KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA DAN GERAKAN KEPALA PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN MELALUI PENDEKATAN KELUARGA DAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT Maret 2017 dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
49
Embed
KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM …dinkes.jakarta.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KAPUS-ADK_Pap... · SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN PROSES PENGUATAN SUBSISTEM SEDIAAN Pengadaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIAT JENDERAL
KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA SEHAT
MELALUI PENDEKATAN KELUARGA DAN GERAKAN
KEPALA PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
MELALUI PENDEKATAN KELUARGA DAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
Maret 2017
dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
KONSEP RAKERKESNAS 2016
Isu Nasional
10 Isu Prioritas
Pra Rakerkesnas Nasional
Pra Rakerkesnas Provinsi
RAKERKESNAS
Tahap 1
Tahap 2
Tindak Lanjut
PERCEPATANPERCEPATAN20162016
*RESOLUSI
Monitoring Binwil :
1. Aspek legal2. Aspek Teknis3. Aspek
Pembiayaan4. Aspek
Penajaman 10 Isu Prioritas
DaerahPRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PRIORITAS 20172017
Konsep Resolusi Rakerkesnas mengadopsi konsep WHA: Setiap tahun akan dievaluasi progresnya oleh Binwil Eselon 1. Programnya terinstitusionalisasi berdasarkan pendekatan Sistem Kesehatan Nasional
sehingga database diarsipkan secara otentik dan terekam di Pusdatin.
4. AspekSumber Daya
PENDEKATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RESOLUSI RAKERKESNAS:
TOTAL TOTAL : : 2299 ResolusiResolusi/62 /62 butirbutirResolusiResolusi
Resolusi
/re·so·lu·si/ /résolusi/ n
putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu haltentang suatu hal
res·o·lu·tion
ˌrezəˈlo͞oSH(ə)n/
the action of solving a problem, dispute, or contentious matter
Evaluasi Implementasi ResolusiRakerkesnas 2016
SELF ASSESSMENT
SKN ResolusiButir
ResolusiIndikator Subsistem
Instrumen(konstruktor)
SkoringCapaian Butir
ResolusiCapaian Input Subsistem
A.U
pay
aK
ese
hat
an A.1. PenguatanFasyankesPrimer
A.1.1.Upayapromotifdanpreventif
Indikator Input
Input:Tersedianya instrumentBimtek dan Monev; SDM yang kompeten; dan data dukungpelaksanaan kegiatan Bimtek dan Monev terpadu
PertanyaanIndikator
Input:a2_102,a2_112,a2_122
Instrumen dgnjawaban
Ya 1Tidak 0
Jumlahskoring/Total Konstruktor x 100%
Jumlah capaianresolusi/Total jumlahresolusi x 100%
Pembangunan zona integritas menujuwilayah bebas darikorupsi dan wilayahbirokrasi bersihmelayani
Provinsi dalam Subsistem Manajemen
27
G. G. PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATMASYARAKAT
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATMASYARAKAT
OUTPUT
29
PENGUATAN SUBSISTEM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI:
Payung Hukum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Strategi Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Advokasi dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Forum Kabupaten/Kota Sehat GerakanMasyarakat Hidup Sehat
Pendayagunaan Sumberdaya
Penguatan Kelembagaan
Istilah Gerakan Masyarakat
Provinsi dalam Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
30
Matriks Resume Pemetaan Subsistem SKN Tiap Provinsi
PROV DKI JAKARTA
31
Sangat BaikBaikCukupKurang
Input Litbang
32
Proses Farmalkes
33
SUBSISTEM KESEHATAN NASIONAL YANG TELAH “OPTIMAL”:1. Upaya Kesehatan
RESUME HASIL MAPPING RESOLUSI RESUME HASIL MAPPING RESOLUSI RAKERKESNAS 2016RAKERKESNAS 2016
PROVINSI DKI PROVINSI DKI JAKARTAJAKARTA
1. Upaya Kesehatan2. Pembiayaan3. SDM4. Manajemen5. Pemberdayaan Masyarakat
YANG PERLU DIKEMBANGKAN :1. Litbang2. Farmalkes
RAKERKESNAS 20172017
35
36
1. Konsep paradigma baru upaya promotif dan preventif denganukuran keberhasilan masyarakat selalu sehat
2. Mengedepankan upaya promotif dan preventif, menjaga kesehatanmasyarakat agar terhindar dari resiko penyakit, utamanya penyakit– penyakit degeneratif seperti hipertensi serta penyakit menular
INSTRUKSI PRESIDEN PADA RAKERKESNAS TAHUN 2017 (1)
– penyakit degeneratif seperti hipertensi serta penyakit menularlain, diantaranya adalah demam berdarah dan tuberkulosis yangsaat ini mengalami peningkatan kasus yang sangat berarti, tanpamengesampingkan upaya kuratif dan upaya rehabilitatif;
3. Perbaikan tata kelola manajemen anggaran Pusat dan Daerah
INSTRUKSI PRESIDEN PADA RAKERKESNAS TAHUN 2017 (2)
4. Memaksimalkan peran aktif seluruh tenaga kesehatan terutama dipuskesmas untuk mulai merevolusi mental serta merestorasi perandirinya guna meningkatkan kinerja dari pola kerja lama yang biasa saja,menjadi luar biasa.
Budaya kerja pasif pro aktif mendatangi keluarga (rumah – rumah)
Melakukan deteksi dini permasalahan kesehatan disetiap keluarga,serta memberikan pemahaman kepada setiap individu tentang gayahidup sehat seperti pola makan yang benar dan upaya promotif untukmenurunkan konsumsi rokok masyarakat serta upaya penurunan angkakematian ibu.
mewujudkan kehadiran negara sebagai pelayan - pelayan kesehatanmasyarakat dalam satu gerakan bersama yang kita sebut sebagai“Gerakan Mayarakat Untuk Hidup Sehat” melalui “Pendekatankeluarga”.
INSTRUKSI PRESIDEN PADA RAKERKESNAS TAHUN 2017 (3)
5. Sektor kesehatan tidak dapat bekerja sendiri namun HARUSmelibatkan peran dan kerja sama lintas sektor seperti sektorpekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukungpenyediaan infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi lingkungan
6. Menekankan bahwa pada tahun 2030 diperkirakan negara kita akanmencapai puncak mayoritas penduduk usia produktif atau lebih
6. Menekankan bahwa pada tahun 2030 diperkirakan negara kita akanmencapai puncak mayoritas penduduk usia produktif atau lebihdikenal dengan kondisi bonus demografi. Kita memiliki jendelapeluang yang sangat menentukan untuk menjadi salah satu negaramaju di dunia yang mampu mandiri di bidang ekonomi, berdaulat dibidang politik dan berkepribadian dalam berbudaya (Trisakti)sebagai sebuah tujuan Indonesia Emas Tahun 2045.
INSTRUKSI PRESIDEN PADA RAKERKESNAS TAHUN 2017 (4)
7. Mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul disetiapbidang, serta generasi yang juga sehat secara jasmani dan rohaniagar mampu berkompetisi dengan negara lain yang saat inikompetisinya semakin terbuka.
Untuk itu, kecukupan dan kesinambungan asupan gizi sejak masakehamilan, usia bayi dan anak merupakan hal yang sangat pentingUntuk itu, kecukupan dan kesinambungan asupan gizi sejak masakehamilan, usia bayi dan anak merupakan hal yang sangat pentingserta menjadi tanggungjawab seluruh pemangku kebijakan di pusatdan daerah.
Bahkan ditekankan pula tidak boleh ada satupun kasus gizi burukterjadi di Indonesia dan kasus bayi dan anak meninggal karena giziburuk.
LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI, SOSIAL, AGAMA, BUDAYA, FISIK, BIOLOGI,
ILMU DAN TEKNOLOGI
PEMBIAYAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN
UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATANMELALUI PIS-PK, GERMAS DAN PENGUATAN
1. Proaktif menjangkau 100% keluarga2. Promotif, preventif, deteksi dini
UKS/M UKKDukungan lintas sektorIKS
Cakupan Program
METODA
INDIKATOR
PENGUATAN PUSKESMAS DALAM PROGRAM UKM
LAPORAN HASIL DISKUSI PEMBINAAN WILAYAH (BINWIL)
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN PENDEKATAN
KELUARGA DAN GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT*
*Laporan ini dalam proses penyampaian kepada seluruh kepala dinas provinsi dan seluruh Eselon I danII di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Critical point desentralisasi kesehatan mengoptimalkan pembangunan kesehatan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan agar lebih efektif, efisiendan menyentuh kebutuhan kesehatan riil masyarakat.
Strategi: Memperpendek rantai birokrasi;
DESENTRALISASI KESEHATAN
??????
Memperpendek rantai birokrasi; Meningkatkan kapasitas daerah untuk
melibatkan seluruh potensi yang ada, termasuk swasta untuk meningkatan jaringan pelayanan dan peningkatan upaya kesehatan.
Meningkatkan inovasi yang local specific, yang lebih memantapkan upaya kesehatan
HARAPAN KENYATAANKESENJANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 72 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR HK.02.02/MENKES/221/2016
MENTERI KESEHATAN
46
NOMOR HK.02.02/MENKES/221/2016TENTANG
PEMBINA, PENDAMPING DAN KOORDINATOR, SERTA PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MONEVTAHAPAN PELAKSANAANTAHAPAN PERSIAPAN
LINTAS SEKTOR PUSAT DAN
DAERAHDukungan
Pemberdayaan Masy., Perda,
SINERGI PUSAT & DAERAH
FARMALKES
ITJENPengawasan Perencanaan Kegiatan
DITJEN FARMALKES
KONTEN:Resolusi Rakerkesnas dalam ruang lingkup Resolusi Rakerkesnas dalam ruang lingkup PenguatanPenguatan SKNSKN[Subsistem Upaya Kesehatan, Penelitian dan PengembanganKesehatan, Pembiayaan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, SediaanFarmasi dan Alat Kesehatan, Manajemen dan PemberdayaanMasyarakat]
KONTEN:Resolusi Rakerkesnas dalam ruang lingkup Resolusi Rakerkesnas dalam ruang lingkup PenguatanPenguatan SKNSKN[Subsistem Upaya Kesehatan, Penelitian dan PengembanganKesehatan, Pembiayaan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, SediaanFarmasi dan Alat Kesehatan, Manajemen dan PemberdayaanMasyarakat]
3. Dimensi Peran, Fungsi, danKelembagaan PemerintahPusat Dan Daerah Sesuai UU23/ 2014 Tentang PemerintahDaerah
VARIABEL FISKAL4. Dimensi Perencanaan dan Anggaran APBN,
VARIABEL FISKAL4. Dimensi Perencanaan dan Anggaran APBN,
Mendekatkan Pelayanan Kesehatan
Kepada Keluarga dan
Mendekatkan Pelayanan Kesehatan
Kepada Keluarga dan AKTOR:
DDEESS
Index
Keluarga
Index
Keluarga
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
PENDEKATAN KELUARGA
KONSEP PENDAYAGUNAAN BINWIL DAN RESOLUSI RAKERKESNAS DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET PROGRAM INDONESIA SEHAT TAHUN 2019