Kerja Sama Pemerintah Dengan Sektor Swasta

1

PEMBIAYAAN INVESTASI SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PENYELENGGARAAN

INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Oleh:

Emma Sri Martini, S.T.

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Pembiayaan Investasi Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta Oleh PT Sarana Multi

Infrastruktur (Persero) Sebagai Institusi Pembiayaan Non Bank Komersial Di Indonesia

Untuk mencapai target menjadi negara maju dan menjadi salah satu kekuatan dunia pada

tahun 2030, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan dan

berdaya saing. Guna merealisasikan hal tersebut salah satu prasyarat yang diperlukan adalah

dukungan infrastruktur yang baik. Mempertimbangkan kondisi infrastruktur yang ada saat ini,

percepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Ketersediaan infrastruktur yang

baik akan mempercepat gerak pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing.

Saat ini investasi untuk pembangunan infrastruktur sangat besar yaitu Rp1.786 Triliun. Alokasi

anggaran Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur sangatlah terbatas. Gap yang masih

harus diisi sangat significant yaitu sebesar Rp1.457 Triliun.

Guna mengisi gap tersebut, Pemerintah mengajak pihak swasta untuk turut berpartisipasi

dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan mengembangkan skema Kerjasama

Pemerintah Swasta (KPS).

Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dengan skema KPS, diperlukan

persiapan proyek yang memadai, pendanaan yang sesuai dengan karakteristik investasi proyek

infrastruktur, serta dukungan dan jaminan Pemerintah. Saat ini lembaga pembiayaan yang ada,

seperti perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank, belum secara optimal memberikan

kontribusinya terhadap pendanaan proyek-proyek infrastruktur. Oleh karena itu diperlukan

lembaga keuangan yang bisa memfasilitasi pembiayaan infrastruktur dengan memberikan tenor

pembiayaan jangka panjang dan suku bunga tetap. Hal ini sangat diperlukan mengingat proyek-

proyek infrastruktur memerlukan tingkat pengembalian investasi dalam jangka waktu yang

cukup panjang.

Hingga saat ini sumber-sumber dana jangka panjang seperti Dana Pensiun, Asuransi, dan

Reksadana masih diinvestasikan pada instrumen pasar modal yang tidak terkait langsung

dengan pembiayaan infrastruktur. Dengan kehadiran lembaga pembiayaan yang khusus

menangani pembiayaan infrastruktur, diharapkan akan terjadi memobilisasi sumber dana

jangka panjang untuk mendorong investasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Peran lembaga pembiayaan infrastruktur sangat krusial karena akan menjadi katalis yang

menjembatani sumber dana jangka panjang dengan investasi dalam proyek-proyek

infrastruktur di Indonesia.

Salah satu misi yang ingin dicapai Pemerintah di dalam membentuk lembaga pembiayaan

infrastruktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan PT Indonesia

Infrastructure Finance (IIF) adalah menjadi katalis percepatan pembangunan infrastruktur

nasional dengan menarik dana-dana swasta baik dari dalam maupun luar negeri untuk

membantu pembangunan infrastruktur Indonesia.

2

Lingkup Dan Pengembangan Layanan PT SMI

1) Kerangka Kerja

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan

infrastruktur di Indonesia, maka Perseroan memiliki peranan sebagai fasilitator dan

katalisator bagi Pemilik Proyek dan Pemberi Dana/Investor dengan kerangka kerja

sebagaimana dimuat dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1. Peran Perseroan

Terkait dengan perannya selaku fasilitator dan katalisator, maka Perseroan akan

bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti regulator, pemilik proyek dan investor

untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan infrastruktur sebagaimana bagan

di bawah ini:

Gambar 2. Kerangka Kerja Perseroan

3

Peran sebagai fasilitator dan katalisator ini dapat dipenuhi apabila Perseroan memperoleh

dukungan dari Pemerintah, adanya kesamaan tujuan dari para stakeholders,

penyesuaian/dukungan regulasi yang kondusif bagi pemilik proyek maupun investor untuk

mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, kesiapan proyek-proyek yang layak

untuk dibiayai serta adanya koordinasi antar instansi terkait.

2) Model Bisnis

Dalam menjalankan fungsinya sebagai katalis pembiayaan infrastruktur di Indonesia

Perseroan mengembangkan skema-skema kerja sama dengan pihak-pihak pemberi dana

lainnya dari dalam maupun luar negeri seperti Pemerintah Pusat dan Daerah, investor

swasta, sektor perbankan, dana investasi, dan institusi pendanaan internasional. Ada tiga

skema model kerjasama bisnis (business model) yang telah dikembangkan seperti tergambar

dan diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3. Model Bisnis Perseroan

a. Business Model A

Perseroan secara bersama-sama dengan co-investor/financier melakukan co-

investment/financing langsung kepada proyek infrastruktur. Model bisnis ini secara

umum akan cocok untuk ditawarkan kepada calon co-investor/financier lokal dan untuk

nilai pembiayaan yang relatif kecil. Karena fleksibilitas dan kesederhanaan struktur

pembiayaannya, model ini juga cocok digunakan untuk melayani kebutuhan

pembiayaan yang relatif cepat. Tipe pengembalian tergantung pada tipe pembiayaan

yang diberikan (pinjaman atau penyertaan modal).

b. Business Model B

Perseroan secara bersama-sama dengan co-investor/financier melakukan co-

investment/financing kepada proyek infrastruktur secara tidak langsung. Sebelum

membiayai proyek Perseroan dan co-investor/financier membentuk sebuah Joint

Venture Company (JV) dengan menyetujui penyertaan modal yang akan diberikan

kepada JV tersebut. Selanjutnya JV tersebut dapat melakukan pembiayaan secara

langsung kepada proyek infrastruktur. Model ini dikembangkan terutama untuk

melayani permintaan calon-calon co-investor/financier asing maupun untuk melayani

kebutuhan pembiayaan proyek yang relatif besar. Menimbang kompleksitas proses

untuk mencapai pembiayaan kepada proyek sehingga membutuhkan persiapan dan

4

waktu yang relatif lama, oleh karena itu model ini lebih cocok untuk digunakan sebagai

media pembiayaan yang sifatnya berulang atau multi project. Tipe pengembalian

kepada JV tergantung pada tipe pembiayaan yang diberikan (pinjaman atau penyertaan

modal).

c. Business Model C

Selain kedua model di atas, Perseroan juga mengembangkan model ketiga untuk

mengakomodasi penyaluran hutang (loan channeling) untuk membiayai proyek melalui

Perseroan. Model ini banyak digunakan oleh lembaga publik asing maupun multilateral

yang mempunyai skema pembiayaan bunga rendah namun khusus untuk kegiatan

tertentu (misalnya suatu sektor infrastruktur tertentu). Tipe pengembalian kepada

Perseroan tergantung pada tipe pembiayaan yang diberikan (pinjaman atau penyertaan

modal).

Selain ketiga business model di atas, Perseroan menawarkan kesempatan kepada calon

investor untuk mendiskusikan bentuk kerjasama lain yang paling sesuai bagi calon investor

tersebut.

3) Jenis Pembiayaan

Perseroan mempunyai beberapa jenis pembiayaan yang dapat digunakan sesuai dengan

kebutuhan:

a. Pinjaman Senior:

Pinjaman kepada proyek-proyek infrastruktur di mana Perseroan bertindak sebagai

pemberi pinjaman utama (senior) terhadap proyek

b. Pinjaman Subordinasi/Mezzanine:

Pinjaman kepada proyek-proyek infrastruktur di mana Perseroan bertindak sebagai

pemberi pinjaman yunior terhadap proyek.

c. Pinjaman Convertible:

Skema pembiayaan dengan skenario konversi menjadi saham pada saat jatuh tempo.

d. Investasi Ekuitas:

Investasi langsung ke proyek-proyek infrastruktur melalui kepemilikan saham

e. Pembiayaan Kontrak:

Pinjaman modal kerja kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek

infrastruktur. Pembayaran pinjaman berdasarkan kontrak dari pemilik proyek.

f. Pembiayaan Invoice:

Pinjaman modal kerja kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek

infrastruktur. Pembayaran pinjaman berdasarkan piutang proyek.

4) Sinergi di Dalam Kerjasama Pemerintah Swasta

Unsur-unsur di dalam KPS akan bersinergi di dalam pelaksanaannya sebagaimana terlihat di

dalam bagan berikut:

5

*)PII= PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

**) GCA=Government Contracting Agency/ pemilik proyek sektor publik

Gambar 4. Sinergi dalam Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Badan Usaha yang terpilih akan menandatangani perjanjian konsesi dengan GCA dan

perjanjian penjaminan dengan PII yang didukung dengan perjanjian regresi antara PII dan

GCA. Selanjutnya, Badan Usaha tersebut dapat menjalin kerjasamam dengan membuat

perjanjian pembiayaan dengan PT SMI maupun dengan sumber-sumber pendanaan/

pemodal lainnya.

5) Proses Persetujuan Pembiayaan

Gambar 5. Proses Persetujuan Pembiayaan

6

Kriteria yang digunakan oleh Perseroan dalam menseleksi proyek-proyek yang akan

diberikan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Presiden No. 9/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No.

100/PMK.010/2009

2. Calon perusahaan yang memperoleh pembiayaan memenuhi profil yang memadai

(character, capital, capacity, collateral, condition of economy)

3. Proyek memiliki feasibility yang memadai baik dari aspek yuridis, teknis, organisasi/

manajemen, keuangan, sosial, dan lingkungan.

Selanjutnya PT SMI akan melakukan evaluasi risiko sesuai dengan parameter risiko yang

telah disepakati, penajaman prioritas pembiayaan serta melakukan mitigasi risiko termasuk

diantaranya adalah melakukan risk sharing dengan cara mengupayakan co-financing dengan

calon penyedia dana lain.

Terobosan Yang Pernah Dan Akan Diterapkan Oleh PT SMI Dalam Pembiayaan Investasi

KPS Di Indonesia.

Dari portofolio pembiayaan yang dimiliki PT SMI hingga tahun 2010, sektor

ketenagalistrikan menempati urutan pertama dalam menyerap komitmen pembiayaan di

PT SMI dengan porsi sebesar 57%, sedangkan sektor minyak dan gas bumi serta

transportasi menjadi yang terkecil dengan porsi sebesar masing-masing 2%.

Sektor ketenagalistrikan menjadi sektor terbesar yang menyerap dikarenakan investor

ketanagalistrikan relatif lebih siap untuk pembiayaan, baik dari sisi pemenuhan

persyaratan maupun persiapan proyek yang akan dibiayai.

Berikut ini gambaran persentase komitmen pembiayaan yang telah diberikan oleh

Perseroan berdasarkan sektor:

Gambar 6. Komitmen Pembiayaan oleh Perseroan Berdasarkan Sektor

Tingginya penyerapan di sektor ketenaga listrikan di sebabkan oleh banyaknya proyek-

proyek yang sedang dikembangkan dengan pola KPS namun tidak masuk dalam Blue Book

Bappenas. Proyek-proyek tersebut terdiri dari beberapa proyek skala kecil dan menengah

Ketenagalistrikan

57%Pelabuhan

14%

Jalan Tol

11%

Kontraktor

9%

Air Bersih

5%Rel KA

2%

Minyak dan Gas

Bumi

2%

7

yang mana pembiayaan oleh PT SMI dapat dieksekusi dengan relatif lebih cepat dengan

kondisi sbb:

• Skema Independent Power Producer ( IPP) di sektor listrik dengan single-credible buyer

(PLN) dan harga yang pasti (minihydro) sangat menarik investor

• Dengan skala kecil risiko relatif lebih mampu termitigasi

• Tidak berhak memperoleh penjaminan dari PT PII

Dengan kondisi diatas PT SMI melengkapi mitigasi risiko dengan kolateral maupun exit

strategy yang kuat

PT SMI telah memulai dan menjadi pelopor pembiayaan kepada proyek skala kecil di

sektor ketenagalistrikan, yang mana perbankan belum berminat untuk menyalurkan

pembiayaan mereka kepada proyek skala kecil tersebut.

Pada periode 2010, PT SMI telah berhasil melakukan pembiayaan investasi untuk

pertamakalinya kepada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara yang terletak

di Kabupaten Melak Kalimantan Timur dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air

(PLTA) di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Pembiayaan tersebut merupakan bentuk dukungan PT SMI terhadap Pemerintah (PLN)

dalam menurunkan biaya produksi lebih rendah daripada pembangkit listrik berbahan bakar

solar. Biaya produksi listrik lebih rendah karena proyek ini merupakan proyek renewable

energi.

Beberapa Proyek swasta yang menjadi portofolio pembiayaan PT SMI saat ini di sektor

ketenaga listrikan adalah sebagai berikut:

a. PLTA Mobuya yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mangondow (Sulawesi Utara) dan

PLTGB Melak di Kabupaten Melak Kalimantan Timur.

b. PLTM Pakkat di Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatra Utara

c. PLTM Lubuk Gadang di Lubuk Gadang Sumatra Barat

d. PLTM Situmulya di Kabupaten Lebak Banten

Dalam rangka mempercepat proses pembiayaan dan perkuatan struktur permodalan calon

debitur PT SMI berusaha bekerjasama dengan institusi international lain seperti:

a. Industrial Decisions Inc. (IDI) dari Jepang terkait minatnya untuk melakukan investasi

komplementer terhadap pembiayaan Perseroan di sektor energi terbarukan. Produk

pembiayaan IDI adalah berbasis investasi ekuitas. IDI telah berpartisipasi dalam

pembiayaan proyek PLTM Lubuk Gadang di mana IDI berperan sebagai mezzanine

investor, sementara PT SMI berperan sebagai senior creditor.

b. Bank ANZ terkait dengan minatnya untuk melakukan Investasi pembiayaan pada sektor

Oil & Gas. Saat ini dalam proses finalisasi pembiayaan bersama berbentuk club deal

untuk pembiayaan perusahaan Oil & Gas yang memiliki usaha di Jawa tengah.

Beberapa Contoh Pola Pembiyaan Proyek KPS Yang Pernah Dilakukan PT SMI

1) Pembiayaan Langsung Oleh PT SMI

a. Proyek Pengembangan Penyediaan Air di Jakarta

PT SMI telah memberikan pembiayaan untuk

pendanaan proyek Rehabilitasi, Penambahan dan

Pengadaan Saluran Air Minum dalam bentuk

pembiayaan belanja modal (capex) kepada sebuah

8

perusahaan penyedia jasa air bersih bagi area industri, area bisnis maupun pemukiman

penduduk dengan wilayah operasional meliputi Jakarta Timur, sebagian Jakarta Pusat dan

Jakarta Utara. Perusahaan tersebut mendapat konsesi untuk melakukan usaha selama 25

tahun berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta

(PAM Jaya). Kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 1998 hingga tanggal 31

Januari 2023.

b. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sulawesi Utara dan Proyek Pembangkit

Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) di Kalimantan Timur

Proyek Mobuya Kapasitas 3x1 MW yang

berlokasi di desa Mobuya Kecamatan Passi Timur

Kabupaten Bolaang Mangondow (Sulawesi Utara)

dan PLTGB Melak 6MW di Kabupaten Melak

Kalimantan Timur. PT SMI telah memberikan

fasilitas pembiayaan untuk refinancing PLTA

Mobuya dan pembiayaan Investasi untuk PLTGB

Melak di Kutai Barat Kalimantan Timur.

Pembiayaan ini menjadi satu paket dimana

kelebihan pendapatan PLTA Mobuya menjamin

pembayaran PLTGB Melak pada tahap awal pembiayaan.

PLTGB Melak merupakan Pembangkit Listrik

Tenaga Gasifikasi Batubara pertama yang

terletak di Kabupaten Melak Kalimantan Timur.

PLTGB merupakan pembangkit yang ramah

lingkungan (Clean Energy)

c. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTM) di Sumateran Utara

PLTM Pakkat merupakan Pembangkit Listrik

Tenaga Minihydro. PT SMI telah memberikan

komitment fasilitas pembiayaan Investasi.

Pembangunan Proyek ini dilatarbelakangi oleh

sering terjadinya pemadaman listrik secara

bergiliran di Provinsi Sumatera Utara yang

disebabkan pertumbuhan ekonomi yang pesat

yang belum diimbangi peningkatan daya listrik

d. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro di Sumatera Barat

PLTM Lubuk Gadang, Kapasitas 8 MW ,

berlokasi di Sungai Batang Sangir, Desa Teluk

Air Putih, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok

Selatan, Sumatera Barat. merupakan

Pembangkit Listrik Tenaga Mini hydro. PT SMI

telah memberikan fasilitas pembayaan

Investasi. Proyek akan menghasilkan fasilitas

pembangkitan listrik yang mengkonversi tenaga air yang mengalir di sungai menjadi listrik

9

e. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro di Banten

PLTM Situmulya, Kapasitas 2x1 MW berlokasi Sungai Situmulya, Kabupaten Lebak, Banten

Proyek merupakan Pembangkit Listrik Tenaga

Minihidro.PT SMI telah memberikan komitmen

Pembiayaan Investasi. Proyek akan

menghasilkan fasilitas pembangkitan listrik yang

mengkonversi tenaga air yang mengalir di

sungai menjadi listrik.

