KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 442/Kpts/SR.140/9/2003 TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa terhadap pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah dievaluasi dan dilakukan pengujian-pengujian serta hasilnya dinilai telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan; b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida, dipandang perlu untuk mendaftar dan memberikan izin tetap pestisida; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tenang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224); 11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 13. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
38
Embed
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIANperundangan.pertanian.go.id/admin/k_mentan/SK-442-03.pdf · (2) Komposisi formulasi, sifat-sifat fisik dan kimia, stabilitas, kompatibilitas dan sifat-sifat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 442/Kpts/SR.140/9/2003
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA
MENTERI PERTANIAN,
Menimbang : a. bahwa terhadap pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah dievaluasi dan dilakukan pengujian-pengujian serta hasilnya dinilai telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan;
b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida, dipandang perlu untuk mendaftar dan memberikan izin tetap pestisida;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tenang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224);
11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/3/2003 tentang Komisi Pestisida;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida;
Memperhatikan : Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 279/Kompes/2003
tanggal 25 Agustus 2003;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA.
Pasal 1
(1) Pestisida seperti tercantum pada kolom 6 Lampiran Keputusan ini, terdaftar dan diberi izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida, atas nama pemegang pendaftaran seperti tercantum pada kolom 6.
(2) Kepada pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan izin yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini, untuk mengedarkan maupun mengeluarkan keterangan mengenai pestisida-pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kedudukan sebagai pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila pemegang pendaftaran tidak lagi ditunjuk untuk mendaftarkan pestisida tersebut oleh pemilik formulasi pestisida yang bersangkutan atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Permohonan pendaftaran ulang pestisida seperti tercantum pada kolom
2 Lampiran Keputusan ini harus diajukan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 2
(1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mengandung
bahan aktif seperti tercantum pada kolom 2 dan mempunyai bentuk formulasi seperti tercantum pada kolom 3 Lampiran keputusan ini.
(2) Komposisi formulasi, sifat-sifat fisik dan kimia, stabilitas, kompatibilitas
dan sifat-sifat lain dari bahan aktif maupun formulasi harus sesuai dengan data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftaran.
Pasal 3
(1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (ayat (1) hanya boleh : a. diimpor dan/atau diproduksi oleh pemegang pendaftaran dan/atau
pihak lain yang mendapat persetujuan dari pemegang pendaftaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. disimpan dan diedarkan dalam wadah asli dengan label yang
disetujui Direktur Pupuk dan Pestisida; c. digunakan menurut ketentuan seperti tersebut dalam kolom 4 dan 5
Lampiran keputusan ini, serta sesuai petunjuk pada label. (2) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak boleh
digunakan dengan pesawat terbang, kecuali dengan izin Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 4
(1) Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
wajib menjamin : a. pada waktu mulai diedarkan, mutu pestisida sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 2; b. pestisida diedarkan dalam wadah dan pembungkus yang sesuai
dengan yang dinyatakan pada permohonan pendaftaran dan yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir b;
c. tiap wadah dan pembungkus pestisida diberi label sesuai dengan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
d. tiap keterangan dalam bentuk apapun, yang diedarkan olehnya
atau pihak lain atas persetujuannya sesuai dengan ketentuan perizinan serta data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftarannya.
(2) Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
wajib mengupayakan : a. mutu pestisida yang diedarkan tidak mengalami kerusakan yang
mengakibatkan pestisida tersebut menjadi tidak efektif, dan atau tidak aman dalam peredaran dan penggunaannya;
b. menarik kembali dari peredaran, pestisida yang mutunya tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. menghentikan peredaran pestisida yang wadah, pembungkus dan
labelnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b dan c, sampai wadah, pembungkus dan labelnya diganti dengan yang memenuhi ketentuan;
d. menarik kembali keterangan dalam bentuk apapun yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib memberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian:
a. bahan aktif murni untuk pemeriksaan laboratorium terhadap
pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1); b. contoh formulasi pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan wadah, pembungkus dan label pembungkus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b dan c.
Pasal 5
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diubah, diganti
atau dicabut apabila terbukti bahwa pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan, atau diketahui mempunyai potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.
Pasal 6
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 September 2003
MENTERI PERTANIAN,
PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Kesehatan; 4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;’ 6. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 7. Menteri Kehutanan; 8. Menteri Kelautan dan Perikanan; 9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan; 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian; 12. Keputusan Komisi Pestisida; 13. Para Pemegang Pendaftaran.
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 442/Kpts/SR.140/9/2003
No.
Nama pestisida dan bahan aktif serta
kadarnya
Jenis pestisida dan bentuk formulasi
Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan Nama pemegang
pendaftaran Nomor
pendaftaran Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan
Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi
1 2 3 4 5 6 7
PESTISIDA PENDAFTARAN BARU
1. AGITA : 9,7 % Pestisida untuk peternakan racun kontak dan lambung berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 442/Kpts/SR.140/9/2003
No.
