7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
1/34
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
900/MENKES/SK/VII/2002
TENTANG
REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perlu
diadakan penyempurnaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
572/Menkes/Per/V/!""# tentang $egistrasi dan Praktik Bidan%
Mengingat : !& 'ndang(undang Nomor 2) *ahun !""2 tentang Kesehatan +,embaran
Negara *ahun !""2 Nomor !--. *ambahan ,embaran Negara Nomor
)"5 0%
2& 'ndang(undang Nomor 22 *ahun !""" tentang Pemerintahan 1aerah
+,embaran Negara *ahun !""" Nomor #-. *ambahan ,embaran Negara
Nomor ))"0%
)& 'ndang(undang Nomor 25 *ahun !""" tentang Perimbangan Keuangan
3ntara Pemerintah Pusat dan 1aerah +,embaran Negara *ahun !""" Nomor
72. *ambahan ,embaran NegaraNomor )0%
& Peraturan Pemerintah Nomor )2 *ahun !""# tentang *enaga Kesehatan
+,embaran Negara *ahun !""# Nomor ". *ambahan ,embaran Negara
Nomor )#)70%
5& Peraturan Pemerintah Nomor 25 *ahun 2--- tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai 1aerah 4tonom +,embaran Negara *ahun
2--- Nomor 5.*ambahan ,embaran Negara Nomor )"520%
#& Peraturan Pemerintah Nomor 2- *ahun 2--! tentang Pembinaan dan
Pengawasan 3tas Penyelenggaraan Pemerintahan 1aerah +,embaran Negara
*ahun 2--! Nomor !. *ambahan ,embaran Negara Nomor -"-0%
7& Peraturan Pemerintah Nomor )" *ahun 2--! tentang Penyelenggaraan
1ekonsentrasi +,embaran Negara *ahun 2--! Nomor #2. *ambahan
,embaran Negara Nomor -"50%
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
2/34
& Peraturan Pemerintah Nomor 52 *ahun 2--! tentang Penyelengaraan *ugas
Pembantuan +,embaran Negara *ahun 2--! Nomor 77. *ambahan ,embaran
Negara Nomor !-#0%
"& Peraturan Pemerintah Nomor 5# *ahun 2--! tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan 1aerah +,embaran Negara *ahun 2--!
Nomor !--. *ambahan ,embaran Negara Nomor !20%
!-& Keputusan Presiden $epublik ndonesia Nomor 2) *ahun !"" tentang
Pengangkatan Bidan ebagai Pegawai *idak*etap%
!!& Keputusan Presiden $epublik ndonesia Nomor 77 *ahun 2--- tentang
Perubahan 3tas Keputusan Presiden Nomor 2) *ahun !"" tentang
Pengangkatan Bidan ebagai Pegawai *idak *etap%
!2& Keputusan Menteri Kesehatan dan Kese6ahteraan osial Nomor
!#&3/Menkes(Kessos/K//2--- tentang Petun6uk*eknis Pelaksanaan
Perpan6angan Masa Bakti Bidan P** dan Pengembangan Karier Bidan
Pas8a P**%
!)& Keputusan Menteri Kesehatan Nomor !277/Menkes/K// 2--! tentang
4rganisasi dan *ata Ker6a 1epartemen Kesehatan&
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANGREGISTRASI
DAN PRAKTIK BIDAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1alam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:
!& Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus u6ian
sesuai dengan persyaratan yang berlaku&
2& $egistrasi adalah proses penda9taran. pendokumentasian dan pengakuan terhadap
bidan. setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal
yang ditetapkan. sehingga se8ara 9isik dan mental mampu melaksanakan
praktik pro9esinya&
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
3/34
)& urat in Bidan selan6utnya disebut B adalah bukti tertulis pemberian
kewenangan untuk men6alankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah $epublik
ndonesia&
& Praktik Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan
kepada pasien +indi;idu. keluarga dan masyarakat0 sesuai dengan kewenangan dan
kemampuannya&
5& urat in Praktik Bidan selan6utnya disebut PB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada
bidan untuk men6alankan praktik bidan&
#& tandar Pro9esi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petun6ukdalam
melaksanakan pro9esi se8ara baik&
7& 4rganisasi Pro9esi adalah katan Bidan ndonesia +B0&
BAB I I
PELAPORAN DAN REGISTRASI
Pasal 2
+!0 Pimpinan penyelenggaraan pendidikan bidan wa6ib menyampaikan laporan se8ara tertulis
kepada Kepala 1inas Kesehatan Propinsi mengenai peserta didik yang baru lulus. selambat(
lambatnya ! +satu0 bulan setelah dinyatakan lulus&&
+20 Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 ter8antum dalam
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
4/34
+20 B sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 dikeluarkan oleh Kepala 1inas Kesehatan Propinsi
atas nama Menteri Kesehatan. dalam waktu selambat(lambatnya !+satu0 bulan se6ak
permohonan diterima dan berlaku se8ara nasional&
+)0 Bentuk dan isi B sebagaimana ter8antum dalam enderal 8&? Kepala BiroKepegawaian 1epartemen
Kesehatan dengan tembusan kepada organisasipro9esi mengenai B yang telah diterbitkan
untuk kemudian se8ara berkalaakan diterbitkan dalam buku registrasi nasional&
Pasal !
+!0 Bidan lulusan luar negeri wa6ib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan
mendapatkan B&
+20 3daptasi sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 dilakukan pada sarana pendidikan yang
terakreditasi yang ditun6uk pemerintah&
+)0 Bidan yang telah menyelesaikan adaptasi diberikan surat keterangan selesaiadaptasi oleh
pimpinan sarana pendidikan&
+0 'ntuk melakukan adaptasi bidan menga6ukan permohonan kepada Kepala 1inas Kesehatan
Propinsi&
+50 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat +0 dengan melampirkan :
a& enderal Pendidikan*inggi%
b&
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
5/34
a& B yang telah habis masa berlakunya%
b& urat Keterangan sehat dari dokter%
8& Pas 9oto ukuran = # 8m sebanyak 2 +dua0 lembar&
BAB III
MASA BAKTI
Pasal $
Masa bakti bidan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang(undangan yang
berlaku&
BAB IV
P E R I % I N A N
Pasal 9
+!0 Bidan yang men6alankan praktik harus memiliki PB&
+20 Bidan dapat men6alankan praktik pada sarana kesehatan dan atau perorangan&
Pasal 10
+!0 PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal " ayat +!0 diperoleh dengan menga6ukan permohonan
kepada Kepala 1inas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat&
+20 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 dia6ukan dengan melampirkan persyaratan.
antara lain meliputi :
a& 9otokopi B yang masih berlaku%
b& 9otokopi i6aah Bidan%
8& surat persetu6uan atasan. bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai
Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan&
d& surat keterangan sehat dari dokter%
e& rekomendasi dari organisasi pro9esi%
9& pas 9oto # 8m sebanyak 2 +dua0 lembar&
+)0 $ekomendasi yang diberikan organisasi pro9esi sebagaimana dimaksud pada ayat +20 huru9 e.
setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan.
kepatuhan terhadap kode etik pro9esi serta kesanggupan melakukan praktik bidan&
+0 Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 seperti ter8antum dalam
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
6/34
+20 Pembaharuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 dia6ukan kepada Kepala 1inas
Kesehatan Kabupaten / Kota setempat dengan melampirkan :
a& 9otokopi B yang masih berlaku%
b& 9otokopi PB yang lama%
8& surat keterangan sehat dari dokter%
d& pas 9oto # 8m sebanyak 2+dua0 lembar%
e& rekomendasi dari organisasi pro9esi%
Pasal 12
Bidan pegawai tidak tetap dalam rangka pelaksanaan masa bakti tidakmemerlukan
PB&
Pasal 13
etiap bidan yang men6alankan praktik berkewa6iban meningkatkan kemampuankeilmuan dan/atau
keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan&
BAB V
PRAKTIK BIDAN
Pasal 14
Bidan dalam men6alankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi :
a& pelayanan kebidanan%
b& pelayanan keluarga beren8ana%
8& pelayanan kesehatan masyarakat&
Pasal 1
+!0 Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! huru9 a ditu6ukan kepada ibu
dan anak&
+20 Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah. prahamil. masa kehamilan. masa
persalinan. masa ni9as. menyusui dan masa antara +periodeinter;al0&
+)0 Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir. masa bayi. masa anak
balita dan masa pra sekolah&
Pasal 1!
+!0 Pelayanan kebidanan kepada ibu meliputi :
a& penyuluhan dan konseling%
b& pemeriksaan 9isik%
8& pelayanan antenatal pada kehamilan normal%
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
7/34
d& pertolongan pada kehamilan abnormal yang men8akup ibu hamil dengan abortus iminens.
hiperemesis gra;idarum tingkat . preeklamsi ringan dan anemi ringan%
e& pertolongan persalinan normal%
9& pertolongan persalinan abnormal. yang men8akup letak sungsang. partus ma8et kepala di
dasar panggul. ketuban pe8ah dini +KP10 tanpa in9eksi. perdarahan post partum. laserasi
6alan lahir. distosia karena inersia uteri primer. post term dan pre term%
g& pelayanan ibu ni9as normal%
h& pelayanan ibu ni9as abnormal yang men8akup retensio plasenta. ren6atan dan in9eksi
ringan%
i& pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan. perdarahan
tidak teratur dan penundaan haid&
+20 Pelayanan kebidanan kepada anak meliputi :
a& pemeriksaan bayi baru lahir%
b& perawatan tali pusat%
8& perawatan bayi%
d& resusitasi pada bayi baru lahir%
e& pemantauan tumbuh kembang anak%
9& pemberian imunisasi%
g& pemberian penyuluhan&
Pasal 1#
1alam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada wilayah tersebut. bidan dapat
memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan anak sesuai
dengan kemampuannya&
Pasal 1$
Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal !# berwenang untuk :
a& memberikan imunisasi%
b& memberikan suntikan pada penyulit kehamilan. persalinan dan ni9as%
8& mengeluarkan pla8enta se8ara manual%
d& bimbingan senam hamil%
e& pengeluaran sisa 6aringan konsepsi%
9& episiotomi%
g& pen6ahitan luka episiotomi dan luka 6alan lahir sampai tingkat %
h& amniotomi pada pembukaan ser;iks lebih dari 8m%
i& pemberian in9us%
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
8/34
6& pemberian suntikan intramuskuler uterotonika. antibiotika dan sedati;a%
k& kompresi bimanual%
l& ;ersi ekstraksi gemelli pada kelahiran bayi kedua dan seterusnya%
m& ;a8um ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul%
n& pengendalian anemi%
o& meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan air susu ibu%
p& resusitasi pada bayi baru lahir dengan as9iksia%
?& penanganan hipotermi%
r& pemberian minum dengan sonde /pipet%
s& pemberian obat(obat terbatas. melalui lembaran permintaan obat sesuaidengan
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
9/34
+20 Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 ditu6ukan untuk penyelamatan 6iwa&
Pasal 22
Bidan dalam men6alankan praktik perorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat
dan ruangan praktik. tempat tidur. peralatan. obat(obatan dan kelengkapan administrasi
Pasal 23
+!0 Bidan dalam men6alankan praktik perorangan sekurang(kurangnya harus memiliki peralatan dan
kelengkapan administrati9 sebagaimana ter8antum dalam ,ampiran Keputusan ini&
+20 4bat(obatan yang dapat digunakan dalam melakukan praktik sebagaimana
ter8antum dalam ,ampiran Keputusan ini&
Pasal 24
Bidan dalam men6alankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan
dera6at kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta keluarga beren8ana&
Pasal 2
+!0 Bidan dalam men6alankan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan. berdasarkan
pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berdasarkan standar
pro9esi&
+20 1i samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 bidan dalam
melaksanakan praktik sesuai dengan kewenangannya harus :
a& menghormati hak pasien%
b& meru6uk kasus yang tidak dapat ditangani%
8& menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang(undangan yang berlaku%
d& memberikan in9ormasi tentang pelayanan yang akan diberikan%
e& meminta persetu6uan tindakan yang akan dilakukan%
9& melakukan 8atatan medik +medi8al re8ord0 dengan baik&
Pasal 2!
Petun6uk pelaksanaan praktik bidan sebagaimana ter8antum dalam ,ampiran Keputusan ini&
B A B V I
PEN&ATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 2#
+!0 1alam melakukan praktiknya bidan wa6ib melakukan pen8atatan dan pelaporan sesuai dengan
pelayanan yang diberikan&
+20 Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 dilaporkan ke Puskesmas dan
tembusan kepada 1inas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat&
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
10/34
+)0 Pen8atatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 ter8antum dalam ,ampiran
V Keputusan ini&
BABVII
PE'ABAT (ANG BER)ENANG MENGELUARKAN
DAN MEN&ABUT I%IN PRAKTIK
Pasal 2$
+!0 Pe6abat yang berwenang mengeluarkan dan men8abut PB adalah Kepala 1inas Kesehatan
Kabupaten / Kota&
+20 1alam hal tidak ada pe6abat sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 Kepala 1inas Kesehatan
Propinsi dapat menun6uk pe6abat lain&
Pasal 29
+!0 Permohonan PB yang disetu6ui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala1inas Kesehatan
Kabupaten / Kota kepada pemohon dalam waktu selambat(lambatnya ! +satu0 bulan se6ak
tanggal permohonan diterima&
+20 3pabila permohonan PB disetu6ui. Kepala 1inas Kesehatan Kabupaten / Kota harus
menerbitkan PB&
+)0 3pabila Permohonan PB ditolak. Kepala 1inas Kesehatan Kabupaten / Kota harus
memberikan alasan penolakan tersebut&
+0 Bentuk dan isi PB yang disetu6ui sebagaimana dimaksud pada ayat +20
ter8antum dalam
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
11/34
+20 3ngka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 dikumpulkan dari angka
kegiatan pendidikan dan kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat&
+)0 >enis dan besarnya angka kredit dari masing(masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
+20 ditetapkan oleh organisasi pro9esi&
+0 4rganisasi pro9esi mempunyai kewa6iban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk
dapat men8apai angka kredit yang ditentukan&
Pasal 32
Pimpinan sarana kesehatan wa6ib melaporkan bidan yang melakukan praktik dan yang berhenti
melakukan praktik pada sarana kesehatannya kepada Kepala 1inas Kesehatan
Kabupaten / Kota dengan tembusan kepada organisasi pro9esi&
Pasal33
+!0 Kepala 1inas Kesehatan Kabupaten / Kota dan atau organisasi pro9esi terkait melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap bidan yang melakukan praktik diwilayahnya&
+20 Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 dapat
dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas se8ara periodi8 sekurang(kurangnya !
+satu0 kali dalam ! +satu0 tahun&
Pasal 34
elama men6alankan praktik seorang Bidan wa6ib mentaati semua peraturan perundang(undangan
yang berlaku&
Pasal 3
+!0 Bidan dalam melakukan praktik dilarang :
a& men6alankan praktik apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang ter8antum dalam iin
praktik&
b& melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar pro9esi&
+20 Bagi bidan yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau men6alankan tugas
didaerah terpen8il yang tidak ada tenaga kesehatan lain. dike8ualikan dari larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 butir a&
Pasal 3!
+!0 Kepala 1inas Kesehatan Kabupaten / Kota dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis
kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan ini&
+20 Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 diberikan paling
banyak ) +tiga0 kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan. Kepala 1inas Kesehatan
Kabupaten / Kota dapat men8abut PB Bidan yang bersangkutan&
Pasal 3#
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
12/34
ebelum Keputusan pen8abutan PB ditetapkan. Kepala 1inas Kesehatan Kabupaten /
Kota terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Ma6elis 1isiplin *enaga Kesehatan +M1*K0
atau Ma6elis Pembinaan dan Pengawasan Atika
Pelayanan Medis +MP2APM0 sesuai peraturan perundang(undangan yang berlaku&
Pasal 3$
+!0 Keputusan pen8abutan PB disampaikan kepada bidan yang bersangkutan dalam waktu
selambat(lambatnya ! +empat belas0 hari terhitung se6ak keputusan ditetapkan&
+20 1alam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 disebutkan lama pen8abutan PB&
+)0 *erhadap pen8abutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 dapat dia6ukan keberatan
kepada Kepala 1inas Kesehatan Propinsi dalam waktu ! +empat belas0 hari setelah Keputusan
diterima. apabila dalam waktu ! +empat belas0 hari tidak dia6ukan keberatan. maka keputusan
tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap&
+0 Kepala 1inas Kesehatan Propinsi memutuskan ditingkat pertama dan terakhir semua
keberatan mengenai pen8abutan PB&
+50 ebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat +)0 ditempuh.
Pengadilan *ata 'saha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai dengan
maksud Pasal 'ndang(undang Nomor 5*ahun !"# tentang Pengadilan *ata 'saha Negara&
Pasal 39
Kepada 1inas Kesehatan Kabupaten / Kota melaporkan setiap pen8abutan PB kepada Kepala
1inas Kesehatan Propinsi setempat dengan tembusan kepada organisasi pro9esi setempat&
Pasal 40
+!0 1alam keadaan luar biasa untuk kepentingan nasional Menteri Kesehatandan atau atas
rekomendasi organisasi pro9esi dapat men8abut untuk sementara PB bidan yang melanggar
ketentuan peraturan perundang(undangan yang berlaku&
+20 Pen8abutan iin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 selan6utnya diproses sesuai
dengan ketentuan Keputusan ini&
Pasal 41
+!0 1alam rangka pembinaan dan pengawasan. Kepala 1inas Kesehatan Kabupaten / Kota dapat
membentuk *im / Panitia yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan praktik
bidan di wilayahnya&
+20 *im / Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 terdiri dari unsur pemerintah. katan Bidan
ndonesia dan pro9esi kesehatan terkait lainnya&
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
13/34
BAB I*
SANKSI
Pasal 42
Bidan yang dengan senga6a :
a& melakukan praktik kebidanan tanpa mendapat pengakuan / adaptasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal # dan atau%
b& melakukan praktik kebidanan tanpa iin sebagaimana dimaksud dalam Pasal "%
8& melakukan praktik kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat +!0 ayat +20% dipidana sesuai ketentuan Pasal )5 Peraturan Pemerintah Nomor )2
*ahun !""# tentang *enaga Kesehatan&
Pasal 43
Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan bidan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal )2 dan atau mempeker6akan bidan yang tidak mempunyai iin praktik. dapat dikenakan
sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal )5 Peraturan Pemerintah Nomor )2 *ahun !""#
tentang *enaga Kesehatan&
Pasal 44
+!0 1engan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Bidan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dapat dikenakan tindakan
disiplin berupa teguran lisan. teguran tertulis sampai dengan pen8abutan iin&
+20 Pengambilan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang(undangan yang berlaku&
BAB *
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4
+!0 Bidan yang telah mempunyai surat penugasan dan PB berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 572/Menkes/Per/V/!""# tentang $egistrasi dan Praktek Bidan dianggap
telah memiliki B dan PB berdasarkan ketentuan ini&
+20 B dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat +!0 berlaku selama 5 +lima0 tahun dan apabila
telah habis masa berlakunya dapat diperbaharui sesuai ketentuan Keputusan ini&
BAB *I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4!
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
14/34
1engan ditetapkannya Keputusan ini. maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
572/Menkes/Per/V/!""# tentang $egistrasi dan Praktek Bidan dinyatakan tidak berlaku lagi&
Pasal 4#
Keputusan Menteri ini mulai berlaku se6ak tanggal ditetapkan& 3gar setiap orang mengetahuinya.
memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara $epublik
ndonesia&
1itetapkan di >akarta
Pada tanggal 25 >uli 2--2
MENTERI KESEHATAN
RI"D+. A&HMAD SU'UDI
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
15/34
La,-+a I
K-sa M+ Ksaa RI
N,+ : 900/MENKES/SK/VII/2002
Ta55al : 2 'l 2002
DA6TAR PERALATAN PRAKTIK BIDAN
N. 's Ala ',la
3&
!&
2.
)&
&
5&
#&
7&
&
"&
!-&
!!&
!2&
!)&
!&
!5&
!#!7&
!&
!"&
2-&
2!&
22&
2)&
PA$3,3*3N *13K *A$,
*ensimeter
tetoskop bio8uler
tetoskop mono8uler
*imbangan dewasa
*imbangan bayi
Pengukur pan6ang bayi
*ermometer
4ksigen dengan regulator
3mbu bag dengan masker resusitasi +ibu bayi0
Penghisap lendir
,ampu / sorot
Penghitung nadi
trilisator
Bak instrumen dengan tutup
$e9lek hamer
3lat pemeriksa CB +sahli0et pemeriksaan urine +protein reduksi0
Pita pengukur
Plastik penutup instrumen steril
arung tangan karet untuk men8u8i alat
3pron / 8elemek
Masker
Pengaman mata
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
16/34
2&
25&
2#&
27&
2&
2"&
)-&
)!&
)2&
))&
)&
)5&
)#&
)7&
)&
)"&
-&
!&
2&
B&
!&
2&
)&
&
5&
#&
7&
&
"&
!-&
!!&
!2&
arung kaki plastik
n9us set
tandar in9us
emprit disposible
*empat kotoran / sampah
*empat kain kotor
*empat plasenta
Pot
Piala gin6al / bengkok
ikat. sabun di tempatnya
Kertas lakmus
Va8um ekstraktor set
emprit glyserin
Dunting 9erband
Kan pengukur darah
patel lidah
'1 Kit
mplant Kit
Derga6i obat
PA$3,3*3N *A$,
Klem pean
E Klem kokher
Korentang
Dunting tali pusat
Dunting benang
Dunting episiotomi
Kateter karet / metal
Pin8et anatomi
Pin8et 8hirurgis
pekulum ;agina
Mangkok metal ke8il
Pengikat tali pusat
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
2
!
!
!
!
!
!/!
!
!
!
!
!
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
17/34
!)&
!&
!5&
!#&
!7&
!&
!"&
F&
!&
2&
)&
&
5&
1&
!&
2&
)&
&
5&
#&
7&
&
"&
!-&
Penghisap lendir
*ampon tang dan tampon ;agina
Pemegang 6arum
>arum kulit dan otot
arung tangan
Benang sutra 8atgut
1oek steril
B3C3N C3B P3K3
Kapas
Kain kasa
Plester
Canduk
Pembalut wanita
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
18/34
K-sa M+ Ksaa RI
N,+ : 900/MENKES/SK/VII/2002
Ta55al : 2 'l 2002
N4& >AN 4B3* >'M,3C
3&
!&
2&
)&
&
5&
#&
7&
&
"&
!-&
!!&
!2&
!)&!&
4B3*(4B3*3N
$oborantia
Vaksin
yo8k 3na9ilaktik
(3drenalin ! : !---
(3ntihistamin
(Cidrokortison
(3minophilin 2- mg/!- ml
(1opamin
edati;a
3ntibiotika
'terotonika
3ntipiretika
Koagulantia
3nti Ke6ang
Dlyserin
Fairan in9us
4bat luka
Fairan disen9ektan +termasuk Fhlorine04bat penanganan asphiksia pada bayi baru lahir
5 3mpul
2 3mpul
5 3mpul
2 3mpul
5 3mpul
MENTERI KESEHATAN RI"
D+. A&HMAD SU'UDI
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
19/34
La,-+a III
K-sa M+ Ksaa RI
N,+ : 900/MENKES/SK/VII/2002
Ta55al : 2 'l 2002
PETUN'UK PELAKSANAAN PRAKTIK BIDAN
I. PENDAHULUAN
3& 'M'M
!& Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan terdepan kepada
masyarakat mempunyai kedudukan penting. oleh karena itu perlu selalu meningkatkan
mutu pelayanannya&
2& 3gar bidan dapat melaksanakan tugas dan tanggung 6awabnya dengan baik. perlu
adanya pengaturan yang mudah dipahami oleh bidan&
B& *'>'3N
!& Mempermudah bidan untuk memahami dan melaksanakan ketentuan(ketentuan yang
sudah ditetapkan serta memberikan ke6elasan batas(batas kewenangannya dalam
men6alankan praktik. sehingga akan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan
serta meningkatkan 8itra yang baik bagi bidan&
2& Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bidan sebagai pemberi pelayanan
serta masyarakat penerima pelayanan&
II. PEN(ELENGGARAAN PRAKTIK
!& Bidan dalam men6alankan praktiknya harus :
a& Memiliki tempat dan ruangan praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan&&
b& Menyediakan tempat tidur untuk persalinan ! +satu0. maksimal 5 +lima0 tempat tidur&
8& Memiliki peralatan minimal sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan prosedur
tetap +protap0 yang berlaku&
d& Menyediakan obat(obatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku&&
2& Bidan yang men6alankan praktik harus men8antumkan urat in Praktik Bidannya atau
9otokopi in Praktiknya di ruang praktik. atau tempat yang mudah dilihat&
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
20/34
)& Bidan dalam praktiknya menyediakan lebih dari 5 +lima0 tempat tidur. harus
mempeker6akan tenaga bidan yang lain yang memiliki PB untuk membantu
tugas pelayanannya&
& Bidan yang men6alankan praktik harus mempunyai peralatan minimal sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan harus tersedia di tempat praktiknya&
5& Peralatan yang wa6ib dimiliki dalam men6alankan praktik bidan sesuai dengan 6enis
pelayanan yang diberikan&
#& 1alam men6alankan tugas. bidan harus senantiasa mempertahankan dan meningkatkan
keterampilan pro9esinya antara lain dengan:
a& Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan atau saling tukar in9ormasi
dengan sesama bidan&
b& Mengikuti kegiatan akademis dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh organisasi pro9esi&
8& Memelihara dan merawat peralatan yang digunakan untuk praktik agar tetap siap
dan ber9ungsi dengan baik&
III. )E)ENANG BIDAN
!& Pemberian kewenangan lebih luas kepada bidan dimaksudkan untuk mendekatkan
pelayanan kegawatan obstetri dan neonatal kepada setiap ibu hamil / bersalin. ni9as dan bayi
baru lahir +-(2 hari0. agar penanganan dini atau pertolongan pertama sebelum ru6ukan dapat
dilakukan se8ara 8epat dan tepat waktu&
2& 1alam men6alankan kewenangan yang diberikan. bidan harus:
a& melaksanakan tugas kewenangan sesuai dengan standar pro9esi%
b& memiliki keterampilan dan kemampuan untuk tindakan yang dilakukannya%
8& mematuhi dan melaksanakan protap yang berlaku diwilayahnya%
d& bertanggung 6awab atas pelayanan yang diberikan dan berupaya se8ara optimal dengan
mengutamakan keselamatan ibu dan bayi atau 6anin&
)& Pelayanan kebidanan kepada wanita oleh bidan meliputi pelayanan pada masa pranikah
termasuk rema6a puteri. prahamil. kehamilan. persalinan. ni9as. menyusui dan
masa antara kehamilan +periode inter;al0&
& Pelayanan kepada wanita dalam masa pranikah meliputi konseling untuk rema6a puteri.
konseling persiapan pranikah dan pemeriksaan 9isik yang dilakukan men6elang pernikahan&
*u6uan dari pemberian pelayanan ini adalah untuk mempersiapkan wanita usia subur dan
pasangannya yang akan menikah agar mengetahui kesehatan reproduksi. sehingga dapat
berprilaku reproduksi sehat se8ara mandiri dalam kehidupan rumah tangganya kelak&
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
21/34
5& Pelayanan kebidanan dalam masa kehamilan. masa persalinan dan masa ni9as meliputi
pelayanan yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan& Perhatian khusus diberikan
pada masa sekitar persalinan. karena kebanyakan kematian ibu dan bayi ter6adi dalam masa
tersebut&
#& Pelayanan kesehatan kepada anak diberikan pada masa bayi +khususnya bayi baru
lahir0. balita dan anak pra sekolah&
7& 1alam melaksanakan pertolongan persalinan. bidan dapat memberikan uterotonika&
& Pelayanan dan pengobatan kelainan ginekologik yang dapat dilakukan oleh bidan adalah
kelainan ginekologik ringan. seperti keputihan dan penundaan haid& Pengobatan ginekologik
yang diberikan tersebut pada dasarnya bersi9at pertolongan sementara sebelum diru6uk ke
dokter. atau tindaklan6ut pengobatan sesuai ad;is dokter&
"& Pelayanan kesehatan kepada anak meliputi :
a& Pelayanan neonatal esensial dan tata laksana neonatal sakit diluar rumah sakit yang
meliputi :
!0 Pertolongan persalinan yang traumatik. bersih dan aman%
20 Men6aga tubuh bayi tetap hangat dengan kontak dini%
)0 Membersihkan 6alan na9as. mempertahankan bayi berna9as spontan%
0 Pemberian 3 dini dalam )- menit setelah melahirkan%
50 Men8egah in9eksi pada bayi baru lahir antara lain melalui perawatan tali pusat
se8ara higienis. pemberian imunisasi dan pemberian 3 eksklusi9&
b& Pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahir dilaksanakan pada bayi -(2 hari%
8& Penyuluhan kepada ibu tentang pemberian 3 eksklusi9 untuk bayi dibawah # bulan
dan makanan pendamping 3 +MP30 untuk bayi diatas # bulan&
d& Pemantauan tumbuh kembang balita untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang
anak melalui deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang balita%
e& Pemberian obat yang bersi9at sementara pada penyakit ringan. sepan6ang sesuai dengan
obat(obatan yang sudah ditetapkan dan segera meru6uk pada dokter&
!-& Beberapa tindakan yang termasuk dalam kewenangan bidan antara lain :
a& memberikan imunisasi kepada wanita usia subur termasuk rema6a puteri. 8alon
pengantin. ibu dan bayi%
b& memberikan suntikan kepada penyulit kehamilan meliputi pemberian se8ara parental
antibiotika pada in9eksi / sepsis. oksitosin pada kala dan kala V untuk pen8egahan /
penanganan perdarahan postpartum karena hipotonia uteri. sedati;a pada preeklamsi /
eklamsi. sebagai pertolongan pertama sebelum diru6uk%
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
22/34
8& melakukan tindakan amniotomi pada pembukaan ser;iks lebih dari 8m pada letak
belakang kepala. pada distosia karena inertia uteri dan diyakini bahwa bayi dapat lahir
per;aginam&
d& Kompresi bimanual internal dan atau eksternal dapat dilakukan untuk menyelamatkan
6iwa ibu pada pendarahan postpartum untuk menghentikan pendarahan& 1iperlukan
keterampilan bidan dan pelaksanaan tindakan sesuai dengan protap yang berlaku&
e& Versi luar pada gemeli pada kelahiran bayi kedua&Kehamilan ganda seharusnya
se6ak semula diren8anakan pertolongan persalinannya dirumah sakit oleh dokter& Bila
hal tersebut tidak diketahui. bidan yang menolong persalinan terlebih dahulu dapat
melakukan ;ersi luar pada bayi kedua yang tidak dalam presentasi kepala. sesuai
dengan protap&
9& Akstraksi ;a8um pada bayi dengan kepala di dasar panggul 1emi
penyelamatan hidup bayi dan ibu. bidan yang telah. mempunyai kompetensi. dapat
melakukan ekstraksi ;a8um atau ekstraksi 8unam bila 6anin dalam presentasi belakang
kepala dan kepala 6anin telah berada di dasar panggul&
g& $esusitasi pada bayi baru lahir dengan as9iksia&Bidan diberi wewenang
melakukan resusitasi pada bayi baru lahir yang mengalami as9iksia. yang sering ter6adi
pada partus lama. ketuban pe8ah dini. persalinan dengan tindakan dan pada bayi dengan
berat badan lahir rendah. utamanya bayi prematur& Bayi tersebut selan6utnya perlu
dirawat di 9asilitas kesehatan. khususnya yang mempunyai berat lahir kurang dari !75-
gram&
h& Cipotermi pada bayi baru lahir& Bidan diberi wewenang untuk melaksanakan
penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dengan mengeringkan. menghangatkan.
kontak dini dan metode kangguru&
!!& Bidan dalam memeberikan pelayanan keluarga beren8ana harus memperhatikan
kompetensi dan protap yang berlaku diwilayahnya meliputi:
a& Memberikan pelayanan keluarga beren8ana yakni: pemasangan '1. alat kontrasepsi
bawah kulit +3KBK0. pemberian suntikan. tablet. kondom. dia9ragma. >elly
dan melaksanakan konseling&
b& Memberikan pelayanan e9ek samping pemakaian kontrasepsi& Pertolongan
yang diberikan oleh bidan bersi9at pertolongan pertama yang perlu mendapatkan
pengobatan oleh dokter bila gangguan berlan6ut&
8& Melakukan pen8abutan alat kontrasepsi bawah kulit +3KBK0 tanpa penyulit&
*indakan ini dilakukan atas dasar kompetensi dan pelaksanaannya berdasarkan Protap&
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
23/34
Pen8abutan 3KBK tidak dian6urkan untuk dilaksanakan melalui pelayanan KB
keliling&
d& 1alam keadaan darurat. untuk penyelamatan 6iwa. bidan berwenang melakukan
pelayanan kebidanan selain kewenangan yang diberikan bila tidak mungkin
memperoleh pertolongan dari tenaga ahli& 1alam memberikan pertolongan. bidan harus
mengikuti protap yang berlaku&
!2& Bidan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat menga8u pada pedoman
yang telah ditetapkan&
!)& Beberapa kewa6iban bidan yang perlu diperhatikan dalam men6alankan kewenangan :
a& Meminta persetu6uan yang akan dilakukan& Pasien berhak mengetahui dan mendapat
pen6elasan mengenai semua tindakan yang dilakukan kepadanya& Persetu6uan dari
pasien dan orang terdekat dalam keluarga perlu dimintakan sebelum tindakan
dilakukan&
b& Memberikan in9ormasi& n9ormasi mengenai pelayanan / tindakan yang diberikan
dan e9ek samping yang ditimbulkan perlu diberikan se8ara 6elas. sehingga memberikan
kesempatan kepada pasien untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya&
8& Melakukan rekam medis dengan baik& etiap pelayanan yang diberikan oleh
bidan perlu didokumentasikan / di8atat. seperti hasil pemeriksaan dan tindakan yang
diberikan dengan menggunakan 9ormat yang berlaku&
!& Penyediaan dan penyerahan obat(obatan :
a& Bidan harus menyediakan obat(obatan maupun obat suntik sesuai dengan ketentuan
yang sudah ditetapkan&
b& Bidan diperkenankan menyerahkan obat kepada pasien sepan6ang untuk keperluan
darurat dan sesuai dengan protap&
!5& Pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a& 'ntuk surat keterangan kelahiran hanya dapat dibuat oleh bidan yang memberikan
pertolongan persalinan tersebut dengan menyebutkan :
!0 identitas bidan penolong persalinan%
20 identitas suami dan ibu yang melahirkan%
)0 6enis kelamin. berat badan dan pan6ang badan anak yang dilahirkan%
0 waktu kelahiran +tempat. tanggal dan 6am0&
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
24/34
b& 'ntuk urat keterangan kematian hanya dapat diberikan terhadap ibu dan atau bayi
yang meninggal pada waktu pertolongan persalinan dilakukan dengan
menyebutkan:
!0 identitas bidan%
20 identitas ibu / bayi yang meninggal%
)0 identitas suami dari ibu yang meninggal%
0 identitas ayah dan ibu dari bayi yang meninggal%
50 6enis kelamin%
#0 waktu kematian +tempat. tanggal dan 6am0%
70 umur%
0 dugaan penyebab kematian&
8& etiap pemberian surat keterangan kelahiran atau surat keterangan kematian harus
dilakukan pen8atatan&
MENTERI KESEHATAN RI"
D+. A&HMAD SU'UDI
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
25/34
La,-+a IV
K-sa M+ Ksaa RI
N,+ : 900/MENKES/SK/VII/2002
Ta55al : 2 'l 2002
PEN&ATATAN DAN PELAPORAN
!& 1alam melaksanakan pelayanan kebidanan. bidan harus melaksanakan pen8atatan hasil
pelayanan. baik berupa rekam medis kebidanan untuk setiap pasien maupun rekapitulasi hasil
pelayanan sebagai dasar untuk pembuatan laporan&
2& Bidan setiap memberikan pelayanan kebidanan harus sesuai dengan peraturan yang
berlaku&n9ormasi yang dibuat dalam rekam medis sekurang(kurangnya:
a& identitas pasien%
b& data kesehatan%
8& data persalinan%
d& data bayi yang dilahirkan +pan6ang badan dan berat lahir0%
e& tindakan dan obat yang diberikan&
)& Bidan sedapat mungkin memberikan kartu menu6u sehat +KM0 Balita dan KM
ibu hamil atau Buku K3. yang telah diisi dengan hasil pemeriksaan kepada setiap balita dan
ibu hamil untuk dibawa pulang&
& Pelaporan yang dilakukan dengan mengikuti ketentuan program Pemerintah.khususnya
dalam pelayanan K3 dan KB. Pelaporan ditu6ukan kepadaPuskesmas setempat.
sebulan sekali&1ata yang dilaporkan minimal meliputi:
a& 6umlah ibu hamil yang dilayani +K!. K0%
b& 6umlah persalinan +PN0
8& 6umlah persalinan abnormal +perdarahan. in9eksi. preeklamsi/eklamsi dangangguan obstetri
lainnya0%
d& 6umlah kelahiran%
!0 lahir hidup
20 lahir mati
e& 6umlah ibu yang diru6uk dan kelainannya%
9& 6umlah ibu hamil. bersalin. ni9as +yang dilayani0 meninggal%
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
26/34
g& 6umlah bayi baru lahir +- H 2 hari0 yang dilayani%
h& 6umlah bayi yang dilayani dan 6enis pelayanan yang dilakukan%
i& 6umlah ibu ni9as yang dilayani&
6& 6umlah P' yang mendapat pelayanan kontrasepsi dan 6enisnya%
MENTERI KESEHATAN RI"
D+. A&HMAD SU'UDI
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
27/34
6+,l+ I
Nomor :
,ampiran :
Perihal : ,aporan ,ulusan Pendidikan
Bidan
Kepada Gth.
Kepala 1inas Kesehatan
PropinsiIIIIIIII
di
IIIIIIIII&&&&&&
Bersama ini kami laporkan lulusan pendidikan bidan *ahun 36aran&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& semester&&&&&&&&&&&&&&&&&&
sebagai berikut:
No& Nama ,ulusan *empat dan
*anggal ,ahir
PK 3lamat Keterangan
IIIIIIIIIII. II 2--&&
PimpinanIIIII&&
+IIIIIIIIIIIIIIIII0
+ N a m a 0
*embusan :
!& Kepala Badan PP1M Kesehatan. 1epkes $
2& Kapala Biro Kepegawaian. et6en 1epkes $
)& Pengurus Pusat katan Bidan ndonesia +B0
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
28/34
6+,l+ II
Perihal : Permohonan urat in
Bidan
Kepada Gth.
Kepala 1inas Kesehatan
Propinsi&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1engan hormat.
Gang bertanda tangan dibawah ini.
Nama ,engkap : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3lamat : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*empat. tanggal lahir : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*ahun ,ulusan : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1engan ini menga6ukan permohonan untuk mendapatkan urat in Bidan +B0&
ebagai bahan pertimbangan terlampir :
a& 9otokopi 6aah Bidan%
b& 9otokopi *ranskrip Nilai 3kademik%
8& surat keterangan sehat dari dokter%
d& pas 9oto ukuran = # 8m sebanyak 2 +dua0 lembar%
1emikian atas perhatian bapak / bu kami u8apkan terima kasih&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
yang memohon.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
29/34
6+,l+ III
K4P
1N3 KAAC3*3N P$4PN
SURAT I%IN BIDAN 7SIB8
No&
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan $epublik ndonesia Nomor "--/Menkes/K/V/2--2
tentang $egistrasi dan Praktik Bidan. bahwa kepada :
Nama : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*empat/*gl& ,ahir : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,ulusan : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1inyatakan telah terda9tar sebagai Bidan pada 1inas Kesehatan Propinsi&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& dengan Nomor
registrasi IIIIIII& dan diberi kewenanganuntuk melakukan peker6aan praktik kebidanan
di seluruh ndonesia sesuai denganketentuan peraturan perundang(undangan yang berlaku& B
berlaku sampai dengan tanggal IIIIIIIIII&&
IIIIIIII&. IIII 2---
3n& Menteri Kesehatan $
Kepala 1inas Kesehatan
PropinsiIIIIIIIIIII
+IIIIIIIIIIIII&0
*embusan :
!& Kepala Badan PP1M Kesehatan. 1epkes $
2& Kapala Biro Kepegawaian. et6en 1epkes $
)& Pengurus Pusat katan Bidan ndonesia +B0
pas9oto
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
30/34
6+,l+ IV
Perihal : Permohonan 3daptasi
Kepada Gth.
Kepala 1inas Kesehatan
Propinsi &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&IIIIIIIIIIIIII
1i
IIIIIIIIIIII&&&&&
1engan hormat.Gang bertanda tangan dibawah ini.
Nama ,engkap : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3lamat : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*empat. tanggal lahir : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
>enis kelamin : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*empat Pendidikan : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*ahun ,ulusan : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1engan ini menga6ukan permohonan untuk melaksanakan adaptasi&
ebagai bahan pertimbangan terlampir :
a& enderal Pendidikan*inggi%
b&
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
31/34
6+,l+ V
Perihal : Permohonan urat in
Praktik Bidan +PB0
Kepada Gth.
Kepala 1inas Kesehatan
Kabupaten/Kota&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&IIIIIIIIIIIIII
1i
IIIIIIIIIII
1engan hormat.
Gang bertanda tangan dibawah ini.
Nama ,engkap : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3lamat : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*empat. tanggal lahir : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
>enis kelamin : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*ahun ,ulusan : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Nomor B : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1engan ini menga6ukan permohonan untuk mendapatkan urat in Praktik Bidan +PB0&
ebagai bahan pertimbangan terlampir :
a& 9otokopi 6aah Bidan%
b& 9otokopi B yang masih berlaku%
8& surat persetu6uan atasan. bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai
Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan%
d& surat keterangan sehat dari dokter%
e& rekomendasi dari organisasi pro9esi%9& pas 9oto ukuran = # 8m sebanyak 2 +dua0 lembar%
1emikian atas perhatian bapak/bu kami u8apkan terima kasih&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
yang memohon.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
J0 8oret yang tidak perlu
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
32/34
6+,l+ VI
Perihal : ,embaran Permintaan 4bat
Bidan &&&&IIIIIIIIIIIIIIIII&&&& +Nama0
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII +3lamat0
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII +Nama Kota0
B No : IIIIIIIIIIIIIII&&&
PB No : IIIIIIIIIIIIIII&
&&IIIIIIIIIIII&&2-I&&
Gang bertanda tangan dibawah ini Bidan IIIIIIII dalam rangka pemberian
pelayanan kebidanan mohon kepada 3poteker dapat memberikan kepada IIIIIIIII&&
+Nama pasien0& 'mur : IIIIIIIII&Berat badan : IIIIII&&obat (obatan
sebagai berikut :
!& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1emikianlah atas perhatian dan ker6asamanya diu8apkan terima kasih&
+IIIIIIIIIIIII0
*anda tangan
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
33/34
6+,l+ VII
K4P
1N3 KAAC3*3N K3B'P3*AN/K4*3
SURAT I%IN PRAKTEK BIDAN 7SIPB8
No&
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan $epublik ndonesia Nomor"--/Menkes/K/V/2--2
tentang $egistrasi dan Praktik Bidan. yang bertandatangan dibawah ini. Kepala 1inas Kesehatan
Kabupaten/KotaJ0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& memberikan in Praktik Bidan pada :
+Nama0
*empat/*gl& ,ahir : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3lamat : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'ntuk Praktik Bidan di : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3lamat *empat Praktik Bidan : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
urat in Praktik Bidan +PB0 berlaku sampai dengan tanggal IIIIIIII
IIIIIIII&. IIII 2--!
Kepala 1inas Kesehatan
Kabupaten/Kota&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+IIIIIIIIIIIII&0
*embusan :
!& Kepala 1inas Kesehatan Propinsi
2& Pengurus katan Bidan ndonesia
+B0J0 8oret yang tidak perlu
pas9oto
7/26/2019 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900 a.doc
34/34
6+,l+ VIII
Perihal : Penolakan permohonan urat
in Praktik Bidan +PB0
Kepada Gth.
IIIIIIIIIIIII&
1i
IIIIIIIIII&
ehubungan dengan surat permohonan saudara Nomor IIII&&&&&&&&&&&&&& tanggal I&&&&II&&
Perihal urat in Praktik Bidan +PB0. setelah dilakukan penilaian atas permohonan tersebut.
diberitahukan bahwa permohonan saudara tidak dapat disetu6ui karena :
!& IIIIIIIIIII&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2& IIIIIIIIIII&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)& IIIIIIIIIII&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1emikian untuk dimaklumi&
IIIIIIIII.IIIIIIIII&&2--!
Kepala 1inas Kesehatan
Kabupaten/KotaIIIIIIIIII&&
+IIIIIIIIIIIIII0
NPIIIIIII&
*embusan :
!& Kepala 1inas Kesehatan Propinsi
2& 4rganisasi pro9esi
J0 8oret yang tidak perlu&