KERTAS KERJA Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma ... · I. A. Peran Indonesia dalam Proses . Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional . Dalam proses pengadopsian Statuta Roma,

Ratifikasi Statuta Roma Sekarang!

1

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional

I. Sekilas Tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC) didirikan berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 negara yang berpartisipasi dalam “United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court” di kota Roma, Italia.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu kejahatan genosida (the crime of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (the crime of aggression).

Berbeda dengan mahkamah internasional sebelumnya yang sifatnya ad hoc, seperti International Criminal Tribunal for fomer Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan yang permanen (Pasal 3(1) Statuta Roma). Mahkamah ini hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku (Pasal 24 Statuta Roma).

KERTAS KERJA Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun 2008

ICC Assembly of States Parties Meeting Ruang sidang ICC


2

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional 3


Mahkamah Pidana Internasional merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu ada relasi peran antara Mahkamah dengan PBB (Pasal 2 Statuta Roma).

Statuta Roma memuat banyak pengaman yang menjamin penyelidikan dan penuntutan hanya dilakukan untuk kepentingan keadilan, bukan kepentingan politik. Meskipun Dewan Keamanan PBB dan negara dapat merujuk kepada Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional, keputusan untuk melaksanakan penyelidikan merupakan wewenang Jaksa Penuntut. Namun, Jaksa Penuntut tidak hanya akan bergantung pada Dewan Keamanan PBB atau rujukan negara saja, tetapi juga akan mendasarkan penyelidikannya berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Jaksa Penuntut harus meminta kewenangan dari Pre-Trial Chamber baik untuk melakukan penyelidikan maupun penuntutan dan permintaan tersebut dapat digugat oleh negara.

I. A. Peran Indonesia dalam Proses Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional

Dalam proses pengadopsian Statuta Roma, Indonesia terlibat secara aktif dengan mengirimkan delegasi untuk mengikuti Konferansi Diplomatik di Roma pada bulan Juli 1998, ketika Statuta Roma itu disahkan. Pada saat bersejarah itu, Indonesia menyatakan dukungannya atas pengesahan Statuta Roma dan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional . Indonesia juga menyatakan niatnya untuk meratifikasi Statuta Roma.

Tahun 1999, Indonesia menyampaikan pernyataan positif kepada Komite Ke-6 Majelis Umum PBB dalam pandangannya mengenai Statuta Roma. Indonesia menyatakan bahwa “partisipasi universal harus menjadi ujung tombak ICC ” dan bahwa “Pengadilan menjadi bentuk hasil kerjasama seluruh bangsa tanpa memandang perbedaan politik, ekonomi, sosial dan budaya.” Dalam pernyataan yang sama, Indonesia menyatakan bahwa Statuta Roma menambah arti penting pada nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam PBB yang meliputi

Penuntut Umum ICC - Moreno Ocampo

CICC Regional Meeting

2



3


Peta Sebaran Negara Pihak ICC

persepakatan, imparsialitas, non-diskriminasi, kedaulatan negara dan kesatuan wilayah. Dalam hal ini, Indonesia menegaskan bahwa Mahkamah berusaha untuk melengkapi dan bukan menggantikan mekanisme hukum nasional.

Pada tahun 2004, Presiden Megawati Sukarnoputeri mengesahkan Rencana Aksi Nasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004 -2009. Rancangan tersebut menyatakan bahwa Indonesia bermaksud meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008. Untuk melaksanakan Rancangan tersebut, Presiden membentuk sebuah Komite Nasional. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah juga menyatakan bahwa Statuta Roma sedang dipelajari dan

bahwa legislasi nasional perlu dibuat demi keperluan kerjasama dengan Mahkamah sebelum ratifikasi dilaksanakan.Pada Agustus 2006, perwakilan parlemen Indonesia berpartisipasi dalam konferensi regional dengan seluruh parlemen Asia tentang Mahkamah Pidana Internasional dan berjanji akan bekerja untuk mengupayakan ratifikasi/aksesi pada tahun 2008 atau lebih cepat. Tahun 2007 telah didirikan pula Parliamentarian for Global Action (PGA) Indonesia Chapters, dimana sekretariat internasional PGA selama ini sangat aktif mendukung universalitas Mahkamah Pidana Internasional .


4



I. B. Pengadilan Kejahatan Internasional: Dari Nuremberg Hingga Den Haag

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional memiliki latar belakang dan erat hubungannya dengan pembentukan beberapa pengadilan kejahatan internasional sebelumnya. Pertama, pembentukan pengadilan kejahatan internasional setelah Perang Dunia Kedua usai, yaitu International Military Tribunal (IMT) atau dikenal sebagai Nuremberg Tribunal pada tahun 1945 dan International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) atau dikenal sebagai Tokyo Tribunal pada 1946. Kedua, pembentukan mahkamah kejahatan internasional setelah usai perang dingin, yaitu International Criminal Tribunal for fomer Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) yang berkedudukan di Den Haag.

Keempat pengadilan kejahatan internasional tersebut bersifat ad hoc. Pembentukan IMT didasarkan pada insiatif sekutu yang memenangkan perang untuk mengadili para pemimpin Nazi-Jerman, baik sipil maupun militer, sebagai penjahat perang dengan terlebih dahulu dituangkan dalam London Agreement tanggal 8 Agustus 1945. Sedangkan IMTFE dibentuk berdasarkan Proklamasi Panglima Tertinggi Tentara Sekutu Jenderal Douglas MacArthur pada 1946.

Kedua pengadilan memiliki persaman dan perbedaan. Persamaan tersebut adalah bahwa charter IMTFE merupakan hasil adopsi dari IMT. Selain itu, semangat dari pembentukan kedua mahkamah kejahatan internasional itu didasari oleh kedudukan sekutu sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua, sehinggga dikenal dengan keadilan bagi pemenang perang (victor’s justice).

Sedangkan perbedaannya adalah bahwa sekalipun kedua charter memiliki isi yang sama, namun perangkat dan proses persidangannya sangat berbeda jauh, sehingga, menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan menyangkut putusan persidangan. Pada IMT, terdapat beberapa terdakwa yang diputus bebas, tetapi pada IMTFE tidak seorang pun lolos dari hukuman.

Workshop Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional Pertemuan Strategis Internasional Coalition For ICC

4



5


Perbedaan lainnya terletak pada dasar hukum dari pembentukannya. Pada IMT, seluruh pemimpin Nazi-Jerman duduk di kursi pesakitan, sedangkan pada IMTFE, Kaisar Hirohito selaku pemimpin tertinggi Jepang tidak disentuh sama sekali. Ini disebabkan kesepakatan antara Pemerintah Jepang dengan Sekutu, dalam hal ini Amerika Serikat, untuk tidak mengganggu eksistensi Hirohito sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Jepang. Berdasarkan perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua pengadilan tersebut tidak memiliki sifat independent dan impartial.

Berikutnya adalah pembentukan pengadilan kejahatan internasional oleh Dewan Keamanan PBB untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR). Kedua pengadilan ini juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kedua pengadilan dibentuk oleh lembaga yang sama, yaitu Dewan Keamanan PBB melalui sebuah resolusi. Sedangkan perbedaannya adalah, pembentukan ICTY merupakan hasil dari evaluasi masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi di bekas Yugoslavia. Pembentukannya sendiri tidak mendapatkan dukungan, terutama dari “Yugoslavia baru” saat itu yang terdiri dari Serbia dan Montenegro.

Telah digelarnya peradilan terhadap para penjahat dalam Perang Dunia Kedua tidak membuat pemikiran untuk membuat sebuah institusi peradilan permanen memudar untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional. Hal ini disebabkan karena mekanisme pengadilan internasional yang bersifat ad hoc mempunyai kelemahan-kelemahan yang mendasar, yaitu:

(1) Victor’s justiceDari keempat pengadilan internasional yang telah diselenggarakan, semuanya mempunyai kesamaan, yaitu yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi adalah individu-individu dari negara yang kalah perang, sementara bagi negara-negara pemenang perang akan terbebas dari tanggung jawab, meskipun mereka juga melakukan kejahatan-kejahatan serupa. Inilah mengapa keadilan yang dicapai melalui keempat proses pengadilan tersebut dianggap sebagai victor’s justice (keadilan bagi pemenang)

Talkshow Radio “Pentingnya Indonesia Meratifikasi Statuta Roma”


6



(2) Selective justiceKelemahan lain dari mekanisme pengadilan internasional ad hoc adalah terjadinya keadilan “tebang pilih” (selective justice). Maksudnya adalah tidak semua kasus kejahatan internasional paling serius mempunyai kesempatan yang sama untuk dibentuk pengadilan internasional, hanya kasus-kasus tertentu yang dianggap mempengaruhi stabilitas dan keamanan internasional saja yang akan diadili, dan hanya kasus-kasus yang melibatkan negara-negara penting yang mempunyai kesempatan untuk diselesaikan. Artinya, akan ada pelaku yang tidak ditindak, dan akan ada korban yang tidak mendapatkan hak-haknya atas keadilan dan kompensasi. Lebih jauh, kondisi seperti ini tidak banyak memberikan sumbangan untuk menghentikan praktek-praktek impunitas di berbagai penjuru dunia.

(3) Tidak adanya efek jera dan pencegahan di masa mendatangMeskipun terdapat kemajuan yang pesat dari kedua pengadilan kejahatan internasional pasca Perang Dunia Kedua, kedua pengadilan berikutnya masih memiliki keterbatasan yang sama. Di antaranya, tidak adanya kerjasama dengan negara di mana kejahatan internasional yang serius terjadi; tidak bisa menghentikan konflik yang sedang berlangsung dan tidak bisa mencegah berulangnya konflik; serta jangkauan dari penuntutan terbatas pada kategori konflik yaitu konflik internal atau internasional.

(4) Muatan politis Lebih dari setengah abad sejak peradilan Nuremberg dan Tokyo, banyak negara gagal membawa mereka yang bertanggung-jawab atas genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang ke pengadilan. Ini disebabkan karena mekanisme pembentukan pengadilan internasional ad hoc HANYA bisa dilakukan melalui Dewan Keamanan PBB. Artinya, “nasib” keadilan sangat tergantung pada komposisi anggota Dewan Keamanan PBB dan penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam konteks ini tentu saja kepentingan politik akan lebih banyak berperan ketimbang pertimbangan hukum dan keadilan.

Plenary Hall during the ICC Conference

6



7


Berangkat dari alasan-alasan di atas, maka diperlukan sebuah mekanisme pengadilan internasional yang relatif bebas dari intervensi politik internasional, menjunjung tinggi kedaulatan negara, dan bersifat independen dan berlaku lebih fair, bahkan kepada pelaku.

I.C. Proses Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Tahun 1950 PBB melalui Majelis Umum membentuk sebuah panitia yang diberi nama Committee on International Criminal Jurisdiction, dimana panitia ini bertugas untuk menyiapkan sebuah Statuta Mahkamah Pidana Internasional.

Panitia ini menyelesaikan tugasnya setahun kemudian tetapi kurang mendapatkan perhatian dari anggota PBB. Permasalahan ini tenggelam seiring dengan konfrontasi politik dan ideologi selama perang dingin. Tetapi dipertengahan tahun 1980-an, Pemimpin Uni Sovyet, Gorbachev memunculkan kembali ide pendirian Mahkamah Pidana Internasional terutama ditujukan kepada gerakan melawan terorisme.

Tahun 1989 ide untuk mendirikan Mahkamah Pidana Internasional kembali digulirkan dengan usulan delegasi Trinidad dan Tobago yang mengatasnamakan enam negara lainnya di wilayah Karibia pada Sidang Komite VI Majelis Umum PBB. Usulan Trinidad dan Tobago adalah untuk mengaktifkan kembali kerja International Law Commission (ILC) untuk menyusun kembali rancangan Statuta Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan usaha untuk memberantas perdagangan narkotika internasional. Selanjutnya usulan ini ditanggapi dengan baik oleh Majelis Umum PBB Pada tahun 1992, Majelis Umum PBB sekali lagi mengeluarkan resolusi untuk meminta ILC menyusun rancangan Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Baru pada tahun 1994, ILC menyelesaikan tugasnya menyusun rancangan Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan kemudian untuk membahasnya dibentuklah sebuah komite yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB dengan nama Ad Hoc Committe on the Establishment of International Criminal Court.

ICC outreach meeting


8



Pada saat yang sama ILC merekomendasikan sebuah konferensi diplomatik untuk mempertimbangkan pengadopsian rancangan statuta tersebut namun tertunda karena masih adanya ketidak sepakatan mengenai rancangan tersebut.

Selanjutnya pada tahun 1995, Komite Ad Hoc diganti dengan Preparatory Committe on the Establihment of International Criminal Court yang mempersiapkan segala sesuatu bagi pembentukan ICC. Hasilnya adalah digelarnya sebuah konferensi diplomatik PBB atau lengkapnya United Nations Conference of Plenipotentiaries on The Establishment of an International Criminal Court, di Roma, Italia tanggal 15-17 Juli 1998 yang dihadiri 120 negara yang kemudian mengadopsi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.

I.D. Perempuan dan Mahkamah Pidana Internasional

Di setiap konflik, perempuan dan anak adalah pihak yang sangat rentan dan selalu menjadi korban. Sebut saja berbagai konflik yang dikenal luas secara internasional seperti konflik bersenjata Yugoslavia (1993), Rwanda (1994), dan belakangan Darfur (2003), semuanya melibatkan jumlah perempuan yang cukup besar sebagai korban, utamanya dari tindak kejahatan seksual. Di Indonesia sendiri, kasus serupa mewarnai pelaksanaan Daerah Operasi Militer Aceh sepanjang masa Orde baru, juga kasus kerusuhan Mei 1998.

Pada Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal terdapat kelemahan pada kedua charter-nya sebagai pedoman untuk mengadili pelaku kejahatan. Hal ini dikarenakan para perancang kedua charter tersebut telah gagal memasukan pemerkosaan atau kejahatan seksual (sexual crimes and gender violence). Unsur kejahatan lain seperti perbudakan seksual yang dilakukan oleh Jepang selama perang Asia Timur Raya juga tidak dimasukan dalam Tokyo Tribunal. Pada ICTY, Dan ICTR , perancang statuta dari kedua pengadilan kejahatan internasional tersebut berhasil memasukkan pemerkosaan. ICTY memasukkan pemerkosaan sebagai bagian dari penyiksaan (torture) dan ICTR memasukkannya dalam bagian dari genocide. Akan tetapi dalam praktiknya di ICTR dalam kasus Akayesu, kejahatan

Registrar meets UN Special Representativefor Children and Armed Conflict

Jajak pendapat rujukan kasus Darfur ke ICC

“Penuntut Umum ICC Moreno Ocampo sedang memberi keterangan”

8



9


terhadap perempuan terungkap ketika anggota majelis hakim bertanya kepada saksi korban sehingga kemudian jaksa baru juga menambahkan dakwaannya.

Mahkamah Pidana Internasional menyediakan sebuah mekanisme perlindungan bagi perempuan yang jauh lebih progresif dibandingkan Mahkamah-mahkamah internasional yang pernah ada. Perlindungan tersebut dapat ditemui dalam bentuk:

a. Kodifikasi Kejahatan. Statuta Roma memasukan kekerasan seksual dan jender sebagai bagian dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Secara rinci, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut termasuk diantaranya perkosaan, perbudakan seks (termasuk didalamnya perdagangan perempuan), prostitusi dengan paksaan, kehamilan dengan paksaan, dan segala bentuk kekerasan yang dilakukan karena pembedaan jender

b. Korban dan saksi perempuan dalam mekanisme ICC.Korban dan saksi perempuan dalam mekanisme ICC dapat meminta prosedur pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mahkamah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi perempuan untuk memperoleh rasa aman, kondisi fisik dan mental yang sehat, serta kerahasiaan saksi dan korban dengan kekhususan untuk kasus-kasus terkait kekerasan seksual dan jender. Statuta juga mengatur adanya unit khusus perlindungan saksi (Victim and Witness Protection), konsultasi dan berbagai bentuk asistensi lainnya.

c. Mekanisme pembuktian Mekanisme pembuktian dalam Statuta Roma dibuat sedemikian rupa untuk melindungi korban kejahatan seksual dari proses pembuktian yang mampu merusak kredibilitas mereka maupun harga diri mereka sebagai perempuan. Mahkamah ini memiliki panduan khusus ketika menangani kasus kekerasan seksual.

d. Adanya staf ahli khusus untuk kejahatan jender dan seksualStatute Roma mengharuskan penuntut umum (Office of The Prosecutor) ICC untuk menunjuk penasihat dengan keahlian CICC Regional Meeting

The UN Secretary-General Ban Ki-Moon and the ICC President Judge

Philippe Kirsch

CICC annual strategic meeting


10



hukum dalam bidang kekerasan seksual dan jender. Unit khusus saksi dan korban yang berada dibawah panitera (The Registry) Mahkamah juga harus memiliki staff yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kejahatan seksual. Pemilihan hakim Mahkamah pun dilakukan dengan pertimbangan representasi yang adil antara jumlah hakim perempuan dan laki-laki.

e. Partisipasi korban dalam proses Mahkamah.Statuta roma dan prosedurnya memfasilitasi keterlibatan langsung korban dalam proses peradilan. Korban dapat menyamaikan pendapatnya sesuai dengan aturan yang ada dimana mereka diberi kesempatan untuk menceritakan pengalamannya meskipun jika mereka tidak dihadapkan sebagai saksi. Mekanisme ini akan membuka kesempatan bagi setiap individu perempuan untuk bicara yang sering tidak terekam dalam proses peradilan internasional.

Dengan berbagai pengaturan dan mekanisme yang disediakan oleh Mahkamah Pidana Internasional ini berarti Mahkamah tidak saja memberikan kepastian bagi para pencari keadilan namun juga menjamin kehormatan saksi dan korban perempuan.

II. Pentingnya Ratifikasi Statuta Roma

Keharusan ratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008 tidak hanya karena alasan normatif bahwa hal tersebut sudah disebutkan dalam RANHAM 2004 – 2009. Ratifikasi Statuta Roma pada tahun ini juga akan memberikan kontribusi yang sangat positif penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia dan perdamaian kawasan dan dunia. Selain itu, ratifikasi Statuta Roma juga akan menjadikan Indonesia dipandang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang sudah lebih dulu mengikatkan dirinya pada tatanan keadilan internasional.

Secara terperinci, arti penting dan keuntungan-keuntungan ratifikasi Statuta Roma pada tahun ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Menghapuskan Berbagai Praktik Impunitas

Peratifikasian Statuta Roma sangat diperlukan oleh Indonesia, apalagi ketika kita melihat contoh-contoh penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Indonesia yang berakhir dengan kegagalan Pengadilan untuk menemukan dan menghukum “the most responsible persons”.

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional bertujuan untuk menghentikan dan mencegah praktik impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional yang serius yang diatur oleh Statuta Roma serta membuat perubahan signifikan atas perilaku aktor negara-bangsa. Para pelaku kejahatan demikian tidak dapat bebas dari penuntutan sekalipun mereka adalah representasi dari kedaulatan negaranya.

10



11


Dengan kata lain terdapat tiga hal penting karena keberadaan Mahkamah Pidana Internasional sebagai pencegah terjadinya kejahatan serius internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.

Pertama, para penguasa tidak dapat lagi melakukan praktik dengan alasan apapun termasuk melakukan impunitas dengan maksud melindungi menggunakan mekanisme hukum nasional baik dengan jalan menggelar pengadilan yang bertujuan melindungi pelaku yang ataupun pengampunan (amnesty).

Para penguasa itu harus berpikir panjang untuk membuat kebijakan politiknya yang berakibat pada munculnya kejahatan serius karena Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan yang serius yang terjadi serta menentukan peradilan nasional yang digelar telah memenuhi persyaratan independen dan imparsial. Kedua, sehubungan dengan jangkauan Mahkamah Pidana Internasional yang sangat luas dalam menerapkan yurisdiksinya sekalipun kehadirannya bersifat komplementer. Para pelaku selain tidak dapat berlindung melalui mekanisme perundangan nasional negaranya juga tidak dapat berlindung pada negara lain sekalipun negara itu bukan menjadi pihak dari statuta. Dalam praktiknya, negara-negara yang telah menjadi pihak telah melakukan transformasi terhadap Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional sehingga ketentuan-ketentuan statuta menjadi bagian dari hukum nasional secara penuh.

Ketiga, khusus bagi negara-negara yang mengirimkan pasukan perdamaian, Mahkamah Pidana Internasional justeru melindungi personil pasukan penjaga perdamaian dari kemungkinan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius internasional dan bukan sebaliknya mengancam eksistensi pasukan penjaga perdamaian yang melakukan operasinya di daerah konflik. Dengan kata lain, Mahkamah Pidana Internasional memberikan perlindungan hukum bagi personel pasukan penjaga perdamaian.

Workshop Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional


12



Mahkamah Pidana Internasional dan Pasukan Perdamaian PBB

Indonesia sejak lama berperan serta dalam mengirimkan pasukan perdamaian dalam kerangka PBB. Hal ini merupakan bentuk nyata dari ikrar Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Terakhir, Indonesia mengirimkan pasukan TNI untuk bergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Libanon.

Lalu apa hubungannya antara keterlibatan Pasukan Perdamaian PBB asal Indonesia dengan Mahkamah Pidana Internasional? Statuta Roma memberikan jaminan kepada setiap personil angkatan bersenjata dari berbagai negara yang bertugas sebagai Pasukan

Perdamaian PBB. Jaminan itu berupa peringatan, pencegahan dan perlindungan dari segala bentuk tindakan kejahatan yang menjadi yurisdiksi mahkamah selama bertugas di daerah konflik dan bukan sebaliknya menjadi penghalang dari kerja-kerja mereka dalam operasi perdamaian.

Statuta Roma menyediakan panduan yang lebih lengkap tentang aturan pelibatan (rules of engagement) pasukan perdamaian, sehingga anggota pasukan dapat memahami dengan lebih jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, dengan definisi dan parameter element of crimes yang lebih jelas, Statuta roma justru mereduksi kemungkinan politisasi sebuah kasus yang melibatkan pasukan perdamaian.

Indonesia bukanlah negara pihak dalam Statuta Roma namun tidak berarti para personilnya bebas dari yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Mekanisme Statuta Roma memungkinkan adanya rujukan (referral) dari Dewan Keamanan PBB sebagaimana dalam Kasus Darfur di Sudan. Akan tetapi patut dicatat bahwa Mahkamah Pidana Internasional tidak serta merta langsung menerapkan yurisdiksinya terhadap personil pasukan perdamaian tersebut. Asas Komplementer yang menjadi prinsip utama Mahkamah Pidana Internasional tetap berlaku yaitu mendahulukan mekanisme hukum nasional untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Bagaimana posisi Indonesia jika menjadi negara pihak dalam Statuta Roma? Asas Komplementer tetap berlaku namun permasalahannya Indonesia tidak memiliki mekanisme hukum nasional untuk mengadili para pelaku khususnya berkait dengan kejahatan perang. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak mengatur kejahatan perang dalam yurisdiksinya. Sehingga dapat dimungkinkan kemungkinan dikategorikan tidak mampu (unable) untuk mengadili para pelaku kejahatan.

Sungguhpun demikian, jalan keluar dari persoalan ini adalah Indonesia secepatnya meratifikasi Statuta Roma. Ratifikasi Statuta Roma justeru menjadi pemicu dari upaya Indonesia untuk perbaikan serta penguatan atas mekanisme hukum nasionalnya. Dalam memenuhi upaya itu perlu diperhatikan bahwa kejahatan perang tidak dapat diletakan dalam yurisdiksi peradilan militer. Hal ini penting mengingat dalam praktik internasional yang telah menjadi kebiasaan internasional bahwa pelaku kejahatan perang tidak selalu berasal dari kalangan militer tetapi termasuk orang-orang sipil. Dengan demikian jalan yang terbaik memasukan kejahatan perang dalam Amandemen UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sekaligus sebagai bentuk implementasi Statuta Roma dalam hukum nasional Indonesia.

12



13


Berangkat dari hal itu, dengan meratifikasi Statuta Roma berarti Indonesia terikat dengan komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan HAM bagi warganegaranya, dan terikat untuk melaksanakan kewajiban untuk menghukum pelaku kejahatan serius internasional secara benar agar tidak dinilai sebagai Negara yang “unwilling”.

b. Mengatasi Kelemahan Sistem Hukum Indonesia

Membawa pelaku kejahatan internasional ke pengadilan dan menghukumnya adalah bentuk dari kewajiban Negara (state responsibility) dan wujud perlindungan HAM yang diberikan Negara kepada warganegaranya. Namun, untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Indonesia sering terhambat oleh berbagai kelemahan dan tidak memadainya sistem hokum yang ada.

Dengan meratifikasi Statuta Roma, akan menjadi dorongan agar Indonesia segera membenahi kekurangannya tersebut. Selain itu, dengan meratifikasi Statuta Roma yang berisi aturan mengenai bentuk-bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang bersifat dinamis tetapi tidak diatur dalam KUHP dapat memotivasi negara untuk memperbaiki sistem peradilannya, termasuk dalam hal hukum acaranya. Mengingat bahwa setelah meratifikasi Statuta, negara pihak harus mempunyai aturan pelaksanaan yang berjalan sesuai isi Statuta dan Hukum nasional harus mampu memberikan jaminan bagi kerjasama penuh dengan Mahkamah Pidana Internasional.

c. Perlindungan Saksi dan Korban

Proses peratifikasian Statuta Roma merupakan upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan akibat yang lebih besar di kemudian hari, juga memberikan perlindungan dan reparasi bagi korban. Selain melaksanakan penghukuman bagi pelaku, pemberian kompensasi kepada korban adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Negara ketika terjadi pelanggaran HAM yang berat di wilayahnya.

Aturan perlindungan korban untuk pelanggaran berat HAM di Indonesia diatur dalam Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan diikuti oleh PP No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai aturan pelaksanaannya. Namun jika dibandingkan dengan Statuta Roma, banyak aturan dalam Statuta Roma tidak terakomodasi dalam peraturan tersebut. Misalnya, adanya Trust Fund untuk kepentingan saksi dan korban yang didapat dari hasil denda atau penebusan, yang pengaturannya diserahkan kepada Majelis Negara Pihak.

Selanjutnya Statuta Roma juga mengatur mengenai adanya Unit Saksi dan Korban yang tujuannya untuk menyediakan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nasihat dan bantuan yang perlu bagi para saksi, korban yang menghadap di depan Mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena risiko karena kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut. Dengan meratifikasi Statuta Roma, maka Indonesia akan dapat secara efektif mengadopsi sistem dan mekanisme perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercantum dalam Statuta ke dalam sistem dan mekanisme nasional. Lebih jauh lagi, Lembaga Perlindungan Saksi


14



dan Korban yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban akan mendapatkan legitimasi hukum yang lebih tegas ketika merujuk pada praktek-praktek yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam melaksanakan tugasnya.

III. Keuntungan Meratifikasi Statuta Roma

a. Hak Preferensi Aktif

Keuntungan nyata yang diperoleh adalah apabila ada suatu mekanisme yang melibatkan Negara Pihak, misalnya Majelis Negara Pihak (Assembly of States Parties), maka kita akan dapat memberikan suara dan pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perubahan/perbaikan isi Statuta maupun hal-hal lain yang menyangkut pengaturan dan pelaksanaan Mahkamah Pidana Internasional, termasuk masalah administratif. Bagi negara peratifikasi Statuta Roma, hal ini berarti memberikan hak preferensi secara aktif dan langsung untuk memberikan peranannya secara aktif dalam segala kegiatan Mahkamah Pidana Internasional, termasuk diantaranya melindungi warga negaranya yang menjadi subjek Mahkamah Pidana Internasional.

Dengan meratifikasi Statuta Roma maka Indonesia otomatis menjadi anggota dari Majelis Negara Pihak yang memiliki fungsi sangat penting dalam Mahkamah Pidana Internasional. Fungsi penting dari Majelis Negara Pihak diantaranya adalah dapat ikut serta melakukan pemilihan terhadap semua posisi hukum di Mahkamah Pidana Internasional. Posisi tersebut diantaranya adalah posisi hakim dan jaksa penuntut.

Bila Indonesia meratifikasi Statuta Roma tahun 2008 ini, maka pada tahun 2009, ketika Review Conference digelar, Indonesia sudah bisa berpartisipasi secara aktif.

b. Kesempatan untuk Menjadi Bagian dari Organ Mahkamah Pidana Internasional

Sebagai negara pihak tentunya Indonesia akan dapat berkesempatan untuk masuk dan terlibat dalam organ Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini dikarenakan setiap negara pihak berhak mencalonkan salah satu warganegaranya untuk menjadi hakim, jaksa penuntut ataupun panitera. Tentunya kesempatan ini dapat meningkatkan kemampuan para aparat penegak hukum Indonesia dalam berpraktik di peradilan internasional dan dapat menguatkan posisi tawar negara dalam pergaulan internasional. Sementara negara bukan pihak tidak dapat mencalonkan wakilnya untuk menjadi organ inti Mahkamah Pidana Internasional. Dengan demikian, menjadi Negara Pihak dalam Statuta Roma, berarti Indonesia turut berperan aktif dalam memajukan fungsi efektif dari Mahkamah Pidana Internasional. Itu juga berarti sumber-sumber daya manusia Indonesia akan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam sistem international, sehingga hal itu akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.

Selain itu, dalam hal penegakan hukum di Indonesia, setelah meratifikasi Statuta Roma maka para aparat penegak hukum mau tidak mau harus membuka diri mereka untuk lebih terbiasa dan terlatih dalam melihat perkembangan kasus-kasus internasional yang terjadi dan menjadikannya bahan referensi dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia.

14



15


c. Percepatan Proses Reformasi Hukum di Indonesia

Konsekuensi logis dari peratifikasian suatu ketentuan internasional yaitu bahwa negara peratifikasi terikat dengan aturan dalam konvensi tersebut. Dengan meratifikasi Statuta Roma, maka Indonesia akan segera terdorong untuk membenahi instrumen hukumnya yang belum memadai agar selaras dengan aturan dalam Statuta Roma. Hal ini dikarenakan prinsip non-reservasi dalam peratifikasian Statuta Roma, yang berarti bahwa negara peratifikasi tunduk pada semua aturan dalam Statuta Roma. Untuk mengefektifkan implementasi Statuta Roma, Negara yang telah meratifikasi diwajibkan membuat aturan implementasi yang dilakukan melalui proses harmonisasi perangkat hukum nasional disertai dengan sosialisasi aturan tersebut kepada berbagai elemen yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia.

d. Efektivitas Sistem Hukum Nasional

Dalam Statuta Roma ditegaskan bahwa penyelesaian suatu perkara tetap mengutamakan upaya hukum nasional baik secara formal maupun material dengan prinsip dan asas-asas yang sesuai dengan hukum internasional. Artinya, Mahkamah Pidana Internasional justru membuka kesempatan yang besar untuk mengefektifkan sistem hukum nasional dan pengadilan domestik dalam menuntut para pelaku kejahatan.

Ini yang disebut pendekatan komplementer melalui pola yang strategis dan lebih terfokus. Artinya, hal ini dapat mendorong para penegak hukum dan pemerintah serta semua pihak untuk turut aktif dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Sehingga dengan menjadi pihak Mahkamah Pidana Internasional mau tidak mau suatu negara akan termotivasi untuk melaksanakan penegakan HAM melalui pengefektifan hukum dan sistem peradilan nasionalnya yang dilatarbelakangi salah satu prinsip fundamental Mahkamah Pidana Internasional yaitu prinsip komplementer.

Lebih lanjut, Statuta Roma juga memungkinkan untuk memberikan “technical assistance” bagi Negara Pihak dalam proses perbaikan dan penyesuaian sistem hukum domestiknya agar memenuhi standar dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Bagi praktisi hukum di Indonesia, khususnya para hakim dan jaksa, Mahkamah Pidana Internasional juga membuka luas kesempatan untuk belajar dan berkarir baik melalui mekanisme magang maupun jalur “visiting professional”.

e. Peningkatan Upaya Perlindungan HAM

Adanya Mahkamah Pidana Internasional dapat menjadi motivator untuk terus menggiatkan dan meningkatkan peran Indonesia dalam upaya perlindungan HAM internasional, seperti tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu turut aktif dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Serta menunjukan komitmen Indonesia bahwa Indonesia dapat melaksanakan perlindungan HAM melalui pengadilan HAM secara efektif dan efisien dengan menjamin prinsip pertanggungjawaban individu, penuntutan dan penghukuman bagi pelaku kejahatan.


16



Secara politis hal ini dapat mengangkat status Indonesia di mata pergaulan internasional. Diharapkan, dengan diratifikasinya Statuta Roma disertai dengan penyerbarluasan informasi yang terstruktur dan sistematis, maka pemahaman tentang aturan hukum HAM dan kewajiban negara dalam menegakkan hukum HAM internasional dapat lebih baik lagi.

f. Posisi Diplomatik

Ratifikasi Indonesia akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pendukung utama keadilan internasional. Dalam pelaksanaannya, Indonesia akan bergabung dengan lebih dari setengah masyarakat dunia untuk meyakinkan bahwa sistem keadilan yang efektif akan mencegah kejahatan terburuk yang pernah terjadi terhadap kemanusiaan dan memastikan adanya perlindungan bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia sendiri.

Mahkamah Pidana Internasional dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah buruh migran terbanyak didunia. Meskipun konsentrasi buruh migran Indonesia berada di negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi. Tidak hanya itu beberapa buruh migran Indonesia juga berada di wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata atau konflik. Persoalan yang mungkin dihadapi oleh Pemerintah Indonesia kemungkinan buruh migran kita menjadi korban dari konflik tersebut.

Mahkamah Pidana Internasional dapat menjadi salah satu pilihan bagi Pemerintah Indonesia untuk melindungi buruh migran Indonesia ketika kejahatan serius yang telah menjadi yurisdiksi mahkamah. Hal ini terjadi jika Indonesia secepatnya meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Sebagai negara pihak, Indonesia dapat saja mendorong Jaksa Penuntut Mahkamah untuk segera melakukan investigasi terhadap kejahatan yang menjadi yurisdiksi mahkamah yang menimpa buruh migran Indonesia. Dorongan ini tentunya muncul ketika pelaku kejahatan berasal dari negara yang telah pula menjadi pihak dalam Statuta Roma. Akan tetapi patut pula diingat bahwa Indonesia juga tidak kehilangan kesempatannya untuk mencari keadilan, walau pelakunya bukan dari Negara pihak.

Akan tetapi hal itu tidak menjadikan kesempatan menegakan keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang menjadi buruh migran telah tertutup , Pemerintah Indonesia masih dapat mendorong dimualainya investigasi jika negara tersebut tidak berniat (unwilling) atau tidak mampu (unable) untuk mengadili pelaku kejahatan.

Berangkat dari hal itu dapat dikatakan Indonesia dapat menggunakan mekanisme Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan semangat Pemerintah Indonesia sebagaimana ditabalkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

16



17


Dengan meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang juga salah satu negara terpenting di kawasan Asia Tenggara dapat menjadi contoh yang baik dalam upaya perlindungan HAM khusunya bagi negara-negara tetangganya, maupun negara-negara besar lainnya di dunia. Secara politis, Ratifikasi ini penting bagi pergaulan internasional karena akan menunjukan komitmen Indonesia yang tinggi dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam penegakan hukum pidana internasional dan yang terpenting adalah ikut serta bersama masyarakat internasional dalam menghapuskan praktik impunitas.

IV. Kerugian Tidak Meratifikasi Statuta Roma Pada 2008

a. Komitmen terhadap Perlindungan HAM

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa dengan meratifikasi Statuta Roma yang berisi aturan mengenai bentuk-bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang bersifat dinamis tetapi tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat memotivasi negara untuk memperbaiki sistem peradilannya, termasuk dalam hal hukum acaranya. Mengingat bahwa setelah meratifikasi Statuta, negara pihak harus mempunyai aturan pelaksanaan yang berjalan sesuai isi Statuta Roma. Belajar dari pengalaman penegakkan hukum di Indonesia, masih banyak terjadi praktek impunitas.

Para penguasa atau para komandan/atasan masih bisa berlindung dari jeratan hukum karena alasan tugas negara atau karena ketidakmemadaian instrumen hukum Indonesia yang memberikan celah untuk membebaskan mereka. Jika tidak segera meratifikasi Statuta Roma sebagai upaya untuk memutus rantai impunitas tersebut, maka komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM dapat dianggap hanya sebagai retorika politis karena dalam prakteknya Indonesia tidak mendukung upaya-upaya yang mengarah pada kemajuan perlindungan HAM. Dalam konteks ini, perlu dibangun pemahaman bersama bahwa kepentingan nasional (national interest) Indonesia bukan hanya menjaga kedaulatan negara (sovereignty of the state), tapi bahwa menghormati HAM juga bagian dari kepentingan nasional karena diakui dalam konstitusi.

b. Komitmen Indonesia untuk Memutus Rantai Impunitas

Bila Indonesia menunda untuk meratifikasi Statuta Roma pada 2008 maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia melanggar komitmen kepada rakyat Indonesia serta masyarakat internasional sebagai upayanya untuk turut serta memutus rantai impunitas. Komitmen pemerintah tersebut telah ditegaskan dalam Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2004-2009. Pemerintah selalu menggunakannya dalam berbagai kesempatan baik ditingkat nasional dan internasional sebagai upaya untuk memperoleh kepercayaan rakyat, masyarakat internasional serta perbaikan citra sebagai bangsa yang menjunjung tinggi HAM.


18



Sudah seharusnya pemerintah secepatnya merealisasikan ratifikasi Statuta Roma sebagaimana telah direncanakan dalam RAN HAM 2004-2009. Sekedar untuk mengingatkan komitmen dan dukungan Pemerintah Indonesia untuk memutus rantai impunitas yang terlihat dari pernyataan Duta Besar Marty Natalegawa, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam menanggapi laporan Jaksa Mahkamah Pidana Internasional soal Darfur kepada Dewan Keamanan PBB pada Desember 2007:

“My delegation condemns the continued gross violations of human rights and international humanitarian law in Darfur. These crimes are egregious affronts to the norms, rules and collective conscience of the international community.

The perpetrators of those acts must be brought to justice…Finally, we wish to underline the independence of the Court on the conduct of its work . We believe that once case has been referred to the Court, including by the Council, there should

be no interference in the legal process. At the same time, we recognize and underline the responsibility of the Security Council to ensure that Government of Sudan complies fully with the provisions of Security Council resolution 1593 (2005). There cannot be any impunity.”

Sepantasnya pernyataan ini akan lebih bermakna apabila pemerintah secepatnya meratifikasi Statuta Roma pada 2008. Dengan demikian Pemerintah Indonesia dapat membuktikan komitmennya dan merealisasikan kata-kata dengan tindakan nyata.

V. Indonesia Siap Meratifikasi Statuta Roma Tahun 2008

Berdasarkan pembukaan Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap dari peradilan nasional. Apa yang tercantum dalam pembukaan tersebut menegaskan salah satu prinsip penting dalam Mahkamah Pidana Internasional yaitu prinsip komplementer. Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Statuta Roma, pengadilan nasional tidak dapat dikontrol oleh ICC.

Larangan ICC untuk mencampuri yurisdiksi hukum nasional jika suatu negara sedang menyelidiki atau menuntut kejahatan tersebut, kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lanjutan oleh ICC, dan kasusnya telah diputuskan oleh pengadilan yang layak dan adil. Berdasarkan ketentuan ini, ICC sebetulnya bertujuan untuk mengefektifkan peradilan pidana nasional suatu negara.

Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran bahwa ICC akan mengurangi kedaulatan dalam sistem hukum di Indonesia. Kasus-kasus yang akan dibawa ke ICC benar-benar hanya akan didasarkan pada; pelanggaran terhadap proses peradilan domestik yang hanya ditujukan sebagai upaya untuk melindungi pelaku, adanya ketidakmauan negara, dan sistem hukum suatu negara tidak mampu mengadili kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi ICC. Mekanisme hukum nasional tetap menjadi langkah yang utama dan pertama (the forum of first resort) untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut.

Berdasarkan kesesuaian antara tujuan didirikannya ICC dan konstitusi Indonesia, penting untuk meratifikasi Statuta Roma sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional dan juga komitmen bangsa Indonesia dalam berkontribusi atas perdamaian dunia. Melihat komitmen Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia, bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia telah siap meratifikasi Statuta Roma. Kesiapan tersebut terkait dengan

18



19


politik hukum hak asasi manusia di Indonesia saat ini, kesiapan instrumem hukum, kesiapan infrastruktur dan adanya pengalaman Indonesia dalam mengadili kejahatan internasional, dan juga kesiapan masyarakat.

1. Komitmen Perlindungan HAM

a. Undang Undang Dasar 1945 UUD 1945 telah merumuskan pengaturan perlindungan HAM dalam UUD 1945 baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh. Dalam Pembukaan, secara eksplisit dan implisit Indonesia mengemukakan pernyataan dan komitmennya dalam upaya perlindungan HAM. Dimana salah satunya dilakukan melalui peran aktif dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang juga merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia.

Bahwa paska reformasi, UUD 1945 mengalami perubahan penting dalam rangka untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia baik dalam bidang hak-hak sipil dan politik maupun yang termasuk dalam hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. Pada tahun 2002, perubahan Kedua UUD 1945 menambahkan aturan yang lebih rinci berkenaan dengan pengaturan perlindungan HAM khususnya di bidang hak-hak sipil dan politik, yaitu dalam BAB X A Pasal 28A – Pasal 28J.

Sebelumnya pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM secara rinci hanya diatur dalam Undang Undang dan perangkat hukum lainnya di bawah UUD. Kemudian pada tahun 2002, perlindungan HAM lebih menitikberatkan pada perlindungan HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

b. RANHAM 2004-2009Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009 berdasarkan Keppres No.40 Tahun 2004 tanggal 11 Mei 2004 diantaranya mencakup persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional dan penerapan norma dan standar HAM. Peratifikasian Statuta Roma merupakan hal yang sejalan dengan pelaksanaan RANHAM 2004-2009 menegaskan itikad baik serta komitmen Indonesia dalam rangka perlindungan HAM internasional yang selaras dengan hukum nasional. Agenda ratirikasi Statuta Roma dalam RANHAM akan dilaksanakan pada tahun 2008, dan hal itu berarti tahun ini.

Urgensi peratifikasian Statuta Roma sudah semakin mendesak, untuk melengkapi mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum HAM. Ratifikasi Statuta Roma diperlukan agar dapat mendorong kemajuan perlindungan HAM dan penegakan hukum terutama dalam konteks perbaikan sistem peradilan Indonesia.

2. Kesesuaian Pengaturan dan Upaya Perbaikan

a. Kesesuaian Prinsip-Prinsip dan Ketentuan Umum Hukum Pidana

l Penerapan asas non retroaktif (asas legalitas)

Berdasarkan pasal 24 Statuta Roma menyatakan bahwa seseorang tidak dapat tidak seorang pun bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta ini atas perbuatan yang dilakukan sebelum


20



diberlakukannya Statuta ini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Statuta Roma tidak berlaku surut (retroaktif) dan menjunjung tinggi asas legalitas sebagai asas kardinal dalam hukum pidana.

Bahwa ketentuan tidak berlakunya ICC sejalan dengan asas pokok dalam hukum pidana bahwa tidak ada penghukuman tanpa adanya pemidanaan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan hukum pidana nasional pasal 1 KUHAP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan terlebih dahulu.

Jaminan untuk menegakkan prinsip non retroakif ini juga tertuang dalam pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 28 I UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut ini juga sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Konvenan Internasional hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Dengan demikian, baik Statuta Roma maupun hukum nasional mempunyai prinsip yang sama yakni melindungi setiap individu dari penerapan tuntutan pidana tertentu yang sebelumnya belum menjadi tindak pidana dalam hukum nasional maupun internasional. Dalam hal, jika Indonesia meratifikasi Statuta Roma maka hanya akan berlaku penerapannya sejak diratifikasinya Statuta tersebut. ICC hanya dapat menerapkan yurisdiksinya atas dugaan terjadinya kejahatan yang paling serius setelah adanya ratifikasi.

l Pertanggungjawaban individual dan dapat dihukumnya pelaku yang melakukan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahatBerdasarkan pasal 25 ayat (2) Statuta Roma, pertangungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang bersifat individual. Dalam ayat (2) juga dinyatakan bahwa pelaku kejahatan dapat dikenakan pidana dan dijatuhi hukuman atas tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, memrintahkan, mengusahakan, membantu atau melakukan persekongkolan untuk melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Statuta Romatersebut juga telah diatur dalam pasal 1 angka 4 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara indvidual. Sementara tindakan berupa percoabaan, permufakatan jahat diatur dalam pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000 dan dalam berbagai ketentuan dalam KUHP.

l Ne bis in Idem Berdasakan pasal 20 Statuta Roma melarang adanya pengadilan dihadapan ICC atau pengadilan jika dasar kejahatan terhadap orang itu telah dinyatakan bersalah atau dibebaskan

20



21


oleh ICC. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan jika pengadilan lain yang mengadili kalau proses pengadilannya dilakukan; 1) dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana, dan 2) tidak dilakukan secara mandiri dan memihak sesuai dengan norma-norma mengenai proses yang diakui oleh hukum internasional dan dilakukan dengan maksud untuk membawa orang tersebut ke pengadilan.

Larangan untuk mengadili kembali tersebut merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yaitu prinsip ne bis in idem. Prinsip ini diakui dalam hukum pidana Indonesia dan bahkan juga telah diatur secara tegas dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 18 yang menyatakan bahwa setiap orang tidak dapat dituntut kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

l Daluwarsa Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma tidak mengenal daluwarsa yakni jangka waktu atau masa dimana suatu tindak pidana tidak dapat diadili atau diajukan ke pengadilan. KUHP Indonesia memang menganut asas ini sebagai sebuah asas dalam hukum pidana. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 46 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyimpangi asas ini. Pasal 46 tersebut menyatakan bahwa untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluwarsa.

b. Harmonisasi Produk Hukum Nasional

1. KUHP, RUU KUHP dan KUHAP KUHP Indonesia belum mengatur tentang Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, dan Kejahatan Perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Baru pada tahun 2000, Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan masuk dalam leksikon hukum nasional sebagai pelanggaran HAM yang berat yang diatur secara khusus dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun demikian, Prinsip-prinsip dalam hukum pidana yang dianut oleh ICC yang juga telah diatur dalam KUHP Indonesia, yakni prinsip legalitas (non-retroactive principle), pertanggungjawaban individual, hal tentang penyertaan, percobaan dan pembantuan serta pemufakatan.

Dari sisi hukum acara, terdapat perbedaan yang cukup besar. Dalam Statuta Roma semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan ICC bersifat independen, berdiri sendiri tanpa pengaruh pihak manapun, begitu juga dengan proses beracaranya yang berbeda dengan perkara pidana biasa yang merupakan gabungan antara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Sedangkan dalam Pengadilan HAM kita yang diatur oleh Undang-Undang No.26 Tahun 2000, hukum acara yang digunakan adalah sama dengan acara yang terdapat dalam KUHAP dengan sistem kita yang menganut Eropa Kontinental.

Dalam Rancangan UU KUHP Tahun 2006, telah dimasukkan kejahatan-kejahatan yang menjadi jurisdiksi ICC (kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang) menjadi bagian RKUHP. Pengaturan ini diantaranya terdapat dalam Buku Kedua


22



tentang “Tindak Pidana Hak Asasi Manusia”, yang berisi pengaturan dari segi materi tindak pidana beserta hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana tersebut. Bila RKHUP ini disahkan dengan segera artinya kita tidak perlu mengkhawatirkan kemungkinan buruk yang dapat timbul, dari peratifikasian Statuta Roma berkenaan dengan pengaturan jurisdiksi yang berbeda dengan Undang Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang hanya memasukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam jurisdiksinya. RKUHP ini menunjukan komitmen dan kesiapan Indonesia dalam upaya perlindungan HAM yang sejalan dengan standar aturan hukum internasional.

2. UU No. 39 Tahun 1999Undang-Undang ini merupakan awal tonggak pengaturan HAM karena Undang -Undang ini mengatur mengenai hak-hak mendasar yang wajib mendapat perlindungan diantaranya yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik serta yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Undang-Undang ini mengatur tentang KOMNAS HAM sebagai lembaga yang independen. Lembaga independen ini diantaranya memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantuan dan meditasi tentang hak asasi manusia.