2) Penugasan Fasilitasi Penyiapan Proyek Show Case KPS

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kepala BKPM tentang Koordinasi Fasilitasi dan

Pemberian Dukungan Pelaksanaan Percepatan Realisasi Proyek Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang ditandatangani pada tanggal 18

Agustus 2010, salah satu tugas Menteri Keuangan adalah memfasilitasi penyiapan proyek

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) terkait dengan dukungan dan jaminan pemerintah

dimulai dari tahap pelaksanaan (executing) melalui Lembaga Pembiayaan Infrastruktur (PT

SMI).

Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 126/KMK.01/2011

tertanggal 2 Mei 2011 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan PT Sarana Multi

Infrastruktur (Persero) untuk Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha, Pemerintah telah menetapkan bahwa Proyek Sistem Penyediaan Air Minum

Umbulan (Proyek SPAM Umbulan) dan Proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta –

Manggarai (Proyek KA Bandara) sebagai proyek KPS Infrastruktur yang akan difasilitasi

penyiapannya oleh PT SMI.

Fasilitasi tersebut bertujuan untuk membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

dalam mempersiapkan proyek KPS dimulai dari tahap persiapan hingga tahap transaksi

proyek yang meliputi kegiatan: (i) Pendampingan terhadap PJPK Proyek KPS; (ii) Penyusunan

pra-studi kelayakan Proyek KPS sesuai dengan Perpres KPS, Panduan KPS Umum, dan

Panduan KPS Sektor; (iii) Penjajakan minat investor (market sounding); (iv) Penyiapan

dokumen pelelangan umum sesuai dengan Perpres KPS, Panduan KPS Umum, dan Panduan

KPS Sektor SPAM; (v) Asistensi pelaksanaan pelelangan; dan (vi) Dukungan untuk tercapainya

Perolehan Pembiayaan (Financial Close).

Kapasitas PT SMI Dalam Membiayai Proyek KPS Untuk Minimal 5 Tahun Kedepan.

Total project cost yang termasuk dalam pipeline pembiayaan PT SMI sampai dengan saat ini

(2011) adalah sebesar Rp57,513 Triliun. Project tersebut meliputi sektor-sektor

ketenagalistrikan, transportasi, jalan, telekomunikasi, air minum, air limbah dan minyak dan gas

bumi. Berikut gambaran dari pipeline tersebut berdasarkan nilai proyek.

10

Tabel 1. Pipeline Pembiayaan PT SMI

Nilai Proyek per Sektor Nilai Proyek

(Rp Miliar)

% Barat

(Rp Miliar)

% Timur

(Rp Miliar)

%

Ketenagalistrikan 3.142 5,46 2.084 3,62 1.057 1,84

Transportasi 19.489 33,89 15.489 26,93 4.000 6,95

Jalan 26.300 45,73 24.700 42,95 1.600 2,78

Telekomunikasi 300 0,52 150 0,26 150 0,26

Air Minum 5.861 10,19 5.861 10,19 0 0,00

Air Limbah 1.620 2,82 1.620 2,82 0 0,00

Oil and Gas 801 1,39 801 1,39 0 0,00

Total 57.513 100,00 50.705 88,16 6.807 11,84

Gambar 7. Project Cost Pipeline Berdasarkan Sektor dan Kawasan

Selanjutnya, PT SMI akan melakukan pembiayaan infrastruktur dan pengembangan KPS bagi

pembangunan infrastruktur nasional serta untuk bermitra dengan sumber pembiayaan lain

baik yang berasal dari swasta nasional maupun internasional

Guna menghimpun dana pembiayaan infrastruktur yang lebih besar PT SMI menggandeng

sejumlah institusi multilateral untuk mendirikan anak perusahaan PT Indonesia Infrastruktur

Finance (PT IIF), dengan menyediakan dana Rp600 Miliar berbentuk setoran modal

kepada PT IIF. Saat ini PT IIF memiliki komitmen modal dari para Pendiri sebesar Rp1,6

Triliun serta dukungan loan Rp2 Triliun dari World Bank dan ADB dengan tenor 25 Tahun.

Dengan terbentuknya PT IIF ini, diharapkan PT SMI bisa lebih fleksibel dalam

bekerjasama dengan investor sehingga pertumbuhannnya lebih cepat.

Di masa mendatang PT SMI berencana memasuki pasar modal untuk memperoleh

tambahan sumber dana, baik dalam bentuk penerbitan Obligasi, kerjasama pembentukan

funds berbasis infrastruktur atau pun sekuritisasi portofolio aset infrastruktur.