KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian jadwal Kampanye; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa . . . jdih.kpu.go.id
16
Embed
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK ... 655 THN 2019.pdfKAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa
ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang
Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan
Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian jadwal
Kampanye;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-
Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat
Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah
beberapa . . .
jdih.kpu.go.id
- 2 -
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun
2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-
Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat
Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.
KESATU : Menetapkan perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum
Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
meliputi:
a. BAB II angka 2 Jadwal Kampanye Rapat Umum Zona B;
dan
b. BAB II angka 3 Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai
Gerakan Perubahan Indonesia.
KETIGA : . . .
jdih.kpu.go.id
- 3 -
KETIGA : Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
mengikuti jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk
Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden.
KEEMPAT : Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan Jadwal
Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
termasuk Partai Politik Lokal di Aceh, serta Calon
Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIEF BUDIMAN
jdih.kpu.go.id
- 1 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 595/PL.02.4-
Kpt/06/KPU/III/2019 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
jdih.kpu.go.id
- 2 -
BAB I
PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
A. Pendahuluan
Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat
dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua
puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan
2. Sumatera Utara 6 - 6 - 6 3. Sumatera Barat 6 - 6 - 6 4. Riau 6 - 6 - 6 5. Jambi 6 - 6 - 6 6. DKI Jakarta 6 - 6 - 6 7. Jawa Barat 6 - 6 - 6 8. Jawa Tengah 6 - 6 - 6 9. Nusa Tenggara Timur 6 - 6 - 6 10. Kalimantan Barat 6 - 6 - 6 11. Kalimantan Tengah 6 - 6 - 6 12. Kalimantan Selatan 6 - 6 - 6
13. Sulawesi Utara 6 - 6 - 6 14. Sulawesi Tengah 6 - 6 - 6 15. Sulawesi Selatan 6 - 6 - 6 16. Maluku 6 - 6 - 6 17. Papua 6 - 6 - 6