KESIAPAN PENYALURAN TAHAP I DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2018 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BIDANG PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN II INTEGRITAS | PROFESIONAL | SINERGI | PELAYANAN| KESEMPURNAAN
19
Embed
KESIAPAN PENYALURAN TAHAP I DANA ALOKASI KHUSUS FISIK …djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/images/pengumuman/DAKDD2018/Langkah... · kementerian keuangan republik indonesia kesiapan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
kegiatan untuk penyediaanpelayanan dasar dengantarget pemenuhan StandarPelayanan Minimal dan
danketersediaan sarana prasarana
Mendukung pencapaianprioritas nasional tahun2018 yang menjadikewenangan daerah, lingkupkegiatan spesifik serta lokasiprioritas tertentu
1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan
3. Air Minum
4. Sanitasi
5. Jalan
6. Irigasi
7. Pasar
8. Energi Skala Kecil, dan
9. Lingkungan HidupdanKehutanan
Membantu mempercepatpembangunan infrastrukturdan pelayanan dasar padalokasi prioritas yangtermasuk kategori daerahperbatasan, kepulauan,tertinggal, dan transmigrasi(area/spatial based)
1. Kesehatan
2. Perumahan danPermukiman
3. Transportasi
4. Pendidikan
5. AirMinum,dan
6. Sanitasi
JENIS DAN BIDANG DAK FISIK 2018
DAK REGULER DAK PENUGASAN DAK AFIRMASI
1. Pendidikan
2. Kesehatan dan KB
3. Perumahan dan Permukiman
4. Industri Kecil dan Menengah (IKM)
5. Pertanian
6. Kelautan dan Perikanan
7. Pariwisata
8. Jalan
9. Air Minum
10.Sanitasi,dan
11. Pasar
Membantu mendanai
ketersediaan sarana prasarana
Mendukung pencapaianprioritas nasional tahun2018 yang menjadikewenangan daerah, lingkupkegiatan spesifik serta lokasiprioritas tertentu
Membantu mempercepatpembangunan infrastrukturdan pelayanan dasar padalokasi prioritas yangtermasuk kategori daerahperbatasan, kepulauan,tertinggal, dan transmigrasi(area/spatial based)
1. Kesehatan
2. Perumahan danPermukiman
3. Transportasi
4. Pendidikan
5. AirMinum,dan
6. Sanitasi
ALOKASI PAGU DAK FISIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2018
DAK PENUGASAN DAK AFIRMASI
(DalamRibuanRupiah)
DAKFisik ProvinsiKepri Kab.Natuna Kab.Anambas Kab.Karimun KotaBatam KotaTj.pinang Kab.Lingga Kab.Bintan TOTAL
Penyaluran : paling cepat bulanFebruari paling lambat bulanJuli
Dokumen Persyaratan:
paling lambat 21 Juli
• Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan (berupa hasil rekapitulasi Penerimaan Perda APBD dari DJPK);
• laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya.
• Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Teknis terkait
• Daftar Kontrak Kegiatan
Penyaluran : paling cepat bulanApril paling lambat bulanOktober
Dokumen Persyaratan:
paling lambat21 Oktober
• laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I;
Penyaluran :
paling cepat bulan September
paling lambat bulan Desember
Dokumen Persyaratan:
paling lambat 15 Desember
• laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit70%.
• Laporan yang memuat nilai rencanapenyelesaian kegiatan dalam rangkapenyelesaian capaian output 100%
Tahap I :25% Tahap II :45% Tahap III : selisih antara jumlah
dana yg telah disalurkan s.d. Tahap II
dengan nilai rencana penyelesaian
kegiatan
Khusus Tahap I TA 2018, dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik berupa Perda APBD TA berjalandisampaikan oleh Pemda ke DJPK, untuk selanjutnya DJPK menyampaikan Rekapitulasi Perda penyaluranDAK Fisik Tahap I/sekaligus Tahun 2018 kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaluiKoordinator KPA; 18
PENYALURAN DAK FISIK BERTAHAP TAHUN 2018
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
LANGKAH-LANGKAH KESIAPAN
PENYALURAN TAHAP I
Membantu mendanai
ketersediaan sarana prasarana
Mendukung pencapaianprioritas nasional tahun2018 yang menjadikewenangan daerah, lingkupkegiatan spesifik serta lokasiprioritas tertentu
Membantu mempercepatpembangunan infrastrukturdan pelayanan dasar padalokasi prioritas yangtermasuk kategori daerahperbatasan, kepulauan,tertinggal, dan transmigrasi(area/spatial based)
1. Kesehatan
2. Perumahan danPermukiman
3. Transportasi
4. Pendidikan
5. AirMinum,dan
6. Sanitasi
DAK PENUGASAN DAK AFIRMASI
LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN
KPPN DALAM RANGKA KESIAPAN PENYALURAN
DAK FISIK TAHAP I TAHUN 2018
Penyaluran : Paling cepat bulan FebruariPaling lambat bulanJuli
Dokumen Persyaratan
Paling lambat 21 Juli:
• Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan (berupa hasil rekapitulasi Penerimaan Perda APBD dariDJPK);
• laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya.
• Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Teknisterkait
• Daftar Kontrak Kegiatan
Tahap I :25%
1. Perda APBD TAberjalan
disampaikan oleh Pemda ke DJPK, selanjutnya DJPKmenyampaikan Rekapitulasi Perda penyaluran DAKFisik Tahap I/sekaligus Tahun 2018 kepada KPAPenyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (KPPN) melaluiKoordinator KPA (Dit.PA) telah disampaikan samadengansaatpersyaratanpenyaluranTahapI DanaDesa.
mensosialisasikan pokok kebijakan dan kebijakanpenyaluranDAKFisikTahun2018.
Pemda agar menyelesaikan input realisasi penyerapan danadan capaian output kegiatan TA sebelumnya kedalam OMSPANLaprealisasidanoutput2017.
Pemda agar menyusun dan menyampaikan RencanaKegiatan ke K/L Teknis termasuk DAK Fisik yangpembayarannya tidak dapat bertahap (SKPD/Bappeda)untukmendapatkanpersetujuanK/Lterkait.
Pelelangan seawal mungkin dan menyusun strategipelaksanaankegiatandenganbaikKontrakKegiatan.
3. Saat ini OM SPAN untuk DAK Fisik sedang UR, sehinggalangkah angka 2 dpt ditempuh agar ketika OM SPAN ready,makapersyaratanTahapIjugatelahready.
4. Memonitor pelaksanaan penyaluran DAK Fisik Bidangtertentuyangpenyalurannyasekaligus(s.dRp1Miliar).
URK ditetapkan menjadi Rencana Kegiatan (RK) Desember sebelum tahun anggaran
berjalan dengan persetujuan K/L. Perubahan RK disampaikan Kepala Daerah kepada pimpinan K/L terkait.
Persiapan Teknis DAK Fisik, SKPD Teknis berkoordinasi dengan Bappeda menyusun
Usulan Rencana Kegiatan (URK) masing-masing Bidang DAK Fisik yang memuat :
• Rincian dan lokasi kegiatan
• Target output kegiatan
• Prioritas lokasi kegiatan
• Rincian pendanaan kegiatan
• Metode pelaksanaan kegiatan
• Kegiatan penunjang
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling besar 5% dari alokasi DAK Fisik untuk
kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik, yaitu
untuk :
• Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
• Biaya tender
• Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik secara swakelola
• Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual
• Penyelenggaraan rapat koordinasi
• Perjalanan dinas dari/ke lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian,
dan pengawasan.
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
REMINDER/REFLEKSI
DAFTAR KONTRAK KEGIATAN
DAK FISIK 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN
1. Daftar Kontrak Kegiatan meliputi data: Kontrak Kegiatan. Bukti pemesanan barang atau bukti sejenis. Kegiatan pelaksanaan swakelola. Kegiatan penunjang.
2. Kontrak Kegiatan : Pelelangan seawal mungkin untuk menghindari keterlambatan penyusunan
kontrak disebabkan gagal lelang, e-katalog dan kendala lelang lainnya. Keterlambatan penyusunan kontrak dapat mengakibatkan keterlambatanmemasukkan dalam daftar kontrak kegiatan, yang pada akhirnya mengalamiketerlambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran.
Tahapan pembayaran dalam kontrak disesuaikan dengan tahapan penyaluranDAK Fisik untuk menghindari keterlambatan pembayaran kepada pihak ketigaatau dana talangan Pemda akibat pekerjaan telah selesai terlebih dahulu.
KEMENTERIAN KEUANGAN
3. Administratif : Penyusunan daftar kontrak kegiatan seawal mungkin dan tidak mendekati batas
waktu penyampaian dokumen persyaratan, sehingga dapat ditandatanganiKepala Daerah dan menghindari keterlambatan penyampaian dokumenpersyaratan.
Sesegera mungkin menginput dokumen yang telah siap kedalam OM SPAN untukmenghindari kelalaian dan/atau crowded sistem OM SPAN.
Input data kedalam OM SPAN dengan lengkap dan akurat sesuai petunjukpengisian seperti Nomor dan Tanggal Kontrak, Pihak Ketiga, Nominal Kontrak, Sekaligus/Bertahap dll. Yang dimaksud sekaligus/bertahap adalah dalamterminologi penyaluran DAK Fisik dari Kas Negara dan bukan dalam arti tatacara/ tahapan pembayaran sebagaimana dalam kontrak kegiatan.
Daftar Kontrak Kegiatan disusun dengan responsibility karena akanmempengaruhi penyaluran s.d Tahap III.
21 JULI 2018
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JL. RAJA HAJI FISABILILLAH BLOK B KM 8 ATAS NO.1-5