WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN SERTA SURAT LAINNYA DAN KEGIATAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan kedinasan, efisiensi, efektivitas, optimalisasi kinerja dan tertib administrasi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, perlu pendelegasian wewenang menetapkan dan kuasa menandatangani keputusan dan surat lainnya kepada pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta; b. bahwa Keputusan Walikota Nomor 875.2/0627/2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan/atau Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat- Surat dan/atau Melaksanakan Kegiatan-Kegiatan Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan administrasi kepegawaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan Serta Surat Lainnya . . . SALINAN
24
Embed
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA · surat keputusan dan melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian. (2) Memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan ... Surat Pernyataan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA
MENANDATANGANI KEPUTUSAN SERTA SURAT LAINNYA DAN KEGIATAN
DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan kedinasan,
efisiensi, efektivitas, optimalisasi kinerja dan tertib
administrasi di bidang kepegawaian di lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta, perlu pendelegasian
wewenang menetapkan dan kuasa menandatangani
keputusan dan surat lainnya kepada pejabat
dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
b. bahwa Keputusan Walikota Nomor 875.2/0627/2009
tentang Pendelegasian Wewenang dan/atau Pemberian
Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-
Surat dan/atau Melaksanakan Kegiatan-Kegiatan
Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta perlu ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan dan
perkembangan kebutuhan administrasi kepegawaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian
Kuasa Menandatangani Keputusan Serta Surat
Lainnya . . .
SALINAN
- 2 -
Lainnya dan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . . .
- 3 -
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA
MENANDATANGANI KEPUTUSAN SERTA SURAT LAINNYA
DAN KEGIATAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota Surakarta selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian.
2. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda
adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta selaku
Pejabat yang berwenang.
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKPPD
adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kota Surakarta
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang
selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan
pertimbangan jabatan dan kepangkatan Pemerintah
Kota Surakarta.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat
PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota
Surakarta.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di
lingkungan pemerintah Kota Surakarta.
7. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan
wewenang secara penuh kepada pejabat yang ditunjuk
untuk menetapkan keputusan atau melaksanakan
kegiatan di bidang kepegawaian.
8. Pemberian Kuasa atau mandat adalah pemberian
wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk atas
nama Walikota menandatangani keputusan dan/atau
surat-surat lainnya di bidang kepegawaian.
9. Pejabat . . .
- 4 -
9. Pejabat Pemberi Kuasa adalah pejabat yang memberi
kuasa kepada pejabat struktural di lingkungan
pemerintah Daerah atas nama jabatannya sendiri
untuk menandatangani keputusan di bidang
kepegawaian.
BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA
Pasal 2
(1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat di
lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan
surat keputusan dan melaksanakan kegiatan di
bidang kepegawaian.
(2) Memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah untuk atas nama Walikota
menandatangani keputusan dan surat lainnya di
bidang kepegawaian.
(3) Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada
pejabat bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
Pasal 3
(1) Pejabat yang diberi delegasi wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat
mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada
pejabat lain.
(2) Apabila dipandang perlu pejabat yang menerima
delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada
pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk atas
namanya menandatangani surat keputusan dan surat
lainnya dibidang kepegawaian.
(3) Pejabat . . .
- 5 -
(3) Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat memberikan kuasa lebih
lanjut kepada pejabat lain.
Pasal 4 Dalam hal pejabat yang menerima kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berhalangan, maka kuasa
tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi
yang diberi kuasa.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua
keputusan dan/atau ketetapan di bidang kepegawaian
yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan
Walikota ini dinyatakan masih tetap berlaku.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka