KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 66/KEP-BKIPM/2017 TENTANG SKEMA SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALI HAMA PENYAKIT DAN MUTU IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi terkait penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kerja khusus profesi Penanggung Jawab dan Pengendali Penyakit Ikan serta Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan perlu Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pengendali Hama Penyakit dan Mutu Ikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pengendali Hama Penyakit dan Mutu Ikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
12
Embed
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, TENTANG … kep bkipm... · Perikanan perlu Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pengendali Hama Penyakit dan Mutu Ikan; ... Sistem
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 66/KEP-BKIPM/2017
TENTANG
SKEMA SERTIFIKASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PENGENDALI HAMA PENYAKIT DAN MUTU IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Nasional
Sertifikasi Profesi Nomor: 3/BNSP/III/2014 tentang
Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi
Profesi terkait penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi
kerja khusus profesi Penanggung Jawab dan Pengendali
Penyakit Ikan serta Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan perlu Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi
Profesi Pengendali Hama Penyakit dan Mutu Ikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan tentang Skema Sertifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Pengendali Hama Penyakit
dan Mutu Ikan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3482);
- 2 -
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5726);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor:
3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum
Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
MEMUTUSKAN:
- 3 -
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TENTANG SKEMA SERTIFIKASI LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALI HAMA PENYAKIT
DAN MUTU IKAN.
KESATU : Menetapkan Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi
Pengendali Hama Penyakit dan Mutu Ikan yang selanjutnya
disebut Skema Sertifikasi LSP – PHPMI, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
KEDUA Skema Sertifikasi LSP – PHPMI sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU terdiri atas:
a. Skema Sertifikasi Okupasi Pengendali Hama dan
Penyakit Ikan;
b. Skema Sertifikasi Okupasi Auditor Hasil
Perikanan/Inspektur Mutu/Fish Inspector; dan
c. Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
KETIGA
: Skema Sertifikasi Okupasi Pengendali Hama dan Penyakit
Ikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a
mempunyai 4 (empat) jenjang, yaitu:
a. Teknisi Pengendali Penyakit Ikan dan
biosecurity/Technision of Fish Health & Biosecurity Risk
Management;
b. Teknisi Senior Pengendali Penyakit Ikan dan
biosecurity/Supervisor of Fish Health & Biosecurity Risk
Management;
c. Asisten Manajer Pengendali Penyakit Ikan dan
biosecurity/Manager Asistant of Fish Health &
Biosecurity Risk Management; dan
d. Manajer Pengendali Penyakit Ikan dan
biosecurity/Manager of Fish Health & Biosecurity Risk