KETENTUAN UUD NRI TAHUN 1945 DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN ... · PDF file• PERBEDAAN ANTARA KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK INDONESIA ... Asas ius sanguinis, ... China 2. Asas

KETENTUAN UUD NRI TAHUN 1945 DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN

BERNEGARA

KOMPTENSI INTI

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) KOMPETENSI INTI21 (SIKAP SOSIAL)

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR

1.2. Menerima ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa.

2.2. Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan

3.2 Menelaah ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

4.2 Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

INDIKATOR :

3.2.1. Mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia

3.2.2. Membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia

3.2.3 Menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia

3.2.4 Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia

TUJUAN PEMBELAJARAN

Menerima ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah,WN dan penduduk, agama dan kepercayaan,hankam, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan YME

Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah,WN dan penduduk, agama dan kepercayaan,hankam.

Menelaah ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah,WN dan penduduk, agama dan kepercayaan,hankam.

Menyajikan telaan tentang ketentuan UUD 1945 tentang wilayah,WN dan penduduk, agama dan kepercayaan,hankam

1

2

3

4

KA

RA

KTE

R

Religius

Siswa menyadari dan bersyukur atas kebebasan beragamadan beribadah kepada Tuhan YME

Semangat Kebangsaan

Siswa mewujudkan pengabdiannya kepada tanah air dengan memberikan prestasi dalam dunia akademis

Jujur Siswa melatih diri utnuk dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan sehingga generasi muda terlatih untuk menjadi peribadi yang baik dan unggul untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa

TATAP MUKA 1

PENDAHULUAN

MOTIVASI Belajar dari Ir.H.Djuanda Kartwidjaja

”Ketahuilah, bahwa semua perbedaan itu akan dapat kita selesaikan dengan baik asal kita semua tetap mengutamakan keselamatan negara dan persatuan nasional diatas segala kepentingan” (sumber : Buku Ir H. Djuanda, Prof. Awwaloedin Djamin)

Indikator Pencapaian Kompetensi

1 Membangun nilai-nilai menghargai dan kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

2 Mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

3

Menyajikan dan mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

MENGAMATI

KEGIATAN INTI

• Indonesia adalah negara dengan wilayah yang sangat luas terbentang di daratan dan lautan. Indonesia sangat kaya akan keberagaman baik suku, budaya, bahasa maupun agama .

• Disamping luas Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah besar.

• Wilayah dan penduduk merupakan bagian dari syarat-syarat beridirinya sebuah negara dan penting bagi keberlangsungan sebuah negara.

• Seluas apakah Indonesia? Di mana saja perbatasan wilayahnya? Bagaimana kedudukan WNI? Apakah ada kebebasan dalam dalam kehidupan mereka? Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan negara?

PULAU RONDHE

MENANYA

NO PERTANYAAN

1 Bagaimana kondisi wilayah Indonesia di daratan, lauan dan udara ?

2

3

4

5

A. WILAYAH NKRI

1. Memetakan Wilayah NKRI

Suatu bagian muka bumi daerah tempat tinggal , tempat hidup dan sumber hidup warga negara suatu negara

• Wilayah NKRI Adalah kepulauan (archipelagic state) dalam deklarasi Djuanda. • Deklarasi Djuanda (13 Des 1957) menyatakan bahwa Indonesia

merupakan satu kesatuan wilayah nusantara dan laut bukan lagi sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu. (diakui dalam konvensi hukum laut PBB 1982, Montego Bay Jamaika)

• Perundang-undangan ttg wilayah Indonesia : pasal 25 A UUD 1945, UU No.43 th 2008 ttg wilayah negara, UU no 6 th 2011 ttg keimigrasian, PP no 26 th 2008 ttg rencana tata ruang wilayah nasional.

2. Ruang Lingkup wilayah Negara Indonesia

Wilayah negara meliputi :

1. Wilayah daratan

2. Wilayah perairan

3. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya

4. Wilayah ruang angkasa

a. Wilayah daratan

• Wilayah daratan suatu negara meliputi wilayah negara berdasarkan batas-batas yang diatur. Batas-batas meliputi :

1. Batas alam (sungai, danau, pegunungan, lembah)

2. Batas buatan (parit, tembok, kawat berduri, patok )

3. Batas menurut perhitungan, berupa garis lintang dan garis bujur

• Luas daratan Indonesia : 1.992.570 km2, terdiri dari 5 pulau besar dan pulau kecil dengan total berjumlah 13.466 pulau

• Batas wilayah NKRI:

1. Batas wilayah sebelah utara : berbatasan dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya sebelah utara Kalimantan.

2. Batas wilayah sebelah barat : berbatasan langsung dengan samudra Hindia, 2 pulau penanda Ronde (aceh) dan Nicobar (India)

3. Batas wilayah sebelah timur : berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan perairan samudra pasifik

4. Batas sebelah selatan : berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan samudera Hindia.

b. Wilayah perairan

• Wilayah laut negara (laut teritorial) umumnya dihitung dari pantai ketika surut.

• Wilayah laut di luar batas laut teritorial dinamakan laut bebas atau perairan internasional (mare liberium)

• Luas wilayah laut Indonesia adalah 3.544.743,9 km² (UNCLOS 1982)

• Ada 2 teori kepemilikan wilayah laut :

1. Res nullius, bahwa laut tidak ada yang memiliki, sehingga negara bebas menentukan batasnya sendiri.

2. Res communis, bahwa laut adalah milik bersama sehingga tidak boleh diambil atau dimiliki oleh suatu negara.

• Batas wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut :

1. Batas Laut Teritorial, adalah wilayah yang menjadi kedaulatan penuh suatu negara. Batas laut teritorial adalah 12 mil lau diukur dari pulau terluar.

2. Batas Zona bersebelahan, adalah wilayah di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil atau 24 mil dari pantai.

3. Batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), adalah wilayah laut sejau 200 mil diukur dari pantai ke laut bebas (negara bebas menggali kekayaan, memsang pipa, menagkap ikan dsb)

4. Batas Landas Benua, merupakan wilayah daratan di dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter, sepanjang 200 mil . Boleh mengeksplorasi dengan berbagi hasil bersama internasional

c. Wilayah Udara

• Wilayah udara berdasarkan UU no 43 tahun 2008, adalah mengikuti batas kedaulatan di darat dan di laut

• 2 teori kepemilikan wilayah udara : 1 teori air freedom , 2. teori air soverignty

TABEL 2.2 Identifikasi negara yang berbatasan langsung

dengan wilayah daratan dan lautan Indonesian

Negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia

Negara yang berbatasan dengan lautan

Indonesia

TUGAS

TABEL 2.3 Identifikasi permasalahan-permasalahn yang melibatkan Indonesia dengan

Negara Lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan

No Permasalahan Negara Lain yang

terlibat Penyelesaian

1 Kasus pulau Sipadan dan Ligitan

Malaysia MI memutuskan pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian wilayah Malaysia

KEKAYAAN INDONESIA DAN PENGELOLAANNYA

Rayuan Pulau Kelapa Tanah air ku Indonesia

Negeri elok amat ku cinta Tanah tumpah darahku yang mulya

yang ku puja sepanjang masa Tanah air ku aman dan makmur

Pulau kelapa nan amat subur Pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala

Melambai-lambai, nyiur di pantai Berbisik-bisik, raja klana

Memuja pulau nan indah permai Tanah air ku Indonesia

LALU, ......SIAPA YANG BERHAK MENGELOLA KEKAYAAN INDONESIA?

• UUD 1945 pasal 33 ayat (2) dan (3) menjawab: 2) Cabang-cabang produksi yan penting bagi negara

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

BERDASARKAN UUD 1945 , MAKA NEGARA MEMPUNYAI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SBB:

a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaanalam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

c. Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

TATAP MUKA 2

PENDAHULUAN

MOTIVASI :

Bung Hatta

belajar dari Tjipto Mangunkusumo

“saya menyebut satu nama yang patut menjadi kenang-kenangan buat selama-lamanya: Tjipto Mangunkusumo, yang meninggal kemaren pagi dalam usia 58 tahun. Sejarah hidupnya mudah diterangkan dengan beberapa kata saja: jujur, setia, ksatria, berjuang, berkorban, pembuangan, penyakitan” (didalam Surat Bung Hatta) (sumber : Buku Ir H. Djuanda, Prof. Awwaloedin Djamin)

INDIKATOR PENCAPAIAN MATERI

NO INDIKATOR

1. Membangun nilai-nilai menghargai dan kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

2. Membandingkan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia

3.

Menyajikan dan mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

MATERI PEMBELAJARAN

• PERBEDAAN ANTARA KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK INDONESIA

• Penduduk dan bukan penduduk

Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah tersebut

• Warga negara dan bukan warga negara

Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga disebut juga WNA

TELAAH KETENTUAN PASAL 26 UUD RI 1945

• Menurut pasal 26 UUD 1945

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang (UU No 12 th.2006)

ASAS KEWARGANEGARAAN INDONESIA

• Umumnya asas kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yakni :

1. Asas ius sanguinis, berdasarkan pertalian darah (law of blood) , China

2. Asas ius soli, berdasarkan daerah tempat kelahiran . Contoh USA

• Perbedaan penentuan asas kewarganegaraan menimbulkan dua kemungkinan status kewargenegaraan ;

1. Apatride, adanya seorang penduduk tanpa kewarganegaraan

2. Bipatride, adanya seorang penduduk yang berkewarganegaraan ganda.

• Solusi lazim yang diberlakukan oleh pemerintahan suatu negara :

1. Stelsel aktif, seseorang melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif menjadi warga negara (naturalisasi biasa)

2. Stelsel pasif, seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertenu (naturalisasi istimewa)

Hak opsi, yaitu hak memilih suatu status kewarganegaraan

Hak repudiasi, yaitu hak menolak suatu status

kewarganegaraan

Status WNI Berdasarkan UU No 12 tahun 2006

• setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia

• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia

• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing

• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia

• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

• anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia

• anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

• anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin

• anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya

• anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

• anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

• anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

• anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

ASAS KEWARGANEGAAN INDONESIA BERDASARKAN UU NO 12 TH 2006

1. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.

2. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undangundang.

3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

HAL YANG MENYEBABKAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

• Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri

• Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.

• Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin., bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

• Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden

• Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI

• Secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut

• Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing

• Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

• Bertempat tinggal diluar NKRI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan.

Tugas kelompok

Kelompok 1

Jumlah penduduk/tahun

Prosentase kenaikan jumlah penduduk

Kelompok 2

Faktor pendorong terjadinya jumlah penduduk

Keterkaitan jumlah penduduk dengan(SDM) dengan pembangunan nasional

Kelompok 3

Permasalah-permasalah kependudukan

Solusi pemecahan masalah kependudukan

TATAP MUKA 3

PENDAHULUAN

MOTIVASI :

Bung Karno

“Firman Tuhan inilah gitaku, Firman Tuhan inilah harus menjadi Gitamu : “Innallahu la yu ghoiyiru ma bikaumin, hatta yu ghoiyiru ma biamfusihim”. ” Tuhan tidak merobah nasibnya sesuatu bangsa sebelum bangsa itu merobah nasibnya” (Pidato HUT Proklamasi, 1964).- Ir. Soekarno

INDIKATOR PENCAPAIAN MATERI/ subject indicators code

NO INDIKATOR

1.

• Membangun nilai-nilai menghargai dan kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

• (built apreciate values of work together about rules of indonesia country which take a district, citizens and demography, religioius and beliefs , defends and national security.

2. • Menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di

Indonesia. • Analyzing religous and bleievs freedom in Indonesia

3.

• Menyajikan dan mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan,serta pertahanan dan keamanan.

• Serve and communicate the analyzis abaout Indonesia’s constitutions 1945 to regulate a district, citizens and demograprhy, religious and beleifs, defens and national scurity.

MENGAMATI

MATERI PEMBELAJARAN

1. Pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan

• Ia bermakna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, tanpa adanya paksaan oleh siapapun.

UUD 1945 Pasal 28 E ayat (1) dan (2) memberikan jaminan, bahwa :

(1). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

UUD 1945 Pasal 29 ayat 2:

(2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

• Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal sebagai berikut : 1. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah

terhadap agamaagama yang dipeluk oleh warga negara.

2. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan

3. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.

4. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing- masing.

2. Membangun kerukuan Umat Beragama

• Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama untuk mewujudkan kehidupan yang serasi.

• Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah

• Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan

• Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan pergaulan di masyarakat

TATAP MUKA 4

MOTIVASI :

Panglima Besar jenderal Soedirman

INDIKATOR PENCAPAIAN MATERI

NO INDIKATOR

1. • Membangun nilai-nilai menghargai dan kerja sama yang mengatur

tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

2. • Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan negara RI

3.

• Menyajikan dan mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan,serta pertahanan dan keamanan.

MENGAMATI

MATERI PEMBELAJARAN

1. Substansi pertahanan dan keamanan NRI

• Wilayah indonesia yang luas membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional

• Salah satu alat negara yang dapat menjaga pertahanan dan keamanan adalah TNI yang diaur dlam UU Nomor 34 Tahun 2004

UUD 1945 mengatur pertahanan dan keamanan NRI

• Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (5) 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan

keamanan Negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem

pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kesatuan negara

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum" Pasal 30 ayat 5 UUD 1945

5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dalam undang-undang"

Sistem pertahanan keamanan NRI

• UUD tqhun 1945 memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sishankamrata (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta)

• Ciri sishankamrata adalag sbb : 1. KERAKYATAN, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan

negara diabdikan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. KESEMESTAAN, yaitu seluruh sumber daya nasional

didayagunakan bagi upaya pertahanan 3. KEWILAYAHAN, yaitu gelar kekuatan pertahanan

dilaksnakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesaui kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

• Ancaman selalu mengintai negara kita

• Masa perang lebih lama dari masa damai

• Bela negara adalah kesadaran dan kesediaan membela negara dan tanah air dari setiap ancaman dan agresi bangsa lain.

• Wujud bela negara tidak saja kesiapan berperang, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara lain seperti : mengamankan lingkungan, membantu korban bencana, mencegah perkelahian, meningkatkan hasil pertanian, cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya indonesia, mengikuti kegiatan pramuka dll.

2. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara

Blog :mmsalman.wordpress.com