KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRUKTUR ... · 2013-11-15 · keputusan ketua badan pemeriksa keuangan republik indonesia nomor 34/k/i-viii.3/6/2007

KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/K/I-VIII.3/6/2007

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan untuk menjamin terselenggaranya tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Memperhatikan : Putusan Sidang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

i

Pasal 1

Menetapkan Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Padang yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Medan.

(2) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Tanjung Pinang yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru.

(3 Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Bengkulu yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Palembang.

(4) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Pangkal Pinang yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Palembang.

(5) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Serang yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Jakarta.

(6) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Semarang yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta.

(7) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Mataram yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif dibentuk, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Denpasar.

(8) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Kupang yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Denpasar.

(9) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Mamuju yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Makassar.

(10) Struktur organisasi Perwakilan di BPK-RI Palu yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Makassar.

ii

(11) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Gorontalo yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Manado.

Pasal 3

(1) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Padang telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Sumbar I dan Sub Auditorat Sumbar II pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Tanjung Pinang telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Kep. Riau pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Bengkulu telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Bengkulu I dan Sub Auditorat Bengkulu II pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(4) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Pangkal Pinang telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Babel pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(5) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Serang telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Banten pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(6) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Semarang telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Jateng I, Sub Auditorat Jateng II, Sub Auditorat Jateng III, dan Sub Auditorat Jateng IV pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan Sub Bagian SDM serta Sub Bagian Hukum dan Humas pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta menjadi Sub Bagian SDM, Hukum, dan Humas pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta.

(7) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Mataram telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat NTB I dan Sub Auditorat NTB II pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(8) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Kupang telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat NTT I dan Sub Auditorat NTT II pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

iii

(9) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Mamuju telah berlaku secara

efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Sulbar pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(10) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Palu telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Sulteng I dan Sub Auditorat Sulteng II pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(11) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Gorontalo telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Gorontalo pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepa1. Para Angbintama; 2. Sekretaris Jenderal; 3. Para Irtama; 4. Para Tortama; 5. Staf Ahli; 6. Para Kepala Perwakilan; 7. Para Kepala Biro.

Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : Juni 2007

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Prof. Dr. Anwar Nasution

da:

iv

1

2

AUDITORAT UTAMAKEUANGAN NEGARA I

AUDITORATI.A

AUDITORATI.B

AUDITORATI.C

SUB AUDITORATI.A.2

SUB AUDITORATI.A.3

SUB AUDITORATI.A.1

SUB AUDITORATI.B.2

SUB AUDITORATI.B.3

SUB AUDITORATI.B.1

SUB AUDITORATI.C.2

SUB AUDITORATMANAJEMEN INTERN AKN I

SUB AUDITORATI.C.1

Seksi I.A.1.1

Seksi I.A.1.2

Seksi I.A.2.1 Seksi I.A.3.1

Seksi I.A.3.2

Seksi I.B.1.1

Seksi I.B.1.2

Seksi I.B.2.1

Seksi I.B.2.2

Seksi I.B.3.1

Seksi I.B.3.2

Seksi I.C.1.1

Seksi I.C.1.2

Seksi I.C.2.1

Seksi I.C.2.2

Seksi Manajemen

Intern Auditorat I.A

Seksi Manajemen

Intern Auditorat I.B

Seksi I.A.2.2

SUB AUDITORATI.A.4

Seksi I.A.4.1

Seksi I.A.4.2

Seksi I.A.3.3 Seksi I.B.3.3

Seksi I.C.3.2

Seksi I.C.3.1

Seksi Manajemen

Intern Auditorat I.C

SUB AUDITORATI.C.3

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL

3

AUDITORAT UTAMAKEUANGAN NEGARA II

AUDITORATII.A

AUDITORATII.B

AUDITORATII.C

SUB AUDITORATII.A.2

SUB AUDITORATII.A.1

SUB AUDITORATII.B.2

SUB AUDITORATII.B.1

SUB AUDITORATII.C.2

SUB AUDITORATII.C.1

Seksi II.A.1.1

Seksi II.A.1.2

Seksi II.A.2.1 Seksi II.B.1.1

Seksi II.B.1.2

Seksi II.B.2.1

Seksi II.B.2.2

Seksi II.C.1.1

Seksi II.C.1.2

Seksi II.C.2.1

Seksi II.C.2.2Seksi II.A.2.2

SUB AUDITORATMANAJEMEN

INTERN AKN II

Seksi Manajemen

Intern Auditorat II.A

Seksi Manajemen

Intern Auditorat II.B

Seksi Manajemen

Intern Auditorat II.C

SUB AUDITORATII.C.3

Seksi II.C.3.1

Seksi II.C.3.2


4

AUDITORAT UTAMAKEUANGAN NEGARA III

AUDITORATIII.A

AUDITORATIII.B

AUDITORATIII.C

SUB AUDITORATIII.A.2

SUB AUDITORATIII.A.1

SUB AUDITORATIII.B.2

SUB AUDITORATIII.C.1

SUB AUDITORATIII.B.1

SUB AUDITORATIII.C.2

SUB AUDITORATMANAJEMEN

INTERN AKN III

Seksi III.A.1.1

Seksi III.A.1.2

Seksi III.A.2.1

Seksi Manajemen

Intern Auditorat III.C

Seksi III.B.1.1

Seksi III.B.1.2

Seksi III.B.2.1

Seksi III.B.2.2

Seksi III C.1.1

Seksi III.C.1.2

Seksi III.C.2.1

Seksi III.C.2.2

Seksi Manajemen

Intern Auditorat III.A

Seksi Manajemen

Intern Auditorat III.B

Seksi III.A.2.2


5

AUDITORAT UTAMAKEUANGAN NEGARA IV

AUDITORATIV.A

AUDITORATIV.B

SUB AUDITORATIV.C.1

SUB AUDITORATIV.A.2

SUB AUDITORATIV.A.1

SUB AUDITORATIV.B.2

SUB AUDITORAT MANAJEMEN

INTERN AKN IV

SUB AUDITORATIV.B.1

Seksi IV.A.1.1 Seksi IV.C.1.1Seksi IV.A.2.1

Seksi IV.A.2.2

Seksi IV.B.1.1

Seksi IV.B.1.2

Seksi IV.B.2.1

Seksi IV.B.2.2

Seksi Manajemen

Intern Auditorat IV.A

Seksi Manajemen

Intern Auditorat IV.B

Seksi IV.C.1.2

AUDITORATIV.C

SUB AUDITORATIV.C.2

Seksi IV.C.2.1

Seksi IV.C.2.2

Seksi Manajemen

Intern Auditorat IV.C

Seksi IV.A.1.2


6

7

8

9

10

11

DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM PEMERIKSAAN

KEUANGAN NEGARA

DIREKTORATKONSULTASI HUKUM DAN

KEPANITERAAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

DIREKTORATLEGISLASI, ANALISIS, DAN

BANTUAN HUKUM

SUB DIREKTORATKONSULTASI HUKUM KEUANGAN DAERAH

SUB DIREKTORATKONSULTASI HUKUM KEUANGAN NEGARA

SUB DIREKTORATBANTUAN HUKUM

SUB DIREKTORATANALISIS HUKUM

SEKSI KONSULTASI HUKUM KEUANGAN

PUSAT


NEGARA YANG DIPISAHKAN

SEKSI KEPANITERAAN KERUGIAN DAERAH

SEKSI ANALISIS HUKUM KEUANGAN

DAERAH

SEKSI ANALISIS HUKUM KEUANGAN

NEGARA

SEKSI BANTUAN HUKUM PERDATA

DAN ADMINISTRASI NEGARA

SEKSI BANTUAN HUKUM PIDANA


DAERAH YANG DIPISAHKAN

SUB DIREKTORATLEGISLASI DAN

INFORMASI HUKUM

SEKSI LEGISLASI

SEKSI INFORMASI HUKUM

SEKSI KEPANITERAAN KERUGIAN NEGARA


DAERAH

SUB DIREKTORATKEPANITERAAN

KERUGIAN NEGARADAN DAERAH

12

13

BIROSEKRETARIAT PIMPINAN

BAGIAN SEKRETARIATKETUA

BAGIAN PERSIDANGANDAN PROTOKOL

SUB BAGIAN SEKRETARIAT

ANGGOTA I


ANGGOTA II

SUB BAGIAN SEKRETARIATWAKIL KETUA

SUB BAGIAN PROTOKOL

SUB BAGIAN SEKRETARIATANGGOTA III

SUB BAGIAN PERSIDANGAN

SUB BAGIAN SEKRETARIATANGGOTA V

SUB BAGIAN SEKRETARIATANGGOTA IV

SUB BAGIAN SEKRETARIATANGGOTA VII

SUB BAGIAN SEKRETARIATANGGOTA VI

14

BIROHUBUNGAN MASYARAKAT

DAN LUAR NEGERI

BAGIANPUBLIKASI DAN

LAYANAN INFORMASI

BAGIANHUBUNGAN LEMBAGA

DAN MEDIA

BAGIANHUBUNGAN LUAR

NEGERI

SUB BAGIAN LAYANAN

INFORMASI

SUB BAGIAN PUBLIKASI

SUB BAGIAN HUBUNGAN MEDIA

SUB BAGIAN HUBUNGAN

LEMBAGA DALAM NEGERI

SUB BAGIANHUBUNGANASOSAI DAN

LAINNYA

SUB BAGIANHUBUNGAN

INTOSAI

SUB BAGIAN PERPUSTAKAAN

BAGIANKERJASAMA LUAR

NEGERI

SUB BAGIANKERJASAMA BILATERAL

SUB BAGIANKERJASAMA

MULTILATERAL

15

BIROSUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN PERENCANAANDAN MUTASI

BAGIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN

PENILAIAN KINERJA

BAGIAN KESEJAHTERAAN

SUB BAGIANMUTASI DAN

PEMBERHENTIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

DAN REKRUTMEN

SUB BAGIAN EVALUASI KINERJA

SUB BAGIAN PENILAIAN DAN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

SUB BAGIAN KONSULTASI

SUB BAGIANREMUNERASI

SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN

DAN SISTEM INFORMASI SDM

SUB BAGIAN JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN KESEHATAN

16

BIROKEUANGAN

BAGIAN PENGANGGARAN DAN PEMANTAUAN

BAGIAN PERBENDAHARAAN BAGIAN AKUNTANSI

SUB BAGIAN PENGANGGARAN

DAN PEMANTAUANII


DAN PEMANTAUANIII


DAN PEMANTAUANI

SUB BAGIANAKUNTANSI

II

SUB BAGIANAKUNTANSI

I

SUB BAGIANAKUNTANSI

III

SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN

I


II


III

17

BIROTEKNOLOGI INFORMASI

BAGIAN PENGEMBANGAN APLIKASI KOMPUTER

BAGIAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN

TEKNOLOGI INFORMASI

SUB BAGIAN PEMROGRAMAN

APLIKASIKOMPUTER

SUB BAGIAN PERANCANGAN

APLIKASIKOMPUTER

SUB BAGIAN OPERASIONAL

TEKNOLOGI INFORMASI

SUB BAGIAN DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

SUB BAGIAN PEMELIHARAAN

PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI

18

BIROUMUM

BAGIAN RUMAH TANGGABAGIAN PEMELIHARAAN BAGIAN PENGELOLAAN DOKUMEN

SUB BAGIAN TRANSPORTASI DAN

PENGAMANAN


KEPALA DITAMA RENEVBANGDIKLAT

PKN

SUB BAGIANPENGELOLAAN

ARSIP

SUB BAGIANPENGURUSAN

SURAT DAN PERJALANAN DINAS

SUB BAGIANPENCETAKAN DAN

PENGGANDAAN


KENDARAAN DAN BARANG INVENTARIS


RUMAH DINAS DAN GEDUNG KANTOR

SUB BAGIAN SEKRETARIAT SEKRETARIS JENDERAL

SUB BAGIAN PENGADAAN

BAGIAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN ANALISIS

KEBUTUHAN, INVENTARISASI, DAN

PENGHAPUSAN

SUB BAGIAN PENYIMPANAN DAN

DISTRIBUSI

SUB BAGIAN PENYIAPAN SARANA

DAN PRASARANA


KEPALA DITAMA BINBANGKUM PKN


INSPEKTUR UTAMA

19

PERWAKILAN BPKDI BANDA ACEH

SUB AUDITORATNAD II

SEKSINADII.B

SEKSINADI.A

SEKSINADII.A

SEKSINADI.B

SUB BAGIANSDM

SEKRETARIATPERWAKILAN

SUB AUDITORATNAD I

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS

SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSINADIII.B

SEKSINADIII.A

SUB AUDITORATNAD III

SEKSIBRR NAD-NIAS

I

SEKSIBRR NAD-NIAS

II

SUB AUDITORATBRR NAD-NIAS


20Induk

21

22

PERWAKILAN BPKDI PADANG

SUB AUDITORATSUMBAR II

SEKSISUMBAR

II.B

SEKSISUMBAR

I.A

SEKSISUMBAR

II.A

SEKSISUMBAR

I.B

SUB BAGIANSDM


SUB AUDITORATSUMBAR I

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM


KALANKELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL

23Induk

24

25

26Induk

27

28

PERWAKILAN BPKDI JAMBI

SEKSIJAMBI

II.A

SEKSIJAMBI

II.B


SUB AUDITORATJAMBI II

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANSDM

SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSIJAMBI

I.B

SEKSIJAMBI

I.A

SUB AUDITORATJAMBI I



29

30

PERWAKILAN BPKDI BENGKULU

SEKSIBENGKULU

I.A

SEKSIBENGKULU

I.B


SUB AUDITORATBENGKULU I

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANSDM

SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSIBENGKULU

II.B

SEKSIBENGKULU

II.A

SUB AUDITORATBENGKULU II



31

PERWAKILAN BPKDI BANDAR LAMPUNG

SEKSILAMPUNG

II.A

SEKSILAMPUNG

II.B


SUB AUDITORATLAMPUNG II

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANSDM

SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSILAMPUNG

I.B

SEKSILAMPUNG

I.A

SUB AUDITORATLAMPUNG I



32

PERWAKILAN BPKDI JAKARTA

SUB AUDITORATDKI JAKARTA II

SUB AUDITORATDKI JAKARTA III

SUB AUDITORATDKI JAKARTA IV

SEKSIDKI JAKARTA

II.B

SEKSIDKI JAKARTA

I.A

SEKSIDKI JAKARTA

II.A

SEKSIDKI JAKARTA

III.B

SEKSIDKI JAKARTA

I.B

SEKSIDKI JAKARTA

III.A

SEKSIDKI JAKARTA

IV.B

SUB BAGIANSDM

SEKSIDKI JAKARTA

IV.A


SUB AUDITORATDKI JAKARTA I

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSIDKI JAKARTA

III.C

SEKSIDKI JAKARTA

II.C

SUB AUDITORATBANTEN

SEKSIBANTEN I

SEKSIBANTEN II

SEKSIDKI JAKARTA

I.C

SEKSIDKI JAKARTA

IV.C


Induk

33

PERWAKILAN BPKDI JAKARTA

SUB AUDITORATDKI JAKARTA II

SUB AUDITORATDKI JAKARTA III

SUB AUDITORATDKI JAKARTA IV

SEKSIDKI JAKARTA

II.B

SEKSIDKI JAKARTA

I.A

SEKSIDKI JAKARTA

II.A

SEKSIDKI JAKARTA

III.B

SEKSIDKI JAKARTA

I.B

SEKSIDKI JAKARTA

III.A

SEKSIDKI JAKARTA

IV.B

SUB BAGIANSDM

SEKSIDKI JAKARTA

IV.A


SUB AUDITORATDKI JAKARTA I

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSIDKI JAKARTA

II.C

SEKSIDKI JAKARTA

III.C

SEKSIDKI JAKARTA

I.C

SEKSIDKI JAKARTA

IV.C


34

35

PERWAKILAN BPKDI BANDUNG

SUB AUDITORATJAWA BARAT II

SUB AUDITORATJAWA BARAT III

SEKSIJAWA BARAT

II.B

SEKSIJAWA BARAT

I.A

SEKSIJAWA BARAT

II.A

SEKSIJAWA BARAT

III.B

SEKSIJAWA BARAT

I.B

SEKSIJAWA BARAT

III.A

SUB BAGIANSDM


SUB AUDITORATJAWA BARAT I

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM


KALAN


36Induk

37

38

39

40

PERWAKILAN BPKDI PONTIANAK

SUB AUDITORATKALBAR II

SEKSIKALBAR

II.B

SEKSIKALBAR

I.A

SEKSIKALBAR

II.A

SEKSIKALBAR

I.B

SUB BAGIANSDM


SUB AUDITORATKALBAR I

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM



41

PERWAKILAN BPKDI PALANGKARAYA

SUB AUDITORATKALTENG II

SEKSIKALTENG

II.B

SEKSIKALTENG

I.A

SEKSIKALTENG

II.A

SEKSIKALTENG

I.B

SUB BAGIANSDM


SUB AUDITORATKALTENG I

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM



42

PERWAKILAN BPKDI BANJARMASIN

SUB AUDITORATKALSEL II

SEKSIKALSEL

II.B

SEKSIKALSEL

I.A

SEKSIKALSEL

II.A

SEKSIKALSEL

I.B

SUB BAGIANSDM


SUB AUDITORATKALSEL I

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM



43

PERWAKILAN BPKDI SAMARINDA

SUB AUDITORATKALTIM II

SEKSIKALTIM

II.B

SEKSIKALTIM

I.A

SEKSIKALTIM

II.A

SEKSIKALTIM

I.B

SUB BAGIANSDM


SUB AUDITORATKALTIM I

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM



44

PERWAKILAN BPKDI DENPASAR

SUB AUDITORATNTB II

SUB AUDITORATNTT I

SUB AUDITORATNTT II

SEKSINTBII.B

SEKSIBALIII.A

SEKSINTBII.A

SEKSINTTI.B

SEKSIBALIII.B

SEKSINTTI.A

SEKSINTTII.B

SUB BAGIANSDM

SEKSINTTII.A


SUB AUDITORATBALI II

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSIBALII.A

SEKSIBALII.B

SUB AUDITORATBALI I

SUB AUDITORATNTB I

SEKSINTBI.B

SEKSINTBI.A



Induk

45

PERWAKILAN BPKDI DENPASAR

SEKSIBALII.A

SEKSIBALII.B


SUB AUDITORATBALI I

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANSDM

SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSIBALIII.B

SEKSIBALI II.A

SUB AUDITORATBALI II



46

PERWAKILAN BPKDI MATARAM

SEKSINTBI.A

SEKSINTBI.B


SUB AUDITORATNTB I

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANSDM

SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSINTBII.B

SEKSINTB II.A

SUB AUDITORATNTB II



47

PERWAKILAN BPKDI KUPANG

SUB AUDITORATNTT II

SEKSINTTII.B

SEKSINTTI.A

SEKSINTTII.A

SEKSINTTI.B

SUB BAGIANSDM


SUB AUDITORATNTT I

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM



48

PERWAKILAN BPKDI MAKASSAR

SUB AUDITORATSULSEL II

SUB AUDITORATSULTENG I

SUB AUDITORATSULBAR

SEKSISULSEL

II.B

SEKSISULSEL

I.A

SEKSISULSEL

II.A

SEKSISULTENG

I.B

SEKSISULSEL

I.B

SEKSISULTENG

I.A

SEKSISULBAR

II

SUB BAGIANSDM

SEKSISULBAR

I


SUB AUDITORATSULSEL I

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSISULSEL

III.B

SEKSISULSEL

III.A

SUB AUDITORATSULSEL III

SUB AUDITORATSULTENG II

SEKSISULTENG

II.A

SEKSISULTENG

II.B


Induk

49

50

PERWAKILAN BPKDI MAMUJU

SEKSISULBAR

I

SEKSISULBAR

II


SUB AUDITORATSULBAR

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANSDM, HUKUM,DAN HUMAS

SUB BAGIANUMUM


KALAN


51

PERWAKILAN BPKDI PALU

SEKSISULTENG

I.A

SEKSISULTENG

I.B


SUB AUDITORATSULTENG I

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANSDM

SUB BAGIANUMUM


KALAN


SEKSISULTENG

II.B

SEKSISULTENG

II.A

SUB AUDITORATSULTENG II


52

PERWAKILAN BPKDI KENDARI

SEKSISULTRA

I.A

SEKSISULTRA

I.B


SUB AUDITORATSULTRA I

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANSDM

SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSISULTRA

II.B

SEKSISULTRA

II.A

SUB AUDITORATSULTRA II



53Induk

54

55

PERWAKILAN BPKDI GORONTALO

SEKSIGORONTALO

I

SEKSIGORONTALO

II


SUB AUDITORATGORONTALO

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM


KALAN


56

57

PERWAKILAN BPKDI TERNATE

SEKSIMALUKU UTARA

I

SEKSIMALUKU UTARA

II


SUB AUDITORATMALUKU UTARA

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM


KALAN


58

PERWAKILAN BPKDI JAYAPURA

SUB AUDITORATPAPUA II

SEKSIPAPUA

II.B

SEKSIPAPUA

I.A

SEKSIPAPUA

II.A

SEKSIPAPUA

I.B

SUB BAGIANSDM


SUB AUDITORATPAPUA I

SUB BAGIANKEUANGAN


SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSIPAPUA

III.B

SEKSIPAPUA

III.A

SUB AUDITORATPAPUA III


59

PERWAKILAN BPKDI MANOKWARI

SEKSIIRJABAR

I.A

SEKSIIRJABAR

I.B


SUB AUDITORATIRJABAR I

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANSDM

SUB BAGIANUMUM


KALAN

SEKSIIRJABAR

II.B

SEKSIIRJABAR

II.A

SUB AUDITORATIRJABAR II



KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRUKTUR ... · 2013-11-15 · keputusan ketua badan pemeriksa keuangan republik indonesia nomor 34/k/i-viii.3/6/2007

Documents