1 KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE KELUARAN RUMUSAN BAHAN PENDAPAT KEGIATAN TA 2019 Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Unit Eselon I : Auditorat Utama Keuangan Negara VI Program : 004.08 Pemeriksaan Keuangan Negara Hasil : 04 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Unit Eselon II/Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan Indikator Kinerja Keluaran : Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang Volume dan Satuan Keluaran : 1 Rumusan Bahan Pendapat A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK-RI. e. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN; g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; h. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/K/X-XII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan TA 2016 sampai dengan TA 2020; i. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); j. Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP);
73
Embed
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE …palangkaraya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/06/KAK-2019-Gab.pdf · 1 KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE KELUARAN RUMUSAN BAHAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN RUMUSAN BAHAN PENDAPAT
KEGIATAN TA 2019
Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Unit Eselon I : Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Program : 004.08 Pemeriksaan Keuangan Negara
Hasil : 04 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
Unit Eselon II/Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
Indikator Kinerja Keluaran : Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
Volume dan Satuan Keluaran : 1 Rumusan Bahan Pendapat
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK-RI.
e. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
h. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/K/X-XII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan TA 2016 sampai dengan TA 2020;
i. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
j. Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP);
2
k. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/ 2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK RI Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 596 Huruf (m) menyebutkan penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
2. Gambaran Umum
Rumusan bahan pendapat adalah usulan pendapat dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan kepada Direktorat EPP terkait permasalahan atau kebijakan terkait pemeriksaan keuangan daerah berdasarkan pengamatan atas praktek-praktek pengelolaan keuangan negara yang berlaku. Rumusan bahan pendapat didapat dengan melakukan evaluasi atas permasalahan-permasalahan dalam IHPS dan/atau LHP, kemudian atas permintaan pendapat dari pimpinan pemerintah/lembaga dan permasalahan-permasalahan lain yang memenuhi kriteria untuk dijadikan pendapat oleh BPK. Keluaran dimaksud merupakan kegiatan yang mendukung program pemeriksaan perwakilan.
Volume keluaran rumusan bahan pendapat yang direncanakan adalah sebanyak satu rumusan .
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah adalah BPK Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah, Direktorat EPP dan entitas yang diperiksa/stakeholders.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Metode perumusan bahan pendapat ini dilaksanakan melalui swakelola.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Subkeluaran : Rumusan Bahan Pendapat Perwakilan, tahapan-tahapan pelaksanaan/ komponen input/ masukan sebagai berikut:
Komponen : Penyusunan Rumusan Bahan Pendapat [Biaya Utama]
Penyusunan Rumusan Bahan Pendapat yang dimaksud dalam kegiatan ini merupakan kajian atas telaahan hukum yang disampaikan oleh Perwakilan terkait dengan kegiatan Pemeriksaan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rumusan bahan pendapat atas pengelolaan keuangan negara/daerah yang disampaikan ke Direktorat EPP. Komponen ini dilaksanakan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2019. Kegiatan rumusan bahan pendapat dilaksanakan oleh Subbauditorat dan difasilitasi oleh Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Humas dan
3
TU Kalan) dengan mendapatkan masukan (input) permasalahan dari auditor dan Subbagian Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Subbauditorat dan difasilitasi oleh Subbagian Humas dan TU Kalan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara swakelola dengan melibatkan Pejabat Struktural Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Subbagian Humas dan TU Kalan. Adapun tahap-tahap pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut : 1) Inventarisasi permasalahan yang terjadi pada entitas pemeriksaan BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh KTS dan KTY; 2) Perumusan bahan pendapat atas permasalahan yang telah diinventarisir, yang
dilaksanakan oleh para Kepala Sub Auditorat; 3) Penyampaian perumusan pendapat oleh Kepala Sub Auditorat kepada Kepala
Perwakilan; 4) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan bahan rumusan
pendapat kepada Dit. EPP untuk dilakukan penilaian. 5) Perwakilan memberikan tanggapan dan masukan atas hasil kajian dan konsep
surat keluar pendapat yang diberikan oleh Dit. EPP Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi: 1) Belanja bahan yang meliputi :
- penggandaan serta penjilidan laporan bahan pendapat; - snack dan makan rapat biasa dalam rangka inventarisasi permasalahan yang
terjadi pada entitas pemeriksaan untuk merumuskan bahan pendapat atas permasalahan tersebut yang dihadiri oleh pihak internal seperti KTS, KTY, PT, Kepala Sub Auditorat, Kepala Perwakilan dengan mengundang pihak eksternal seperti Pemda/Inspektorat;
2) Belanja barang persediaan barang konsumsi berupa ATK sebanyak 1 paket yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan;
3) Belanja Perjalanan Biasa ke wilayah Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka koordinasi dengan Pemda/Inspektorat berkaitan dengan inventarisasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka inventarisasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Matrik Waktu Pelaksanaan Penyusunan sub keluaran: Rumusan Bahan Pendapat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :
Waktu pencapaian keluaran untuk kegiatan penyusunan rumusan bahan pendapat direncanakan selama 3 bulan dari kurun waktu 12 bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2019.
E. Biaya Yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan ini, diperlukan biaya sebagaimana RAB terlampir.
1
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERIKSAAN
KEGIATAN TA 2019
Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Unit Eselon I : Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Program : 004.08 Pemeriksaan Keuangan Negara
Hasil : 04 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
Unit Eselon II/Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
Indikator Kinerja Keluaran : Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
Volume dan Satuan Keluaran : 12 Laporan
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK-RI.
e. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
h. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/K/X-XII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan TA 2016 sampai dengan TA 2020;
i. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
j. Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP);
2
k. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/ 2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK RI Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Gambaran Umum
Administrasi pemeriksaan merupakan tugas yang diamanatkan kepada Subbagian Humas dan TU Kalan berdasarkan Panduan Manajemen Pemeriksaan tahun 2015, dimana Subbagian Humas dan TU Kalan sebagai salah satu pihak-pihak yang terkait dalam proses pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Tugas-tugas tersebut meliputi :
a. Menerima LHP dan melakukan penomoran dan perekaman LHP dalam database pemantauan tindak lanjut setelah disetujui Tortama/Kalan
b. Merekam kodering temuan berdasarkan KK kodering TP yang dibuat Sub auditorat
c. Menerima dan mengadministrasikan jawaban/penjelasan tindak lanjut dari pejabat entitas yang diperiksa dan menyampaikan ke Tortama/ Kalan.
d. Melakukan pemantauan jawaban/penjelasan tindak lanjut dan melaporkan ke Tortama/Kalan atas jawaban TL yang belum diterima yg lewat dari 60 hari.
e. Merekam hasil analisis TL dalam database pemantauan tindak lanjut berdasarkan Hasil Pemantauan TL yang sudah disetujui Tortama/Kalan.
Volume keluaran pada kegiatan Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah sebanyak 12 Laporan.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan pemeriksaan LKPD ini adalah adalah Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Pemeriksa.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan Layanan Administrasi Pemeriksaan dilaksanakan secara swakelola, yaitu melibatkan personil Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Tahapan Pelaksanaan
Sub Keluaran : Layanan Administrasi Pemeriksaan pada Perwakilan, tahapan-tahapan pelaksanaan/komponen input/masukan sebagai berikut :
a. Komponen : Pelaksanaan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan [Biaya Utama]
Kegiatan ini ditujukan guna mendukung kelancaran administrasi pelaksanaan tugas pemeriksaan, sehingga Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugasnya secara professional dan optimal.
3
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan TU Kalan beserta para Pemeriksa yang diberbantukan di Subbagian Humas dan TU Kalan.
Kegiatan ini dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara koordinasi dengan Pemeriksa yang akan melaksanakan tugas pemeriksaan maupun setelah melakukan tugas pemeriksaan.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi :
a) Belanja bahan terdiri dari : penggandaan dan penjilidan dan biaya rapat makan dan snack dalam rangka koordinasi dengan Pemda terkait persiapan dan pelaksanaan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan setelah para pemeriksa yang melakukan pemeriksaan termasuk Kepala Sub Auditorat, Kalan Perwakilan sebagai pihak internal serta Kepala Daerah, Sekretariat Daerah dan Kepala Inspektorat untuk masing-masing entitas pemeriksaan sebagai pihak ekternal.
b) Belanja barang persediaan barang konsumsi yang meliputi ATK sebanyak 1 paket yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
b. Komponen : Pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan [Biaya Utama]
Kegiatan ini ditujukan guna melakukan konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis pemeriksaan atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara pelaksanaan diskusi, koordinasi dengan sesama Pejabat Fungsional Pemeriksa, dengan Kantor Pusat maupun dengan Pemda/Inspektorat.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi :
a) Belanja bahan terdiri dari : penggandaan serta penjilidan dan biaya rapat makan dan snack dalam rangka pelaksanaan FGD terkait permasalahan pemeriksaan, workshop, diseminasi terkait Juknis/Juklak/Peraturan BPK terkait pemeriksaan yang melibatkan Kantor Pusat ataupun pihak lain seperti BPKP serta konsultasi pihak Pemda/Inspektorat terkait pemeriksaan keuangan daerah, yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, PFP, serta pihak lain.
b) Belanja barang persediaan barang konsumsi yang meliputi ATK sebanyak 4 paket yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
c) Belanja Perjalanan Biasa ke Kantor BPK RI dalam rangka Melaksanakan Konsultasi, Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pemeriksaan bagi Pemeriksa BPK Perwakilan Kalimantan Tengah.
d) Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka koordinasi dengan Pemda ataupun pihak lain terkait kegiatan pemeriksaan.
c. Komponen : Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIPTL) [Biaya Utama]
Kegiatan ini ditujukan guna melakukan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan dalam LHP BPK, Inspektorat maupun APIP dan BPKP, sehingga dalam
4
pelaksanaan melibatkan seluruh pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan TU Kalan beserta para Pemeriksa. Tim SIPTL ditetapkan berdasarkan dosir masing-masing.
Kegiatan ini dilaksanakan di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara pelaksanaan diskusi Tim dengan auditee setiap triwulan.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi :
a) Belanja bahan terdiri dari : penggandaan serta penjilidan dan biaya rapat makan dan snack dalam rangka pelaksanaan diskusi Tim Pemeriksaan termasuk Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat sebagai pihak internal dengan auditee (Pemda) sebagai pihak eksternal setiap triwulan terkait pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK .
b) Belanja barang persediaan barang konsumsi yang meliputi ATK sebanyak 4 paket yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
c) Belanja Perjalanan Biasa ke Kantor Pusat BPK RI dalam rangka Melaksanakan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIPTL).
d. Komponen : Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan [Biaya Utama]
Kegiatan ini ditujukan guna melakukan perencanaan pemeriksaan dan pelaksanaan reviu atas opini LKPD, sehingga dalam pelaksanaan melibatkan pengendali teknis, ketua tim senior dan ketua tim yunior.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan TU Kalan dan Tim Perencana dan Pengkaji Pemeriksaan. Tim Perencana dan Pengkaji Pemeriksaan dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Perwakilan dengan susunan : Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Anggota.
Kegiatan ini dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara pelaksanaan diskusi Tim secara berkala dan bila memerlukan pendapat Tortama maka akan dilakukan koordinasi dengan Auditama Keuangan Negara VI dan Anggota VI BPK RI.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi :
a) Belanja bahan terdiri dari : penggandaan serta penjilidan dan biaya rapat makan dan snack dalam rangka pelaksanaan diskusi tim terkait pemeriksaan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan auditee, berupa pembahasan temuan pemeriksaan, pembahasan rekomendasi serta action plan terkait rekomendasi temuan pemeriksaan untuk penyusunan LHP yang dihadiri dari Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, PFP, tim pemeriksaan serta auditee.
b) Honor output kegiatan digunakan untuk membayar honor Tim Perencana dan Pengkaji Pemeriksaan dengan masa kerja 10 bulan dengan susunan tim : Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan 7 Anggota.
c) Belanja barang persediaan barang konsumsi yang meliputi ATK sebanyak 4 paket yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
d) Belanja Perjalanan Biasa ke Kantor Pusat BPK RI dalam rangka Melaksanakan Reviu atas Hasil Pemeriksaan.
5
e. Komponen : Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD
Laporan Kegiatan Manajemen Sistem Informasi Kerugian Daerah (SIKAD) adalah penyusunan Laporan Kegiatan atas pelaksanaan SIKAD pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, tidak terlepas dari hasil pemeriksaan yang diduga mengandung unsur kerugian negara/daerah. Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan untuk membantu percepatan penetapan dan penyelesaian keugian negara/daerah, dibutuhkan data pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah yang sistematis. Keberadaan data ini juga untuk mempercepat penyelesaian kerugian negara/daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, Sistem Informasi Kerugian Daerah (SIKAD) sangat diperlukan untuk tercapainya ketersediaan atas informasi kerugian daerah yang akurat. Penginputan Sistem Informasi Kerugian Daerah (SIKAD) dilaksanakan secara swakelola oleh Subbagian Hukum. Laporan/dokumen akhir akan didokumentasikan oleh Kepala Subbagian Hukum.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim SIKAD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Keanggotaan Tim terdiri dari : 1 orang Super User (Kepala Perwakilan), 2 orang Manager (para Kasubaud), 2 orang Supervisor (KTY ) dan 3 orang Inputer.
Kegiatan ini dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dhi. Tim SIKAD dan Subbagian Hukum serta difasilitasi Subbagian Humas dan TU Kalan.
Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan memantau kerugian negara yang terjadi pada Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kerugian Daerah (SIKAD).
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi :
a) Belanja Bahan yang meliputi : penggandaan serta penjilidan dan biaya snack dan makan rapat dalam rangka mengumpulkan dan memantau kerugian daerah yang dilaksanakan setiap triwulan yang terdiri dari Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, Subbagian Hukum, Subbagian Humas dan TU Kalan, para pemeriksa serta melibatkan Pemda untuk sinkronisasi data SIKAD.
b) Honor Output Kegiatan yang diperuntukkan bagi Tim SIKAD Perwakilan dengan masa kerja 10 bulan dengan susunan tim : 1 orang Super User, 2 orang Manager, 2 orang Supervisor, dan 4 orang Inputer.
c) Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sebanyak 4 paket yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
d) Belanja Perjalanan Biasa ke Kantor Pusat BPK RI dalam rangka melaksanakan pengelolaan manajemen SIKAD.
f. Komponen : Pelaksanaan Pengelolaan dan Implementasi e-audit (SIAP LKPD) [Biaya Utama]
Kegiatan ini ditujukan guna melakukan pengelolaan dan implementasi e-audit menggunakan aplikasi SIAP LKPD, sehingga dalam pelaksanaan memudahkan tim LKPD dalam melakukan pemeriksaan.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan TI beserta para Tim Pemeriksa LKPD.
6
Kegiatan ini dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara pelaksanaan diskusi Tim dengan auditee setiap triwulan.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi :
a) Belanja bahan terdiri dari : penggandaan serta penjilidan dan biaya rapat makan dan snack dalam rangka pelaksanaan diskusi Tim Pemeriksaan dengan auditee setiap triwulan, yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, Tim Pemeriksaan dan Pemda.
b) Belanja barang persediaan barang konsumsi yang meliputi ATK sebanyak 2 paket yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
c) Belanja Perjalanan Biasa ke Kantor Pusat BPK RI dalam rangka Melaksanakan Pengelolaan dan Implementasi e-audit (SIAP LKPD)
Matrik waktu pelaksanaan penyusunan subkeluaran : Layanan Administrasi Pemeriksaan pada Perwakilan adalah sebagai berikut :
Tahapan Kegiatan Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaksanaan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan
Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pelaksanaan atas Hasil Pemeriksaan
Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD
Pelaksanaan Pengelolaan dan Implementasi e-audit
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran yaitu selama 12 bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2019.
7
E. Biaya Yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan ini, diperlukan biaya sebagaimana RAB terlampir.
1
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN SUMBANGAN IHPS
KEGIATAN TA 2019
Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Unit Eselon I : Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Program : 004.08 Pemeriksaan Keuangan Negara
Hasil : 04 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
Unit Eselon II/Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
Indikator Kinerja Keluaran : Ketaatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja
Volume dan Satuan Keluaran : 2 Sumbangan IHPS
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK-RI.
e. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
h. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/K/X-XII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan TA 2016 sampai dengan TA 2020;
i. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
j. Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP);
2
k. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/ 2014
tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK RI
Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan BPK Nomor
3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan.
Pasal 596 huruf (j) yang menetapkan pengompilasian dan pengevaluasian hasil
pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di
Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
2. Gambaran Umum
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) disusun oleh Subbagian Humas dan TU Kalan dengan melibatkan Tim Pemeriksa. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) memuat informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan dan ringkasan hasil pemantauan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam satu semester. Mekanisme dan penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) diatur dalam pedoman Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. Berdasarkan SOTK pasal 596 huruf (j) maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah menyusun sumbangan IHPS dalam bentuk matrik IHPS untuk diserahkan kepada Direktorat EPP. Keluaran dimaksud merupakan kegiatan yang mendukung program pemeriksaan perwakilan.
Volume keluaran pada kegiatan sumbangan IHPS sebanyak 2 sumbangan IHPS.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini adalah adalah Kepala Perwakilan sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan entitas yang diperiksa/ stakeholders.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan IHPS dilakukan secara swakelola dan bertahap mulai dari penginputan data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemegang dosir dan/atau dengan tim pemeriksa meliputi penyampaian hasil perekaman database, penyusunan dan penyampaian LHP PTL dan pemuktahiran database PTLHP dalam Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP).
2. Tahapan Pelaksanaan
Sub Keluaran : Sumbangan IHPS Perwakilan, Tahapan-tahapan pelaksanaan/komponen input/masukan sebagai berikut :
Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS adalah rangkuman atau ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI yang dikonsolidasikan dalam satu buku laporan. IHPS dibagi menjadi dua, yaitu IHPS Semester I dan IHPS Semester II.
3
IHPS disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada stakeholder atas hasil pemeriksaan BPK namun dalam bentuk yang telah diringkas agar lebih mudah dalam memahaminya.
IHPS disusun oleh Subbagian Humas dan TU Kalan dengan melibatkan Tim Pemeriksa (Penanggungjawab, Pengendali Teknis, KTS, KTY dan Anggota Tim).
IHPS disusun dengan tahapan sebagai berikut:
No. Kegiatan Pelaksana Waktu Hasil Unit Terkait
1. Penyampaian hasil perekaman database tindak lanjut kepada Tortama/Kalan
Kasubaud MIA/Kasubagset Kalan
10 hr setelah semester berakhir
Hsl rekaman data base mengenai tindak lanjut
Tortama/Kalan
2. Penyusunan LHP PTL berdasarkan hasil rekaman database
Tortama/Kalan 30 hari kerja
Laporan hasil pemantauan tindak lanjut
3. Penyampaian LHP-TL
Tortama/Kalan Kaditama Revbang & Anggota BPK terkait
4. Pengungkapan LHP-TL dalam IHPS
Ditama Revbang 3 bln setelah sem. berakhir
IHPS-Pemantau an tindak lanjut
Tortama/Kalan
5. Pemutakhiran database PTLHP
Subaud MIA/ Kasubagset Kalan
3 hr stlh penyamp. IHPS
Database-pemutakhiran
Tortama/Kalan Biro TI & Humas
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi :
a) Belanja bahan terdiri dari : penggandaan serta penjilidan;
b) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sebanyak 2 paket yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan;
c) Belanja Perjalanan Biasa dalam rangka koordinasi/konsultasi terkait penyusunan IHPS ke Direktorat EPP sebanyak satu kali pada Semester I dan satu kali pada Semester II.
Matrik waktu pelaksanaan penyusunan keluaran: Penyusunan IHPS Semester I dan II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:
Tahapan Kegiatan Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan Sumbangan IHPS
4
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran yaitu selama 12 bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2019,
E. Biaya Yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan ini, diperlukan biaya sebagaimana RAB terlampir.
1
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN LAPORAN PROFIL ENTITAS
KEGIATAN TA 2019
Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Unit Eselon I : Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Program : 004.08 Pemeriksaan Keuangan Negara
Hasil : 04 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
Unit Eselon II/Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
Indikator Kinerja Keluaran : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja
Volume dan Satuan Keluaran : 2 Laporan
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK-RI.
e. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
h. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/K/X-XII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan TA 2016 sampai dengan TA 2020;
i. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
j. Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP);
2
k. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/ 2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK RI Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/ 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Gambaran Umum
Profil Entitas merupakan Gambaran tentang Profil Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Profil Entitas memberikan informasi secara ringkas mengenai kondisi suatu daerah. Informasi yang disajikan dalam Profil entitas sangat diperlukan bagi penyusunan Perencanaan Pemeriksaan tentang kondisi alam geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk, jumlah Anggaran dan Pendapatan daerah dan informasi lainnya terkait dengan kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam perencanaan pemeriksaan kaitannya selain dengan pemahaman atas entitas, meliputi juga pemahaman atas kegiatan pengelolaan keuangan dan barang daerah, pemahaman terhadap SPI, termasuk pemahaman terhadap resiko yang melekat dan perlu dikaji serta ditelaah selanjutnya.
Profil Entitas yang baik mencerminkan penyajian data akurat yang disajikan secara berkala dan tepat waktu guna mendukung dalam pengambilan keputusan yang diperlukan Pimpinan. Oleh sebab itu dalam menghasilkan laporan Profil Entitas yang Reliable maka diperlukan pemuktahiran data secara berkala yang dilakukan oleh unit kerja terkait dhi. Subbagian Humas dan TU Kalan. Keluaran dimaksud merupakan kegiatan yang mendukung program pemeriksaan perwakilan.
Volume keluaran pada kegiatan laporan profil entitas adalah sebanyak 2 laporan semesteran.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan pemeriksaan LKPD ini adalah adalah Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Pimpinan (Anggota BPK RI dan Tortama KN VI dan entitas yang diperiksa/stakeholders.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan Profil entitas dilakukan secara swakelola oleh Subbagian Humas dan TU Kalan. Pelaksanaanya bertahap mulai dari penghimpunan data secara fisik dan terintegrasi dengan pihak internal maupun dengan eksternal, selanjutnya dihimpun dalam database perwakilan yang dikoordinir oleh Unit kerja Subbagian Humas dan TU Kalan dan dilakukan kompilasi secara bertahap, sehingga menghasilkan Profil Entitas yang dapat memenuhi standar pemenuhan kecukupan informasi.
3
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Sub Keluaran : Laporan Profil Entitas Perwakilan, tahapan-tahapan pelaksanaan/komponen input/masukan sebagai berikut:
Profil entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah kumpulan data perwakilan mulai dari struktur organisasi, alamat kantor, data entitas pemeriksaan, dll.
Tujuan penyusunan profil entitas adalah untuk memberikan gambaran tentang BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan TU Kalan dengan melibatkan Pejabat Fungsional Pemeriksa selaku pengelola dosir per entitas pemeriksaan.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
No. Kegiatan Pelaksana
Waktu Hasil Unit Terkait
1. Penyusunan dan
pemutakhiran
database Profil
Entitas
Pemeriksa Januari – Juni,
Juli -
November
Database Profil
Entitas
Subauditorat
2. Penghimpunan
database Profil
Entitas
Staf Minggu I Juli,
Minggu I
Desember
Kompilasi hasil
rekaman database
Profil Entitas
Subbagian
Humas dan
TU Kalan
3. Penyusunan Profil
Entitas
Staf Minggu I dan
II Juli,
Minggu II
Desember
Konsep Laporan
Profil Entitas
Subbagian
Humas dan
TU Kalan
4. Penyampaian
Konsep Profil
Entitas kepada
Kepala Perwakilan
Staf Minggu II Juli,
Minggu II
Desember
Nota Dinas dan
Konsep Laporan
Profil Entitas
Subbagian
Humas dan
TU Kalan
5. Penyampaian
Profil Entitas
Perwakilan
Subbagian
Humas dan
TU Kalan
Minggu III
Juli,
Minggu III
Desember
Nota Dinas dan
Laporan Profil
Entitas
Perwakilan
Sekretariat
AKN VI,
Subbagset
Anggota VI,
Subbagset
Ditama
Revbang
4
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi:
1) Belanja bahan yang meliputi : penggandaan dan penjilidan serta snack dan jamuan makan rapat biasa dalam rangka pemutakhiran database profil entitas dengan mengundang Pemda atau Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyusunan profil entitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah semester I dan II yang dihadiri oleh pihak internal seperti Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, KTS, Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan, dan dari pihak eksternal seperti BPS atau Pemda.
2) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sebanyak 2 paket yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
3) Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pengumpulan data profil pemerintah daerah.
Matrik Waktu Pelaksanaan Penyusunan output : Penyusunan Laporan Profil Entitas Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:
Tahapan Kegiatan Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan Laporan Profil Entitas
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Waktu pencapaian keluaran yaitu selama 12 bulan yaitu sejak Januari sampai dengan Desember 2019,
E. Biaya Yang Diperlukan Untuk melaksanakan kegiatan ini, diperlukan biaya sebagaimana RAB terlampir.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 1043.091. LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK 1
KAK/TOR KELUARAN KEGIATAN
(1043.091 – Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK)
Kegiatan Tahun Anggaran 2019
Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Unit Eselon I : Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Program : Pemeriksaan Keuangan Negara
Hasil : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
Unit Eselon II/Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
Indikator Kinerja Keluaran : 1. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
2. Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
3. Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
Volume dan Satuan Keluaran : 1 LHP
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
a. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 9 ayat (1)
huruf g yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang
menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja
untuk dan atas nama BPK;
b. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam
melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau
tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
c. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan
Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan
bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar
BPK;
d. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang
Persyaratan Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan untuk
dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan;
e. Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK 2016 s.d. 2020 tentang pemanfaatan KAP
untuk memeriksa untuk dan atas nama BPK.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 1043.091. LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK 2
f. Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-VIII.2/07/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pada:
1) Pasal 594 ayat (1) menyebutkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui
Tortama Keuangan Negara VI;
2) Pasal 595 menyebutkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah
pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kota/kabupaten di Provinsi
Kalimantan Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas termasuk
melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN VI;
2. Gambaran Umum
a. Tujuan
Penugasan pemeriksaan oleh KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK di
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 pada 1 entitas, yaitu Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukamara. Pemilihan entitas tersebut dengan mempertimbangkan
kriteria sebagai berikut:
1) Entitas mendapatkan opini WTP dalam 2 tahun terakhir
2) Nilai anggaran pada LKPD relatif tidak besar
3) Risiko pemeriksaan rendah antara lain tidak menyangkut keamanan nasional,
tidak mengandung fraud (terutama yang melibatkan Kepala Daerah dan/atau
Pimpinan DPRD) pada pemeriksaan sebelumnya, tidak ada pengaduan
masyarakat/pemberitaan negatif dan hasil penilaian risiko pada pemeriksaan
sebelumnya rendah.
Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai:
1) Kesesuaian Laporan Keuangan entitas dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP);
2) Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai
dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perolehan keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan entitas bebas
dari salah saji material yang disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan
material terhadap penyajian laporan keuangan;
4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
b. Ruang Lingkup
Pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara untuk periode tanggal 1 Januari s.d. 31
Desember 2018. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan dan pengujian
sebagaimana diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang
ditetapkan oleh BPK. Lingkup pemeriksaan difokuskan pada masalah-masalah
sebagai berikut:
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 1043.091. LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK 3
1) Memantau efektivitas tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan
Keuangan periode-periode sebelumnya dan menilai pengaruhnya terhadap
pelaporan keuangan periode yang diperiksa;
2) Menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.
3) Menilai efektivitas sistem pengendalian intern atas pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara/daerah;
4) Melakukan uji substantif dari aspek kepatuhan atas transaksi-transaksi
pendapatan, belanja serta transaksi dan kejadian keuangan lainnya selama
Tahun 2018;
5) Menguji kewajaran saldo atas akun-akun laporan keuangan;
6) Mereviu kejadian setelah tanggal pelaporan keuangan (subsequent event)
7) Mereviu atas kecukupan informasi yang diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan termasuk pengungkapan karena adanya perubahan metode
akuntansi;
8) Menyusun konsep opini atas laporan keuangan entitas; dan
9) Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern
dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilengkapi dengan
rencana aksi dari entitas.
Lingkup penugasan pemeriksaan ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Program
Pemeriksaan yang menjadi panduan bagi tim pemeriksa Laporan Keuangan entitas
Tahun 2018.
c. Standar Teknis
Standar teknis yang digunakan dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan entitas
Tahun 2018 adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
d. Kriteria Pemeriksaan
Kriteria pemeriksaan yang digunakan dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
entitas Tahun 2018 adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta peraturan lain
yang terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
APBN/APBD Tahun 2018.
e. Laporan dan Keluaran
Hasil Pemeriksaan atau laporan yang harus disampaikan Kantor Akuntan Publik
(KAP) ke BPK terdiri atas :
1) Laporan Penyelesaian Pekerjaan berupa : Konsep Opini yang diterbitkan oleh penyedia kepada PPK mengenai
kewajaran penyajian Laporan Keuangan setelah mendapat persetujuan Penanggung Jawab dan/atau Pemberi Tugas;
Laporan Keuangan auditan entitas yang disusun dan disetujui untuk diterbitkan oleh Pimpinan entitas;
Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilengkapi dengan rencana aksi dari entitas dan telah disetujui oleh Penanggung Jawab dan/atau Pemberi Tugas.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 1043.091. LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK 4
2) Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Keuangan entitas Tahun 2018, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy termasuk temuan pemeriksaan dan komentar instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK, yang telah disetujui oleh Penanggung Jawab.
Keluaran Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK yang
dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan menghasilkan 1
LHP terdiri dari Buku I : Laporan Keuangan, Buku II : SPI dan Buku III : Kepatuhan.
B. Penerima Manfaat
Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK di
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
para stakeholder seperti pemerintah, entitas yang diperiksa, DPR/DPRD, dan masyarakat
Indonesia secara keseluruhan akan menerima manfaat berupa informasi mengenai
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada entitas yang diperiksa
sehingga dapat menjadi salah satu alat kendali dalam pemanfaatan anggaran negara/daerah
secara transparan dan akuntabel.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh KAP yang bekerja untuk dan atas nama
BPK di Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah menggunakan penyedia jasa dhi.
Kantor Akuntan Publik (KAP). BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan
menyampaikan usulan daftar entitas yang dapat/layak untuk diperiksa oleh KAP kepada
Direktorat Utama Revbang untuk ditelaah lebih lanjut. Sedangkan untuk penentuan KAP,
BPK telah mempunyai daftar KAP yang sudah disertifikasi untuk melaksanakan
Pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Standar biaya yang digunakan adalah harga
perkiraaan sendiri (HPS) yang disusun sebagai dasar melakukan penilaian harga
penawaran KAP yang mengajukan penawaran atas pemeriksaan entitas tersebut.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan-tahapan pelaksanaan/komponen input/masukan sebagai berikut:
a. Subkeluaran : Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan, tahapan-tahapan pelaksanaan/komponen input/masukan sebagai berikut :
Komponen: Pelaksanaan Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK pada Perwakilan [Biaya Utama]
Kegiatan pemeriksaan oleh KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK dimulai dengan Satker mengajukan usulan entitas yang dapat/layak untuk diperiksa KAP kepada Direktorat Utama Revbang. Pemilihan entitas yang akan diperiksa oleh KAP dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktorat Utama Revbang/Tortama. Usulan tersebut meliputi entitas yang akan diperiksa serta perhitungan biaya untuk pelaksanaan pemeriksaan tersebut.
Dalam rangka menyusun kebutuhan biaya pada Keluaran LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK disusun Rincian Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap entitas yang akan dilakukan pemeriksaannya oleh KAP. Dalam menyusun RAB/HPS dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) perlu memperhatikan teknis pekerjaan pemeriksaan (standar mutu).
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 1043.091. LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK 5
Selain menyusun RAB)/HPS, Satker juga menyusun Program Pemeriksaan (P2) agar pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan harapan dan arahan Badan serta pemangku kepentingan dengan memperhatikan latar belakang penugasan yang antara lain meliputi jenis, alasan, dan tujuan pemeriksaan, kompetensi pemeriksa yang diperlukan serta harapan pemberi tugas atas pemeriksaan tersebut. Satker juga memfasilitasi KAP dalam rangka melakukan pemahaman penugasan baik melalui diskusi dengan pemangku kepentingan maupun rapat pengarahan dari Kepala Perwakilan.
Satuan biaya pemanfaatan jasa KAP dalam menyusun RAB/HPS terdiri dari:
1) Satuan Biaya Langsung Personil, yang meliputi satuan biaya Partner dan Anggota Tim untuk setiap hari pemeriksaan;
2) Satuan Biaya Langsung Non Personil, yang meliputi satuan biaya alat tulis kantor, pengepakan dan pengiriman KKP serta pencetakan dan penggandaan KHP
3) Rincian biaya untuk Tim Pendamping BPK & Tim Pemeriksa KAP, yang meliputi satuan biaya penginapan, transport, uji laboratorium, uang harian, biaya pemeriksaan eksternal pemerintah, dan konsinyering untuk reviu KHP.
Usulan entitas yang akan diperiksa oleh KAP beserta biayanya tersebut selanjutnya akan ditelaah oleh Direktorat Utama Revbang dhi. Direktorat EPP dan Direktorat PSMK serta Biro Keuangan.
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan jasa konsultan atas pemanfaatan jasa KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK, Satker menunjuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) dan Tim Teknis. Pokja ULP terdiri atas 3 orang Staf Subbag Umum yang telah nantinya akan melaksanakan pengadaan jasa konsultan KAP melalui lelang. Dalam proses pengadaan jasa konsultan KAP, Pokja ULP akan dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri atas 1 orang Kepala Subauditorat dan 1 orang KTS. Selanjutnya Pokja ULP dan Tim Teknis akan berkoordinasi dengan ULP Kantor Pusat dan Direktorat Utama Revbang dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultan KAP.
Dalam rangka pencapaian kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi:
MAK 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya
MAK 522131 - Belanja Jasa Konsultansi
MAK 522191 - Belanja Jasa Lainnya
MAK 524111 - Belanja Perjalanan Biasa
MAK 524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
MAK 524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Matriks waktu pelaksanaan kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk
dan atas nama BPK pada Perwakilan sebagai berikut :
Tahapan Kegiatan Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaksanaan Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK pada Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 1043.091. LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK 6
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK pada bulan Maret s.d Juni 2019. Sedangkan proses pengadaan KAP mulai dilaksanakan pada bulan November 2018 s.d Februari 2019. Proses pekerjaan lapangan dari pemeriksaan oleh KAP dilaksanakan pada bulan Maret s.d Mei 2019. Proses penyusunan laporan dilakukan pada bulan Mei 2019, sedangkan penyampaian LHP kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan pada bulan Juni 2019. (kalau dilakukan pada Bulan Juni 2019, jika penyampaian LK oleh entitas tepat waktu atau lebih cepat akan melebihi 60 hari)
E. Biaya yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan ini, diperlukan biaya sebagaimana RAB terlampir.
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN LAYANAN SEKRETARIAT PERWAKILAN
KEGIATAN TA 2019
Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Unit Eselon I : Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Program : 004.08 Pemeriksaan Keuangan Negara
Hasil : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
Unit Eselon II/Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
Indikator Kinerja Keluaran : Ketepatan waktu penyampaian laporan output dan kinerja
Volume Keluaran dan Satuan Keluaran : 20 Laporan
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
d. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
f. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
h. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
j. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor
7/K/X-XII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan TA 2016
sampai dengan TA 2020;
k. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014
tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Ketempat atas
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, didalamnya mengatur tentang
tugas fungsi Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk
menunjang dan mendukung kegiatan pemeriksaan keuangan daerah, BPK Perwakilan
Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi antara lain pengelolaan SDM, Keuangan,
Hukum, Humas, Teknologi Informasi, Sarana Prasarana serta administrasi umum.
2. Gambaran Umum
Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik, sekarang dituntut
untuk mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan
transparan. Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengordinasikan
dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta
sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
serta Kegiatan melayani kepentingan publik, yang pada akhirnya membangun citra Kantor
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mendukung pelayanan Sekretariat
Perwakilan yang baik dibutuhkan pelaksanaan layanan bidang hukum, pelaksanaan
kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan yang meliputi pelaksanaan kegiatan dibidang
Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan yang
dilaksanaan oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK, pelaksanaan layanan Sumber Daya
Manusia Perwakilan meliputi pelaksanaan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional,
pelaksanaan pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai, layanan Umum
Perwakilan meliputi layanan administrasi umum, mengelola teknologi informasi, pelaksanaan
pengurusan sarana dan prasarana.
Target volume keluaran Layanan Sekretariat Perwakilan adalah sebanyak 20 laporan yang
terdiri dari 4 sub keluaran sebagai berikut :
a. Layanan Hukum Perwakilan sebanyak 4 laporan, adalah kegiatan layanan yang meliputi
legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi
BPK Perwakilan.
b. Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan sebanyak 4 laporan adalah kegiatan
yang meliputi hubungan dan kerjasama dengan intern BPK/antar
instansi/pemerintah/swasta/lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BPK
Perwakilan, hubungan dan kerja sama dengan lembaga non pemerintah untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan BPK perwakilan, pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi
perpustakan BPK Perwakilan, dan publikasi berupa publikasi cetak dan publikasi non
cetak, kerja sama dengan media massa.
c. Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan sebanyak 4 laporan adalah kegiatan yang
meliputi layanan administrasi, layanan informasi dan basis data pegawai, serta bimbingan
dan penyuluhan pegawai, pelaksanaan kegiatan untuk administrasi implementasi jabatan
fungsional dan fungsional lainnya yang meliputi memproses Dupak, kenaikan jabatan.
Pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja individu, layanan pengembangan kompetensi,
disiplin pegawai dan penghargaan pegawai untuk memberikan reward atas kinerja
pegawai.
d. Layanan Keuangan Perwakilan sebanyak 4 laporan adalah kegiatan penyusunan dokumen
perencanaan anggaran berupa RKAKL meliputi RKAKL, Prognosa Satker, pembahasan
dan penyusunan RKA Satker, dan penginputan Aplikasi RKSP dan SMP, penatausahaan
DIPA, penyusunan Rencana Umum Pengadaan, dan Revisi DIPA. Proses Penyusunan
Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) meliputi Penatausahaan dan Verifikasi
Dokumen SPJ dengan Aplikasi SINTAG dan Laporan Keuangan, Laporan Pemantauan
dan Realisasi Anggaran dan BA Rekonsiliasi Realisasi Anggaran.
e. Layanan Umum Perwakilan sebanyak 4 laporan meliputi pengadminitrasian penerimaan,
pengiriman, Barang/Dokumen dan Dokumen Perjalanan Dinas. Pengelolaan infrastrutur
dan pemberian dukungan sumber daya teknologi informasi dan pelaksanaan pemeriksaan
dilingkungan BPK. Dukungan yang diberikan berupa sosialisasi/asistensi (Sosialisasi
sitem TI kepada user dan asistensi atau membantu user terhadap
penggunaan/pemanfaatan system tersebut). Identifikasi Rencana Kebutuhan
Barang/Pemeliharaan lainnya, pengelolaan BMN, dan pelayanan pengadaan Barang/Jasa,
pemeliharaan arsip.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari Subkeluaran Layanan Hukum Perwakilan adalah Subbagian Hukum,
para pejabat dan para pemeriksa di lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah,
Ditama Binbangkum, serta instansi vertikal yang terkait seperti Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
Negeri serta Kepolisian Resor di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Penerima manfaat dari Subkeluaran Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan
sebanyak 4 laporan, adalah kegiatan layanan yang dilaksanakan dalam rangka menjalin
hubungan kerjasama antar lembaga negara atau pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah, lembaga non pemerintah dhi media baik media cetak maupun media elektronik di
wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Penerima manfaat dari Subkeluaran Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan adalah pihak
internal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, baik itu pejabat struktural, pejabat
fungsional pemeriksa dan PNS.
Penerima manfaat dari Subkeluaran Layanan Keuangan Perwakilan untuk pihak internal
adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Biro Keuangan BPK sedangkan pihak eksternal
adalah Kementerian Keuangan (dhi. DJA dan DJPb) serta para penyedia barang/jasa.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Keluaran ini dilaksanakan melalui swakelola dan/atau melalui penyedia dengan Rencana
Umum Pengadaan sebagaimana terlampir.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
a. Subkeluaran: Layanan Hukum Perwakilan, tahapan-tahapan pelaksanaan/komponen
input/masukan sebagai berikut:
terdiri dari 1 komponen yaitu:
1) Komponen: Melaksanakan Layanan Bidang Hukum, tahapan-tahapan
pelaksanaan/komponen input/masukan sebagai berikut:
i. Subkomponen (Header): Memberikan Pendapat Hukum terkait Pemeriksaan
BPK dan Permasalahan Hukum ainnya [Biaya Utama/Pendukung*)]
Pada Subkomponen ini, kegiatannya dilakukan secara bertahap. Diawali dengan
menerima Disposisi dari Kepala Perwakilan tentang permintaan Pemberian Pendapat
Hukum, serta dengan memantau monitoring kasus-kasus yang telah ada dalam
database Subbagian Hukum. Subkomponen ini dilaksanakan oleh Subbagian Hukum
bekerjasama dengan Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan dan Subauditorat.
Kegiatan ini dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kantor Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah.
Subkomponen ini dilaksanakan pada tiap triwulan pada bulan Maret, Juni, September
dan Desember.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang
meliputi :
Belanja Bahan yang terdiri atas : Penggandaan dan penjilidan laporan yang akan
didistribusikan kepada Ditama Binbangkum, Kepala Perwakilan, Kepala
Subauditorat dan arsip Subbagian Hukum. Selain itu, makan rapat biasa dan snack
rapat dalam rangka koordinasi dengan Direktorat Binbangkum dengan para
pemeriksaan terkait menunjang kegiatan pemantauan.
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi: ATK sebanyak 4 paket yang
tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
Belanja Perjalanan Biasa ke Kantor Pusat BPK RI dalam rangka Konsultasi
Pemberian Pendapat Hukum atas LHP dengan Ditama Binbangkum, Itama, dan
Auditorat Utama Investigatif agar tidak terjadi kesalahan data dan penyampaian
kepada entitas atau pihak yang terkait, sehingga data yang diperoleh bisa
dipertanggungjawabkan.
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota meliputi transport lokal Koordinasi dengan
APH terkait Temuan Pemeriksaan yang akan diberikan pendapat hukum untuk 2
orang sebanyak 3 kali dalam setahun.
ii. Sub komponen (Header) : Melaksanakan Pemantauan atas Penanganan Hasil
Pemeriksaan BPK [Biaya Utama/Pendukung*)]
Pada Subkomponen ini, kegiatannya dilakukan secara bertahap, diawali dengan
mengumpulkan data/dokumen yang terkait dengan pemantauan dari setiap
Subauditorat yang terdapat pada Kalimantan Tengah. Subkomponen ini dilaksanakan
oleh Subbagian Hukum bekerjasama dengan Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan
dan Subauditorat. Kegiatan ini dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kantor
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Sub komponen ini dilaksanakan pada tiap triwulan pada bulan Maret, Juni, September,
dan Desember 2019.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang
meliputi :
Belanja Bahan yang terdiri atas : Penggandaan dan penjilidan laporan yang akan
disampaikan ke Ditama Binbangkum, Kepala Perwakilan, masing-masing Kepala
Subauditorat dan arsip Sub Bagian Hukum. Selain itu, makan rapat biasa dan
snack rapat biasa dalam rangka menunjang kegiatan pemantauan yang melibatkan
pihak internal serta mengundang eselon II lainnya atau satker eksternal.
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi : ATK sebanyak 4 paket yang
tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
Belanja Perjalanan Biasa ke Kantor Pusat BPK RI dalam rangka menghadiri
undangan Forum Group Discussion (FGD), Workshop, Rapat Koordinasi atau
Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Ditama Binbangkum terkait Pemantauan
atas Penanganan Hasil Pemeriksaan BPK agar data/dokumen pemantauan dapat
digunakan dalam pemeriksaan.
iii. Subkomponen (Header): Melaksanakan Proses Legislasi dan Analisis Produk
Hukum [Biaya Utama/Pendukung*)]
Pada Subkomponen ini dilaksanakan oleh Subbagian Hukum bekerjasama dengan
Subbagian lain. Subkomponen ini dilaksanakan dalam rangka memberikan legalitas
atas produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan.
Subkomponen ini dilaksanakan oleh Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah dimana diawali dengan permintaan dari Subbagian lain dalam
pembuatan produk hukum seperti Surat Keputusan, dan Instruksi Dinas Kepala
Perwakilan. Koreksi akan dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari staf Subbagian
Hukum, kemudian Kepala Subbagian Hukum, Kepala Sekretariat Perwakilan dan
terakhir Kepala Perwakilan.
Subkomponen ini dilaksanakan pada semester I pada bulan Januari dan Mei dan
Semester II pada bulan September dan Desember.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang
meliputi :
Belanja Bahan yang terdiri atas : Penggandaan dan penjilidan, konsumsi rapat
yang diikuti Sub Bagian Hukum, Subauditorat, serta eselon II lainnya (Ditama
Binbangkum) terkait pembuatan produk hukum.
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi yaitu ATK sebanyak 10 laporan
yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan
kegiatan.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, yaitu transport lokal koordinasi dengan
pemerintah daerah dalam rangka analisis produk hukum.
Selain itu, Subbagian Hukum juga menganggarkan Honor Output Kegiatan untuk
Tim Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS), berupa pembayaran
honorarium Tim Penyusunan POS selama 10 bulan dengan masa kerja sejak
Januari s.d. Desember. Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan POS, yang
terdiri atas: 1 orang menjabat sebagai Pengarah, 1 orang menjabat sebagai
Penanggung Jawab, 1 orang menjabat sebagai Ketua, 1 orang menjabat sebagai
Sekretaris dari Subbagian Hukum dan 4 orang menjabat sebagai Anggota.
Anggota terdiri dari 4 Subbagian selain Subbagian Hukum di Perwakilan. Honor
tim tersebut dibayarkan untuk jangka waktu 10 kali (10 bulan).
iv. Subkomponen (Header): Memberikan Pendampingan Hukum dan Keterangan
Ahli [Biaya Utama/Pendukung*)]
Pendampingan hukum diperlukan agar para pemeriksa yang menjadi saksi ahli pada
saat pemberian keterangan ahli di depan penyelidik mendapatkan perlindungan hukum
dari intern BPK.
Subkomponen ini dilaksanakan dalam rangka adanya Permohonan Pendampingan
Hukum dari Kejaksaan Negeri atau Kepolisian resor setempat terkait kasus hukum
yang menjadi kewenangan BPK.
Subkomponen ini dilaksanakan oleh Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah dengan Subauditorat dan Staf yang terkait.
Subkomponen ini dilaksanakan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri (Tipikor)
atau Kejaksaan Negeri di Wilayah Kalimantan Tengah.
Subkomponen ini dilaksanakan pada semester I pada bulan Mei dan pada Semester II
dilaksanakan pada bulan September.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang
meliputi :
Belanja Bahan yang terdiri atas Penggandaan dan penjilidan serta konsumsi rapat
yang diikuti Sub Bagian Hukum, Subauditorat, Pemeriksa dan APH terkait kasus
hukum.
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi yaitu ATK sebanyak 4 paket yang
tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang
diperuntukan untuk pendampingan hukum atas temuan tim pemeriksa selama
setahun.
Belanja Perjalanan Biasa, kegiatan ini meliputi perjalanan dinas ke Kantor Pusat
BPK RI guna berkoordinasi dengan Ditama Binbangkum apabila ada permintaan
menjadi saksi ahli dalam persidangan agar tidak ada kesalahan dalam
penyampaian saat menjadi ahli. Dikarenakan komponen ini bersifat insidentil
(terjadi disaat-saat tertentu) maka kasus yang ditangani bisa lebih ataupun kurang
dari penganggaran.
Belanja Perjalanan dinas dalam kota, terdiri dari transport lokal dalam rangka
koordinasi pendampingan hukum dan keterangan ahli.
v. Subkomponen (Header): Mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum [Biaya Utama/Pendukung*)]
Subkomponen ini dilaksanakan dalam rangka menghimpun peraturan-peraturan
baru dari pemerintah daerah untuk diolah dan di arsipkan guna membantu dalam
pemeriksaan maupun non pemeriksaan. Selain itu, akan dilaksanakan Sosialisasi
peraturan untuk memberikan persepsi dan pengetahuan yang sama mengenai
informasi hukum berupa peraturan daerah serta pemanfaatan JDIH untuk keperluan
pemeriksaan maupun non pemeriksaan kepada Pelaksana BPK Perwakilan. Sosialisasi
ini juga mengundang narasumber dari Ditama Binbangkum untuk memaparkan
tentang peraturan BPK.
Subkomponen ini dilaksanakan oleh Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah.
Subkomponen ini dilaksanakan di didalam dan luar kantor Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah. Luar kantor yaitu pada saat pengumpulan peraturan-peraturan
daerah dan mengikuti Workshop JDIH. Subbagian Hukum akan melakukan perjalanan
dinas ke 4 entitas untuk mengumpulkan peraturan-peraturan daerah untuk tahun lalu
dan tahun berjalan. Sedangkan untuk pengolahan peraturan daerah seperti pendataan,
pendigitalisasian, serta pengunggahan ke website dilaksanakan di dalam kantor
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Subkomponen ini dilaksanakan pada semester I pada bulan Februari dan Maret, dan
pada Semester II pada bulan Oktober dan November.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang
meliputi :
Belanja Bahan yang terdiri atas: penggandaan dan penjilidan dan konsumsi
rapat guna Sosialiasi dan koordinasi peraturan-peraturan daerah dengan entitas
terkait dan atau Dit. Binbangkum.
Honor Tim Pelaksana Kegiatan, yang terdiri atas: 1 orang menjabat sebagai
Pengarah, 1 orang menjabat sebagai Ketua, 1 orang menjabat sebagai Sekretaris
dan 2 orang menjabat sebagai Anggota serta 2 orang menjabat sebagai
Sekretariat. Anggota terdiri dari staf Subbagian Hukum. Honor tim tersebut
dibayarkan untuk jangka waktu 10 kali (10 bulan) dengan pertimbangan
pengelolaan peraturan-peraturan berdasarkan data/dokumen terbaru yang didapat
dari pemerintah daerah.
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sebanyak 1 kali
dalam setahun yang diperuntukkan dalam pengelolaan UJDIH dan ATK
sebanyak 4 paket yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai
dengan kebutuhan kegiatan untuk sosialisasi peraturan.
Belanja Jasa Profesi, yang terdiri dari Honorarium Narasumber (Eselon II)
sebanyak 4 orang dan Honorarium Moderator sebanyak 1 orang untuk 1 kali
sosialisasi dalam 1 tahun.
Belanja Perjalanan Biasa, kegiatan ini meliputi perjalanan dinas ke antar kota
dalam provinsi dalam rangka pengumpulan peraturan-peraturan daerah yang
terbaru untuk digunakan dalam pemeriksaan serta diolah untuk menjadi bahan
inventarisasi dan dokumentasi Subbagian Hukum. Perjalanan dinas dilaksanakan
pada 4 entitas (2 AKDP dan 2 dalam kota) dari 15 entitas yang ada di wilayah
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh 2 orang dari
Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing
selama 3 (tiga) hari. Selain itu ada perjalanan dalam rangka mengikuti Workshop
JDIH Pusat di Kantor Pusat.
Belanja Perjalanan dinas dalam kota, terdiri dari transport lokal dalam rangka
pengumpulan peraturan-peraturan daerah yang terbaru untuk digunakan dalam
pemeriksaan serta diolah untuk menjadi bahan inventarisasi dan dokumentasi
Subbagian Hukum dilakukan oleh 2 orang sebanyak 2 kali dalam setahun.
Matrik Waktu Pelaksanaan Penyusunan sub keluaran: Layanan Hukum Perwakilan
sebagai berikut:
Tahapan Kegiatan Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Melaksanakan Layanan
Bidang Hukum
b. Subkeluaran: Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan, tahapan-tahapan
pelaksanaan/komponen input/masukan sebagai berikut:
terdiri dari 2 komponen yaitu:
1) Komponen: Melaksanakan Kegiatan di Bidang Kehumasan dan Tata Usaha
Perwakilan, tahapan-tahapan pelaksanaan/komponen input/masukan sebagai berikut:
i. Subkomponen (Header): Melaksanakan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah
atau Lembaga Terkait [Biaya Utama/Pendukung*)]
Dalam rangka menjalin kerjasama dan hubungan yang baik BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah berperan aktif dalam mengikuti kegiatan acara yang
diadakan oleh pihak eksternal stakeholder/pemangku kepentingan seperti Rapat
Paripurna Istimewa DPRD, Musrenbang Provinsi, Peringatan Hari Jadi
Provinsi/Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pengendalian Wilayah serta untuk
memperkenalkan BPK kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa maka
diadakan kegiatan BPK Goes to Campus atau BPK Goes to School.
Dalam Pelayanan Lembaga yang dilaksanakan didalam kantor antara lain BPK RI
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka konsultasi dan koordinasi panitia kerja DPRD
dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Lembaga Swadaya
Masyarakat terkait Pengaduan Masyarakat, Kepala Daerah dalam rangka koordinasi
Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, Kepolisian Daerah dalam
rangka Penanganan Kasus Kerugian Daerah dan Pihak Eksternal lainnnya dengan
kegiatan terkait.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang
meliputi :
Belanja Bahan, berupa penggandaan dan penjilidan serta dialokasikan biaya
makan dan snack rapat biasa dalam rangka pelaksanaan BPK Goes to Campus
atau BPK Goes to School.
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi, berupa pengadaan ATK
untuk penyusunan laporan serta ATK untuk mendukung terlaksananya kegiatan
yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan
kegiatan.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, berupa uang transport kegiatan dalam kota
dalam rangka menghadiri undangan stakeholder/pemangku kepentingan dari
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, APH dan instansi terkait di Kota
Palangka Raya serta koordinasi kehumasan ke instansi terkait dalam rangka
mendukung Tupoksi Subbagian Humas dan TU Kalan.
Belanja Perjalanan Biasa diperuntukkan dalam rangka Koordinasi ke Kantor Pusat
terkait pelaksanaan Kegiatan Kehumasan seperti BPK Goes to Campus atau
sejenisnya ke Biro Humas dan Kerjasama Internasional dan Satker terkait lainnya.
Serta untuk mengikuti Rapat Koordinasi Kehumasan yang dilaksanakan oleh Biro
Humas dan Kerjasama Internasional.
Kegiatan ini dilakukan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2019
ii. Subkomponen (Header): Melaksanakan Kerjasama dengan Lembaga Non
Pemerintah [Biaya Utama/Pendukung*)]
Kegiatan penyelenggaraan Kerjasama dengan Media Massa dilaksanakan sebagai
perwujudan komitmen BPK untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan
seluruh stakeholder/pemangku kepentingan, dalam hal ini media massa, merupakan
bentuk dukungan nyata untuk terlaksananya transparansi informasi publik yang
akurat, adil, berimbang dan bertanggung jawab.
Acara ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah dengan media baik media cetak maupun media elektronik,
sekaligus untuk membantu media dalam memahami tugas dan fungsi BPK, sehingga
semakin akurat dan berimbang dalam pemberitaan terkait BPK.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan TU Kalan pada BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh pihak–pihak yang terkait dalam
kegiatan tersebut.
Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melaksanakan pertemuan di kantor, yaitu
dengan mengundang perwakilan dari media cetak dan elektronik yang memiliki
distribusi di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang
meliputi :
Belanja Bahan, berupa penggandaan dan penjilidan, serta dialokasikan biaya
makan dan snack dalam rangka pelaksanaan Media Workshop dan Media Visit,
yang melibatkan pihak internal dan pihak eksternal (wartawan dari media cetak
dan elektronik).
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi, berupa pengadaan ATK
yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan
kegiatan.
Belanja jasa profesi, yang digunakan untuk pembayaran
honorariumNarasumber/Pembahas dan 1 Moderator untuk 1 hari sebanyak 3 kali
kegiatan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret dan November 2019.
iii. Subkomponen (Header): Melaksanakan Kegiatan Administrasi Perpustakaan
[Biaya Utama/Pendukung*)]
Kegiatan pengembangan koleksi dilakukan melalui koordinasi dengan Subbagian
Perpustakaan BPK untuk mendapatkan informasi terbitan produk BPK terbaru.
Pengolahan bahan pustaka adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah bahan pustaka
tersebut selesai diproses oleh tim pengadaan atau penerimaan. Adapun kegiatan
pengolahan bahan pustaka terdiri dari registrasi bahan pustaka, pengkatalogan, labeling
dan pergerakan.
Registrasi bahan pustaka meliputi pengelompokkan jenis bahan pustaka, pencatatan
indentitas buku ke dalam buku induk, indentitas bahan pustaka dengan stempel,
penomoran bahan pustaka berdasarkan judul dan jumlah eksemplar.
Pengkatalogan merupakan kegiatan untuk membuat wakil-wakil dokumen.
Kegiatannya meliputi pembuatan entri utama, jejakan, penentuan tajuk subjek dan
nomor klasifikasi. Selanjutnya dilakukan labeling yaitu kegiatan penempelan label pada
punggung buku.
Tahap terakhir dari pengolahan bahan pustaka adalah pergerakan/shelving. Pada tahap
ini dilakukan pencatatan berdasarkan pengelompokan jenis buku, prosiding, majalah.
Kegiatan pelayanan sirkulasi satuan kerja berlangsung mulai bulan Januari s.d
Desember. Pada tahap ini meliputi kegiatan peminjaman, pengembalian, perpanjangan
dan penagihan bahan pustaka.
Kegiatan ini bersifat administratif yaitu berupa pencatatan peminjaman (tanggal
peminjaman, nama buku, nama peminjam), tanggal pengembalian, proses perpanjangan
dan penagihan denda jika terjadi keterlambatan pengembalian bahan pustaka oleh para
peminjam. Pada tahap pelayanan referensi meliputi kegiatan mengarahkan,
menunjukkan, menggali, menelusuri informasi dari berbagai sumber informasi yang ada
di perpustakaan maupun di luar perpustakaan baik tercetak maupun non cetak untuk
menjawab kebutuhan pengguna.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang
meliputi :
Belanja bahan berupa penggandaan dan penjilidan yang didistribusikan kepada
Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan, Subbagian Umum dan TI,
Subbagian Perpustakaan BPK, Subbagian Humas dan TU Kalan, dan arsip.
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi, berupa pengadaan ATK
yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan
kegiatan.
Belanja Modal Lainnya untuk pengadaan buku perpustakaan.
Belanja Perjalanan Biasa dalam rangka rapat forum perpustakaan ke kantor Pusat.
Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari-Desember 2019.
iv. Subkomponen (Header): Melakukan Pembuatan Publikasi Cetak [Biaya
Utama/Pendukung*)]
Kegiatan Kehumasan dan Pemberitaan berupa Press Release yang bertujuan untuk
menginformasikan berita terkait BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Setiap adanya kegiatan dengan pihak entitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah, Subbagian Humas dan TU Kalan membuat pemberitaan (press release) agar
media yang meliput atau menghadiri kegiatan tersebut mendapat informasi yang akurat
untuk diberitakan pada khalayak masyarakat umum dalam pemberitaannya.
Penerbitan Buletin Perwakilan adalah penerbitan informasi secara berkala melalui
media cetak (buletin) yang bertujuan untuk menginformasikan seluruh kegiatan BPK RI
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Buletin diterbitkan pada Triwulanan. Proses
pembuatan buletin berawal pada bulan Januari, yaitu menentukan tema yang menjadi
topik utama untuk terbitan buletin pada tahun yang bersangkutan.
Setiap tanggal 1 bulan ganjil, Penanggung Jawab mengirim nota dinas kepada unit
kerja dan meminta untuk mengirimkan artikel sesuai tema atau topik utama. Kemudian
setiap tanggal 20 bulan ganjil, Penanggung Jawab mengumpulkan bahan-bahan untuk
penerbitan buletin meliputi artikel-artikel sesuai topik utama, laporan atau berita-berita
kegiatan perwakilan dan foto-foto, kegiatan pemeriksaan dan foto-foto, serta tulisan lain
yang ada kaitan dengan pemeriksaan.
Selanjutnya atas bahan terkumpul, Penanggung Jawab mengadakan Rapat Redaksi
dengan anggota lainnya dan Kasubbag Humas dan TU Kalan. Setelah disetujui bersama,
Kasubbag Humas dan TU Kalan mereviu dan mengedit bahan atau materi. Bahan-bahan
di atas dikumpulkan dan diserahkan ke Kasubbag Humas dan TU Kalan. Setelah
dikoreksi, materi disampaikan kepada Kepala Sekretariat Perwakilan dan Kepala
Perwakilan untuk mendapatkan persetujuan.
Kegiatan ini dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan
melibatkan staf Subbagian Humas dan TU Kalan dan Subbagian terkait.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang
meliputi :
Belanja Bahan, berupa penggandaan dan penjilidan juga dialokasikan anggaran
untuk pencetakan buletin Perwakilan, dan pencetakan backdrop.
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi, berupa pengadaan ATK
yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan
kegiatan.
Penyusunan Kliping Media adalah penyusunan kliping media dari media cetak bertalian
dengan pemberitaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Berita atau
artikel yang dikumpulkan adalah berita atau artikel terkait BPK Pusat dan BPK
Perwakilan, entitas/pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah
kabupaten/kota, Tindak Pidana Korupsi yang terjadi, pengaduan masyarakat tentang
Proses pengawasan dan pengendalian ini dilaksanakan sekali dalam setahun, dimana
melibatkan satuan kerja BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa
Pengguna Barang, Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang serta KPKNL Palangka
Raya dan Kantor Wilayah DJKN Banjarmasin selaku Pengelola Barang.
Proses pengawasan dan pengendalian ini diawali dengan melakukan inventarisasi terhadap
proses-proses pengelolaan BMN yang telah dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Barang, kemudian dilakukan kompilasi
hasilnya tersebut kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal selaku Pengguna
Barang serta KPKNL Palangka Raya dan Kantor Wilayah DJKN Banjarmasin selaku
Pengelola Barang.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan Biaya Bahan yang terdiri
dari:
Belanja Bahan berupa:
- Penggandaan dan penjilidan laporan atas kegiatan melaksanakan kegiatan
pelayanan pengadaan;
- Biaya jamuan rapat atas kegiatan melaksanakan kegiatan pelayanan
pengadaan, yaitu melakukan koordinasi dengan LPSE Kalimantan Tengah
terkait kegiatan pelayanan pengadaan.
Belanja barang untuk Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sebanyak 2
paket yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan
kegiatan.
Belanja perjalanan dinas dalam Kota Palangka Raya ke Kantor LPSE
Kalimantan Tengah dalam rangka Melaksanakan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang diperuntukkan untuk
pembayaran honor Panitia penerima Hasil Pekerjaan atas pengadaan KAP dan
CS untuk masing – masing tim pengadaan 2 orang yang melayani 1 paket
pengadaan.
Belanja Perjalanan Biasa untuk melakukan koordinasi dengan Subbagian
Layanan pengadaan BPK Pusat di Jakarta terakit kegiatan pelayanan pengadaan.
Honorarium Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan yang diperuntukkan untuk pembayaran honor pengadaan KAP dan
CS untuk masing – masing tim pengadaan 3 orang yang melayani 1 paket
pengadaan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2019.
Matrik Waktu Pelaksanaan Penyusunan sub keluaran: Layanan Umum Perwakilan sebagai
berikut:
Tahapan
Kegiatan Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Melaksanakan Layanan
Administrasi Umum
Mengelola Teknologi
Informasi
Melakukan Pengurusan
Sarana dan Prasarana
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Kegiatan Layanan Sekretariat Perwakilan dilaksanakan selama 12 bulan, yaitu sejak Januari
sampai dengan Desember 2019 dan menghasilkan keluaran berupa 20 Laporan Triwulan-an pada
bulan Januari 2019 sampai dengan akhir Desember 2019, meliputi Laporan Layanan Hukum
Perwakilan sebanyak 4 Laporan Triwulan-an pada bulan Januari 2019 sampai dengan akhir
Desember 2019, Laporan Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan sebanyak 4 Laporan
Triwulan-an pada bulan Januari 2019 sampai dengan akhir Desember 2019, Laporan Layanan
Sumber Daya Manusia Perwakilan sebanyak 4 Laporan Triwulan-an pada bulan Januari 2018
sampai dengan akhir Desember 2019, Laporan Layanan Keuangan Perwakilan sebanyak 4
Laporan Triwulan-an pada bulan Januari 2019 sampai dengan akhir Desember 2019, dan Laporan
Layanan Umum Perwakilan sebanyak 4 Laporan Triwulan-an pada bulan Januari 2019 sampai
dengan akhir Desember 2019.
E. Biaya Yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan ini, diperlukan biaya sebagaimana RAB terlampir.
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN LAYANAN PERKANTORAN
KEGIATAN TA 2019
Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Unit Eselon I : Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Program : 004.08 Pemeriksaan Keuangan Negara
Hasil : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
Unit Eselon II/Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
Indikator Kinerja Keluaran : Ketepatan waktu penyampaian laporan output dan kinerja
Volume Keluaran dan Satuan Keluaran : 1 Layanan
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
d. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2007;
h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2012 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
j. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor
7/K/X-XII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan TA 2016
sampai dengan TA 2020;
k. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014
tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Ketempat atas
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Gambaran Umum
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Ketempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Layanan Perkantoran. Layanan Perkantoran adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran, penyelenggaraan operasional dan pemeliharan perkantoran serta pelaksanaan tugas Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada tahapan Layanan Perkantoran dirinci meliputi:
a) Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan dan TU;
b) Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia;
c) Layanan Perkantoran Bidang Keuangan; dan
d) Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI.
Volume Keluaran Layanan Perkantoran adalah sebanyak 1 Layanan dengan waktu pelaksanaan direncanakan sejak Januari sampai dengan Desember.
Target volume keluaran Layanan Perkantoran adalah sebanyak 1 Layanan yang terdiri dari 2
komponen sebagai berikut :
1. Komponen Pembayaran Gaji, Honorarium dan tunjangan;
2. Komponen Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran terdiri dari:
a. Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan dan TU adalah kegiatan layanan yang
meliputi Pembayaran Honorarium Operasional Satuan Kerja, Layanan
Kerotokolan/Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu, dan Perjalanan Dinas Pimpinan
dalam rangka Koordinasi dengan Kantor Pusat.
b. Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia adalah kegiatan yang meliputi
layanan kesehatan (Pengadaan obat-obatan dan MCU).
c. Layanan Perkantoran Bidang Keuangan sebanyak adalah kegiatan yang meliputi
kegiatan pembayran honorarium pengelola keuangan, pejabat pengadaan dan
penerima hasil pekerjaan, serta penelola SAPP (SAI dan BMN).
d. Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI sebanyak kegiatan meliputi pemeliharaan
dung/tanah/rumah jabatan/kendaraan/inventaris dan asset lainnya., pemeliharaan
jaringan/pheripheral/aplikasi, penyediaan langganan daya dan jasa, keperluan sehari-
hari perkantoran, pakaian kerja teknis, pengiriman surat dinas, dan pengamanan.
Keluaran dimaksud merupakan kegiatan yang mendukung program pemeriksaan
perwakilan.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Keluaran ini dilaksanakan melalui swakelola dan/atau melalui penyedia dengan Rencana
Umum Pengadaan sebagaimana terlampir.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Keluaran Layanan Perkantoran
Subkeluaran: Tanpa Suboutput, tahapan-tahapan pelaksanaan/komponen input/masukan
Pada tahap ini, Pembayaran gaji dan tunjangan yang dimaksud pada kegiatan ini adalah Pembayaran Gaji Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Gaji Terusan/ Uang Duka Wafat/ Tewas, dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka Wafat/Tewas, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Daftar Keluarga (KP4), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi Akte Kelahiran, SKPP, Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas, Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian, SSP PPh Pasal 21. Kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai peruntukannya. Pengajuan pembayaran ke KPPN dilakukan melalui SPM LS yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM paling lambat tanggal 10 bulan berjalan untuk pengajuan pembayaran bulan berikutnya
Komponen ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak pegawai atas pengabdiannya sebagai pegawai negeri pada lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Komponen ini dilaksanakan oleh para pegawai Subbagian SDM, terutama Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), serta Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran.
Komponen ini dilaksanakan di Lingkungan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Komponen ini dilakukan dengan cara swakelola dengan melakukan pembayaran secara LS untuk belanja pegawai.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi :
Belanja Gaji Pokok PNS termasuk Belanja Gaji Pokok ke 13.
Belanja Pembulatan Gaji PNS termasuk Belanja Pembulatan Gaji PNS ke 13.
Belanja Tunjangan Suami/istri PNS termasuk Belanja tunjangan Suami/Istri PNS ke 13.
Belanja Tunjangan Anak PNS termasuk Belanja Tunjangan Anak PNS ke 13.
Belanja Tunjangan Struktural PNS termasuk Belanja Tunjangan Struktural PNS ke 13.
Belanja Tunjangan PPh PNS termasuk Belanja Tunjangan PPh PNS ke 13.
Belanja Tunjangan Beras PNS.
Belanja Uang Makan PNS.
Belanja Tunjangan Umum PNS termasuk Belanja Tunjangan Umum PNS ke 13.
Belanja Uang Lembur terdiri dari Uang Lembur Golongan II dan III serta Uang Makan PNS Golongan I, II dan III.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2019.
2) Komponen: Operasional dan Pemeliharaan Kantor [Biaya Utama/Pendukung*)]
meliputi:
a. Subkomponen: Melaksanakan Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan dan TU, tahapan-
tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
Pada Tahap ini, Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran pada sub komponen ini adalah pembayaran honorarium untuk pelaksanaan kegiatan Tim Publikasi selama 12 bulan dalam Tahun 2019.
Kegiatan publikasi dilaksanakan oleh Tim Publikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan selaku KPA, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Redaktur, Editor, Web Admin, Web Developer, Desain Grafis, Fotografer, Pembuat Artikel, dan Sekretariat.
Tim Publikasi dibentuk dengan tugas diantaranya adalah menyiapkan bahan dan menerbitkan publikasi cetak maupun non cetak, serta melaporkan kegiatannya kepada Kepala Perwakilan.
Dalam rangka pencapaian tahapan kegiatan tersebut diperlukan biaya, yaitu Honor Operasional Satuan Kerja, untuk pembayaran honorarium Tim Publikasi selama 12 bulan dengan masa kerja 12 bulan dalam Tahun 2019, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Redaktur, Editor, Web Admin, Web Developer, Desain Grafis, Fotografer, Pembuat Artikel, dan Sekretariat.
Kegiatan layanan perkantoran yang diperuntukkan bagi Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Pelaksana BPK yang merepresentasikan Badan sering melakukan pertemuan-pertemuan di dalam kantor dengan pihak-pihak yang berkepentingan dhi. stakeholder/pemangku kepentingan. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan. Beberapa pihak yang melakukan kunjungan kedinasan antara lain adalah Anggota DPR, Anggota DPRD, Anggota DPD, LSM, APH, kunjungan study banding mahasiswa dan lain-lain.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada tamu Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK serta koordinasi kedinasan oleh stakeholder/pemangku kepentingan kepada Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan TU Kalan yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait antara lain Subbagian Umum dan TI BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut disebabkan sarana dan prasarana pendukung layanan perkantoran merupakan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan TI.
Kegiatan ini dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Kegiatan perjalanan dinas pimpinan adalah pemenuhan layanan perjalanan dinas Pimpinan yang digunakan untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis, Rapat Koordinasi Kesetjenan, Rapat Kerja, dan Pra Rapat Kerja serta perjalanan dinas penugasan lainnya dari Kepala Perwakilan. Kegiatan ini dilaksanakan agar pelaksanaan kebijakan Badan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan baik, sehingga koordinasi/konsultasi kepada Pimpinan dan Badan sangat diperlukan. Koordinasi dilakukan dalam kaitan dengan kegiatan non pemeriksaan (kesekretariatan).
Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dengan maksud agar Pimpinan dan Badan dapat memperoleh informasi secara langsung dari Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPK dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan secara cepat dan tepat, sehingga kinerja tugas dan fungsi BPK secara organisasi dapat terealisasi.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di Kantor BPK Pusat di Jakarta.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi :
Honor Operasional Satuan Kerja, untuk pembayaran honorarium Tim Publikasi selama 12 bulan dengan masa kerja 12 bulan dalam Tahun 2019, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Redaktur, Editor, Web Admin, Web Developer, Desain Grafis, Fotografer, Pembuat Artikel, dan Sekretariat.
Belanja Keperluan Perkantoran, berupa penggandaan dan penjilidan laporan yang didistribusikan kepada Kepala Perwakilan dan Kepala Sekretariat Perwakilan, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Biro Keuangan, dan Itama, para Kepala Subauditorat dan para Kepala Subbagian, dan arsip. Juga dialokasikan biaya makan dan snack, biaya makan dan snack VVIP room bandara (pada saat kedatangan dan keberangkatan).
Belanja Barang Operasional Lainnya, berupa biaya sewa VVIP room bandara (tiket masuk) pada saat kedatangan dan keberangkatan, dan biaya pass bandara yang diperuntukkan bagi Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan, Kepala Subbagian Umum dan TI, pengemudi Kepala Perwakilan dan pengemudi Subbagian Umum dan TI, staf Subbagian Humas dan TU Kalan dan Subbagian Umum dan TI.
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi, berupa pengadaan ATK
seperti yang tercantum dalam rincian terlampir (RAB) sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
Belanja Sewa Kendaraan.
Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2019.
Matrik Waktu Pelaksanaan Penyusunan subkomponen: Layanan Perkantoran Bidang
Kehumasan dan TU sebagai berikut:
Tahapan Kegiatan Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Operasional dan
Pemeliharaan Kantor
b. Subkomponen: Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia, tahapan-tahapan
pelaksanaan sebagai berikut:
Pada tahap ini, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran untuk pembayaran uang lembur Tenaga Tidak Tetap diantaranya satuan pengamanan dan pengemudi, uang makan lembur diatur sesuai dengan PMK No. 85/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non-aparatur sipil Negara, satuan pengamanan, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti.
Komponen ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi hak-hak Tenaga Tidak Tetap atas pengabdiannya pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, serta untuk menjamin lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari perkantoran.
Subkomponen ini dilaksanakan oleh para pegawai tenaga kontrak yaitu Satuan pengamanan (Satpam), Teknisi, Teknisi TI, Pengemudi, Dokter, Perawat dan Resepsionis.
Subkomponen ini dilaksanakan di Lingkungan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada tahap ini dilakukan pembelian obat-obatan sesuai dengan daftar keperluan obat yang diberikan oleh dokter pada perwakilan, selain itu terdapat Belanja Jasa Lainnya yang diperuntukkan bagi Pejabat Eselon III dan IV, serta Pejabat Fungsional Pemeriksa. Pembelian obat-obatan ini untuk mendukung program kesehatan pada perwakilan, dimana untuk ruang poliklinik telah disediakan dokter dan perawat untuk melayani masalah kesehatan para pegawai. Belanja Jasa Lainnya dilaksanakan untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan para Pejabat Struktural Eselon III dan IV serta Pejabat Fungsional Pemeriksa yang menduduki peran Ketua Tim Senior dan Ketua Tim Yunior.
Subkomponen ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung program pemeliharaan kesehatan pegawai, serta untuk menjamin lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari perkantoran.
Subkomponen ini dilaksanakan oleh Subbagian SDM dengan dibantu oleh Perawat dan Dokter.
Subkomponen ini dilaksanakan di Lingkungan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Subkomponen ini dilakukan dengan cara swakelola dengan melakukan pembelian obat di toko obat ataupun apotek sesuai kebutuhan dan pelaksanaan pemeriksaan pegawai dengan pembayaran menggunakan uang persediaan maupun secara LS.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi :
a) Belanja Keperluan Perkantoran, untuk pembayaran uang lembur untuk Satuan Pengamanan dan Pengemudi.
b) Belanja Barang Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga, terdiri dari pembayaran belanja obat-obatan.
c) Belanja Jasa Lainnya, yaitu Jasa Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV (Para Kasubag) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2019.
Matrik Waktu Pelaksanaan Penyusunan subkomponen: Layanan Perkantoran Bidang
Sumber Daya Manusia sebagai berikut:
Tahapan Kegiatan Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Operasional dan
Pemeliharaan Kantor
c. Subkomponen: Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, tahapan-tahapan pelaksanaan
sebagai berikut:
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran adalah layanan operasional perkantoran yang dilaksanakan untuk menunjang operasional rutin Subbagian Keuangan selama 12 bulan.
Tujuan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran pada Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :
1) Pembayaran honorarium pengelola keuangan selama 12 bulan terdiri dari : a) KPA; b) PPK; c) PPSPM; d) Bendahara Pengeluaran; e) Staf Pengelola Keuangan; f) Pejabat Pengadaan; g) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
2) Pembayaran honorarium Pengelola SAI selama 12 bulan terdiri dari : Penang-gung jawab, Koordinator, Ketua; dan Anggota.
3) Pembayaran honorarium Pengelola BMN selama 12 bulan terdiri dari : Penang-gung jawab dan Anggota.
Dalam rangka untuk mencapai 12 bulan layanan keluaran tersebut diperlukan biaya-biaya yang meliputi :
Honor Tim Pengelola Keuangan (1 orang KPA, 3 orang PPK, 1 orang PPSPM, 1 orang Bendahara Pengeluaran, 9 orang Staf Pengelola Keuangan, 1 orang Pejabat Pengadaan, dan 1 orang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan) dengan masa kerja tim selama 12 bulan.
Honor Tim Pengelola Tim Pengelola SAI (SAKPA dan SIMAK BMN) terdiri dari Penanggungjawab, Koordinator, Ketua/Wakil Ketua, Anggota/Petugas dengan masa kerja tim selama 12 bulan.
Honor Pengurus/Penyimpan BMN (Penanggung Jawab dan Anggota) dengan masa kerja tim selama 12 bulan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2019.
Matrik Waktu Pelaksanaan Penyusunan subkomponen: Layanan Perkantoran Bidang
Keuangan sebagai berikut:
Tahapan Kegiatan Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Operasional dan
Pemeliharaan Kantor
d. Subkomponen: Layanan Perkantoran Bidang Umum, tahapan-tahapan pelaksanaan
sebagai berikut:
Pada Tahap ini, Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ialah
kegiatan operasional rutin serta pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.
Subkomponen ini dilaksanakan dalam rangka menunjang kegiatan operasioanal dan
menjaga keandalan sarana dan prasarana yang sudah ada sehingga kondisinya berfungsi
dengan baik.
Subkomponen ini dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan.
Subkomponen ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Teknologi Informasi BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan pihak rekanan yang ditunjuk
dan/atau diadakan secara langsung yang dapat melakukan pekerjaan dan mempunyai
kompetensi keahlian/kompetensi keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku.
Subkomponen ini dilaksanakan di kantor, auditorium, rumah jabatan, dan mess pegawai
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Subkomponen ini dilaksanakan dalam rangka untuk tersedianya daya listrik, telepon dan
air sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok pegawai pada BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Subkomponen ini dilaksanakan dalam rangka untuk tersedianya bahan-bahan untuk
operasional perkantoran sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok
pegawai baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap pada BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Subkomponen ini dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan biaya-biaya yang
meliputi :
Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan yang terdiri dari belanja bahan
dan/atau material, peralatan dan perlengkapan, serta jasa personilnya termasuk biaya
pemeliharaan oleh pihak rekanan (Cleaning Service).
Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari pembelian Bahan
Bakar Minyak (BBM) untuk dapat mengoperasionalkan kendaraan (roda 2 dan roda
4), lift dan genset, penggantian hardware peralatan TI, penggantian Freon untuk AC,
pemeliharaan lift, penggantian toner untuk mesin fotocopy dan printer, servis berkala
untuk menjaga kondisi peralatan dan mesin, dan lain-lain penggantian yang dirasa
perlu untuk menjaga kondisi peralatan dan mesin.
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa pengadaan
solar genset dan barang persediaan yang sifatnya sebagai stock atau cadangan
sehingga tidak habis pakai untuk peralatan dan mesin untuk 1 tahun.
Belanja biaya pemeliharaan jaringan yang terdiri dari pemeliharaan jaringan LAN,
telepon, dan jaringan nirkabel.
Belanja langganan listrik selama 12 bulan.
Belanja langganan telepon selama 12 bulan.
Belanja langganan air selama 12 bulan.
Belanja keperluan perkantoran seperti pembelian keperluan sehari-hari perkantoran
(Alat-alat rumah tangga, langganan surat, kabar/berita/majalah, air minum pegawai
dan kegiatan yang berhubungan dengan perkantoran lainnya) untuk memenuhi
keperluan para pegawai baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap
pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 113 pegawai.
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi berupa pengadaan ATK untuk 1
tahun.
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh.
Belanja Operasional lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2019.
Matrik Waktu Pelaksanaan Penyusunan subkomponen: Layanan Perkantoran Bidang
Umum dan TI sebagai berikut:
Tahapan Kegiatan Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Operasional dan
Pemeliharaan Kantor
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Kegiatan Layanan Perkantoran dilaksanakan selama 12 bulan, yaitu sejak Januari sampai dengan Desember 2019 dan menghasilkan keluaran berupa 1 Layanan, meliputi Layanan Perkantoran Bidang Kehumasanan dan TU, Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI pada bulan Januari 2019 sampai dengan akhir Desember 2019.
E. Biaya Yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan ini, diperlukan biaya sebagaimana RAB terlampir.
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL
KEGIATAN TA 2019
Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Unit Eselon I : Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Program : 004.08 Pemeriksaan Keuangan Negara
Hasil : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
Unit Eselon II/Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Kegiatan : Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
Indikator Kinerja Keluaran : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan
Kinerja
Volume Keluaran dan Satuan Keluaran : 1 Layanan
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor
7/K/X-XII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan TA 2016
sampai dengan TA 2020;
b. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014
tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia telah diubah terakhir dengan Keputusan BPK RI Nomor
13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-
XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Gambaran Umum
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Ketempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal guna mendukung kegiatan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah, antara lain Pengadaan Kendaraan Bermotor,
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran, dan Perawatan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan
Target volume dari kegiatan ini terdiri dari 1 Layanan:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor, yang terdiri dari sepeda motor roda dua sebanyak
dua unit. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan sarana pendukung bagi kegiatan
operasional perkantoran dalam hal kenyamanan serta keamanan.
2. Peralatan dan fasilitas perkantoran yang terdiri dari:
Pengadaan Peralatan Mesin dan Peralatan Lainnya, yaitu pengadaan mesin cuci sebanyak
satu unit.
Pengadaan Fasilitas Kantor, yaitu:
- Mesin foto copy sebanyak 1 unit
- Proyektor sebanyak 1 unit
- Printer sebanyak 2 unit
- PC Unit sebanyak 1 unit
- Paper shreeder sebanyak 2 unit
- Tangga Aluminium sebanyak 1 unit
- Lemari arsip sebanyak 4 unit
- White board sebanyak 5 unit
- Lambang Garuda Pancasila sebanyak 1 unit
3. Perawatan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan terdiri dari kegiatan renovasi atas Rumah
jabatan Eselon II sebanyak satu unit, Eselon III sebayak tiga unit dan Eselon IV sebanyak
tujuh unit.
Keluaran dimaksud merupakan kegiatan yang mendukung program pemeriksaan perwakilan.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah. .
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Keluaran ini dilaksanakan melalui swakelola dan/atau melalui penyedia dengan Rencana
Umum Pengadaan sebagaimana terlampir.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Keluaran Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Subkeluaran: Tanpa Suboutput, tahapan-tahapan pelaksanaan/komponen input/masukan
sebagai berikut:
a. Komponen: Pengadaan Kendaraan Bermotor [Biaya Utama/Pendukung*)]
Pengadaan Kendaraan Bermotor adalah kegiatan pembelian peralatan yang mendukung
kegiatan kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana
peralatan kantor pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Komponen ini
dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Teknologi Informasi Perwakilan Kalimantan
Tengah. Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan
Tengah melalui proses pengadaan barang/jasa yang mengacu pada peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam rangka pencapaian kegiatan tersebut diperlukan Biaya Belanja Modal Pengadaan
Kendaraan Bermotor, berupa:
- Sepeda Motor Roda Dua
Pengadaan Sepeda Motor Roda Dua pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah adalah untuk menunjang transportasi dalam kegiatan operasional kantor.
Kegiatan ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan untuk dilakukan penghapusan
yaitu antara bulan Maret – Mei 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan
Administrasi dan Fisik/Penilaian BMN di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah No 01/BAI/XIX.PAL/08/2018.
b. Komponen: Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
Subkomponen: C. Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya [Biaya Utama/Pendukung*)]
Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya adalah kegiatan pembelian peralatan yang
mendukung kegiatan kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
kenyamanan dan keamanan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Komponen
ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Teknologi Informasi Perwakilan Kalimantan
Tengah. Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan
Tengah melalui proses pengadaan barang/jasa yang mengacu pada peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam rangka pencapaian kegiatan tersebut diperlukan Biaya Belanja Modal Pengadaan
Mesin dan Peralatan Lainnya, berupa:
- Mesin Cuci
Pengadaan Mesin Cuci pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah
untuk memenuhi sarana dan prasarana Rumah Jabatan.