KETENTUAN HARTA WARIS PUSAKA TINGGI MINANGKABAU TINJAUAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011) Skripsi DiajukanUntukMemenuhi Salah Satu PersyaratanMemperolehGelar Sarjana Hukum (S.H) Disusun Oleh: SRI WAHYUNI : 11150430000115 PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1443 H/2021 M
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KETENTUAN HARTA WARIS PUSAKA TINGGI MINANGKABAU
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011)
Skripsi
DiajukanUntukMemenuhi Salah Satu PersyaratanMemperolehGelar
Sarjana Hukum (S.H)
Disusun Oleh:
SRI WAHYUNI : 11150430000115
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1443 H/2021 M
i
KETENTUAN HARTA WARIS PUSAKA TINGGI MINANGKABAU
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011)
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Disusun Oleh:
SRI WAHYUNI
NIM.11150430000115
Pembimbing
SRI HIDAYATI, M.Ag
NIP. 19710215 199703 2002
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1443 H/2021 M
ii
iii
iv
PEDOMAN TRANSLITERASI
Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing
(terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan terutama bagi
mereka yang dalam teks karya tulisnya ingin menggunakan beberapa istilah Arab
yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup masih
penggunaannya terbatas.
a. Padanan Aksara
Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin:
Huruf
Arab
Huruf Latin Keterangan
Tidak dilambangkan ا
B Be ب
T Te ت
Ts te dan es ث
J Je ج
H ha dengan garis bawah ح
Kh ka dan ha خ
D De د
Dz de dan zet ذ
R Er ر
Z Zet ز
S Es س
Sy es dan ye ش
S es dengan garis bawah ص
D de dengan garis bawah ض
T te dengan garis bawah ط
v
Z zet dengan garis bawah ظ
koma terbalik di atas hadap kanan ع
Gh ge dan ha غ
F Ef ؼ
Q Qo ؽ
K Ka ؾ
L El ؿ
M Em ـ
N En ف
W We ك
H Ha ق
Y Ya م
b. Vokal
Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia,
memiliki vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Untuk vokal tunggal atau monoftong, ketentuan alih aksaranya sebagai
berikut:
Tanda Vokal
Arab
Tanda Vokal
Latin
Keterangan
ـــــــ a Fathah ـــ
ـــــــ i Kasrah ـــ
ـــــــ u Dammah ـــ
vi
Sementara itu, untuk vokal rangkap atau diftong, ketentuan alih aksaranya sebagai
berikut:
Tanda Vokal
Arab
Tanda Vokal
Latin
Keterangan
ai a dan i ـــــ ـــــي
ــوـــــ au a dan u ـــ
c. Vokal Panjang
Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa Arab
dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:
Tanda Vokal
Arab
Tanda Vokal
Latin
Keterangan
ــاـ â a dengan topi diatas ــ
ـــ ـى î i dengan topi atas ـ
ــوــ û u dengan topi diatas ـ
d. Kata Sandang
Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif
dan lamال) ), dialih aksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf
syamsiyyahatau huruf qamariyyah. Misalnya: اإلجثهاد = al-ijtihâd.
e. Tasydîd (Syaddah)
Dalam alih aksara, syaddah atau tasydîd dilambangkan dengan huruf,
yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah. Tetapi, hal ini
tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata
sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya: ةعفشلا = al-syuî
„ah, tidak ditulis asy-syuf „ah.
f. Ta Marbûtah
Jika ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh atau
diikuti oleh kata sifat (na‟t) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbûtah tersebut
vii
dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti
dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihasarakan menjadi huruf
“t” (te) (lihat contoh 3).
No Kata Arab Alih Aksara
Syarî’ah عةريشال 1
يةملاسلااعةريشال 2 al- syarî’ah al-islâmiyyah
بهدامنةالقارم 3 Muqâranat al-madzâhib
g. Huruf Kapital
Walau dalam tulisan Arab tidak dikenal adanya huruf kapital, namun
dalam transliterasi, huruf kapital ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diperhatikan
bahwa jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Misalnya, مخاربلا = al-Bukhâri, tidak ditulis al-Bukhâri.
Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih
aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal.
Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia
Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kara nama
tersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al- Raniri, tidak ditulis
Nûr al-Dîn al-Rânîrî.
h. Cara Penulisan Kata
Setiap kata, baik kata kerja (fi‟l), kata benda (ism) atau huruf (harf),
ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A NNomor 2306 K/Pdt/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara :
1. YUMISDI, bertempat tinggal di Koto Panjang di belakang
TVRI Padang, RT. 05/RW.06 di Kota Padang ;
2. ANWAR ENEK, bertempat tinggal di Pilakut Kapuk
Kalumbuak RT. 004, RW. 004, Kelurahan Kalumbuak,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;
3. MAWARDI SYAM, bertempat tinggal di Kalumbuak Nomor
05 RT. 012, RW. 004, Kelurahan Kalumbuak, Kecamatan
Kuranji, Kota Padang ;
4. YUSNIMAR, bertempat tinggal di Wisma Indah Kulumbuak
Nomor 5 RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kalumbuak,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang , kesemuanya dalam hal
ini memberi kuasa kepada Erizal Efendi,SH.,MH., para
Advokat, berkantor di Komplek Taman Graha Indah Lestari
Blok B/9, Jalan Cidur Mato, Lapai, Padang ;
Para Pemohon Kasasi I dan juga sebagai para Termohon
Kasasi II dahulu Penggugat/para Pembanding,
M e l a w a n :
Dra. SYAMSINAR SYAM, bertempat tinggal di Jalan Gajah
Mada Depan MAN 2 RT. 2 RW. 8, Kota Padang, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Asnil Abdillah,SH., Advokat, berkantor
di Jalan Adi Negoro Nomor 36 Petak 6, Gianting, Lubuk Buaya,
Padang ;
Termohon Kasasi I dan juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu
Tergugat/Terbanding,
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi I dan juga sebagai para Termohon Kasasi II dahulu
Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2306 K/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan
juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :
Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah Beradik Kakak, Bermamak
Berkemenakan dari Ibu Kamar (aIm) dalam Suku Tanjung Pilakut Gunung
Sariak, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Pebruari 1993 ;
Bahwa Yumisdi selaku Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam
Suku Tanjung Pilakut Gunung Sariak, berdasarkan Surat Pernyataan
Penunjukkan pengganti Mamak Kepala Waris yang dibuat dan ditanda tangani
pada tanggal 20 Nopember 2006 dan diketahui serta di tanda tangani oleh
anggota kaum bersama Orang Tuo Suku Tanjung Pilakut Gng. Sariak ;
Bahwa Ibu para Penggugat dan Tergugat sebelum meninggal dunia ada
meninggalkan Harta Kaum yang berasal dari Pusaka Tinggi Suku Tanjung
Pilakut Gunung Sariak yang sifatnya hiduik bapadok ganggam bauntuak dan
juga ada tanah yang berasal dari Konslidasi (pengganti) dan tanah Kaum yang
telah di pergunakan untuk kepentingan umum Jalan By Pass, adapun tanah
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Satu bidang tanah sesuai dengan SHM Nomor 1926/SU Nomor 12/01/
006 Nomor 00729/2006, Luas 2116 M² atas nama Dasril (NKW), Anwar
Afrizal dan Yumisdi, dengan batas sepadan :
• Sebelah Barat berbatas dengan Jalan By Pass ;
• Sebelah Timur berbatas dengan bagian tanah itu juga dan Jalan ke
Masjid ;
• Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ke Mesjid dan tanah SHM
M.675 ;
• Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara ;
Terletak di Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;
2. Satu bidang tanah sesuai dengan SHM Nomor 707/GS Nomor 15 tanggal 8
Januari 1994, Luas 1.890 M² atas nama Kamar, dengan batas sepadan :
• Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ke Sungai Sapiah ;
• Sebelah Timur berbatas dengan tanah Milik Adat ;
• Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik Adat ;
• Sebelah Utara berbatas dengan tanah Milik Adat ;
• Terletak di Kelurahan Sungai Sapiah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;
2
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Satu bidang tanah yang berasal dari tanah konslidasi (Pengganti) Luas
1.800 M² atas nama Kamar ,dengan batas sepadan :
• Sebelah Barat berbatas dengan tanah pengganti tanah adat ;
• Sebelah Timur berbatas dengan Jalan By Pass ;
• Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pengganti Sri Denny ;
• Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pengganti Nursun/Uwan ;
Terletak di Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;
Bahwa Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dan Penggugat II
Penggugat III dan Penggugat IV, tidak dapat menerima cara-cara yang di
lakukan oleh Tergugat sebab dengan tanpa musyawarah telah menguasai dan
mendirikan bangunan di atas tanah bidang I berupa bangunan kayu dan
selajutnya telah menyewakan selama 10 tahun dengan nilai sewa Rp
125.000.000,00 kepada pihak pemilik Showroom Jepara yang sewanya diterima
oleh Tergugat dan tanah bidang II telah didirikan bangunan permanen yang di
pergunakan dan didirikan bangunan Sekolah TK oleh Tergugat dan tanah
bidang III yang telah di terbitkan Surat Keputusannya oleh Wali Kota sebagai
tanah Konslidasi (Pengganti) di kuasai oleh Pihak Tergugat ;
Bahwa Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dan Penggugat II,
Penggugat III dan Penggugat IV, telah berulang kali mengundang Pihak
Tergugat, untuk dapat menyelesaikan Penguasaan tanah bidang I, II dan III
tersebut secara Musyawarah dan Kekeluargaan namun tindak di indahkan
dengan berbagai dalih yang tidak dengan beralasan ;
Bahwa para Penggugat telah sepakat untuk mengeluarkan bahagian
tanah bidang I seluas 150 M² yang dipergunakan untuk Pandan Perkuburan
yang sekarang ini telah berkubur Ibu Kamar, Afrizal, anak Tergugat dan
saudara sejurai lainnya ;
Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk membantu saudara
kandung para Penggugat dan Tergugat yang bernama Afrizal (alm) yang
menderita sakit Tumor selama 15 Tahun untuk membiayai pengobatan maka
dengan melakukan Musyawarah Kaum karena ketiadaan para Penggugat apa
lagi Tergugat selaku Kakak Kandung tidak memperdulikan apalagi untuk
membantu pembiayaan, melihat saja tidak, dan berdasarkan kesepakatan para
Penggugat telah menjual tanah bagian bidang I seluas 297 M² kepada Pihak lain
yang di halangi oleh Tergugat sebagai Kakak maupun Anggota Kaum secara
3
Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2306 K/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Adat hal tersebut tidak di benarkan, karena fungsi harta pusaka adalah untuk
menolong ;
Bahwa Tergugat berdasarkan hal-hal yang disebutkan pada Point
tersebut diatas Tergugat selaku Anggota Kaum ingin menguasai seluruh harta
peninggalan Ibu Kamar (alm) dan Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris
bersama para Penggugat lainnya telah berulang kali berusaha untuk
menyelesaikan persoalan tersebut secara Musyawarah dan Kekeluargaan,
namun tidak di indahkan oleh Tergugat ;
Bahwa tiada jalan lain bagi para Penggugat selain mengajukan gugatan
ini, untuk dapat di lakukan pembagian dibagi 5 (lima) antara para Penggugat
dan Tergugat baik atas tanah bidang I maupun bidang II dan bidang III secara
adil kepada para Penggugat dan Tergugat ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon
kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai obyek perkara bidang I,
bidang II dan bidang III, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai Surat Keputusan Walikota
Tanah Konslidasi (pengganti) bidang III, adalah merupakan perbuatan
melawan hukum ;
4. Menyatakan sah secara hukum Tanah bidang I seluas 150 M² dipergunakan
sebagai Pandam Perkuburan Jurai Kamar (alm) Ibu para Penggugat dan
Tergugat ;
5. Menyatakan sah secara hukum penjualan tanah bidang I seluas 297 M² yang
dilakukan para Penggugat ;
6. Menyatakan para Penggugat berhak atas tanah bidang I dengan luas
1.332.8 M², bidang II dengan luas 1.512 M² dan bidang III dengan luas 1.440
M² ;
7. Menyatakan hak Tergugat atas Tanah bidang I seluas 333,8 M², tanah
bidang II dengan luas 378 M² dan bidang III 360 M² ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak para Penggugat jika ingkar
dengan upaya paksa dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia ;
9. Menghukum Tergugat untuk dapat membayar ongkos yang timbul dalam
perkara ini ;
4
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Subsidair :
Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika Ketua dan Majelis Hakim berpendapat
lain (ex a quo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
1. gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum ;
Bahwa Penggugat sebagaimana gugatannya meminta supaya Pengadilan
membagi objek perkara berupa 3 (tiga) bidang tanah harta pusaka kaum
diantara Penggugat dengan Tergugat dengan rincian untuk Penggugat
sejumah 4/5 bagian dan untuk Tergugat sisanya sejumlah 1/5 bagian, bahwa
menurut hukum adat Minangkabau gugatan Penggugat atas harta pusaka
tersebut tidaklah berdasarkan kepada hukum dengan atasan sebagai berikut
:
a. Hukum waris harta pusaka kaum menurut hukum adat Minangkabau
adalah kepemilikan bersifat kolektif dan bukanlah bersifat pribadi-pribadi,
maka oleh karena itu gugatan Penggugat yang meminta supaya harta
pusaka kaum atas ketiga bidang tanah pusaka kaum tersebut untuk
dibagi secara pribadi-pribadi antara para Penggugat dengan Tergugat
jelas tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum adat
Minangkabau ;
Bahwa harta pusaka tinggi (harta pusaka kaum) oleh masayarakat
Minangkabau disebut atau diistilahkan juga dengan harta kemenakan ;
Bila harta pusaka tersebut berupa sawah disebut juga "sawah
kemenakan" atau bila harta tersebut berupa rumah atau rumah gadang
disebut juga dengan "rumah kemenakan" adalah merupakan warisan dari
nenek moyang dan diwarisi secara turun temurun adalah sebagai milik
bersama dari kaum, dan ditujukan untuk menghidupi dan kemajuan dari
kemenakan-kemenakan (penerus keturunan) dalam kaum tersebut dan
bukan sebaliknya ditujukan untuk kepentingan Mamak-mamak secara
pribadi-pribadi, begitulah hukum harta pusaka tersebut. karena harta
pusaka bukanlah harta pencarian dari ayah dan ibu (harta warisan).
Nenek moyang memperuntukannya harta pusaka tersebut untuk penerus
keturunannya dikemudian dari kaum tersebut (kemenakan-kemenakan),
harta pusaka tersebut dijaga oleh Mamak-mamak untuk dapat diwarisi
5
Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2306 K/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dari generasi satu kegenerasi berikutnya, pewarisan harta pusaka
tersebut terus dilaksanakan secara turun temurun tidak terputus-putus,
dengan istilah "dari Ninik turun ka Mamak, dan dari Mamak turun ka
Kemenakan"; Bahwa berkaitan dengan harta pusaka tersebut, dimana
fungsi dan tugas anggota kaum yang laki-Iaki (Mamak) terhadap harta
pusaka menurut hukum adat Minangkabau adalah bertugas menambah
dan menjaga harta pusaka kaum tersebut supaya dapat dinikmati untuk
keperluan seluruh kemenakan dalam kaum dan menjaganya agar tidak
berpindah/beralih kepada pihak lain, bahwa anggota kaum laki-Iaki
tidaklah berhak atas harta pusaka tersebut apabila dipergunakan selain
untuk kepentingan kaumnya selaku pemilik dari harta tersebut, laki-Iaki
dalam kaum diperistilahkan sebagai "'kabau pahangkuik abu, atau gajah
paliliang bukik" dan bukan sebaliknya untuk "mengurangi atau
menghabiskan harta pusaka" yang merupakan hak dari kemenakannya
dan atau hak dari penerus dari kaum tersebut ;
b. Bahwa hukum adat Minangkabau melarang perbuatan membagi harta
pusaka kaum secara pribadi-pribadi, apalagi dibagi-bagikan pada
masing-masing anggota kaum yang laki-Iaki untuk dijadikan milik pribadi-
pribadi, karena hal tersebut tentulah akan mengurangi harta kaum
tersebut, dan hal tersebut jelas merugikan kemenakan-kemenakan
sebagai pihak yang berhak atas harta pusaka tersebut ;
Bahwa pembagian harta kaum tersebut hanya dimungkinkan dengan
istilah adat dengan pembagian secara “Ganggam Bauntuak", pembagian
model ini sekalipun harta kaum tersebut dibagi namun kepemilikannya
tetap secara kolektif milik kaum dan bukan secara pribadi-pribadi, bahwa
model pembagian ganggam bauntuak adalah dengan ketentuan, dimana
jika harta tersebut dibagi secara berkaum maka pembagian tersebut
dibagi seberapa banyak jumlah jurai yang ada dalam kaum tersebut, dan
bila harta tersebut dibagi dalam jural, maka pembagian dalam jurai
tersebut didasarkan kepada jumlah paruikjanduang yang ada dalam jurai
tersebut, dan bila harta tersebut dibagi berdasarkan paruik maka
pembagian harta tersebut didasarkan kepada jumlah induak yang ada
dalam paruik tersebut, begitulah seterusnya pembagian harta tersebut
yang pada intinya pembagian harta kaum didasarkan kepada jumlah
6
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
perempuan (induak), hal ini tidak lepas dari sistem garis keturunan
masyarakat Minangkabau yang berdasarkan "Materilinial atau garis
keturunan dari ibu” ;
Bahwa hukum adat yang menggariskan pembagian harta tersebut
kepada perempuan, juga dilaksanakan dalam kaum Penggugat dan
Tergugat, dan hal ini sebenarnya dimengerti oleh Penggugat
sebagaimana terlihat dari posita gugatan Penggugat angka 3, dimana
ketiga bidang tanah sengketa tersebut didalilkan sebagai berasal dari
"ganggam bauntuak" dari ibu Kamar almarhum, posita tersebut Tergugat
kutipkan sebagai berikut :
Bahwa ibu para Penggugat dan Tergugat sebelum meninggal dunia ada
meninggalkan Harta Kaum yang berasal dari Pusaka Tinggi Suku
Taryung Pilakut Gunung Sarik yang sifatnya hidup bapadok ganggam
bauntuak.. dan seterusnya” ;
Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat diatas maka dapat
ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pembagian harta pusaka atas
harta kaum Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan menurut hukum
adat Minangkabau yaitu secara "ganggam bauntuak". dan tidaklah dapat
dibenarkan pembagian tersebut diganti secara pribadi-pribadi
sebagaimana menurut versi Penggugat yang telah merujuk kepada
"hukum waris perdata barat (BW)'" (bagian laki-Iaki sama dengan bagian
perempuan) ;
Bahwa pembagian harta pusaka yang mendasarkan kepada jumlah
induak/ibu (perempuan) sebagaimana disebut diatas, karena
perempuanlah sebagai penerus keturunan dari suatu kaum, karena
perempuanlah yang akan melahirkan kemenakan-kemenakan
(keturunan) dari kaum (keluarga) yang sekaligus akan meneruskan
pewarisan harta tersebut, dan dalam hal ini tugas mamaklah untuk
meneruskan harta pusaka tersebut kepada Kemenakan untuk diwarisi,
karenanya tidak dibenarkan menghilangkan atau menghapus harta
pusaka yang merupakan hak waris dari kemenakan-kemenakan ;
Bahwa harta pusaka adalah hak dari kemenakan dan bukanlah hak dari
anak pisang (anak Mamak), karena anak pisang bukan anggota kaum,
makanya hukum adat hanya membolehkan pembagian harta pusaka
7
Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2306 K/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
secara "ganggam bauntuak", maka tidak benarkan dibagi kepada
anggota kaum yang laki-Iaki, karena jelas akan mengurangi harta kaum
tersebut, karena keturunan dari laki-Iaki (anak pisang) tidak berhak atas
harta pusaka kaum dari ayahnya; Anggota kaum laki-laki/mamak
hubungannya dengan harta pusaka kaum adalah bagaimana mengurus
harta pusaka tersebut (misalnya kalau berupa sawah bagaimana sawah
tersebut produktif dan hasilnya dapat dipergunakan untuk kaumnya) serta
menjaga/mengamankan harta pusaka tersebut dari gangguan pihak lain,
supaya harta tersebut dapat diwariskan kepada kemenakannya, begitulah
fungsi Mamak dalam kaum ;
Bahwa berkaitan dengan ganggam bauntuak yang diuraikan diatas, maka
betullah dalil yang dinyatakan Penggugat pada angka 3 posita
gugatannya, karenanya memang harta pusaka atas tiga bidang tanah
tersebut berasal dari harta pusaka tinggi yang dibagikan secara "hiduik
bapadok, ganggam bauntuak" kepada ibu Kamar (anggota kaum
perempuan) sebagai mewakili hak untuk jurainya (bukan sebagai pribadi,
dan bukan dibagikan kepada saudara laki-lakinya atau pun berbagi
dengan saudara laki-laki, dan begitulah hukum atas ketiga bidang tanah
sengketa tersebut sebagai harta kaum, yang apabila dibagi nantinya oleh
keturunan Kamar maka haruslah dibagi menurut hukum adat
Minangkabau yaitu secara "ganggam bauntuak" dilakukan karena harta
pusaka tersebut bukanlah harta warisan sebagai harta milik pribadi
berasal dari pencarian oleh ayah/ibu ;
Bahwa pembagian dengan model ganggam bauntuak disebut diatas
dimaksudkan bahwa harta tersebut hanya diwarisi oleh kemenakan dari
kaum tersebut dan supaya harta tersebut tetap sebagai harta kaum dan
tidak berkurang jumlahnya, hal ini sesuai dengan pepatah adat berkaitan
dengan harta pusaka yang menyatakan "Patah tumbuah hilang baganti,
pusako tetap baitu jua" (patah tumbuh hilang berganti, pusaka tetap
begitu juga). dan kewajiban dari anggota kaum laki-Iakilah (mamak/dalam
suatu kaum untuk menjaga harta pusaka (hana kemenakan/tersebut
supaya aman dan dapat diwarisi oleh keturunannya nantinya, dan
menurut hukum adat seorang Mamak di ibaratkan sebagai sebuah pagar
untuk melindungi tanaman ;
8
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
c. Bahwa pembagian secara ganggam bauntuak tersebut diatas, apabila
akan dilakukan terhadap ketiga bidang tanah pusaka tersebut
sebagaimana dali/Penggugat (kehendak dari Penggugat), maka jelaslah
belum dapat dilaksanakan sekarang ini dalam kaum, hal ini dikarenakan
"ganggam bauntuak" barulah dapat dilakukan apabila anggota kaum
dalam suatu kaum sudah begitu banyak dan bertekad untuk mengurus
hidupnya masing-masing (ganggam bauntuak, hiduik bapadok) diantara
jurai atau paruik (namun tidak menghapus hak saling mewarisi diantara
mereka seumpama pada jurai/induak yang lain punah tidak ada penerus
kemenakan perempuan), sementara faktanya antara Penggugat dengan
Tergugat masih satu induak (satu ibu), yaitu sama-sama anak dari Kamar
almarhum (artinya harus ada dua induak (ibu) baru bisa dibagi), dan
didalam kaum hanyalah Tergugat selaku anggota kaum perempuan yang
memiliki keturunan, yaitu 9 (sembilan) orang anak, dimana diantaranya
ada 2 orang anak perempuan dan telah pula melahirkan keturunan-
keturunan, bahwa kalaupun ganggam bauntuak tersebut akan dilakukan
dalam kaum, maka ganggam bauntuak tersebut barulah dapat dilakukan
nantinya oleh cicit-cicit dari kamar (bukan oleh cucu-cucu kamar), karena
tidak mungkin dilakukan oleh cucu-cucu kamar karena Penggugat 4
(Yusnimar) sendiri tidak mempunyai keturunan ;
Berdasarkan uraian diatas maka terbuktilah gugatan Penggugat atas ketiga
bidang tanah pusaka tersebut tidak berdasarkan hukum ;
2. Penggugat Tidak Berkwalitas Mengajukan gugatan ;
Bahwa adapun alasan Tergugat menyatakan Penggugat tidak berkwalitas
mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut :
a. Bahwa Yumisdi (Penggugat I) bukanlah sebagai Mamak Kepala Waris
(MKW) dalam kaum suku Tanjung Pilakut Gunung Sariak sebagaimana
gugatannya, karena anggota kaum yang menjabat sebagai Mamak
Kepala Waris adalah Muhamad Zein (saudara kandung dari ibu Kamar
almarhum) dan merupakan Laki-laki tertua dalam kaum dan sekaligus
Mamak kandung dari para Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena
Penggugat I bukan menjabat Mamak Kepala Waris, maka karenanya
tidak berkwalitas/berwenang untuk mengajukan gugatan berkaitan
dengan ketiga tumpak tanah yang diperkarakan untuk dibagi tersebut, hal
9
Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2306 K/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ini sesuai dengan hukum adat Minangkabau yang menentukan bahwa
yang berhak untuk mengurus baik keluar dan maupun kedalam
berkenaan dengan harta pusaka adalah hanya Mamak Kepala Waris
dalam kaum, yang dalam hal ini adalah Muhamad Zein ;
b. Bahwa selain hal diatas, yang diperkarakan oleh Penggugat dalam
perkara sekarang ini adalah meminta supaya Pengadilan membagi harta
pusaka kaum kepada masing-masing Penggugat dengan Tergugat
(pribadi-pribadi), bahwa berkaitan dengan gugatan tersebut maka bila
dihubungkan dengan pernyataan Penggugat kepada kaum berdasarkan
Surat Pernyataan tanggal 23 April 1996 maka oleh karenanya Penggugat
I tidak berhak dan berkwalitas untuk memperkarakan harta pusaka kaum
untuk dibagi, karena Penggugat I dalam pernyataan tersebut telah
menyatakan: "bahwa harta pusaka tidak boleh dibagi dan kalau dibagi
akan dimakan sumpah sebagaimana amanat dari almarhum ibu Kamar ;
c. Bahwa begitu juga halnya dengan Penggugat 3 (Mawardi Syam), dimana
telah pula membuat surat pernyataan dihadapan kaum dan disetujui oleh
Mamak Kepala Waris (Muhamad Zein), dimana dengan tegas Penggugat
3 telah menyatakan: "melepaskan haknya terhadap harta kaum"
sebagaimana bunyi dari Surat Pernyataan tanggal 22 Pebruari 2005 ;
d. Bahwa selain hal yang dikemukakan diatas, Penggugat juga tidak
berkwalitas dan berhak meminta supaya atas harta pusaka kaum
tersebut untuk dibagi secara pribadi diantara Penggugat dengan
Tergugat, karena sebagaimana yang Tergugat uraikan diatas (eksepsi
gugatan tidak berdasarkan hukum), bahwa membagi harta pusaka
menurut hukum adat Minangkabau haruslah dilakukan secara ganggam
bauntuak, maka oleh karenanya pembagian harta pusaka tersebut adalah
merupakan hak dari jurai, paruik atau induak, dan oleh sebab dalam
perkara sekarang ini yang berhak apabila harta pusaka berupa ketiga
bidang tanah tersebut supaya dilakukan pembagian adalah merupakan
hak dari jurai,paruik atau induak yang ada dalam kaum Penggugat dan
Tergugat, dan bukanlah hak dari Penggugat maupun Tergugat ;
3. gugatan Penggugat Kurangan Pihak ;
• Bahwa gugatan yang diajukan penggugat sekarang ini adalah kurang
pihak, hal ini dikarenakan sebagaimana dalil gugatan para Penggugat
10
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sendiri (Penggugat mendalilkan Penggugat I adalah selaku Mamak
Kepala Waris) yang menyatakan bahwa "ketiga tumpak tanah yang
diperkara Penggugat untuk dibagi menjadi dua bagian tersebut
merupakan berasal dari harta pusaka tinggi kaum" maka oleh karena
anggota kaum bukan hanya Para Pengguat dengan Tergugat maka
seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat sendiri saja
dalam perkara sekarang ini, dan seharusnya Penggugat juga menarik
anggota kaum yang lain, karena anggota kaum dalam kaum Penggugat
dengan Tergugat tidak hanya para Penggugat dengan Tergugat, tetapi
banyak anggota kaum lain yang sudah akhir balik, dan anggota kaum
yang lain tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini,
seperti Muhamad Zen selaku Mamak Kepala Waris (MW) yang
merupakan saudara kandung dari ibu Kamar, dan berikut seluruh
anggota kaum yang ada dalam kedua jurai/paruik dalam kaum, yaitu
jurai/paruik Kamar dan jurai/paruik Sawija, dimana dalam jurai/paruik
Kamar yaitu anak-anak dari Tergugat yang berjumlah 10 orang serta
cucu-cucu Tergugat yang telah dewasa, diantaranya :
(Pr) berikut ke 8 (delapan) anaknya serta cucu-cucunya yang dewasa,
Safrifuddi (lk) dan 3 (tiga) orang anak-anak dari Nurgaya (pr) berikut
cucu-cucunya yang dewasa ;
• Bahwa selain hal diatas, dimana berdasarkan dalil posita gugatan
Penggugat angka 4 yang mendalilkan "bahwa tanah bidang I dikuasai
sebagian oleh pemilik showroom Jepara karena disewakan oleh
Tergugat, maka menurut hukum maka seharusnya pihak penyewa
bangunan kayu pemilik Showroom Jepara tersebut juga harus ditarik
sebagai pihak dalam perkara ini sebagai pihak yang juga menguasai
objek perkara tanah bidang I; dan begitu pula halnya dengan kedudukan
pihak sekolah Taman Kanak-kanak (TK) yang didalilkan dalam posita
gugatannya oleh Penggugat, maka seharusnya juga dilibatkan dalam
perkara sekarang ini, oleh karena pihak sekolah TK tersebut merupakan
pihak yang juga menguasai objek perkara tanah bidang II ;
11
Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2306 K/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa Penggugat seharusnya juga menarik Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dalam perkara sekarang ini, hal ini dikarenakan tanah tumpak I
dan tanah tumpak II telah diterbitkan oleh BPN sertifikat Hak Milik atas
tanah tersebut ;
Berdasarkan uraian diatas maka terbuktilah gugatan penggugat kurang pihak
;
4. gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) ;
Adapun alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah
sebagai berikut :
a. Bahwa antara dalil-dalil posita dalam gugatan saling bertentang satu
dengan yang lainnya, begitu pula antara posita dengan petitum, hal ini
terbukti dimana Penggugat mendalilkan bahwa ketiga bidang tanah yang
disengketakan tersebut adalah harta kaum supaya, dan Penggugat
berkaum bersama-sama dengan Mamak Kepala Waris (Penggugat I)
meminta supaya Pengadilan Negeri membagi harta pusaka tersebut
diantara Penggugat dengan Tergugat masing-masing seperlima bagian ;
Bahwa berdasarkan hal diatas maka terbuktilah posita gugatan saling
bertentangan, karena hukum waris yang menentukan pembagian untuk
masing-masing anak, baik anak perempuan atau anak laki-laki sama
banyak adalah hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata Barat (BW),
yang nota bene tidak berlaku terhadap Penggugat dengan Tergugat,
sementara harta peninggal yang dimintakan untuk dibagi oleh Penggugat
adalah harta pusaka milik kaum, dan bukan harta warisan pencarian
orang tua Penggugat dengan Tergugat, maka seharusnya hukum yang
cocok atas ketiga bidang tanah sengketa tersebut adalah hukum adat
Minangkabau karena tanah sengketa adalah harta pusaka kamu, yaitu
pembagian yang dilakukan secara ganggam bautuak ;
Bahwa begitulah fakta posita gugatan Penggugat yang tidak
mendasarkan pembagian tersebut kepada hukum adat Minangkabau,
akan tetapi mendalilkan supaya tanah sengketa tersebut dibagi
berdasarkan hukum perdata barat (KUHPerdata), sebagaimana dalil
gugatan Penggugat pada angka 5, yang kutipannya sebagai berikut :
“Bahwa tidak ada jalan lain...dan seterusnya dibagi 5 (lima) antara para
Penggugat dan tergugat .. dan seterusnya" ;
12
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. Bahwa selanjutnya antara posita angka 5 yang meminta upaya tanah
sengketa dibagai 5 (lima), bertentangan dengan petitum angka 6 dan 7
yang menyatakan tanah sengketa hanya dibagi 2 (dua) bagian antara
Penggugat dengan Tergugat ;
c. Bahwa selain alasan hukum diatas, maka gugatan Penggugat juga
merupakan suatu gugatan yang kabur karena gugatan Penggugat
disusun tidak sesuai dengan hukum acara perdata atau melanggar syarat
formil, hal ini terbukti dimana Penggugat yang telah mencapur adukan
antara tuntutan pembagian harta pusaka kaum dengan tuntutan mohon
atas jual beli tanah kaum atas tanah bidang I untuk disahkan; bahwa
kedua peristiwa hukum tersebut adalah berbeda, dan seharusnya
gugatan tersebut diajukan secara terpisah, bukan sebaliknya disatukan
seperti sekarang ini; dan begitu juga dengan penyebutan tanggal
kematian dari ibu almarhum Kamar oleh Penggugat selaku anak-anaknya
yang keliru dengan menyebutkan tanggal 29 Pebruari 1993, yang pada
tanggal kematiannya adalah tanggal 24 Pebruari 1993, sebagaimana
surat keterangan kematian yang dikeluarkan pihak Kelurahan ;
5. gugatan Penggugat error in persona, bahwa adapun alasan gugatan
Penggugat sekarang ini adalah error in persona karena Tergugat
bukanlah
selaku pihak yang menguasai terhadap tanah sengketa bidang III
sebagaimana posita gugatan Penggugat ;
6. gugatan tidak ada hubungan hukum ;
Bahwa hukum tentang harta pusaka adalah berbeda dengan hukum harta
warisan, dimana harta warisan bersifat hak pribadi-pribadi dari ahli waris
yang dapat dialihkan oleh ahli waris tersebut (pemiliknya) sekendaknya, dan
ahli waris mana merupakan "anak atau cucu (bila sianak meninggal dunia)
dari sipewans". dan harta warisan tersebut berbeda atau berlainan dengan
harta pusaka kaum; harta pusaka adalah milik bersama dari suatu kaum,
yang ahli warisnya adalah "kemenakan dalam kaum tersebut". dan bukan
anak atau cucu dari sipewaris, karena harta pusaka bukanlah berasal dari
hasil pencarian sipewaris, kepemilikannya merupakan hak kaum atau
keturunan/penerus kaum tersebut, maka harta pusaka tersebut tidak boleh
dibagi-bagi sebagaimana versi Penggugat, karena jelas hal tersebut
13
Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2306 K/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
merugikan kemenakan dalam kaum, dengan demikian jelaslah bahwa
hubungan hukum antara Penggugat dengan ketiga tumpak tanah sengketa
tersebut bukanlah suatu hubungan hak milik bersifat pribadi, karena ketiga
bidang tanah tersebut bukanlah harta warisan pencarian ayah dan atau ibu
Penggugat ;
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka cukuplah alasan
hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini supaya
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) ;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah
mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 80/Pdt.G/2009/PN.Pdg tanggal 4
Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
• Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara :
• Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
• Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam
perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 976.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para
Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 172/
PDT/2010/PT.PDG tanggal 30 Nopember 2010 ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
para Penggugat/para Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing
pada tanggal pada tanggal 17 dan 14 Pebruari 2011 kemudian terhadapnya
oleh para Penggugat/para Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan
perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal
13 Oktober 2009 dan 31 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara
lisan masing-masing pada tanggal1 Maret 2011 dan 28 Pebruari 2011
sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 09/2011/PN.Pdg
dan Nomor 08/2011/PN.Pdg., dan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Padang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-
alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-
masing pada tanggal 14 dan 11 Maret 2011 ;
14
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan Termohon
Kasasi/Penggugat yang masing-masing pada tanggal 14 Maret 2011 dan
tanggal 6 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon
Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori
kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal
18 April 2011 ;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Para Pemohon Kasasi/para Penggugat ;
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Padang selaku
Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar ketentuan
hukum yang berlaku ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Padang Selaku
Judex Facti dalam putusannya Pada halaman 34 “Menimbang untuk
membuktikan dalil sangkalannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti
T-1 dan bukti T.2 dimana dari bukti T-1 (Ranji Keturunan Pik Apuk suku
Tanjung Pilakut Gunung Sarik tertanggal 2 Pebruari 2003) dan bukti bukti
T-2(surat pernyataan pengangkatan Mamak Kepala Waris kaum suku
Tanjung tertanggal 10 Januari 2009) terlihat bahwa Muhammad Zen adalah
sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan Tergugat”
bahwa pertimbangan hukum Judex Facti demikian tidak beralasan hukum
sama sekali sebab ke 2 (dua) surat bukti a quo telah dimentahkan oleh :
• Surat bukti P-1 Foto copy Surat Pernyataan Penunjukan Pengganti Mamak
Kepala Waris dari Dasril (alm) kepada Yumisdi diketahui Mamak nan bajinih
adat Darwas Dt.Rajo Lelo selaku Orang Tuo Suku Tanjung dan Erman
Pandito Basa selaku Pandito Suku Tanjung 20 Nopember 2006 ;
• Surat bukti P.2 foto copy Sertifikat hak milik Nomor 1926/SU tanggal 12
Januari 2006 No .00729/2006 seluas 2.116 Sebagai Pemegang Hak Dasril
(MKW), Anwar, Afrizal dan Yumisdi ;
15
Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2306 K/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Surat bukti P.9. foto copy surat pernyataan dari M. Zen Rajo Mudo tertanggal
15 September 2009 ;
Bahwa Putusan Judex Facti a quo didasarkan atas pertimbangan hukum
yang tidak benar dan salah sebab surat bukti T.1 dan T 2 yang diajukan
TUK/Terbanding/Tergugat tidak diketahui, tidak disetujui dan Para
Penggugat tidak ikut Menandatanganinya dan merupakan rekayasa TUK,
maka putusan yang demikian beralasan hukum dibatalkan ditingkat Kasasi ;
3. Bahwa para TUK/para Pembanding/para Penggugat untuk menguatkan dan
menegaskan bahwa Yumisdi sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam
Kaum para Penggugat/para Pembanding/para Pemohon Untuk Kasasi (PUK)
dan Tergugat/Terbanding/Termohon Untuk Kasasi (TUK) dalam permohonan
kasasi ini disampaikan 2 (dua) surat bukti tambahan/baru P.18 (salinan Surat
Pernyataan M. Zen yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan
Rismadona,SH., Notaris di Padang Legalisasi Nomor 1.672/L-2011 tanggal
28 Januari 2011 pada pokoknya mengakui bahwa Yumisdi adalah Mamak
Kepala Waris (MKW), dan surat bukti P.19 (Salinan Surat Pernyataan
H.Mawardi Syam yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan
Rismadona.SH., Notaris di Padang Legalisasi Nomor 1.672/L-2011 tanggal
28 Januari 2011 pada pokoknya Menegaskan yang menjadi Mamak Kepala
Waris (MKW) dalam kaum Para Penggugat dan Tergugat adalah Yumisdi)
kedua surat bukti terlampir, maka dengan demikian beralasan hukum
Putusan Judex facti yang demikian dibatalkan ditingkat Kasasi ;
4. Bahwa para TUK/Para Pembanding/para Pembanding ingin menegaskan
bahwa Pik Apuk mempunyai empat orang anak yaitu 1. Sawiya., 2. Kamar.3,
.Ayub Rajo Mudo dan 4. M.Zen, semasa hidupnya telah sepakat membagi
seluruh harta mereka dengan pembagian tersebut Sawiya mendapat
bahagian tanah sesuai dengan P.15 (foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor
654/GS 4198/1991 Luas ± 4695 M² atas Nama Pemegang Hak Sawiya
Mamak Kepala Hindu dalam kaum) dan M.Zein telah mendapat bahagian
tanah disungai Sapih langsung dijual sesuai dengan surat bukti P.14 (foto
copy sertifikat Hak milik Nomor 1329/GS. Nomor 16 tahun 1994 luas ± 630
M² atas nama Nurdiati dan Rifdayanti) dan begitu juga dengan Ayub Rajo
Mudo telah mendapat bahagian dan langsung dijual, sedangkan bahagian
orang Tua Para Penggugat dan Tergugat adalah objek perkara dalam
16
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini, maka terhadap harta yang telah dilakukan pembagian dimana
MKW nya adalah anak laki-laki dari perempuan yang mendapat bahagian,
dalam perkara ini Yumisdi adalah Mamak Kepala Waris Para Penggugat dan
Tergugat dalam jurai Kamar (alm) sesuai surat bukti P.1.P.2.P.9.18 dan P.19
dan bukanlah M. Zen ;
5. Bahwa para TUK/Para Pembanding/para Penggugat dalam memori kasasi
ini menyampaikan dimana ibuknya Kamar (alm) dapat melakukan
pembagian seluruh hartanya secara musyawarah (dengan damai) bersama
dengan saudara-saudaranya yang lain sebagai mana yang dimaksud dalam
poin 4 tersebut diatas, sedangkan para Penggugat ingin melakukan
pembagian secara musyawarah dan damai ditolak oleh TUK/Terbanding/
Tergugat, maka secara hukum tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat
selain mengajukan gugatan hal ini untuk menghindari pertengkaran
disebabkan oleh sikap Tergugat ingin menguasai seluruh objek perkara ;
Pemohon Kasasi/Tergugat :
1. Bahwa Judex Facti dalam memutus dan mengadili perkara ini tidak
melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan yang berlaku ;
Bahwa alasan hukum memori banding Pemohon Kasasi di tingkat banding
pada intinya adalah memohon supaya Judex Facti memberikan keputusan
terhadap gugatan rekonvensi yang Pemohon Kasasi ajukan dalam perkara
ini. Hal ini di karenakan Pengadilan Negeri Padang dalam mengadili perkara
ini tidak memberikan putusan yang lengkap atau dengan kata lain tidak
tuntas dalam mengadili perkara ini ;
Bahwa akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkan memori banding
yang Pemohon Kasasi ajukan. Judex Facti tidak memberikan keputusan
terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan dalam perkara ini. Hal ini jelas
membuktikan Judex Facti dalam memutus dan mengadili perkara ini tidak
melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan yang berlaku, dimana
seharusnya Judex Facti memberikan keputusan yang lengkap dalam perkara
ini, yaitu dengan memberikan keputusan terhadap gugatan rekonvensi yang
Pemohon Kasasi ajukan, bukan dengan memberikan putusan yang
menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Padang yang tidak lengkap
tersebut. Keputusan Judex Facti tersebut jelas merugikan bagi Pemohon
Kasasi, karena Pemohon Kasasi tidak memperoleh kepastian hukum
17
Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2306 K/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mengenai objek yang dipersengketakan, dan kepastian hukum tersebut
merupakan tugas utama dari suatu peradilan ;
Bahwa gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi tersebut adalah perkara
mudah, perkara jelas dan sama sekali tidak rumit apabila Judex Facti ada
keinginan untuk memberikan keputusan terhadap perkara tersebut. Bahwa
yang mendasari gugatan rekonvensi tersebut adalah pensertifikatan tanah
pusaka tinggi milik kaum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Yumisdi
dan Anwar Enek) dengan cara melawan hukum karena tanpa izin dan
persetujuan Pemohon Kasasi, Mamak Kepala Waris Muhamad Zein dan
anggota kaum lainnya, tanah pusaka tersebut dikenal dengan tanah sertifikat
Hak Milik Nomor 1926 (objek pekara konvensi) dan pemisahannya yaitu
tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2358 yang dicatatkan ke atas nama Yumisdi
(Termohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi 1) dan
dan dua orang anggota kaum lainnya yang sudah meninggal dunia yaitu
Dasril dan Afrizal ;
Bahwa untuk membuktikan apakah benar Termohon Kasasi (Yumisdi dan
Anwar Enek) telah melakukan perbutan melawan hukum yang telah
merugikan Pemohon Kasasi dalam pensertifikatan tanah tersebut maka
Judex Facti tinggal melihat atas nama siapa Sertifikat Hak Milik Nomor 1926
dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2358 (pemisahan) tersebut, dan jawabannya
jelas bukan atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonpesi. Apabila
belum yakin, maka Judex Facti dapat membaca gugatan konvensi dari
Termohon Kasasi yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa tanah SHM Nomor 1926 tersebut berasal dari tanah pusaka tinggi
ganggam bauntuak bagi jurai almarhum ibu Kamar ;
Bahwa status tanah SHM Nomor 1926 tersebut bukan harta pribadi,
melainkan harta pusaka tinggi terbukti dan ditegaskan sendiri oleh
Penggugat 1 (Yumisdi) yang menyatakan dirinya dalam perkara ini bertindak
selaku Mamak Kepala Waris, karena menurut hukum adat yang berhak
bertindak atas tanah pusaka tinggi adalah Mamak Kepala Waris ;
Bahwa berdasarkan surat gugatan Termohon Kasasi tersebut maka terbukti
pensertifikat tanah sengketa melawan hukum sebagai dalil gugatan
rekonvensi adalah terbukti, karena tidak melibatkan Pemohon Kasasi,
18
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Muhamad Zein selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan anggota kaum
lainnya, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum gugatan rekonvensi
tersebut dikabulkan dalam perkara ini ;
2. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara telah salah
dalam menerapkan hukum ;
Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini yang amarnya menguatkan
keputusan Pengadilan Negeri Padang adalah putusan yang sangat keliru
dengan alasan hukum sebagai berikut :
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini adalah putusan
yang sangat keliru, karena amar putusan pada bagian Dalam Pokok Perkara
yang isinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah
telah salah dalam menerapkan hukum. Menurut hukum acara isi dari amar
suatu putusan pada bagian Dalam Pokok Perkara tersebut adalah berkaitan
dengan materi gugatan yang diperkarakan, dan bukan berkaitan dengan
formalitas surat gugatan. Bahwa berkaitan dengan perkara sekarang ini,
dimana seluruh eksepsi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi
ditolak, maka sesuai ketentuan maka seharusnya isi amar putusan pada
bagian Dalam Pokok Perkara tersebut adalah Menolak atau Mengabulkan
apa yang diperkarakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi ;
Bahwa berkaitan dengan ketentuan diatas, dimana gugatan para Penggugat
dalam perkara ini adalah meminta supaya objek perkara berupa 3 (tiga)
bidang tanah supaya dibagi antara para Penggugat dengan Tergugat selaku
ahli waris dari almarhum Kamar. Bahwa gugatan Penggugat tersebut jelas
tidak terbukti, karena ketiga bidang tanah tersebut bukanlah harta pribadi
dari almarhum Kamar, akan tetapi adalah tanah pusaka tinggi dari kaum
Penggugat dan Tergugat ;
Bahwa menurut hukum adat tentang tanah pusaka tinggi adalah hak turun
temurun dari anggota kaum, dan karenanya segala perbuatan yang
menghilangkan hak anggota kaum terhadap tanah pusaka tinggi tersebut
adalah perbuatan melawan hukum ;
Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka seharusnya Pengadilan Negeri
Padang dalam perkara ini memberikan amar putusan pada bagian Dalam
Pokok Perkara tersebut adalah Menyatakan Menolak gugatan Penggugat ;
19
Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2306 K/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :
Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti
tidak salah menerapkan hukum karena para Penggugat tidak mempunyai
kwalitas untuk menggugat, karena yang bersangkutan bukan Mamak Kepala
Waris dalam kaumnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata
bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para
Pemohon Kasasi : Yumisdi dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon
Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos
perkara dalam tingkat kasasi ini ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009,
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat : Dra.
SYAMSINAR SYAM tersebut ;
Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar
ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 lima ratus ribu
Rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 oleh H. ATJA
SONDJAJA,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH., dan I MADE
TARA,SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
20
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EDY PRAMONO,SH.,MH.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,ttd/ SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH., ttd/ H. ATJA SONDJAJA,SH.,MHttd/ I MADE TARA,SH.,MH
Panitera Pengganti,Ongkos-ongkos Kasasi : ttd/ EDY PRAMONO,SH.,MH1. M e t e r a i…………….. Rp 6.000,002. R e d a k s i…………….. Rp 5.000,003. Administrasi kasasi……….. Rp 489.000,00 Jumlah ………………Rp 500.000,00
Untuk Salinan :Mahkamah Agung RI.Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,
Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.NIP : 196103131988031003
21
Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2306 K/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21