KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 399/Kpts/SR.140/6/2004 TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa terhadap pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah dievaluasi dan dilakukan pengujian-pengujian serta hasilnya dinilai telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan; b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida, dipandang perlu untuk mendaftar dan memberikan izin tetap pestisida; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tenang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224); 11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 13. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
25
Embed
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN - komara.weebly.comkomara.weebly.com/uploads/6/5/3/7/6537907/c_kepmentan_399_2004... · Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 399/Kpts/SR.140/6/2004
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA
MENTERI PERTANIAN,
Menimbang : a. bahwa terhadap pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah dievaluasi dan dilakukan pengujian-pengujian serta hasilnya dinilai telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan;
b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida, dipandang perlu untuk mendaftar dan memberikan izin tetap pestisida;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tenang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224);
11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/3/2003 tentang Komisi Pestisida;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida;
Memperhatikan : Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 395/Kompes/2002
tanggal 8 November 2002;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA.
Pasal 1
(1) Pestisida seperti tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan II Keputusan ini, terdaftar dan diberi izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida, atas nama pemegang pendaftaran seperti tercantum pada kolom 6.
(2) Kepada pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan izin yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini, untuk mengedarkan maupun mengeluarkan keterangan mengenai pestisida-pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kedudukan sebagai pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila pemegang pendaftaran tidak lagi ditunjuk untuk mendaftarkan pestisida tersebut oleh pemilik formulasi pestisida yang bersangkutan atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Permohonan pendaftaran ulang pestisida seperti tercantum pada kolom
2 Lampiran II Keputusan ini harus diajukan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 2
(1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mengandung
bahan aktif seperti tercantum pada kolom 2 dan mempunyai bentuk formulasi seperti tercantum pada kolom 3 Lampiran I dan II keputusan ini.
(2) Komposisi formulasi, sifat-sifat fisik dan kimia, stabilitas, kompatibilitas
dan sifat-sifat lain dari bahan aktif maupun formulasi harus sesuai dengan data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftaran.
Pasal 3
(1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (ayat (1) hanya boleh : a. diimpor dan/atau diproduksi oleh pemegang pendaftaran dan/atau
pihak lain yang mendapat persetujuan dari pemegang pendaftaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. disimpan dan diedarkan dalam wadah asli dengan label yang
disetujui Direktur Pupuk dan Pestisida; c. digunakan menurut ketentuan seperti tersebut dalam kolom 4 dan 5
Lampiran I dan II keputusan ini, serta sesuai petunjuk pada label. (2) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak boleh
digunakan dengan pesawat terbang, kecuali dengan izin Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 4
(1) Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
wajib menjamin : a. pada waktu mulai diedarkan, mutu pestisida sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 2; b. pestisida diedarkan dalam wadah dan pembungkus yang sesuai
dengan yang dinyatakan pada permohonan pendaftaran dan yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir b;
c. tiap wadah dan pembungkus pestisida diberi label sesuai dengan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
d. tiap keterangan dalam bentuk apapun, yang diedarkan olehnya
atau pihak lain atas persetujuannya sesuai dengan ketentuan perizinan serta data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftarannya.
(2) Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
wajib mengupayakan : a. mutu pestisida yang diedarkan tidak mengalami kerusakan yang
mengakibatkan pestisida tersebut menjadi tidak efektif, dan atau tidak aman dalam peredaran dan penggunaannya;
b. menarik kembali dari peredaran, pestisida yang mutunya tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. menghentikan peredaran pestisida yang wadah, pembungkus dan
labelnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b dan c, sampai wadah, pembungkus dan labelnya diganti dengan yang memenuhi ketentuan;
d. menarik kembali keterangan dalam bentuk apapun yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
wajib memberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian: a. bahan aktif murni untuk pemeriksaan laboratorium terhadap
pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1); b. contoh formulasi pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan wadah, pembungkus dan label pembungkus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b dan c.
Pasal 5
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diubah, diganti
atau dicabut apabila terbukti bahwa pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan, atau diketahui mempunyai potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.
Pasal 6
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Juni 2004
MENTERI PERTANIAN,
ttd
PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Kesehatan; 4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;’ 6. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 7. Menteri Kehutanan; 8. Menteri Kelautan dan Perikanan; 9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan; 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian; 12. Keputusan Komisi Pestisida; 13. Para Pemegang Pendaftaran.
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 399/Kpts/SR.270/6/2004
No.
Nama pestisida dan bahan aktif serta
kadarnya
Jenis pestisida dan bentuk formulasi
Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan Nama pemegang
pendaftaran Nomor
pendaftaran Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan
Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi
1 2 3 4 5 6 7
PESTISIDA PENDAFTARAN BARU
1. SUPRETOX 276 AS* parakuat diklorida : 276 g/l (setara dengan parakuat ion : 200 g/l)
Herbisida kontak purna tumbuh berbentuk larutan dalam air
Penyemprotan volume tinggi : 2 – 4 l/ha Penyemprotan volume tinggi : 2 – 4 l/ha
18. KOTHRINE 5 WP Deltametrin : 5 %
Insektisida pengendalian vektor penyakit pada manusia racun kontak lambung berbentuk tepung yang dapat disuspeksnikan
Untuk mengendalikan nyamuk Anopheles sp.
pada dinding ruangan. Penyemprotan : 0,4 – 0,8 g/m
2
Kalimat peringatan : - Tidak boleh digunakan oleh
perorangan hanya oleh pest control atau petugas dinas kesehatan
- Kemasan minimal 1 liter.
PT Bayer Indonesia Tbk. RI. 1092/5-2004/T
19. KUDA 0,25 MC d-aletrin : 0,25 %
Pestisida rumah tangga racun pernafasan berbentuk padatan lingkar.
Untuk mengendalikan nyamuk Culex sp. di dalam ruangan.
Pembakaran
PT Kuda Raya Karyanusa RI. 1432/5-2004/T
20. LENTREX 400 EC Klorpirifos : 400 g/l
Bahan pengawet kayu carcun kontak, lambung dan pernafasan berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan
Kayu gergajian : Rayap tanah Coptotermes survignathus Rayap kayu kering Cyptotermes cynocephalus;
Perendaman dan pelaburan : 6,25 – 12,5 ml/l
PT Kuda Raya Karyanusa RI. 1432/5-2004/T
Kayu log ramin : Kumbang Ambrosia Hanya untuk pengawaten kayu gelondongan yang siap digergaji bukan untuk kayu gelondongan yang akan ditransportasikan melalui perairan;
Penyemprotan pada permukaan kayu : 0,5 – 0,75 ml/l minyak tanah volume larutan : 150 – 250 ml/m2
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 399/Kpts/SR.140/6/2004
No.
Nama pestisida dan bahan aktif serta
kadarnya
Jenis pestisida dan bentuk formulasi
Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan Nama pemegang
pendaftaran Nomor
pendaftaran Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan
Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi
1 2 3 4 5 6 7
LENTREK 400 EC
(Lanjutan)
Rotan : Bubuk kayu kering Dinoderus sp.;
Penyelupan : 7,5 – 10 ml/l
Fondasi bangunan : Rayap tanah Coptotermes curvignathus;
Penyiraman pada tanah : 25 ml/l
Kayu lapis : Rayap tanah Coptotermes curvignathus
Rayap kayu kering Cryptotermes cynocephalus Bubuk kayu kering Heterobostrychus aequalis.
Pencampuran dengan perekat : 30 ml/kg perekat
21. MATTOX 0,06 A Praletrin : 0,06 %
Pestisida rumah tangga racun kontak berbentuk aerosol
Untuk mengendalikan nyamuk Culex sp. di dalam ruangan
Penyemprotan
PON Menara Laut RI. 1020/5-2004/T
22. MATTOX 0,05 MC Praletrin : 0,05 %
Pestisida rumah tangga racun kontak berbentuk padatan lingkar
Untuk mengendalikan nyamuk culex sp.
di dalam ruangan Pembakaran
PON Menara Laut RI. 997/5-2004/T
23. MATTOX 0,31 L Praletrin : 0,31 g/l
Pestisida rumah tangga racun kontak berbentuk padatan lingkar
Untuk mengendalikan nyamuk culex sp. di dalam ruangan