Nama pestisida dan bahan aktif serta
kadarnya
Jenis pestisida dan bentuk formulasi
Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan Nama pemegang
pendaftaran Nomor
pendaftaran Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan
Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi
1 2 3 4 5 6 7
ASSAULT 100 AS
(Lanjutan)
Gulma berdaun sempit Axonopus compressu Ottochloa nodosa Paspalum conjugatum Panicum sp. Paspalum trigonium Setaria barbata ; Lahan baru dan lahan tanpa tanaman : Alang-alang Imperata cylindrical.
Penyemprotan volume tinggi : 2,5 – 5 l/ha
4.
ATONIK 6,5 L Natrium orto nitrofenol:2g/l Natrium 2,4 dinitrofenol: 0,5 g/l Natrium 5 nitroguaiakol:1g/l Natrium para nitrofenol:3 g/l
Zat pengatur tumbuh tanaman berbentuk larutan
Cabai merah : Meningkatkan jumlah dan bobot buah; Kentang : Meningkatkan jumlah dan bobot umbi; Padi : Menurunkan kadar butir beras yang pecah; Tomat : Meningkatkan jumlah dan bobot buah.
Penyemprotan volume tinggi : Penyemprotan volume tinggi : 1 ml/l Penyemprotan volume tinggi : 1 – 2 ml/l Penyemprotan volume tinggi : 1 l/ha Penyemprotan volume tinggi : 1 ml/3 l
PT Mastalin Mandiri RI. 561/8-2003/T
5. AUTAN 118 AS DEET : 118,75 g/l
Repelen berbentuk larutan dalam air
Untuk mengusir nyamuk Aedes aegypti.
Pengolesan pada kulit PT Johnson Home Hygiene Products
RI. 1380/8-2003/T
6. AUTAN 12,5 Lt DEET : 12,5 %
Repelen berbentuk losion
Untuk mengusir nyamuk Aedes aegypti.
Pengolesan pada kulit
PT Johnson Home Hygiene Products
RI. 1382/8-2003/T
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 442/Kpts/SR.140/9/2003
No.
Nama pestisida dan bahan aktif serta
kadarnya
Jenis pestisida dan bentuk formulasi
Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan Nama pemegang
pendaftaran Nomor
pendaftaran Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan
Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi
1 2 3 4 5 6 7
7. BAVISTIN 50 WP
Karbendazim : 50 %
Fungisida sistemik yang bersifat fungitoksik berbentuk tepung yang dapat disuspensikan
Bawang merah : Penyakit bercak ungu Altermaria porri;
Penyemprotan volume tinggi : 0,5 – 1 g/l
PT BASF Indonesia RI. 66/8-2003/T
Cabai : Penyakit bercak daun Cercospora capsici Penyakit antraknosa Colletotrichum capsici;
Penyemprotan volume tinggi : 5 – 10 g/l
Kacang hijau : Penyakit kudis Elsinoe sp.;
Penyemprotan volume tinggi : 0,4 – 1 kg/ha
Karet : Penyakit bidang sadap Ceratocystis fimbriata;
Penyemprotan volume tinggi : 1 – 2 g/l
Kubis : Penyakit akar ganda Plasmodiophora brassicae;
Penyiraman pada tanah : 12,5 – 25 g/m2
Padi : Penyakit hawar pelepah Rhizoctonia solani;
Penyemprotan volume tinggi : 10 – 12 g/ 10 l
Tembakau : Penyakit patik daun Cercospora nicotianae
Penyemprotan volume tinggi : 15 g/10 l
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 442/Kpts/SR.140/9/2003
No.
Nama pestisida dan bahan aktif serta
kadarnya
Jenis pestisida dan bentuk formulasi
Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan Nama pemegang
pendaftaran Nomor
pendaftaran Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan
Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi
1 2 3 4 5 6 7
8. BILLY 20 WP
Etil pirazosulfuron : 20 %
Herbisida pra tumbuh berbentuk tepung yang dapat disuspensikan
Apel : Meningkatkan jumlah dan bobot buah; Cabai merah : Meningkatkan jumlah dan bobot buah; Kedelai : Meningkatkan pengisian polong, jumlah polong berbiji dua, polong berbiji tiga, dan mutu biji; Padi : Meningkatkan jumlah malai perumpun.
Penyemprotan volume tinggi : 12,5 ml/10 l air Penyemprotan volume tinggi : 2 – 2,5 ml/10 l air Penyemprotan volume tinggi : 10 – 15 ml/10 l air Penyemprotan volume tinggi : 10 ml/10 l air
PT Kalatham RI. 532/8-2003/T
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 442/Kpts/SR.140/9/2003
No.
Nama pestisida dan bahan aktif serta
kadarnya
Jenis pestisida dan bentuk formulasi
Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan Nama pemegang
pendaftaran Nomor
pendaftaran Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan
Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi
1 2 3 4 5 6 7
17. FASTA 15 EC
Alfametrin : 15 g/l
Insektisida kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan