Keterbukaan Informasi Publik - ppid.dephub.go.idppid.dephub.go.id/files/fppid/Materi_Tya_Tirta_Sari.pdf · KEDUDUKAN. KERANGKA HUKUM KIP DI INDONESIA Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi

Publik

Tya Tirta Sari Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat

KOMISI INFORMASI

Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya,

menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan

menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau

Ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi terdiri atas

Komisi Informasi Pusat, Komisi

Informasi provinsi, dan jika

dibutuhkan Komisi Informasi

kabupaten/kota.

KEDUDUKAN

KERANGKA HUKUM KIP DI INDONESIA

Keterbukaan

Informasi

Publik

UU Kerahasiaan Pribadi

UU HAM

UU Pers

UU Kerahasiaan Negara UU Pelayanan Publik

UU Kearsipan

UU KIP merupakan jalan tengah (the third way) dan moderat dalammemberikan perlindungan terhadap negara, warga, dan civil society.

PERAN PPIDDALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SOP LAYANAN

INFORMASI

MENUNJUK

PPID

MENGEMBANGKAN

SISTEM INFORMASI

MEJA LAYANAN

INFORMASI

MEMUKTAHIRKAN DIP

MENGANGGARKAN

PEMBIAYAAN

MENETAPKAN

STANDAR BIAYA

MEMBUAT

LAPORAN

LAYANAN

INFORMASI

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KLASIFIKASI INFORMASI

Definisi Informasi PublikBerdasarkan UU KIP

Pasal 1 angka 2:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

JENIS-JENIS INFORMASI DALAM UU KIP

- BERKALA

- SETIAP SAAT- SERTA MERTA

DIKECUALIKAN

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN

DIUMUMKAN SECARA BERKALA

➢ Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;

➢ Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;

➢ Mencakup:

informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil, kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik);

informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik;

informasi ttg laporan keuangan;

informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN

SECARA SERTA MERTAWajib diumumkan tanpa penundaan;

Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyakdan ketertiban umum; Informasi aktif. Artinya informasi yang

wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

➢ Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;

➢ Wajib dan rutin disediakan badan publik;

➢ Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup :• Daftar seluruh informasi dalam penguasaan Perguruan Tinggi;• Keputusan Perguruan Tinggi dan pertimbangannya;• Kebijakan Perguruan Tinggi dan dokumen pendukungnya;• Rencana proyek dan anggaran tahunannya;• Perjanjian Perguruan Tinggi dengan pihak ketiga;• Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum;• Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik;• Laporan layanan akses informasi;• Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan

tidak dapat diakses oleh publik sesuai

dengan kriteria yang diatur

dalam Pasal 17 UU KIP

PRINSIP DASAR ‘Cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana’

Semua Informasi bersifat terbukaselain yang dikecualikan

‘Bersifat Ketat dan Terbatas’(berdasarkan undang-undang, melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik)

MALE

Maximum Access Limited Exemption (MALE)

CONTOH KASUS• Seorang Pemohon informasi memohon informasi

tentang Rincian daftar penerima bantuan sosial

bagi para Transmigran di Kalimantan Utara tahun

2013 dan 2014.

• Pertanyaan :

– Apakah Informasi tersebut dikecualikan?

Susanto adalah Pemohon informasi yang mengatasnamakan 12 peserta

seleksi CPNS di salah satu Kementerian pada tahun 2011 lalu. Ada 235

posisi yang disediakan untuk menempati seluruh formasi yang ada. Terdata

9318 orang yang lulus seleksi administratif sehingga berhak mengikuti tes

potensi akademik (hanya ada 2 tahapan seleksi, yaitu administratif dan

potensi akademik. Pada bulan Desember 2011, Kementerian X

mengumumkan 235 peserta yang lulus dan berhak menempati formasi

yang disediakan. Susanto bersama 11 orang lainnya keberatan terhadap

keputusan tersebut karena menduga ada permainan di dalam proses

seleksi karena malam hari sebelum jadwal pengumuman yang sesuai

dengan agenda awal, mereka melihat nama mereka dinyatakan lulus di

website resmi Kementerian X. Akan tetapi, pengumuman di media massa

keesokan harinya tidak memuat nama mereka. Melihat ada perbedaan

tersebut, mereka meminta informasi Lembar Jawaban Komputer seluruh

peserta seleksi yang telah dinilai beserta kunci jawaban yang resmi dari

Kementerian X

Djoko Yudhoyono adalah salah satu PNS di satu instansi

pemerintah X, setiap tahun di intansi tersebut dilakuan evaluasi

berkala dan setiap 4 tahun sekali diumumkan siapa saja yang dapat

di promosikan jabatan, pada suatu waktu tibalah waktu

pengumuman siapa saja yang mendapat promosi jabatan, salah

satu indikator penilaian yang mendapat promosi jabatan adalah

ketepatan jam kerja, penilaian kedisiplinan pegawai, dan prestasi

kerja. karena Djoko Ydhoyono pada saat itu tidak mendapat promosi

jabatan maka dia protes kepada pimpinanya namun tidak mendapat

tanggapan yang memuaskan, menurut djoko pegawai yang

mendapat promosi jabatan telah melakukan suap kepada

pimpinannya.

TABEL ANALISISKonseuensi Negatif Dasar Hukum Relevansi

Jika diberikan Dapat

disalahgunakan oleh pemohon

Dapat mengungkapkan kekayaan

dan kondisi finansial seseorang

Pemohon tidak jelas tujuannya dan

diragukan kredibilitasnya

Jika informasi tersebut di ketahui

oleh Provinsi lain maka akan

membuat ketidak adilan dengan

Provinsi lain

TABEL ANALISISKonseuensi Negatif Dasar Hukum Relevansi

Jika diberikan Dapat disalahgunakan

oleh pemohonX x

Dapat mengungkapkan kekayaan

dan kondisi finansial seseorang

Pasal 17 huruf h

angka 3.

Relevan, jika dengan rinci

tertera nama, alamat dan

besaran nilai bantuan masing-

masing

Pemohon tidak jelas tujuannya dan

diragukan kredibilitasnyaX X

Jika informasi tersebut di ketahui oleh

Provinsi lain akan membuat ketidak

adilan dengan Provinsi lainPasal 17 huruf b UU KIP

Tidak Relevan, karena

adalah provinsi adalah BP

negara yang tidak

berhubungan dengan

persaingan usaha tidak sehat

VR

Vexatious RequestPengaturan Penananganan Permohonan yang tidak

sungguh-sungguh dan Itikad Baik

Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor

01/KEP/KIP/2018

Tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa Informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik

Landasan Hukum “Komisi Informasi tidak wajib

menanggapi permohonan yang

tidak dilakukan dengan

sungguh-sungguh dan itikad

baik.”

Ayat (2)Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)

Ayat (3)“..permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh

dan itikad baik.. Adalah:

a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus

atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas

atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan

b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu

proses penyelesaian sengketa

c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa

dengan perlakuan di luar proses penyekesaian sengketa

5

Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang memenuhi unsur sebagaimana kualifikasi

Permohonan (Vexatious Request) diatas. Penanganan penyelesaian sengketa informasi publik melalui

“Pemeriksaan Khusus” tanpa melalui sidang ajudikasi nonlitigasi. Apabila terbukti, PEMOHON AKAN

TERCATAT DALAM DAFTAR HITAM – SEHINGGA TIDAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN

SENGKETA SELAMA 1 TAHUN”.

05

2

3

4

Permohonan Informasi menyebabkan

pengalihan sumber daya manusia secara

masif dan/atau menyebabkan

penyiapan anggaran yang besar untuk

menyiapkan informasi

Permohonan informasi yang sama dan/atau

berbeda lebih dari satu kali ke badan publik yang sama

Permohonan informasi lebih dari

satu kali kepada badan pub;lik yang

berbeda tetapi tidak ada

perubahan terhadap substansi

yang diminta

Tidak adanya kerugian secara langsung atas

tidak diperolehnya

informasi

1 Permohonan

Informasi yang sama

diajukan secara

sekaligus ke lebih

dari 3 (tiga) Badan

Publik

Kualifikasi Permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan itikad baik (Vexatious Request)

Lanjut.....

5

Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang memenuhi unsur sebagaimana kualifikasi

Permohonan (Vexatious Request) diatas. Penanganan penyelesaian sengketa informasi publik melalui

“Ajudikasi Nonlitigasi”. Apabila terbukti, PEMOHON AKAN TERCATAT DALAM DAFTAR HITAM –

SEHINGGA TIDAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SENGKETA SELAMA 1 TAHUN”.

05

2

3

4

Pemohon mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik

dalam jumlah yang besar sehingga

mengganggu proses penyelesaian sengketa

Pemohon mengajukan permohonan

sengketa terhadap badan publik yang

sedang disengketakan dan

tidak ada perubahan substansi

Informasi yang diperoleh tidak dipergunakan sebagaimana

tujuan permohonan informasi

Melakukan pelecehan

kepada petugas penyelesaian

sengketa secara verbal maupun

non verbal

1Permohonan tidak

mengikuti prosedur

penyelesaian

sengketa informasi

publik

Kualifikasi Permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan itikad baik (Vexatious Request)

Terdapat 2 mekanisme penanganan penyelesaian sengketa terhadap Permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan Itikad Baik (Vexatious Request)

081320296250

[email protected]

TYA TIRTA SARI