Berkaitan dengan forum internasional, Undang Undang ini pun tidak menentang adanya upaya yang dilakukan ke forum internasional dalam rangka perlindungan HAM bilamana upaya yang dilakukan di forum nasional tidak mendapat tanggapan. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Maksudnya bahwa mereka yang ingin menegakan HAM dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum Indonesia terlebih dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum menggunakan forum di tingkat regional maupun internasional. Hal ini seiring dengan prinsip komplementer yang dianut ICC.Meskipun tidak secara rinci menyebutkan kejahatan-kejahatan seperti dalam jurisdiksi ICC, tetapi Undang Undang dalam pasal 104 telah memandatkan pembentukan pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat. Kejahatan-kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM yang berat dalam UU ini adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar keputusan pengadilan (arbitrary extra judicial killing), penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa.

3. UU No. 26 Tahun 2000Undang – undang ini dibuat atas dasar kesadaran dan kepentingan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Sebagi landasan filosofis, Undang-Undang ini dibuat sebagai penerapan cita-cita bangsa yang dipelopori oleh para pendiri bangsa ini dalam rangka pencapaian tujuan bangsa diantaranya mensejahterakan rakyat Indonesia melalui perlindungan HAM. Pertimbangan yuridis yang menjadi landasan Undang-Undang ini yaitu untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, dikarenakan KUHP Indonesia tidak mengatur pelanggaran berat terhadap HAM yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Dalam sistem hukum Indonesia, suatu hal yang belum diatur dalam KUHP dapat diatur dalam

22



23


peraturan tersendiri sehingga Undang-Undang 26 tahun 2000 banyak melakukan terobosan-terobosan aturan hukum yang tidak diatur sebelumnya dalam KUHAP.

Landasan sosiologis dalam Undang-Undang ini yaitu sebagai upaya menjaga dan meningkatkan upaya perlindungan HAM, dan mencegah terjadinya kembali pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Sedangkan alasan politik dalam Undang-Undang ini yaitu bahwa pelanggaran HAM yang berat bersifat politis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memegang kekuasaan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 ini telah mendefinisikan pelanggaran HAM yang berat yakni Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, yang merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes). Pelanggaran HAM yang berat dalam UU ini mengadopsi dari Statuta Roma sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasannya.

UU ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk menunjukan bahwa Indonesia mampu melaksanakan peradilan sendiri yang sesuai dengan standar internasional (Statuta Roma) dan untuk menguatkan prinsip komplementaritas yang dianut oleh ICC. Undang-Undang ini menunjukan niat dan itikad baik pemerintah Indonesia untuk melaksanakan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat di negaranya.

4. UU No. 13 Tahun 2006Sejak tahun 2006, Indonesia telah mempunyai UU khusus tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini mengatur tentang hak-hak korban dan saksi, termasuk dalam saksi dan korban kejahatan-kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM yang berat. Beberapa hak saksi yang diatur diantaranya hak-hak saksi untuk diberikan perlindungan pergantian identitas dan relokasi saksi (pasal 5). Selain itu juga mengadopsi berbagai ketentuan dalam Statuta Roma tentang perlindungan saksi diantaranya pemeriksaan saksi in camera, atau pemberian kesaksian melalui media elektronik lainnnya (pasal 9).

Dalam UU perlindungan saksi dan korban, para korban kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM mendapatkan hak untuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan di Statuta Roma mengenai hak-hak korban kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC.

Dalam rangka melindungi saksi dan korban secara lebih baik, UU ini juga memandatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dengan anggota yang mewakili lembaga-lembaga penegak hukum dan masyarakat dan dengan sistem kerja yang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Meskipun berbeda konsepnya dengan unit perlindungan saksi dan korban di ICC, namun dalam beberapa hal lembaga ini mempunyai kesamaan tujuan dan fungsi.

Adanya UU Perlindungan saksi dan korban ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memenuhi kewajibannya dalam menuntut kejahatan-kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM yang berat dengan adanya sistem perlindungan bagi saksi dan korban. Demikian juga komitmen untuk memberikan hak-hak reparasi (pemulihan) kepada para korban, yang sesuai dengan hukum internasional dan Statuta Roma.


24


VI. Penutup

Berbagai perangkat hukum yang telah dimiliki Indonesia merupakan kelebihan dan ‘modal’ yang dimiliki Indonesia yang menunjukan kesiapan sistem hukum kita dalam penegakan HAM, jika dibanding negara lain seperti Norwegia dan Kamboja ataupun negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa yang telah meratifikasi Statuta Roma tapi belum memiliki aturan pelaksanaan maupun perangkat hukum yang mendukung implementasi Statuta Roma. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadi penghalang itikad baik mereka dalam mewujudkan komitmen yang kuat dalam upaya perlindungan HAM dan penegakan hukumnya. Hal ini terlihat dari komitmen yang dibuat oleh Norwegia yang akan melakukan peninjauan kembali terhadap berbagai perangkat hukumnya yang disesuaikan dengan pengaturan dalam Statuta Roma seperti KUHP, KUHPerdata dan aturan kemiliterannya. Begitu pula yang terjadi dengan Kamboja yang melakukan ratifikasi terlebih dahulu lalu kemudian selanjutnya dibuat aturan pelaksanaannya.

Kelebihan lain yang dimiliki Indonesia adalah adanya praktek pengadilan HAM yang mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun belum sempurna, pengadilan ini terus menerus memperbaiki diri baik dari sisi kelengkapan instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya dan pengadilannya sendiri. Diratifikasinya Statuta Roma akan memperkuat proses perbaikan pengadilan HAM dan juga instrumen hukum lainnya.

Faktor lain yang penting adalah adanya komitmen dan kesiapan dari pemerintah dalam upaya meratifikasi Statuta Roma. Komitmen tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Ranham 2004-2005 kemudian berlanjut dengan serangkaian upaya untuk mempersiapkan ratifikasi Statuta Roma yang dilakukan oleh Departeman Luar Negeri dan Departemen Hukum dan HAM. Sementara itu, Departemen Pertahanan juga memberikan dorongan yang positif atas upaya Ratifikasi ini karena sesuai dengan reformasi internal yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI. Hal ini disampaikan oleh Menhan Juwono Sudarsono dalam Acara Sosialisasi dan Workshop Tentang Statuta Roma/ICC.

Bagi Perwira TNI, disampaikan di Makassar, Banda Aceh, Palembang, Jayapura, Ambon, Padang, Balikapapan dan Surabaya. Dukungan lainnya juga datang dari Komnas HAM dan juga para anggota DPR.

Dari paparan di atas, sangat nyata terlihat betapa Indonesia telah benar-benar siap meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008 ini, sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu ikut serta secara aktif dalam memelihara perdamaian, ketertiban dan keamanan dunia.

Ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, Sekarang!

KERTAS KERJA Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma ... · I. A. Peran Indonesia dalam Proses . Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional . Dalam proses pengadopsian Statuta Roma,

Documents