• ",.? *..- PFOPAPTEMEN r. ALAMNehM RCPUELt K MDCYNE61A. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGSRI NOMOR 261 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN BENTUK DAN PENGGUNAAN STEMPEL JABATAN, STEMPEL DINAS, KOP NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA INSTANSI DI LINGKUNGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN WILAYAH MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Wilayah, perlu adanya keseragaman bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi ; b. bahwa belum ada keseragaman bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi di lingkungan Organisasi Pe- merintah Daerah dan Wilayah c. bahwa berhubung dengan itu, perlu segera menetap - kan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Ketentu- an Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lemharan Negara Republik Indonosia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Ne- gara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ; 2. Undang-undang
63
Embed
KETENTUAN BENTUK DAN PENGGUNAAN STEMPEL JABATAN, STEMPEL …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
• ",.?
*..-
PFOPAPTEMEN r. ALAMNehM RCPUELt K MDCYNE61A.
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGSRI NOMOR 261 TAHUN 1982
TENTANG
KETENTUAN BENTUK DAN PENGGUNAAN STEMPEL JABATAN, STEMPEL DINAS, KOP NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA INSTANSI DI LINGKUNGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN WILAYAH
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Wilayah, perlu adanya keseragaman bentuk, ukuran dan isi stempel
jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi ;
b. bahwa belum ada keseragaman bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi di lingkungan Organisasi Pe-merintah Daerah dan Wilayah
c. bahwa berhubung dengan itu, perlu segera menetap - kan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Ketentu-an Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lemharan Negara Republik Indonosia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
2. Undang-undang
0. - 2
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah-
an Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik In-donesia Nomor 3153 ) ;
3, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lam bang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Repu •••
bllk Indonesia Nomor 176 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Pen14 gunaan Lambang Negara ( Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 1636 ) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagai-
mana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Kepu-
tusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Ta
hun 1980 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor • Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah D1
nas Departemen Dalam Negeri
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977
tentang Pola Organisas1 Pemerintah Daerah dan Wila -
yah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979
tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981
tentang Organisas1 dan Tatakerja Departemen Dalam Ne geri.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:KLPUTUSAN MENTERI DALAM NLGERI TLNTANG KETENTUAN BENTUK
DAN PENGGUNAAN STEMPEL JABATAN, STLMPEL, DINAS, KOP NAS-
KAH DINAS DAN PAPAN NAMA INSTANSI DI LINGKUNGAN OUGANISA SI PEMLRINTAH DAERAH DAN WILAYAH.
BAB I
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Stempel jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditanda - tangani oleh Pimpinan Penyelenggara Pemerintah/Kepa-
la Pemerintahan di lingkungan Organisasi Pemerintah
Daerah dan Wilayah
b. Stempel dinas adalah alat/cap yang digunakan untuk
mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditanda -
tangani oleh Pejabat yang diberl wewenang atas nama
Pimpinan Penyelenggara Pemerintah/Kepala Pemerintah-an menurut ketentuan yang berlaku di lingkungan Org2„ nisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
c. Kor naskah dinas adalah bagian teratas dari naskah
dinas yang memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Daerah atau nama instansi dan nama Wilayah/Daerah yang ber-sangkutan
d. Papan nama instansi adalah papan yang bertuliskan nq ma dan alamat instansi.
BAB II
STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL DINAS
Bagian Pertama
Bentuk, Ukuran dan Isi
Pasal 2
(1) Stempel jabatan dan stempel dinas berbentuk lingkar-an.
(2) Stempel jabatan dan stempel dinas terdiri dari :
a. garis lingkaran luar
b. garis lingkaran tengah ;
c. garis lingkaran dalam
d. isi stempel.
4
Pasal
Pasal 3
(1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan
dan stempel dinas adalah 4 cm.
(2) Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabat
an dan stempel dinas adalah 3,8 cm.
(3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabat-
an dan stempel dinas adalah 2,7 cm.
(4) Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lin£
karan dalam, maksimum adalah 1 cm.
Pasal 4
(1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan nama Wila-
yah/Daerah yang bersangkutan.
(2) Stempel jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menggunakan Lambang Negara.
(3) Stempel jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Propinsi Daerah Tingkat I dan Ketua Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II menggunakan Lambang Daerah.
(4) Stempel dinas berisi nama instansi dan Wilayah/Dae
rah yang bersangkutan tanpa menggunakan lambang.
Pasal 5
Contoh bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan
dan stempel dinas di lingkungan Organisasi Pemerin
tah Daerah dan Wilayah sebagaimana tertera dalam lam - piran I Keputusan ini.
Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 6
Pejabat yang berhak mempunyai dan menggunakan
stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hu-ruf a adalah :
a. Gubernur
• a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
c. Bupat1 Kepala Daerah Tingkat 11 ;
d. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
e. Ketua Dewan Perwakilan
rah Tingkat II ;
f, Ketua Dewan Perwakilan
rah Tingkat 11 ;
Walikota ;
Camat;
Kepaia Desa
Lura h.
Pasal 7
Rakyat Daerah Kabupaten Dae-
Rakyat Daerah Kotamadya Dae-
(I) instansi di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I yang
berhak menggunakan stempel dinas sebagaimana dimak-sud dalam pasal 1 huruf b adalah :
a. Sekretarlat Wilayah/Daerah Tingkat I ;
b. Kantor Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat
c. Inspektorat Wilayah Propinsi ;
d. Direktorat Agraria Propinsi ;
e. Direktorat Sosia1 Politik Propinsi
f. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi
g• Badan Koordinasi Penanaman 1Yloda1 Daerah ;
h. BP-7 Daerah Tingkat I ;
i. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi ;
i• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I ;
k. Dinas Daerah Tingkat I ;
1. Badan-badan Usaha Milik Daerah Tingkat I ;
m. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propin sl Daerah Tingkat I.
(2) Instansi
•
6 ..,
(2) Instansi di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Ting
kat II yang berhak menggunakan stempel dinas seba-
gaimana dimaksud da1am pasa11 huruf b adalah ;
a. Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II ;
b. Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II ;
c. Kantor Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II ;
d. Kantor Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Ting
kat II ;
e. Inspektorat Wilayah Kabupaten
f. Inspektorat Wilayah Kotamadya
T;. Kantor Agraria Kabupaten ;
h. Kantor Agraria Kotamadya ;
I. Kantor Soslal Politlk Kabupaten ;
j. Kantor Sosia1. Politik Kotamadya
k. Kantor Pembangunan Dosa Kabupaten
I. Kantor Pembangunan Desa Kotamadya
m, BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II ;
n. BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II ;
o. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten ;
p. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya
q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II ;
r. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II ;
s. Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II ;
t. Dinas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II ;
u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Katu
paten Daerah Tingkat II ;
v. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II.
(3) Instansi di tingkat Wilayah Kota Administratif meng
gunakan stempel dinas Kota Administratif.
(4) Instansi
(4) Instansi di tingkat Wilayah Kecamatan yang berhak
menggunakan stempel dinas sebagaimana dimaksud da-
lam pasal 1 huruf b adalah Sekretariat Kecamatan
dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan.
k5) Instansi di tingkat Desa yang berhak menggunakan
stempel dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf b adalah Sekretariat Desa dan Satuan Tugas
Pertahanan Sipil Desa.
(6) Instansi di tingl,zat Kelurahan yang berhak mengguna
kan stempel dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 huruf b adalah Sekretariat Kelurahan dan Satuan
Tugas Pertahanan Sipil Kelurahan.
( 7) Markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital meng-
gunakan stempel dinas Markas Wilayah Pertahanan Si
pil Kabupaten/Kotamadya dimana Proyek Vital berada.
Pasal 8
Stempel jabatan dan stempel dinas menggunakan
tinta berwarna ungu.
Pasal 9
Stempel jabatan dan stempel dinas dibubuhkan pa
da bagian kiri dari tanda tangan Pejabat yang menanda-tangani.
Pasal 10
Plmpinan instansI yang mempunyai dan berhakmeng
gunakan stempel jabatan dan/atau stempel dinas menugas kan pejabat/petugas tertentu untuk menyimpan dan menga mankan stempel jabatan dan stempel dinas.
