Top Banner

of 26

Kerangka Konseptual- P Marja

Oct 14, 2015

Download

Documents

Mahmud Toha
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

PowerPoint Template

1KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHANPERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN1DEFINISIKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.23Walaupun konsepnya ialah SAP berbasis akrual, namun pencatatan dan penyajian dalam basis kas masih dibutuhkan dalam beberapa laporan. Dalam Kerangka Konseptual paragraf 42 : basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas Dalam Kerangka Konseptual paragraf 44 : apabila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Kenyataannya, sampai saat ini pemerintah masih melaksanakan penganggaran dengan basis kas. Maka, bila anggaran yang disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, LRA pun disusun berdasarkan basis kas. 4TUJUANSebagai acuan bagi:Penyusun standar Penyusun laporan keuanganPemeriksaPara pengguna laporan5POSISI KERANGKA KONSEPTUALKerangka Konseptual bukan standar akuntansi

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan dalam SAP

Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual6LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHANLingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannyaCiri utama struktur pemerintahan dan pelayananBentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaanSistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahanadanya pengaruh proses poltikHub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem.Ciri keuangan pemerintahAnggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalianInvestasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatanKemungkinan Penggunaan akuntansi danaPenyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi7PENGGUNA LAPORAN KEUANGANMasyarakat;Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, danPemerintah.8ENTITAS AKUNTANSIEntitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya9ENTITAS PELAPORANEntitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:Pemerintah pusat;Pemerintah daerah;Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan10PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAkuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan Manajemen memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintahTransparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholdersKeseimbangan Antargenerasi memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan

11TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH(a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

12 KOMPONEN LAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGAN POKOK Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) Neraca Laporan Operasional (LO) Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

13ASUMSI DASARAsumsi kemandirian entitasAsumsi kesinambungan entitasAsumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)14KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGANRelevan;Andal;Dapat dibandingkan; danDapat dipahami15PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANBasis akuntansi;Prinsip nilai historis;Prinsip realisasi;Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;Prinsip periodisitas;Prinsip konsistensi;Prinsip pengungkapan lengkap; danPrinsip penyajian wajar.16 BASIS AKUNTANSIBasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam halperaturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian17PRINSIP NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untukmemenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahNilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar asetatau kewajiban terkait.18PRINSIP REALISASIpendapatan basiskas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang danbelanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial.

19SUBSTANCE OVER FORMPeristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

20PERIODISITASKegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan21KONSISTENSIPerlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal).

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.

Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

22PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

23PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah24KENDALA INFORMASI YANG RELEVANMATERIALITASPERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAATKESEIMBANGAN ANTAR KARKETRISTIK KUALITATIF25Dalam Kerangka Konseptual(paragraf 60):KategoriLaporan KeuanganLaporan Pelaksanaan Anggaran(budgetary reports)Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Laporan Perubahan SAL

Laporan FinansialLaporan Operasional (LO)

Neraca

Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK26PENGAKUANAset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah danmempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;Kewajiban diakui jika besarkemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapatdiukur dengan andal;Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan;Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasaBelanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadipada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan