Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Tax Knowledge Base 2011

FAQ KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

1.1

Umum Surat Kuasa Khusus Kode Klasifikasi Lapangan Usaha 16 jenis layanan unggulan bidang perpajakan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) Tindak Lanjut Surat Himbauan

1.2 NPWP dan PKP Non Efektif untuk NPWP NPWP & PKP 1.3 SPT Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT 1.4 Pembayaran atau Penyetoran Pembayaran Pajak (SSP, Pembayaran melalui electronic banking, penyetoran, pelaporan pajak) Tabel Kode Ketetapan per Jenis Pajak (Kode SKP, STP) Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak kode MAP SSBP untuk biaya pelaksanaan SP, SPMP, Pengumuman Lelang dan Pembatalan lelang 1.5 Penagihan PajakTAX KNOWLEDGE BASE APRIL 2011 Kompilasi oleh Hendar Iskandar @ http://10.9.254.215/tkb/1

Jadwal Waktu Penagihan Pajak 1.6 Keberatan Pasal 25 UU KUP : Keberatan 1.7 Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Pasal 16 KUP : Pembetulan STP, Surat Ketetapan/Keputusan Pajak Pasal 36 UU KUP : Pengurangan/penghapusan sanksi, pengurangan/pembatalan STP/SKP,pembatalan hasil pemeriksaan Gugatan Pasal 27 UU KUP : Banding 1.8 Pembukuan Pembukuan dengan Mata Uang Asing Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku 1.9 Pemeriksaan Pemeriksaan Lapangan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Pajak 1.10 Sanksi, Penetapan dan Ketetapan Pajak Produk Pemeriksaan (SKP) SKPKB Surat Tagihan Pajak (STP) 1.11 Restitusi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk WP Kriteria Tertentu (WP Patuh) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk WP dengan Persyaratan Tertentu

TAX KNOWLEDGE BASE APRIL 2011 Kompilasi oleh Hendar Iskandar @ http://10.9.254.215/tkb/2

SURAT KUASA KHUSUSDasar Hukum: PMK 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa SE 16/PJ/2008 tentang Penegasan Sehubungan dengan Penunjukan Seorang Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus. Isi & Format Surat Kuasa Khusus: (Lampiran I PMK 22/PMK.03/2008) Surat Kuasa Khusus paling sedikit harus memuat: (Pasal 5 ayat (1) PMK 22/PMK.03/2008) 1. nama, alamat, dan tanda tangan diatas meterai, serta NPWP dari WP pemberi kuasa; 2. nama, alamat, dan tanda tangan, serta NPWP penerima kuasa; dan 3. hak dan/ atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan. Satu surat kuasa khusus hanya untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu. (Pasal 5(2) PMK 22/PMK.03/2008). Yang dimaksud dengan: "hanya untuk 1(satu) pelaksanaan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu" adalah hanya untuk 1 jenis pajak yang dituliskan dalam surat kuasa khusus, untuk masa pajaknya bisa lebih dari 1 masa pajak (tergantung dari isi surat kuasa khusus tersebut). Sumber: Hasil IHT Tanggal 28 Januari 2011 dengan Subdit PPh Badan Dit. Peraturan Perpajakan II. Contoh penggunaan surat kuasa khusus ini adalah untuk penandatanganan SPT Tahunan PPh OP/ Badan. PENEGASAN yang terdapat dalam SE 16/PJ/2008: (angka 11) 1. Pengurus, komisaris, dan pemegang saham mayoritas atau pengendali serta Karyawan WP yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan dapat melaksanakan hak dan/kewajiban perpajakan WP Badan tsb tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus. Pengertian Pengurus adalah: orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali. (penjelasan Pasal 32 ayat (4)UU KUP dan SE 16/PJ/2008) Tambahan Informasi: (sesuai UU Perseroan Terbatas, UU no. 40 tahun 2007) Didalam UU PT, yang menjalankan pengurusan PT (Pengurus PT) adalah Direksi, dan Komisaris juga dapat melakukan tindakan pengurusan PT, dalam hal: (Pasal 118 UU no. 40 tahun 2007T) o anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; (Pasal 99 ayat (2) huruf b UU no. 40 tahun 2007 ) o seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. (Pasal 107 huruf c UU no. 40 tahun 2007)


2. Dokumen perpajakan seperti Faktur Pajak dan/ atau Surat Setoran Pajak, dapat ditandatangani oleh pejabat/karyawan yang ditunjuk oleh WP tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus. 3. Penyerahan dokumen yang berdasarkan ketentuan dapat disampaikan melalui Tempat Pelayanan Terpadu, tidak memerlukan Surat Kuasa Khusus atau Surat Penunjukan.

Perbedaan antara seorang kuasa yang merupakan Konsultan Pajak dan Bukan Konsultan Pajak: Konsultan Pajak Persyaratan untuk menjadi seorang Kuasa (Pasal 2 ayat (2) PMK 22/PMK.03/2008) 1. memiliki NPWP; 2. telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir; 3. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak sesuai format dalam Lampiran II PMK 22/PMK.03/2008 ;dan Surat Izin Praktek Konsultan diterbitkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menkeu. 4. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa sesuai format dalam Lampiran I PMK 22/PMK.03/2008 Bukan Konsultan Pajak (Termasuk Karyawan WP) 1. memiliki NPWP; 2. telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir; 3. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurangkurangnya tingkat Diploma III;dan 4. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa sesuai format dalam Lampiran I PMK 22/PMK.03/2008 5. Jika yang menjadi kuasa adalah karyawan WP tersebut, maka karyawan yang boleh menerima kuasa adalah karyawan tetap yang telah menerima penghasilan dari WP pemberi kuasa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai dari WP sesuai format dalam Lampiran III PMK 22/PMK.03/2008. (Pasal 4 ayat (2) PMK 22/PMK.03/2008)

Batasan Penerimaan Kuasa

Konsultan Pajak dapat menerima kuasa Seseorang yang bukan konsultan pajak dari WP manapun. termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa dari : (Pasal 4 WP yang wajib menggunakan Konsultan ayat (1) PMK 22/PMK.03/2008) Pajak sebagai Kuasanya adalah: 1. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 1. WP OP yang menjalankan usaha 2. WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan atau pekerjaan bebas dengan peredaran/penerimaan bruto


lebih dari Rp 1,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun; atau 2. WP Badan dengan peredaran bruto lebih dari Rp 2,4 Miliar dalam 1 (satu) tahun.

peredaran/penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun; atau 3. WP Badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2,4 Miliar dalam 1 (satu) tahun.

Hak dan Kewajiban seorang kuasa: 1. Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada orang lain. Tetapi seorang kuasa dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan. Orang lain atau karyawan yang ditunjuk wajib menyerahkan Surat Penunjukan dari kuasa tersebut, sesuai dengan Lampiran IV PMK 22/PMK.03/2008. Untuk dokumen yang dapat disampaikan melalui Tempat Pelayanan Terpadu tidak memerlukan Surat Penunjukan seperti ini. (Pasal 7PMK 22/PMK.03/2008) 2. Seorang kuasa mempunyai hak dan/atau kewajiban yang sama dengan Wajib Pajak, namun terbatas pada pelaksanaan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan dalam surat kuasa khusus. (Pasal 9 ayat (1) dan (2) PMK 22/PMK.03/2008) 3. Seorang kuasa wajib memberi bantuan, penjelasan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan/atau kewajiban WP yang memberikan kuasa kepadanya, sesuai perundang-undangan perpajakan. (Pasal 9 ayat (3) PMK 22/PMK.03/2008) 4. Seorang kuasa wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 10 ayat (1) PMK 22/PMK.03/2008) 5. Seorang kuasa tidak boleh melaksanakan tugasnya sebagai kuasa, jika pada saat melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu: (Pasal 10 ayat (2) PMK 22/PMK.03/2008) o melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan; o menghalang-halangi pelaksanaan peraturan perpajakan; atau o dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya. Jika seorang kuasa terbukti melakukan perbuatan diatas, maka Wajib Pajak pemberi kuasa wajib melaksanakan sendiri hak dan/atau kewajibannya atau menunjuk seorang kuasa lain dengan surat kuasa khusus. KEP-34/PJ/2003 (ditetapkan pada 14 februari 2003 (dipergunakan pertama kali untuk SPT masa PPN/PPnBM bulan Januari 2003 dan SPT Tahunan 2002))

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA

KODE KLASIFIKASI USAHA (KLIK DISINI KEP-34/PJ/2003 (TERDIRI DARI 20 LAMPIRAN))TAX KNOWLEDGE BASE APRIL 2011 Kompilasi oleh Hendar Iskandar @ http://10.9.254.215/tkb/5

Untuk Kategori A = Pertanian, Perburuan, Kehutanan = golongan 01 dan 02 = ADA DI LAMPIRAN 2 Untuk Kategori B = Perikanan = golongan 05 = ADA DI LAMPIRAN 3 Untuk Kategori C = Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, Gasifikasi Batubara dan Pembuatan Briket Batubara = golongan 10 s/d 14 = ADA DI LAMPIRAN 4 Untuk Kategori D = Industri Makanan dan Minuman = golongan 15 s/d 37 = ADA DI LAMPIRAN 5 Untuk Kategori E = Listrik dan Air = golongan 40 dan 41= ADA DI LAMPIRAN 8 Untuk Kategori F = Konstruksi = golongan 45 = ADA DI LAMPIRAN 9 Untuk Kategori G = Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-Barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga = golongan 50 s/d 54 = ADA DI LAMPIRAN 10 Untuk Kategori H = Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum = golongan 55 = ADA DI LAMPIRAN 12 Untuk Kategori I = Angkutan Darat dan Angkutan dengan Saluran Pipa = golongan 60 s/d 64 = ADA DI LAMPIRAN 13 Untuk Kategori J = Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun = golongan 64 s/d 67 = ADA DI LAMPIRAN 14 Untuk Kategori K = Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan = golongan 70 s/d 74 = ADA DI LAMPIRAN 15 Untuk Kategori L = Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib = golongan 75 = ADA DI LAMPIRAN 16 Untuk Kategori M = Jasa Pendidikan = golongan 80 = ADA DI LAMPIRAN 17 Untuk Kategori N = Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial = golongan 85 = ADA DI LAMPIRAN 18 Untuk Kategori O = Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya = golongan 90 s/d 93 = ADA DI LAMPIRAN 19 Untuk Kategori P = Jasa Perorangan = golongan 95 = ADA DI LAMPIRAN 20 Untuk Kategori Q = Badan Internasioanal, dan Badan Ekstra Internasional Lainnya = golongan 99 = ADA DI LAMPIRAN 20 Untuk Kategori X = Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya = golongan 00 = ADA DI LAMPIRAN 20

KETENTUAN UMUM Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak didasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik Tahun 2000.

Hal-hal yang mendasar dalam KLU Wajib Pajak 2003 adalah sebagai berikut:

1. KLU 2003 menggunakan kode angka sebanyak 5 (lima) digit, dan satu digit berupa kode alfabet yang disebut kategori. Kode alfabet bukan merupakan bagian dari kode KLU, tetapi kode alfabet ini dicantumkan dengan maksud untuk memudahkan di dalam penyusunan tabulasi sektor atau lapangan usaha utama. 2. Struktur dan pemberian kode untuk KLU 2003 adalah seperti berikut: a. Kategori, menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberiTAX KNOWLEDGE BASE APRIL 2011 Kompilasi oleh Hendar Iskandar @ http://10.9.254.215/tkb/6

kode satu kode alfabet. Dalam KLU 2003, seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 18 kategori. Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf dari A sampai dengan Q, dan X untuk kegiatan yang belum jelas batasannya. Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok (sebanyak-banyaknya 5 golongan pokok, kecuali b. industri pengolahan) menurut sifat-sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka. Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Kode golongan terdiri dari tiga digit angka yaitu dua digit angka pertama menunjukkan golongan pokok dan atau satu digit c. angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari setiap golongan bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya 9 golongan. Subgolongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan. Kode subgolongan terdiri dari empat digit, yaitu kode tiga digit angka pertama d. menunjukkan golongan yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari subgolongan bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya 9 subgolongan. Kelompok, dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu e. subgolongan, menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen. 3. Untuk menampung berbagai kegiatan ekonomi yang belum tercakup dalam setiap klasifikasi, maka KLU 2003 menambahkan satu kategori. Kategori tersebut diberi kode alfabet "X" yang akan mencakup Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya. Kode angka dua digit untuk Golongan Pokok yang tercakup dalam kategori ini adalah 00. Karena Golongan Pokok ini tidak dipilah lebih lanjut, maka kode angka tiga digit untuk Golongannya adalah 000. Selanjutnya, kode empat digit dan kode angka lima digit berturut-turut adalah 0000 dan 00000.

Untuk mendapatkan gambaran perbandingan antara Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 1994 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 2003 dapat dilihat dalam tabel berikut: KLU 2003 KategoriJudul Kategori A B C D E F G H I J K L Pertanian Perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Golongan SektorJudul Sektor Pokok 01 dan 02 Pertanian, perkebunan, 1 kehutanan, perburuan dan 05 perikanan Pertambangan dan 10 s/d 14 2 penggalian 15 s/d 37 3 Industri Pengolahan 40 dan 41 4 Listrik, gas dan air minum 45 5 Konstruksi 50 s/d 54 6 55 60 s/d 64 7 64 s/d 67 70 s/d 74 75 8 9 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial KLU 1994


M N O P Q X

dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya Jasa Perorangan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya

80 85 90 s/d 93 95 99 00 0

dan Perorangan

Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya

I. STRUKTUR KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak terdiri dari 5 (lima) digit yang menunjukkan Golongan Pokok, Golongan, Subgolongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi dengan struktur sebagai berikut: xxxxx=Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak xx- - - =Kode Golongan Pokok, adalah dua digit pertama dari KLU xxx- - =Kode Golongan, adalah tiga digit pertama dari KLU xxxx- =Kode Subgolongan, adalah empat digit pertama dari KLU xxxxx=Kode Kelompok Kegiatan Ekonomi, adalah sama dengan kode KLU 1. Kategori Lapangan Usaha Wajib Pajak terdiri dari 18 Kategori Kegiatan Ekonomi, yaitu: Kode A Kode B Kode C Kode D Kode E Kode F Kode G Kode H Kode I Kode J Kode K Kode L Kode M Kode N Kode O Kode P Kode Q Kode X Kategori Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Kategori Perikanan Kategori Pertambangan dan Penggalian Kategori Industri Pengolahan Kategori Listrik, Gas dan Air Kategori Konstruksi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Kategori Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Kategori Perantara Keuangan Kategori Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kategori Jasa Pendidikan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kategori Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya Kategori Jasa Perorangan Kategori Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kategori Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya

2. Golongan Pokok Setiap Kategori Kegiatan Ekonomi Wajib Pajak terdiri dari beberapa Golongan Pokok, dengan perincian sebagai berikut: KODE A KATEGORI PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN


Kode 01 Kode 02 KODE B Kode 05 KODE C Kode 10 Kode 11 Kode 12 Kode 13 Kode 14 KODE D Kode 15 Kode 16 Kode 17 Kode 18 Kode 19 Kode 20 Kode 21 Kode 22 Kode 23 Kode 24 Kode 25 Kode 26 Kode 27 Kode 28 Kode 29 Kode 30 Kode 31 Kode 32 Kode 33 Kode 34 Kode 35 Kode 36 Kode 37 KODE E Kode 40 Kode 41

untuk Golongan Pokok Pertanian dan Perburuan untuk Golongan Pokok Kehutanan KATEGORI PERIKANAN Untuk Golongan Pokok Perikanan KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN untuk Golongan Pokok Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, Gasifikasi Batubara dan Pembuatan Briket Batubara untuk Golongan Pokok Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Golongan Pokok Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium untuk Golongan Pokok Pertambangan Bijih Logam untuk Golongan Pokok Penggalian Batu-batuan, Tanahj Liat dan Pasir, serta Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN untuk Golongan Pokok Industri Makanan dan Minuman untuk Golongan Pokok Industri Pengolahan Tembakau untuk Golongan Pokok Industri Tekstil untuk Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi untuk Golongan Pokok Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki untuk Golongan Pokok Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk Furniture), Dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya untuk Golongan Pokok Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya untuk Golongan Pokok Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman untuk Golongan Pokok Industri Batubara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir untuk Golongan Pokok Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia untuk Golongan Pokok Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik untuk Golongan Pokok Industri Barang Galian Bukan Logam untuk Golongan Pokok Industri Logam Dasar untuk Golongan Pokok Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan peralatannya untuk Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapannya untuk Golongan Pokok Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data untuk Golongan Pokok Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya untuk Golongan Pokok Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya untuk Golongan Pokok Industri Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng untuk Golongan Pokok Industri Kendaraan Bermotor untuk Golongan Pokok Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk Golongan Pokok Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya untuk Daur Ulang KATEGORI LISTRIK, GAS DAN AIR untuk Golongan Pokok Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas untuk Golongan Pokok Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih


KODE F Kode 45 KODE G Kode 50 Kode 51 Kode 52 Kode 53 Kode 54 KODE H Kode 55 KODE I Kode 60 Kode 61 Kode 62 Kode 63 Kode 64 KODE J Kode 65 Kode 66 Kode 67 KODE K Kode 70 Kode 71 Kode 72 Kode 73 Kode 74 KODE L Kode 75 KODE M Kode 80 KODE N

KATEGORI KONSTRUKSI untuk Golongan Pokok Konstruksi KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL, SEPEDA MOTOR SERTA BARANG-BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN RUMAH TANGGA untuk Golongan Pokok Penjualan, Pemeliharaan, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan untuk Golongan Pokok Perdagangan Besar Dalam Negeri, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor Selain Ekspor dan Impor untuk Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga untuk Golongan Pokok Perdagangan Ekspor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor untuk Golongan Pokok Perdagangan Impor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor KATEGORI PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM untuk Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum KATEGORI TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN KOMUNIKASI untuk Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa untuk Golongan Pokok Angkutan Air untuk Golongan Pokok Angkutan Udara untuk Golongan Pokok Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata untuk Golongan Pokok Pos dan Telekomunikasi KATEGORI PERANTARA KEUANGAN untuk Golongan Pokok Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun untuk Golongan Pokok Asuransi dan Dana Pensiun untuk Golongan Pokok Jasa Penunjang Perantara Keuangan KATEGORI REAL ESTAT, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN untuk Golongan Pokok Real Estat untuk Golongan Pokok Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (Tanpa Operator), Barangbarang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi untuk Golongan Pokok Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait untuk Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan (Swasta) untuk Golongan Pokok Jasa Perusahaan Lainnya KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB untuk Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib KATEGORI JASA PENDIDIKAN untuk Golongan Pokok Jasa Pendidikan KATEGORI JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL


Kode 85 KODE O Kode 90 Kode 91 Kode 92 Kode 93 KODE P Kode 95 KODE Q Kode 99 KODE X Kode 00

untuk Golongan Pokok Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial KATEGORI JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL, DAN KEGIATAN LAINNYA untuk Golongan Pokok Jasa Kebersihan untuk Golongan Pokok Kegiatan Organisasi Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain untuk Golongan Pokok Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga untuk Golongan Pokok Jasa Kegiatan Lainnya KATEGORI JASA PERORANGAN untuk Golongan Pokok Jasa Perorangan KATEGORI BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA untuk Golongan Pokok Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya KATEGORI KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA untuk Golongan Pokok Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya


16 JENIS LAYANAN UNGGULAN BIDANG PERPAJAKANDi dalam SE-79/PJ//2010, terdapat 16 jenis layanan unggulan bidang perpajakan. Untuk melihat SOP (Standard Operating Procedure) dari 16 jenis layanan unggulan tersebut silahkan klik link ini. SE-79/PJ//2010 SE-79/PJ/2010 ini mulai berlaku sejak 15 Juli 2010 No. Jenis Layanan yang diselesaikan 1 Permohonan Pendaftaran NPWP Jangka Waktu Penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap atau 1(satu) hari kerja sejak informasi pendaftaran melalui eRegistration diterima KPP, sepanjang permohonan pendaftaranNPWP diisi secara lengkap. 2 Permohonan Pengukuhan PKP 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. (Pengusaha Kena Pajak). 3 Permohonan Pengembalian a. 7 (tujuh) hari sejak saat diterimanya permohonan secara Kelebihan Pembayaran PPN. lengkap, jika permohonan diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu (WP Patuh) Pasal 17C UU KUP (diselesaikan melalui penelitian). b. 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, jika permohonan diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu Pasal 17D UU KUP (diselesaikan melalui penelitian). c. Jika diajukan oleh WP selain Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP yang dilakukan dengan: o Pemeriksaan Kantor paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; o Pemeriksaan Lapangan paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 4 Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 3 (tiga) minggu sejak : a. Permohonan Wajib Pajak diterima; b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)/ Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diterbitkan; c. Surat Keputusan (SK) Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak, yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan; d. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang


menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali. 5 Permohonan Keberatan Penetapan PPh, PPN, dan PPnBM 6 Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. 7 Permohonan Pengurangan PBB 9 (sembilan) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima. 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap.

a. KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan pengurangan diterima, b. Kantor Wilayah DJP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengurangan diterima, c. Kantor Pusat DJP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak permohonan pengurangan diterima.

8 Pendaftaran Obyek Pajak Baru 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap. dengan Penelitian Kantor. 9 Penyelesaian Mutasi 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap. Seluruhnya Obyek dan Subjek PBB 10 Permohonan Surat Keterangan 1 (satu) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara Bebas (SKB) Pemotongan PPh lengkap. Pasal 23. 11 Permohonan Surat Keterangan 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Bebas (SKB) Pemotongan PPh Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan. 12 Permohonan Surat Keterangan 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima Bebas (SKB) PPh atas secara lengkap. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 13 Permohonan Surat Keterangan 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara Bebas (SKB) PPN atas BKP lengkap. Tertentu. 14 Permohonan Keberatan PBB 9 (sembilan) bulan sejak surat permohonan diterima. 15 Permohonan Pengurangan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan atau Penghapusan Sanksi lengkap. Administrasi. 16 Permohonan Pengurangan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya berkas lengkap atau Pembatalan Ketetapan permohonan Wajib Pajak. Pajak yang Tidak Benar.


Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan yang selanjutnya disebut SOP Layanan Unggulan, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SOP Layanan Unggulan disusun dan ditetapkan guna memberikan kepastian pelayanan, antara lain terhadap proses, jangka waktu penyelesaian, biaya atas jasa pelayanan, dan persyaratan administrasi dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan publik bagi unit pelaksana teknis.


SURAT KETERANGAN FISKAL (SKF)I. DASAR HUKUM: Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 stdtd Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 stdtd Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Undang-Undangn Nomor 8 tahun 1983 stdtd Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 KEP-447/PJ/2001 jo. PER 69/PJ/2007 (berlaku mulai 9 April 2007) SE-33/PJ.4/2001 jo. SE-17/PJ/2007 (belaku mulai 9 April 2007)

II. PENGERTIAN Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan DJP yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.

III. KEGUNAAN SKF Dengan adanya kebijakan dari BAPEPAM-LK yang telah mencabut kewajiban atau persyaratan SKF bagi Wajib Pajak Bursa dalam rangka penjualan saham perusahaan di Bursa Efek atau penjualan obligasi perusahaan melalui atau tanpa melalui Bursa Efek, maka didalam PER 69/PJ/2007 tidak disebutkan lagi persyaratan untuk wajib pajak bursa, sehingga kegunaan SKF adalah untuk dipakai saat ingin melakukan penawaran barang dan atau jasa untuk keperluan pemerintah.

IV. TATA CARA DAN PERSYARATAN Wajib Pajak menyampaikan permohonan SKF kepada KPP tempat WP terdaftar sesuai formulir permohonan (contoh Lampiran I dan II PER 69/PJ/2007) dengan persyaratan: 1. Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan; dan 2. Mengisi: Formulir permohonan pada Lampiran I PER 69/PJ/2007 Koreksi Positif dan Negatif untuk penghitungan fiskal pada Lampiran II PER 69/PJ/2007 3. Melampirkan: Fotokopi SPT Tahunan PPh beserta tanda terima SPT tersebut Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; Fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (khusus Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan) Surat Pernyataan Bermeterai dari Direktur atas Kesanggupan Melunasi Utang Pajak (syarat tambahan); Surat Kuasa apabila pengurusan dikuasakan kepada konsultan pajak (syarat tambahan); Fotokopi NPWP (syarat tambahan).


Setelah diteliti, jika permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen diatas maka KPP harus segera menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Pemberitahuan dari KPP kepada Wajib Pajak menggunakan formulir yang ada didalam Lampiran III PER-69/PJ/2007. Dalam waktu 3 (hari) kerja setelah surat permohonan kelengkapan dari KPP diterima oleh WP, WP harus melengkapi dokumen yang diperlukan. Jika tidak, maka Surat Keterangan Fiskal yang dimohon oleh WP tidak dapat diproses lebih lanjut.

V. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap.

VI. HAL-HAL YANG MENGAKIBATKAN SKF DITOLAK: 1. Tidak menyampaikan/ memasukkan SPT Tahunan PPh tahun terakhir 2. mempunyai tunggakan pajak atas ketetapan PPh, PPN & PPnBM, dan atau PBB tahun-tahun sebelumnya; 3. mempunyai tunggakan pajak tahun berjalan untuk jenis PPh Pasal 21/22/23/25/26/4(2)/Final, PPN & PPnBM, dan atau PBB Format Surat Penolakan Pemberian SKF ada didalam Lampiran V PER 69/PJ/2007 VII HISTORIS PERATURAN Sebelum berlakunya PER-69/PJ/2007 dan SE-17/PJ/2007 (9 April 2007), berlaku ketentuan mengenai SKF sebagai berikut: o Wajib Pajak menyampaikan permohonan SKF kepada: 1. untuk WP Non Bursa langsung mengajukan permohonan kepada KPP tempat WP terdaftar 2. untuk WP Bursa mengajukan permohonan melalui BAPEPAM-LK yang selanjutnya diteruskan ke Kantor Pusat DJP untuk diteruskan ke KPP. o Formulir permohonan sesuai dengan contoh didalam Lampiran I dan II KEP447/PJ/2001) dengan melampirkan: 1. Fotokopi SPT Tahunan PPh beserta tanda terima SPT tersebut Dalam hal Wajib Pajak Bursa, SPT Tahunan PPh dimaksud adalah untuk 3 (tiga) tahun terakhir Dalam hal Wajib Pajak Non Bursa, SPT Tahunan PPh dimaksud adalah untuk tahun terakhir 2. Fotokopi NPWP; 3. Fotokopi Laporan Keuangan lengkap yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk 3 (tiga) tahun terakhir (untuk Wajib Pajak Bursa); 4. Daftar pemegang saham pendiri (untuk Wajib Pajak Bursa) 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan surat tanda terima setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; 6. Fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (khusus Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan)TAX KNOWLEDGE BASE APRIL 2011 Kompilasi oleh Hendar Iskandar @ http://10.9.254.215/tkb/16

7. Surat Pernyataan Bermeterai dari Direktur atas Kesanggupan Melunasi Utang Pajak (syarat tambahan); 8. Surat Kuasa apabila pengurusan dikuasakan kepada konsultan pajak (syarat tambahan). A. Jangka Waktu: (INI ATURAN LAMA) Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan (untuk WP Non Bursa) Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan WP dari KPP (untuk WP Bursa) B. Kegunaan SKF: (INI ATURAN LAMA) 1. Untuk Wajib Pajak Bursa digunakan pada saat ingin menjual saham perusahaan di Bursa Efek atau hendak menjual obligasi perusahaan baik yang melalui Bursa Efek atau yang tanpa melalui Bursa Efek. 2. Untuk Wajib Pajak Non Bursa digunakan saat ingin melakukan penawaran barang dan atau jasa untuk keperluan pemerintah.


PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN (PBK)DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. UU KUP UU PPh UU PPN KMK 88/KMK.04/1991 berlaku mulai 24 Januari 1991 KEP 965/PJ.9/1991 berlaku mulai 17 Oktober 1991 SE 26/PJ.9/1991 KEP 522/PJ./2002 berlaku mulai 16 Desember 2002

DEFINISI Pemindahbukuan adalah pembayaran utang pajak, termasuk bunga, denda administrasi dan kenaikan, yang dilakukan melalui: 1. perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak atau bunga yang diterima atau 2. melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak yang sama atau Wajib Pajak lain. Pemindahbukuan meliputi pemindahbukuan yang terjadi: 1. karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau adanya pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang berdasarkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) atau surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak; 2. karena adanya pemberian bunga kepada WP akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Bunga yang dimaksud disini adalah unga yang diperoleh WP dari Pemerintah karena keterlambatan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) UU KUP yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Bunga Atas Kelambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPB); 3. karena diperolehnya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) yang semula diadministrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP); 4. karena salah mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain; 5. karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak; 6. karena adanya pelimpahan PPh Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/ 1990 tentang PPh Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden. TATA CARA PEMINDAHBUKUAN (Pbk) Untuk pemindahbukuan (Pbk) yang: 1. dikarenakan adanya kelebihan pembayaran pajak atau telah melakukan pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang berdasarkan SKKPP atau surat keputusan lainnya;


2. dikarenakan adanya pemberian bunga kepada akibat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. maka pemindahbukuan (Pbk) dilaksanakan: 1. oleh Kepala KPP yang menerbitkan SKP;dan 2. tanpa permohonan dari WP, serta 3. tanpa memerlukan persetujuan dari Kanwil DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Untuk pemindahbukuan (Pbk) yang: 1. dikarenakan diperolehnya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) yang semula diadministrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP); 2. salah mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain; 3. adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak; 4. adanya pelimpahan PPh Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunyaKeputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/ 1990 tentang PPh Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden. maka pemindahbukuan (Pbk) dilaksanakan dengan cara: 1. WP pemegang asli SSP harus mengajukan permohonan pemindahbukuan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar; 2. Permohonan pemindahbukuan secara tertulis dilampiri dengan: o asli SSP yang dimohonkan untuk dipindahbukukan, dengan syarat SSP yang dimohonkan Pbk belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT, STP, SKP, SKPT (Surat Ketetapan Pajak Tambahan), SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak), SPb (Surat Pemberitaan), atau dalam PIB; o asli PIB (jika Pbk dilakukan untuk pembayaran PPh Pasal 22 atau PPN Impor). Didalam SE 26/PJ.9/1991, tertulis harus dilampirkan asli PIUD (Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai), PIUD adalah bukti impor, untuk saat ini istilah PIUD diganti menjadi PIB (Pemberitahuan Impor Barang); o daftar nominatif wajib pajak yang menerima pemindahbukuan, jika pemecahan SSP dilakukan oleh Bendaharawan/ Pemotong/ Pemungut; o Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, jika nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pbk) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP, surat pernyataan tersebut berisi bahwa SSP yang akan di Pbk sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya WP yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP dan tidak keberatan untuk dipindahbukukan kepada WP yang mengajukan Pbk. Contoh: PT A salah mengisi SSP, sehingga didalam SSP yang dibayar oleh PT A tercantum nama dan NPWP PT B. Maka untuk mengajukan permohonan Pbk, PT A harus melampirkan surat pernyataan dari PT B yang menyatakan bahwa SSP tersebut bukan pembayaran pajak PT.B dan PT B setuju untuk memindahbukukan pembayaran di dalam SSP tersebut kepada PT A. Setelah dilakukan pemindahbukuan (Pbk) maka Kepala KPP akan menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk) yang terdapat di Lampiran I KEP 965/PJ.9/1991. SSP dan Bukti Pbk yang telah dipindahbukukan harus dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala KPP.TAX KNOWLEDGE BASE APRIL 2011 Kompilasi oleh Hendar Iskandar @ http://10.9.254.215/tkb/19

Jika KPP menerima permohonan Pbk tetapi SSP yang akan dipindahbukukan ditatausahakan di KPP lain, maka KPP penerima wajib meneruskan permohonan Pbk tersebut ke KPP dimana SSP ditatausahakan, satu lembar surat pengantar dikirim kepada WP.

Jangka Waktu Penyelesaian Pbk Tidak ada diatur jangka waktu penyelesaiannya Saat berlakunya Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk) 1. Bagi Pbk yang terjadi karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau pemberian bunga kepada WP: Jika dilakukan penghitungan dengan hutang pajak yang belum dilunasi, maka saat berlakunya Bukti Pbk adalah tanggal yang lebih akhir diantara tanggal timbulnya hak WP atas kelebihan pembayaran pajak atau atas pemberian bunga dengan tanggal saat terhutangnya hutang pajak dimaksud. Jika dilakukan perhitungan dengan hutang pajak yang akan datang, maka saat berlakunya Bukti Pbk adalah tanggal yang lebih akhir diantara tanggal timbulnya hak WP atas kelebihan pembayaran pajak atau atas pemberian bunga dengan tanggal permohonan WP. Yang dimaksud dengan tanggal timbulnya hak WP atas kelebihan pembayaran pajak atau atas pemberian bunga adalah: 1. Tanggal Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) untuk kelebihan pembayaran pajak yang diputuskan dengan SKKPP; 2. Tanggal Surat Keputusan Pemberian Bunga atas Kelambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPB) untuk pemberian bunga kepada WP; 3. Tanggal yang lebih akhir diantara tanggal keputusan keberatan/ banding/ peninjauan kembali dan tanggal-tanggal setoran pajak yang melebihi pajak terutang, untuk kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena adanya keputusan keberatan/ banding/ peninjauan kembali. 2. Bagi Pbk yang terjadi karena alasan selain no. 1 diatas: Saat berlakunya Bukti Pbk adalah tanggal penyetoran pajak yang dipindahbukukan.

PEMINDAHBUKUAN ATAS KEKELIRUAN PEMBAYARAN PPh DALAM MATA UANG DOLLAR AS Pbk atas kekeliruan pembayaran PPh dalam mata uang Dollar AS dilakukan oleh WP yang diijinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang melakukan pembayaran PPh dalam Dollar AS. Permohonan Pbk diajukan kepada Kepala KPP yang berwenang menatausahakan SSP,tanpa memerlukan persetujuan Kepala Kanwil DJP atasannya dengan melampirkan: 1. SSP lembar ke-1 2. bukti transfer asli pembayaran PPh dalam mata uang Dollar AS


Pbk dapat dilakukan jika SSP yang dimohonkan untuk di Pbk belum diperhitungkan dengan pajak terhutang dalam SPT, STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak). Setelah dilakukan Pbk, maka: 1. Kepala KPP menerbitkan Bukti Pemindahbukuan dengan formulir KP. PDIP 5.3 (Lampiran I KEP 965/PJ.9/1991) 2. SSP lembar ke-1, bukti transfer asli pembayaran dan Bukti Pemindahbukuan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala KPP; 3. Pada Bukti Pbk dicantumkan tanggal saat berlakunya Bukti Pemindahbukuan sebagai tanggal penerimaan SSP oleh kantor penerima pembayaran


TINDAK LANJUT SURAT HIMBAUANDASAR HUKUM PER-170/PJ/2007 tentang tata cara pelaksanaan konseling terhadap WP sebagai tindak lanjut Surat Himbauan

DEFENISI (pasal 1 per-170/pj/2007) Surat Himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Konseling adalah sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbauan. Petugas Konseling adalah Account Representative (AR) yang menangani Wajib Pajak yang bersangkutan atau Koordinator Pelaksana yang ditugaskan oleh Kepala Kantor.

KEWAJIBAN KEPALA KPP DALAM HAL TELAH MEMBERIKAN SURAT HIMBAUAN KEPADA WP (pasal 2 per-170/pj/2007) Kepala KPP wajib memberikan kesempatan Konseling kepada Wajib Pajak/Kuasanya untuk memberikan klafirikasi terkait dengan Surat Himbauan. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONSELING (pasal 2 per-170/pj/2007) Pelaksanaan Konseling dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat himbauan. Apabila jangka waktu 14 hari ini berakhir dan WP/Kuasanya tidak memberikan klarifikasi sebagaimana mestinya, Petugas Konseling harus segera menentukan tindak lanjutnya dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Konseling.

DALAM HAL WP/KUASANYA MENGAKUI KEBENARAN DATA DAN BERSEDIA MELAKUKAN PEMBETULAN SPT (pasal 7 per-170/pj/2007) Petugas Konseling wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembetulan tersebut. Dalam hal setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksaan konseling berakhir Wajib Pajak belum membetulkan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak tersebut agar diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.


NON EFEKTIF UNTUK NPWPDASAR HUKUM SE-89/PJ/2009

SEBAB MENJADI NE (NON EFEKTIF) Pengusul Sebab dapat berstatus NE 3 tahun berturut-turut tidak bayar/Lapor SPT Masa/Tahunan Diusulkan AR Tidak diketahui/ditemukan alamatnya Meninggal tetapi belum ada pemberitahuan tertulis dari ahli waris/belum mengajukan penghapusan NPWP Surat pernyataan sudah tidak berkegiatan usaha dengan Form Lampiran II Syarat

Diusulkan AR atau Permohonan WP Secara nyata tidak ada kegiatan usaha ybs.

Surat pernyataan tidak lagi Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi membayar pajak dengan Form lampiran II Permohonan WP ybs. Badan bubar belum ada akta pembubaran/penyelesaian likuiditas WPOP di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan Surat keterangan dalam proses bubar /likuidasi dari notaris

Fotokopi passpor& kontrak kerja/dokumen yang menyatakan lebih dari 183 hari di luar negeri Permohonan perubahan status menjadi NE harus diselesaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

WP NE dapat berubah status menjadi Wajib Pajak efektif apabila : 1. 2. 3. 4. 5. menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan; melakukan pembayaran pajak; diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak; diketahui alamat WP; atau mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali


NPWP & PKPDASAR HUKUM PER-44/PJ./2008 (berlaku 20 Oktober 2008) Jo PER-41/PJ./2009 Jo PER 62/PJ/2010 tentang tata cara pendaftaran, pengukuhan PKP, perubahan data, pemindahan WP/PKP PER-35/PJ/2009 (berlaku 8 Juni 2009) tentang perubahan PER-9/PJ./2008 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak Tertentu PER-24/PJ/2009 (berlaku sejak 16 Maret 2009) tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP dengan Sistem eRegistration. KMK-571/KMK.03/2003 jo PMK-68/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang batasan pengusaha kecil PPN SE-146/PJ/2010 tentang penyampaian PER 62/PJ/2010

Perbedaan antara PER-44/PJ./2008 Jo PER-41/PJ./2009 dengan PER 62/PJ/2010: (isi dari SE146/PJ/2010) 1. Perbaikan informasi pada formulir pendaftaran PKP berupa penambahan kolom isian mengenai status kepemilikan tempat kegiatan usaha 2. Perbaikan prosedur konfirmasi lapangan dalam rangka menyakinkan keberadaan dan kebenaran usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, antara lain: 1. perubahan jangka waktu pelaksanaan konfirmasi dari 1 tahun menjadi paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya NPWP dan/atau NPPKP; 2. perubahan tata cara konfirmasi lapangan, berupa perbaikan tujuan konfirmasi lapangan yaitu untuk membuktikan kebenaran pengisian formulir pendaftaran dan melakukan penelitian kelayakan usaha. 3. Perubahan formulir Berita Acara Konfirmasi Lapangan, yang bertujuan untuk: membuktikan kebenaran pengisian formulir pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak; dan meneliti kelayakan usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, yang meliputi: 1. Peta tempat kegiatan usaha; 2. Foto tempat kegiatan usaha; 3. Gambaran kegiatan usaha; 4. Data peredaran usaha; 5. Daftar harta di tempat kegiatan usaha. YANG WAJIB UNTUK MEMILIKI NPWP Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif (sesuai ketentuan pasal 2 ayat 3 UU nomor 36 tahun 2008) dan objektif (menerima atau memperoleh penghasilan sesuai Pasal 4 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008)


YANG WAJIB DIKUKUHKAN MENJADI PKP Yaitu pengusaha yang apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600 juta (pasal 4 PMK68/PMK.03/2010). Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600 juta. Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 600 juta, PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP. Dalam hal Pengusaha mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Pengusaha tersebut harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada setiap tempat pajak terutang, kecuali dilakukan pemusatan tempat pajak terutang (SE-37/PJ/2010 angka 1)

TEMPAT PENDAFTARAN NPWP DAN/ATAU PKP di KPP yang wilayah kerjanya meliputi alamat tempat tinggal yang sebenarnya (bagi WPOP) atau tempat kedudukan (bagi WP Badan) SYARAT PENDAFTARAN NPWP (Per Dirjen nomor 44/PJ/2008) :PENDAFTAR WNI WPOP WNA OPPT (NPWP cabang untuk masing-masing tempat usaha OPPT yang berbeda dengan tempat tinggalnya) PERSYARATAN fotokopi KTP, dan mengisi form pendaftaran NPWP yang tersedia di KPP (bentuk form KLIK disini (ada di lampiran II.1 PER-44/PJ/2008) fotokopi paspor, dan mengisi form pendaftaran NPWP yang tersedia di KPP(bentuk form KLIK disini (ada di lampiran II.1 PER-44/PJ/2008) 1. 2. 3. fotokopi NPWP domisili, fotokopi KTP, dan mengisi form pendaftaran NPWP yang tersedia di KPP (bentuk form KLIK disini (ada di lampiran II.1 PER-44/PJ/2008) fotokopi NPWP suami atau Penanggung Biaya Hidup fotokopi Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga (ada di lampiran II.2 PER51/PJ./2008), fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing, mengisi form pendaftaran NPWP yang tersedia di KPP (bentuk form pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga KLIK disini (ada di lampiran II.1 PER-51/PJ./2008) fotokopi akte pendirian, fotokopi KTP (WNI)/paspor (WNA) salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan; dan fotokopi NPWP salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan serta mengisi form permohonan di KPP (bentuk form KLIK disini (ada di lampiran II.3 PER-44/PJ/2008 surat penunjukan dari kantor pusat untuk BUT; fotokopi KTP (WNI)/paspor (WNA) salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan; dan fotokopi NPWP salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan serta mengisi form permohonan di KPP (bentuk form KLIK disini (ada di

NPWP bagi anggota keluarga (termasuk istri yang tidak pisah harta dengan suaminya) (PER-51/PJ./2008)

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. Dlm Negeri WP Badan 1. 2. BUT 3. 4. 3. 4.


lampiran II.3 PER-44/PJ/2008 1. 2. 3. Cabang WP Badan 4. 5. fotokopi NPWP pusat, fotokopi akte pendirian/ surat penunjukan dari kantor pusat untuk BUT; fotokopi KTP (WNI)/ paspor (WNA) salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan; dan NPWP salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan; serta mengisi form permohonan di KPP (bentuk form KLIK disini (ada di lampiran II.3 PER-44/PJ/2008 surat penunjukan sebagai bendahara; dan fotokopi KTP; serta mengisi form permohonan di KPP (bentuk form KLIK disini (ada di lampiran II.5 PER-44/PJ/2008 perjanjian kerjasama/ akte pendirian sebagai JO; dan NPWP dan KTP (WNI)/ paspor(WNA) pimpinan/penanggung jawab JO; serta mengisi form permohonan di KPP (bentuk form KLIK disini (ada di lampiran II.3 PER-44/PJ/2008

Bendahara Pemerintah

1. 2. 3.

Joint Operation (JO)

1. 2. 3.

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK TERTENTU (PER-35/PJ/2009)Wajib Pajak dan atau PKP Tertentu Badan Usaha Milik Negara,termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung dari BUMN lebih dari 50% Tempat Pendaftaran dan atau Pengukuhan PKP Baru Tempat Pendaftaran dan atau pengukuhan PKP setelah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tanpa ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak KPP PMA Satu untuk Industri Kimia dan Barang Galian Non Logam (Lampiran PER-9/PJ/2008) KPP PMA Dua untuk Industri Logam dan Mesin (Lampiran PER-9/PJ/2008) KPP PMA Tiga untuk Pertambangan dan Perdagangan (Lampiran PER-9/PJ/2008) KPP PMA Empat untuk Industri Tekstil, Makanan dan Kayu (Lampiran PER-9/PJ/2008) KPP PMA Lima untuk Agribisnis dan Jasa (Lampiran PER-9/PJ/2008) KPP PMA Enam untuk Jasa dan Perdagangan (Lampiran PER-9/PJ/2008)

No.

1.

KPP BUMN

2.

Penanaman Modal Asing Tertentu

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP

3.

Bentuk Usaha Tetap dan Orang Asing Tertentu

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau

KPP Badan dan Orang Asing Satu untuk WP BUT yang berkedudukan di DKI Jakarta dan Orang Asing yang


tempat kedudukan WP

bertempat tinggal di DKI Jakarta yang berasal dari negara-negara di Benua Asia dan Afrika,termasuk Maldives,Cape Verde,Comoros,Mauritius,Mayote, Saint Helena,Seychelles,Sao Tome dan Principe KPP Badan dan Orang Asing Dua untuk WP BUT yang berkedudukan di DKI Jakarta dan Orang Asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta yang berasal dari negara-negara Selain yang telah ditentukan untuk KPP Badora Satu

4.

Perusahaan Masuk Bursa Tertentu

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal KPP Perusahaan Masuk Bursa atau tempat kedudukan WP KPP yang wilayah kerjanya KPP Wajib Pajak Besar dan meliputi tempat tinggal KPP Madya atau tempat kedudukan WP

5.

Perusahaan Besar Tertentu dan Orang Pribadi Tertentu Tempat pusat,cabang, perwakilan,atau kegiatan usaha yang lokasinya di Luar Provinsi DKI Jakarta untuk: WP BUMN yang terdaftar di KPP BUMN WP PMA yang terdaftar di KPP PMA WP BUT dan Orang Asing Tertentu yang terdaftar di KPP Badora WP Perusahaan Masuk Bursa Tertentu yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa WP Perusahaan Besar tertentu atau Orang Pribadi tertentu yang terdaftar pada KPP WP Besar

6.

Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat pusat, Terbatas dalam hal sebagai pemotong dan/atau cabang ,perwakilan pemungut Pajak Penghasilan atau kegiatan usaha dilakukan

Jangka waktu penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP : 1 hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap atau 1 hari kerja sejak informasi pendaftaran melalui Sistem e-Registration diterima KPP, sepanjang permohonan pendaftaran NPWP diisi secara lengkap (Pasal 4 ayat (2) PER-44/PJ./2008).


SYARAT PERMOHONAN PENGUKUHAN PKP Sama dengan persyaratan NPWP di atas dengan tambahan data pelengkap berupa SIUP, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan foto lokasi usaha kalau ada serta mengisi form permohonan di KPP. Biasanya KPP memberi kebijakan syarat-syarat tambahan tersebut bisa disusulkan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu penyelesaian permohonan pengukuhan PKP : 1 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap atau 1 hari kerja sejak permohonan PKP melalui Sistem e-Registration diterima KPP, sepanjang permohonan pengukuhan PKP diisi secara lengkap (Pasal 4 ayat (2) PER44/PJ./2008). Untuk informasi mengenai Tempat Pemusatan PPN klik disini.

PENGUSAHA KAWASAN BEBAS TIDAK PERLU JADI PKP Untuk Pengusaha di Kawasan Bebas dicabut pengukuhan PKP-nya secara bertahap paling lama 31 Maret 2010. Dan sejak 1 April 2009, pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. (PER 50/PJ/2009).

APABILA WP KEHILANGAN FISIK KARTU NPWP Ajukan cetak ulang kartu ke Seksi Pelayanan KPP tempat NPWP terdaftar dengan melampirkan fotokopi KTP serta nomor NPWP (kalau masih ingat atau masih punya fotokopi kartunya) tanpa perlu melampirkan surat kehilangan dari kepolisian.

PENGAJUAN PERMOHONAN PINDAH WPOP dapat mengajukan permohonan pindah ke KPP baru sesuai tempat tinggal sekarang dengan mengisi form permohonan pindah (bentuk form KLIK disini (ada di lampiran II.2 PER-44/PJ./2008) dan melampirkan fotokopi KTP baru. WP Badan, JO, WP bendaharawanhanya dapat mengajukan permohonan pindah ke KPP lama.(Pasal 6 ayat (1) Per Dirjen nomor 41/PJ./2009)

PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP DAN PENCABUTAN PKP WPOP dapat mengajukan permohonan penghapusan di antaranya karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jangka waktu penghapusan NPWP adalah 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap (Pasal 2 ayat 7 UU Nomor 28 Tahun 2007) WP Badan karena telah dibubarkan secara resmi. Jangka waktu penghapusan NPWP adalah 12 bulan (WP Badan) sejak tanggal permohonan diterima KPP (Pasal 2 ayat 7 UU Nomor 28 Tahun 2007)


Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (Pasal 2 ayat 9 UU Nomor 28 Tahun 2007)

Spesifikasi digit NPWP dan troubleshootingnya : 1. WP langsung daftar ke KPP terkait WP akan memperoleh NPWP dengan 2 digit awal seperti yang biasa kita jumpai, misal 00 (bendaharwan); 01,02 (Badan); atau 06,07,14,16 (WPOP) kecuali apabila KPP tersebut menggunakan aplikasi PWPM atau e-registration untuk pendaftarannya. tidak terlalu banyak permasalahan NPWP dari hasil pendaftaran dengan datang ke KPP secara langsung. 2. WP daftar via e-registration (e-Reg) di web www.pajak.go.id posisi di web : masuk menu aplikasi >> eRegistration WP akan memperoleh NPWP dengan 2 digit awal 20 (bendahara); 21 (Badan); atau 24,25,26,34 (WPOP) NPWP yang diperoleh masih bersifat sementara dan masih harus dimintakan validasi ke KPP rujukan sesuai dengan yang tertera di SKTS. Permasalahan yang sering terjadi : o WP sudah mengajukan permohonan validasi ke KPP namun belum diproses juga oleh KPP (sudah lama namun belum aktif juga) solusi: pastikan berkas WP sudah diterima oleh KPP ybs. (kalau sebelumnya WP kirim berkas via pos silakan sarankan WP untuk melacak dulu status kiriman ke web PT. Pos atau jasa pengiriman lain terkait), apabila memang berkas sudah pasti sampai ke KPP kita sarankan kepada WP untuk langsung meminta konfirmasi ke KPP karena yang berwenang memberikan validasi hanyalah pejabat di KPP rujukan (Kasi Pelayanan). 3. WP daftar kolektif via pemberi kerja (biasanya dipakai oleh WPOP karyawan) akan diproses KPP menggunakan aplikasi PWPM (Pendaftaran WP Massal) 2 digit awal NPWP >> 47,48,49,57,58,59,67,68,69,77,78,79,87,88 Permasalahan yang sering terjadi : o NPWP tidak aktif sehingga tidak bisa dipakai untuk bayar pajak ke bank kemungkinan yang ada : 1. KPP salah cetak pada kartu NPWP, solusi : kita pastikan dulu NPWP yang benar via cek masterfile nasional kemudian sarankan ke WP untuk minta cetak ulang kartu NPWP ke KPP. 2. aktivasi sedang dalam proses, solusi : tanyakan tanggal terdaftar yang ada di kartu, kalau memang sudah lama kita coba bantu kontak ke Dit. TIP minta cek status aktivasinya (karena ada kemungkinan gagal setor data dari KPP ke kantor pusat) tapi kalau baru beberapa hari (1-3 hari), kita sarankan agar WP menunggu proses aktivasi yang dilakukan oleh KPP. o NPWP yang tertera di kartu yang dia miliki ternyata atas nama orang lain karena PWPM bersifat massal, maka kesalahan input data maupun cetak kartu sangat mungkin terjadi solusi : pastikan di masterfile kita NPWP tersebut memang benar atas nama orang lain, kalau iya kita bantu carikan NPWP yang benar, tetapi ternyata misal setelah kita cek WP ybs. tidak punya NPWP mau tidak mau kita sarankan kepada WP untuk mengajukan permohonan baru ke KPP. o WP mendapatkan 2 NPWP dengan nomor berbeda (dobel NPWP) solusi : cek dulu kebenaran 2 NPWP tadi ke masterfile, kemudian apabila memangTAX KNOWLEDGE BASE APRIL 2011 Kompilasi oleh Hendar Iskandar @ http://10.9.254.215/tkb/29

benar2 dobel kita sarankan ke WP untuk mengajukan permohonan penghapusan salah satu NPWP ke KPP.


SANKSI KETERLAMBATAN PELAPORAN SPT1. Sanksi keterlambatan pelaporan SPT :

Nomor Jenis SPT 1 2 3 4 SPT Masa PPN SPT Masa lainnya SPT Tahunan OP

sebelum 2008 50.000 50.000 100.000

2008 dan seterusnya 500.000 100.000 100.000 1.000.000

SPT Tahunan Badan 100.000

2. Formulir SPT Masa maupun SPT Tahunan dapat diperoleh di KPP terdekat atau dapat diunduh di menu download web www.pajak.go.id. 3. Dalam hal jatuh tempo pembayaran dan atau pelaporan jatuh pada hari libur, maka pembayaran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. (Pasal 3 dan Pasal 8 Per. Menkeu nomor 184/PMK.03/2007) 4. Khusus untuk PPh Pasal 25 tidak perlu lapor apabila SSP yang digunakan untuk membayar telah dibubuhi NTPN oleh kantor tempat pembayaran pajak. (Per. Dirjen Nomor 22/PJ/2008). Tetapi, kalau PPh Pasal 25 Nihil WP tetap wajib lapor ke KPP.


PEMBAYARAN PAJAK (SSP, PEMBAYARAN MELALUI ELECTRONIC BANKING, PENYETORAN, PELAPORAN PAJAK)DASAR HUKUM PER- 38/PJ./2009 (berlaku sejak 1 Juli 2009) tentang bentuk formulir SPP, kode MAP, KJS. PER-23/PJ/2010 (berlaku sejak 22 April 2010) tentang perubahan sebagian isi PER38/PJ/2009 SE-54/PJ./2010 tentang pengantar PER-23/PJ/2010 PMK 184/PMK.03/2007 stdd PMK 80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

CARA PEMBAYARAN PAJAK selain PBB dan BPHTB, ada beberapa cara yaitu: 1. Membayar pajak dengan menggunakan SSP o SSP dapat diperoleh di KPP atau www.pajak.go.id di menu download - lainnya. Bank biasanya meminta SSP yang berkarbon, jika WP mencetak dari website informasikan untuk membawa kertas karbon sendiri.Pembayaran melalui Bank Persepsi Bukti pembayaran yang diterima oleh WP: o SSP lembar ke-1 dan ke-3 yang didalamnya sudah tertera NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank). o SSP baru dianggap sah jika sudah tercantum NTPN dan NTB (Pasal 2 ayat (5) PER 148/PJ/2007). tetapi utk beberapa Bank terkadang validasi NTPN diberikan di lembaran tersendiri yang terpisah dari SSP. o Untuk WP yang membayar PPh pasal 25, maka SSP yang didalamnya sudah tertera NTPN tersebut dianggap sebagai pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25, sehingga WP tidak perlu lagi melaporkan SSP yang sudah diterakan NTPN tsb ke KPP tempat WP terdaftar. (Pasal 4 ayat (1) PER 22/PJ/2008) o SSP lembar ke-1 dan ke-3 yang yang didalamnya sudah tertera NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTP (Nomor Transaksi Pos) (Pasal 2 ayat (5) PER 148/PJ/2007). Untuk WP yang membayar PPh pasal 25, maka SSP yang sudah diterakan NTPN tersebut dianggap sebagai pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25, sehingga WP tidak perlu lagi melaporkan SSP yang sudah diterakan NTPN tsb ke KPP tempat WP tsb terdaftar. (Pasal 4 ayat (1) PER 22/PJ/2008)

Kantor Pos Persepsi

o

2. Membayar pajak melalui electronic banking o Jika WP membayar melalui electronic banking, maka dokumen yang akan dilaporkan ke KPP sebagai bukti bahwa WP tersebut sudah melakukan pembayaran adalah BPN (Bukti Penerimaan Negara). BPN (Bukti Penerimaan Negara) ini dipersamakan sebagai SSP (Pasal 2 ayat (6) PER-148/PJ./2007 dan angka 5 SE-39/PJ/2008). o Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen terbitan Bank Persepsi/Kantor Pos atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP.TAX KNOWLEDGE BASE APRIL 2011 Kompilasi oleh Hendar Iskandar @ http://10.9.254.215/tkb/32

o

BPN dari Internet Banking dapat diperlakukan seperti SSP, dan dapat dijadikan lampiran dalam SPT.

CARA PEMBAYARAN PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), ada beberapa cara yaitu: 1. Membayar pajak melalui teller Bank cara nya: membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) ke Bank, kemudian Bank akan memberikan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) kepada WP yang bersangkutan. Tetapi hanya beberapa Bank yang dapat menerima pembayaran PBB melalui Teller Bank. o Untuk Daftar Bank dan Layanan yang disediakan oleh masing-masing Bank yang berkaitan dengan pembayaran PBB silahkan klik Tempat Pembayaran PBB atau dapat dilihat di S-091/PJ.13/2008. 2. Membayar pajak melalui Mesin ATM cara nya: memasukkan NOP dan tahun pajak untuk PBB yang akan di bayar. Untuk langkahlangkah cara pembayaran dengan melalui ATM disesuaikan dengan masing-masing Mesin ATM Bank. o Untuk Daftar Bank dan Layanan yang disediakan oleh masing-masing Bank yang berkaitan dengan pembayaran PBB silahkan klik Tempat Pembayaran PBB atau dapat dilihat di S-091/PJ.13/2008..

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Per. Dirjen Pajak Nomor 38/PJ./2009 Untuk PPh Pasal 15 atas Penerbangan Dalam Negeri : MAP 411129, KJS 101 untuk NOP dan alamat NOP pada SSP, sesuai petunjuk pengisiannya, hanya diisi untuk pembayaran PPh atas jual beli tanah/banggunan atau PPN membangun sendiri. SSP terdiri dari 4 lembar : 1. 2. 3. 4. Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak Lembar ke-2 : untuk KPPN Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh WP ke KPP Lembar ke-4 : untuk bank persepsi atau kantor pos & giro

Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.


JATUH TEMPO PEMBAYARAN (PASAL 2) DAN PELAPORAN (PASAL 7) (PMK-80/PMK.03/2010) & (UU KUP)No Jenis Pajak1 2 3 4 5 6 7 PPh pasal 4(2) setor sendiri PPh pasal 4(2) pemotongan PPh pasal 15 setor sendiri PPh pasal 15 pemotongan PPh pasal 21 PPh pasal 23/26 PPh pasal 25 PPh pasal 22 impor setor sendiri 8 (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM) PPh pasal 22 impor yang pemungutan 9 oleh BC PPh pasal 22 pemungutan oleh 10 bendaharawan 11 PPh pasal 22 migas PPh pasal 22 pemungutan oleh WP 12 badan tertentu PPN & PPnBM 13 14 15 16

Batas Pembayaran (paling lambat ...)tgl 15 bulan berikutnya tgl 10 bulan berikutnya tgl 15 bulan berikutnya tgl 10 bulan berikutnya tgl 10 bulan berikutnya tgl 10 bulan berikutnya tgl 15 bulan berikutnya saat penyelesaian dokumen PIB

Batas Pelaporantgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya

1hari kerja berikutnya

hari kerja terakhir minggu berikutnya

hari yang sama dg pembayaran 14 hari setelah masa pajak berakhir atas penyerahan barang tgl 10 bulan berikutnya tgl 10 bulan berikutnya

tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

17

18

19

20

21

akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan tgl 15 bulan berikutnya setelah PPN atas kegiatan membangun sendiri Masa Pajak berakhir PPN atas pemanfaatan BKP tidak tgl 15 bulan berikutnya setelah berwujud dan/atau JKP dari Luar saat terutangnya pajak Daerah Pabean PPN & PPnBM pemungutan tgl 7 bulan berikutnya bendaharawan PPN dan/ atau PPnBM pemungutan harus disetor pada hari yang oleh Pejabat Penandatanganan Surat sama dengan pelaksanaan Perintah Membayar sebagai Pemungut pembayaran kepada PKP PPN Rekanan Pemerintah melalui KPPN PPN & PPnBM pemungutan selain tgl 15 bulan berikutnya setelah bendaharawan Masa Pajak berakhir. PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat harus dibayar paling lama pada melaporkan beberapa Masa Pajak akhir Masa Pajak terakhir. dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) Pembayaran masa selain PPh 25 WP harus dibayar paling lama kriteria tertentu yang dapat sesuai dengan batas waktu melaporkan beberapa Masa Pajak untuk masing-masing jenis dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat pajak. (3B) UU KUP) sebelum pelaporan SPT Pembayaran pelunasan pajak yang Tahunan WP OP (Pasal 9 ayat terutang dalam SPT Tahunan WP OP (2) UU KUP)

-

akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. (Pasal 3 ayat (3) huruf b UU


KUP) Jika WP menggunakan tahun pajak yang sama dengan tahun kalender, maka batas akhir pelaporan SPT Tahunan WP OP adalah 31 Maret tahun berikutnya. 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. (Pasal 3 ayat (3) huruf b UU KUP) Pembayaran pelunasan pajak yang 22 terutang dalam SPT Tahunan WP Badan (PPh Pasal 29) sebelum pelaporan SPT Tahunan WP Badan (Pasal 9 ayat (2) UU KUP) Jika WP menggunakan tahun pajak yang sama dengan tahun kalender, maka batas akhir pelaporan SPT Tahunan WP Badan adalah 30 April tahun berikutnya.

Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. (Pasal 3 PMK 184/PMK.03/2007) Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. (Pasal 8 ayat (2) PMK 184/PMK.03/2007) Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. (Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) PMK 184/PMK.03/2007) SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN sebesar 2 % perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. ( UU PPh Pasal 9 ayat 2a). Jatuh tempo pelaporan SPT, dapat dilihat pada menu Pembayaran Pajak resume ini. Sanksi keterlambatan pelaporan SPT : Nomor Jenis SPT 1 2 3 4 SPT Masa PPN SPT Masa lainnya SPT Tahunan OP SPT Tahunan Badan sebelum 2008 50.000 50.000 100.000 100.000 2008 dan seterusnya 500.000 100.000 100.000 1.000.000

Formulir SPT Masa maupun SPT Tahunan dapat diperoleh di KPP terdekat atau dapat diunduh di menu download web www.pajak.go.id. Dalam hal jatuh tempo pembayaran dan atau pelaporan jatuh pada hari libur, maka pembayaran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. (Pasal 3 dan Pasal 8 Per. Menkeu nomor 184/PMK.03/2007)TAX KNOWLEDGE BASE APRIL 2011 Kompilasi oleh Hendar Iskandar @ http://10.9.254.215/tkb/35

Khusus untuk PPh Pasal 25 tidak perlu lapor apabila SSP yang digunakan untuk membayar telah dibubuhi NTPN oleh kantor tempat pembayaran pajak. (Per. Dirjen Nomor 22/PJ/2008). Tetapi, kalau PPh Pasal 25 Nihil WP tetap wajib lapor ke KPP.


TABEL KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK (KODE SKP, STP)DASAR HUKUM Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 90/PJ/2009 Jo. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 61/PJ/2010

Nomor Ketetapan didalam STP atau SKP biasanya terdiri dari: XXXXX / XXX/ XX/ XXX / XX Keterangan : Digit 1 s.d 5 menunjukkan nomor surat. Digit 6 s.d 8 = ini digit yang paling penting untuk menentukan Kode MAP, dan KJS apa yang harus kita isi di SSP karena digit ini menunjukkan kode ketetapan (lihat tabel dibawah) Digit 9 s.d 10 menunjukkan kode tahun pajak yang diperiksa/ yang atasnya diterbitkan SKP atau STP (tahun pajak inilah yang dimasukkan saat pengisian SSP di kolom Tahun Pajaknya) Digit 11 s.d 13 menunjukkan kode KPP Digit 14 s.d 15 menunjukkan kode tahun terbitnya SKP atau STP. 15 Digit nomor ketetapan inilah yang akan diminta untuk dicantumkan di dalam SSP untuk membayar SKP atau STP.

UNTUK MELIHAT KODE JENIS SETORANNYA KLIK DISINI PER-23/PJ/2010 TABEL KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK I. KODE KETETAPAN PAJAK PADA UMUMNYA JENIS PAJAK I. PPh Umum 1 PPh Pasal 21 2 PPh Pasal 22 3 PPh Pasal 22 Impor atas Impor/ Perolehan 4 PPh Pasal 23 5 PPh Pasal 26 6 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 7 PPh Pasal 25/29 Badan II. PPN 1 PPN 2 PPN yang ditunda/ditanggung pemerintah/tidak seharusnya JENIS SURAT KETETAPAN STP SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN 101 201 102 202 122 222 103 203 104 204 105 205 106 206 107 207 117 217 301 302 322 303 304 305 306 307 317 401 402 422 403 404 405 406 407 417 501 502 522 503 504 505 506 507 517


ditangguhkan/ tidak dipungut/dibebaskan/dikreditkan 3 PPN atas : 3.1 Impor 127 227 3.2 Penyerahan Aktiva Pasal 16 D*) 137 237 3.3 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah 167 267 Pabean 3.4 Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean 177 277 3.5 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak 187 287 3.6 Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang gagal 147 berproduksi III. PPnBM 1 PPnBM 108 208 PPN yang ditunda/ditanggung pemerintah/tidak seharusnya 2 118 218 ditangguhkan/ tidak dipungut/dibebaskan/dikreditkan 3 PPnBM atas : 3.1 Impor 128 228 3.2 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak 148 248 IV. Bunga/Denda Penagihan 1 Bunga Penagihan 109 2 Denda Penagihan 110 V. PPh Final 1 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 140 240 2 PPh Final Pasal 15 141 241 3 PPh Final Pasal 19 142 242 4 PPh Final Pasal 21 143 243 5 PPh Final Pasal 22 144 244 6 PPh Final Pasal 23/26 145 245 VI. PPN Membangun Sendiri 157 257 VII. Pajak yang seharusnya tidak terutang 1 PPh Pasal 21 2 PPh Pasal 22 3 PPh Pasal 23 4 PPh Pasal 26 5 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 6 PPh Pasal 25/29 Badan 7 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 8 PPh Final Pasal 15 9 PPh Final Pasal 19 10 PPh Final Pasal 21 11 PPh Final Pasal 22 12 PPh Final Pasal 23/26 13 PPN 14 PPnBM 15 PPN Membangun Sendiri VIII. Pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri *) Berlaku untuk masa dan/atau tahun pajak 2006 dan sebelumnya

327 337 367 377 387

427 437 467 477 487

527 537 567 577 587

308 318 328 348

408 418 428 448

508 518 528 548

340 341 342 343 344 345 357

440 441 442 443 444 445 457 411 412 413 414 425 426 490 491 492 493 494 495 447 438 497 807

540 541 542 543 544 545 557


II. KODE KETETAPAN UNTUK PBB JENIS PAJAK PBB 1 PBB Sektor Pedesaan 2 PBB Sektor Perkotaan 3 PBB Sektor Perkebunan 4 PBB Sektor Perhutanan 5 PBB Sektor Pertambangan 6 PBB Sektor Pabum- Migas STP PBB 170 171 172 173 174 175 SKP PBB 270 271 272 273 274 275

III. KODE KETETAPAN UNTUK BPHTB JENIS PAJAK BPHTB STB 180 SKBKB 280 SKBKBT 380 SKBLB 480 SKBKBN 580


ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAKDASAR HUKUM : PMK 184/PMK.03/2007 jo PMK 80/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang tanggal dan tata cara penyetoran, pelaporan, serta tata cara permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak PER-38/PJ/2008 tentang tata cara pemberian angsuran dan penundaan pembayaran pajak YANG BISA DIAJUKAN PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. STP SKPKB SKPKBT SK Pembetulan SK Keberatan Putusan Banding Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah PPh Pasal 29 yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan PPh

CARA PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Permohonan harus diajukan secara tertulis (dengan menggunakan formulir yang ada di lampiran 1 PER-38/PJ/2008) kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar 2. Diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran (Apabila ternyata jangka waktu 9 hari kerja tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan WP, permohonan masih dapat dipertimbangkan DJP sepanjang WP dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaannya (pasal 2 ayat (2) PER-38/PJ/2010) dan WP tersebut harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan (pasal 3 ayat (3) PER38/PJ/2010)). 3. Alasan dan bukti yang mendukung permohonan 4. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan 5. Harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP, kecuali apabila Kepala KPP menganggap tidak perlu. Jaminan dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito. SURAT KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh WP, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan (Apabila jangka waktu 7 hari kerja ini telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah jangka waktu 7 hari kerja tersebut berakhir).


Keputusan Kepala KPP dapat berupa : 1. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 2. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak; atau 3. menolak permohonan Wajib Pajak.


KODE MAP SSBP UNTUK BIAYA PELAKSANAAN SP, SPMP, PENGUMUMAN LELANG DAN PEMBATALAN LELANGDASAR HUKUM SE - 01/PJ.045/2007 Romawi I angka 4 tentang kebijakan penagihan pajak

Isi aturannya : KPP/KPPBB mengupayakan agar semua biaya penagihan pajak termasuk biaya pelaksanaan SP, SPMP, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, tambahan biaya penagihan sebesar 1% dari pokok lelang atau dari hasil penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1a) dan Pasal 25 ayat (4) UU 19 Tahun 1997 stdtd UU 19 Tahun 2000, dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak dibebankan kepada Wajib Pajak dan disetorkan ke Kas Negara menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak dengan kode MAP 423155.


JADWAL WAKTU PENAGIHAN PAJAKDASAR HUKUM KMK 561/KMK.04/2000 PMK 24/PMK.03/2008 jo PMK 85/PMK.03/2010

TANGGAL JATUH TEMPO PELUNASAN SURAT KEPUTUSAN/KETETAPAN PAJAK 1. Tanggal jatuh tempo pelunasan atas STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, termasuk STP, SKPKB, SKPKBT yang diterbitkan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 2. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan pajak dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan. 3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

JADWAL WAKTU PENAGIHAN PAJAK 1. PENERBITAN SURAT TEGURAN Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala KPP Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Jangka waktu penerbitan Surat Teguran : 1. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, Kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. (Jatuh tempo pengajuan keberatan adalah 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SKP kepada WP, berarti Surat Teguran ini akan disampaikan 7 hari setelah 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SKP kepada WP ). 2. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB, atau SKPKBT, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. (Jatuh tempo pengajuan banding adalah 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima,


berarti Surat Teguran ini akan disampaikan 7 hari setelah 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima WP). 3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan bandingatas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB, atau SKPKBT, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding. (Jatuh tempo pelunasan pajak berdasarkan putusan banding adalah 1 bulan sejak tanggal putusan banding diterbitkan, berarti Surat Teguran ini akan disampaikan 7 hari setelah 1 bulan sejak tanggal putusan banding diterbitkan) 4. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak atas STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. (Jatuh temponya adalah 1 bulan sejak terbit, berarti Surat Teguran ini akan disampaikan 7 hari setelah 1 bulan sejak surat ketetapan/keputusan tersebut diterbitkan) 5. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut. Penyampaian Surat Teguran dapat disampaikan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2. PENERBITAN SURAT PAKSA (pasal 12 PMK 24/PMK.03/2008) Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. 3. PENERBITAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 4. PENGUMUMAN LELANG Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang. 5. PELAKSANAAN LELANG Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara.


PASAL 25 UU KUP : KEBERATANDASAR HUKUM UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 25 (berlaku sejak 1 Januari 2008) PP-80 Tahun 2007 pasal 19, 20, 21, 36 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 PMK 194/PMK.03/2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PER-49/PJ./2009 (berlaku sejak 7 September 2009 s/d 25 November 2010) tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan SE-87/PJ/2009 tentang pengantar PER-49/PJ/2009 (berlaku sejak 7 September 2009 s/d 25 November 2010) PER-52/PJ/2010 (berlaku sejak 26 November 2010) tentang tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan SE-122/PJ/2010 tentang pengantar PER-52/PJ/2010 (berlaku sejak 26 November 2010) KEP-297/PJ./2002 stdtd KEP-183/PJ./2010 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan DJP SE-112/PJ/2010 tentang tata cara peminjaman buku, catatan, data, informasi, dan/atau permintaan data terkait penyelesaian permohonan pasal 25,36 UU KUP

YANG BISA DIAJUKAN KEBERATAN (Pasal 1 Per-49/pj./2009) dan Pasal 2 per-52/pj/2010 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DJP atas suatu : 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), kecuali SKPKB berdasarkan Pasal 13A UU KUP ( Isi pasal 13A UU KUP ini adalah : Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB). 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); 3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); 5. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PENGAJUAN KEBERATAN (Pasal 2 Per-49/pj./2009) dan Pasal 4 ayat 1 per-52/pj/2010 Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Pasal 3 per-52/pj/2010 Untuk mengajukan keberatan, WP dapat menggunakan formulir yang disediakan di lampiran 1 PER-49/PJ/2009 dan lampiran I per-52/pj/2010


SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN (Persyaratan ini hanya berlaku untuk pengajuan keberatan atas suatu SKPKB atau SKPKBT yang berkaitan dengan SPT untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan seterusnya) : 1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 2. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan dan dilampirkan dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan 3. 1 surat keberatan diajukan hanya untuk 1 surat ketetapan pajak atau untuk 1 pemotongan atau pemungutan pajak; 4. WP telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan disertai fotokopi bukti pelunasannya (syarat ini berlaku untuk pengajuan keberatan atas 5. diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur);dan 6. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP. Tentang penunjukan kuasa WP lihat di PMK 22/PMK.03/2008

SKPKB, SKPKBT yang berkaitan dengan SPT untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak 2008 dan seterusnya Pasal 4 ayat (2) per-52/pj/2010));

KETENTUAN BAGI WP YANG MENGAJUKAN KEBERATAN WP yang mengajukan keberatan tidak boleh mengajukan permohonan : (Pasal 20 Ayat (2) PP NO.80 Tahun 2007) 1. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya (Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP); 2. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar (Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP); atau 3. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa (Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP) : penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

CARA PENGAJUAN KEBERATA

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Tax Knowledge Base 2011

Documents