BAB III
KOP NASKAH DINAS
Bagian Pertama
Bentuk dan Isi
Pasal
8
Pasal 11
Kop naskah dinas memuat sebutan Pimpinan Pemerin
tah Daerah atau nama instansi dan nama Wilayah/Daerah yang bersangkutan.
Pasal 12
(1) Kop naskah dinas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
dan Bupati/Wailkotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditem
patkan pada bagian tengah atas.
(2) Kop naskah dinas Perangkat Daerah Tingkat I dan Ting kat II lainnya dapat menggunakan Lambang Daerah dan
ditempatkan pada bagian kiri
(3) Kop naskah dinas Perangkat Wilayah berwarna hitam
dan tidak menggunakan lambang.
Pasal 13
Contoh bentuk dan isi kop naskah dinas di ling-
kungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah sebagai
mana tertera dalam lampiran II Keputusan ini.
Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 14
(I) Kop naskah dinas Gubernur Kepala Daerah Tingkat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diguna
kan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Gu-bernur Kepala Daerah Tingkat I.
(2) Kop naskah dinas Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat
(1) digunakan uni,uk naskah dinas yang ditandatangani
oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
Fasal 15
Kop naskah dinas Perangkat Daerah Tingkat I lainnya
sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) digu-
nakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh
pejabat Porangkat Daerah Tingkat i.
(2) Kop naskah dinas Perangkat Daerah Tingkat II lain-
nya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) di gunakan untuk naskah dinas yang ditandatanganioleh
pojabat Peranbkat Daerah Tingkat II
(3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditan datangani oleb pejabat Perangkat
Pasal 16
Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam. pa-
sal 1 huruf c semata-mata dipergunakan untuk keperluan kedinasan.
BAB IV
PAPAN NAMA
Baglan Pertama
Bentuk, Ukuran dan Isi
Pasal 17
Papan nama instansi di lingkungan Organisasi Pe-
merintah Daerah dan Wilayah berbentuk empat persegi pan
jang dongan ukuran 1 : 2 berisikan nama dan alamat ins-tansi.
Pasal 18
Papan nama instansi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17, berwarna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam.
Pasal 19
Contoh bentuk, ukuran dan lsi papan nama instansi
di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan :Wilayah sebagaimana tertera dalam lampiran III Keputusan inl.
Bagian
- 10 -
Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 20
Papan nama instansi dltempatkan/dipasang pada
tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.
Pasal 21
Bagi beberapa instansl yang berada dibawah satu
atap/satu kompleks, papan nama instansi bertuliskan se
mua nama instausi dalam satu papan yang serasi.
Pasal 22
(1) Papan nama Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I,
diserahkan pengaturannya kepada Gubernur Kepala Dae rah.
(2) Papan nama Kantor Bupati/Walikotamadya Kepala Dae-rah Tingkat 11 dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, diserahkan pengaturannya kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
(1) Ketentuan tentang stempel jabatan, stempel dinas,
Kop naskah dinas dan papan nama instansi bagi Ins-
titut Ilmu Pemerintahan, Akademi Pemerintahan Da-
lam Negeri, Akademi Agraria, SELAPUTDA dan Balai
Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Desa akan ditetapkan tersendiri,
(2) Ketentuan tentang stempel jabatan, stempel dinas,
kop naskah dinas dan papan nama instansi bagi Peme
rintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan ditetap-kan tersendiri.
Pasal
reeel. 24
Ketentuen tentang otenpel jabotnn, otempel dinne, kop nneknh dtnan dnn papan remn inntnrni bee'j. pernngkat Dnernh yene belum strukturn1 distur oloh Cubernur Kepn. leDnernh Tingkat I eteunupnti."alikotrmsdynKepetla Dnerah Tincket II dengnn berpedomen pnde Keputusan tnia
rneel as
(1) Stempel jnbaten, ntempel dinne, kop nenknh dinan den papan nomn instnnsi ynne telah nda nebelum ditetep u-kan Keputusen ini neer dinenuaikan dengan Keputusen int
(2) elembnt-lmmbetnya eatu tnhun netelnh dltetapkan Ke. putunen ini, penyeountan etempel jabetan, otempal di nne, kop nnekah dinns den popen nama instenst teleh terinkenna•
(3) renotapnn mulet berankunye otompel jabaten dnn stom. pel dtnas yang bsru, mnsing.monine Drereh dintur do. neen s
e• Keputunen Cubernur Yepala Daermh Tineknt I begi otempel jnbatnn yang ternebut peda pasal 6 huruf a den b, nortn etempel dines yanE tereebut podn pa. sal 7 rwat (1) ;
b• Koputuenn nupatiA7nliketnmedyn Kepala Dnersh Ting. kat II beeft ntempel jabeten ynne tersebut pada pn. eni 6 huruf e nrmpet deng~ j, sertn etempel dinm yenc tereout peCn pesal 7 ayat (2) sampel dengan (7).
(4) Sejsk torinkonnanyn ketentunn nebegatmenn dtmakoud dn. lom eynt (2) pneni ini, semua ketentunn sebolumnye yene menrntur tentnne ntempel jabatan, atempel dinee„ kop rrnkeh dinss den popan nann inetnnst dinyatnkan tidnk berlaku•
DAD •••••
BAB VI
P UTUL
26
Halw.bal yang belum diazur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
Pasal 27
Keputusan ini mulai berlaku sejak tangge,1 ditetap- kan.
Ditetapkan di JAKARTA,
Pada tanggal 14 September 19824
MENTERI ERI,
or,
AMIRMACEMUD.
2,7 om 3,8 cm
Dintang segi lima.
LAMPIRAN I * Keputusan Manterl Dalam Neger1 Nomor Tabgn 1982.
CONTOH B8NTUK, UKURAN DAN 181 STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL 14NA8.
A. pentuk dan Ukuran.
1. Yang menggunakan lambang
2. Yang tidak menggunakan lambang
4 cm
4 om
B. I s 1
I. Stempel Jabatan,
1. Stempel jabatan "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,"
Keterangen
x) GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
xx) Nama Propinsl Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
Nama Propins1 Daerah Istlmewa yang bersangkutan.
xxx) Gambar Lambang Negara.
Contoh
1. x) GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I xx) JAWA TENGAH xxx) Gambar Lambang Negara.
2.- x) GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA xx) ACER
xxx) Gambar Lambang Negara.-
7%--; xxx)
rv
././//
/".
2. Stempel jabatan "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daeral Propinst Daerah Tingkat I "
Koterangan
x) KETUA DPRD PROPINSI DATI I.
KETUA DPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA.
xx) Nama Propinsl Daerah Tingkat yang bersangkutan.
Nama Propinsi Daerah istimewa yang bersangkutan.
xxx) Gambar Lambang Daerah yang ber-sangkutan.
Contoh l e x) KETUA DPRD PROPINSI DATI I.
xx) SUMATERA UTARA. xxx) Gambar Lambang Daerah.
2. x) KETUA DPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA. .xx) YOGYAKARTA. xxx) Gambar Lambang Daerah.
3. Stempel jabatan "Bupati Kepala Daerah Tingkat II"
Keterangan • x) 141PATI KEPALA DAERAH TINGKAT II.
xx) Nama Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
xxx) dambar Lambang Negara.
Contoh
x) BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II xx) REMBANG.
xxx) Gambar Lambang Negara.
4. Stempel jabatan "Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Keterangan
x) WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II xx) Nama Kotamadya Daerah Tingkat II
yang bersangkutan. xxx) Gambar Lambang Negara.
Contoh
x) WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II xx) SEMARANG. xxx) Gambar Lambang Negara.'
- J.5
5. Stempel jabatan "Ketua Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupa-cen Daerah Tingkat II"
Keterangan
x) KETUA DPRD KABUPATEN DATI II. xx) Nama Kabupaten Daerah Tingkat II
yang bersangkutan. xxx) Gambar Lambang Daerah yang
bersangkutan.
Contoh
x) KETUA DPRD KABUPATEN DATI II. xx) BOGOR.
xxx) Gambar Lambang Daerah.
6. Stempel jabatan "Ketue Dewan PerwakIlan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II"
Ketarangan
x) KETUA DFRD KOTAMAJiA DATI II. xx) Nama Kotamadya Daerah Tingkat II
yang beraangkutan. xxx) Gambar Lambang Daorah yang
bersangkutan.
Contoh
x) KETUA DPRD KOTAMADYA DATI II. xx) TEGAL.
xxx) Gambar Lambang Daerah.
7. Stempel jabatan "Walikota"
Keterangan
x) "EMERINTAH KABUPATEN DATI II. xx) Nama Kabupaten Daerah Tingkat 11
yang bersangkutan. xxx) WAL1KOTA
Contoh x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II.
xx) MINAHASA. xxx) WALIKOTA BITUNG.
(
- 16
6. Stempel jabutan "Camat"
Keterangan :
x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II. PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II. PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF.
xx) Nama Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bernangkutan.
Na Kota Administratif yang ber-sangkutan.
xxx) CAMAT
Contoh t
1. x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II xx) REMBANG. xxx) CAMAT KALIORI.
2. x) PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II. xx) SEMARANG.
xxx) CAMAT SEMARANG TENGAH.
3. x) PEMERINTAH KOTA ADMINJSTRATIF. xx) CIMAHI.
xxx) CAMAT CIMAHI UTARA.
9. Stempel jabatan "Kepala Deoa"
Keterangan
x) PEMERINTAN KABUPATEN DATI II.... xx) KECAMATAN
xxx) KEPALA DESA
Contoh t
x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II REM« BANG.
xx) KECAMATAN KALIORI. xxx) KEPALA DESA TASIKHARJO.-
- 17-
10. S empel inbatan "Lurahn
k:et&rangan t
x) PEMbRINTAH KOTAMADYA DATI II ... PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF...
xx) KECAMATAN xxx) LuaAF,
Contoh
1. x) PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II BANDUNG.
xx) KECAMATAN LENGKONG. xxx) LURAH BURANGRANG.
2, x) PEMERINTAH KOTA ADMINIbTRATIF CIMAHI.
xx) KECAMATAN CIMAHI UTARA. xxx) LURAH CIBABAT.
II. Stempe1 Dines.
1. Stempel Dinas "Sekretariat WIlayah/Daerah TIngkat I.
Keterangan
x) 1--MLRINTAH DATI xx) Wama Propinal Dzerah Tingkat
yang bersangkuten. xxx) TWILDA.
Contoh
x) PLI4ERINTAH PROPINSI DATI I. xx) JAWA TIMUR. xxx) SETWILDA.
2. Stempel DInas "Kantor Pembantu Gubernur Kepala Daerah
"2inc,1<vt_ I".
Keterangan :
PEMERINTAH PROPINSI DATI I.
xx) Nama Propinsl Dnerah TIngkat I yang bersangkutan.
xxx) KANTOR PEMBANTU GUBERNUR WILAYAH
Contoh
I. x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) SUMATERA UTARA.
xxx) KANTOR PEMBANTU GUBERNUR WILAYAH IV.
2. x) PLMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) JAWA TENGAU.
xxx) KANTOR PEMBANTU GUBERNUR WILAYAll PATI.
Stempel Dlnks "InspektOrat Wilayah Propinsi"
Keterangan
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) Nama Propinal Daerah Tingkat I
yang bersangkutan. xxx) INSPEKTORAT WILAYAH.
Contoh t
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) JAWA TIMUR. xxx) INSPEKTORAT WILAYAH.
xx )
19
4. Stempel Dinas "Direktorat Agrarla Propinal"
Keterangan
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) Nama Propinal Daerah Tingkat
yang bersangkutan. xxx) DIREKTORAT AGRARIA.
Contoh
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) JAWA BARAT.
xxx) DIREKTORAT AGRARIA.
5. Stempel Dinas "Direktorat Sosial Politlk Propinal"
Keterangan
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) Nama Prepinal Daerah Tingkat
yang beraangkutan. xxx) DIREKTORAT SOSIAL POLITIK.
Contoh
x) PEMERINTAH PROPMI DATI I. xx) JAWA TENOAH. xxx) DIREKTORAT SOSIAL POLITIK.
6. Stempel Dlnas "Dlrektorat Pembangunan Desa Propinal"
Keterangan t
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) Nama Propinal Daerah Tingkat I
yang bersangkutan.' xxx) DIREKTORAT PEMBANGUNAN DESA.
Contoh
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) JAWA TIMUR. xxx) DIREKTORAT PEMBANOUNAN DESA.'