KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS BAPPENAS Kertas Kebijakan: Pengarusutamaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim (PUG-API) & & Kajian Awal: Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG) Nina Sardjunani Deputi Bidang SDM dan KebudayaanBappenas Disampaikan pada Peluncuran Dokumen Kebijakan Responsif Gender Peluncuran Dokumen Kebijakan Responsif Gender Jakarta, 28 November 2012
54
Embed
Kertas Kebijakan: Pengarusutamaan Gender dalam … legislatif/parlemen tingkat nasional dan provinsi Komisi Pemilihan Umum, 2009 Persentase keterwakilan perempuan dibanding laki-laki
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN PPN/BAPPENASBAPPENAS
Kertas Kebijakan: Pengarusutamaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim (PUG-API)
&&Kajian Awal: Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan
Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG)g g ( )
Nina SardjunaniDeputi Bidang SDM dan KebudayaanBappenas
1 Meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender1. Meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender dalam perubahan iklim, termasuk pengurangan resiko bencana khususnya dalam konteks Indonesiabencana, khususnya dalam konteks Indonesia.
2. Mengidentifikasikan isu‐isu gender yang prioritas untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan perubahan iklim, termasuk pengurangan resiko bencana., te asu pe gu a ga es o be ca a
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan perubahan iklim if d di I d i kh t k ityang responsif gender di Indonesia, khususnya terkait
dengan Rencana Aksi Nasional dan kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan sebagai masukan untuk RAN Adaptasi Perubahan Iklim (API).
5
LATAR BELAKANG (1)LATAR BELAKANG (1)
1) K it P i t h I d i d l RPJMN 1) Komitmen Pemerintah Indonesia dalam RPJMN 2010-2014:
• Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan aspek dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam menyusun kerangka strategis struktur kelembagaan strategi kerangka strategis, struktur kelembagaan, strategi dan kebijakan nasional, sektoral dan wilayah, serta d l d l k dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan permasalahan strategis lingkungan dan sosial yang ada. ada.
6
LATAR BELAKANG (2)LATAR BELAKANG (2)
1) K it P i t h I d i d l RPJMN 1) Komitmen Pemerintah Indonesia dalam RPJMN 2010-2014:
• Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta
i k k i i i d l meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses (sudut pa da g) ge de ke da a p osespembangunan di setiap bidang. 7
LATAR BELAKANG (3)LATAR BELAKANG (3)
2) K it I t i l P i t h I d i 2) Komitmen Internasional Pemerintah Indonesia: • Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Politik dan Sipil
(ICCPR) UU N 68/1958(ICCPR) UU No. 68/1958• Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) UU No. 7/1984
• Ratifikasi UNFCCC 1994• Ratifikasi Protocol Kyoto 2004y• Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya (ICESR) 2005Budaya (ICESR) 2005• Ratifikasi Konvensi PBB tentang Kerangka Perubahan Iklim
(UNFCCC) Rencana Aksi Bali 2007(UNFCCC) Rencana Aksi Bali, 2007.8
LATAR BELAKANG (4)LATAR BELAKANG (4)
B d k k it k it t b t dBerdasarkan komitmen-komitmen tersebut, danmengingat bahwa kesetaraan gender adalah hal yang penting untuk memastikan dipertimbangkannya kebutuhan yang berbeda dari perempuan dan laki-laki y g p pdalam menangani dampak perubahan iklim, maka Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan-Bappenas, bekerja sama dengan UN Women dan didukung oleh UNDP IndonesiaWomen dan didukung oleh UNDP Indonesia,menyusun:Kertas Kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia (PUG-da a daptas e uba a k d do es a ( UGAPI). 9
Dampak Utama Perubahan pIklim Spesifik Gender
1. Hilangnya:– akses dan kontrol laki‐laki dan perempuan terhadap p p p
sumber daya alam dan ekosistem yang berkualitas baik.; – akses dan kontrol laki‐laki dan perempuan terhadap
sumber sumber produksi dan livelihood; dansumber‐sumber produksi dan livelihood; dan– pemukiman yang aman dan kondisi kehidupan yang sehat.
2 Hal ini menimbulkan dampak spesifik gender2. Hal ini menimbulkan dampak spesifik gender terhadap: kesehatan manusia, survival, hak dasar manusia, peningkatan yang signifikan dalam beban , p g y g gkerja, keterbatasan untuk kesempatan pembangunan, peningkatan kemiskinan, dan penurunan keamanan pribadi, otonomi, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.
10
Adaptasi perubahan iklim tidak netral gender, Adaptasi perubahan iklim tidak netral gender, karena:
• Perempuan dan laki‐laki memiliki kapasitas yang berbeda dan berkontribusi terhadap adaptasi secara berbeda; dan perempuan, sebagaimana laki‐laki, dapat menjadi agen perubahan dan pemimpin yang kuat d l d d t idalam mendorong adaptasi.
• Perempuan dan laki‐laki memiliki perbedaan kebutuhan (strategis maupun praktis) dan minat dalamkebutuhan (strategis maupun praktis) dan minat dalam upaya‐upaya beradaptasi.
• Strategi dan tindakan adaptasi di sisi lain dapat• Strategi dan tindakan adaptasi, di sisi lain, dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki‐laki, dan berpotensi untukdan laki laki, dan berpotensi untuk meningkatkan/mengurangi kesenjangan yang ada.
11
Lima Alasan Pengarusutamaan Gender gdalam Adaptasi Perubahan Iklim
Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim mendapatkan banyak manfaat dari Pengarusutamaan Gender:
1. Mengkapitalisasikan bakat, kapasitas, dan kontribusi perempuan dan laki‐laki, yang masing‐masing sekitar 50% dari total penduduk, hi k bij k t b t d t l bih b h il fi i d f ktifsehingga kebijakan tersebut dapat lebih berhasil, efisien, dan efektif.
2. Menghindari peningkatan efek yang tidak diinginkan dari kebijakan API dan aksi‐aksi dalam ke (tidak) setaraan gender dan kemiskinanAPI dan aksi aksi dalam ke (tidak) setaraan gender dan kemiskinan.
3. Saling menguntungkan: kebijakan dan aksi API dapat memberdayakan, meningkatkan kualitas hidup, dan livelihood gperempuan, keluarganya, dan seluruh masyarakat.
4. Memastikan harmonisasi dengan kebijakan sosial/gender yang ada d k jib HAM hi b k ib i h d kdan kewajiban HAM, sehingga berkontribusi terhada kesetaraan gender dan pencapaian MDGs.
5 Merupakan tindakan sensitif gender sebagai ‘pembuka wawasan’5. Merupakan tindakan sensitif gender, sebagai pembuka wawasan untuk dimensi sosial lainnya dalam perubahan iklim.
12
R k d i (1)Rekomendasi (1)
1. Kebijakan API harus:– Memasukkan tujuan kesetaraan yang spesifikMemasukkan tujuan kesetaraan yang spesifik
gender, dan sejalan dengan kebijakan gender dan sosial.
– Menyusun gender assessment dari peraturan dan rencana aksi API.
– Memastikan tersedianya informasi dengan data terpilah jenis kelamin.
k h d k b h d– Menyesuaikan terhadap kebutuhan dan prioritas adaptasi bagi perempuan dan laki‐laki.M tik ti i i d k t lib t– Memastikan partisipasi dan keterlibatan yang berarti dari perempuan dan laki‐laki.
13
R k d i (2)Rekomendasi (2)
2. Lembaga‐lembaga API harus:Mendorong kesetaraan gender sebagai prinsip– Mendorong kesetaraan gender sebagai prinsip kelembagaan.M i k tk k t di k hli d– Meningkatkan ketersediaan keahlian gender secara luas.M ik i k k d li d– Memastikan peningkatan kepedulian dan peningkatan kapasitas terkai isu tersebut.
k d k– Menyusun, menggunakan, dan menerapkan pedoman kebijakan gender.
– Mendukung pembangunan SDM yang sensitif gender.
14
R k d i (3)Rekomendasi (3)
3. Mekanisme keuangan dan jasa API harus:D t di k t j k d dik t l l h– Dapat diakses, terjangkau, dan dikontrol oleh perempuan individu, maupun organisasinya.
– Memastikan bahwa perempuan, laki‐laki, dan anak‐anak setempat mendapatkan manfaat dari ini.
– Dapat tersedia dalam bentuk jasa pembiayaan p j p ymikro, dan asuransi perubahan iklim yang terjangkau dan menguntungkan.terjangkau dan menguntungkan.
– Memastikan primary informed consent.
15
R k d i (4)Rekomendasi (4)
4. Peningkatan kapasitas dan pengembangan pengetahuan harus:pengetahuan harus:
– Membangun pengetahuan dan keahlian gender dan (A)PI.( )
– Meningkatkan kepedulian tentang hubungan antara kesetaraan gender dan (A)PI.
– Diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan dan kurikulum.
– Mendukung riset tentang aspek gender pada (A)PI.
d k d l– Mendukung partisipasi perempuan dalam pengetahuan, praktek, dan disiplin teknologi PI.
16
R k d i (5)Rekomendasi (5)
5. Praktek API‐program dan kegiatan harus:– Bermanfaat bagi laki‐laki dan perempuan di g p p
masyarakat.– Memasukkan analisis gender di seluruh desain dan
perencanaan.– Memastikan bahwa perbedaan pertimbangan
perempuan dan laki‐laki mendasari program danperempuan dan laki‐laki mendasari program dan siklus kegiatan.
– Melembagakan data terpilah jenis kelamin dan g p jmelakukan riset (termasuk melalui pemantauan dan evaluasi).M i k tk d ki k d– Meningkatkan dan memungkinkan peran dan partisipasi yang bermakna dari perempuan dan laki‐laki dalam inisiatif‐inisiatif API.
17
Kajian Awal: Indeks Kesetaraan dan Keadilan jGender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan
1. Tiga dasar penyusunan IKKG;g p y ;2. Konsep Pengembangan IKKG;3 K k hi IKKG3. Kerangka perhitungan IKKG;4. Keterbatasan perhitungan IKKG 2007 dan 2010;p g ;5. Hasil Perhitungan IKKG;
k d6. Rekomendasi.
18
Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan P d l RPJPN 2005 2025 & RPJMN 2010 2014 (1)Perempuan dalam RPJPN 20052025 & RPJMN 20102014 (1)
Kualitas Hidup Perempuan Rendahp p- Kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai
bidang pembangunan masih rendah- Tingginya tingkat kekerasan eksploitasi dan
Masalah dan Tantangan RPJPN
2005 2025 Tingginya tingkat kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan
2005-2025
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan- Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di
berbagai bidang pembangunan
Arah KebijakanRPJPN 2005-2025 berbagai bidang pembangunan
- Penurunan jumlah tindak kekerasan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuanP t k l b d j i - Penguatan kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG)
Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan P d l RPJPN 2005 2025 & RPJMN 2010 2014 (2)Perempuan dalam RPJPN 20052025 & RPJMN 20102014 (2)
Kualitas Hidup Perempuan RendahMasalah dan Tantangan RPJPN
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
P t G d (PUG)
Tantangan RPJPN
Arah Kebijakan RPJPN
Pengarusutamaan Gender (PUG)• Melakukan harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua
tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunanStrategi Kebijakan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
• Melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan bagi perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan.
• Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan
Strategi KebijakanRPJMN 2010-2014
• Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.
Meningkatnya kesetaraan gender• Meningkatnya kualitas hidup perempuan terutama di bidang kesehatan, Meningkatnya kualitas hidup perempuan terutama di bidang kesehatan,
pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, dan politik.
• Meningkatnya persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat Sasaran Kebijakan g y p p p p y g ppenanganan pengaduan.
• Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan
Sasaran Kebijakan RPJMN 2010-2014
20
p p j p g p gyang responsif gender di tingkat nasional dan daerah.
Ti D P IKKGTiga Dasar Penyusunan IKKG
1. IKKG dipersiapkan secara khusus untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan lintas bidang & antarprovinsi di I d iIndonesia.
2. IKKG mengukur pencapaian kesetaraan dan keadilan dalam variabel variabel output atau outcome bukandalam variabel‐variabel output atau outcome, bukan input, sehingga dalam penggunaannya perlu dilengkapi dengan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender g g g(IKPUG) yang mengukur variabel input/proses.
3. IKKG dibangun sebagai perluasan dari Indeks K id k G d (U )Ketidaksetaraan Gender (UNDP).
21
Konsep Pengembangan IKKG
STRATEGIPengarusutamaan Gender
KESETARAAN GENDER
Menurunnya tindak kekerasan dan diskriminasi
Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG
Meningkatnya peran dan kualitas hidup perempuan dalam kelembagaan PUG p p p
pembangunan
Aspek Dasar Aspek Dasar Aspek Dasar Perlindungan terhadap
Kekerasan
Aspek Dasar Kualitas Hidup
Aspek Ekonomi
Aspek Pendidikan
Aspek Keterwakilan
Aspek Kesehatan Reproduksi
Aspek Kekerasan
IKKG IKPUG
22Indikator Output/Outcome Indikator Proses
Indikatorindikator dalam IKG/GII (5 Indikator) Indikator indikator dalam IKG/GII (5 Indikator) dan IKKG (12 Indikator)
Aspek Indikator IKG/GII Indikator IKKG
23
Kerangka Perhitungan IKKG
Sasaran Kualitas Hidup Perlindungan terhadap Sasaran Pembangun
Kesehatan Proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2007
Reproduksi Angka kelahiran remaja (AKR) usia 15-19 tahun Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 2007
PendidikanProporsi penduduk perempuan dan laki-laki usia 25 tahun pendidikan minimal tamat SLTP Susenas 2007 dan 2010Pendidikan minimal tamat SLTP Susenas, 2007 dan 2010Rata-rata lama bersekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
Ek iTingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
Survei Angkatan Kerja Nasional P i t t k j b i k j dibEkonomi g j(Sakernas), 2007 dan 2010Proporsi status kerja sebagai pekerja dibayar
Rata-rata upah pekerjaPersentase keterwakilan perempuan dibanding laki-laki di dalam lembaga Komisi Pemilihan Umum 2009
Keterwakilan dalam Jabatan P blik
legislatif/parlemen tingkat nasional dan provinsi Komisi Pemilihan Umum, 2009
Persentase keterwakilan perempuan dibanding laki-laki di dalam lembaga eksekutif Badan Kepegawaian Nasional
PublikPersentase keterwakilan perempuan dibanding laki-laki di dalam lembaga yudikatif Mahkamah Agung RI
R i k k di l i t l ki l ki di l h t
Kekerasan
Rasio kekerasan yang dialami perempuan atau laki-laki di luar rumah atau di tempat kerja (publik)
Susenas, 2006Rasio kekerasan yang dialami perempuan atau laki-laki di dalam rumah
25
(domestik)
I t t i Nil i IKKGInterpretasi Nilai IKKG1 Nilai IKKG berkisar antara 0 hingga 11. Nilai IKKG berkisar antara 0 hingga 1. 2. Nilai 0 menggambarkan adanya kesenjangan yang sempurna
antara laki‐laki dan perempuan dalam kelima aspek p p ppembangunan yang diukur.
3. Nilai 1 menggambarkan adanya kesetaraan gender yang l ki l ki d d l k lisempurna antara laki‐laki dan perempuan dalam kelima
aspek pembangunan yang diukur. 4 Dengan demikian nilai IKKG yang semakin tinggi4. Dengan demikian, nilai IKKG yang semakin tinggi
menunjukkan pencapaian pembangunan yang semakin baik.5. IKKG berbanding terbalik dengan interpretasi nilai IKG UNDP, g g p ,
karena nilai IKG justru memperlihatkan besarnya kegagalan/kerugian (loss) yang terjadi dalam aspek‐aspek pembangunan yang diukur akibat adanya ketidaksetaraanpembangunan yang diukur akibat adanya ketidaksetaraan gender.
26
IndikatorIndikator IKKG Ideal & IKKG Tahun 2007 dan 2010
1. IKKG 2007 dan 2010 dihitung hanya dengan 10 g y gindikator yang tersedia datanya hingga tingkat provinsi tidak menggunakan persentase keterwakilan di lembaga eksekutif dan yudikatif.
2. Keterbatasan data: – data kekerasan yang diperoleh dari Modul Kekerasan
hasil Susenas 2006 (underestimate, laki‐laki usia 0‐18 th, ( , ,perempuan semua umur);
– data keterwakilan perempuan dan laki‐laki di lembaga eksekutif dan yudikatif untuk tingkat provinsi belum tersedia;
– data Angka Kematian Ibu (AKI) untuk level provinsi belum tersedia, sehingga dipakai proksi proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatihpersalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.
28
Hasil Perhitungan IKKG 2007 dan 2010Hasil Perhitungan IKKG 2007 dan 2010
1. Tahun 2007, tingkat pencapaian KKG di Indonesia dalam lima k b di k d l h b 79 3 ( il iaspek pembangunan yang diukur adalah sebesar 79,3 persen (nilai
IKKG sebesar 0,793) mengindikasikan adanya 20,7 persen kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat d i d k id k d k i d k li hiddari adanya ketidaksetaraan gender terkait dengan kualitas hidup dan perlindungan terhadap kekerasan di Indonesia.
2. Kesenjangan gender bervariasi antarprovinsi, berkisar antara yang2. Kesenjangan gender bervariasi antarprovinsi, berkisar antara yang tertinggi 87,5 persen di DKI Jakarta, hingga yang terendah 39,6 persen di Bali.
3 Tah n 2010 IKKG sebesar 0 796 tidak adan a perbaikan ang3. Tahun 2010, IKKG sebesar 0,796 tidak adanya perbaikan yang cukup berarti dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam 3 tahun pembangunan, kesenjangan hanya berkurang b 0 3sebesar 0,3 persen.
4. Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender (IKKG) tidak selalu selaras dengan pencapaian pembangunan manusia (IPM).selaras dengan pencapaian pembangunan manusia (IPM). Pembangunan manusia secara umum tidak menjamin bahwa manfaat pembangunan tersebut diterima secara setara antara laki‐laki dan perempuanlaki laki dan perempuan.
29
Tren Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia 20072010
30
Peringkat 33 Provinsi di Indonesia Berdasarkan Nilai IKKG 2007 & 2010
31Ket.: Angka 1 mencerminkan kesetaraan penuh dan angka 0 ketidaksetaraan penuh.
Indeks Kesehatan Reproduksi Perempuan 33 Indeks Kesehatan Reproduksi Perempuan 33 Provinsi di Indonesia, 2007
32
Indeks Pencapaian Pendidikan Lakilaki dan Indeks Pencapaian Pendidikan Laki laki dan Perempuan di 33 Provinsi di Indonesia, 2010
33
Indeks Pencapaian Ekonomi Lakilaki dan Indeks Pencapaian Ekonomi Laki laki dan Perempuan di 33 Provinsi di Indonesia, 2010
34
Indeks Pencapaian Keterwakilan dalam Jabatan Publik Indeks Pencapaian Keterwakilan dalam Jabatan Publik Lakilaki dan Perempuan di 33 Provinsi di Indonesia, 2010
35
Indeks Perlindungan terhadap Kekerasan Lakilaki dan Indeks Perlindungan terhadap Kekerasan Laki laki dan Perempuan di 33 Provinsi di Indonesia, 2010
36
Kesenjangan Gender dalam Aspek Pencapaian Kesenjangan Gender dalam Aspek Pencapaian Pendidikan di 33 Provinsi di Indonesia, 2007 dan 2010
Keterangan:Keterangan: Nilai yang ada merupakan selisih antara indeksantara indeks pendidikan laki-laki dan indeks pendidikan perempuan Semakinperempuan. Semakin besar nilai memperlihatkank jkesenjangan yang semakin lebar, sehingga peringkat provinsi semakin rendah. Nilai yang positif menunjukan indeks laki-laki lebih besar dari indeks perempuan, dan sebaliknya untuk nilai
37
yyang negatif.
Kesenjangan Gender dalam Aspek Partisipasi Ekonomi di Kesenjangan Gender dalam Aspek Partisipasi Ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia, 2007 dan 2010
Keterangan:Keterangan: Nilai yang ada merupakan selisih antara indeks partisipasiantara indeks partisipasi ekonomi laki-laki dan indeks partisipasi ekonomi perempuanekonomi perempuan. Semakin besar nilai memperlihatkank jkesenjangan yang semakin lebar, sehingga peringkat provinsi semakin rendah. Nilai yang positif menunjukan indeks laki-laki lebih besar dari indeks perempuan, dan sebaliknya untuk nilai
38
yyang negatif.
Kesenjangan Gender dalam Aspek Keterwakilan dalam Kesenjangan Gender dalam Aspek Keterwakilan dalam Jabatan Publik di 33 Provinsi di Indonesia, 2007 & 2010
Keterangan:Keterangan: Nilai yang ada merupakan selisih antara indeksantara indeks keterwakilan laki-laki dan indeks keterwakilan perempuan Semakinperempuan. Semakin besar nilai memperlihatkank jkesenjangan yang semakin lebar, sehingga peringkat provinsi semakin rendah. Nilai yang positif menunjukan indeks laki-laki lebih besar dari indeks perempuan, dan sebaliknya untuk nilai
39
yyang negatif.
Kesenjangan Gender dalam Aspek Kekerasan di 33 Kesenjangan Gender dalam Aspek Kekerasan di 33 Provinsi di Indonesia, 2007 dan 2010 (data 2006)
Keterangan:Keterangan: Nilai yang ada merupakan selisih antara indeks kekerasan lakiindeks kekerasan laki-laki dan indeks kekerasan perempuan. S ki b il iSemakin besar nilai memperlihatkankesenjangan yang semakin lebar, sehingga peringkat provinsi semakin rendah. Nilaisemakin rendah. Nilai yang positif menunjukan indeks laki-laki lebih besar dari indeksbesar dari indeks perempuan, dan sebaliknya untuk nilai
tif40
yang negatif.
Nilai IPM dan IKKG 33 Provinsi di Indonesia, 2007
41
R k d i (1)Rekomendasi (1)Peran kebijakan dalammencapai kesetaraan dan keadilanPeran kebijakan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender menjadi sangat penting menjadi salah satu alat koreksi yang dapat digunakan oleh negara untuk mengurangikoreksi yang dapat digunakan oleh negara untuk mengurangi kesenjangan gender yang ada di berbagai aspek pembangunan, seperti: p g , p1. Kesehatan reproduksi: kebijakan perlu diarahkan untuk
tidak saja memperbaiki kualitas pelayanan kesehatantidak saja memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, tetapi juga pembangunan infrastruktur daerah.
2. Pendidikan: kebijakan perlu diarahkan untuk memastikan pembangunan pendidikan yang lebih meratamemastikan pembangunan pendidikan yang lebih merata antara daerah, dengan tetap menjamin adanya peningkatan pencapaian pendidikan baik pada laki‐laki pe g ata pe capa a pe d d a ba pada a amaupun perempuan.
42
R k d i (2)Rekomendasi (2)3. Ekonomi: kebijakan perlu diarahkan bukan saja untuk menutup kesenjangan j p j p j g
gender yang terjadi di aspek ini, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi ekonomi khususnya pada perempuan.
4 Keterwakilan dalam jabatan publik: kebijakan perlu diarahkan untuk4. Keterwakilan dalam jabatan publik: kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di parlemen (dan juga lembaga eksekutif dan yudikatif), mendorong adanya reformasi internal dalam partai li ik k i b k k k d k dil dpolitik untuk mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender,
melakukan penguatan kapasitas perempuan dengan berjenjang dan terencana secara baik, serta memastikan platform dari partai‐partai politik responsif terhadap isu‐isu gender.
5. Perlindungan terhadap kekerasan: kebijakan secara khusus perlu diarahkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan terhadapdiarahkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terutama perlu dilakukan dengan memastikan tersedianya pusat‐pusat pelayanan secara merata di luar Pulau Jawa, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakatyang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, yang dapat menjalankan fungsinya dengan berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait.
43
R k d i (3)Rekomendasi (3)3. Ekonomi: kebijakan perlu diarahkan bukan saja untuk menutup kesenjangan j p j p j g
gender yang terjadi di aspek ini, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi ekonomi khususnya pada perempuan.
4 Keterwakilan dalam jabatan publik: kebijakan perlu diarahkan untuk4. Keterwakilan dalam jabatan publik: kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di parlemen (dan juga lembaga eksekutif dan yudikatif), mendorong adanya reformasi internal dalam partai li ik k i b k k k d k dil dpolitik untuk mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender,
melakukan penguatan kapasitas perempuan dengan berjenjang dan terencana secara baik, serta memastikan platform dari partai‐partai politik responsif terhadap isu‐isu gender.
5. Perlindungan terhadap kekerasan: kebijakan secara khusus perlu diarahkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan terhadapdiarahkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terutama perlu dilakukan dengan memastikan tersedianya pusat‐pusat pelayanan secara merata di luar Pulau Jawa, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakatyang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, yang dapat menjalankan fungsinya dengan berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait.
44
Konsep Pengembangan IKPUG
45
IKPUG mengukur sejauh mana penguatan IKPUG mengukur sejauh mana penguatan kelembagaan PUG sudah dapat tercapai.
1. Istilah ‘kelembagaan’ didefinisikan secara harfiah sebagai hal‐hal yang terkait dengan lembaga.
2. Kata ‘lembaga’ di dalam kajian ini dimaksudkan untuk mencakup:
– software dari pembangunan yaitu segala bentukperaturan perundang‐undangan, termasuk kebijakan; h d b i b k d k di i– hardware pembangunan yaitu bentuk dan kondisi institusi‐institusi penggerak dan pelaksana PUG, unit‐unit penunjang PUG; danpenunjang PUG; dan
– user pembangunan yaitu sumber daya manusia pemerintahan, serta organisasi dan badan hukum di
k k d h bmasyarakat termasuk dunia usaha yang berpartisipasi dalam PUG maupun dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.keadilan gender.
46
Empat Komponen dan 14 Indikator dalam IKPUG
Komponen Indikator Kelembagaan PUG
47
Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 20111Komponen
Kelembagaan Indikator Data Sumber Data
1. Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang- KPP PA,
Kebijakan dan Peraturan
Perundang-
undangan yang responsif gender (Nasional dan Daerah)
Belum tersedia datanya Kemendagri, dan Komnas Perempuan
2 Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang 13 Kementerian/LembagaPerundang-undangan
2. Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah melaksanakan kebijakan yang responsif gender
g26 Provinsi69 Kabupaten27 Kota
KPP PA
1. Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang memiliki Focal Point/Kelompok Kerja PUG
12 Kementerian/Lembaga27 Provinsi58 Kabupaten KPP PA
Institusi
p j27 Kota
2. Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang memakai alat analisis gender dalam
11 Kementerian/Lembaga23 Provinsi KPP PAmemakai alat analisis gender dalam
perencanaan35 Kabupaten16 Kota
KPP PA
48
Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 20112Komponen
Kelembagaan Indikator Data Sumber Data
5.652 lembagaTerdiri atas:21 PKT di RSU/RSUD/RS Swasta42 PPT di RS P l i3. Jumlah lembaga penyedia layanan (P2TP2A
dan Unit PPA) terkait perlindungan perempuan terhadap kekerasan
42 PPT di RS Polri305 UPPA di Polda dan Polres187 P2TP2A
KPP PA
Institusi
terhadap kekerasan 187 P2TP2A22 RPTC15 RPSA24 Satgas/ KemluInstitusi 24 Satgas/ Kemlu5.035 BP4 di KPP PA
4. Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang 13 Kementerian/Lembaga21 Provinsimemiliki dan memanfaatkan data terpilah
berdasarkan jenis kelamin
21 Provinsi45 Kabupaten22 Kota
KPP PA
5 Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang 10 Kementerian/Lembaga5. Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang memiliki data kekerasan
10 Kementerian/Lembaga28 Provinsi KPP PA
6. Prevalensi kekerasan di daerah konflik dan 42 kasus* Komnas Perempuan
49
bencana terhadap perempuan dan laki-laki42 kasus Komnas Perempuan
Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 20113Komponen
Kelembagaan Indikator Data Sumber Data
15 Kementerian/Lembaga
Institusi 7. Jumlah Kementerian/Lembaga dan pemda yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)
19 Provinsi24 Kabupaten14 Kota
KPP PA
16 K t i /L b1. Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
sudah melatih komponen perencananya
16 Kementerian/Lembaga26 Provinsi52 Kabupaten20 K t
KPP PA, Kemendagri, dan K/L terkait
Sumber Daya Manusia
20 Kota
2. Proporsi penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) yang telah dilatih tentang PUG Belum tersedia datanya
KPP PA, Komnas Perempuan, Polri,
Kejaksaan MA dan yang telah dilatih tentang PUG Kejaksaan, MA, dan Kemenag
3. Proporsi perempuan dalam kepengurusan parpol Belum tersedia datanya KPU13 Kementerian/Lembaga
Partisipasi
1. Jumlah lembaga masyarakat dan dunia usaha yang bermitra dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam pelaksanaan PUG
13 Kementerian/Lembaga26 Provinsi60 Kabupaten24 Kota
KPP PA
Partisipasi Masyarakat dan
Dunia Usaha
24 Kota
2. Jumlah lembaga pelayanan berbasis masyarakat yang menangani kekerasan terhadap perempuan
16 Women Crisis Center (WCC) di 9 Provinsi
Komnas Perempuan
50
di 9 Provinsi3. Jumlah lembaga masyarakat yang mendukung
pemajuan hak asasi perempuan 176 LSM di 33 Provinsi Komnas Perempuan
Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di 3 Provinsi, 2011
Komponen Komponen Kelembagaan Sumatera Selatan Jawa Timur Nusa Tenggara Timur
- Sudah ada kebijakan dan peraturan di tingkat provinsi dan kab/kota Komitmen kuat tercermin dalam
Kebijakan dan Perundang-undangan
di tingkat provinsi dan kab/kota berupa peraturan perundangan di tingkat provinsi/kab/kota.
- Sudah ada komitmen yang cukup
berbagai peraturan dan kebijakan, baik dalam bentuk SK, Pergub, maupun di dalam RPJMD
Sudah ada Surat Keputusan Gubernur/Walikota, namun kurang ditindak lanjuti SKPDSudah ada komitmen yang cukup
tinggi dari pemerintah setempat. dan Renstrada.
- Ada Kelompok Kerja yang i l h d
- Kelompok Kerja PUG dan Gender Focal Point telah
- Ada Kelompok Kerja PUG dan Gender Focal Point, namun menangani masalah gender
bekerjasama dengan KPP&PA dan perguruan tinggi setempat. Mulai melakukan analisis gender
terbentuk dengan SK Gubernur dan cukup aktif.
- Sudah mulai menerapkan
,belum aktif.
- Belum menggunakan analisis gender dalam perencanaan
Institusi- Mulai melakukan analisis gender
dalam perencanaan dan penganggaran.Mulai memanfaatkan data terpilah
perencanaan dan penganggaran responsif gender sejak TA 2011. Data Terpilah:
dan penganggaran.- Belum paham manfaat dan
belum menggunakan data - Mulai memanfaatkan data terpilah dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan termasuk penganggaran
sudah mulai ditangani, dengan adanya Surat Edaran, namun belum semua SKPD
terpilah dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan termasuk penganggaran. melaksanakan. penganggaran.
51
Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di 3 Provinsi, 2011
Komponen Komponen Kelembagaan Sumatera Selatan Jawa Timur Nusa Tenggara Timur
- Pemahaman tentang konsep gender dan PUG cukup baik pada para pengambil kebijakan,
- Telah melakukan pelatihan PUG, termasuk PPRG bagi f l i t d l h SKPD
- Rendahnya pemahaman tentang konsep gender dan p g j ,
perencana, pelaku program. - Sudah melakukan analisis
gender dengan pendekatan
focal point pada seluruh SKPD Pemprov, sejak tahun 2010, namun belum mencakup
g p gPUG pada para pengambil kebijakan, perencana, pelaku program
Kapasitas SDMgender dengan pendekatan keragaman budaya setempat.B l d d t t k
pelatihan bagi staf perencana masing-masing SKPD.
- Belum ada data untuk aparat
pelaku program. - Belum ada data untuk
aparat hukum yang telah dil tih PUG d d t - Belum ada data untuk
aparat hukum yang telah dilatih PUG dan data
phukum yang telah dilatih PUG dan data keterwakilan perempuan dalam
dilatih PUG dan data keterwakilan perempuan dalam kepengurusan
keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol.
perempuan dalam kepengurusan parpol. parpol.
parpol.
Partisipasi Masyarakat &
Melibatkan PT, LSM dan tokoh masyarakat dalam
Melibatkan PT, LSM dan tokoh masyarakat dalam proses
Kerjasama dan jejaring antara pemerintah dan masyarakat belum terjalin
52
Dunia Usaha proses pelaksanaan PUG. pelaksanaan PUG. masyarakat belum terjalin secara kokoh.
Kesimpulan dan Rekomendasip
1. Kondisi pendataan yang tidak memadai. Khusus untuk p y gisu perlindungan kekerasan terhadap perempuan, tidak satupun dari ketiga provinsi yang dapat menyediakan data yang memadai, baik terkait ketersediaan layanan perlindungan, pelatihan aparat hukum, maupun bentuk partisipasi masyarakat.
2. Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai p j y g gpemilihan besaran unit indikator dan penyediaan data secara terstandarisasi untuk setiap indikator terpilih. p p
3. Perlu dikaji kemungkinan pengembangan indikator komposit yang menggabungkan keempat komponenkomposit yang menggabungkan keempat komponen Kelembagaan PUG sehingga perkembangannya lebih terukur sesuai periode RPJMN. p