MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/M/Kp/VIII/2006 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOOLOGI TAHUN 2005-2009 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan Iptek merupakan proses yang berkelanjutan, dan dalam pelaksanaannya bersifat lintas instansi/lembaga melalui koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi; b. bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Iptek yang berkelanjutan tersebut, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2005-2009; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Republik Indonesia, sebagaimana DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
35
Embed
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI … · penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa) di lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Semangat Reformasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGIREPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIANOMOR 108/M/Kp/VIII/2006
TENTANGRENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOOLOGITAHUN 2005-2009
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pembangunan Iptek merupakan proses yang berkelanjutan, dan dalam pelaksanaannya bersifat lintas instansi/lembaga melalui koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
b. bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Iptek yang berkelanjutan tersebut, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2005-2009;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Republik Indonesia, sebagaimana
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 2005-2009.
PERTAMA : Rencana Strategis Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2005-2009 yang selanjutnya disebur RENSTRA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 2005-2009 sebagaimana terdapat dalam lampiran ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
KEDUA : Renstra Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2005-2009 merupakan panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 08 Agustus 2006MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGIREPUBLIK INDONESIA,
KUSMAYANTO KADIMAN
RENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)(RENSTRA)
KEMENTERIAN KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGINEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
2005 - 20092005 - 2009
Jakarta 2006
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan sejarah kemanusiaan membuktikan bahwa dari sejak dahulu
kala hanya bangsa-bangsa yang dapat menguasai dan memberdayakan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) lah yang dapat mempertahankan harkat
hidup dan harga diri kebangsaan dan kenegaraannya. Penguasaan dan
pemberdayaan Riset Iptek mensyaratkan pandangan yang jauh ke depan.
Riset Iptek hanya akan dapat dikuasai dan diberdayakan jika aspek-aspek
persyaratan sustainabilitas rantai-aktifitas dan kondusifitas lingkungan
pertumbuhannya mendukung.
Aktifitas Riset Iptek sangat rentan pada jebakan yang dapat memutus seluruh
kegiatan jika aktifitas penguasaan tidak menciptakan keterhubungan dengan
aktifitas pemberdayaan. Dan, pada gilirannya menumbuhkan kesan
pemborosan sumberdaya. Transformasi penguasaan Riset Iptek perlu
diupayakan agar dapat mencapai nilai ambang batas yang dapat memicu dan
memacu tumbuhnya kemandirian dalam upaya menciptakan pembaharuan
sumber-sumberdaya Riset Iptek secara keseluruhan. Untuk mencapai tingkat
itu memang dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kapabailitas yang dapat
“membuktikan” bahwa aktifitas penguasaan dan pemberdayaan Riset Iptek
akan memberikan sumbangsih bagi kehidupan bangsa.
Pada ranah ini diperlukan penyadaran pada seluruh elemen bahwa eksistensi
dan harga diri bangsa ini hanya akan bisa dipertahankan jika Riset Iptek
sebagai elemen dasar kehidupan berbangsa di masa depan terkuasai dan
dapat diberdayakan. Untuk mencapai tingkat penyadaran pada seluruh elemen
masyarakat bangsa, maka persoalan Riset Iptek perlu digeser menjadi
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
persoalan politik bangsa. Dalam konteks ini, Soekarno sebagai Presiden
pertama menyebutnya sebagai Politik Teknologi.
Perkembangan di masa mendatang akan semakin membuktikan bahwa Riset
Iptek akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam derap
pembangunan bangsa Indonesia. Beberapa faktor yang dapat disebut sebagai
kendala dalam mewujudkan hal tersebut antara lain: rendahnya perhatian
pemerintah terhadap Riset Iptek dalam kurun empat tahun terakhir ini, tidak
adanya mekanisme intermediasi Riset Iptek, kerangka konsep pembangunan
jangka panjang baik sebagai visi maupun kebijakan strategis, dan lemahnya
tingkat sinergi berbagai kelembagaan Riset Iptek, sedikitnya produk legislasi
dalam kaitannya dengan Riset Iptek.
Di dalam berbagai pertemuan internasional maupun pada tingkat regional
sangat diakui bahwa peran pemerintah menjadi sangat penting dalam
mendorong Iptek menjadi pilar pembangunan nasional. Peran “key driver” di
dalam mempertahankan dan memfasilitasi keterhubungan antara riset dan
inovasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk: insentif (fiskal maupun
penelitian), pendorong “purchasing power” bagi produk-produk riset di dalam
negeri, pemberi “seed funding” dan fasilitator proses “spinning-off”.
Oleh karenanya, penting peran Iptek dalam penumbuhan keunggulan
kompetitif, ditujukan pada, paling tidak ada tiga hal: (1) penumbuhan aset dan
kapabilitas masyarakat agar secara kolektif dapat menjadi sumber keunggulan
negara bangsa (resource advantage), (2) penguatan rantai pertambahan nilai
produksi agar citra dan pangsa pasar produk dalam negeri meningkat ditopang
oleh hasil penelitian anak bangsa yang mampu berdaya saing di pasar global
(positional advantage) dan dapat meningkatkan pendapatan negara, (3) upaya
untuk mengatasi berbagai bentuk persaingan yang melemahkan posisi tawar
bangsa, sehingga secara berkelanjutan memperbaharui sumber-sumber
keunggulan bangsa (regenerating advantage).
1.2. Landasan
Beberapa referensi yang melandasi kebijakan pembangunan di bidang Iptek
secara ringkas mengamanatkan beberapa hal sebagai berikut :
UUD 1945 Pasal 31 Ayat 5
Iptek merupakan salah satu amanah yang tertuang di dalam Undang-undang
Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Amandemen 4 pada pasal 31 ayat 5
menyatakan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia”
UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas P3 IPTEK)
Agar usaha-usaha pengembangan Iptek lebih efektif, berorientasi pada
kepentingan masyarakat, menghasilkan kemanfaatan yang nyata, serta tidak
hanya terpusat di daerah-daerah tertentu, maka telah di sahkan Undang-
undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 IPTEK). Tujuan undang-undang
ini adalah membentuk kerangka hukum yang diperlukan untuk menanamkan
pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa perkembangan
kemampuan Iptek hanya dapat terjadi secara berkelanjutan apabila semua
elemen sistem nasional Iptek dapat tumbuh dengan baik dan berinteraksi
membentuk jaringan yang memungkinkan terjadi pendayagunaan sumber
daya Iptek secara lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu perkembangan
kemampuan Iptek tidak dapat hanya dibebankan kepada para pelaku
pendidikan dan pelaku Litbang, namun juga merupakan tanggung jawab
Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai melalui undang-
undang No. 18/2002 adalah :
Membentuk kerangka hukum bagi perkembangan tatanan kelembagaan
yang diperlukan untuk memperkuat kemampuan Iptek.
Membangun kesadaran tentang pentingnya peran serta masyarakat,
khususnya dunia usaha, dalam memperkuat sistem nasional Iptek,
sehingga akan terbentuk kemampuan yang berakar dikalangan masyarakat
dan dapat secara nyata mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dan
peradaban bangsa, serta memperkuat posisi negara kita dalam
perkembangan global.
Meletakkan rambu-rambu tentang hak dan kewajiban yang dapat
menjamin perimbangan antara perlunya perlindungan kepentingan
perorangan dan badan usaha dalam melakukan upaya di bidang Iptek,
dengan perlunya jaminan bahwa kepentingan perorangan dan badan usaha
tersebut harus merupakan bagian dari kepentingan masyarakat luas.
Memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk membentuk
lingkungan yang kompetitif, memacu perkembangan dan sinergi elemen-
elemen sistem nasional Iptek, serta mengatasi berbagai bentuk hambatan
dan kesenjangan yang tidak dapat diatasi secara sendiri-sendiri oleh setiap
elemennya.
Untuk segera mengefektifkan UU No. 18/2002 tersebut saat ini sedang
dipersiapkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah yang akan memberikan dasar-
dasar operasionalisasi kegiatan Iptek yaitu :
1. Penggunaan Pendapatan Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dari Hasil Alih
Teknologi dan Jasa Pelayanan Iptek;
2. Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, dan Orang
Asing dalam melakukan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek di
Indonesia;
3. Perizinan untuk Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek
yang Berisiko Tinggi;
4. Alokasi Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan dan
Kinerja Produksi serta Kemitraan dengan Lembaga Litbang.
Arah kebijakan Peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
difokuskan pada enam bidang prioritas yaitu : (i) pembangunan ketahanan
pangan, (ii) penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan,
(iii) pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, (iv)
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, (v) pengembangan
teknologi pertahanan, dan (vi) pengembangan teknologi kesehatan dan obat-
obatan; yang dijabarkan ke dalam program-porgram pembangunan sebagai
berikut :
1. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahun dan Teknologi Sistem
Produksi
Inpres No.4 tahun 2003 Kebijaksanaan Strategis Pembangunan
Nasional IPTEK
Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Jakstranas Iptek), berfungsi sebagai pedoman nasional dalam implementasi
program riset dan perakitan teknologi di semua sektor. Jakstranas Iptek
diformulasikan guna memfasilitasi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan melalui pemanfaatan dan pendayagunaan Iptek dalam pola
kemitraan antara pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai
pengguna Iptek, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Jakstranas Iptek menggariskan bahwa Tujuan Strategis Pembangunan Iptek
ditujukan sebagai landasan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi program,
seperti dibawah ini :
1. Pemberdayaan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan: Memperkuat dan
meningkatkan keefektifan dukungan iptek untuk mendukung upaya
mengatasi dampak krisis serta memanfaatkan peluang yang terbuka untuk
memulihkan kegiatan ekonomi nasional; serta meningkatkan insentif bagi
industri, dunia usaha dan masyarakat di pusat dan daerah untuk
memperkuat sistem produksi nasional secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Pemantapan Tatanan Sosial Politik : mengkaji kelemahan struktural dan
kelembagaan yang perlu dalam rangka mengurangi dampak kesenjangan
sosial politik serta mendukung upaya kesetaraan jender dalam suasana
harmonis untuk memperkokoh landasan pemberdayaan masyarakat secara
berkelanjutan.
3. Reposisi Kelembagaan Iptek : Memfungsikan lembaga iptek agar dapat
memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional.
4. Pembentukan Kemandirian dan Keunggulan: Meningkatkan daya serap
kemajuan iptek dan menumbuh-kembangkan kemampuan inovasi sebagai
landasan pembentukan kemandirian dan keunggulan iptek yang
menjunjung tinggi hukum dan menghormati hak atas kekayaan intelektual.
5. Penyelarasan dengan Perkembangan Global: Menyediakan dukungan iptek
untuk meningkatkan kompatibilitas pembangunan nasional dengan
perkembangan global.
1.3. Tujuan Renstra
Menjadi panduan dan arah kegiatan bagi segenap unit organisasi di
lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam menyusun dan
melaksanakan program-program secara terpadu dan komprehensif dalam
rangka peningkatan peran Kemenneg. Ristek di masa yang akan datang.
Sebagai instrumen dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka
pengukuran kinerja Kementerian Negra Riset dan Teknologi baik dalam bentuk
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) maupun peningkatan
pengawasan internal.
1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penulisan Renstra mencakup latar belakang, landasan (referensi
dasar kebijakan Iptek), analisis faktor internal dan eksternal, tantangan dan
peluang, tupoksi, visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan.
BAB II
ANALISIS LINGKUNGAN DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
2.1. Perkembangan Lingkungan Strategis
Adanya tuntutan perubahan yakni bergesernya peran pemerintah dari pelaku
utama menjadi fasilitator dalam pembangunan di bidang Iptek. Hal itu berarti,
peran pemerintah lebih diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan
pemahaman, serta menekankan pada upaya-upaya yang dapat menciptakan
iklim yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan inovasi dan difusi teknologi,
terutama untuk dunia usaha, dengan memperbesar masukan, mengayomi