MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 256 TAHUN 2020 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, pemerintah dapat melakukan kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2019 tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional, telah diatur penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada kawasan strategis nasional di kawasan pariwisata dan simpul
7
Embed
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_256_TAHUN_2020.pdf9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 256 TAHUN 2020
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNTUK
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2020, pemerintah dapat melakukan kebijakan pemulihan
ekonomi nasional melalui belanja negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan
Strategis Nasional, telah diatur penyelenggaraan
pelayanan angkutan penumpang umum pada kawasan
strategis nasional di kawasan pariwisata dan simpul
- 2 -
transportasi dapat dilaksanakan melalui penugasan
kepada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI;
c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan
angkutan penumpang umum pada kawasan strategis
nasional dan mendukung kegiatan pemulihan ekonomi
nasional melalui dukungan subsidi angkutan jalan, perlu
dilakukan penugasan kepada Perusahaan Umum
(Perum) Damri;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri
untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan
Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional
Tahun Anggaran 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Damri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
- 3 -
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun
2019 tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum
pada Kawasan Strategis Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 853);
- 4 -
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020.
: Memberikan Penugasan untuk Menyelenggarakan Angkutan
Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional Tahun
Anggaran 2020 kepada:
a. Nama Perusahaan :
b. Dasar Pendirian :
c. Alamat :
d. NPWP :
e. Nama Direktur Utama :
Perusahaan Umum (Perum)
DAMRI
Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2018 tentang Perusahaan
Umum (Perum) Damri
Jalan Matraman Raya No. 25
Jakarta Timur, 13140
01.001.633.5-093.000
Setia Numi Milatia Moemin.
: Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan
paling lama tanggal 31 Desember 2020.
: Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
berdasarkan pada trayek yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Darat dalam rangka pelaksanaan
program pemulihan ekonomi nasional.
: Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
diberikan kompensasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan
Darat.
- 5 -
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
: Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, Perusahaan Umum (Perum)
DAMRI wajib:
a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan serta peraturan perundang-
undangan lainnya;
b. melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian
kerja/kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat dengan direktur utama atau pejabat
yang dikuasakan;
c. melaksanakan pencatatan penyaluran dana kompensasi
Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Penumpang
Umum pada Kawasan Strategis Nasional Tahun
Anggaran 2020 sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum; dan
d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan Penyelenggaraan
Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan
Strategis Nasional Tahun Anggaran 2020 setiap bulan
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
: Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
dituangkan dalam perjanjian antara Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Angkutan
Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun
Anggaran 2020 dengan Direktur Utama Perusahaan Umum
(Perum) DAMRI atau yang dikuasakan.
: Kompensasi Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan
Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran
2020 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6 -
KEDELAPAN :
KESEMBILAN :
KESEPULUH :
Dalam hai setelah dilakukan verifikasi terdapat kekurangan
kompensasi Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan
Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional Tahun
Anggaran 2020, Perusahaan Umum (Perum) DAMRI tetap
melanjutkan pengoperasian angkutan penumpang umum
tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.
Kekurangan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDELAPAN dibayarkan oleh Pemerintah melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara perubahan pada tahun
berjalan atau tahun anggaran berikutnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan
Menteri ini.
- 7 -
KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal
1 September 2020.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;3. Menteri Keuangan;4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;8. Direksi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.