MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 115 TAHUN 2020 TENTANG BATAS USIA PESAWAT UDARA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA NIAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah diatur bahwa pendaftaran pesawat udara harus memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas Usia Pesawat Udara yang Digunakan untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
5
Embed
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_115_TAHUN_202… · BATAS USIA PESAWAT UDARA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 115 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS USIA PESAWAT UDARA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN
ANGKUTAN UDARA NIAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan telah diatur bahwa pendaftaran pesawat
udara harus memenuhi ketentuan persyaratan batas usia
pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Batas Usia Pesawat Udara yang
Digunakan untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4956);
- 2 -
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun
2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan
Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk
Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang
Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan
Komuter dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1099);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun
2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121)
tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi
Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan
Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan
Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating
Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air
Carriers) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 512) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun
2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121)
tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi
Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan
Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan
- 3 -
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
Udara Niaga Tidak Berjadwal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1097);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS
USIA PESAWAT UDARA YANG DIGUNAKAN UNTUK
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA NIAGA.
Batas usia pesawat yang didaftarkan dan dioperasikan
untuk pertama kali di wilayah Indonesia, dengan
ketentuan:
a. Pesawat Terbang Kategori Transpor untuk angkutan
udara penumpang paling tinggi berusia 20 (dua
puluh) tahun;
b. Pesawat Terbang Selain Kategori Transpor untuk
angkutan udara penumpang paling tinggi berusia 25
(dua puluh lima) tahun;
c. Pesawat Terbang Kategori Transpor dan Pesawat
Terbang Selain Kategori Transpor untuk angkutan
udara khusus kargo (freighter) batas usia pesawat
udara sesuai dengan penggunaan pesawat udara
(flight hour) dan/atau flight cycle pesawat udara
sesuai dengan ketentuan pabrikan (manufacturer); dan
d. Helikopter paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima)
tahun.
Batas usia pesawat udara yang beroperasi di wilayah
Republik Indonesia untuk:
a. Pesawat Terbang Kategori Transpor untuk angkutan
udara penumpang;
b. Pesawat Terbang Selain Kategori Transpor untuk
angkutan udara penumpang;
- 4 -
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
c. Pesawat Terbang untuk angkutan udara khusus
kargo (freighter)-, dan
d. Helikopter,
berdasarkan dengan penggunaan pesawat udara (flight
hour) dan/atau flight cycle pesawat udara sesuai dengan
ketentuan pabrikan (manufacturer).
Sesuai dengan ketentuan pabrikan (manufacturer)
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan
Diktum KEDUA merupakan:
a. ketentuan pabrikan (manufacturer) pembuat
langsung pesawat udara, mesin pesawat udara, dan
baling-baling pesawat udara selaku pemegang
Sertifikat Tipe (Type Certificate)]
b. ketentuan pabrikan (manufacturer) yang dapat
memodifikasi pesawat udara, mesin pesawat udara,
dan baling-baling pesawat udara selaku pemegang
Sertifikat Tipe Tambahan (Supplemental Type Certificate)] atau
c. ketentuan pabrikan (manufacturer) komponen
pesawat udara.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang secara
fungsional dilaksanakan oleh Direktur Kelaikudaraan dan
Pengoperasian Pesawat Udara melakukan inspeksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai keselamatan penerbangan, dan melaporkan
hasilnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
Perhubungan Udara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan
pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri ini.
- 5 -
KEENAM Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal