~I KEPUTUSANBERSAMA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA }8e t NOMOR 23 Tahun 2003 .".1'..., NOMOR 21 Tahun 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor132/ KEP/M.PAN/ 12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, perlu mengatur kembali petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; 67
120
Embed
KEPUTUSANBERSAMA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL …disdukcapil.bogorkab.go.id/uploads/images/BKPP/Regulasi... · 2015-08-27 · dokumentasi dan informasi. Pasal5 (1) Tugas pokok Tim
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
~I
KEPUTUSANBERSAMA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
}8e t NOMOR 23 Tahun 2003.".1'..., NOMOR 21 Tahun 2003
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONALPUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIADAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Nomor132/KEP/M.PAN/ 12/2002 tentang Jabatan FungsionalPustakawan dan Angka Kreditnya, perlu mengaturkembali petunjuk pelaksanaan JabatanFungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
b. bahwa untuk tertib administrasi dalam
pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkanKeputusan Bersama Kepala PerpustakaanNasional RI dan Kepala Badan KepegawaianNegara tentang Petunjuk Pelaksanaan JabatanFungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
67
-,".
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentangSistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966
tentang Pemberhentian/PemberhentianSementara Pegawai Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun"~ ,.\, , 2003;
r
r 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
"\~ 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980\.':~£ r ";.or"c tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; IIC"f""'""! t""', ~""d ! I 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
,:1i";~~~ tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil;
68
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001tentang Pembinaan dan Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen, sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 46 Tahun 2002;
17. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon ILembaga Pemerintah Non Departemen
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentangJabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPAlA PERPUSTA-KAAN NASIONAl DAN KEPAlA BADANKEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUN-JUK PElAKSANAAN JABATAN FUNGSI-aNAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA.r
69
; BABI
, , KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud
dengan:
1. Pustakawan, adalah Pegawai Negeri Sipil yangdiberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan haksecara penuh oleh pejabat yang berwenanguntuk melakukan kegiatan kepustakawanan pad aunit-unit perpustakaan, dokumentasi daninformasi di instansi pemerintah dan atau unittertentu lainnya.
2. Pustakawan tingkat terampil, adalah Pustakawanyang memiliki dasar pendidikan untukpengangkatan pertama kali serendah-rendahnyaDiploma II perpustakaan, dokumentasi daninformasi atau Diploma bidang lain yangdisetarakan.
3. Pustakawan tingkat ahli, adalah Pustakawan yangmemiliki dasar pendidikan untuk pengangkatanpertama kali serendah-rendahnya Sarjanaperpustakaan, dokumentasi dan informasi atausarjana bidang lain yang disetarakan.
4. Bidang studi lain yang disetarakan, adalah bidangstudi selain bidang perpustakaan ditambah ilmupengetahuan kepustakawanan dari hasilkeikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan
kepustakawanan yang kualifikasinya ditetapkan; ,'::' oleh Perpustakaan Nasional RI.
" 5. Kepustakawanan, adalah ilmu dan profesi bidang,.~ perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
.6. Unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi,.-adalah unit kerja yang memiliki sumber daya
70
manusia, ruangan khusus dan koleksi bahanpustaka sekurang-kurangnya terdiri 1000judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuaidengan jenis dan misi perpustakaan yangbersangkutan dan dikelola menurut sistemtertentu untuk kepentingan masyarakat
penggunanya.
7. Tim Penilai angka kredit, adalah Tim Penilai yangdibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yangberwenang untuk membantu dalam penetapanangka kredit Pustakawan.
8. Angka kredit, adalah angka yang diberikanberdasarkan penilaian alas prestasi yang telahdicapai oleh seorang Pustakawan dalammengerjakan butir kegiatan yang digunakansebagai salah satu syarat untuk pengangkatandan kenaikan pangkat/jabatan.
9. Pemberhentian, adalah pemberhentian darijabatan Pustakawan, bukan pemberhentiansebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Pimpinan Unit Kerja, adalah pejabat yang diberitugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak olehpejabat yang berwenang untuk memimpin suatuunit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.
r Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah NonDepartemen, Pimpinan Kesekretariatan LembagaTertinggimnggi Negara, Kepala Pelaksana HarianBadan Narkotika Nasional serta PimpinanKesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin olehpejabat struktural eselon I dan bukan merupakanbagian dari Departemen/ Lembaga PemerintahNon Departemen.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian OaerahKabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota.
14. Pejabat yang berwenang mengangkat,membebaskan sementara dan memberhentikandalam dan dari jabatan Pustakawan, adalahPejabat Pembina Kepegawaian masing-masingatau pejabat lain yang ditunjuk sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan,dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
15. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pus-takawan, adalah Perpustakaan Nasional RI.
BABII
USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 2
(1) Usul penetapan angka kredit PustakawanI disampaikan setelah menu rut perhitungan,~- sementara Pustakawan yang bersangkutan,
riB jumlah angka kredit yang disyaratkan untukno: kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggins dapat dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulirnO sebagai berikut :
sQj a. Lampiran la, Ib, dan Ic untuk Pustakawannsi tingkat Terampil.
nsrl b. Lampiran Ila, lib, dan Ilc untuk Pustakawan~:: tingkat Ahli.
n£): (2) Setiap usul penetapan angka kredit Pustakawandilampiri dengan :
72
a. Surat pernyataan yang memuat data harianmaupun data bulanan dari pelaksanaankegiatan pengorganisasian dan pen-dayagunaan koleksi bahan pustaka/sumberinformasi dan bukti fisiknya dibuat menurutcontoh formulir pad a lampiran III;
b. Surat pernyataan melakukan kegiatanpemasyarakatan perpustakaan, dokumentasidan informasi dan bukti fisiknya dibuatmenurut contoh formulir pad a lampiran IV;
c. Surat pernyataan melakukan kegiatanpengkajian dan pengembangan perpus-takaan, dokumentasi dan informasi dan buktifisiknya dibuat menurut contoh formulir pad alampiran V;
d. Surat pernyataan melakukan kegiatanpengembangan profesi yang dibuat menurutcontoh formulir pada lampiran VI dan bukti
fisiknya;
e. Surat pernyataan melakukan kegiatanpenunjang kepustakawanan yang dibuatmenurut contoh formulir pada lampiran VII;
f. Bukti-bukti lain yang diperlukan dalampenilaian dan penetapan angka kredit sepertisalinan ijazahl Surat Tanda Tamat Pendidikandan Pelatihan, dan atau keteranganlpenghargaan, disahkan oleh pejabat
berwenang.
(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untukkenaikan pangkat, dilakukan seiambat-lambatnya3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkatsebagai berikut :
73
,
a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angkakredit ditetapkan seiambat-lambatnya padabulan Januari tahun yang bersangkutan.
b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktoberangka kredit ditetapkan seiambat-lambatnyapada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
Pasal 3
(1) Setiap usul penetapan angka kreditPustakawan harus dinilai secara seksamadan objektif oleh Tim Penilai dengan
r berpedoman pada Lampiran I dan atau LampiranII Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002.
(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabatyang berwenang menetapkan angka kreditdengan menggunakan contoh formulirsebagaimana tersebut pada Lampiran VIIIdengan ketentuan :
a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK)disampaikan kepada Kepala BadanKepegawaian Negara atau Kepala KantorRegional Badan Kepegawaian Negara yangbersangkutan, dan
b. Tembusan disampaikan antara lain kepada :
1) Pustakawan yang bersangkutan;
I' 2) Pimpinan Unit Kerja Pustakawan yang! bersangkutan;
3) Pejabat lain yang dipandang perlu.
(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkanangka kredit berhalangan sehingga tidak dapatmenetapkan angka kredit sampai batas waktu
74
j,
!
-
r
,
yang telah ditetapkan sesuai pagel 2 ayat(3), make pejabat yang berwenangmenetapkan angka kredit dapat mendelegasikankepada pejabat lain satu tingkat lebih rendahsebagaimana ditentukan dalam pasal14 ayat (1)Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor 132/KEPI M.PAN/12/2002.
(4) Dalam rangka pengendalian den tertibadministrasi penetapan angka kredit, makespesimen tanda tangan pejabat yang berwenangmenetapkan angka kredit den pejabat yangmenerima pendelegasian wewenang untukmenetapkan angka kredit sebagaimana dimaksudayat (3) disampaikan kepada Kepala BadanKepegawaian Negara atau Kepala Kantor Re-gional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.
(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yangberwenang menetapkan angka kredit, makespesimen tanda tang an pejabat yangmenggantikan disampaikan kepada KepalaBadan Kepegawaian Negara atau Kepala KantorRegional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.
BAB III
TIM PENILAI
Pasal 4
(1) Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota TimPenilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal14
ayat (2) Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/1212002.
75
I.
"
to" f, S~ a. Serendah-rendahnya sarna dengan jabatan/[}:, i:', pangkat Pustakawan yang dinilai;
, r;$~.J~(; b. Mempunyai kompetensi untuk menilaiI ;'6~Ij -prestasi kerja Pustakawan; dan
,, c. Dapat aktif melakukan penilaian.
-'
(2) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud').' .c; ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.
(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua)kali masa jabatan berturut-turut sebagaimanadimaksud Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara No. 132/KEP/M.PAN/12/2002Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (1), dapatdiangkat kembali setelah melampaui tenggangwaktu 1 (satu) masa jabatan.
(4) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilaitidak dapat dipenuhi dari Pustakawan karenabelum ada/tidak ada yang memenuhi syaratmenjadi anggota Tim Penilai, anggota Tim Penilaidapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyaikompetensi dalam bidang perpustakaan,dokumentasi dan informasi.
Pasal5
(1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat adalah :
a. Membantu Kepala Perpustakaan Nasionaldalam menetapkan angka kredit PustakawanMadya dan Utama di lingkunganPerpustakaan Nasional RI, dan instansi
lainnya;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yangdiberikan oleh Kepala Perpustakaan NasionalRI yang berhubungan dengan penetapan
76
-
.
c'C :i , . :... ; .
I
\
I angka kredit sebagaimana dimaksud dalamI huruf a.
\ (2) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi
~ a. Membantu Pejabat Pembina KepegawaianPusat yang bersangkutan dalam menetapkanangka kredit Pustakawan Pelaksana sampaidengan Pustakawan Penyelia danPustakawan Pertama sampai denganPustakawan Muda di lingkungan instansi
masing-masing;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yangdiberikan oleh Pejabat PembinaKepegawaian Pusat yang bersangkutan yangberhubungan dengan penetapan angka kreditsebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(3) Tugas Pokok Tim Penilai Propinsi adalah :
a. Membantu Pejabat Pembina KepegawaianPropinsi (Gubernur) dalam menetapkanangka kredit Pustakawan Pelaksana sampaidengan Pustakawan Penyelia danPustakawan Pertama sampai denganPustakawan Muda di lingkungan Pemerintah
Propinsi;
b. Melaksanakan tug as-tug as lain yangdiberikan oleh Gubernur yang berhubungandengan penetapan angka kredit sebagaimanadimaksud dalam huruf a.
(4) Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota ada-lah :
a. Membantu Pejabat Pembina KepegawaianKabupaten/ Kota (Bupati/Walikota) dalammenetapkan angka kredit PustakawanPelaksana sampai dengan Pustakawan
77
rI
Penyelia dan Pustakawan Pertama sampaidengan Pustakawan Muda di lingkunganPemerintah Kabupaten/Kota;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yangdiberikan oleh Bupati/Walikota yang
berhubungan dengan penetapan angka kreditsebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(5) Tugas Pokok Tim Penilai Perguruan Tinggi ada-lah:
a. Membantu Rektor, Ketua Sekolah TinggilDirektur Akademi/Politeknik dalam me-netapkan angka kredit PustakawanPelaksana sampai dengan PustakawanPenyelia dan Pustakawan Pertama sampaidengan Pustakawan Muda di lingkungan
Perguruan Tinggi;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yangdiberikan oleh Rektor, Ketua Sekolah TinggilDirektur Akademil Politeknik yang
I berhubungan dengan penetapan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(6) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentukkarena belum memenuhi persyaratan yangditentukan, maka penilaian dan penetapan angkakredit dapat dimintakan kepada Tim PenilaiInstansi lain di wilayahnya, atau Tim Penilai dilingkungan Perpustakaan Nasional RI.
(7) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentukkarena belum memenuhi persyaratan yangditentukan, maka penilaian dan penetapan angkakredit dapat dimintakan Kepada Tim PenilaiPerguruan Tinggi, atau Tim Penilai Propinsi lainyang terdekat, atau Tim Penilai di lingkunganPerpustakaan Nasional RI.
78
r,I
!I (8) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat
dibentuk karena belum memenuhi persyaratanyang ditentukan, maka penilaian dan penetapanangka kredit dapat dimintakan kepada Tim PenilaiKabupaten/Kota lain yang terdekat, atau TimPenilai Perguruan Tinggi, atau Tim Penilai Propinsi
r yang bersangkutan, atau Tim Penilai di lingkungan
Perpustakaan Nasional Rio
(9) Apabila Tim Penilai Perguruan Tinggi belum dapatdibentuk karena belum memenuhi persyaratanyang ditentukan, maka penilaian dan penetapanangka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Perguruan Tinggi yang terdekat, atau Tim PenilaiKabupaten/Kota, atau Tim Penilai Propinsi yangbersangkutan, atau Tim Penilai di lingkunganPerpustakaan Nasional RI.
(10) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yangpensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6(enam) bulan berturut-turut, Ketua Tim Penilaidapat mengusulkan anggota pengganti yangmemiliki kompetensi sesuai Pasal 4 ayat (1)
kepada pejabat yang berwenang menetapkan TimPenilai untuk masa kerja yang tersisa.
(11) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turutdinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkatpengganti anggota Tim Penilai yang sedangdinilai.
(12) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai)1 Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi,
Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai
Perguruan Tinggi ditetapkan oleh KepalaPerpustakaan Nasional RI selaku PimpinanInstansi Pembina Jabatan Pustakawan.
79
i
Pasal 6
(1) Untuk membantu Tim Penilai dalammelaksanakan tugas-tugasnya, dibentukSekretariat Tim Penilai yang dipimpin olehseorang Sekretaris Tim Penilai yang secarafungsional dijabat oleh pejabat di bidang
kepegawaian.
(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan
dengan keputusan pejabat yang berwenangmenetapkan angka kredit sebagaimanaditentukan dalam Pasal 14 ayat (1), KeputusanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor132/KEP/M.PAN/12/2002.
Pasal 7
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angkakredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yanganggotanya terdiri dari para ahli, baik yangberkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ataubukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyaikemampuan teknis yang diperlukan.
10 (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah16 memberikan saran dan pendapat kepada Ketua
Q! Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian alas
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yangmemerlukan keahlian tertentu.
(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan"-j!"" bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.[.:' B q 9,>'1 '.
,ir.;nic;fPj'-j.nbYYon~
~
80
-
II
BABIV
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT
Pasal8
(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasaruntuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dankenaikan pangkat Pustakawan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) setiap kali dapat dipertimbangkanapabila :
a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahundalam jabatan terakhir;
b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untukkenaikan jabatan setingkat lebih tinggi ;
c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja ataupelaksanaan pekerjaan dalam Oaf tarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (OP-3)sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
(3) Kenaikan jabatan Pustakawan ditetapkan olehPejabat Pembina Kepegawaian yangbersangkutan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
(4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalamayat (1) setiap kali dapat dipertimbangkan apa-bila:
a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahundalam pangkat terakhir;
b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untukkenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
81
c. Setiap unsur penilaian pelaksanaanpekerjaan dalam Oaf tar Penilaian
~,., Pelaksanaan Pekerjaan (OP-3) sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua)tahun terakhir.
"""" (, (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat" dan Oaerah, yang menduduki jabatan
" Pustakawan Madya pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b untuk menjadi PembinaUtama Muda, golongan ruang IV/c sampai denganPustakawan Utama, pang kat Pembina Utama
golongan ruang IV/e, ditetapkan denganKeputusan Presiden setelah mendapatpertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara.
(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusatyang menduduki jabatan :
a. Pustakawan Pelaksana pangkat PengaturMuda Tingkat I, golongan ruang Il/b untukmenjadi pang kat Pengatur, golongan ruangIl/c sampai dengan Pustakawan Penyeliapang kat Penata Tingkat I, golongan ruang IIIId; dan
b. Pustakawan Pertama pangkat Penata Muda,golongan ruang 1II/a untuk menjadi pangkatPenata Muda Tingkat I, golongan ruang 1II/bsampai dengan Pustakawan Madya, pang katPembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat PembinaKepegawaian Pusat setelah mendapatpertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara.
(7) Kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil OaerahPropinsi yang menduduki jabatan :
82
r
a. Pustakawan Pelaksana pang kat PengaturMuda Tingkat I, golongan ruang Il/b untukmenjadi pang kat Pengatur, golongan ruangIllc sampai dengan Pustakawan Penyelia
I pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIIII d; dan
b. Pustakawan Pertama pangkat Penata Muda,I golongan ruang 1II/a untuk menjadi pang kat
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang 1II/bsampai dengan Pustakawan Madya, pangkatPembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapatpertimbangan teknis Kepala Kantor RegionalBadan Kepegawaian Negara.
(8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di DaerahKabupaten/Kota yang menduduki jabatan :
a. Pustakawan Pelaksana pang kat PengaturMuda Tingkat I, golongan ruang Il/b untukmenjadi pangkat Pengatur, go long an ruangIllc sampai dengan Pustakawan Penyeliapangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIIId; dan
b. Pustakawan Pertama pangkat Penata Muda,golongan ruang 1II/a untuk menjadi pangkatPenata Muda Tingkat I, golongan ruang 1II/bsampai dengan Pustakawan Muda, pang katPenata Tingkat I, golongan ruang !ll/d;
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, setelahmendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Re-gional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.
83
iulst (9) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang>lu)'-!! menduduki jabatan Pustakawan Muda, pangkatt:J;,;SLJ Penata Tingkat I, golongan ruang II lid untuksi! menjadi Pustakawan Madya pangkat Pembina,'!!! golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b di lingkungan KabupatenlIi Kota, ditetapkan dengan Keputusan GubernurPropinsi yang bersangkutan setelah mendapatpertimbangan teknis Kepala Kantor RegionalBadan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
Pasal 9
(1) Pustakawan yang memiliki angka kredit melebihijumlah angka kredit yang ditetapkan untukkenaikan jabatan/pangkat terakhir yangdidudukinya, maka kelebihan angka kredittersebut dapat digunakan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi.
" (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit" sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi
, jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua: tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang
diduduki, maka Pustakawan yang bersangkutandapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai
,51 dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, denganis, ketentuan :' \ '
n,
fJ : a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahunB, dalam jabatan;
b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahunterakhir.
(3) Pustakawan yang naik jabatan sebagaimanadimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pang katsetingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan
84
~: 'iTt
.12 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,yang berasal dari kegiatan unsur utama.
11
BAB V
! , PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARADAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI
JABATAN PUSTAKAWAN
r." Pasal10
[: Pengangkatan, pembebasan sementara danpemberhentian dalam dan dari jabatan Pustakawanditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
r dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatankembali dalam jabatan Pustakawan ditetapkandengan menggunakan contoh formulirsebagaimana tersebut pad a Lampiran IX;
2. Pembebasan sementara dari jabatan Pustakawanditetapkan dengan menggunakan contoh formulirsebagaimana tersebut pad a Lampiran X.
3. Pemberhentian dari jabatan Pustakawanditetapkan dengan menggunakan contoh formulirsebagaimana tersebut pada Lampiran XI.
Pasal 11
(1) Untuk menjamin tingkat kinerja Pustakawandalam pencapaian angka kredit untuk kenaikanjabatan/pangkat, maka pengangkatan Pusta-kawan harus memperhatikan keseimbangan
85
...antara beban kerja dengan jumlah Pustakawansesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Disamping harus memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1),pengangkatan Pustakawan untuk Pegawai NegeriSipil Pusat harus didasarkan pada formasi jabatanyang ditetapkan oleh Menteri PendayagunaanAparatur Negara setelah mendapat pertimbanganteknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3) Pengangkatan dalam jabatan Pustakawan untukPegawai Negeri Sipil Daerah, didasarkan padaformasi jabatan yang ditetapkan oleh PembinaKepegawaian Daerah Propinsi, Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, setelahmendapat pertimbangan teknis dari Kepala KantorRegional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.
Pasal12
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatanPustakawan tidak dapat menduduki jabatan rangkap,baik dengan jabatan fungsionallain maupun dengan
':: jabatan struktural.,~ ,,!,
Pasal 13ct; ci ;; !,
(1) Pustakawan Pelaksana pangkat Pengatur Muda.~ ; Tingkat I, go long an ruang Il/b sampai dengan
Pustakawan Penyelia pang kat Penata, golonganruang 1II/c dan Pustakawan Pertama pang katPenata Muda, golongan ruang 1II/a sampaidengan Pustakawan Utama pang kat Pembina
f','Ii~)AB1?j Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan--:,;,:~:r!C , !: sementara dari jabatannya apabila dalam jangka
:::; f waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatanlr -," pang kat terakhir tidak dapat mengumpulkan
86
II
I angka kredit yang ditentukan untuk kenaikanpangkat setingkat lebih tinggi.
(2) Pustakawan Penyelia pangkat Penata Tingkat I,I golongan ruang 1II/d dibebaskan sementara dariI jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkatI dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat
mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnyaI 10 (sepuluh) dari kegiatan kepustakawanan dan
atau pengembangan profesi.
(3) Pustakawan Utama pangkat Pembina Utama,I golongan ruang /VIe dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila dalam setiap tahun sejakdiangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapatmengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya25 (dua puluh lima) dari kegiatan kepustakawanandan atau pengembangan profesi.
(4) Pembebasan sementara bagi Pustakawansebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat(3), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktupembebasan sementara diberlakukan.
(5) Di samping pembebasan sementara sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) Pustakawan juga dibebaskan sementara darijabatannya apabila :
a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil
dengan hukuman disiplin tingkat sedang atautingkat berat berupa penurunan pangkatberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 1980; atau
b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan
Pustakawan ;
87
i,
,
,1S,~ d. Cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk
persalinan ketiga dan seterusnya;
e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
(6) Pustakawan yang dibebaskan sementara
! sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf ar selama menjalani hukuman disiplin tetap
melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatanI tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya.
(7) Pustakawan yang dibebaskan sementarasebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e,selama pembebasan sementara dapatdipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara
'c, ,',~ pilihan sesuai dengan peraturan perundang-~'~," , undangan yang berlaku apabila :
(\:" ;".. : , a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun
.dalam pang kat terakhir; dann F; VI; r.~ f';;;:j~:;\(snSb ,:;;; b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau
-t5rl('IE;!~j(:: pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar:.;},\!f:'If. ;i,:-t, Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2.(dua) tahun terakhir.!~~9!~\
~;",VIPasal14
Pustakawan diberhentikan dari jabatannya apabila :
"I 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah" mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali
hukuman disiplin penurunan pang kat;
II' 2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak", dibebaskan sementara dari jabatannya
r sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (1),, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkatsetingkat lebih tinggi; atau
f
88
.
;,: " . 'J" ,";:'
II 3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
dibebaskan sementara dari jabatannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka
I kredit yang ditentukan.
D' BAB VI'iI" ,,1"!I:,V'.~ PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
'-
Pasal 15
(1) Pustakawan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkatberat berupa penurunan pang kat berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980dapat diangkat kembali dalam jabatanPustakawan terakhir yang didudukinya, apabila
,v:rlf masa berlaku hukuman disiplin terse but telah..\. berakhir.
; (2) Pustakawan yang dibebaskan semen tara karena
diberhentikan sementara berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkatkembali dalam jabatan Pustakawan terakhir yangdidudukinya, apabila berdasarkan keputusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau
dijatuhi pidana percobaan.
(3) Pustakawan yang ditugaskan di luar jabatanPustakawan apabila telah selesai melaksanakantugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan
pustakawan.
(4) Pustakawan yang dibebaskan sementara karenacuti di luar tanggungan negara dan telah diangkatkembali pada instansi semula, dapat diangkatkembali dalam jabatan Pustakawan.
89
r
" (5) Pustakawan yang telah selesai tugas belajar lebih, dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam
! jabatan Pustakawan.i
IiI Pasal16Ii
r
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam, jabatan Pustakawan sebagaimana tersebut dalaml Pasal15 ayat (1) sampai dengan ayat (5), jabatannya
ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yangdimiliki.
I BABVII
,I PERPINDAHAN JABATAN
Pasal 17
(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatanlain kedalam jabatan Pustakawan atauperpindahan antar jabatan dapat dipertimbang-kan dengan ketentuan sebagai berikut :
Is a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud1;":' dalam pasal 21, 22, dan 23 Keputusan
MEN PAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002;
b. Memiliki pengalaman di bidangkepustakawanan sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun;
c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahunsebelum mencapai usia pensiun; dan
d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnyabernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
i (2). Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai NegeriI Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
90
-
II
I adalah sam a dengan pangkat yang dimilikinya,
sedangkan jenjang jabatan Pustakawanditetapkan sesuai dengan angka kredit yangberasal dari kegiatan unsur utama yang telahdinilai oleh Tim Penilai dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
IPasal18
Pustakawan yang sedang dibebaskan sementaraI karena:
1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atauberat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai
I Negeri Sipil);
2. Ditugaskan secara penuh di luar jabatanPustakawan; atau
3. Cuti di luar tanggungan negara;
telah mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil,diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaiansesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
I Pasal 19
(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi,pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan
I pembinaan Pustakawan, maka PerpustakaanNasional Republik Indonesia selaku InstansiPembina Jabatan Pustakawan melaksanakansosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yangberkepentingan dan Pustakawan.
91
I
(2) Untuk meningkatkan kemampuan Pustakawansecara profesional sesuai kompetensi jabatan,Perpustakaan Nasional Republik Indonesia selakuInstansi Pembina, antara lain melakukan :
e. Pengembangan sistem informasi jabatanPustakawan; dan
f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etikaprofesi Pustakawan.
BABIX
KETENTUANPERALIHAN
Pasal20
(1) Dengan berlakunya Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002, maka nama dan jenjangjabatan Pustakawan yang didasarkan kepadaKeputusan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor 33/MENPAN/1998 harusdisesuaikan ke dalam tingkat dan jenjang jabatan
~sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
132/KEP/M.PAN/12/2002.
92
rI
(2) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatansebagaimana ditetapkan pada ayat (1) di alasditetapkan berdasarkan jumlah angka kreditterakhir yang diperoleh Pustakawan.
(3) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanterhitung mulai tanggal1 Oktober 2003 dan harus
I sudah selesai ditetapkan seiambat-lambatnyapada akhir Maret 2004.
BABX
PENUTUP
I Pasal21
Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalamI Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh
Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala BadanKepegawaian Negara baik secara bersama-sama atausendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan bidang
I tugas masing-masing.
Pasal22
Untuk mempermudah pelaksanaan KeputusanBersama ini, maka dilampirkan Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEPIM.PAN/12/2002 sebagaimana tersebut pada Lam-piran XII.
Pasal 23
Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini makaKeputusan Bersama Kepala Perpustakaan NasionalRepublik Indonesia dan Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negara Nomor 07 Tahun 1998 dan
93
Nomor 59 Tahun 1998 tanggal 24 Pebruari 1998,dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 24
Keputusan Bersama ini disampaikan kepada instansiterkait yang berkepentingan, untuk dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
Pasal 25
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2003
KEPALA
AlAN t)JE ASIONAL RI
(1'
TO ANTA
.fNQ._~---
94
~-~'CONTOH : LAMPIRAN la: KEPUTUSAN BERSAMA
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI DAN
JABATAN PUSTAKAWAN PELAKSANA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23 Tahun 2003
NOMOR : 21 Tahun 2003
TANGGAL : 13 Juni 2003
, DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PUSTAKAWAN PELAKSANA
NOMOR:
Masa penilaian tanggal s.d. KETERANGAN PERORANGAN
1. Nama :
2. NIP :
3. Nomor Seri KARPEG :
4. Tempat Tanggal lahir
5. Jenis Kelamin
6. Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya :
7. Pangkat I Golongan ruang/TMT
8. Jabatan Pustakawan Tingkat Terampil :
9. Masa Kerja Golongan lama :
Baru
10. Unit Kerja
95
ANGKA KREDIT MENURUT
NO SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
::1:::;:;: ::::;;:~;::::::;:;;~::::::::: ::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::,:::::::::- ::::::1:;:::::::::::::::::1:::;::::::5 Mengumpulkan data dalam rangka
:;:~::::::::: 1;:;:~::::::: ;:::::~:::::::: :::::::::::i:\::::;:;: ;:::::::i::::::\:\ \:::::1:;::;::: :::;:\:\::ij::::\:\::\: I1). Dalam bentuk buku yang diter-
I :::,::::::: :::::::j;::;; ::::;:~;:;:::: :;:;;;:1;;;;;:;: ;:::::::1;:::::: ::::;;1;::::;:: ;;:::::i::::::::::::4 Mengidentifikasi bahan pustaka dalam
CONTOH : lAMPIRAN III :SURAT PERNYATAAN KEPUTUSAN BERSAMAMELAKUKAN KEGIATAN KEPAlA PERPUSTAKAAN NASIONAl RI DANPENGORGANISASIAN DAN KEPAlA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPENDAYAGUNAAN KOlEKSI NOMOR : 23 Tahun 2003BAHAN PUSTAKA/SUMBER NOMOR : 21 Tahun 2003INFORMASI TANGGAl : 13 Juni 2003
SURAT PERNYATAANMELAKUKAN KEGIATAN PENGORGANISASIAN DAN PENDAYAGUNAAN
KOLEKSI BAHAN PUSTAKA/SUMBER INFORMASI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama NIP Pangkat/golongan ruangrrMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa :
Nama NIP Pangkat/golongan ruangrrMT : Jabatan I ~~:hk::lakUkan kegiatan
i sumber informasi sebagai berikut :I
Satuan Jumlah Jumlah KeteranganlNo. Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Volume Angka bukti fisik
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.' , Atasan Langsung
IiI
171 NIP.
CONTOH : LAMPIRAN IV :SURAT PERNYATAAN KEPUTUSAN BERSAMAMELAKUKAN KEGIATAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI DANPEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARADOKUMENTASI DAN INFORMASI NOMOR : 23 Tahun 2003
NOMOR : 21 Tahun 2003TANGGAL : 13 Juni 2003
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN,
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama NIP PangkaUgolongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa :
Nama NIP PangkaUgolongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan pemasyarakatan perpustakaan. dokumentasi dan informasi
sebagaiberikut:
Satuan Jumlah Jumlah Keteranganl
No. Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Volume Angka bukti fisik
Oemikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
,... Atasan Langsung
NIP.
173
, !
CONTOH : LAMPIRAN VI :SURAT PERNYATAAN KEPUTUSAN BERSAMAMELAKUKAN KEGIATAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI DANPENGEMBANGAN PROFESI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23 Tahun 2003NOMOR : 21 Tahun 2003TANGGAL : 13 Juni 2003
SURAT PERNYATAANMELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama NIP , PangkaUgolongan ruangfTMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa :
Nama NIP PangkaUgolongan rumlgfTMT """"."""".""""""",."
Jabatan """"".."""'..""""""".."""""""'" Unit kerja Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :
Satuan Jumlah Jumlah Keteranganl
No. Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Volume Angka bukti fisik
Oemikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
, Atasan Langsung
NIP.
174
\CONTOH : LAMPI RAN VII :SURAT PERNYATAAN KEPUTUSAN BERSAMAMELAKUKAN KEGIATAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI DANPENUNJANG TUGAS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPUSTAKAWAN NOMOR : 23 Tahun 2003
NOMOR : 21 Tahun 2003TANGGAL : 13 Juni 2003
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PUSTAKAWAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama NIP PangkaUgolongan ruangfTMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa :
Nama NIP Pangkat/golongan ruangfTMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan penunjang tugas pustakawan sebagai berikut :
Satuan Jumlah Jumlah Keteranganl
No. Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Volume Angka bukti fisik
PENGANGKATAN PERTAMA KALl/PENGANGKATAN KEMBALI *)DALAM JABATAN PUSTAKAWAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/wALIKOTA *)
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari rasa! 21 danPasal 26 Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan AngkaKreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kemba!i *) Saudara dalam jabatan Pustaka-
wan. ;
b. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana
te!ah diubah dengan Undang-undang Nomor 43Tahun 1999;
2. Undang Nomor 22 Tahun 1999;
178
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002;
8. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional
RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri
Sipil :
a. Nama : b. NIP : c. Pangkat/golongan
ruang/TMT : i d. Unit kerja : Dalam jabatan dengan angka
kredit sebesar ( ).
KEDUA : **)
KETIGA : **)
r KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruani
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dani perhitungan kembali sebagaimana mestinya.I
179
KELIMA .Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan untuk diketahui dandiindahkan sebagaimana mestinya.
;;
" Ditetapkan di .~ , pada tanggal '..1 ;!f3h~l;G-$(
,
NIP
TEMBUSAN:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)2. Kepala Perpustakaan Nasional RI;3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah
yang bersangkutan; *)4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/
Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)6. Pejabat lain yang dipandang perlu.
*) Caret yang tidak perlu.
**) Oiisi apabila perlu.
180
\
CONTOH : LAMPIRAN X :KEPUTUSANPEMBEBASAN KEPUTUSAN BERSAMA
.SEMENTARA DARI JABATAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI DANPUSTAKAWAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23 Tahun 2003NOMOR : 21 Tahun 2003TANGGAL : 13 Juni 2003
Menimbang : bahwa berhubung Saudara NIP. pang kat/ golongan
ruang , jabatan .'. ,Berdasarkan Keputusan Nomor tanggal
dinyatakan ***)dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari
jabatan Pustakawan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999;
2. Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002;
181
8. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan NasionalRI dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mem-bebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :a. Nama : b. NIP : c. Pangkat/golongan
ruang/TMT : d. Unit kerja : dari jabatan dengan angka
kredit sebesar ( ).(diisi dengan angka dan huruf)
KEDUA : Saudara dapat diangkat kembali dalamjabatan apabila telah KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungankembali sebagaimana mestinya.
KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di pada tanggal NIP
182
I
TEMBUSAN:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)2. Kepala Perpustakaan Nasional RI;3. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Oaerah
yang bersangkutan; *)4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/
Bagian Keuangan Oaerah yang bersangkutan; *)6. Pejabat lain yang dipandang perlu.
*) Coret yang tidak perlu.**) Diisi bila perlu
***) Alasan pembebasan sementarai
183
CONTOH : LAMPI RAN XI :PEMBERHENTIAN DARI JABATAN KEPUTUSAN BERSAMAPUSTAKAWAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARANOMOR : 23 Tahun 2003NOMOR : 21 Tahun 2003TANGGAL: 13 Juni 2003
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PUSTAKAWAN KARENADIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPATMENGUMPULKAN ANGKA KREDIT
YANG DITENTUKAN *)
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATIIWALIKOTA *)
Menimbang : a. bahwa Saudara NIP. jabatan pang katl golongan
ruang terhitung mulaitanggal telah dijatuhi hukumandisiplin tingkat berat berdasarkan Keputusan pejabatyang berwenang Nomor tanggal
1 dinyatakan tidak dapatmengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitasprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatanPustakawan, dipandang perlu memberhentikanPegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatanPustakawan.
184
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999;
2. Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo..Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002;
8. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan NasionalRI dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003.;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikandengan hormat dari jabatan Pustakawan :
a. Nama : b: NIP : c. Pangkat/golongan
ruang/TMT : d. Unit kerja : KEDUA : ** )
KETIGA .Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungankembali sebagaimana mestinya.
185
,I
KEEMPAT .Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ...' ""' ""'.
pada tanggal : NIP
TEMBUSAN:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)2. Kepala Perpustakaan Nasional RI;3. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah
yang bersangkutan; *)4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;5. Kepala Kanto~ Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/
Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)6. Pejabat lain yang dipandang perlu.
*) Caret yang tidak perlu.**) Oiisi apabila ada penambahan dictum yang dianggap pertu.