariwisata unggulan. Lokasi yang saat ini sedang dan akan dikembangkan sebagai 10 destinasi utama wisata atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Danau Toba (Sumut), Tanjung Lesung (Banten), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Kawasan Bromo-Tengger (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara) dan Morotai (Maluku Utara).

Anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit untuk pengembang-an industri pariwisatanya sendiri maupun pembangunan infra-struktur penunjangnya, seperti bandara, pelabuhan laut/sungai/danau, jalan tol dan sebagainya. Namun yang lebih penting adalah

dan PISEW). Kedua, sebagai pendukung pengembangan ekonomi, antara lain meliputi penyediaan infrastruktur permukiman pada kawasan ekonomi kreatif (air minum, sanitasi, jalan lingkungan), penerapan NSPK Bangunan Gedung, dan Fasilitasi Pemda melalui program Kota Hijau dan Kota Pusaka. Pada pelaksanaannya, dukungan tersebut harus dibungkus dengan Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 35 Wi-layah Pengembangan Strategis, 24 Pelabuhan Strategis, 10 Ka-wasan Strategis Pariwisata Prioritas Nasional (KSPN), dan 22 Ka-wasan Industri Prioritas (BPIW, 2015). ”Pastikan kemajuan di lapangan pada 10 destinasi wisata na-sional prioritas. Harus ada sistem yang terintegrasi dalam pro-mosi perdagangan,dan pariwisata,” ungkap Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet pertama di tahun 2016. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak, mengungkapkan peren-canaan pengembangan kawasan pariwisata secara terpadu me-lalui pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) ter bagi dalam lima langkah yang dilakukan. Pertama, membuat kon-sensus antar stakeholders di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten (pemerintah, swasta, dan masyarakat).

6

Kedua, menentukan objek dan tujuan prioritas dalam kawasan pariwisata strategis. Ketiga, identifikasi kebutuhan infrastruktur terkait kawasan pariwisata, terutama bandara, jalan, air dan sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau, dan anjungan cerdas.Keempat, optimalisasi kapasitas kawasan untuk turis asing dan domestik yang sesuai dengan perkiraan peningkatan jumlah

turis dan terakhir, menyiapkan rencana pengembangan kawasan terpadu (master plan) untuk KSPN. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan Pariwisata Nasional tahun 2010-2025 disebutkan ada 5 deliniasi kawasan pariwisata di 10 KSPN, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung (Banten), KEK Mandalika (NTB), Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Borobudur (Jawa Tengah), RTR Kawasan Danau Toba (Sumatera Utara), dan KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung). KEK Tanjung Kelayang menjadi KEK yang realisasi pem ba-ngunannya paling cepat di Indonesia dibanding pembangunan sembilan KEK lainnya yang baru dimulai 2-3 tahun sejak dite-tapkan sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah. Seperti KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Morotai dan KEK Tanjung Api-api yang peletakan batu pertama baru dilaksanakan 3 tahun setelah ditetapkan sebagai KEK. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pembangunan KEK Tanjung Kelayang sangat cepat terealisasi berkat kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung. “Ini adalah wujud konkret sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah” katanya.

Program Harus TerpaduSaat ini Ditjen Cipta Karya sedang menyusun Memorandum Program Infrastruktur Permukiman mendukung Pariwisata tahun

berita utama

Edisi 064Tahun XIV4Juni 2016 77

berita utama

2017-2019 yang harus menjadi kesepakatan Pemerintah Pusat dan daerah. Memorandum Program ini harus mempertimbangkan dokumen perencanaan seperti Master Plan Pengelolaan Terpadu Kawasan Pariwisata, Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kabupaten/kota, dan WPS Kementerian PUPR. Prosesnya dimulai dari koordinasi perencanaan infrastruktur permukiman di 10 lokasi KSPN, identifikasi kebutuhan infrastruktur permukiman jangka pendek (TA 2017) dan jangka menengah (2017-2019), identifikasi sumber pendanaan yang mengacu pada Renstra Ditjen Cipta Karya, sampai akhirnya disepakati Memo-randum Program 2017-2019 oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Pro vinsi serta kabupaten/kota lokasi KSPN. Seluruh rangkaian proses tersebut saat ini sedang dikebut oleh Tim Kerja yang dibentuk untuk merumuskan keterpaduan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan rancangan pengelolaan dari infrastruktur permukiman yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pengembangan destinasi wisata prioritas. Keseriusan Pemerintah untuk menjadikan industri Pariwisata sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara di masa depan merupakan niat yang harus didukung dan diharapkan dilaksanakan secara terpadu antar lini, bukan hanya sekedar membangun tanpa sinergi dan kelanjutan. Dengan keterpaduan infrastruktur permukiman dapat men-cip takan nilai tambah sehingga diharapkan akan memberikan

sumbangan yang lebih besar terhadap PDRB nasional dengan memanfaatkan potensi urbanisasi. Kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP Indonesia berada di peringkat 94 (dari 181 negara), di bawah rata-rata dunia dan negara-negara ASEAN seperti Kamboja, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Dalam menunjang kegiatan ekonomi lo-kal diperlukan infrastruktur PUPR, khususnya infrastruktur per-mukiman (air minum, sanitasi, pengurangan kawasan kumuh).(Teks : Buchori)

Pembangunan Pariwisata NasionalTahun 2010 - 2025(PP no. 10 tahun 2011)

Percepatan Proyek Strategis Nasional

(Perpres no. 3 tahun 2016)

Master Plan Pengelolaan

Terpadu Kawasan

Pariwisata

10 Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional (KPSN)

Penyusunan Memorandum Program Bidang Cipta Karya

Deliniasi kawasa Pariwisata di 10 KPSN

1. KEK Tanjung Lesung (Perpres no. 26/2012)2. KEK Mandalika (Perpres no. 52/2014)3. RTR Kws. Borobudur (Perpres no. 58/2014)4. RTR Kws. Danau Toba (Perpres no. 81/2014)5. KEK Tanjung Kelayang (PP no. 6 tahun 2016)

RPIJMKab./Kota

WPSPUPR

Perencanaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Pariwisata

Renstra Ditjen. CK

MEMORANDUM PROGRAM INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

MENDUKUNG PARIWISATA TAHUN 2017 - 2019

(Kesepakatan Pusat dan Daerah)

berita utama

8

1. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Kab. Toba Samosir;

2. Perencanaan Kawasan Pariwisata dan Dokumen Lingkungan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara;

1. Optimalisasi PDAM Kab. Wakatobi;2. Optimalisasi TPA Sampah Kab. Wakatobi;3. Pembangunan Infrastruktur Kab. Wakatobi;4. Perencanaan Penanganan Sanitasi di Kawasan

Pariwisata Wakatobi;5. Perencanaan Kawasan Pariwisata dan Dokumen

Lingkungan Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Pembangunan TPA Sampah Kab. P. Morotai;2. Pembangunan IPLT Kab. P. Morotai;3. Perencanaan Penanganan Sanitasi di Kawasan

Pariwisata Morotai;4. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kab.

P. Morotai;5. Perencanaan Kawasan Pariwisata dan Dokumen

Lingkungan P. Morotai, Provinsi Maluku Utara.

1. Penyusunan Perencanaan Kawasan Pariwisata dan Dokumen Lingkungan Tanjung Kelayang;

2. Perencanaan Penanganan Sanitasi di Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang.

1. Penyusunan Perencanaan Kawasan Pariwisata dan Dokumen Lingkungan Tanjung Lesung;

2. Perencanaan Penanganan Sanitasi di Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung.

1. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perdesaan Kab. Magelang ;

2. Perencanaan Perencanaan Kawasan Pariwisata dan Dokumen Lingkungan Borobudur, Provinsi Jawa Tengah

1. Pembangunan TPST 3R dan Sanimas Kota Probolinggo;

2. Pembangunan TPA Regional Kab. Malang;

3. Perencanaan Penanganan Sanitasi di Kawasan Pariwisata Bromo;

4. Perencanaan Kawasan Pariwisata dan Dokumen Lingkungan Bromo Tengger Semeru, Provinsi Jawa Timur

1. Perencanaan Penanganan Sanitasi di Kawasan Pariwisata Mandalika;

2. Perencanaan Kawasan Pariwisata dan Dokumen Lingkungan Mandalika, Provinsi NTB.

Perencanaan Kawasan Pariwisata dan Dokumen Lingkungan Kep. Seribu, Provinsi DKI Jakarta

Pembangunan Infrastruktur Permukiman KSPN Danau Toba

Pembangunan Infrastruktur Permukiman KSPN Borobudur.

Pembangunan Infrastruktur Permukiman KSPN Mandalika

Pembangunan Infrastruktur PermukimanKSPN Labuan Bajo

Pembangunan Infrastruktur PermukimanKSPN Labuan Bajo

Perencanaan Kawasan Pariwisata dan Dokumen Lingkungan Labuan Bajo, Provinsi NTT

Dukungan Ditjen Cipta Karya pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional TA 2016

Dukungan Ditjen Cipta Karya pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional TA 2017


liputan khusus

Pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Swiss dan Bank Dunia mendukung upaya Indonesia mengelola perkembangan perkotaan.

Cipta Karya Inisiatif Tingkatkan Investasi Infrastruktur Senilai 13,4 Juta Dollar

Laju pertumbuhan perkotaan di Indonesia kini tertinggi di Asia. Pemerintah Swiss dan Bank Dunia mendirikan dana perwalian senilai $13,4 juta. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono yang

diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono dalam diskusi pembentukan Indonesia Sustainable Urbanization Multi Donor Trust Fund (IDSUN) di Jakarta, Selasa (14/06/2016). “Laju urbanisasi di Indonesia termasuk yang paling cepat di dunia. Hal ini telah meningkatkan luas perkotaan, selama periode tahun 2000-2010, pada tahun 2025, 68% dari penduduk Indonesia diperkirakaan akan hidup di perkotaan terutama pada kawasan perkotaan yang berpotensi mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi,” tutur Taufik.

liputan khusus

10

Lanjut Taufik, dalam mengatasi permasalahan perkotaan di era desentralisasi ini, peran pemerintah daerah sangat stra tegis karena pemerintah daerah lebih mengenali kondisi dan per-masalahan kawasan perkotaannya, namun pemerintah daerah juga meghadapi keterbatasan pendanaan. Kota-kota mem-punyai anggaran yang sangat terbatas dengan PAD yang se dikit sementara anggaran lebih banyak dialokasikan untuk gaji pe-gawai, karena itu kita membutuhkan sumber dana alternatif un-tuk membiayai pembangunan infrastruktur di negeri ini. “Untuk itu melalui kegiatan workshop ini dilakukan inisiatif guna mencarikan solusi keterbatasan pendanaan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan, seperti yang saat ini dilakukan oleh World Bank dan State Secretariat for Economic Affairs, atau SECO,” tutur Taufik. Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO) secara global mendukung peningkatan pertumbuhan ka-wasan perkotaan ramah lingkungan, memberikan kontribusi per-tama ke Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund (IDSUN) selama tiga tahun ke depan. Sementara, Duta Besar untuk Indonesia Swiss Yvonne Baumann mengungkapkan, melalui dana perwalian IDSUN, kami mendukung upaya Indonesia untuk memprioritaskan urbanisasi berkelanjutan yang mengedepankan faktor ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan hidup dalam agenda nasional. Dana perwalian juga akan memperkuat sinergi dan kapasitas seluruh lembaga dan pemerintah daerah terkait perbaikan taraf hidup di daerah perkotaan. Lanjut Yvonne Baumann, melalui dana perwalian IDSUN, Swiss mendukung upaya Indonesia untuk memprioritaskan urbanisasi berkelanjutan yang mengedepankan ekonomi, sosial dan perlin-dungan lingkungan hidup. “Dana perwalian juga akan memperkuat sinergi dan kapasitas lembaga pemerintahan baik di pusat dan di daerah, dalam upaya meningkatkan taraf hidup di daerah perkotaan,” paparnya. Dia memaparkan, IDSUN adalah bagian dari konsolidasi sebuah platform nasional guna mendukung urbanisasi berkelanjutan di Indonesia, yang diharapkan akan terdiri dari beberapa program nasional yang terkoordinasi seperti untuk peremajaan kawasan

kumuh dan perumahan terjangkau, transportasi umum, layanan air bersih dan sanitasi, limbah padat, drainase, dan pengelolaan risiko bencana. Sementara itu, upaya lain yang dapat meningkatkan manfaat dari urbanisasi diantaranya memperbaiki manajemen perkotaan melalui perencanaan investasi yang strategis, dan memanfaatkan opsi dalam negeri guna mendanai infrastruktur perkotaan. “Serta reformasi kebijakan yang mempermudah investasi infra struktur, dan belajar dari negara-negara yang berhasil dalam urbanisasi berkelanjutan, seperti Korea Selatan dan Singapura,” tandasnya. Selain itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menuturkan, Indonesia hanya menikmati se-ba gian kecil potensi manfaat dari perkotaan, yang dapat men-jadi pusat inovasi dan pertumbuhan yang tinggi. Dengan me ningkatnya investasi infrastruktur berkelanjutan guna menye-diakan air bersih, sanitasi, transportasi umum yang efisien, dan perumahan terjangkau, kota-kota di Indonesia dapat memper-cepat pertumbuhan dan mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan. Dia menjelaskan, laju urbanisasi di Indonesia termasuk yang tercepat di dunia, sehingga selama periode tahun 2000 hingga 2010, luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi, peningkatan terluas kedua setelah China. Pada tahun 2025 nanti, sekitar 68% penduduk Indonesia diperkirakan akan menetap di perkotaan. ”Dengan 50 juta warga desa, yang banyak anggota keluarganya telah pindah ke kotakota, Pulau Jawa berpotensi mengalami laju urbanisasi yang tinggi,” ungkap dia. Upaya lain yang dapat meningkatkan manfaat dari urbanisasi di antaranya memperbaiki manajemen perkotaan melalui peren-canaan investasi yang strategis, dan memanfaatkan opsi dalam negeri guna mendanai infrastruktur perkotaan. (Teks : ari)

Upaya lain yang dapat meningkatkan manfaat dari urbanisasi di antaranya memperbaiki

manajemen perkotaan melalui peren canaan investasi yang strategis, dan memanfaatkan

opsi dalam negeri guna mendanai infrastruktur perkotaan.


Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLPBM) bekerjasama dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengadakan acara Pengembangan Pelayanan Klinik Sanitasi Sosialisasi Sanitasi Berbasis Masyarakat, Selasa (31/05/2016), di Makassar.

Menuju Universal Akses, Cipta Karya Tingkatkan Komitmen Sanitasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Acara kali ini mengundang Bupati/Walikota dari 157 kabupaten/kota, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas terkait Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Tempat Pengelolaan Sampah dengan pola 3R (TPS 3R), dari wilayah barat, tengah, dan

timur Indonesia. Adapun tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran yang baik akan pentingnya sanitasi, sehingga diharapkan para Kepala Daerah dapat mendukung kegiatan tersebut di daerahnya masing-masing. Pada kesempatan tersebut, dipaparkan mengenai klinik sanitasi. Klinik sanitasi mengatasi sulitnya memperoleh informasi yang valid tentang sanitasi, untuk berkonsultasi dan berdiskusi mengenai pengembangan sanitasi, dan berbagi pengalaman antara aparat daerah, pokja sanitasi daerah, praktisi, akademisi, fasilitator serta komunitas sanitasi yang ada. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permu ki-man Dodi Krispratmadi mengatakan, melalui kegiatan pem ber-dayaan masyarakat ini, diharapkan dapat meningkatkan keter-

liputan khusus

12

liputan khusus

libatan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga rasa kepemilikan masyarakat terhadap infrastruktur terbangun juga akan semakin meningkat. “Hal ini tentunya akan mendukung pembangunan infrastruk-tur yang berkelanjutan,” kata Dodi. Sementara, Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto, meng ungkapkan, sanitasi merupakan bagian terpenting dalam ke hidupan, seharusnya antara pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam pengembangan sistem tersebut secara ber-kelanjutan. Acara puncak kegiatan adalah penandatangan perjanjian kerjasama membangun komitmen pemerintah pusat dan daerah

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pengembangan Pe nyehatan Lingkungan Permukiman Dodi Krispratmadi dengan Bupati atau yang mewakili dari daerah tersebut. Untuk meningkatkan kesadaran akan sanitasi, dilakukan juga Kunjungan Lapangan ke TPS 3R dan program sanitasi berbasis masyarakat, di Kabupaten Takalar dan Kota Makassar, Rabu (01/06/2016). Acara tersebut masih di dalam rangkaian acara Pengembangan Pelayanan Klinik Sanitasi Sosialisasi Sanitasi Ber-basis Masyarakat. Kunjungan lapangan diawali dengan melihat lokasi TPS 3R yang berada di daerah Kelurahan Bajeng, Kabupaten Takalar. TPS 3R ini dibangun oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lipang Bajeng telah beroperasi sejak tahun 2016 awal. TPS 3R ini dengan 500 kepala keluarga penerima manfaat. Selanjutnya lokasi kedua yaitu Program Sanimas yang berada di Kota Makassar. Sanimas ini dibangun pada tahun 2012 dan mulai digunakan pada tahun 2013 yang dikelola oleh KSM Abullo dengan penerima manfaat 69 orang. Sementara, Kasubdit Perencanaan Teknis Prasetyo yang me-wakili Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Per-

dalam pembangunan berkelanjutan pengelolaan bangunan sani-tasi. Penandatangan kali ini dilakukan oleh 9 Bupati, yang meliputi meliputi Tana Toraja, Bulukumba, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Sinjai, Kotamobagu, Barru, Sukabumi, dan Bone.

mukiman mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat, tentunya tidak selalu berjalan mulus. Banyak kendala yang mungkin dihadapi di lapangan seperti kesulitan mencari lokasi yang sesuai dengan ketentuan teknis, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sampai dengan menjamin keberlanjutan infrastruktur terbangun, se hing-ga dalam prakteknya harus dikedepankan sinergi antara pem-berdayaan dan pengayoman dari Pemerintah serta dukungan masyarakat. (Teks : TimPub.PLPBM/jml.Randal Sulsel/ari)

Adapun tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran yang baik akan pentingnya sanitasi,

sehingga diharapkan para Kepala Daerah dapat mendukung kegiatan tersebut di daerahnya

masing-masing.


info baru

13

Cipta Karya Ciptakan Smart City Dengan Perkuat Layanan Publik Perkotaan di MakassarPesatnya pertumbuhan perkotaan mengakibatkan kota menghadapi berbagai tantangan baru yang perlu diatasi. Smart City merupakan salah satu solusi memperkuat pelayanan publik perkotaan.

Demikian dikatakan Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Adjar Prayudi dalam acara Media Briefing dengan tema Urban Basic Services and Smart City di Makassar, Rabu (08/06/2016).

“Implementasi Smart City mendorong perwujudan ling kungan yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur, ekonomi, kelembagaan, dan tata kelola perkotaan yang lebih meng-akomodasi kebutuhan masyarakat, selain itu kami juga punya program yaitu menuntaskan 100% cakupan layanan Air Minum, 0% Permukiman Kumuh 100% layanan Sanitasi yang dikemas dalam gerakan 100-0-100,“ jelas Adjar. Di samping itu, Ahli Pembangunan Permukiman Institut Tek-nologi Surabaya Johan Silas mengatakan salah satu contoh konkrit dari smart city adalah e-Goverment yang dapat me nurunkan biaya administrasi tanpa mengurangi kualitas laya nan publik dan mampu mengoptimalkan pengguna sumber daya. “Saya membayangkan kota-kota di Indonesia 20 tahun mendatang sudah menjadi smart city yang mengedepankan layanan masyarakat Information and Communication Technology (ICT),” ujar Johan. Dalam kesempatan ini turut hadir Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal, yang memaparkan perencanaan dan pengembangan smart city Kota Makassar 2014 – 2019 menuju “Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua” dengan visi Merekonstruksi Nasib Rakyat menjadi Masyarakat Sejahtera Standar Dunia,

Merestorasi Tata Ruang Kota menjadi Kota Nyaman Kelas Dunia, dan Mereformasi Tata Pemerintahan menjadi Pelayan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi. Kota Makassar memiliki program Makassar Towards Smart City, yang memiliki lima kriteria yaitu smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, dan smart governance. “Salah satunya Smart Economy Kawasan Bisnis Global Terpadu Tanjung Bunga merupakan Kota Baru Tanjung Bunga, dengan luas kurang lebih 1000 Ha, dengan elemen bisnis, perdagangan, perumahan, rekreasi dipadukan secara harmonis sebagai kawasan permukiman yang nyaman dan mandiri,” tutur Syamsu. Sementara itu, Tenaga Ahli Dirjen Cipta Karya Bidang Habi tat Kementerian PUPR Ruchyat Deni Djakapermana memaparkan, Smart City sebagai salah satu isu yang akan dibahas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Habitat III. “Habitat III yang akan diadakan di Quito, Ecuador pada 17-20 Oktober 2016 untuk menjawab tantangan pembangunan perkotaan di masa yang akan datang tanpa meninggalkan seorangpun, perwujudan kesejahteraan dan kesempatan bagi semua pihak serta mewujudkan lingkungan yang ramah,” kata Ruchyat. Menuju Habitat III serangkaian acara persiapan dilakukan untuk merumuskan isu-isu perkotaan di belahan dunia. Majelis umum PBB, dalam resolusi 67/216 memutuskan untuk membentuk Komite Persiapan (PrepCom) yang terbuka bagi semua negara anggota PBB. PrepCom 1 diselenggarakan di New York, Amerika (17-18/09/2014) dan PrepCom 2 di Nairobi, Kenya (14-16/04/2015). Tahun ini, Prepcom 3 akan diselenggarakan di Surabaya, Indonesia (25-27/07/2016) yang akan dihadiri 193 negara.(Teks : Jamal Randal SulSel/ari)

info baru

14

Cipta Karya Serahterimakan Bantuan Alat Berat Kepada Kabupaten Gunung KidulCipta Karya melalui Satuan Kerja PSPLP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan bantuan alat berat bulldozer dan eskavator kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk menambah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah di TPAS Wukirsari.

Penyerahan bantuan alat berat tersebut dilaksanakan pada Selasa (21/06/2016) di kantor TPAS Wukirsari Gunung Kidul. Penyerahan dilakukan oleh Direktur PLP yang diwakili oleh Sandhi Eko Bramono, selaku Kepala Seksi Wilayah

1 Subdit Persampahan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP). Sandhi menyampaikan bahwa masalah ketersediaan lahan untuk menampung sampah, tidak hanya di Gunung Kidul, namun di seluruh Indonesia. “Untuk menekan kebutuhan lahan, maka diperlukan peralatan berat untuk mengelola sampah, harapannya ketersediaan ruangan menjadi cukup. Untuk menekan kebutuhan lahan, maka dibutuhkan ketersediaan alat berat,” ungkap Sandhi. Bupati Gunung Kidul Badingah mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Cipta Karya karena telah mendapatkan bantuan alat berat. Badingah juga merasa bangga mendapatkan bantuan dua unit alat berat dengan nilai total sebesar Rp. 3,8 Miliar tersebut.

“Dengan bantuan tersebut pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah yang ada di TPAS Wukirsari,” tutur Badingah.(Teks : Randal DIY/ari)

Penyerahan dilakukan oleh Direktur PLP yang diwakili oleh Sandhi Eko Bramono, selaku Kepala Seksi Wila yah 1 Subdit Persampahan Direktorat

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).


info baru

15

Kementerian PUPR Siapkan Prasarana Mudik Lebaran 2016“Kenyamanan berkendara ada 3 hal, yaitu prasarananya, manajemen trafficnya, dan perilaku berkendara. Kami dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab atas prasarananya,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menerima tim ekspedisi Elshinta di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (28/06/2016).

Basuki menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan prasarana seperti 100 toilet di rest area besar dan mobile toilet di rest area kecil untuk memudahkan pengendara yang mudik. Usai menerima tim ekspedisi Elshinta, Menteri

PUPR beserta jajaran melakukan press conference dalam rangka persiapan mudik lebaran 2016. Basuki memastikan jalan nasional dalam kondisi siap. Kepas-tian tersebut disampaikan berdasarkan hasil inspeksi dan tinjauan langsung seluruh pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian PUPR ke ruas-ruas jalan di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Selain jalan yang sudah siap, ada juga beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus, seperti Jembatan Sipait yang saat ini

masih dalam proses pengerjaan dan dikhawatirkan menjadi salah satu titik penyebab kemacetan apabila belum dapat dilalui. “Besok pagi (hari ini-red) saya akan telusuri lagi memastikan kondisi Jembatan Sipait, semoga H-6 atau 1 Juli 2016 bisa dibuka dan dilalui,” ujar Menteri Basuki. Sementara itu, guna persiapan arus mudik, Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan BPJT akan memobilisasi 6 unit Toilet Cabin (TC) dengan total 24 bilik di dalam yaitu 3 unit Toilet Cabin di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 19 Cikampek serta 3 unit Toilet Cabin di TIP KM 166 Cipali dan 2 Hidran Umum. Prasarana tersebut akan dimobilisasi pada 27 Juni hingga 8 Juli 2016. Untuk penyediaan dan penyaluran buangan air kotor dapat diintegrasikan dengan ketersediaan air bersih dan saluran pembuangan yang ada di masing-masing TIP tersebut. Sementara itu, untuk persiapan arus balik akan dilakukan perpindahan unit antara lain, 3 unit Toilet Cabin dari TIP KM 19 ke TIP KM 62 dan 3 unit Toilet Cabin dari TIP KM 166 ke KM 164, serta untuk persediaan air bersih dan buangan air kotor dapat diintegrasikan untuk hanya di TIP KM 164. Keenam unit ini akan disiagakan mulai 9 Juli sampai 14 Juli 2016. Untuk TIP KM 62 akan dimobilisasi 1 truk tinja dan 1 Mobil Tangki Air melihat kondisi yang tidak maksimal terkait air bersih dan sistem pembuangan air kotor yang ada. Selain itu, Satker Tanggap Darurat akan memobilisasi 12 per-sonil untuk mengoperasikan seluruh armada yang ada dan me-netap di TIP selama bertugas. (Teks : bns)

info baru

16

Kementerian PUPR Partisipasi Cegah Kerusakan Lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut berpartisipasi dalam Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ke-20 Tahun 2016 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (09/06/2016).

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) turut mendukung upaya mensosialisasikan pentingnya lingkungan hidup menjadi aspek yang perlu dilindungi dan jadi perhatian masyarakat. Namun, menurut JK, di samping kesadaran,

ha rus mampu dibangun sistem hukum yang tegas dan berjalan efektif. Khususnya penegakan hukum lingkungan terkait pence-gahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. “Kesadaran dapat efektif jika ada hukum jelas. Maka koordinasi seluruh pihak baik antar masyarakat, perusahaan, pemerintah, LSM harus dioptimalkan. Maka, apabila lingkungannya baik, air berlimpah, hutan kita baik, kehidupan pun menjadi baik,” kata JK. Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, tema nasional Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ke-20 Tahun 2016 adalah “Selamatkan Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Kehidupan”, yang searah dengan tema internasional yang ditetapkan UNEP “Go Wild for Life”. Tema tersebut disosialisasikan guna mengkampanyekan pen-tingnya menjaga keselarasan ekosistem khususnya tumbuhan dan satwa liar. Dalam pameran tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR memamerkan tentang sumur resapan, drainase berwawasan lingkungan, dan menampung air hujan. Selain itu juga menjelaskan tentang 8 atribut kota hijau, yaitu Green Water, Green Community, Green Planning and Design, Green Waste, Green Building, Green Trasportation, Green Energy, dan Green Open Space. (Teks : bns)


info baru

17

Cipta Karya Tingkatkan Implementasi

Green Building pada Setiap Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Hijau, atau yang biasa disebut BGH adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui fungsi penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahap penyelenggaraannya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Bina Penata-an Bangunan Ditjen Cipta Karya Adjar Prajudi saat menjadi narasumber pada talkshow program Bin-cang Kita di Kompas TV, Senin (06/06/2016). Tema dari talkshow tersebut yaitu Implementasi Green

Building sebagai Solusi Adaptasi Perubahan Iklim dan Keterbatasan Energi serta Sumber Daya Alam. “Definisi Bangunan Gedung Hijau tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau,” tuturAdjar. Adjar menjelaskan, ada 4 strategi yang dilakukan Kementerian PUPR terkait implementasi BGH, yaitu penyusunan peraturan BGH dan instrumen pendukungnya, pengembangan kelembagaan BGH di daerah, pengembangan jejaring kerjasama dengan institusi terkait, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan BGH. Penyusunan peraturan BGH telah dilakukan dengan ditetap-kannya Permen PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau. “Untuk instrumen pendukungnya, sedang dilakukan pengem-bangan berupa petunjuk teknis penyelenggaraan bangunan gedung hijau dan alat penilaian kinerja bangunan gedung hijau, yang disusun bersama Puskim PUPR-Bandung,” ungkap Adjar.

Adjar menyebutkan, Gedung Utama Kementerian PUPR adalah Bangunan Gedung Hijau yang tersertifikasi platinum kategori bangunan baru pada tahun 2013 oleh Green Building Council Indonesia (GBCI). Hal senada juga diungkapkan oleh Jimmy Siswanto Juwana selaku akademisi yang merupakan salah satu narasumber dalam talkshow tersebut. Salah satu kriteria dari Bangunan Gedung Hijau adalah meniadakan penggunaan bahan beracun dan bahan yang dapat merusak lapisan ozon, menggunakan kayu yang bersertifikat juga ditujukan untuk mencegah penggunaan kayu dari pembalakan liar. “Pada dasarnya konsep Bangunan Gedung Hijau mengacu pada prinsip konstruksi berkelanjutan yang terdiri dari isu-isu pencegahan kerusakan lingkungan dan memelihara sumber daya alam yang semakin terbatas, seperti 3R, melindungi alam dengan mencegah terjadinya aliran permukaan, melarang penggunaan bahan berbahaya dan beracun, berorientasi pada biaya daur hidup dan menggunakan bahan yang bermutu dan menjadikan umur manfaat bertambah dan mengurangi sampah pada bangunan gedung. Ketujuh prinsip ini menjadi acuan parameter bangunan hijau,” ujar Jimmy. Adjar menambahkan, secara umum, target dari implementasi Bangunan Gedung Hijau adalah terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, selain itu, juga diharapkan dapat menyumbang penurunan emisi gas rumah kaca dari penghematan energi yang didapatkan di bangunan gedung. “Secara khusus, implementasi Bangunan Gedung Hijau da-pat menurunkan konsumsi energi sebesar 25% dan 10% un-tuk konsumsi air, yang dilakukan dalam keadaan penggunaan bangunan gedung seperti biasa atau business as usual,” tutup Adjar. (Teks : ari)

inovasi

18

Peran Kaum Ibu di Kota Kitakyushu (Jepang) dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan LingkunganWidya Anantya dan Netty Timbang Allo*)

Tidak hanya di bidang sains dan teknologi, Jepang juga merupakan negara yang maju di bidang pengelolaan lingkungan.

Hal ini terlihat tidak hanya dari banyaknya fasilitas yang tersedia untuk pengelolaan lingkungan, namun juga tercermin dari kebiasaan dan gaya hidup masyarakat Jepang. Kota Kitakyushu, yang terletak di Pulau Kyushu,

merupakan salah satu kota di Jepang yang mempunyai sejarah panjang dalam pengelolaan lingkungan hidupnya. Tidak disangka bahwa kota ini pernah berada di titik terendahnya, dimana kualitas air, tanah dan udaranya sangat tercemar. Namun Kota Kitakyushu mampu bangkit dan menjadi kota yang nyaman seperti saat ini.

Perjalanan Kota KitakyushuHal ini bermula pada tahun 1900-an, ketika sektor industri di Kota Kitakyushu berkembang pesat dan menjadi motor pembangunan. Pabrik-pabrik besar bermunculan dan mengubah warna kota. Namun di sisi lain, perkembangan ini memunculkan sisi negatifnya, dengan puncaknya terjadi pada tahun 1950-an. Langit yang semula biru berubah menjadi kelabu, karena dipenuhi jelaga asap pembakaran dari cerobong industri. Air laut pun berubah warna mengikuti warna air limbah yang tidak terolah dan dibuang dari pabrik-pabrik yang terletak di tepi pantai. Melihat kondisi seperti itu, hati kaum Ibu di Kota Kitakyushu mulai tergerak. Mereka tidak tega melihat wajah anak-anaknya kotor akibat jelaga abu industri saat bermain di luar rumah. Mereka pun memulai sebuah gerakan perubahan dengan mengirimkan surat terbuka kepada Dewan Kota. Tidak berhenti di situ saja, namun para Ibu-Ibu tangguh ini pergi mengunjungi pabrik-pabrik untuk berbicara langsung dengan pelaku industri. Mereka juga mengundang akademisi untuk mempelajari apa yang terjadi dan mencari jalan keluarnya. Gerakan kaum Ibu ini akhirnya membuahkan hasil. Upaya untuk memperbaiki lingkungan di Kota Kitayushu dimulai pada

Sum

ber f

oto:

Mus

eum

Lin

gkun

gan

Kota

Kita

kyus

hu

Gambar 1. Abu Jelaga Industri Mengotori

Wajah Seorang Anak di Kota Kitakyushu


inovasi

19

tahun 1960-an, dengan ditandatanganinya perjanjian pengen-dalian polusi antara Pemerintah Kota Kitakyushu dengan pelaku industri. Pengerukan endapan lumpur yang dilanjutkan dengan bio-remediasi dilakukan untuk memperbaiki kualitas air. Peng gan tian teknologi pengendali gas buang dilakukan oleh pabrik-pabrik untuk memastikan emisinya memenuhi standar. Memang biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, namun Peme-rintah Kota Kitakyushu dan sektor swasta telah berkomitmen untuk berbagi peran dalam penyediaan biaya perbaikan ling-kungan. Akhirnya usaha bersama ini menunjukkan hasil, dimana pada tahun 1975, Kota Kitakyushu akhirnya berhasil memenuhi standar kualitas tanah, air, dan udara, yang memenuhi ambang batas disyaratkan. Kota Kitakyushu pun beberapa kali dianugerahi penghargaan dari PBB untuk mengapresiasi usaha kota ini dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Hingga saat ini Kota Kitakyushu selalu menjadi kota per-contohan, dan telah bekerja sama dengan banyak negara di dunia dalam upaya penanganan pencemaran lingkungan.

Sum

ber f

oto:

Mus

eum

Lin

gkun

gan

Kota

Kita

kyus

hu

Gambar 2. Kaum Ibu Melakukan Kunjungan

ke Pabrik di Kitakyushu

Hingga saat ini Kota Kitakyushu selalu menjadi kota percontohan, dan telah bekerja sama

dengan banyak negara di dunia dalam upaya penanganan pencemaran lingkungan.

Apa yang Dapat Kita Pelajari?Tentu saja perjalanan Kota Kitakyushu menginspirasi kita dalam sejumlah hal. Salah satunya adalah bagaimana pentingnya peranan kaum Ibu, dalam memulai dan mengawal upaya per-baikan kualitas lingkungan. Berawal dari rasa iba terhadap

inovasi

20

anaknya, kaum Ibu di Kota Kitakyushu berhasil mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk bergerak bersama mengatasi pen-cemaran lingkungan. Di Indonesia pun kaum Ibu seringkali menjadi penggerak utama dalam hal perbaikan kualitas lingkungan. Secara khusus dalam hal penanganan sampah, banyak kelompok swadaya masyarakat yang dimotori oleh Ibu-Ibu yang bercita-cita mem-punyai lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kaum Ibu memiliki kekuatan tidak terlihat untuk menggerakkan masyarakat melalui pendekatan-pendekatannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kaum Ibu dilibatkan da-

Gambar 3. Perbandingan Kualitas Lingkungan di Kota Kitakyushu,

Sebelum dan Sesudah Intervensi Multi Pihak, Yang Dimotori Kaum Ibu

lam setiap sosialisasi untuk mengubah paradigma masyarakat. Sehingga bukan tidak mungkin kita dapat melakukan apa yang telah dialami Kota Kitakyushu, dengan mendapatkan kembali langit bersih dan laut biru, yang bebas dari limbah gas, limbah cair, dan limbah padat (sampah).

*) Penulis adalah staf Seksi Wilayah I, Subdirektorat Pengelolaan Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected]

Kaum Ibu memiliki kekuatan tidak terlihat untuk menggerakkan masyarakat melalui pendekatan-

pendekatannya.


inovasi

21

Memanfaatkan Benteng Oranje, Kota Ternate Sebagai Museum RempahKolaborasi Pelestarian Kota Pusaka antara Kementerian PUPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Upaya Revitalisasi yang telah dilakukan di Kawasan benteng Oranje dimulai tahun 2012 diawali dengan pertemuan antara Walikota Ternate dan Menteri Pekerjaan Umum yang saat itu dijabat oleh Bapak Djoko Kirmanto.

Bermula dari hal tersebut tahun 2013 diadakan pertemuan lanjutan untuk membahas tindak lanjut Upaya Revitalisasi Benteng Oranje. Pemerintah Daerah setuju untuk mengupayakan kesiapan lahan, karena pada saat itu bangunan-

bangunan di area Benteng Oranje dimanfaatkan sebagai permukiman TNI dan Polri, dan bahkan dipenuhi sejumlah pemukim tidak resmi di sekitar kawasan benteng. Di tahun yang sama Pemerintah Kota mendapatkan bantuan pembangunan 2 unit rumah susun untuk anggota TNI dan Polri dari Kementerian Perumahan Rakyat, sehingga pada tahun berikutnya Pemerintah Kota dapat merelokasi TNI dan Polri yang mendiami kawasan dalam benteng sekaligus membebaskan area luar benteng dari pemukim tidak resmi. Di tahun 2013 juga Pemerintah Daerah menyusun RTBL Kawasan Kota Tua Gamalama

inovasi

22

serta dari Akademisi, Badan Pelestari Cagar Budaya (BPCB) dan pe merhati pusaka, agar penanganan yang dilakukan tepat, me-ngingat aset pusaka merupakan hal yang cukup sensitif. Penataan dilakukan pada seluruh kawasan benteng oranje, meliputi pembangunan kembali kanal keliling, penataan jalur pedestrian, upaya penghijauan kawasan dan penataan lansekap, dan pekerjaan restorasi bangunan. Total investasi sebesar kurang lebih Rp. 21 Miliar baik dari APBD dan APBN. Kondisi Benteng Oranje saat ini sudah jauh lebih tertata dan mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat Ternate dan sekitarnya sebagai tempat berekreasi dan bersosialisasi. Pemerintah Kota pun sudah membentuk dan menetapkan pengelola kawasan. Hasil dari kegiatan revitalisasi Benteng Oranje ini, terdapat total lima bangunan yang sudah selesai direstorasi serta tersedianya ruang terbuka publik yang cukup luas menunggu untuk dimanfaatkan lebih lanjut dengan aktifitas-aktifitas yang lebih berarti. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 2016 atas prakarsa Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda, Bapak Bambang Hari Wibisono dan Rijksdienst Voor

(Benteng Oranje) yang disahkan menjadi Peraturan Walikota Ternate Nomor 21 Tahun 2013. Penataan fisik dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pembuatan pedestrian di area dalam benteng pada tahun 2013 se bagai langkah awal pelaksanaan kegiatan revitalisasi yang lebih me nyeluruh di tahun 2014 dan 2015 melalui program P3KP. Dalam setiap tahapan revitalisasi selalu dilibatkan peran

Het Cultureel Erfgoed (RCE) atau Cultural Heritage Agency, sebuah lembaga di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda dilaksanakan Visitor Program Heritage dan Expert Meeting Museological Redevelopment of Forts in Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut adalah Direktur Cagar

Kondisi Benteng Oranje saat ini sudah jauh lebih tertata dan mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat Ternate dan sekitarnya sebagai

tempat berekreasi dan bersosialisasi.


inovasi

23

Budaya dan Museum Harry Widianto, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Latifah Sumandari dan Tommy Faizal Wahyono, staf Subdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Nadia Purwestri, Direktur Eksekutif Pusat Dokumentasi Arsitektur; Maulana Ibrahim, Dosen Universitas Khairun Ternate; dan Dr. Nasir Tamara, jurnalis senior, penulis, antropolog, presiden direktur Global TV, dan pelaku pelestarian bangunan cagar budaya. Tujuan dilaksanakannya expert meeting dan visitor program ini adalah untuk menyusun rencana aksi pemanfaatan Benteng Oranje di Kota Ternate, Maluku Tengah, sebagai museum. Benteng Oranje akan dijadikan pilot project bagi pengembangan 60 benteng lainnya di Indonesia yang dinilai memiliki potensi pariwisata. Program yang dilaksanakan selama tiga hari ini, perwakilan dari Indonesia diajak melihat beberapa studi kasus pemanfaatan benteng-benteng di Belanda yang sudah ditinggalkan oleh pihak militer. Ada dua kelompok benteng pertahanan di Belanda, yaitu New Dutch Waterline dan Defense Line of Amsterdam. Total enam benteng dikunjungi dalam program ini. Benteng pertama yang dikunjungi adalah Fort Bij Vechten yang dibangun 1867 sampai dengan 1870. Benteng yang berada di bawah pengelolaan Staatsbosbeheer (Dinas Kehutanan Kota) saat ini dimanfaatkan sebagai museum sekaligus bisa juga dimanfaatkan sebagai sarana kegiatan masyarakat, seperti outbond, family gathering, dan sebagainya. Museum ini mendapat penghargaan sebagai best museum display di Eropa. Penataan Benteng Bij Vechten contoh yang baik pemanfaatan benteng sebagai museum dan aneka kegiatan ekonomi lainnya. Benteng kedua yang dikunjungi adalah Fort aan de Klop. Benteng kecil yang dibangun sekitar tahun 1850 ini dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Utrecht. Sejak tahun 2007 dimanfaatkan sebagai Guesthouse, camping ground, dan kafe. Fort aan de klop adalah contoh menarik pemanfaatan benteng kecil dengan pelataran yang luas sebagai tempat berbagai kegiatan yang bersifat rekreasi. Benteng-benteng lainnya yang dikunjungi adalah Fort Bij de Nieuwe Steeg yang dimanfaatkan sebagai Geofort, Fort Bij Krommeniedijk yang saat ini dimanfaatkan sebagai pusat aktifitas bagi remaja-remaja autis, Fort aan de Nekkerweg yang

dimanfaatkan sebagai hotel dan spa dengan sebutan Fort Resort Beemster, dan yang terakhir adalah Forteiland Pampus yang dikem-bangkan menjadi pusat informasi The Defense Line of Amsterdam dengan atraksi utamanya ‘De Pampus Xperience’. Pengalaman mengunjungi benteng-benteng tersebut menjadi bekal dalam diskusi penyusunan rencana aksi pengembangan Benteng Oranje sebagai museum. Dalam sesi expert meeting yang diadakan di kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, perwakilan Indonesia beserta beberapa orang ahli dan praktisi pelestarian pusaka di Belanda dibagi ke dalam beberapa

kelompok untuk mendiskusikan skenario pengembangan dan pemanfaatan Benteng Oranje, sekaligus juga membahas aspek-aspek terkait seperti arsitektur, konstruksi bangunan, kelembagaan, pemberdayaan komunitas sekitar benteng, kemungkinan model pembiayaan sampai dengan story line dan isi dari museum.

Penataan dilakukan pada seluruh kawasan benteng oranje, meliputi pembangunan kembali

kanal keliling, penataan jalur pedestrian, upaya penghijauan kawasan dan penataan lansekap,

dan pekerjaan restorasi bangunan.

24

inovasi

Sebagai tindak lanjut dari expert meeting dan visitor program ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Cagar Budaya dan Museum akan mengembangkan museum

Dalam penyusunan masterplan Museum Rempah yang akan didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, akan didukung oleh Pemerintah Belanda dengan mendatangkan ahli perencanaan museum dan ahli-ahli terkait lainnya, dan Kementerian PUPR juga akan tetap turut mengawal implementasi pengembangan museum tersebut melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka. Langkah pertama yang akan dilakukan oleh Kemendikbud adalah melakukan FGD dengan mengundang K/L terkait. Kolaborasi ini merupakan wujud sinkronisasi program antar kementerian yang diharapkan dapat juga diwujudkan di lokasi-lokasi lainnya.

Tim Subdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta KaryaGd. Cipta Karya Lantai 5 Jl. Patimura No.20 Kebayoran BaruJakarta Selatan 12110

rempah dengan bangunan-bangunan di dalam area Benteng Oranje yang telah direstorasi oleh Kementerian PUPR tersebut. Direktur Cagar Budaya dan Museum Hari Widianto menyatakan, pada tahun anggaran 2017 akan disusun masterplan museum rempah dan 2018 akan direalisasikan pembangunan fisiknya dengan tentunya melibatkan Kementerian PUPR, sehingga akhir tahun 2018 harapannya museum tersebut sudah bisa diresmikan dan dikunjungi oleh masyarakat.

Tujuan dilaksanakannya expert meeting dan visitor program ini adalah untuk menyusun

rencana aksi pemanfaatan Benteng Oranje di Kota Ternate, Maluku Tengah, sebagai museum.


inovasi

Pengelolaan Arsip Sebagai Wujud Berbenah Diri Ditjen Cipta Karya

Apa yang terbayang di benak kita saat mendengar kata “Arsip”? Biasanya tergambar di benak kita adalah bayangan tumpukan kertas kotor, penuh debu, ruangan yang kotor penuh kertas berserakan, dengan petugas yang tidak bersemangat, kurang terdidik, dan sebagainya.

Keadaan semacam itu, tidak mudah untuk diubah dengan cepat karenanya diperlukan suatu mana-jemen kearsipan yang baik. Kearsipan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan organisasi termasuk di instansi

pemerintahan, maka arsip perlu dikelola dengan baik sehingga bila ada pihak yang membutuhkan akan dapat disajikan dengan cepat dan tepat. Jika melihat dari pengertiannya, arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pe-laksanaan kegiatan pemerintahan. Definisi lain dari arsip adalah informasi yang tercantum dalam bentuk apapun, kertas maupun non kertas (gambar, audio visual, komputer, mikirofilm, dan sebagainya). Sedangkan pengertian Arsip menurut Undang-Undang No-mor 43 Tahun 2009 adalah rekaman kegiatan atau peristiwa da-lam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Riama Simbolon*)

Dilihat dari fungsinya arsip dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :1. Arsip Dinamis: Arsip yang masih dipergunakan secara

langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan administrasi negara dan kehidupan kebangsaan.

2. Arsip Statis: Arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan administrasi negara dan kehidupan kebangsaan.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dinyatakan kewajiban dan tang-gung jawab pengolahan arsip dinamis (Aktif, Vital dan Inaktif ) wajib dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga khususnya unit–unit pencipta arsip atau Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian/Lembaga. Direktorat jenderal Cipta karya juga melakukan kegiatan pe-ngelolaan arsipnya secara bertahap dalam rangka melakukan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip yang ada di ling-kungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kesadaran akan pen-tingnya pengelolaan arsip ini perlu ditumbuhkan di semua unit kerja, karenanya penulis melalui tulisan ini juga mengajak para pembaca untuk lebih peduli dan mulai mengelola arsipnya dengan baik.

inovasi

26

Apa dan Bagaimana Pengelolaan Arsip di Direktorat Jenderal Cipta Karyaa. Dokumen Kontrak Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun

2016

Dari kegiatan pengelolaan arsip, produk hasil substanstif ke-giatan Cipta Karya, arsip yang lengkap belum mendapatkannya, mungkin masih disimpan oleh masing-masing Subdit/ Bagiannya.Hasil kegiatan pengelolaan / penataan arsip Ditjen Cipta Karya ditempatkan sesuai dengan pemetaan lokasi tempat penyimpa-nan arsip di Kintaka, yang sudah dibagi-bagi menurut tingkatan eselon II nya, yaitu pembagian kamar/ruangan penyimpanan arsip yang sudah dilengkapi dengan rak arsip, sehingga petugas arsip tinggal melaksanaan penataan arsip yang sudah dikelola, namun karena volume arsip Ditjen Cipta Karya sangat besar sehingga tidak memungkinkan semuanya disimpan di Citereup sehingga sebagian dibawa ke Cikiwul Bekasi.

b. Rencana dan Realisasi Penataan Arsip 2016

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Setditjen Cipta Karya dalam rangka Pengelolaan Arsip1. Rapat dan kunjungan ke Gedung Kintaka Citeureup dalam

rangka Pengelolaan Arsip Direktorat Jenderal Cipta Karya Agar lebih mengenal tata cara penyimpanan Arsip di lingkung-

an Kementerian PUPR dan sebagai bagian dari pengelolaan arsip di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya maka Setditjen Cipta Karya telah mengadakan rapat sekaligus kun-jungan ke Gedung Kintaka pada bulan Januari 2016 lalu. Sebagai upaya membuka wawasan dalam pengelolaan ar-sip di lingkungan kerja masing-masing dan telah disepaka-ti da pat menata arsip di unit kerja atau Satker/Balai masing-

No. Uraian Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des

1 Setditjen

P

U

A

S

A

L

E

B

A

R

A

N

2 Dit. KIP

3 Dit. PKP

4 Dit BPB

5 Dit PSPAM

6 Dit PPLP

UNIT KERJA UNIT KERJA

SETDITJEN 45

DIT. KIP 245

DIT. PKP 817

DIT BPB 559

DIT PSPAM 968

DIT PPLP 1.460

TOTAL 4.094

PERSIAPAN SOSIALISASI PELAKSANAAN

PERSIAPAN SOSIALISASI

SOSIALISASI

PERSIAPAN PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

PELAKSANAANPELAKSANAAN

PERSIAPAN

PERSIAPAN

PERSIAPAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PAGU

KONTRAKTUAL10.261.387.1454.094 PAKET

12.282 DOKUMEN


inovasi

27

Rapat serta kunjungan ke Citereup

Bimbingan Teknis Kearsipan

masing, serta arsip yang telah di tata di berbagai tempat agar Daftar Pencarian Arsipnya (DPA) dapat disampaikan ke Bagian Keuangan dan Umum, Setditjen Cipta Karya.

2. Bimbingan Teknis Kearsipan Tahap I, Direktorat Jenderal Cipta Karya baru melakukan

Bimbingan Teknis (Bintek)/pembinaan petugas arsip/dokumen, pada Satker Air Minum dan Randal Pusat saja belum secara menyeluruh dibina pada Tahun Anggaran 2016 demikian juga di tingkat daerah. Diharapkan di Tahun Anggaran berikutnya secara keseluruhan mendapat Bintek Kearsipan yang sama.

Agenda tahap II berikutnya adalah menyelesaikan Bintek Kearsipan di Satker yang belum mendapat kesempatan di TA 2016 dan penataan Arsip di lingkup kerja masing-masing

Tujuan pengadaan Bintek Kearsipan :a) Menyamakan pengertian dan pemahaman kita semua

dalam penyelenggaraan kearsipan;b) Meningkatkan Integritas sebagai insan kearsipan;c) Serta meningkatkan kinerja pengolahan arsip di unit

pengolah.3. Penataan Arsip Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 Ditjen Cipta Karya telah mulai menata

Arsip Inaktif. Pada kesempatan yang baik ini kepada rekan-rekan Direktorat yang telah melakukan penataan arsip di unit kerjanya mohon dapat dipertahankan dan dapat di tingkatkan pengolahan arsipnya, Penataan tersebut tentunya baru men-cakup arsip yang berada di Pusat saja.

Satker yang berada di daerah perlu juga di bina dan diberikan ilmu pengetahuan yang memadai untuk dapat menata arsip.

Foto-foto Penataan Arsip Ditjen Cipta KaryaAkhir kata semoga tulisan ini dapat memberi inspirasi dan motivasi pembaca agar melakukan pengelolaan arsip di Lingkungan Unit Kerja-nya masing – masing untuk mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 untuk melaksanakan pengolahan

Definisi lain dari arsip adalah informasi yang tercantum dalam bentuk apapun, kertas

maupun non kertas (gambar, audio visual, komputer, mikirofilm, dan sebagainya).

Direktorat jenderal Cipta karya juga melakukan kegiatan pe ngelolaan arsipnya secara bertahap

dalam rangka melakukan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip yang ada di ling-

kungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

inovasi

28

Arsip yang belum tertata

Penataan Arsip Direktorat. KIP

Penataan Arsip Setditjen Cipta Karya

Arsip Setelah di ditata

Penataan Arsip Direktorat. SPAM


inovasi

29

kearsipan dengan baik dan benar, di Satminkal, Unit Eselon II dan setiap Satuan Kerja dengan memiliki kesamaan pengertian dan

Gedung Arsip Ditjen Cipta Karya

pemahaman dalam penyelenggaraan kearsipan. (Riama/Inder)

*) Staf Bagian Keuangan dan Umum Setditjen Cipta Karya

Hasil kegiatan pengelolaan / penataan arsip Ditjen Cipta Karya ditempatkan sesuai dengan pemetaan lokasi tempat penyimpa nan arsip

di Kintaka, yang sudah dibagi-bagi menurut tingkatan eselon II nya, yaitu pembagian kamar/

ruangan penyimpanan arsip yang sudah dilengkapi dengan rak arsip, sehingga petugas

arsip tinggal melaksanaan penataan arsip yang sudah dikelola, namun karena volume arsip

Ditjen Cipta Karya sangat besar sehingga tidak memungkinkan semuanya disimpan di Citereup

sehingga sebagian dibawa ke Cikiwul Bekasi.

sebaiknya anda tahu

30


sebaiknya anda tahu

32

lensa ck

Cipta Karya Ajak 193 Negara Anggota PBB Bahas Penataan Kota di Surabaya


lensa ck

33

Silaturahmi di Lingkungan Ditjen Cipta Karya

34

Kementerian PUPR, Transportasi dan Komunikasi

Republik Demokratik Timor Leste

Kunjungi Werdhapura

Duta Sanitasi Sebarkan Virus tentang Sanitasi

Penanganan permasalahan perumahan memerlukan kebijakan, strategi dan program penyediaan perumahan yang konkrit dan terukur. Hal ini mengemuka pada acara sosialisasi kebijakan, stra-tegi dan program penyediaan perumahan yang dilaksanakan pada Jumat (03/06/2016) di Denpasar, Bali. Penyediaan perumahan perlu mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masya-rakat akan pentingnya sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya mengadakan kegiatan Jambore Sanitasi Tahun 2016 pada tanggal 3 hingga 9 Agustus 2016 di Jakarta, dengan tema “Sanitasi Aman, Belajarku Nyaman”.

seputar kita

Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PSPLP) Provinsi Kalimantan Timur melak-sanakan Kampanye Edukasi Sanitasi Bidang Penyehatan Ling-kungan Permukiman dan Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Provin si Kalimantan Timur Tahun 2016 melalui Lomba Poster dan Lomba Karya Tulis Tingkat SLTP seluruh Provinsi Kalimantan Timur beberapa waktu lalu, di Samarinda.

Duta Sanitasi Provinsi Kaltim Siap Untuk Berlaga di Jambore Sanitasi Nasional

Keterpaduan Infrastruktur - Ditjen Cipta Karyaciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/buletin_ck_jun16/Buletin CK... · tama, sebagai pelaku langsung ekonomi, mencakup penyediaan ruang terbuka

Documents