1 GUBERNUR SULAWESI UTARA KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 205 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 GUBERNUR SULAWESI UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 205 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
GUBERNUR SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 205 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016
GUBERNUR SULAWESI UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tentang Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
3
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri serta Pegawai Tidak Tetap.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU : Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2016, yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi adalah :
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat berwenang sebagai: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan; b. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan; c. Atasan Langsung Bendahara; d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu; e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu; f. Pembantu Bendahara;
2. Besaran honorarium Satuan Pengelola Keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan besaran pagu yang dikelola sebagaimana tersebut dalam lampiran I.1 Keputusan Gubernur ini.
3. Pembantu Bendahara pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA menyesuaikan dengan Pagu Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan: a. Pagu Anggaran sampai dengan Rp.10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah), sebanyak 1 (satu) pembantu bendahara.
b. Pagu Anggaran di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), sebanyak 2 (dua) pembantu bendahara.
c. Pagu Anggaran di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), lebih dari 2 (dua) pembantu bendahara, dan maksimal 5 (lima) orang.
B. Honorarium Satuan Pengelola Barang Milik Daerah :
1. Honorarium Satuan Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan Keputusan Gubernur sebagai Atasan Langsung Pengurus dan Penyimpan Barang, Pengurus Barang serta Penyimpan Barang.
2. Honorarium Atasan Langsung Pengurus dan Penyimpan Barang, Pengurus Barang serta Penyimpan Barang
4
dibayarkan setiap Bulan berdasarkan Nilai Perolehan Aset Tetap SKPD.
3. Besaran Honorarium Atasan Langsung Pengurus dan Penyimpan Barang, Pengurus Barang serta Penyimpan Barang adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.2 Keputusan Gubernur ini.
C. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dibayarkan per bulan.
3. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Honorarium Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan rangkap satu sama lain dan atau dengan honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan/atau honorarium pengelola barang milik daerah.
5. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Gubernur diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan.
6. Besaran Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.3 Keputusan Gubernur ini.
D. Honorarium pejabat pembuat komitmen : 1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak merangkap sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus bersertifikat yang masih berlaku.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang merangkap sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara tidak harus bersertifikat.
4. Besaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.4 Keputusan Gubernur ini.
E. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan barang dan jasa : 1. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan
Jasa diberikan kepada 1(satu) orang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan penilaian
5
terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dibayarkan per bulan.
3. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa diberikan kepada 3(tiga) dan/atau 5(lima) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibayarkan per paket kegiatan sampai dengan kegiatan selesai.
5. Besaran honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan dan panitia penerima hasil pekerjaan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.5 Keputusan Gubernur ini.
F. Honorarium Peneliti :
1. Honorarium Peneliti diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang memiliki sertifikat keahlian, dan berdasarkan surat perintah Kepala SKPD yang bersangkutan diberi tugas untuk melakukan penelitian.
2. Honorarium dapat diberikan kepada peneliti atas kelebihan jam kerja normal dan di luar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari.
3. Honorarium peneliti Non PNS disesuaikan dengan tingkat jabatan fungsional
4. Dalam hal peneliti yang mendapatkan honorarium, tidak berhak mendapatkan uang lembur.
5. Besaran Honorarium Peneliti adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.6 Keputusan Gubernur ini.
G. Honorarium, tenaga ahli, sekretaris pribadi (sespri) gubernur/wakil gubernur/ketua DPRD, ajudan dan pengawalan/security, Staf Khusus bidang kerohanian : 1. Honorarium Tenaga Ahli diberikan kepada Pegawai Negeri
dan Non Pegawai Negeri yang memiliki keahlian dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk merumuskan kebijakan Gubernur dan Kebijakan Daerah di luar tugas pokok dan fungsi, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
2. Besaran Honorarium Tenaga Ahli adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.7 Keputusan Gubernur ini.
3. Honorarium Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur/Wakil Gubernur/Ketua DPRD, diberikan kepada Pegawai Negeri/TNI/Polri di luar tugas pokok dan fungsi atau Non Pegawai Negeri, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak menerima Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan.
5. Besaran Honorarium Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur/Wakil Gubernur/Ketua DPRD adalah
6
sebagaimana tersebut pada lampiran I.7 Keputusan Gubernur ini.
6. Honorarium Ajudan dan Pengawalan/Security, diberikan kepada Pegawai Negeri/TNI/Polri dan Non Pegawai Negeri, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur untuk melakukan tugas dan fungsinya masing-masing.
7. Honorarium staf khusus bidang kerohanian, diperuntukkan bagi Non pegawai Negeri yang diangkat atau ditugaskan berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Besaran Honorarium Ajudan, Pengawalan/Security dan staf kusus adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.7 Keputusan Gubernur ini.
H. Jasa penceramah/penyaji/narasumber, pendamping narasumber, moderator, notulen, master of ceremonies (mc), pada kegiatan Rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, rapat kerja, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, seminar : a. Jasa penceramah/penyaji/narasumber dan pendamping
narasumber diberikan kepada Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri yang memberikan Informasi/pengetahuan, keterampilan, bimbingan, pelatihan serta jasa lainnya kepada Pegawai Negeri/masyarakat.
b. Jasa Penceramah/Penyaji/Narasumber dimaksud berasal dari luar lingkup unit penyelenggara.
c. Jasa Penceramah/Penyaji/Narasumber tersebut dapat berasal dari lingkup Unit penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara/masyarakat.
d. Jasa Penceramah/Penyaji/Narasumber tidak dapat dibayarkan dalam peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari lingkup unit penyelenggara.
e. Jasa Penceramah/penyaji/narasumber, tidak diberlakukan dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan serta Prajabatan Pegawai Negeri Sipil.
f. Apabila penceramah/penyaji/narasumber yang diundang diwakilkan, maka besaran yang diterima disesuaikan dengan tarif pejabat yang mewakili.
g. Dalam hal pendamping narasumber, diatur sebagai
berikut: a. Narasumber Tokoh/pakar tingkat nasional, setingkat
pejabat eselon I dan pejabat eselon II, dapat membawa maksimal 2 (dua) orang pendamping sebagai narasumber;
b. Narasumber setingkat pejabat eselon III dan IV dapat membawa maksimal 1 (satu) orang pendamping sebagai narasumber;
7
h. Jasa penceramah/penyaji/narasumber dan Pendamping Narasumber dibayarkan berdasarkan satuan jam yang setara dengan jam pelajaran paling kurang 60 (enam puluh) menit.
i. Besaran Jasa penceramah/penyaji/narasumber dan pendamping narasumber adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.8 Keputusan Gubernur ini.
j. Jasa Moderator dibayarkan maksimal 2(dua) materi /orang/hari.
k. Jasa Notulen dibayarkan per hari. l. Jasa MC dapat dibayarkan kepada Non pegawai negeri
yang memiliki keahlian khusus di bidang Master Of Ceremonies (MC), dibayarkan per kegiatan.
m. Jasa Instruktur, Pembantu Instruktur dan Pengamat Kelas Diklat, dibayarkan berdasarkan satuan jam yang setara dengan jam pelajaran paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.
n. Jasa moderator, Instruktur, pengamat kelas Diklat tidak diberlakukan dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan serta Prajabatan Pegawai Negeri Sipil.
o. Besaran Jasa Moderator, Notulen, Master Of Ceremonies (MC), Instruktur, Pembantu Instruktur dan Pengamat Kelas Diklat adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.8 Keputusan Gubernur ini.
I. Honorarium penjaga stand dan tenaga keamanan stand pada kegiatan pameran di ibukota Provinsi Sulawesi Utara: 1. Honorarium Penjaga Stand dan Tenaga Keamanan Stand
Pameran dibayarkan kepada Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas pada kegiatan Pameran, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.
2. Honorarium Penjaga Stand dan Tenaga Keamanan Stand Pameran dibayarkan per hari, dengan lama bertugas minimal 8 (delapan) jam berturut-turut.
3. Besaran Honorarium Penjaga Stand dan Tenaga Keamanan Stand Pameran adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.9 Keputusan Gubernur ini.
J. Honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan dan sekretariat tim/panitia pelaksana kegiatan di daerah : 1. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dapat
diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Gubernur/Pejabat Eselon I
2. Pembentukan Tim/Panitia dapat diberikan honor dengan ketentuan: a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur. b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk
mengikut sertakan minimal 5 (lima) SKPD dan/atau Instansi di luar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
8
c. Bersifat temporer, prioritas, dan pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) hari.
d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari.
e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. 3. Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan,
diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan berkenaan.
4. Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan, hanya dapat dibentuk untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur/Pejabat Eselon I/Pengguna Anggaran.
5. Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.
6. Besaran honorarium Tim/panitia pelaksana kegiatan dan sekretariat tim/panitia pelaksana kegiatan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.10 Keputusan Gubernur ini.
K. Jasa pelatih, atlet, wasit, Hakim Garis, Scoring Board, Ball Boys dan juri : 1. Jasa Pelatih, Atlet, Wasit dan Juri dapat diberikan kepada
Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang memiliki keahlian/bakat masing - masing di bidang Olahraga, Kesenian, Pendidikan serta bidang lainnya, yang dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Wasit yang dimaksud adalah termasuk Hakim Garis, Scoring Board, Ball Boys, serta petugas pertandingan lainnya yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
3. Jasa Pelatih dan Atlet dibayarkan setiap bulan selama kegiatan berlangsung.
4. Jasa Pelatih dan atlet dibayarkan setiap Minggu untuk waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak melebihi 1(satu) bulan
5. Jasa Wasit dan Juri dibayarkan per kegiatan. 6. Besaran Jasa Pelatih, Atlet, Wasit dan Juri adalah
sebagaimana tersebut dalam lampiran I.11 Keputusan Gubernur ini.
L. Vakasi dan honorarium pelaksana ujian :
1. Vakasi dan Honorarium Pelaksana Ujian diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
2. Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
9
3. Satuan biaya bagi pengawas ujian sudah termasuk uang transport.
4. Besaran Vakasi dan Honorarium Pelaksana Ujian adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.12 Keputusan Gubernur ini.
M. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi :
1. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi diberikan kepada Pegawai Negeri dan Non Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi adalah Honorarium Tim Pengelola Website serta Honorarium Satuan Tugas Pengelola Sistem Teknologi Informasi (yang memiliki server dan jaringan serta menyangkut data seluruh SKPD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Tim Pengelola Website harus memiliki sertifikat Diklat Teknis Sistem Informasi Terapan.
4. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi merupakan tugas tambahan bagi Pegawai Negeri di luar tugas pokok dan fungsi.
5. Besaran Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.13 Keputusan Gubernur ini.
N. Jasa Rohaniwan : 1. Jasa Rohaniwan diberikan kepada Non PNS berlatar
belakang pendidikan Keagamaan atau PNS Kementerian Agama yang ditugaskan dalam kegiatan resmi di lingkungan Pemerintah Daerah, tidak termasuk rapat internal SKPD.
2. Besaran Jasa Rohaniwan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.14 Keputusan Gubernur ini.
O. Kerja lembur, pemberian uang lembur bagi PNS/Non PNS : 1. Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja
normal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pegawai Negeri Sipil/Non-PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.
3. Surat Perintah Kerja Lembur dari atasan langsung dengan persetujuan PA/KPA paling kurang memuat nama Pegawai Negeri Sipil/Non-PNS yang diperintah kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur, dan pekerjaan yang harus diselesaikan.
4. Kepada Pegawai Negeri Sipil/Non-PNS yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh diberikan uang lembur.
10
5. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil/Non-PNS yang melakukan kerja lembur yang masing–masing berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur dari atasan langsung dengan persetujuan PA/KPA.
6. Perintah Kerja Lembur dikeluarkan oleh Pejabat berwenang untuk sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
7. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur pada hari kerja.
8. Makan minum lembur dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari.
9. Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, makan minum lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan.
10. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur pada hari libur kerja diberikan makan minum lembur sesuai kebutuhan.
11. Besaran kerja lembur, pemberian uang lembur bagi PNS/Non PNS adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.15 Keputusan Gubernur ini.
P. Uang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Kota : 1. Uang pelaksanaan kegiatan dalam kota merupakan
kompensasi yang diberikan kepada Peserta yang menghadiri dan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan sejenisnya.
2. Uang pelaksanaan kegiatan dalam kota adalah uang saku. 3. Uang pelaksanaan kegiatan dalam kota dapat diberikan
oleh penyelenggara sepanjang: a. Pelaksanaan Kegiatan lebih dari 5 (lima) jam dalam 1
(satu) hari kerja. b. Dilengkapi Surat Perintah Tugas melaksanakan
kegiatan oleh Pejabat Berwenang. 4. Uang pelaksanaan kegiatan dalam kota adalah
sebagaimana tersebut pada lampiran I.16 Keputusan Gubernur ini.
Q. Uang Saku Pemeriksaan Dalam Kota :
1. Uang saku pemeriksaan dalam kota merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam kota dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
2. Terhadap APIP tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan makanan minuman lembur;
11
3. Uang saku pemeriksaan dalam kota adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.17 Keputusan Gubernur ini.
R. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas 1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah
yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, adalah Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah, Satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota dalam Provinsi, Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan, Satuan biaya Tiket Pesawat perjalanan dinas dalam negeri (pp), dan Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang.
2. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan Bukti pengeluaran yang Sah.
3. Tata cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, serta Pegawai Tidak Tetap.
4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, khusus digunakan apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas diserahkan kepada pihak ketiga.
5. Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana tersebut pada lampiran I.18, I.21 Keputusan Gubernur ini.
S. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri.
2. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah dan real (at cost).
3. Satuan biaya penginapan menggunakan standard maksimal seperti tercantum pada lampiran I.19 Keputusan Gubernur
ini.
T. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan 1. Uang Representasi hanya diberikan kepada pejabat Negara,
Pejabat Eselon 1, dan pejabat eselon 2 yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara mengenai perjalanan dinas dalam negeri.
12
2. Satuan biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran I.20 Keputusan Gubernur ini.
U. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang
1. Satuan Biaya Pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat Negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
2. Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat Negara/Pegawai ASN yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan,, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.
3. Satuan biaya penginapan menggunakan standard maksimal seperti tercantum pada lampiran I.22 Keputusan Gubernur ini.
KEDUA : Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016, yang berfungsi sebagai estimasi :
A. Pakaian dinas/kerja/resmi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai
tidak tetap serta pakaian khusus hari-hari tertentu dan Pakaian Pasien Rumah Sakit : 1. Tata cara pengadaan pakaian dinas/kerja/resmi beserta
atributnya bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/Tenaga Kontrak dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan tambahan ketentuan sebagai berikut : a. Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja/Resmi Pegawai Negeri
Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Serta Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu hanya dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) jenis pakaian untuk satu tahun anggaran.
b. Pengadaan pakaian dinas/kerja Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/Tenaga Kontrak dipersamakan dengan pakaian dinas/kerja/resmi Pegawai Negeri Sipil.
c. Pengadaan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja
dan Satuan Pengamanan (Pakaian Lapangan) sudah termasuk perlengkapannya berupa; Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Peluit, Kaos Kaki, Topi, dan Atribut lainnya.
d. Pengadaan Baju Olahraga sudah termasuk dengan Sepatu Olahraga.
2. Pengadaan pakaian KORPRI dapat dilaksanakan untuk kemeja/blus lengan panjang termasuk Celana panjang/Rok.
13
3. Pengadaan pakaian Batik Tradisional dapat dilaksanakan untuk kemeja/blus lengan panjang termasuk Celana panjang/Rok.
4. Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit. 5. Tata cara pengadaan pakaian pasien rumah sakit
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Besaran harga satuan pakaian adalah sebagaimana
tersebut pada lampiran II.1, II.2, II.3 Keputusan Gubernur ini.
B. Jasa pegawai tidak tetap :
1. Satuan biaya Jasa Pegawai Tidak Tetap diperuntukkan bagi Non pegawai Negeri yang diangkat atau ditugaskan berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Operator, Petugas Pengamanan, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakhti, Pengantar Surat, Koki dan Ahli gizi pada rumah dinas Pejabat Negara, dan Tenaga Teknis lainnya.
3. Jasa Pegawai Tidak Tetap dibayarkan setiap bulan, minimal mengikuti Penetapan standar Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara ditambah iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum Provinsi lebih tinggi dari satuan biaya dalam peraturan Gubernur ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui, mengacu pada ketentuan tersebut.
5. Pegawai Tidak Tetap dapat ditambahkan honorarium sebanyak satu bulan sebagai Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
6. Besaran Jasa Pegawai Tidak Tetap adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II.4 Keputusan Gubernur ini.
C. Belanja bahan makanan :
1. Pengadaan bahan makanan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan: a. Rumah Dinas Pejabat Negara b. Pasien Rumah Sakit; c. Anak Asuhan (Panti);
d. Lanjut Usia; e. Tuna Sosial; f. Anak Buah Kapal (aktif); g. Anak Buah Kapal (cadangan); h. Personil Tim Penanggulangan Bencana; i. Pengungsi Korban Bencana Alam/Bencana Sosial/
Perang; j. Panti Rehabilitasi; k. Mahasiswa/Siswa;
14
2. Tata cara pengadaan bahan makanan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
3. Besaran harga satuan bahan makanan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.5 Keputusan Gubernur ini.
D. Kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas ;
1. Kuota Bahan Bakar Minyak/Gas dapat diberikan untuk Pemegang Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan lain yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bahan Bakar Minyak/Gas dimaksud adalah; a. Pertamax dan sejenisnya; b. Solar dan sejenisnya; c. Gas dan sejenisnya;
3. Kuota Bahan Bakar Minyak/Gas dimaksud diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Bahan Bakar Minyak/Gas dapat diberikan melebihi kuota apabila kendaraan dinas digunakan untuk pelaksanaan tugas dalam Keadaan Luar Biasa/Keadaan Darurat.
5. Keadaan Luar Biasa/Keadaan Darurat dimaksud adalah: a. Tugas Penanggulangan Bencana alam. b. Tugas Penanggulangan Bencana sosial. c. Penyelenggaraan Acara Kenegaraan. d. Penyelenggaraan Acara-acara Berskala Nasional dan
Internasional. 6. Kuota Bahan Bakar Minyak/Gas untuk Pemegang
Kendaraan Dinas Jabatan dihitung per bulan sesuai dengan jumlah hari kerja.
7. Kuota Bahan Bakar Minyak/Gas untuk Pemegang Kendaraan Dinas Operasional diberikan dalam rangka perawatan mesin kendaraan pada hari kerja sebesar masing-masing 5 liter (hanya untuk perawatan mesin).
8. Besaran Kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.6 Keputusan Gubernur ini.
E. Belanja Sewa Kendaraan, Sewa Tenda, Sewa Air Conditioner (AC) dan Sewa Sound System : 1. Belanja Sewa Kendaraan diberikan dalam rangka
pelaksanaan tugas pemerintahan, sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas operasional penunjang pelaksanaan tugas dimaksud.
2. Pelaksanaan sewa kendaraan ditetapkan dengan Surat Perintah PA/KPA.
3. Pelaksanaan sewa kendaraan harian diberlakukan apabila pemakaian kendaraan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
15
4. Pelaksanaan sewa kendaraan selama 30 (tiga puluh) hari dan/atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari menggunakan tarif sewa bulanan.
5. Tipe dan jenis kendaraan sewa terdiri dari: a. Sedan; b. Station Wagon; c. Pick Up;
d. Box/Truk; e. Bus f. Mobil Mewah
6. Dalam hal Mobil Mewah, diperuntukan bagi Tamu VVIP. 7. Harga sewa harian kendaraan sudah termasuk harga beli
bahan bakar, gaji/upah serta biaya operasional pengemudi. 8. Harga sewa bulanan kendaraan tidak termasuk harga beli
bahan bakar, gaji/upah serta biaya operasional pengemudi. 9. Belanja Sewa Tenda diberikan dalam rangka pelaksanaan
tugas pemerintahan. 10. Pelaksanaan sewa tenda ditetapkan dengan Surat Perintah
PA/KPA. 11. Tipe dan jenis tenda berdasarkan kebutuhan dalam
pelaksanaan kegiatan. 12. Belanja Sewa Air Conditioner (AC) dan Sound System
diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, yang secara nyata dibutuhkan penggunaan Air Conditioner (AC) dan Sound System.
13. Sewa Air Conditioner (AC) dan Sound System ditetapkan dengan Surat Perintah PA/KPA.
14. Tipe dan Jumlah Air Conditioner (AC) serta Sound System berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
15. Besaran harga sewa kendaraan dan sewa tenda, sewa Air Conditioner (AC) dan Sound System adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.7, II.8, II.9, II.10 Keputusan Gubernur ini.
F. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural : 1. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural adalah satuan
biaya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Diklat Pimpinan/Struktural.
2. Satuan biaya Diklat Pimpinan/Struktural ini dikhususkan bagi Instansi yang ditugaskan untuk melaksanakan Diklat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Satuan Biaya DIKLAT Pimpinan/Struktural sebagaimana dimaksud pasal 34, digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Diklat penjenjangan Pejabat/Pegawai
yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. 4. Satuan Biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan
namun belum termasuk biaya perjalanan dinas. 5. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan
tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan biaya Diklat pimpinan/ struktural adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.11 Keputusan Gubernur ini.
16
7. Satuan Biaya Prajabatan digunakan untuk kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil.
8. Satuan Biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan. 9. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan
tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Satuan biaya Prajabatan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.12 Keputusan Gubernur ini.
G. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1. Belanja makanan dan minuman diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pelaksanaan belanja makanan dan minuman ditetapkan dengan Surat Perintah PA/KPA.
3. Tata cara pengadaan belanja makanan dan minuman dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4. Jenis makanan dan minuman terdiri dari: a. Table Manner; b. Prasmanan Makan; c. Prasmanan Snack; d. Makanan Kotak; e. Snack Kotak.
5. Jenis makanan dan minuman Table Manner diberlakukan untuk tamu VVIP dan VIP.
6. Jenis makanan dan minuman Prasmanan dan Makanan Kotak diberlakukan pada kegiatan rapat-rapat.
7. Jenis makanan dan minuman Snack Kotak diberikan untuk paling banyak 2 (dua) kali dalam satu hari.
8. Besaran harga satuan belanja makanan dan minuman adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.13 Keputusan Gubernur ini.
H. Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan : 1. Sewa Ruangan Pertemuan adalah sewa ruangan yang
digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya di luar kantor.
2. Ruangan pertemuan terdiri dari: a. Ruangan besar dalam Hotel dan/atau gedung
pertemuan dengan kapasitas di atas 100 orang. b. Ruangan sedang dalam Hotel dan/atau gedung
pertemuan dengan kapasitas antara 51 s/d 100 orang. c. Ruangan kecil dalam Hotel dan/atau gedung
pertemuan dengan kapasitas s/d 50 orang. 3. Satuan biaya Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan sudah
termasuk meja, kursi, sound system, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.
4. Besaran harga satuan biaya Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.14 Keputusan Gubernur ini.
17
I. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor :
1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor adalah pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.
2. Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor terdiri dari: a. Paket Full Board yang merupakan paket kegiatan rapat
yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam (termasuk sarapan pagi), Makan 2 (dua) kali, Snack 2(dua) kali, Audiovisual, Podium, Flip Chart, White Board, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen.
b. Paket Full Day merupakan paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, Snack 2 (dua) kali, Audiovisual, Podium, Flip Chart, White Board, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen.
c. Paket Half Day merupakan paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari (minimal 5 jam). Komponen biaya mencakup makan 1 (satu) kali (siang), Snack 1 (satu) kali, Audiovisual, Podium, Flip Chart, White Board, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen.
3. Kegiatan yang diselenggarakan secara full board dapat dilaksanakan di dalam kota maupun di luar kota.
4. Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor dilaksanakan untuk kegiatan yang bersifat Nasional maupun Internasional.
5. Besaran harga satuan Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.15 Keputusan Gubernur ini.
J. Biaya Pemulangan dan Penguburan Jenasah keluarga tidak mampu : 1. Biaya Pemulangan dan Penguburan jenasah yang berlatar
belakang keluarga tidak mampu dikhususkan untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam pelayanan masyarakat di bidang kesehatan (Rumah Sakit) dan bidang
sosial (Panti Jompo, Panti Asuhan/Balai Penyantunan Anak dan Remaja serta Penanggulangan Bencana).
2. Yang dimaksud dengan kejadian tidak terduga tersebut adalah wafat/tewasnya Pasien/Warga asuhan/Korban Bencana.
3. Penentuan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan Keterangan dari Pejabat berwenang serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa.
18
4. Untuk Biaya pemulasaran (sudah termasuk obat pengawet, peti jenasah/kain kafan, pakaian dan asesoris lainnya)
5. Biaya angkut dari tempat kejadian sampai ke pemakaman adalah mengacu pada harga riil (at cost).
6. Biaya pemulangan dan penguburan Pasien tidak mampu adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.16 Keputusan Gubernur ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Manado
pada tanggal 11 September 2015
Tembusan Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
S. H. SARUNDAJANG
S. H. SARU
NDAJANG
STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
No. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN
KET
1.
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN a. Pejabat Penatausahaan Keuangan :
1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta
2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar
4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar
6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar
8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar
9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar
11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar
b. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar : 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta
2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar
4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar
6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar
8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar
9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar
11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar
c. Atasan Langsung Bendahara 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta
3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar
5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar
6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar
8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar
10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar 11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar
d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu: 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta
3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar
5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar
7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Rp 500.000
Rp 600.000 Rp 700.000
Rp 800.000 Rp 850.000
Rp 1.000.000
Rp 1.300.000 Rp 1.550.000
Rp 1.800.000 Rp 2.075.000
Rp 2.475.000
Rp 250.000
Rp 275.000 Rp 300.000
Rp 350.000 Rp 400.000
Rp 450.000
Rp 525.000 Rp 575.000
Rp 650.000 Rp 700.000
Rp 800.000
Rp. 450.000 Rp. 550.000
Rp. 650.000 Rp. 750.000
Rp. 775.000
Rp. 975.000 Rp. 1.250.000
Rp. 1.500.000 Rp. 1.775.000
Rp. 2.000.000
Rp. 2.390.000
Rp 420.000 Rp 500.000
Rp 570.000 Rp 670.000
Rp 770.000 Rp 860.000
Rp 1.090.000
OJ Rp2
00
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR : 205 TAHUN 2015 TENTANG : 11 September 2015 STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016
2.
8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar
9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar
11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar
e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu: 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta
2. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta
4. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar
5. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar
7. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar
9. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar
10. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 11. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar
12. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd. Rp. 250 miliar 13. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar
f. Pembantu Bendahara : 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta
3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar
5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar
6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar
8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar
10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar
11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar
Honorarium Satuan Pengelola Barang Milik Daerah Atasan Langsung Pengurus/Penyimpan Barang : 1. Nilai Aset Tetap s/d Rp. 500 Juta
2. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar
3. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 10 Miliar
4. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar
5. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar
6. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 100 miliar
Pengurus/Penyimpan Barang : 1. Nilai Perolehan Aset Tetap s/d Rp. 500 Juta 2. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 500 Juta sd.
Rp. 1 Miliar 3. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 1 miliar sd.
Rp. 10 Miliar 4. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 10 miliar sd.
Rp. 50 miliar 5. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 50 miliar sd.
Rp. 100 miliar 6. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 100 miliar
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Rp 1.320.000
Rp 1.550.000 Rp 1.780.000
Rp 2.120.000
Rp. 340.000
Rp. 420.000 Rp. 500.000
Rp. 570.000
Rp. 730.000 Rp. 880.000
Rp. 1.030.000 Rp. 1.260.000
Rp. 1.490.000
Rp. 1.720.000 Rp. 1.950.000
Rp. 2.260.000 Rp. 2.560.000
Rp. 300.000 Rp. 310.000
Rp. 430.000 Rp. 500.000
Rp. 570.000
Rp. 640.000 Rp. 810.000
Rp. 980.000 Rp. 1.150.000
Rp. 1.330.000
Rp. 1.580.000
900.000 950.000
1.000.000
1.050.000
1.100.000
1.150.000
850.000 900.000
950.000
1.000.000
1.050.000
1.100.000
Perekayasaan OR
Rp8.000 OH
Rp80.000
6.000.000
4.111111111122500.
000 2.500.000
1.700.000 1.400.000
900.000
1.
(2013
3.
Honorarium Pejabat /Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : a. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa : b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ULP
(Konstruksi) 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500
Juta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1
miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5
miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5
miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10
miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25
miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50
miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75
miliar 10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100
miliar 11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar
c. Panitia Pengadaan Barang ULP (Non
Konstruksi) 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500
Juta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1
miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5
miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5
miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10
miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25
miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50
miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75
miliar 10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100
miliar 11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar
d. Panitia Pengadaan Jasa ULP (Non
Konstruksi/Jasa Konsultansi) 1. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 jt 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100
Juta 3. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 Juta 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250
Juta
Orang/Bulan
Orang/Paket Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket Orang/Paket
Orang/Paket Orang/Paket
680.000
680.000 850.000
1.020.000
1.270.000
1.520.000
1.780.000
2.120.000
2.450.000
2.790.000
3.130.000
3.580.000
760.000 760.000
920.000
1.140.000
1.370.000
1.600.000
1.910.000
2.210.000
2.520.000
2.820.000
3.250.000
450.000 450.000
450.000 480.000
)
4. 5.
5. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta
6. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar
7. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar
8. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar
9. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar
10. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar
11. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar
12. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar
13. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 14. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar
e. Honorarium Perangkat Unit Layanan
Pengadaan (ULP) 1. Ketua ULP 2. Sekretaris/Staf pendukung
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen : 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500
Juta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5
miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5
miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25
miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50
miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75
miliar 10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100
miliar 11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar
Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa: a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 200 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Juta sd. Rp.
500 Juta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp.
1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp.
2,5 miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp.
5 miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10
miliar
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket Orang/Paket
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Paket Orang/Paket
Orang/paket
Orang/Paket
Orang/Paket
Orang/Paket
600.000
720.000
910.000
1.070.000
1.270.000
1.500.000
1.750.000
1.990.000
2.230.000 2.560.000
1.000.000 750.000
510.000 610.000
700.000 900.000
1.100.000
1.300.000 1.550.000
1.850.000
2.100.000
2.400.000
2.800.000
420.000
420.000 520.000
620.000
770.000
910.000
1.060.000
6.
7.
8.
7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar
8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar
9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar
10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar
11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd. Rp. 250 miliar
12. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd. Rp. 500 miliar
13. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd. Rp. 750 miliar
14. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd. Rp. 1 triliun
15. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun
Honorarium kelebihan jam Peneliti - Peneliti Pertama Gol. IIIa - IIIb - Peneliti Muda Gol. IIIc - IIId - Peneliti Madya Gol. IVa - IVb - Peneliti Utama Gol. IVc - IVd
Honorarium Tenaga Ahli, Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur/Wakil Gubernur/Ketua DPRD, Ajudan, Staf Khusus Bidang Kerohanian dan Pengawalan/Security, :
- Tenaga Ahli - Sespri Gubernur - Sespri Wkl. Gubernur - Sespri Ketua DPRD - Ajudan - Pengawalan/Security - Staf Khusus Bidang Kerohanian
A) JasPenceramah/Penyaji/Narasumber,Pendamping Narasumber, Moderator/Notulen,Master Of Ceremonies (MC), Pada Kegiatan Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Deseminasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Rapat Kerja, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Focus Group Discussion, Seminar,, A.1. Penceramah/Penyaji/ Narasumber:
- Tokoh/Pakar Tingkat Nasional/Internasional - Eselon I/Pejabat Negara - Eselon II/Guru Besar/ Tenaga Ahli/
Profesional/Tokoh/Pakar Tingkat Wilayah - Eselon III/Dosen S3 (Peiabat Eselon III ke
bawah/yang disetarakan) - Eselon IV/Dosen S2
A.2. Moderator A.3. Notulen A.4. MC
B) Honorarium Pengajar, Instruktur, Pembantu
Intruktur dan Pengamat kelas pada Kegiatan Diklat, Pelatihan, Kursus
12. KEPULAUAN SITARO O/H 550.000 500.000 470.000 350.000 325.000
13. KEPULAUAN SANGIHE O/H 570.000 550.000 520.000 440.000 375.000
14. KEPULAUAN TALAUD O/H 650.000 600.000 570.000 480.000 425.000
15 KOTA MANADO O/H 450.000 400.000 370.000 350.000 300.000
Keterangan: 1) Biaya Uang Harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT yang
pemanfaatannya untuk; uang makan, uang transpor lokal, serta uang saku. 2) Biaya Uang Harian dalam tabel ini berlaku juga untuk Perjalanan Dinas Pindah, dengan ketentuan hanya
diberikan sebanyak maksimal 3 (tiga) hari. 3) Selain keluarga yang sah, bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan III atau pejabat eselon IV
diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang dan diberikan uang harian sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I.
4) Biaya Uang Harian dalam Tabel ini adalah batas tertinggi.
19. SATUAN BIAYA PENGINAPAN
I. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (dalam rupiah)
No. PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL
TINGKAT A1 TINGKAT A2 TINGKAT B TINGKAT C TINGKAT D
1. ACEH O/H 4.420.000 1.308.000 1.080.000 410.000 340.000
2. SUMATERA UTARA O/H 4.960.000 1.030.000 650.000 470.000 310.000
12. KEPULAUAN SITARO O/H 4,065,000 1.972.000 813,000 696,000 434,000
13. KEPULAUAN SANGIHE O/H 4,497,000 2.182.000 890,000 772,000 481,000
14. KEPULAUAN TALAUD O/H 4,930,000 2.392.000 986,000 846,000 527,000
15. KOTA MANADO O/H 3.200.000 1.553.000 640.000 549.000 342.000
Keterangan: 1) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara riil. 2) Satuan Biaya Penginapan dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi yang menjadi dasar untuk
melaksanakan pembayaran panjar kepada Pelaksana SPPD. 3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka kepada yang bersangkutan diberikan
biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif dalam Tabel ini.
20. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS JABATAN (dalam rupiah)
PELAKSANA SPPD SATUAN UANG
REPRESENTASI
1. Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD serta Pejabat Eselon I
Orang/Hari 250.000
2. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD Orang/Hari 200.000
Keterangan: 1) Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara lumpsum. 2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabel ini merupakan batas tertinggi.
21. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)
NO. KOTA SATUAN BIAYA TIKET
ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
1. JAKARTA MANADO 10.824.000 5.102.000
2. BALIKPAPAN MANADO 15.702.000 7.295.000
3. BANDA ACEH MANADO 15.798.000 7.926.000
4. BANDAR LAMPUNG MANADO 11.199.000 5.305.000
5. BATAM MANADO 13.413.000 6.482.000
6. BIAK MANADO 11.734.000 6.353.000
7. DENPASAR MANADO 7.851.000 4.278.000
8. JAMBI MANADO 12.707.000 6.097.000
9. JAYAPURA MANADO 22.109.000 11.263.000
10. JOGJAKARTA MANADO 10.536.000 5.722.000
11. KUPANG MANADO 11.648.000 6.140.000
12. MAKASSAR MANADO 5.327.000 2.909.000
13. MALANG MANADO 13.167.000 6.311.000
14. MATARAM MANADO 8.717.000 4.738.000
15. PANGKAL PINANG MANADO 12.097.000 5.808.000
16. MANADO MEDAN 15.552.000 7.316.000
17. MANADO PADANG 14.012.000 6.546.000
18. MANADO PALEMBANG 12.504.000 5.926.000
19. MANADO PEKANBARU 14.055.000 6.599.000
20. MANADO PONTIANAK 12.953.000 6.396.000
21. MANADO SEMARANG 12.504.000 5.851.000
22. MANADO SOLO 12.504.000 5.990.000
23. MANADO SURABAYA 9.937.000 5.262.000
24. MANADO TIMIKA 16.183.000 8.995.000
22. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG (dalam rupiah)
URAIAN / TUJUAN
GOLONGAN PELAKSANA SPPD
GOLONGAN IV
GOLONGAN III
GOLONGAN II
GOLONGAN I
1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000
2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000
3. Pegawai yang tidak berkeluarga 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000
Keterangan: 1) Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang diberikan kepada Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan
Dinas Pindah. 2) Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang dibayarkan secara lumpsum. 3) Satuan Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi.
LAMPIRAN II
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
S. H. SARUNDAJANG
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SULAW4SI UTARA NOMOR : 205 TAHUN 2015 TENTANG : 11 September 2015 STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERI NTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016
STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
No. URAIAN SATUAN
HARGA SATUAN
(Rp) /KUANTITAS
KET.
1.
2.
3.
Pakaian Dinas/Kerja/Resmi PNS dan Pegawai Tidak Tetap serta Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu; Pakaian Dinas/Kerja/Resmi : 1) Pakaian Dinas Harian pegawai/ perawat
(termasuk atribut) 2) Pakaian Dinas Lapangan (termasuk atribut) 3) Pakaian Sipil Harian
a. Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Pejabat Es. I Provinsi Sulawesi Utara
b. Anggota DPRD dan Pejabat Es. II c. Eselon III, IV
4) Pakaian Sipil Resmi
a. Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Pejabat Es. I Provinsi Sulawesi Utara
b. Anggota DPRD dan Pejabat Es. II c. Eselon III, IV
5) Pakaian Sipil Lengkap:
a. Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Pejabat Es. I Provinsi Sulawesi Utara
b. Anggota DPRD dan Pejabat Es. II c. Pejabat Eselon III d. Pejabat Eselon IV
6) Pakaian Dinas Dokter / Perawat 7) Pakaian Sopir/Pesuruh
Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu : 1) Pakaian KORPRI (termasuk atribut) 2) Pakaian Adat Daerah 3) Pakaian Batik Tradisional 4) Pakaian Olahraga (sudah termasuk sepatu
olahraga)
Pakaian Pasien Rumah Sakit : 1) Pasien Rumah Sakit Umum 2) Pasien Rumah Sakit Kejiwaan
Orang/Stel
Orang/Stel
Orang/Stel
Orang/Stel Orang/Stel
Orang/Stel
Orang/Stel Orang/Stel
Orang/Stel
Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel
Orang/Stel Orang/Stel
Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel
Orang/Stel Orang/Stel
650.000
950.000
4.000.000
3.500.000 1.000.000
5.000.000
4.500.000 1.500.000
7.000.000
5.000.000 3.000.000 2.500.000
750.000 500.000
550.000 650.000 550.000 750.000
250.000 300.000
4.
5.
6.
7.
Jasa Pegawai Tidak Tetap : 1) Tenaga Operator 2) Satpam dan Pengemudi 3) Petugas kebersihan dan Pramubakti 4) Pengantar Surat 5) Tenaga Teknis 6) Koki rumah dinas pejabat Negara 7) Ahli Gizi rumah dinas pejabat Negara
Belanja Bahan Makanan : 1) Rumah dinas Pejabat Negara 2) Pejabat Eselon I Provinsi Sulawesi Utara 8) Pasien Rumah Sakit 9) Anak Asuhan (Panti) 10) Lanjut Usia (Panti) 11) Tuna Sosial 12) Anak Buah Kapal (Aktif) 13) Anak Buah Kapal (Cadangan) 14) Personil Tim Penanggulangan Bencana 15) Pengungsi Korban Bencana Alam/Bencana
Kuota Bahan Bakar Minyak Dan Gas : Pertamax dan sejenisnya : 1. Kapasitas Silinder lebih dari 2.700 cc 2. Kapasitas Silinder sd. 2.700 cc 3. Kapasitas Silinder sd. 2.500 cc 4. Kapasitas Silinder sd. 2.200 cc 5. Kapasitas Silinder sd. 2.000 cc 6. Kapasitas Silinder sd. 1.800 cc 7. Kapasitas Silinder sd. 1.600 cc 8. Kapasitas Silinder sd. 1.300 cc 9. Kapasitas Silinder sd. 1.000 cc 10. Kapasitas Silinder sd. 750 cc 11. Kapasitas Silinder sd. 500 cc 12. Kapasitas Silinder sd. 250 cc 13. Kapasitas Silinder sd. 200 cc 14. Kapasitas Silinder sd. 150 cc 15. Kapasitas Silinder sd. 125 cc
Solar dan sejenisnya : 1. Kapasitas Silinder lebih dari 5.000 cc 2. Kapasitas Silinder sd. 5.000 cc 3. Kapasitas Silinder sd. 4.000 cc 4. Kapasitas Silinder sd. 3.500 cc 5. Kapasitas Silinder sd. 3.000 cc 6. Kapasitas Silinder sd. 2.700 cc 7. Kapasitas Silinder sd. 2.300 cc 8. Kapasitas Silinder sd. 2.000 cc
Sewa Kendaraan dan Sewa Tenda, Sewa AC, dan Sewa Sound System.
Sedan 1. Kapasitas Silinder lebih dari 3.000 cc 2. Kapasitas Silinder lebih dari 2.700 cc 3. Kapasitas Silinder lebih dari 2.400 cc 4. Kapasitas Silinder s/d 2.000 cc
Station Wagon 1. Kapasitas Silinder diatas 3.500 cc 2. Kapasitas Silinder s.d 3.500 cc 3. Kapasitas Silinder s/d 3.000 cc 4. Kapasitas Silinder s/d 2.700 cc 5. Kapasitas Silinder s/d 2.500 cc 6. Kapasitas Silinder s/d 2.000 cc 7. Kapasitas Silinder s/d 1.800 cc 8. Kapasitas Silinder s/d 1.500 cc 9. Kapasitas Silinder s/d 2.000 cc 10. Kapasitas Silinder s/d 1.800 cc 11. Kapasitas Silinder s/d 1.500 cc