KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA … · 2010 2025, seluruh Kementerian/Lembaga dan ... kerja pada Kementerian Agama baik tingkat Pusat, Instansi Vertikal maupun Unit Pelaksana

1

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025, seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama perlu disusun suatu pedoman sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja pada Kementerian Agama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara efektif, efisien, dan terukur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

2

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 582 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja pada Kementerian Agama baik tingkat Pusat, Instansi Vertikal maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja masing-masing.

KETIGA : Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Organisasi dan Tata Laksana.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal September 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

3

LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wajah penyelenggaraan birokrasi yang baik akan tercermin pada hasil produk berupa layanan sehingga tingkat kepuasan stakeholdres menjadi lebih meningkat. Dalam rangka meningkatkan layanan kepada internal maupun eksternal, Kementerian Agama sudah memulai melaksanakan agenda reformasi birokrasi dimulai sejak tahun 2009. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementerian Agama semakin serius dan konsisten dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana yang diamanatkan dan diwajibkan oleh Peraturan Presiden tersebut sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi. Sasarannya yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi, Kementerian/Lembaga yang telah berhasil mengimplementasikan sasaran dari program reformasi birokrasi diberikan tunjangan kinerja yang besarannya ditetapkan dan disetujui oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional berkoordinasi dengan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi.

Dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi, tentunya harus mengacu kepada regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Hal ini sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Agama agar sejalan dengan program prioritas nasional dalam hal melaksanakan reformasi birokrasi. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 menghasilkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas, salah satunya pelaksanaan reformasi birokrasi.

4

Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian yang memiliki jumlah satuan kerja (satker) dan pegawai yang sangat banyak, sehingga tidak mudah melakukan proses reformasi birokrasi dengan cepat. Bagi institusi pemerintahan yang rata-rata memiliki scope besar, tentu membutuhkan energi dan strategi khusus untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi. Seiring dengan berjalannya waktu hingga kini perubahan-perubahan semakin dirasakan dengan tercapainya beberapa layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama, baik internal maupun eksternal.

Sebagai bentuk perubahan pada Kementerian Agama yang telah dirasakan sampai saat ini adalah dapat terlihat pada tiga hal yaitu 1) hasil Opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian WTP ; 2) nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Agama yang selalu meningkat dari tahun ke tahun; 3) hasil penilaian layanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI (ORI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga lain yang melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan regulasi lainnya yang terkait dengan keharusan setiap Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Kementerian Agama sudah menyusun rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Rencana rinci tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama tahun 2015-2019 yang selanjutnya disempurnakan ke dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 582 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 447 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015 2019.

Dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama agar sesuai dengan road map yang sudah ditetapkan sehingga inline pelaksanaannya antara satuan kerja Pusat dan Daerah, perlu telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama yang berperan dalam memonitoring pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan sehingga dapat dianalisis permasalahan dan melakukan langkah perbaikan pada masing-masing area perubahan. Tim Pokja RB harus melaporkan kepada pimpinan satuan kerjanya terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya sehingga pimpinan dapat secara nyata, jelas dan tegas dalam pengambilan langkah perbaikan.

5

Selanjutnya, pelaksanaan program reformasi birokrasi pada seluruh satuan kerja Kementerian Agama dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, untuk mensinergikan dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama sehingga perlu disusunnya pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja pada Kementerian Agama untuk dapat menjalankan program reformasi birokrasi secara optimal.

B. Tujuan dan Sasaran

Pedoman ini disusun bertujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman kepada satuan kerja mulai dari unsur pimpinan sampai dengan pelaksana pada Kementerian Agama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Adapun sasaran yang diharapkan dengan terimplementasikannya pedoman ini adalah:

1. Memudahkan dalam melaksanakan program reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja Kementerian Agama;

2. Meningkatkan komitmen dan konsistensi pimpinan satuan kerja terhadap penerapan program reformasi birokrasi di lingkungannya;

3. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel (termasuk pengalokasian anggaran yang sesuai dengan program reformasi birokrasi) sampai dengan seluruh satuan kerja Kementerian Agama;

4. Meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan

5. Meningkatkan pelayanan internal dan eksternal yang diberikan oleh Kementerian Agama.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

2. Road Map Reformasi Birokrasi adalah peta jalan (road map) reformasi birokrasi yang berisi rencana pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai

6

panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada tingkat kementerian untuk melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.

3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker meliputi unit kerja mulai dari Unit Eselon I Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Lajnah Pentashihan Al-Quran, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan serta Asrama Haji pada Kementerian Agama yang melaksanakan reformasi birokrasi.

4. Tim Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Tim RB adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan satuan kerja yang mempunyai tugas melakukan akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama.

5. Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Pokja RB adalah salah satu unsur dalam Tim RB yang mempunyai tugas memastikan terlaksananya delapan area perubahan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi.

6. Agen Perubahan Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Agen Perubahan adalah unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh (role model) dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

7. Non PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian/lembaga, diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai pegawai pada Kementerian/Lembaga dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

9. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;

10. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem

7

manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

D. Ruang Lingkup

Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi ini wajib dijadikan acuan oleh Satker sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga dapat melaksanakan program reformasi birokrasi dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

8

BAB II PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA

A. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan delapan area perubahan pada program reformasi birokrasi, perlu dibentuk Tim RB yang bertugas untuk mendorong dan mengkomunikasikan pencapaian sasaran reformasi birokrasi.

Pembentukan tim tersebut sangat membantu stakeholders dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi delapan area perubahan pada program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama yang berdampak pada peningkatan kualitas dan layanan kepemerintahan berbasis kinerja. 1. Pembentukan Tim RB Tingkat Kementerian Agama

Susunan Tim RB Tingkat Kementerian Agama terdiri dari Pengarah, Pelaksana, dan Kelompok Kerja yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama dan lampiran susunan struktur Tim RB cukup mencantumkan nama jabatan. Keputusan Menteri Agama tentang Tim RB Kementerian Agama dapat diubah apabila terdapat perubahan susunan struktur dalam tim.

Keanggotaan tim dapat melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon I Pusat sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi dalam tim.

Adapun tugas dari Tim RB tingkat Kementerian Agama adalah sebagai berikut: a. Pengarah

Pengarah dalam Tim RB mempunyai tugas: 1) Memberikan arahan dalam penyusunan dan penyempurnaan

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; 2) Mengendalikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; 3) Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi

birokrasi secara berkala, konsisten, terarah, dan berkelanjutan. b. Pelaksana

Pelaksana dalam Tim RB mempunyai tugas: 1) Merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi

pada delapan area perubahan; 2) Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana yang

tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;

3) Mengoptimalkan eksistensi area perubahan yang sudah maju dan meningkatkan area perubahan lain yang memerlukan perhatian khusus;

9

4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;

5) Berkoordinasi dalam merumuskan dan menetapkan Agen Perubahan Kementerian Agama.

Selain tugas tersebut, Pelaksana mempunyai kewenangan sebagai berikut: 1) Mengakses data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan reformasi

birokrasi; 2) Melakukan koordinasi dan konfirmasi intensif kepada satker

tingkat Pusat dan Daerah yang telah memiliki Tim RB terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi disertai dengan data yang dibutuhkan;

3) Melakukan koordinasi dan konfirmasi intensif kepada satker tingkat Pusat dan Daerah yang belum memiliki Tim RB terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi disertai dengan data yang dibutuhkan.

c. Kelompok Kerja (Pokja) Pokja dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan serta memonitoring capaian pada delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi yaitu: 1) Pokja Manajemen Perubahan, memiliki tugas:

a) Mendorong satker Kementerian Agama baik Pusat maupun Daerah untuk membentuk Tim RB;

b) Menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;

c) Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Agama sebagai tindak lanjut dari program reformasi birokrasi nasional;

d) Mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pembentukan Agen Perubahan Kementerian Agama (Regulasi terkait dengan Tata Cara Pemilihan Agen Perubahan pada Kementerian Agama ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama); dan

e) Penyusunan rencana aksi tindak lanjut percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

2) Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan, memiliki tugas: a) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai

peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;

10

b) Menyempurnakan/mengubah/harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain; dan

c) Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;

3) Pokja Penguatan Kelembagaan, memiliki tugas: a) Melakukan evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran

organisasi serta kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain;

b) Melakukan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi;

c) Menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok;

d) Menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;

e) Menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, dan restrukturisasi kelembagaan Kementerian Agama;

f) Melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan; dan

g) Menyusun peta tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).

4) Pokja Penguatan Tata Laksana, memiliki tugas: a) Melakukan pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan tugas

dan fungsi Kementerian Agama; b) Melakukan perluasan penerapan dan pengembangan e-

government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kementerian Agama;

c) Mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Kementerian Agama; dan

d) Memberlakukan penerapan sistem kearsipan yang handal di Kementerian Agama.

5) Pokja Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki tugas: a) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan

kebutuhan organisasi; b) Memastikan pelaksanaan penerimaan pegawai secara

transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN;

11

c) Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui assessmen ASN;

d) Merumuskan kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Agama;

e) Merumuskan kebijakan penilaian kinerja pegawai di Kementerian Agama;

f) Mendorong penerapan penetapan kinerja individu dan kesesuaiannya terhadap kinerja organisasi;

g) Melakukan penegakan aturan disiplin/kode etik/kodeperilaku pegawai dan merumuskan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di Kementerian Agama;

h) Melakukan pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di Kementerian Agama;

i) Merumuskan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di Kementerian Agama;

j) Merumuskan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di Kementerian Agama;

k) Merumuskan kebijakan pengendalian kualitas diklat di masing-masing satker;

l) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN Kementerian Agama;

m) Melakukan pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; dan

n) Melakukan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

6) Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, memiliki tugas: a) Melakukan penguatan akuntabilitas kinerja yang melibatkan

Menteri dan pimpinan satuan kerja pada Kementerian Agama; b) Melakukan pengembangan teknologi informasi dalam

manajemen kinerja; dan c) Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani

akuntabilitas kinerja. 7) Pokja Penguatan Sistem Pengawasan, memiliki tugas:

a) Melakukan pengendalian Gratifikasi; b) Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja melalui

peningkatan peran APIP; c) Penanganan pengaduan masyarakat; d) Pelaksanaan whistleblowing system; e) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; dan

12

f) Melakukan pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM yang dilakukan melalui pembangunan Zona Integritas (Regulasi terkait pedoman pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Kementerian Agama ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama).

8) Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, memiliki tugas: a) Menerapkan standar pelayanan pada Kementerian Agama; b) Melakukan percepatan pelayanan pada unit pelayanan di

lingkungan Kementerian Agama dalam menciptakan budaya pelayanan prima;

c) Berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam penilaian kepuasan terhadap pelayanan di Kementerian Agama;

d) Melakukan deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di Kementerian Agama; dan

e) Melakukan pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Kementerian Agama.

2. Pembentukan Tim Tingkat Satker Kementerian Agama

Susunan tim pada masing-masing satker terdiri dari Pengarah, Pelaksana, dan Kelompok Kerja RB yang selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja melalui Surat Keputusan dan Lampiran Susunan Struktur Tim RB cukup mencantumkan nama jabatan. Surat Keputusan Pimpinan Satker tentang Tim RB dapat diubah apabila terdapat perubahan susunan struktur dalam tim.

Keanggotaan tim dapat melibatkan seluruh unit kerja pada satker sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi dalam tim.

Adapun tugas dari Tim RB adalah sebagai berikut: a. Pengarah

Pengarah dalam Tim RB mempunyai tugas: 1) Mengendalikan pelaksanaan reformasi birokrasi satker sesuai

dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan 2) Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi

birokrasi satker secara berkala, konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

b. Pelaksana Pelaksana dalam Tim RB mempunyai tugas: 1) Merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi

pada delapan area perubahan di lingkungan satker; 2) Melaksanakan fokus perubahan pada satker sesuai dengan

rencana yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;

13

3) Mengoptimalkan eksistensi area perubahan yang sudah maju dan meningkatkan area perubahan lain yang memerlukan perhatian khusus di lingkungan satker;

4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders di lingkungan satker;

5) Berkoordinasi dalam merumuskan dan menetapkan Agen Perubahan pada satker.

Selain tugas tersebut, Pelaksana mempunyai kewenangan sebagai berikut: 1) Mengakses data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan reformasi

birokrasi di lingkungan satker; 2) Melakukan koordinasi dan konfirmasi intensif kepada satuan

kerja dan unit pelaksana teknis di bawahnya, yang telah memiliki Tim RB terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan satker disertai dengan data yang dibutuhkan;

3) Melakukan koordinasi dan konfirmasi intensif kepada satuan kerja di bawahnya yang belum memiliki Tim RB terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan satker disertai dengan data yang dibutuhkan.

c. Kelompok Kerja (Pokja) Pokja dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan serta memonitoring capaian pada delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi pada satker yaitu: 1) Pokja Manajemen Perubahan, memiliki tugas:

a) Mendorong satker untuk membentuk Tim RB; b) Mengevaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi

Kementerian Agama pada satker; c) Mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja

melalui pembentukan Agen Perubahan pada satker (Regulasi terkait dengan Tata Cara Pemilihan Agen Perubahan pada Kementerian Agama ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama); dan

d) Penyusunan rencana aksi tindak lanjut percepatan reformasi birokrasi pada satker.

2) Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan, memiliki tugas melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala dan berjenjang terhadap pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan untuk mengetahui berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang

14

tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain yang dipandang menghambat pelayanan;

3) Pokja Penguatan Kelembagaan, memiliki tugas: a) Melakukan evaluasi dan pelaporan secara berjenjang terhadap

pelaksanaan fungsi dan kemungkinan tumpang tindih fungsi sesuai struktur yang telah ditetapkan;

b) Melakukan evaluasi dan pelaporan secara berjenjang terhadap kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;

c) Melakukan evaluasi dan pelaporan secara berjenjang terhadap kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, dan

d) Melakukan evaluasi dan pelaporan secara berjenjang terhadap pelaksanaan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan pada satker.

4) Pokja Penguatan Tata Laksana, memiliki tugas: a) Melakukan pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan tugas

dan fungsi satker; b) Melakukan perluasan penerapan dan pengembangan e-government

yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di satker;

c) Mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di satker; dan

d) memberlakukan penerapan sistem kearsipan yang handal di satker.

5) Pokja Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki tugas: a) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan

kebutuhan organisasi pada satker; b) Memastikan pelaksanaan penerimaan pegawai Non PNS pada

satker secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN; c) Melakukan pengembangan pegawai pada satker berbasis

kompetensi melalui assessmen ASN; d) Mengimplementasikan kebijakan sistem promosi secara terbuka

di satker; e) Mengimplementasikan kebijakan penilaian kinerja pegawai di

satker; f) Mendorong penerapan penetapan kinerja individu dan

kesesuaiannya terhadap kinerja organisasi di satker;

15

g) Melakukan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di satker;

h) Mengimplementasikan sistem informasi ASN di satker; i) Mengimplementasikan kebijakan sistem pengkaderan pegawai

ASN di satker; j) Memanfaatkan/mengembangkan database profil kompetensi

calon ASN di satker; k) menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN di satker; l) Melakukan pengukuran gap competency antara pemangku

jabatan dan syarat kompetensi jabatan di satker; dan m) Melakukan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan

pelatihan untuk mendukung kinerja di satker. 6) Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, memiliki tugas:

a) Melakukan penguatan akuntabilitas kinerja yang melibatkan pimpinan satuan kerja;

b) Melakukan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja satker; dan

c) Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja satker.

7) Pokja Penguatan Sistem Pengawasan, memiliki tugas: a) Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pengendalian

Gratifikasi di satker; b) Memperkuat SPIP di satker melalui peningkatan peran APIP; c) Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap penanganan

pengaduan masyarakat dan whistleblowing system serta pemantauan benturan kepentingan di satker; dan

d) Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM yang dilakukan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) di satker.

8) Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, memiliki tugas: a) Menerapkan standar pelayanan pada satker; b) Melakukan percepatan pelayanan pada unit pelayanan di

satker dalam menciptakan budaya pelayanan prima; c) Berkoordinasi dengan unit kerja di bawahnya dalam penilaian

kepuasan terhadap pelayanan di satker; dan d) Melakukan pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi

informasi dalam pelayanan di satker. Sehubungan dengan regulasi yang telah dikeluarkan oleh

Kementerian PAN dan RB terkait dengan pembangunan zona integritas,

16

bahwa setiap satuan kerja di instansi pemerintah serendah-rendahnya setingkat Unit Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. Untuk itu diperlukan suatu Tim Kerja yang akan melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dengan difokuskan hanya pada enam area perubahan meliputi: penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan demikian, keanggotaan Tim RB dapat juga mempunyai peran sebagai Tim Kerja Zona Integritas.

B. Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap satker pada Kementerian Agama harus menyusun rencana kerja Tim RB.

Rencana kerja tersebut disusun dengan mangacu pada Renstra dan

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama yang meliputi pemenuhan terhadap seluruh komponen pada delapan area perubahan dan program/kegiatan utama yang belum dituntaskan oleh satker pada tahun sebelumnya.

Penyusunan rencana kerja pada tingkat Kementerian Agama, harus juga memperhatikan catatan-catatan hasil evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan pada tingkat satker, penyusunan rencana kerja jug harus memperhatikan catatan-catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Menteri Agama c.q Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Seluruh anggota Tim RB harus melaksanakan seluruh program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

Penyusunan Rencana Kerja RB

Pelaksanaan Program dan Kegiatan RB

Arah Kebijakan: - Renstra Kemenag - Road Map RB

Kemenag

Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaporan

Perbaikan/Revisi

17

dan dituangkan dalam rencana kerja tersebut, sehingga pencapaian pelaksanaan RB pada Kementerian Agama dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra dan Road Map RB Kementerian Agama.

C. Pelaksanaan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi, perlu adanya perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan tersebut yaitu: 1. Manajemen Perubahan

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para pejabat maupun pegawai, sehingga mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya.

Oleh karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur yaitu mindset dan culture set. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Hasil yang diharapkan dengan adanya perubahan pada area manajemen perubahan yaitu: a. Penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan

kode perilaku, termasuk penguatan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama (Integritas, Profesional, Inovasi, Tanggungjawab, dan Keteladanan);

b. Meningkatnya citra positif aparatur dan kepuasan internal dan eksternal terhadap pelayanan yang diberikan; dan

c. Meningkatnya kepuasan masyarakat.

Dalam peningkatan area manajemen perubahan merupakan tanggungjawab dari bidang yang menangani urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan.

Kondisi seperti itu seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hasil yang diharapkan dengan adanya perubahan pada area peraturan perundang-undangan yaitu meningkatnya kualitas regulasi

18

yang melindungi dan berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

Untuk meningkatkan area peraturan perundang-undangan merupakan tanggungjawab bidang yang menangani penyusunan dan penerbitan regulasi peraturan/keputusan pada Kementerian Agama.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Organisasi dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur.

Oleh Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Hasil yang diharapkan dengan adanya perubahan pada area penataan dan penguatan organisasi yaitu: a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

Kementerian Agama; b. Terbentuknya struktur organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi

dan sinergi dari pusat sampai daerah; c. Tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi pada satuan kerja

baik pusat maupun daerah; dan d. Kejelasan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah.

Untuk meningkatkan area penataan dan penguatan organisasi merupakan tanggung jawab bidang yang menangani organisasi pada Kementerian Agama.

4. Penataan Tata Laksana

Kejelasan proses bisnis/tata kerja/tata laksana juga sering menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik.

Hal tersebut yang mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada aparatur. Oleh Karena itu, perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

Hasil yang diharapkan dengan adanya perubahan pada area penataan tata laksana yaitu:

a. Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Goverment;

b. Meningkatnya kualitas tata hubungan antara pusat dan daerah;

19

c. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik; d. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara

elektronik; e. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal; dan f. Meningkatnya kualitas pelayanan.

Dalam meningkatkan area penataan tata laksana merupakan tanggungjawab bidang yang menangani ketatalaksanaan pada Kementerian Agama dan bidang yang menangani teknologi informasi dalam pemanfaatan teknologi untuk pengembangan tata laksana dalam penyelenggaraan pelayanan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional.

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.

Oleh Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Hasil yang diharapkan dengan adanya perubahan pada area Penataan Sistem Manajemen SDM yaitu: a. Meningkatnya kemampuan satker dalam mengelola SDM Aparatur

untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif; b. Meningkatnya kepatuhan satuan kerja untuk penerapan

manajemen SDM aparatur yang berbasis merit; c. Meningkatnya jumlah satuan kerja yang mampu menerapkan

manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur;

d. Meningkatnya jumlah satuan kerja untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya;

e. Meningkatnya jumlah satuan kerja yang mampu menerapkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya;

f. Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan;

g. Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajamen SDM aparatur; dan

h. Meningkatnya profesionalisme aparatur.

Dalam meningkatkan area penataan sistem manajemen SDM merupakan tanggungjawab bidang yang menangani kepegawaian pada Kementerian Agama dengan bekerjasama dengan bidang yang menangani pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM Aparatur.

20

6. Penguatan Akuntabilitas Kemampuan institusi untuk mempertanggungjawabkan berbagai

sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat sehingga mereka menganggap institusi belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat.

Oleh Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber daya yang dipergunakannya.

Hasil yang diharapkan dengan adanya perubahan pada area Penguatan Akuntabilitas yaitu: a. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan

dan kinerja yang terintegrasi; b. Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan

jasa yang adil, transparan, dan profesional; c. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja pada seluruh

satuan kerja; dan d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur.

Dalam meningkatkan area Penguatan Akuntabilitas merupakan tanggungjawab bidang yang menangani perencanaan, organisasi, kepegawaian, dan pengawasan internal pada Kementerian Agama dengan bekerjasama dengan bidang yang menangani pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM Aparatur.

7. Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, menjadi salah satu penyebab lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi buruk bagi institusi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan pada sistem pengawasan.

Hasil yang diharapkan dengan adanya perubahan pada area Penguatan Pengawasan yaitu: a. Meningkatnya kapasitas Peran APIP pada seluruh satuan kerja; b. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen,

profesional, dan sinergis; c. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN; d. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi; e. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur; f. Meningkatnya jumlah satuan kerja pemerintah yang memperoleh

predikat WBK-WBBM; dan g. Memperoleh opini WTP dari BPK.

Dalam meningkatkan area Penguatan Pengawasan merupakan tanggungjawab bidang yang menangani pengawasan internal dan eksternal pada Kementerian Agama.

21

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para pemberi pelayanan.

Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan.

Hasil yang diharapkan dengan adanya perubahan pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu: a. Terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja

pelayanan publik; b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan

harapan masyarakat; dan c. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemberi layanan.

Dalam meningkatkan area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan tanggungjawab bidang yang menangani layanan langsung kepada stakeholders dan bekerjasama dengan bidang yang menangani ketatalaksanaan dan teknologi informasi dalam pemanfaatan teknologi untuk pelayanan.

Keterkaitan antara delapan area perubahan dan sasaran reformasi

birokrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

22

Metode pelaksanaan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan dilakukan melalui empat metode sebagai berikut:

D. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Agama

PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement).

Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh seluruh satker pada Kementerian Agama dalam menilai sejauh mana kemajuan satker dalam melaksanakan RB di lingkungannya dan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan. 1. Tingkat Kementerian Agama

PMPRB Tingkat Kementerian Agama dilaksanakan dengan tujuan: a. memudahkan dalam menyediakan informasi mengenai

perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Agama;

b. menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kementerian Agama dilaporkan secara online kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

23

Pelaporan PMPRB Kementerian Agama secara online dilakukan melalui 3 (tiga) tahap submit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama selaku Koordinator Assesor, dan pada tahap akhir submit dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, yang merupakan proses akhir dari PMPRB Kementerian Agama.

2. Tingkat Satker Kementerian Agama PMPRB tingkat satker Kementerian Agama dilaksanakan dengan

tujuan: a. memudahkan dalam menyediakan informasi mengenai

perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh satker yang bersangkutan;

b. menyediakan data/informasi bagi Kementerian Agama dalam rangka menyusun Profil Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

penilaian mandiri tingkat satker Kementerian Agama dilakukan secara online melalui aplikasi kelompok kerja (POKJA) RB dengan menggunakan Matrik Capaian Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi. Setiap satker melaporkan penilaian mandiri secara berkala, agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan lebih dini sebelum disampaikan kepada Tim RB Kementerian Agama.

24

MATRIK CAPAIAN KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

I MANAJEMEN PERUBAHAN 12,00 100,00% 1 Tim Reformasi Birokrasi 2,00

a. Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) dengan menentukan anggota tim yang terdiri dari delapan area perubahan reformasi birokrasi A 0,5

b. Menyusun dokumen rencana program reformasi birokrasi yang memuat target prioritas yang relevan A 0,5

c. Melakukan rapat koordinasi teknis terkait dengan kendala dan rekomendasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing satuan kerja A 0,5

d. Melakukan Reviu dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Kementerian Agama A 0,5

2 Agen Perubahan 3,50

a. Pembentukan Agen Perubahan untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan secara berkelanjutan A 0,5

b. Implementasi Pedoman Agen Perubahan ke seluruh Unit Kerja A 0,5

c. Melakukan pemahaman tugas dan fungsi Agen Perubahan pada satuan kerja dalam bentuk sosialisasi A 0,5

d.

Melakukan pengembangan kapasitas Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama pada setiap satuan kerja melalui berbagai pelatihan, misalnya pelatihan agen perubahan, pemberian consulting, coaching and trainingserta knowledge sharing yang mendukung peningkatan efektifitas organisasi

A 0,5

e.

Memberdayakan Agen Perubahan terpilih dalam mencari solusi permasalahan yang ada pada satuan kerja masing-masing dengan membuat rekapitulasi permasalahan dan rekomendasi/solusi pada setiap satuan kerja dan disampaikan kepada pimpinan

A 0,5

25

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

f. Mengevaluasi kinerja Agen Perubahan pada satuan kerja masing-masing secara berkala (per tahun) terkait dengan inovasi yang sudah direncanakan sampai progres dan capaiannya

A 0,5

g. Memberikan apresiasi/penghargaan kepada agen perubahan yang mencapai target perubahannya pada masing-masing satuan kerja (penghargaan dapat ditentukan oleh satuan kerja masing-masing dalam bentuk)

A 0,5

3 Nilai-Nilai Organisasi 2,50

a.

Peningkatan keterlibatan aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari unsur pimpinan tertinggi sampai seluruh pegawai dari semua tingkatan (pegawai PNS dan Non PNS) pada satuan kerja masing-masing. Kegiatan dapat dilakukan seperti penyelenggaraan pertemuan rutin yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi.

A 0,5

b.

Melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi yang inovatif serta responsif terhadap perkembangan zaman dan kondisi kebutuhan instansi dalam melakukan perubahan culture and mind set berbasis kompetensi/pendiklatan

A 0,5

c. Pencanangan dan sosialisasi budaya kerja positif Kementerian Agama A 0,5

d. Internalisasi Budaya Kerja Positif Kementerian Agama kepada seluruh pegawai dalam bentuk kegiatan maupun media lainnya A 0,5

e. Melakukan pembinaan netralitas ASN Kementerian Agama untuk bekerja profesional A 0,5

4 Media Komunikasi Reformasi Birokrasi 1,00

a. Melakukan public campaign yang terkait dengan reformasi birokrasi dengan memanfaatkan media komunikasi cetak seperti website, infografis, banner, poster, booklet atau buku saku, dan lain-lain

A 0,5

b. Melakukan updating informasi terkini dalam pelaksanaan reformasi birokrasi A 0,5

5 Road Map Reformasi Birokrasi 3,00

26

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

a. Sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama kepada seluruh anggota organisasi yang memuat program dan kegiatan yang mendukung delapan area perubahan reformassi birokrasi

A 0,5

b. Menurunkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama dalam bentuk rencana aksi tindak lanjut pada satuan kerja masing-masing (dalam bentuk kegiatan-kegiatan berdasarkan Road Map RB)

A 0,5

c. Melakukan evaluasi terhadap Road Map Kementerian Agama yang melibatkan seluruh anggota organisasi A 0,5

d. Membuat rekomendasi terhadap pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama secara berkala (per tahun) A 0,5

e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satker setiap area perubahan secara berkala (per semester) A 0,5

f. Membuat laporan tahunan capaian dan kendala pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap tahunnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi A 0,5

II PENATAAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 5,50 100,00%

1 Kepatuhan Pelaksanaan Regulasi 2,00

a. Melakukan mapping regulasi yang terkait dengan administrasi dan layanan pada satuan kerja masing-masing A 0,5

b. Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan regulasi yang terkait dengan administrasi dan layanan A 0,5

c. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan regulasi pada satuan kerja masing-masing A 0,5

d. Membuat rekomendasi hasil kajian dan analisis pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan regulasi pada satuan kerja masing-masing A 0,5

2 Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 1,50

27

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

a. Melakukan identifikasi, analisis, pemetaan terhadap peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/sinkron A 0,5

b. Membuat laporan rekomendasi atas hasil identifikasi, analisis, pemetaan terhadap peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/sinkron A 0,5

c. Melakukan tindak lanjut dari hasil analisis/evaluasi atau pemetaan atas peraturan perundang-undangan yang telah terbit A 0,5

3 Sistem Pengendalian Peraturan dan Perundang-Undangan 2,00

a. Monitoring dan evaluasi terhadap penataan berbagai perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Agama A 0,5

b. Membuat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penataan berbagai perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Agama

A 0,5

c. Melakukan pendokumentasian/pengarsipan regulasi yang telah terbit dalam bentuk hardcopy/softcopy berdasarkan laporan hasil pelaksanaan review dan verifikasi

A 0,5

d. Penguatan Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang hukum dalam rangka memastikan peraturan perundang-undangan relevan dan efektif sesuai dengan kondisi terkini

A 0,5

III PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 4,00 100,00% 1 Evaluasi Organisasi 2,50

a. Melakukan analisis evaluasi organisasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi pada setiap satuan kerja A 0,5

b. Melakukan analisis evaluasi organisasi yang mengukur jenjang organisasi unit kerja A 0,5

c. Melakukan analisis evaluasi organisasi yang mengidentifikasikan kemungkinan duplikasi fungsi atau tumpang tindih organisasi A 0,5

28

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

d.

Melakukan analisis evaluasi organisasi tentang kesesuaian struktur organisasi yang dihasilkan dengan memperhatikan pada capaian kinerja (outcome) yang akan dihasilkan sehingga dapat terbentuk struktur organisasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis khususnya pencapaian kinerja (outcome)

A 0,5

e. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan rekomendasi terhadap hasil analisis evaluasi organisasi A 0,5

2 Analisis Jabatan 1,50

a. Melakukan evaluasi atas Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada masing-masing satker A 0,5

b. Membuat rekomendasi atas hasil evaluasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada masing-masing satker A 0,5

c. Melakukan penyusunan peta jabatan dan informasi faktor jabatan A 0,5

IV PENGUATAN TATA LAKSANA 16,00 100,00% 1 Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2,50

a. Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi dan core business Kementerian Agama sesuai dengan KMA 270 tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama

A 0,5

b.

Membuat dan menetapkan SOP sesuai dengan peta proses bisnis yang sudah disusun sesuai dengan tugas, fungsi dan core business satuan kerja masing-masing sehingga dapat dijadikan standar pelaksanaan kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan lebih efektif dan efisien

A 0,5

c. Melakukan evaluasi peta proses bisnis dan SOP sesuai dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi A 0,5

d. Membuat rekomendasi hasil evaluasi peta proses bisnis dan SOP sesuai dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi A 0,5

29

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

e. Melakukan proses simplifikasi, eliminasi, integrasi dan otomatisasi terhadap proses kerja berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap peta proses bisnis dan SOP

A 0,5

2 Pengelolaan Kearsipan 5,00

a. Melakukan sosialisasi kearsipan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan A 0,5

b. Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan A 0,5

c. Melakukan pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari arsipvital, arsip aktif dan arsip inaktif agar tertata dan mudah diakses A 0,5

d.

Melakukan pengelolaan arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan sehingga dapat diverifikasi keabsahannya oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)/lembaga kearsipan untuk dijadikan dokumentasi arsip negara

A 0,5

e. Menyusun indeks dokumentasi arsip yang lengkap dalam informasi database yang mudah dan informatif A 0,5

f. Meningtegrasikan arsip ke dalam sebuah sistem digitalisasi kearsipan A 0,5

g. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kearsipan A 0,5

h. Meningkatkan penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan kearsipan terkait dengan manajemen kearsipan A 0,5

i. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan arsip A 0,5

j. Membuat laporan rekomendasi terkait dengan hasil pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pengelolaan arsip A 0,5

3 Keterbukaan Informasi Publik 5,00

30

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

a.

Mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan terkait dengan pelayanan dan kinerja Kementerian Agama

A 0,5

b. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik A 0,5

c. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik A 0,5

d.

Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga dapat dihasilkan layanan informasi publik yang berkualitas sesuai harapan dan kebutuhan stakeholder (pengguna Informasi)

A 0,5

e. Membuat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

A 0,5

f. Memaksimalkan dan mengefektifkan peran Humas dalam menginformasikan kinerja Kementerian Agama kepada publik melalui media sosial seperti website, facebook, twitter, instagram, youtube dan lainnya

A 0,5

g. Menghimpun aspirasi harapan masyarakat terhadap pelayanan dengan melakukan audiensi dengan masyarakat A 0,5

h. Menindaklanjuti hasil audiensi dengan masyarakat dengan membuat laporan hasil pelaksanaan audiensi A 0,5

i.

Membentuk Ministry Of Religious Affairs (MORA) Cyber Team pada tingkat satker untuk menanamkan kepercayaan/meyakinkan masyarakat akan kecakapan, kejujuran, pengabdian serta kinerja aparatur Kementerian Agama sebagai pelaksana public service

A 0,5

j. Mengoptimalkan peran MORA Cyber Team pada tingkat satker dalam menanggapi dan menyampaikan informasi terkini pada media sosial dalam rangka meningkatkan opini positif citra Kementerian Agama di masyarakat

A 0,5

31

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

4 e-Government 2,50

a.

Memiliki rencana pengembangan e-government pada satker masing-masing dalam upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk mening-katkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

A 0,5

b. Melakukan pemetaan jenis-jenis aplikasi yang mendukung tugas dan fungsi berdasarkan jenis outputaplikasi tersebut (aplikasi yang berkaitan dengan administrasi, kinerja, layanan internal dan eskternal)

A 0,5

c. Mengidentifikasikan jenis aplikasi yang akan dan sudah dikembangkan dengan prinsip-prinsip spesifik, terukur, dan realistis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

A 0,5

d. Mengintegrasikan aplikasi berdasarkan hasil pemetaan dan identifikasi berdasarkan jenis output aplikasi (aplikasi yang berkaitan dengan administrasi, kinerja, layanan internal dan eskternal)

A 0,5

e.

Mengembangkan sistem layanan yang sudah menggunakan teknologi informasi agar dapat terintegrasi antara satu dengan yang lain, sehingga prosedur pemberian layanan dapat dilakukan lebih efektif, sederhana, mudah, dan cepat

A 0,5

5 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 1,00 a. Melakukan pengukuran dan evaluasi implementasi LPSE sesuai standar A 0,5

b. Melakukan pengembangan kompetensi SDM yang berkaitan dengan pelaksanaan LPSE agar lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

A 0,5

V PENATAAN SISTEM SDM APARATUR 25,00 100,00% 1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai 2,50

32

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

a.

Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS pada satuan kerja masing-masing berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Kementerian Agama yang meliputi kebutuhan jumlah dan jenis: jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi secara berkala

A 0,5

b.

Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan Renstra Kementerian Agama yang meliputi kebutuhan jumlah dan jenis: jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi

A 0,5

c.

Melakukan penghitungan jumlah kebutuhan pegawai yang sesusi dengan anjab dan ABK serta tetap memperhitungkan jumlah pegawai PNS yang merupakan pegawai di masing-masing satuan kerja dan setiap seluruh pegawai harus berkontribusi terhadap kinerja

A 0,5

d.

Melakukan penghitungan jumlah kebutuhan pegawai yang sesuai dengan anjab dan ABK serta tetap memperhitungkan jumlah pegawai Non PNS yang merupakan pegawai di masing-masing satuan kerja dan setiap seluruh pegawai harus berkontribusi terhadap kinerja

A 0,5

e.

Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang Jabatan serta memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai

A 0,5

2 Pengadaan Pegawai 4,00

a. Melaksanakan sistem pengangkatan dan seleksi jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi secara transparan dan berbasis kompetensi

A 0,5

b. Pengumuman penerimaan seleksi jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi diinformasikan secara luas kepada masyarakat A 0,5

33

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

c. Pendaftaran seleksi jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) A 0,5

d. Persyaratan seleksi jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi jelas, tidak diskriminatif A 0,5

e. Proses seleksi jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN A 0,5

f. Pengumuman hasil seleksi jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi diinformasikan secara terbuka A 0,5

g. Melakukan proses penerimaan non PNS yang dilakukan secara transparan melalui satu pintu sehingga kebutuhan pegawai non PNS dapat dipantau termasuk alokasi anggaran terhadap pegawai Non PNS

A 0,5

h. Monitoring dan evaluasi sistem rekrutmen dan seleksi jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi secara transparan dan berbasis kompetensi

A 0,5

3 Pangkat dan Jabatan 1,50

a.

Melakukan pemetaan dan klasifikasi pegawai berdasarkan kedudukan jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian

A 0,5

b. Meningkatkan pelayanan terkait dengan layanan administrasi jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP No. 11 Tahun 2017)

A 0,5

c. Menyusun standar kompetensi jabatan sebagai pedoman dalam pengisian jabatan A 0,5

4 Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, dan Sistem Informasi Manajemen Karier 7,00

34

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

a. Melaksanakan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN dengan mengacu Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan profil PNS A 0,5

b.

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) telah disusun yang memuat nama Jabatan; uraian Jabatan; kode Jabatan; pangkat yang sesuai; Kompetensi Teknis; Kompetensi Manajerial; Kompetensi Sosial Kultural; dan ukuran kinerja Jabatan

A 0,5

c. Profil PNS telah disusun yang memuat data personal; kualifikasi; rekam jejak Jabatan; kompetensi; riwayat pengembangan kompetensi; riwayat hasil penilaian kinerja; dan informasi kepegawaian lainnya

A 0,5

d. Melakukan manajemen pengembangan karier PNS yang dilakukan melalui mutasi dan promosi berdasarkan hasil assesment pegawai A 0,5

e. Melakukan identifikasi pengembangan kompetensi pegawai A 0,5

f. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi belum disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang memadai

A 0,5

g. Melakukan penetapan rencana pengembangan karier A 0,5

h. Melaksanakan pola pengembangan karier berdasarkan standar jabatan dan standar kompetensi jabatan A 0,5

i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan karier A 0,5

j. Membuat pola karier PNS yang merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan

A 0,5

k. Membangun Sistem Informasi Manajemen Karier PNS A 0,5

l. Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Karier PNS A 0,5

m. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola karir, pengembangan kompetensi dan pengkaderan pegawai PNS A 0,5

35

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

n.

Melakukan evaluasi pasca diklat secara berkala terhadap pegawai yang telah mendapatkan pengembangan pegawai berbasis kompetensi (diklat struktural atau teknis )untuk mengetahui apakah telah ada perbaikan kinerja setelah mendapatkan pengembangan kompetensi

A 0,5

5 Penilaian Kinerja dan Disiplin 4,50 a. Melakukan pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier A 0,5

b. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS

A 0,5

c. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan A 0,5

d. Melakukan penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi A 0,5

e. Menetapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A 0,5

f. Mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A 0,5

g. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A 0,5

h. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara menyeluruh dan secara berkala A 0,5

i. Menjadikan capaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja A 0,5

6 Penghargaan 1,00

a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward and punishment) kepada pegawai A 0,5

36

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

b.

Memberikan penghargaan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja (penghargaan dapat diberikan berdasarkan kebijakan satuan kerja masing-masing seperti short course, petugas haji, beasiswa, tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan dan lainnya)

A 0,5

7 Kualitas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1,00

a. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi yang inovatif serta responsif terhadap perkembangan zaman dan kondisi kebutuhan instansi Kementerian Agama

A 0,5

b. Sinkronisasi kebutuhan basis diklat dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan sehingga terjadi kesesuaian atau job-fit antara pekerjaan/jabatan dan job holder (pemangku jabatan)

A 0,5

8 Sistem Informasi Kepegawaian 3,50 a. Melaksanakan Manajemen Data Pegawai A 0,5

b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian A 0,5

c. Pengembangan Sistem Presensi PNS Kementerian Agama yang terintegrasi dengan SIMPEG A 0,5

d. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan A 0,5

e. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai A 0,5

f. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan A 0,5

g. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM A 0,5

VI PENGUATAN AKUNTABILITAS 15,00 100,00% 1 Rencana Strategis 1,00

a. Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan A 0,5

37

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

b. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan melibatkan pimpinan A 0,5

2 Rencana Kinerja Tahunan 3,50 a. Perjanjian Kinerja sudah dipublikasikan A 0,5

b. Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV A 0,5

c. Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran A 0,5

d. Dokumen rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam evaluasi pencapaian sasaran yang berorientasi hasil A 0,5

e. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan sehingga kegiatan selaras dengan sasaran A 0,5

f. Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala dan melibatkan pimpinan untuk berpartisipasi aktif A 0,5

g. Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan A 0,5

3 Pengukuran Kinerja 4,00

a. Ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sudah merupakan turunan kinerja atasannya A 0,5

b.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah disempurnakan dengan Perjanjian Kinerja secara berjenjang sampai pada tingkat Eselon IV, dengan mempertimbangkan keselarasan ukuran kinerja antara lini bawah dengan kinerja atasannya dan penjabaran kinerja secara berjenjang

A 0,5

c. IKU sudah dipublikasikan A 0,5

d. IKU telah dimanfaatkan dalam perencanaan dan penganggaran A 0,5

e. Seluruh pegawai telah menandatangani (memiliki) perjanjian (target) kinerja yang spesifik (berupa Perjanjian Kinerja dan SKP) A 0,5

38

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

f. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas telah dikaitkan dengan reward & punishment A 0,5

g. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala A 0,5

h. Pengukuran kinerja telah berbasis elektronik A 0,5

4 Pelaporan Kinerja 2,00

a. Informasi kinerja mengenai kinerja yang telah diperjanjikan telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja A 0,5

b. Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi A 0,5

c. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja A 0,5

d. Peningkatan kapasitas SDM dalam menyusun laporan kinerja dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja A 0,5

5 Evaluasi Kinerja Internal 3,00 a. Hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan A 0,5

b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja A 0,5

c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk mengukur keberhasilan unit kerja A 0,5

d. Hasil evaluasi program untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang A 0,5

e. Hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang A 0,5

f. Hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah nyata A 0,5

6 Capaian Kinerja 1,50 a. Melakukan inisiatif dalam pemberantasan korupsi A 0,5

b. Melakukan inovasi dalam manajemen kinerja A 0,5

39

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

c. Memberikan penghargaan-penghargaan dalam pencapaian kinerja A 0,5

VII PENGUATAN PENGAWASAN 10,00 100,00%

1 Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest), SPIP, Dumas/WBS, ZI-WBK-WBBM, Serta Layanan Publik 5,00

a. Penetapan dan penerapan satuan kerja dalam pelaksanaan penerapan gratifikasi A 0,5

b. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan gratifikasi A 0,5

c. Penetapan dan penerapan satuan kerja dalam pelaksanaan pengelolaan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) A 0,5

d. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) A 0,5

e. Penetapan dan penerapan satuan kerja dalam pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) A 0,5

f. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) A 0,5

g. Penetapan dan penerapan satuan kerja dalam penanganan pengaduan masyarakat/whistleblower system(WBS) A 0,5

h. Melakukan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat/whistleblower system(WBS) A 0,5

i.

Penetapan dan penerapan satuan kerja dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)-Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) (memenuhi ketentuan satuan kerja berpredikat WBK dan WBBM melalui aplikasi PMPZI)

A 1

2 Optimalisasi Peran APIP Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Negara 3,50

a. Peningkatan jumlah kegiatan consulting tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan A 0,5

b. Peningkatan jumlah kegiatan assurance tentang pelaksanaan pengelolaan A 0,5

40

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

keuangan

c. Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Kemenag sesuai dengan ketentuan yang berlaku A 0,5

d. Proses pelaksanaan pemungutan/penyetoran PNBP sesuai dengan ketentuan A 0,5

e. Proses pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan A 0,5

f. Proses penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan A 1

3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) 1,50 a. Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal A 0,5

b. Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) A 0,5

c. Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) A 0,5

VIII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 12,50 100,00% 1 Standar Layanan 2,00 a. Implementasi kebijakan standar pelayanan A 0,5

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan A 0,5

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan A 0,5

d. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan A 0,5

2 Budaya Pelayanan Prima 2,50 a. Terdapat media pengaduan pelayanan A 0,5

b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan A 0,5

c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan A 0,5

d. Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan A 0,5

41

PENILAIAN PILIHAN

JAWABAN (A/B/C)

NILAI % DATA DUKUNG

e. Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan A 0,5

3 Pengelolaan Pengaduan 2,50 a. Terdapat media pengaduan pelayanan A 0,5

b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan A 0,5

c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan A 0,5

d. Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan A 0,5

e. Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan A 0,5

4 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan 1,50 a. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan A 0,5

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka A 0,5

c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat A 0,5

5 Pemanfaatan Teknologi Informasi 2,50

a. Membangun sistem informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media A 0,5

b. Mengupayakan sarana layanan terpadu/terintegrasi A 0,5

c. Melakukan kegiatan inovatif terkait pelaksanaan pelayanan A 0,5

d. Pengelolaan website Kemenag yang up to date A 0,5

e. Pemutakhiran teknologi informasi terhadap pelayanan A 0,5

6 Peningkatan Layanan Publik Unggulan dan Program Prioritas 1,50 a. Implementasi kebijakan tentang pelaksanaan Quick Wins A 0,5

b. Penentuan program Quick Wins A 0,5

c. Pengusulan layanan inovasi publik A 0,5

INDEKS CAPAIAN KINERJA POKJA RB SATKER ###### 100,00%

42

43

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA A. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup satker dan lingkup Kementerian Agama. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup satker, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut: a. Pertemuan rutin dengan pimpinan satker untuk membahas kemajuan,

hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan satker untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada satker yang melaksanakan Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

b. Pertemuan dengan pimpinan satker untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;

c. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana

diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat. Pada lingkup Kementerian Agama, monitoring dilakukan melalui

beberapa media sebagai berikut: a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah; b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana; c. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja; d. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana

diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

44

f. Pertemuan dalam rangka PMPRB, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Dalam lingkup kementerian, evaluasi dilakukan secara berkala.

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh program dan kegiatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dipimpin oleh Menteri Agama pada tingkat Kementerian Agama, sedangkan pada tingkat satker dipimpin oleh pimpinan satker yang bersangkutan untuk penyelesaian hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama dalam merespon perkembangan lingkungan strategis.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari: a. Hasil-hasil monitoring; b. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana

diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; d. Aplikasi Monitoring Pokja RB; dan e. Pertemuan dalam rangka PMPRB, yang dikoordinasikan oleh

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan

masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

C. Pelaporan

1. Pimpinan satker wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala.

2. Menteri Agama wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PAN dan RB mengenai: a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama. b. Hal-hal lain yang terkait dengan proses pelaksanaan Reformasi

Birokrasi pada Kementerian Agama.

45

BAB IV PENUTUP

Birokrasi pada Kementerian Agama harus dikelola berdasarkan

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan masyarakat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi Kementerian Agama, baik Pusat maupun Daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di Pusat maupun di Daerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward and punishment yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal September 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN