Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Kerjasama Antar Daerah Juni 2011 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
152
Embed
Kerjasama Antar Daerah Juni 2011 Public Disclosure ...documents.worldbank.org/curated/en/320071468038944647/pdf/682040… · berdasarkan 7 bidang/sektor yang dikerjasamakan yaitu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah
Kerjasama Antar DaerahJuni 2011
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
WB20953
Typewritten Text
68204
Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah
Kerjasama Antar Daerah Juni 2011 Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Decentralization Support Facility
WB20953
Typewritten Text
DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY Gedung Bursa Efek Indonesia, Gedung I, Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (+6221) 5299 3199 Fax: (+6221) 5299 3299 Website: www.dsfindonesia.org Decentralization Support Facility (DSF) merupakan dana perwalian multi donor yang dipimpin oleh Pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung agenda desentralisasi pemerintah. DSF berupaya mencapai tujuannya dengan memenuhi tiga peranan, yaitu membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan: (i) harmonisasi, keselarasan, dan efektivitas bantuan pembangunan; (ii) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kapasitas pemerintah, terutama di tingkat daerah. Keanggotaan DSF terdiri dari BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sembilan donor (ADB, AusAID, CIDA, DFID, Pemerintah Jerman, Pemerintah Belanda, UNDP, USAID, dan Bank Dunia). Dukungan keuangan untuk DSF utamanya diberikan oleh DFID, dan juga kontribusi dari AusAID serta CIDA. Foto pada halaman sampul merupakan hak cipta World Bank Photo Library. Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah merupakan hasil kerja konsultan dan staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat DSF maupun donor yang diwakili. Desain sampul oleh Harityas Wiyoga.
WB20953
Typewritten Text
WB20953
Typewritten Text
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
ii | P a g e
PENGANTAR
Buku ini disusun sebagai panduan untuk menginisiasi kerjasama antar daerah maupun untuk
mengoptimalisasi kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya dalam
bidang pelayanan publik.
Panduan ini dikembangkan dari kerjasama daerah yang telah terimplementasi dengan baik, dengan
harapan pengalaman empiris yang telah dilakukan dapat secara mudah direplikasi oleh daerah lain
di seluruh Indonesia yang mempunyai keinginan untuk menjalin kerjasama antar daerah. Bersama
dengan ke-khasan ataupun hal-hal unik yang dimiliki daerah, pengalaman empiris tersebut dapat
dijadikan modal ataupun potensi untuk melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (selanjutnya
disingkat menjadi KAD).
Implementasi dari panduan ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan komitmen yang
tinggi dari para pihak yang bekerjasama. Oleh karenanya sejak tahap inisiasi/awal harus dikawal
oleh tim atau kelompok kerja yang berasal dari masing-masing daerah yang bekerjasama. Sehingga
pada akhirnya kesepakatan kerjasama tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial
penandatanganan kerjasama semata.
Secara teknis kerjasama membutuhkan komitmen, kesabaran serta energi yang luar biasa.
Karenanya, masing-masing pihak harus bersama-sama memberikan kontribusi yang didasari oleh
saling membutuhkan, kesediaan saling berkorban serta saling mengisi. Komunikasi yang dilakukan
secara intensif pada akhirnya akan menjadi perekat kerjasama yang luar biasa.
Jakarta, Juni 2011
Subdirektorat Kerjasama Antar Daerah
Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kebon Sirih
Jakarta Pusat
Decentralization Support Facility/DSF
Indonesia Stock Exchange Building
Tower I, 9th floor, Suite 901
Jl. Jenderal Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
iii | P a g e
DAFTAR ISI
PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR TABEL
iv
DAFTAR GAMBAR
iv
BAGIAN I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Panduan 2
1.2 Tujuan dan Sasaran 2
1.3 Manfaat dan Fungsi 2
1.4 Acuan Normatif 2
1.5 Ruang Lingkup Panduan 3
1.6 Sistematika Panduan
3
BAGIAN II PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KAD
TAHAP I: INISIASI 6
I.A Panduan umum 6
Langkah 1 Melakukan identifikasi tokoh kunci KAD 7
Langkah 2
Meningkatkan peran aktif dan membangun hubungan antara tokoh
Berdasarkan aturan Bangun Praja, passing grade minimal dari keseluruhan penilaian adalah 71.
Sebagai bahan evaluasi, didalam pelaksanaan KAD sektor Persampahan Kartamantul indikator
tersebut ditambah dengan Dokumentasi Foto Kegiatan (bisa dilihat pada bagian berikutnya tentang
Hasil Kerjasama). Foto Kegiatan diupayakan untuk disiapkan pada saat sebelum (pra penilaian) dan
sesudah penilaian, dengan maksud untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan peningkatan
kinerja pengelolaan TPA, sekaligus sebagai bahan evaluasi tahap selanjutnya. Selain itu, kerjasama
pengelolaan persampahan juga dilakukan melalui pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle) dengan tujuan mengurangi volume sampah dari
sumber (di tingkat masyarakat). Indikator yang digunakan adalah pengurangan volume sampah
Sumber : Sekber Kartamantul 2010.
Perbandingan Volume
2009 2010
Yogyakarta 82.750.690 63.918.292
Sleman 32.577.062 38.672.426
Bantul 5.345.772 10.349.129
Total 120.673.524 112.939.847
Prosentase Volume
2009 2010
Yogyakarta 68,57% 56,59%
Sleman 27,00% 34,24%
Bantul 4,43% 9,16%
Total 100,00% 100,00%
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
63
Hasil Kerjasama
� Perbaikan Sarana dan Prasarana TPA berupa penghijauan, saluran drainase, kolam maturasi,
talud jalan, talud lindi dll.
Sumber: Sekber Kartamantul, 2011
� Peningkatan Kinerja Pengelolaan TPA
Sumber: Sekber Kartamantul, 2011
� Pemantauan Rutin
→ Kegiatan Pemantauan rutin berhasil dalam hal:
√ Mengendaliakan perkembangan Vektor (lalat, tikus dll)
√ Kualitas air sumur di lingkungan TPA senantiasa terpantau
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
Pemantauan rutin berhasil dalam hal:
erkembangan Vektor (lalat, tikus dll)
sumur di lingkungan TPA senantiasa terpantau
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
64
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
65
3.2 PENGOLAHAN AIR LIMBAH
Identifikasi
Masalah
1. Pertambahan jumlah penduduk yang berakibat semakin padatnya permukiman
sampai mendekati wilayah administratif Kabupaten/Kota yang berbatasan.
2. Masih banyak penduduk yang memanfaatkan air dari sumur individual Jarak
efektif septictank rumah tangga dengan sumur (10 m) tidak bisa dipertahankan
lagi.
3. Fasilitas Umum (Perkantoran, Rumah Sakit, Sekolah, Universitas dll) banyak
yang belum mempunyai instalasi pengolah limbah sendiri.
4. Kandungan bacteri e-coly pada air sumur tidak bisa dikendalikan atau bahkan
melampaui ambang batas.
5. Masih banyak penduduk yang buang air besar di sungai.
6. Masih banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai untuk mandi, mencuci
atau bahkan untuk memasak.
7. Banyak kasus penyakit disentri, kolera.
8. Belum tersedia fasilitas instalasi pengolah tinja model komunal (untuk 50 – 100
KK)
9. Belum tersedia fasilitas instalasi pengolah tinja model terpusat skala
Kota/Kabupaten
10. Belum tersedia fasilitas jaringan perpipaan untuk air limbah skala
Kota/Kabupaten.
11. Belum ada instalasi pengolah tinja hasil pengurasan.
12. Terjadi pencemaran lingkungan (air, udara, tanah) yang diakibatkan oleh
limbah rumah tangga (tinja) yang bersifat meluas.
13. Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi
pengelolaan air limbah.
14. Belum ada pembagian yang jelas penanggungjawab pengembangan jaringan
perpipaan air limbah antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota.
15. Belum ada institusi/kelembagaan yang mempunyai otoritas penuh terhadap
pengelolaan dan pengembangan air limbah perkotaan.
16. Belum ada pembagian kontribusi/sharing terhadap pembiayaan pengelolaan air
limbah perkotaan
17. Masyarakat masih enggan memanfaatkan layanan jaringan perpipaan air
limbah perkotaan.
18. Peran serta swasta dalam pengelolaan air limbah perkotaan masih rendah
Ruang
Lingkup
Kerjasama
1. Pemanfaatan bersama pipa saluran induk, dan prasarana dan sarana IPAL
sebagai pengolah air limbah rumah tangga dan non ruman tangga (pendidikan,
perdagangan, jasa, hotel kecuali binatu/laundry, rumah sakit dan perusahaan
tekstil) di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (3 Kecamatan di Kabupaten
Bantul, 13 Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta dan 4 kecamatan di wilayah
Kabupaten Sleman).
2. Operasi dan pemeliharaan pipa saluran induk dan sarana Instalasi Pengolah Air
Limbah meliputi perawatan instalasi, pemeliharaan alat berat, mekanik listrik
dan sarana dan sarana fisik.
3. Pengembangan sarana dan prasarana: pengembangan pipa saluran induk,
sarana dan prasarana IPAL, pipa lateral dan sambungan rumah tangga
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
66
4. Pembentukan organisasi dan tata kerja, meliputi Tim Pembina
(Bupati/Walikota), Tim Pengawas (Kepala SKPD Tokoh Kunci), Instansi
Penanggungjawab Kegiatan (Dinas Pekerjaan Umum) Tim Teknis (Kabid SKPD
Tokoh Kunci), Unit Pengelola IPAL.
5. Penetapan dan pendapatan personil meliputi pengangkatan dan
dan pemeliharaan: bagaimana, kapan dan oleh siapa;
� Alat perencanaan kegiatan-kegiatan operasional dan
pemeliharaan;
� Materi pelatihan bagi personil baru.
Cakupan SOP:
i). Uraian tentang TPA Piyungan: lokasi dan desain TPA;
serta susunan organisasi dan personil
ii). Petunjuk umum yang harus diikuti oleh personil TPA
Piyungan serta pengunjung dari luar
iii). Uraian kegiatan serta tanggung jawab dari personil
TPA Piyungan (bagian operasional, bagian pemeliharaan
dan bagian perencanaan teknis), meliputi berbagai aspek
berikut:
� Uraian elemen TPA;
� Prosedur yang akan diikuti untuk kegiatan tersebut;
� Bagian dan personil yang terlibat;
� Peralatan dan material yang diperlukan;
� Frekuensi pelaksanaan kegiatan khusus;
� Pelaporan yang diperlukan.
2 Peta Jalur Jalan Menuju
TPA Piyungan
Menggambarkan rute yang dapat ditempuh untuk
mencapai lokasi TPA Piyungan serta denah dari TPA
tersebut. Dalam denah tersebut digambarkan berbagai
infrastruktur penunjang TPA, seperti berbagai saluran
pendukung, lokasi bangunan operasi serta sistem
pengolahan.
3 Peta Tahapan
Pemanfaatan Lahan dan
Pengembangan Sarana
dan Prasarana
Terdiri dari 4 buah peta penggunaan lahan yang
menggambarkan tahapan pengembangan sarana dan
prasarana pendukung TPA Piyungan
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
108
Nomor
Lampiran
Isi Lampiran
Penjelasan
4 Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pengelola
Tempat Pengolahan
Sampat Terpadu
(UPTPSST) di Piyungan
Kabupaten Bantul
Berupa uraian yang terdiri dari 4 bab dan 11 pasal yang
ditandatangani oleh ketiga pihak yang bekerjasama,
mencakup hal-hal berikut:
i). Dasar pembentukan UPT;
ii). Kedudukan, fungsi dan tugas organisasi UPT;
iii). Uraian tentang organisasi UPT yang meliputi unsur-
unsur pembentuk organisasi, susunan dan bagan struktur
organisasi, serta uraian tugas dari masing-masing unsur
dalam organisasi tersebut;
iv). Hubungan tata kerja dari tiap unsur organisasi;.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
109
LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN,
DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH (IPAL) DI SEWON KABUPATEN BANTUL Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA
YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN INSTALASI PENGOLA AIR LIMBAH (IPAL) DI SEWON KABUPATEN BANTUL
08/Perj/Bt/2001 NOMOR : 06/PK. KDH/2001
03/PK/2001 Pada hari ini, .............. tanggal delapan belas bulan sebelas tahun dua ribu satu bertempat di ........................, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Drs H.M. IDHAM SAMAWI Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 3. Nama : H. HERRY ZUDIANTO, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah Perkotaan Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I
DASAR DAN TUJUAN P a s a l 1
Dasar perjanjian kerjasama: 1. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor Nomor 18 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, 01 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
110
2. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor 04/PERJ/BT/2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001 dan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. 3. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor; 658/0640 tanggal 28 Februari 2001 tentang Penyerahan Pengelolaan IPAL di Sewon Kabupaten Bantul.
BAB II RUANG LINGKUP
P a s a l 3 Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut : a. Pemanfaatan bersama pipa saluran induk, dan prasarana dan sarana IPAL sebagai pengolah air limbah rumah tangga dan non rumah tangga (pendidikan, perdagangan dan jasa, dan hotel kecuali binatu/laundry, rumah sakit dan perusahaan tekstil) di wilayah Perkotaan Yogyakarta meliputi: 1. Tiga Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul: a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Sewon; 2. Tiga belas Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta: a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Umbulharjo; c) Kecamatan Wirobrajan; d) Kecamatan Mergangsan; e) Kecamatan Kraton; f) Kecamatan Pakualaman; g) Kecamatan Ngampilan; h) Kecamatan Gedong Tengen; i) Kecamatan Jetis; j) Kecamatan Gondokusuman; k) Kecamatan Danurejan; l) Kecamatan Gondomanan; m) Kecamatan Tegalrejo. 3. Empat Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman: a) Kecamatan Ngaglik; b) Kecamatan Mlati; c) Kecamatan Depok; d) Kecamatan Sleman. b. Pengelolaan IPAL meliputi : 1. pengelolaan operasi dan pemeliharaan pipa saluran induk dan sarana IPAL dilaksanakan berdasar prinsip pengelolaan perusahaan; 2. pengembangan prasarana dan sarana; 3. pembentukan organisasi dan tata kerja; 4. penetapan dan pendapatan personil; 5. pembiayaan; 6. penetapan tarif; 7. pengelolaan lingkungan hidup; 8. pengembangan pengelolaan dapat dikerjasamakan dengan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau Pihak Swasta.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
111
BAB III PENGELOLAAN IPAL
Bagian Pertama Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan
P a s a l 4 Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b angka 1 adalah sebagai berikut: a. pipa saluran induk, dan prasarana dan sarana IPAL dikelola secara bersama sesuai dengan petunjuk teknik operasi dan pemeliharaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I perjanjian ini; b. perawatan dan pemeliharaan alat berat, mekanik listrik, dan prasarana dan sarana fisik; c. pengelolaan operasi dan pemeliharaan pada prinsipnya dilakukan secara bergantian diantara para pihak dan ditetapkan bersama sebelum tahun anggaran berikutnya.
Bagian Kedua Pengembangan Prasarana dan Sarana
P a s a l 5 Pengembangan pipa saluran induk, prasarana dan sarana IPAL, pipa lateral, dan sambungan rumah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran II perjanjian ini.
Bagian Ketiga Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Paragraf 1 Pembentukan Organisasi
P a s a l 6 (1) Pembentukan organisasi pengelolaan operasi dan pemeliharaan ditetapkan bersama didasari atas prinsip berdaya guna dan berhasil guna. (2) Organisasi pengelola terdiri atas Organisasi Pengelolaan dan Organisasi Unit Pengelolaan IPAL, dengan susunan sebagai berikut: a. Pembina; b. Pengawas; c. Instansi Penanggung Jawab Kegiatan; d. Unit Pengelola Instalasi Pengolah Air Limbah.
Paragraf 2 Pembina P a s a l 7
(1) Pembina terdiri atas Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta. (2) Pembina mempunyai fungsi pembinaan dan koordinasi. (3) Dalam melaksanakan fungsinya Pembina mempunyai tugas mengarahkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan IPAL.
Paragraf 3 Pengawas P a s a l 8
(1) Pengawas terdiri atas Sekretariat Bersama dan Tim Pengawas. (2) Sekretariat Bersama diatur dalam Keputusan Bersama para pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
112
P a s a l 9 (1) Tim Pengawas adalah lembaga non struktural sebagai lembaga pengawas kegiatan pengelolaan IPAL. (2) Tim Pengawas terdiri atas kepala instansi yang menangani di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan Air Limbah, dan pengelolaan lingkungan hidup serta lintas pelaku pada masing-masing Kabupaten/Kota. (3) Susunan personalia Tim Pengawas terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. (4) Ketua Tim Pengawas adalah Kepala Instansi yang manangani di bidang perencanaan pada Kabupaten atau Kota yang mengelola. (5) Sekreteris Tim Pengawas adalah Kepala Instansi yang menangani bidang lingkungan hidup. (6) Tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota yang mengelola.
P a s a l 10 (1) Tim Pengawas mempunyai tugas pengawasan kegiatan pengelolaan IPAL di bidang Teknik, Administrasi, dan Keuangan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya Tim Pengawas mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan serta mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas kepala unit pengelola IPAL serta mengesahkan usulan kegiatan, program kerja dan keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Walikota yang mengelola.
Paragraf 4 Instansi Penanggung Jawab Kegiatan
P a s a l 11 (1) Instansi Penanggung Jawab Kegiatan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi manangani air limbah rumah tangga dan non rumah tangga. (2) Instansi Penanggung Jawab Kegiatan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan usulan yang diajukan oleh kepala pengelola dan telah disetujui oleh Sekretariat Bersama Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta oleh Tim Pengawas; b. mengurus dan mengelola kekayaan IPAL; c. mengendalikan operasional pengelolaan; d. meningkatkan dan mengembangkan fungsi; e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; f. meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia; g. menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan kepada Bupati, Walikota dan Tim Pengawas serta Sekretariat Bersama Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
Paragraf 5 Tata Kerja P a s a l 12
Ketentuan tata kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran III perjanjian ini.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
113
Bagian Keempat Penetapan dan Pendapatan Personil
P a s a l 13 (1) Personil ditetapkan secara bersama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi yang terdiri atas personil Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta serta pegawai harian lepas yang ditetapkan bersama. (2) Pengangkatan dan pemberhentian personil selain yang duduk dalam struktur organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan ditetapkan oleh kepala instansi penanggung jawab dengan persetujuan Bupati atau Walikota yang mengelola. (3) Pengangkatan dan pemberhentian personil yang duduk dalam struktur organisasi ditetapkan bersama oleh para pihak. (4) Insentif, tunjangan dan pendapatan lain pegawai yang dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan IPAL ditetapkan bersama oleh para pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (5) Jenjang karier pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan IPAL berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Pengelolaan Lingkungan Hidup
P a s a l 14 (1) Kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan dan resiko keamanan yang timbul sebagai dampak keberadaan IPAL diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh pengelola operasi dan pemeliharaan IPAL bekerjasama dengan instantsi yang menangani bidang lingkungan hidup Kabupaten Bantul. (3) Pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bagian Keenam Pembiayaan dan Pengembangan Prasarana
P a s a l 15 (1) Biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan lingkungan ditanggung bersama secara proporsional sesuai jumlah sambungan rumah tangga dan non rumah tangga berdasarkan perhitungan jumlah sambungan diperhitungkan pada tahun sebelumnya. (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung setiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana IPAL ditetapkan bersama para pihak. (3) Pembayaran/penyetoran biaya dilakukan secara bertahap tiap triwulan dimulai pada setiap tahun anggaran, melalui instansi yang berwenang mengelola Keuangan Daerah. (4) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan Lembaga donor.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
114
BAB IV PENETAPAN IJIN SAMBUNGAN BARU DAN RETRIBUSI
SERTA PEMBAGIAN RETRIBUSI SETEMPAT Bagian Pertama
Penetapan Biaya Ijin Sambungan Air Limbah dan Retribusi P a s a l 16
Penetapan biaya ijin sambungan dan retribusi air limbah rumah tangga dan non rumah tangga di wilayah para pihak ditetapkan bedasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan para pihak.
Bagian Kedua Pembagian Retribusi Setempat
P a s a l 17 (1) Pembuangan air limbah di IPAL selain yang dilakukan oleh para pihak dibebani retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Bantul. (2) Perolehan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK PERTAMA memperoleh bagian 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) digunakan untuk biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan IPAL.
BAB V KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Pertama Kewajiban dan Hak Para Pihak
P a s a l 18 Para pihak mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. menganggarkan biaya yang dibutuhkan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini pada setiap tahun anggaran, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing; b. para pihak melaksanakan pembinaan kepada instansi terkait di masing-masing daerah para pihak segera setelah penandatanganan perjanjian ini.
P a s a l 19 Para pihak mempunyai hak untuk memanfaatkan IPAL.
Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pengelola
P a s a l 20 Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola IPAL berkewajiban sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana IPAL berdasarkan petunjuk teknik pengelolaan instalasi pengolahan air limbah; b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alat berat dan mekanik listrik serta seluruh prasarana dan sarana; c. melaksanakan pengembangan prasarana dan sarana IPAL sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama para pihak; d. bertanggung jawab terhadap upah, insentif, tunjangan dan jenjang karier pegawai yang dipekerjakan; e. menyerahkan Kepada PIHAK PERTAMA 40% (empat puluh persen) dari perolehan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2); f. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan operasi dan pemeliharaan IPAL setiap triwulan kepada para pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
115
P a s a l 21 Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola operasi dan pemeliharaan berhak untuk menerima dana pengelolaan operasi dan pemeliharaan IPAL dari para pihak.
P a s a l 22 Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola dapat bekerjasama dengan perusahaan Air Minum setempat dan Pihak Swasta, setelah mendapatkan persetujuan para pihak.
BAB VI JANGKA WAKTU
P a s a l 23 (1) Perjanjian ini mengikat para pihak selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan. (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan para pihak untuk tetap menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan. (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak.
BAB VII SANKSI
P a s a l 24 (1) Apabila para pihak melakukan wanprestasi terhadap kewajiban membayar biaya operasional dan pemeliharaan, maka para pihak tidak diperbolehkan memanfaatkan IPAL. (2) Apabila para pihak melakukan keterlambatan dalam pembayaran biaya operasional setelah tenggang waktu selama 1 (satu) tahun akan dikenakan denda sebesar 2 per mil (dua per seribu) dari jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.
BAB VIII PERSELISIHAN P a s a l 25
(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
P a s a l 26 (1) Perubahan dan pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak. (2) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerjasama dapat diselesaikan dan diputuskan bersama oleh para pihak secara musyawarah mufakat.
P a s a l 27 (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan. BUPATI BANTUL, BUPATI SLEMAN, WALIKOTA YOGYAKARTA TTD TTD TTD
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
116
LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN,
DAN KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA DRAINASE DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, DAN KABUPATEN BANTUL
TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA DRAINASE
DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA ___________________
NOMOR : ___________________ ___________________
Pada hari ini, .............. tanggal ..... bulan ............. tahun dua ribu tiga bertempat di .............................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : H. HERRY ZUDIANTO, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Tridadi Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; 3. Nama : Drs H.M. IDHAM SAMAWI Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Kompleks Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah Perkotaan Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I DASAR DAN TUJUAN
P a s a l 1 Dasar perjanjian kerjasama: 1. Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
117
2. Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman, dan Bupati Bantul Nomor Nomor 03 Tahun 2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001, dan 04/PERJ/BT/2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antara Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
P a s a l 2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana drainase dengan tujuan terwujudnya sinkronisasi pengelolaan prasarana dan sarana drainase untuk mencegah terjadinya banjir dan menghilangkan genangan air akibat curah hujan tinggi di wilayah perkotaan Yogyakarta.
BAB II RUANG LINGKUP
P a s a l 3 Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah: a. Pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta yang meliputi: 1. Empat Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul: a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Sewon; d) Kecamatan Piyungan. 2. Delapan Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta: a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbulharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Jetis; g) Kecamatan Gondokusuman; h) Kecamatan Tegalrejo. 3. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman: a) Kecamatan Gamping; b) Kecamatan Mlati; c) Kecamatan Berbah; d) Kecamatan Depok; e) Kecamatan Godean. b. Prasarana dan sarana drainase pada ruas jalan sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian kerjasama ini meliputi: 1. Kabupaten Sleman - Kota Yogyakarta: a) Jalan Gejayan; b) Jalan Cik Ditiro; c) Jalan A M Sangaji; d) Jalan Tut Harsono; e) Jalan Prof. Yohannes; f) Jalan C. Simanjuntak; g) Jalan dr. Sardjito; h) Jalan Laksda Adi Sucipto; i) Jalan Urip Sumoharjo; j) Jalan Magelang;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
118
k) Jalan Jambon. 2. Kota Yogyakarta - Kabupaten Bantul: a) Jalan Parangtritis; b) Jalan Imogiri; c) Jalan Sisingamangaraja; d) Jalan Bantul; e) Jalan Karanglo; f) Jalan Bugisan; g) Jalan Patangpuluhan; h) Jalan DI Panjaitan; i) Jalan Purbayan; j) Jalan Prapanca; k) Jalan Kusumanegara (timur); l) Jalan Godean; m) Jalan Bener; n) Jalan Rejowinangun; o) Jalan Singosaren. 3. Kabupaten Sleman - Kabupaten Bantul: a) Jalan Janti; b) Jalan Lingkar Barat; c) Jalan Godean; d) Jalan Wates (Kali Bayem); e) Jalan Wonosari. c. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase: 1. Penyusunan program dan perencanaan; 2. Pelaksanaan kegiatan meliputi: a) penetapan jaringan drainase; b) penetapan fungsi drainase; c) pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase; d) operasi dan pemeliharaan drainase; e) pembangunan sumur resapan air hujan dan kolam penampungan air. 3. Pengawasan meliputi: a) sosialisasi dan penertiban; b) pengelolaan dampak lingkungan. 4. Pembiayaan; 5. Monitoring dan evaluasi.
BAB III PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA DRAINASE
Bagian Pertama Penyusunan Program dan Perencanaan
P a s a l 4 (1) Penyusunan program dan perencanaan prasarana dan sarana drainase di wilayah perbatasan perkotaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelaksanaan program dan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh para pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
119
Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1 Penetapan Jaringan Drainase
P a s a l 5 (1) Untuk mewujudkan jaringan drainase yang terpadu di wilayah perkotaan ditetapkan jaringan drainase di seluruh wilayah perkotaan meliputi: a) jaringan drainase primer; b) jaringan drainase sekunder. (2) Penetapan jaringan drainase didasarkan pada besaran jumlah air hujan dan luasan wilayah daerah penangkapan air hujan. (3) Penetapan jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan daerah para pihak. (4) Jaringan drainase direncanakan oleh para pihak dalam bentuk data base dengan mempergunakan Sistem Informasi Prasarana Drainase.
Paragraf 2 Penetapan Fungsi Drainase
P a s a l 6 (1) Fungsi drainase untuk mencegah terjadinya banjir dan menghilangkan genangan air selama dan setelah terjadinya curah hujan tinggi serta menunjang pengisian akuifer air tanah dan kualitas lingkungan. (2) Pengelolaan drainase meliputi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta pembiayaan pada wilayah perbatasan dilaksanakan oleh para pihak. (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase di wilayah perbatasan dikoordinasikan dengan para pihak.
Paragraf 3 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Drainase
P a s a l 7 (1) Kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase di wilayah perbatasan dengan tahapan kegiatan meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ditetapkan oleh para pihak (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada program dan perencanaan yang telah disepakati dengan memperhatikan pembangunan prasarana dan sarana lainnya.
Paragraf 4 Operasi dan Pemeliharaan Drainase
P a s a l 8 (1) Operasi dan pemeliharaan drainase sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b di wilayah perbatasan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Memfungsikan kembali prasarana dan sarana saluran pengglontor yang telah ada.
Paragraf 5 Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan dan Kolam Penampungan Air
P a s a l 9 (1) Pembangunan sumur resapan air hujan dan kolam penampungan air di wilayah para pihak menjadi tanggung jawab para pihak. (2) Pembangunan sumur resapan air hujan dan kolam penampungan air di wilayah perbatasan dalam wilayah perkotaan dilaksanakan oleh para pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
120
Bagian Ketiga Pengawasan Paragraf 1
Sosialisasi dan Penertiban P a s a l 10
(1) Sosialisasi dan penertiban pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah perbatasan perkotaan dilakukan secara terkoordinasi antar para pihak. (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1), peningkatan sumber daya manusia dilakukan oleh para pihak.
Paragraf 2 Pengelolaan Dampak Lingkungan
P a s a l 11 (1) Pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah perbatasan perkotaan yang dilaksanakan oleh para pihak harus mempertimbangkan dampak lingkungan. (2) Dampak lingkungan yang timbul sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung dan diatur oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengelolaan dampak lingkungan dilaksanakan oleh instansi yang menangani bidang lingkungan hidup.
Bagian Keempat Pembiayaan P a s a l 12
(1) Biaya pengelolaan dan pengembangan saluran drainase menjadi tanggung jawab para pihak. (2) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, lembaga donor, swasta, masyarakat, dan sumber lain yang sah/tidak mengikat.
Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi
P a s a l 13 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
BAB IV JANGKA WAKTU
P a s a l 14 Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerjasama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
BAB V PERSELISIHAN P a s a l 15
(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
121
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
P a s a l 16 (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Addendum dan atau Amandemen, berdasarkan kesepakatan para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
P a s a l 17 Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal surat perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 9 (sembilan), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM Drs. H. Ibnu Subiyanto, Akt Drs. H.M. Idham Samawi
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
122
LAMPIRAN 4 PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN,
DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN AIR BERSIH
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH
09/Perj/Bt/2001 NOMOR : 07/PK.KDH/2001
04/PK/2001 Pada hari ini rabu tanggal dua puluh delapan bulan sebelas tahun dua ribu satu bertempat di Hotel Radisson Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Drs. H.M. Idham Samawi, Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek Parasamya Jalan R. W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. Ibnu Subiyanto, Akt, Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 3. Nama : H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM, Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Air Bersih dengan ketentuan sebagai berikut :
BAB I DASAR DAN TUJUAN
P a s a l 1 Dasar perjanjian kerjasama : 1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1992 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
123
4. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, Nomor : 18 Tahun 2001, Nomor : 01/PK.KDH/2001. Nomor : 01/ tahun 2001; 5. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor : 04/PERJ/BT/2001, Nomor : 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor : 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
P a s a l 2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan air bersih dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan air baku/ air bersih di wilayah perkotaan Yogyakarta.
BAB II RUANG LINGKUP
P a s a l 3 Ruang lingkup perjanjian adalah sebagai berikut : a. Penyediaan dan pemanfaatan bersama sumber air, air baku yang diperoleh dari instansi berwenang, prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air guna penyediaan air bersih keperluan rumah tangga, perdagangan, dan industri bagi masyarakat di wilayah Perkotaan Yogyakarta yang meliputi : 1. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul : a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Sewon; d) Kecamatan Pleret; e) Kecamatan Piyungan. 2. Empat belas Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta : a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbuharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Kraton; g) Kecamatan Pakualaman; h) Kecamatan Ngampilan; i) Kecamatan Gedong Tengen; j) Kecamatan Jetis; k) Kecamatan Gondokusuman; l) Kecamatan Danurejan; m) Kecamatan Gondomanan; n) Kecamatan Tegalrejo. 3. Delapan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman : a) Kecamatan Gamping; b) Kecamatan Ngaglik; c) Kecamatan Mlati; d) Kecamatan Depok; e) Kecamatan Sleman;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
124
f) Kecamatan Kalasan; g) Kecamatan Godean; h) Kecamatan Berbah; b. Pengelolaan dan pelayanan air bersih : 1. pengembangan penyediaan air bersih; 2. pembangunan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih; 3. pengelolaan operasi dan pemeliharaan pipa transmisi dan instalasi dilaksanakan berdasar prinsip pengelolaan perusahaan; 4. pembentukan lembaga, organisasi dan tatakerja; 5. pembiayaan; 6. penetapan tarif dasar harga air bersih; 7. pengelolaan lingkungan hidup; c. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan bekerjasama dengan Pihak Swasta.
BAB III PENGELOLAAN AIR BERSIH
Bagian Pertama Pengembangan Penyedian Air Bersih
P a s a l 4 Pengembangan penyediaan air bersih meliputi : a. Kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah Perkotaan Yogyakarta; b. Pemanfaatan sumber air dan air baku, bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih pembagian kebutuhan air bersih. c. Penyediaan dan pemanfaatan bersama air baku/ air bersih sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencakup di luar wilayah perkotaan dengan kesepakatan para pihak.
Bagian Kedua Pembangunan Prasarana dan Sarana
P a s a l 5 Pembangunan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran perjanjian ini.
Bagian Ketiga Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan
P a s a l 6 (1) Pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih pipa transmisi, dan reservoir air bersih dikelola bersama oleh para pihak, dilaksanakan berdasar prinsip pengelolaan perusahaan. (2) Pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi pada wilayah Kabupaten/ Kota dilaksanakan masing-masing oleh para pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
125
Bagian Keempat Pembentukan Lembaga Organisasi dan Tata Kerja
Paragraf 1 P a s a l 7
Lembaga pengelola dibentuk berdasar kesepakatan bersama para pihak ditetapkan atas prinsip berdaya guna dan berhasil guna.
Paragraf 2 Tim Pengawas P a s a l 8
(1) Tim Pengawas adalah lembaga non struktural sebagai lembaga pengawasan kegiatan pengelolaan Air Bersih. (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Kepala Bagian Perekonomian para pihak. (3) Susunan Personalia Tim Pengawas terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. (4) Ketua Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) dijabat secara bergantian oleh Direktur Utama PDAM para pihak. (5) Sekretaris Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kabupaten atau Kota bersangkutan pada ayat (4). (6) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh para pihak.
P a s a l 9 (1) Tim Pengawas mempunyai fungsi pengawasan kegiatan pengelolaan Air Bersih di bidang Teknik, Administrasi, dan Keuangan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya Tim Pengawas mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan serta mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas kepala lembaga pengelola Air Bersih serta mengesahkan usulan kegiatan, program kerja dan keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Walikota.
Paragraf 3 Penetapan dan Pendapatan Personil
P a s a l 10 (1) Personil ditetapkan secara bersama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi. (2) Personil terdiri dari personil PDAM para pihak serta pegawai harian lepas. (3) Pengangkatan dan pemberhentian personil selain yang duduk di luar struktur organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan ditetapkan oleh kepala lembaga pengelola atas persetujuan para pihak. (4) Gaji, insentif, tunjangan dan pendapatan lain pegawai yang dipekerjakan pada lembaga pengelola operasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Minum ditetapkan bersama oleh para pihak. (5) Jenjang karier pegawai Pegawai PDAM yang dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Bersih diatur berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
126
Bagian Kelima Pembiayaan P a s a l 11
(1) Biaya pengembangan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih, dan pengelolaan lingkungan ditanggung bersama oleh para pihak. (2) Biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan ditanggung bersama secara proporsional berdasarkan perhitungan jumlah volume pemakaian air bersih. (3) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan Lembaga donor.
Bagian Keenam Penetapan Tarif Dasar Harga Air Bersih
Paragraf 1 Penetapan Tarif P a s a l 12
Penetapan tarif dasar harga air bersih hasil pengolahan air untuk keperluan di wilayah pelayanan para pihak ditetapkan berdasarkan harga produksi berdasarkan perhitungan pengelola dan ditetapkan atas persetujuan para pihak.
Paragraf 2 Penarikan Rekening
P a s a l 13 (1) Pengelolaan operasi dan pemeliharaan di wilayah para pihak dilaksanakan oleh masing-masing pihak. (2) Penarikan rekening jasa air di wilayah para pihak dilaksanakan oleh para pihak yang mengelola Perusahaan Daerah Air Minum.
Bagian Ketujuh Pengelolaan Lingkungan Hidup
P a s a l 14 (1) Konservasi sumberdaya air, kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang timbul dengan keberadaan prasarana dan sarana air bersih diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh lembaga pengelola air bersih bekerjasama dengan instansi yang menangani bidang lingkungan hidup Kabupaten atau Kota keberadaan prasarana dan sarana instalasi pengolah air bersih; (3) Pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB IV PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BEKERJASAMA
DENGAN PIHAK SWASTA P a s a l 15
Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengolah air bersih baik sebagian atau seluruhnya dapat dikerjasamakan dengan swasta atas persetujuan para pihak sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
127
BAB V Bagian Kesatu
Kewajiban dan Hak Para Pihak P a s a l 16
Para pihak mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan kepada Perusahaan Daerah Air Minum di masing-masing daerah para pihak segera setelah penandatanganan perjanjian ini.
P a s a l 17 (1) PDAM para pihak mempunyai hak memperoleh air bersih hasil pengolahan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih guna pelayanan air bersih di dalam dan luar wilayah Perkotaan Yogyakarta para pihak. (2) Para Pihak memperoleh laporan pengelolaan air bersih dari lembaga pengelola tiap semester.
Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pengelola
P a s a l 18 Lembaga yang telah ditetapkan sebagai pengelola operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengelola air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih berkewajiban sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih berdasarkan petunjuk teknik pengelolaan prasarana dan sarana air bersih; 2. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alat berat dan mekanik listrik serta seluruh prasarana dan sarana; 3. Melaksanakan pengembangan prasarana dan sarana instalasi pengolah air bersih dan pipa transmisi air baku dan air bersih serta reservoir sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama para pihak; 4. Bertanggung jawab terhadap gaji, upah, insentif, tunjangan dan jenjang karier pegawai yang dipekerjakan; 5. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolah air bersih, pipa transmisi setiap semester kepada para pihak; 6. Menyediakan air bersih sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.
P a s a l 19 Lembaga pengelola operasi dan pemeliharaan berhak menerima pembayaran atas air bersih yang dipergunakan oleh PDAM para pihak sesuai dengan jumlah volume pemakaian.
BAB VI
JANGKA WAKTU P a s a l 20
(1) Perjanjian ini mengikat para pihak selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan diadakan evaluasi setiap 5 (lima) tahun; (2) Berakhirnya perjanjian tidak membebaskan para pihak untuk tetap menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan; (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak; (4) Apabila perjanjian ini tidak diperpanjang segala asset prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih akan diperhitungkan bersama para pihak berdasarkan musyawarah dan mufakat.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
128
BAB VII SANKSI
P a s a l 21 (1) Apabila para pihak melakukan wanprestasi terhadap kewajiban membayar air yang dipergunakan maka para pihak tidak diperbolehkan memanfaatkan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih. (2) Apabila para pihak tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan maka para pihak tidak mendapatkan pelayanan air bersih untuk bulan berikutnya dan akan dilakukan pemutusan setelah pemberitahuan disampaikan kepada para pihak. (3) Apabila para pihak melakukan keterlambatan dalam pembayaran biaya operasional setelah tenggang waktu selama 2 (dua) minggu maka akan dikenakan denda sebesar 2 per mil (dua per seribu) dari jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.
BAB VIII PERSELISIHAN P a s a l 22
(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, melalui Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
P a s a l 23 (1) Perubahan dan pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak. (2) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerjasama dapat diselesaikan dan diputuskan bersama oleh para pihak secara musyawarah mufakat.
P a s a l 24 (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan. BUPATI BANTUL BUPATI SLEMAN WALIKOTA YOGYAKARTA TTD TTD TTD Drs. H.M. Idham Samawi Drs. Ibnu Subiyanto, Akt H. Herry Zudianto,SE, Akt, MM
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
129
LAMPIRAN 5 PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN,
DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM TRANSPORTASI
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM TRANSPORTASI
10/Perj/Bt/2001 NOMOR : 8/PK. KDH/2001
05/PK/2001
Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan sebelas tahun dua ribu satu bertempat di Hotel Radisson Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Drs. H.M. IDHAM SAMAWI, Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di komplek Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt, Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 3. Nama : H. HERRY ZUDIANTO, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan transportasi dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I DASAR DAN TUJUAN
P a s a l 1 Dasar perjanjian kerjasama : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
130
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; 4. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta; 5. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor 04/PERJ/BT/2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta; 6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 21/Kep.KDH/2001 tentang Struktur Organisasi Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Pertambangan; 7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
P a s a l 2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana transportasi dengan tujuan terciptanya sinkronisasi program, kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perkotaan Yogyakarta.
BAB II RUANG LINGKUP
P a s a l 3 Ruang lingkup perjanjian adalah sebagai berikut : a. Pengelolaan prasarana dan sarana sistem transportasi di wilayah perkotaan Yogyakarta yang meliputi: 1. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul : a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Pleret; d) Kecamatan Sewon; e) Kecamatan Piyungan; 2. Empat belas Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta : a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbulharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Kraton; g) Kecamatan Pakualaman; h) Kecamatan Ngampilan; i) Kecamatan Gedong Tengen; j) Kecamatan Jetis; k) Kecamatan Gondokusuman; l) Kecamatan Danurejan; m) Kecamatan Gondomanan; n) Kecamatan Tegalrejo ; 3. Sembilan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman : a) Kecamatan Gamping;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
131
b) Kecamatan Ngaglik; c) Kecamatan Mlati; d) Kecamatan Berbah; e) Kecamatan Depok; f) Kecamatan Sleman; g) Kecamatan Ngemplak; h) Kecamatan Kalasan; i) Kecamatan Godean ; b. Pengelolaan sistem transportasi : 1. Sub Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan; 2. Sub Sistem Manajemen Angkutan Orang; 3. Sub Sistem Manajemen Angkutan Barang; 4. Sub Sistem Manajemen Simpul/Terminal Transportasi Jalan; 5. Sub Sistem Jaringan Transportasi Jalan Rel Kereta Api Perkotaan; 6. Sub Sistem Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan; dan 7. Dampak Lingkungan.
BAB III PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM TRANSPORTASI
Bagian Pertama P a s a l 4
(1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain di wilayah perkotaan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah perkotaan ditetapkan bersama oleh para pihak meliputi: a. Jaringan transportasi jalan primer pada jaringan jalan primer; b. Jaringan transportasi jalan sekunder pada jaringan jalan sekunder. (2) Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan serta ruang kegiatan.
Bagian Kedua Sub Sistem Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan
Paragraf 1 Jaringan Transportasi Jalan
P a s a l 5 Penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengaturan, dan pengawasan di Wilayah perkotaan dilaksanakan oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.
Paragraf 2 Perlengkapan Jalan
P a s a l 6 (1) Dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberi kemudahan bagi pemakai jalan, di wilayah perkotaan pengelolaan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa perlengkapan jalan meliputi: a. rambu-rambu; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan; e. alat pengawasan dan pengamanan jalan; f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan; dan g. fasilitas parkir untuk umum.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
132
(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. rambu-rambu yang meliputi rambu peringatan, larangan, perintah, petunjuk; b. marka jalan terdiri dari atas: marka membujur, melintang, serong, lambang, dan marka lainnya yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dan dalam berlalu lintas; c. alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki; d. alat pengendali, dan pengaman pemakai jalan yang berfungsi untuk pengendalian kecepatan, ukuran dan muatan kendaraan pada ruas jalan di perkotaan dan alat pengaman yang berfungsi sebagai pengaman dan pemberi arah bagi pemakai jalan pada ruas jalan; e. alat pengawasan dan pengamanan jalan yang diperuntukkan guna mengawasi penggunaan jalan agar dicegah kerusakan jalan yang diakibatkan pengoperasian kendaraan di jalan yang melebihi ketentuan; (3) Perencanaan, Pemasangan, dan Pengelolaan Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di wilayah perbatasan antara para pihak mulai dari tahapan penetapan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengawasan ditetapkan bersama oleh pihak terkait.
Paragraf 3 Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
P a s a l 7 (1) Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, fasilitas parkir di badan jalan, dan di luar badan jalan, fasilitas pejalan kaki, tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum, fasilitas penyeberangan orang dan atau kendaraan, jembatan penyeberangan di wilayah perbatasan ditetapkan bersama antara pihak terkait. (2) Pengelolaan parkir di badan jalan meliputi mekanisme, pengaturan perparkiran pada wilayah perbatasan para pihak ditetapkan bersama oleh para pihak. (3) Para pihak dapat membuat bersama fasilitas parkir di luar badan jalan/fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah perbatasan meliputi taman parkir dan gedung parkir. (4) Pengelolaan parkir tersebut dalam ayat (3) yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan serta penarikan retribusi ditetapkan bersama oleh para pihak.
Bagian Ketiga Sub Sistem Manajemen Angkutan Orang
Jaringan Angkutan Umum P a s a l 8
(1) Jaringan trayek tetap dan teratur meliputi jaringan trayek perkotaan ditetapkan bersama oleh para pihak. (2) Wilayah operasi taksi ditetapkan bersama oleh para pihak. (3) Pengendalian jumlah armada yang melayani trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bersama oleh para pihak sesuai dengan pengelolaan transportasi. (4) Keterpaduan dalam penyediaan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Orang (SIMA O) jaringan trayek. (5) Prosedur dan mekanisme perizinan angkutan orang sebagai kelengkapan operasional di jalan ditetapkan oleh para pihak dengan memberikan tembusan kepada masing-masing pihak. (6) Pengaturan kendaraan umum tidak bermotor diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan para pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
133
Bagian Keempat Sub Sistem Manajemen Angkutan Barang
Paragraf 1 Jaringan Lintas
P a s a l 9 (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, jaringan lintas angkutan barang bagi kendaraan bermotor angkutan barang umum, kendaraan bermotor angkutan barang khusus, kendaraan bermotor angkutan berbahaya, kendaraan bermotor angkutan alat berat dan kendaraan bermotor angkutan peti kemas yang melayani di wilayah perkotaan Yogyakarta ditetapkan bersama oleh para pihak. (2) Persyaratan dan tata cara penetapan jaringan lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) disepakati bersama oleh para pihak dan diatur dalam peraturan daerah. (3) Jaringan lintas sebagaimana tersebut pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan bersama oleh para pihak dalam bentuk data base dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Barang (SIMA B).
Paragraf 2 Uji Teknik dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
P a s a l 10 (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di wilayah perkotaan Yogyakarta harus sesuai dengan peruntukannya, wajib memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Uji kendaraan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dilakukan bekerjasama dengan para pihak.
Paragraf 3 Dispensasi Jalan
P a s a l 11 Para pihak dapat mengeluarkan ijin dispensasi jalan pada ruas jalan di perbatasan dalam wilayah perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah berkoordinasi dengan pihak terkait.
Bagian Kelima Sub Sistem Manajemen Simpul, Terminal Transportasi Jalan
Paragraf 1 Terminal Angkutan Penumpang
P a s a l 12 (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang serta keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di lokasi tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal angkutan penumpang berdasarkan kesepakatan antar para pihak. (2) Lokasi pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat ditempatkan di wilayah para pihak dan dilaksanakan bersama oleh para pihak. (3) Pembangunan terminal dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bersama para pihak dan dapat mengikutsertakan pihak swasta dan atau badan hukum.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
134
Paragraf 2 Terminal Angkutan Barang
P a s a l 13 (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas arus barang dan untuk keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di lokasi tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal angkutan barang berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Lokasi pembangunan terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat ditempatkan di wilayah para pihak dan dilaksanakan bersama para pihak. (3) Pembangunan terminal dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bersama para pihak dan dapat mengikutsertakan pihak swasta dan atau badan hukum.
Paragraf 3 Pangkalan dan Tempat Peristirahatan Kendaraan Angkutan Barang
P a s a l 14 (1) Pangkalan dan atau tempat peristirahatan untuk memberikan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan barang serta sebagai tempat tenggang waktu masuknya barang ke wilayah perkotaan perlu dilengkapi fasilitas yang memadai dan keperluanreparasi/perbaikan ringan dan pencucian kendaraan. (2) Lokasi pangkalan dan atau tempat peristirahatan ditetapkan bersama oleh para pihak. (3) Biaya pengelolaan operasi dan pemeliharan ditanggung oleh para pengelola dari dana yang diperoleh dari pungutan / retribusi kendaraan.
Bagian Keenam Sub Sistem Jaringan Transportasi Jalan Rel Kereta Api Perkotaan
P a s a l 15 Dalam upaya mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang/orang dan barang dan kelancaran antar moda, para pihak dapat bekerjasama dengan pihak Perseroan Terbatas Kereta Api (PT KAI) Daerah Operasi (DAOP) VI untuk pengadaan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Sub Sistem Pembinaan, Penyuluhan, Dan Pengawasan
Paragraf 1 Pembinaan dan Penyuluhan
P a s a l 16 (1) Pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan di bidang lalu lintas angkutan jalan di wilayah perkotaan Yogyakarta dilakukan secara koordinasi dan sinkronisasi bersama oleh para pihak. (2) Dalam upaya meningkatkan kinerja penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), peningkatan sumber daya manusia adalah bersama antar para pihak.
Bagian Kedelapan Dampak Lingkungan
P a s a l 17 (1) Pencegahan pencemaran udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang timbul ditanggung bersama oleh para pihak, diatur bersama para pihak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan instansi yang menangani bidang lingkungan hidup Kabupaten dan Kota.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
135
(3) Pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bagian Kesembilan Pembiayaan P a s a l 18
(1) Biaya pengelolaan sistem transportasi termasuk pengelolaan dampak lingkungan ditanggung oleh para pihak. (2) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, atau lembaga donor.
Bagian Kesepuluh Monitoring dan Evaluasi
P a s a l 19 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
BAB IV JANGKA WAKTU
P a s a l 20 (1) Perjanjian ini mengikat para pihak selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan diadakan evaluasi setiap 5 (lima) tahun. (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak.
BAB V PERSELISIHAN P a s a l 21
(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
P a s a l 22 (1) Perubahan dan pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak. (2) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerjasama dapat diselesaikan dan diputuskan bersama oleh para pihak secara musyawarah mufakat.
P a s a l 23 (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan. BUPATI BANTUL, BUPATI SLEMAN, WALIKOTA YOGYAKARTA TTD TTD TTD Drs. H.M. Idham Samawi Drs. Ibnu Subiyanto, Akt H. Herry Zudianto, SE,Akt,MM
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
136
LAMPIRAN 6 PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN,
DAN KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA JALAN DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, DAN KABUPATEN BANTUL
TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA JALAN
DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA ___________________
NOMOR : ___________________ ___________________
Pada hari ini, ............. tanggal ..... bulan ............. tahun dua ribu tiga bertempat di ..................................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : H. HERRY ZUDIANTO, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Tridadi Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; 3. Nama : Drs H.M. IDHAM SAMAWI Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Kompleks Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah Perkotaan Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
137
BAB I DASAR DAN TUJUAN
P a s a l 1 Dasar perjanjian kerjasama: 1. Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta; 2. Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman, dan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor 04/PERJ/BT/2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
P a s a l 2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana jalan dengan tujuan terwujudnya sinkronisasi pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perkotaan Yogyakarta.
BAB II
RUANG LINGKUP P a s a l 3
Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut: a. Pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perkotaan Yogyakarta meliputi wilayah: 1. Empat Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul: a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Sewon; d) Kecamatan Piyungan. 2. Delapan Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta: a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbulharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Jetis; g) Kecamatan Gondokusuman; h) Kecamatan Tegalrejo. 3. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman: a) Kecamatan Gamping; b) Kecamatan Mlati; c) Kecamatan Berbah; d) Kecamatan Depok; e) Kecamatan Godean. b. Ruas jalan yang dikerjasamakan adalah ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota. c. Prasarana dan sarana jalan sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian kerjasama ini meliputi ruas jalan:
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
138
1. Kabupaten Bantul - Kabupaten Sleman meliputi: a) Jalan Kemusuk Lor – Simpang Sedayu/Berjo – Nglahar; b) Jalan Kemusuk Lor – Nulis/Nulis – Godean; c) Jalan Kemusuk Lor – Puluhan/Sembuh – Gunung Pule; d) Jalan Karangnongko-Sumberan/Sumberan-Gamping; e) Jalan Wonocatur – Wot Galeh/Pelem – Berbah; f) Jalan Ngentak – Temuwuh/Dukuh – Temuwuh; g) Jalan Tempel – Gowok/Ambarukmo – Sorowajan; h) Jalan Payak – Krasakan/Boko – Payak; i) Jalan Petir – Kedungpucang/Jlatren – Petir; j) Jalan Sambikerep – Metes/Pasekan – Sembung; k) Jalan Sanggrahan – Prangwedanan/Dadapan – Gandu; l) Jalan Tlogo – Gangin/Patukan – Gangin. 2. Kota Yogyakarta - Kabupaten Sleman meliputi: a) Jalan Jambon/Jambon – Karangwaru; b) Jalan Petakbaru/Bener – Jambon; c) Jalan Gotongroyong I/Blunyah – Mesan; d) Jalan Terban – Colombo; e) Jalan Prof. Yohanes - Prof. Yohanes; f) Jalan Gejayan/Demangan – Condong Catur; g) Jalan Ipda Tut Harsono/IAIN – Gendeng. 3. Kota Yogyakarta – Kabupaten Bantul meliputi: a) Jalan Bener/Tambak – Kembang; b) Jalan Indraprasta/Tegalrejo – Soragan; c) Jalan Patangpuluhan/Sonosewu – Ambarwinangun; d) Jalan Madumurti/Bugisan –Soboman; e) Jalan Bugisan/Padokan – Bugisan; f) Jalan Prapanca/Dukuh – SMKI; g) Jalan DI Panjaitan/Krapyak – Glugo; h) Jalan Sisingamangaraja/Karangkajen – Wojo; i) Jalan Ki A Pemanahan/RSU Kodya – Tamanan; j) Jalan Watugilang/Watugilang – Singosaren; k) Jalan Purbayan/Singosaren - Wirokerten; l) Jalan AMD (Kr Miri)/Singosaren – Jagalan; m) Jalan Karanglo/Kotagede – Jogoragan; n) Jalan Balerejo/Gedongkuning – Babadan; o) Jalan Wirotomo/Nuri – Soragan; p) Jalan Pakuncen/Cungkuk – Sutopadan. d. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan meliputi: 1. Penyusunan program dan perencanaan; 2. Pelaksanaan kegiatan meliputi: a. penetapan jaringan jalan; b. penetapan status, fungsi dan kelas jalan; c. pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan; d. operasi dan pemeliharaan jalan. 3. Pengawasan meliputi: a. sosialisasi dan penertiban; b. pemberian ijin dispensasi jalan; c. pengelolaan dampak lingkungan. 4. Pembiayaan; 5. Monitoring dan evaluasi.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
139
BAB III PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA JALAN
Bagian Pertama Penyusunan Program dan Perencanaan
P a s a l 4 Penetapan kebijakan dalam pengelolaan prasarana dan sarana jalan terutama dalam penetapan program dan perencanaan di wilayah perkotaan dilaksanakan oleh masingmasing pihak berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1 Penetapan Jaringan Jalan
P a s a l 5 (1) Dalam upaya mewujudkan jalan yang terpadu antar ruas jalan di wilayah perbatasan perkotaan perlu ditetapkan jaringan jalan yang menghubungkan seluruh wilayah perbatasan perkotaan meliputi: a) jaringan jalan kolektor; b) jaringan jalan lokal. (2) Penetapan jaringan jalan didasarkan pada kebutuhan transportasi, peranan, kapasitas, dan kelas serta ruang kegiatan. (3) Tata cara penetapan jaringan jalan disepakati oleh para pihak dan diatur dalam peraturan daerah masing-masing pihak. (4) Jaringan jalan direncanakan oleh para pihak dalam bentuk data base dengan mempergunakan Sistem Informasi Prasarana Jalan. (5) Ruas jalan nasional dan propinsi yang terletak di dalam ring road yang belum ditangani oleh para pihak diusulkan oleh para pihak melalui Sekretariat Bersama untuk dikelola oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Paragraf 2 Penetapan Status, Fungsi dan Kelas Jalan
P a s a l 6 (1) Dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas angkutan jalan, serta keamanan kontruksi jalan perlu penetapan status, fungsi dan kelas jalan di wilayah perkotaan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Para pihak dapat melaksanakan perubahan status, fungsi dan kelas jalan di wilayah perbatasan berdasarkan kesepakatan para pihak
Paragraf 3 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan
P a s a l 7 (1) Kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin pada wilayah perbatasan dengan tahapan kegiatan meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ditetapkan oleh para pihak. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimanan dimaksud ayat (1) berpedoman pada program dan perencanaan yang telah disepakati.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
140
(3) Dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan di wilayah perkotaan, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan memperhatikan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. (4) Sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. rambu; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan; e. listrik penerangan jalan; f. pohon perindang jalan; g. drainase jalan; h. trotoar.
Paragraf 4 Operasi dan Pemeliharaan Jalan
Pasal 8 (1) Operasi dan pemeliharaan jalan di wilayah perbatasan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Operasi dan pemeliharaan pada ruas jalan tertentu dikelola oleh satu pihak yang mempunyai dan atau memanfaatkan secara dominan. (3) Ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi: A. Perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Ruas Jalan Pengelola 1. Jalan Kemusuk Lor – Simpang Sedayu/Berjo – Nglahar; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 2. Jalan Kemusuk Lor – Nulis/Nulis – Godean; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 3. Jalan Kemusuk Lor – Puluhan/Sembuh – Gunung Pule; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 4. Jalan Karangnongko – Sumberan/Sumberan - Gamping; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 5. Jalan Wonocatur – Wot Galeh/Pelem – Berbah; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 6. Jalan Ngentak – Temuwuh/Dukuh – Temuwuh; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 7. Jalan Tempel – Gowok/Ambarukmo – Sorowajan; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 8. Jalan Payak – Krasakan/Boko – Payak; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 9. Jalan Petir – Kedungpucang/Jlatren – Petir; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 10. Jalan Sambikerep – Metes/Pasekan – Sembung; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 11. Jalan Sanggrahan – Prangwedanan/Dadapan – Gandu; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 12. Jalan Tlogo – Gangin/Patukan – Gangin. Kab. Bantul dan Kab. Sleman
B. Perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Ruas Jalan Pengelola 1. Jalan Jambon/Jambon – Karangwaru; Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman 2. Jalan Bener - Petakbaru/Petakbaru – Jambon; Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman 3. Jalan Gotongroyong I/Blunyah – Mesan; Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman 4. Jalan Terban – Colombo; Kab. Sleman 5. Jalan Prof. Yohanes; Kota Yogyakarta 6. Jalan Gejayan/Demangan – Condong Catur; Kab. Sleman 7. Jalan Ipda Tut Harsono/IAIN – Gendeng. Kota Yogyakarta
C. Perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Ruas Jalan Pengelola 1. Jalan Bener/Tambak – Kembang; Kota Yogyakarta 2. Jalan Indraprasta/Tegalrejo – Soragan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 3. Jalan Patangpuluhan/Sonosewu – Ambarwinangun; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 4. Jalan Madumurti/Bugisan – Soboman; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 5. Jalan Bugisan/Padokan – Bugisan; Kab. Bantul 6. Jalan Prapanca/Dukuh – SMKI; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 7. Jalan DI Panjaitan/Krapyak – Glugo; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 8. Jalan Sisingamangaraja/Karangkajen – Wojo; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 9. Jalan Ki A Pemanahan/RSU Kodya – Tamanan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 10. Jalan Watugilang/Watugilang – Singosaren; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
141
11. Jalan Purbayan/Singosaren - Wirokerten; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 12. Jalan AMD (Kr Miri)/Singosaren – Jagalan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 13. Jalan Karanglo/Kotagede – Jogoragan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 14. Jalan Balerejo/Gedongkuning – Babadan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 15. Jalan Wirotomo/Nuri – Soragan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 16. Jalan Pakuncen/Cungkuk – Sutopadan. Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul
Bagian Ketiga Pengawasan Paragraf 1
Sosialisasi dan Penertiban P a s a l 9
(1) Sosialisasi dan penertiban pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perbatasan perkotaan Yogyakarta dilakukan dilakukan secara terkoordinasi antar para pihak. (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1), peningkatan sumber daya manusia dilakukan oleh para pihak.
Paragraf 2 Pemberian Ijin Dispensasi Jalan
P a s a l 10 Para pihak dapat mengeluarkan ijin dispensasi jalan pada pembatasan muatan standar tonase pada ruas di dalam wilayah perbatasan perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkoordinasi dengan pihak terkait.
Paragraf 3 Pengelolaan Dampak Lingkungan
P a s a l 11 (1) Pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perbatasan perkotaan yang dilaksanakan oleh para pihak harus mempertimbangkan dampak lingkungan. (2) Dampak lingkungan yang timbul ditanggung dan diatur oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengelolaan dampak lingkungan dilaksanakan oleh instansi yang menangani bidang lingkungan hidup.
Bagian Keempat Pembiayaan P a s a l 12
(1) Biaya pengelolaan sarana dan prasarana jalan ditanggung dan ditetapkan oleh para pihak. (2) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan jalan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, lembaga donor, swasta, masyarakat, dan sumber-sumber lain yang sah/ tidak mengikat.
Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi P a s a l 13
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh Sekreteriat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
142
BAB IV JANGKA WAKTU
P a s a l 14 Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
BAB V PERSELISIHAN P a s a l 15
(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP P a s a l 16
(1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Addendum dan atau Amandemen berdasarkan kesepakatan para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
P a s a l 17
Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal surat perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 9 (sembilan), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM Drs. H. Ibnu Subiyanto, Akt Drs. H.M. Idham Samawi