-
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
N O M O R : KM 120 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS
PT ALAM KARYA GEMILANG DI DESA TANJUNG LIMAU, KECAMATAN
MUARA
BADAK, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa PT Alam Karya Gemilang telah
mengoperasikan
Terminal Khusus sesuai surat Direktur Jenderal
Perhubungan Laut kepada Kepala Lembaga OSS Nomor
A 1052/AL.308/DJPL Langgal 04 September 2019 tentang
Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian
Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Batubara PT
Alam Karya Gemilang di Desa Tanjung Limau, Kecamatan
Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur;
b. bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, penggunaan
Terminal Khusus untuk kepentingan umum selain untuk
bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan
penunjang produksi untuk kepentingan sendiri tidak
-
Mengingat
dapat dilakukan kccuali dalam keadaan darurat dengan
izin dari Menteri;
c. bahwa berdasarkan hasil penelitian, Terminal Khusus
Pertambangan Batubara PT Alam Karya Gemilang telah
memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk
menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran,
sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan
umum yang bersifal sementara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta guna
menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk
sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT
Alam Karya Gemilang untuk melayani kepentingan
umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Pemberian Izin Penggunaan
Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT
Alam Karya Gemilang di Desa Tanjung Limau, Kecamatan
Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
-
Menetapkan
PERTAMA
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1184);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun
2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk
Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 394);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756).
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL
KHUSUS PERTAMBANGAN BATUBARA PT ALAM KARYA
GEMILANG DI DESA TANJUNG LIMAU, KECAMATAN
MUARA BADAK, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK MELAYANI
KEPENTINGAN UMUM.
Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus
Pertambangan Batubara PT Alam Karya Gemilang di Desa
Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang telah
dioperasikan berdasarkan surat Direktur Jenderal
Perhubungan Laut kepada Kepala Lembaga OSS Nomor A
1052/AL.308/DJPL tanggal 04 September 2019 tentang
Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal
Khusus (Tersus) Pertambangan Batubara PT Alam Karya
Gemilang di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak,
-
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
Kabupatcn Kutai Kartancgara, Provinsi Kalimantan Timur,
untuk perusahaan yaitu:
1. PT Insani Bara Perkasa (Blok Marangkayu);
2. PT Mulia Perkasa Kartancgara;
3. PT Mandira Mitra Coalindo;
4. PT Belayan Internasional Coal;
5. PT Subur Alam Kalimantan Utama;
6. PT Kamayu Biswa Ardita;
7. PT Kintan Putri Mandiri.
Izin penggunaan Terminal Khusus PT Alam Karya Gemilang
untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA bcrlaku selama 1 (satu) tahun.
Penggunaan Terminal Khusus PT Alam Karya Gemilang
untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama
antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III
Tanjung Santan dengan PT Alam Karya Gemilang.
Penggunaan Terminal Khusus PT Alam Karya Gemilang
untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna
menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan
ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.
Tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Khusus PT Alam
Karya Gemilang selama digunakan untuk melayani
kepentingan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa
kepelabuhanan yang berlaku pada Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Santan.
Direktur Jendcral Perhubungan Laut melalui Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Santan
melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap
penggunaan sementara Terminal Khusus PT Alam Karya
Gemilang untuk melayani kepentingan umum.
-
KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Perdagangan;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
11. Gubernur Kalimantan Timur;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut;
14. Bupati Kutai Kartanegara;
15. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung
Santan;
16. Direksi PT Alam Karya Gemilang.