KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR ~TAHUN 2004 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI' TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN RETRIBUSI USAHA SEKTOR INDUSTRI a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2004 tentang pemberian Izin Usaha Industri, izin perluasan industri, Tanda Daftar Industri dan Retribusi Usaha Sektor Industri dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut; b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Lubuklinggau 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tenmng Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); \ 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114 );
3
Embed
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 2004 …palembang.bpk.go.id/files/2010/09/SK-36-2004-ttg-Juklak-TDI.pdfTENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI, TANDA DAFTAR
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR ~TAHUN 2004
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI'
TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN RETRIBUSI USAHA SEKTOR INDUSTRI
a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau
Nomor 38 Tahun 2004 tentang pemberian Izin Usaha Industri, izin
perluasan industri, Tanda Daftar Industri dan Retribusi Usaha Sektor
Industri dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah tersebut;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan keputusan Walikota Lubuklinggau
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tenmng Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274); \
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3611);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114 );
5. Peraturan Pemerintah Nemer 17 Tahun 1986 tentang kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara
Republik Indenesia tahun 1986 Nemer 23, Tambahan Lembaran Negara
Nemer 3830);
6. Peraturan Pemerintah Nemer 13 Tahun 1995 tentang HasH Usaha' Industri
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1995 Nemer 25, Tambahan
Lembaran Negara Nemer 3590);
7. Keputusan Presiden Republik Indenesia Nemer 16 Tahun 1987 tentang
Pembiayaan dan Pengembangan Industri
8. Keputusan Presiden Republik Indenesia Nemer 41 Tahun 1996 tentang
Kawasan Industri
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nemer
590/MPP/KEP/10/1999 Tanggal 13 Okteber 1999 je Nemer.•...233/MPP/Kep/63/2000, tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
10. Peraturan Daerah Keta Lubuklinggau Nemer 38 Tahun 2003 ientang :
Pembf3rian izin usaha industri, izin perluasan industri, Tanda Daftar Industri
dan Retribusi Usaha Sekter industri
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 38 TAHUN 2003
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN RETRIBUSI USAHA SEKTOR
INDUSTRI
Melaksanakan Peraturan Daerah Keta Lubuklinggau Nemer 38 Tahun 2003
tentang Pemberian Izin usaha industri, Izin Perluasan Industri, Tanda Daftar
Industri dan Retribusi Usaha Sektor Industri.
Menugaskan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Lubuklinggau berkoordinasi dengan Dinas, Badan dan Kantor dijajaran Kota
Lubuklinggau untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor
38 Tahul1 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri,
Tanda D<ilftar Industri dan Retribusi usaha Sektor Industri.
Persyaratan untuk medapatkan Tanda Daftar Industri (TOI) adalah sebagai
berikut:
1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Lunas PBB tahun terakhir
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SITU / HO atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah