if Pihakl l A ^ Pi hakI 2. Drs. H. MUNIR, M. Hum Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ri bu Dua Pul uh (12-08-2020), bert empat di Pengadilan Agama Kota Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Ketua Pengadilan Agama Kota Madi un, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republi k Indonesi a Nomor 138/KMA/SK/ VIII/ 2018 tanggil 9 Agustus 2018 t entang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ket ua, dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Kota Madi un, Jal an Ring Road Barat Nomor 1, dalam hali ini berti ndak untuk dan atas nama Pengadi lan Agama Kota Madiun, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMAJ Kepala Kantor Kement erian Agama Kjota Madiun, berdasarkan Keputusan Menit eri Agama RI Nomor : B.II/ 3/05944 berkedudukan di Kota Madiun, Jalan Mayj end Panj ai tan Nomor 3, dal am hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Madi un, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. NOMOR : B-550/ Kk.l 3. 28/ 8/ BA. 01/8/2020 1. Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S. H.I. , M. Si. KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA DAN PENCATATAN ITSBAT NIKAH
4
Embed
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PENGADILAN ...Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun '.1010 PIHAK KESATU dan PIHAK KBDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ifPihakll
A
^PihakI
2. Drs. H. MUNIR, M. Hum
Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh
(12-08-2020), bertempat di Pengadilan Agama Kota Madiun, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun,
berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 138/KMA/SK/VIII/2018 tanggil 9Agustus 2018 tentang Promosi dan
Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
Pada Lingkungan Peradilan Agama,
berkedudukan di Kota Madiun, Jalan
Ring Road Barat Nomor 1, dalam hali ini
bertindak untuk dan atas nama
Pengadilan Agama Kota Madiun,selanjutnya disebut PIHAK PERTAMAJKepala Kantor Kementerian Agama Kjota
Madiun, berdasarkan Keputusan MeniteriAgama RI Nomor : B.II/3/05944
berkedudukan di Kota Madiun, Jalan
Mayjend Panjaitan Nomor 3, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama KantorKementerian Agama Kota Madiun,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
NOMOR : B-550/Kk.l3.28/8/BA.01/8/2020
1. Dr. H. AHMAD ZAENALFANANI, S.H.I., M.Si.
KESEPAKATAN BERSAMAANTARA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUNDENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUNTENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA DAN PENCATATANITSBAT NIKAH
Pihak II
hPihak I
tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan
Agama;2.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia N(^mor
144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;3.Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tenftang
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenanganmasing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama,dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
10101. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun '.
PIHAK KESATU dan PIHAK KBDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK, berdasarkan ::1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;I
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tajhun
2009;3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dafcrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015;I;
5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;;6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; | ]
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun '. 020
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja SamaDaerah dengan Pihak Ketiga;j \
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang PencatjatanPernikahan.
memperhatikan :
-2-
fPihal^II
hPihafcl
berperkara di Pengadilan Agama Kota Madiun.
Pasal2
RUANG LINGKUPRuang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: