N^^49630101199212 1 001 Di t et apkan di : Banda Aceh Pada tanggal :3^Maret 2018 KETUAPENGADILAN NEGERI KELASIA \ : Menyatakan ti dak ber laku lagi keputusan Ketua Pengadil an Negeri Banda Aceh Nomor: W1.U1/ 3473/HK.02/X/2017 tentang penyesuaian panj ar ongkos perkara perdata yang dipungut dan ongkos yang dikel uarkan pada Pengadil an Negeri Banda Aceh Kedua: Besaran panj ar ongkos per kara perdata yang dipungut dan ongkos yang di keluarkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana t er sebut dal am daftar l ampiran keputusan ini. Ket i ga: Keputusan i ni ber l aku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabil a dikemudi an hari terdapat kekeliruan dal am keputusan ini akan dil akukan perbai kan sebagai mana mest inya,- MENETAPKAN Per t ama MEMUTUSKAN Meni mbang : a. Bahwa untuk terciptanya pr i nsi p akuntabili tas dan kepast ian pencari keadi lan dal am beracara di Pengadilan Negeri perl u di tetapkan besarnya biaya perkara. b. Bahwa besarnya biaya per kara perdata khususnya mengenai pemberi tahuan dan panggi l an tergantung pada keberadaan tempat tinggal para pihak. c. Bahwa Pengadil an Negeri Banda Aceh berada di Ibu Kota Provi nsi Aceh dengan wil ayah hukum seluruh wil ayah Kota Banda Aceh, ol eh karena itu perl u di tetapkan panj ar ongkos perkara perdata ber dasarkan Radi us. Mengingat : 1. Pasal 24 Undang- Undang Dasar 1945 sebagai mana telah di ubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagai mana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009. 3.Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana tel ah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERIBANDA ACEH NOMOR : W1.U1/ /^^HK.02/m/ 2018 TENTANG PENYESUAIAN PANJAR ONGKOS PERKARA PERDATA YANG DIPUNGUT DAN ONGKOS YANG DI KELUARKAN PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KETUA PENGADI LAN NEGERI BANDA ACEH
4
Embed
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERIBANDA ...pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/SK-Radius-Panjar...Aceh dengan wilayah hukum seluruh wilayah Kota Banda Aceh, oleh karena itu perlu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
N^^49630101199212 1 001
Ditetapkan di : Banda AcehPada tanggal :3^Maret 2018
KETUAPENGADILAN NEGERI KELASIA \
: Menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Ketua Pengadilan Negeri BandaAceh Nomor: W1.U1/3473/HK.02/X/2017 tentang penyesuaian panjarongkos perkara perdata yang dipungut dan ongkos yang dikeluarkan padaPengadilan Negeri Banda Aceh
Kedua: Besaran panjar ongkos perkara perdata yang dipungut dan ongkos yangdikeluarkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana tersebutdalam daftar lampiran keputusan ini.
Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akandilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,-
MENETAPKANPertama
MEMUTUSKAN
Menimbang : a. Bahwa untuk terciptanya prinsip akuntabilitas dan kepastianpencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Negeri perlu ditetapkanbesarnya biaya perkara.
b.Bahwa besarnya biaya perkara perdata khususnya mengenaipemberitahuan dan panggilan tergantung pada keberadaan tempattinggal para pihak.
c.Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh berada di Ibu Kota ProvinsiAceh dengan wilayah hukum seluruh wilayah Kota Banda Aceh, olehkarena itu perlu ditetapkan panjar ongkos perkara perdata berdasarkanRadius.
Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah denganPerubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umumsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2004.
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERIBANDA ACEHNOMOR : W1.U1/ /^^HK.02/m/2018
TENTANG PENYESUAIAN PANJAR ONGKOS PERKARA PERDATA YANGDIPUNGUT DAN ONGKOS YANG DIKELUARKAN PADA