KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM · 6. Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV; 7. Memenuhi be ban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya. 8. Bukan penerima

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 7382 TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS

_ PEMBERIAN TUNJANGAN INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MADRASAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualita~; p~mbel~jara~ pada Madrasah, perlu pemberian tunjangan m~entif bag1 guru bukan pegawai negeri sipil untuk menmgkatkan motivasi, kincrja dan kesejahteraannya;

b . bahwa agar pemberian tunjangan yang diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tamba::1an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 l) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun ~:004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah1.'.n 2019 Nomor

6,

7.

8.

9 .

10.

1 1.

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 641 O);

U d 17 T hun :Wl0 tentang n ang-Undang Nomor a b

pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 N~mor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun_2010 Nom~r 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indones ta Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik

' Indonesia Nomor 4941} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Keme-nterian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 ten tang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentag Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

13. Keput1:1san ~enteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Insent1f Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama;

Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGE:RI SIPIL PADA MADRASAH TAHUN 2020.

Me~etapkan Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Intensif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam La.mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keput.usan ini.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah Tahun 2020.

Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019

AMIN J

LAMPI RAN AM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISL NOMOR 7382 TAHUN 2019 TENTANG NTIF BAGI PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN INSE GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RAUDLATUL ATHFAL DAN MADRASAH TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN A TUNJANGAN INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PAD

RAUDLATUL ATHFAL DAN MADRASAH TAHON 2020

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 ten tang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ter<lapat

ketentuan yang menghapus pembayaran tunjangan fungsional guru bukan

pegawai negeri sipil, namun Kementerian Agama tetap mempertahankan

tunjangan ini, hanya saja berganti nama menjadi insentif. Istilah baru itu

muncul dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2018.

Fungsi utama dari tunjangan insentif adalah untuk memberikan

tanggungjawab dan dorongan kepada guru bukan pegawai negeri sipil.

Tunjangan Insentif untuk menjamin bahwa guru bukan pegawai negeri sipil

akan mengarahkan dirinya dapat memotivasi dalam mencapai tujuan

pembelajaran. Sedangkan tujuan utama pemberian insentif adalah untuk

meningkatkan kinerja guru bukan pegawai negeri sipil dalam meningkatkan

mutu pendidikan. Insentif diberikan kepada guru bukan pegawai negeri sipil

untuk meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar mengajar.

Guru merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pendidikan

agar dapat mengimplementasikan disiplin ilmu yang mereka miliki maka

harus diperhatikan kesejahteraannya bukan hanya kewajibannya saja

dengan berbagai macam beban pekerjaan. Dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan guru bukan pegawai negeri sipil maka perlu diberikan

tunjangan insentif untuk memotivasi dan meningkatkan kinerjanya .

Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan

Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mulai tahun 2018

memberikan tunjangan insentif kepada guru bukan pegawai negeri sipil.

B. Pengertian

1 T · . k da guru bukan · UnJangan Insentif adalah tunjangan yang dibenkan epa

pegawai negeri sipil yang bertugas pada RA dan Madrasah; 2 G . d' · kat GBPNS

· uru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanJutnya 1stng adal h . . . . . RA d n Madrasah yang a guru bukan pegawai negen s1pil pada a d' I . h dan masyarakat ise enggarakan oleh pemerintah, pemermtah daera

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3· Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengaJ·ar, b' k melatih, menilai, dan mem 1mbing, mengarah an,

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

4 · Madrasah adalah madrasah formal dalam binaan Menteri Agama yang

menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan

agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah,

Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

5. Satminkal adalah satuan administrasi pangkal/tempat tugas

induk/instansi induk guru melaksanakan tugasnya sebagai basis data

NPK/NUPTK.

6 . Guru Tetap yang selanjutnya disebut GTBPNS adalah guru Bukan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah

dan/atau Kepala Madrasah Negeri untuk jangka waktu paling singkat 2

(dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi

pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kernen terian

Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.

7. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disebut GTY adalah guru Bukan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan

diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,

melaksanakan tugasnya pada madrasah swasta untuk jangka waktu

paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada

satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian

dari Kementerian Agama serta melaksanakantugas pokok sebagai guru.

8. Guru Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disebut GTTY adalah guru

Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan

dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

C. Tujuan

Pemberian Tunjangan Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada RA

dan Madrasah bertujuan untuk meningkatkan:

1. Kualitas proses b I · . . 1 · rta didik di RA e aJar-menga.iar dan prestas1 be aJar pese dan Madrasah •

' 2. Motivasi dank' · · d n merJa guru dalam melaksanakan tugasnya, a 3· Kesejahteraan Guru RA dan Madrasah bukan bukan pegawai negeri sipil.

D. Sasaran

Sasaran t k ·t · t a au penerima tunjangan insentif guru dengan n ena a au

persyaratan sebagai berikut:

1. Sasaran

a . Berstatus sebagai guru RA dan Madrasah.

b. Bukan PNS, bukan CPNS dan/atau PPPK pada Kementerian Agama

atau instansi lain.

2. Kriteria

Kriteria guru RA dan Madrasah penerima tunjangan insentif sebagai

berikut:

1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/ MAK dan terdaftar di program

SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Kementerian Agama);

2. Belum lulus Sertifikasi

3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);

4 . Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan

Kementerian Agama;

5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai

Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah

dan/ a tau Kepala Madrasah Negeri untuk jangka waktu paling singkat

2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan

administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari

Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru;

6. Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV;

7. Memenuhi be ban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya.

8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA

Kementerian Agama.

9. Belum usia pensiun.

10. Tidak beralih status dari guru pada RA dan Madrasah.

11 . Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah.

13. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau Jegislatif.

E. Sumber Dana

Pemb,:!rian tunjangan insentif ini dibebankan anggarannya pada DIPA Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota tahun 2020 atau pada satuan kerja lainnya yang rdevan.

F. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penetapan Penerima

a . Kepala RA dan Madrasah mengidentifikasi, menghimpun, dan

mengusulkan GURU TETAP dalam lingkup tugasnya yang memenuhi

syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

sebagai calon penerima tunjangan insentif (Format lampiran surat

usulan terlampir) . Setiap calon yang diajukan harus disertai dengan

dokumen pendukung yang meliputi:

1) Bukti keaktifan status mengajar dan nama identitas PTK berupa print

out format S25A dan/ atau kartu PTK yang tercetak secara digital

melalui SIMPATIKA· ,

2) SK sebagai Guru Tetap (dari Ketua Yayasan atau SK dari Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota);

3) Surat Keterangan Mengajar yang dilampiri dengan jadwal mengajar;

4) Fotokopi ijazah S-1/D-IV (bagi yang memiliki);

5) Surat Pernyataan Kinerja (format terlampir).

b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi

terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala RA/Madrasah tersebut

berdasarkan kriteria, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam

petunjuk teknis ini.

c. Jika anggaran yang teralokasikan pada DIPA Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota tidak mencukupi seluruh kebutuhan Tunjangan

Insentif Guru Bukan PNS yang memenuhi syarat di atas, maka harus

diprioritaskan untuk:

1) Yang memenuhi beban kerja minimal 24 JTM/minggu;

2) Yang berkualifikasi S-1/D-IV;

3) Yang lebih lama masa tugasnya;

4) Yang bukan penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan

Khusus.

d. Berdasarkan hasil verifikasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/

Kota menetapkan nama-nama Guru RA dan Madrasah penerima

tunjangan insentif (diurutkan secara alfabetik) dalam bentuk Surat

Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota.

e. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota harus menerbitkan Surat

Keputusan Tunjangan Insentif melalui SIMPATIKA.

f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib mengirimkan salinan

SK penerima tunjangan insentif tahun 2020 beserta lampirannya dalam

bentuk hardcopy dan softcopy ke Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi.

2 · Penyaluran Tunjangan Insentif

a. Tunjangan Insentif bagi guru bukan PNS pada RA/Madrasah

diberikan/ disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara

langsung ke rekening guru yang bersangkutan.

b . Pembayaran/penyaluran tunjangan insentif dilakukan secara periodik:

bulanan, triwulanan, atau 6-bulanan (semesteran) sesuai kondisi

satuan kerja pelaksananya.

3 . Nominal Tunjangan Insentif

a. Besar tunjangan insentif adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

ribu rupiah) per orang per bulan, dan berlaku untuk 12 (dua belas)

bulan (terhitung mulai bulan Januari - Desember 2020), sehingga total

penerimaan untuk 1 (satu) tahun adalah Rp.3 .000.000,- (tiga juta

rupiah) . Jumlah itu diberikan kepada guru secara penuh dan tidak

dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan

alasan apapun, dalam bentuk apapun, dan oleh pihak manapun,

kecuali pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur

dalam petunjuk teknis ini, menerima Tunjangan Insentif (Rp. 250.000,­

per bulan atau Rp. 3.000.000,- dalam setahun), meskipun mengajar

pada 2 (dua) RA dan Madrasah atau lebih.

4 . Kewajiban Penerima Tunjangan Insentif

a . Melaksanakan pembelajaran dan/atau bimbingan kepada peserta didik

minimal 1 (satu) tahun pelajaran, sesuai jadwal di RA dan Madrasah

yang menjadi tempat tugasnya.

b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan RA dan

Madrasah termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

c . Setiap Guru RA dan Madrasah yang menjadi penerima tunjangan

insentif wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kinerja.

5 . Penghentian Pemberian Tunjangan Insentif

Tunjangan Insentif

bcrsangku tan:

a. Meninggal dunia· '

dihentikan

b. Berusia 60 (enam puluh) tahun;

pemberiannya apabila guru

c . Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru RA dan Madrasah;

yang

d . Diangkat menjadi CPNS, baik sebagai guru atau lainnya, di Kementerian

Agama atau di instansi lainnya;

e. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai

guru pada RA dan Madrasah, atau

f . Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam

petunjuk teknis ini.

G. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh dilaksanakan agar

pemberian Tunjangan Insentif ini terlaksana secara tepat sasaran, tepat

jumlah, dan tepat waktu. Pemantauan dan evaluasi dilakukan kepada pihak

terkait oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing.

Sasaran pokok pemantauan dan evaluasi meliputi: proses dan mekanisme

penetapan penerima, penyaluran dana tunjangan insentif bagi guru bukan

PNS pada RA dan Madrasah.

Pengaduan terkait pelaksanaan pemberian tunjangan insentif tahun 2020

dapat disampaikan ke alamat:

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Gedung Kementerian Agama RI Lantai IV

Jln. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710

Telp. / Faksimili : (021) 350-7 4 79

Email : [email protected]

H. Pelaporan

La poran pela ksanaa n pemberian tunjangan insentif dibuat seca ra berjenjang.

Ka ntor Kem enterian Agama Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan

la poran tc rtulis tcntang pelaksanaan pemberian tunjanga n insentif di

daerahnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan

tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendio.ikan Islam sq.

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

Seluruh Kanwil Kementerian Agama Provinsi wajib menyampaikan laporan

capa ia n realisasi anggaran tunjangan insentif guru bukan pegawai negeri sipil

pada RA dan Madrasah kepada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan

Madrasah secara periodik (persemester) mela lui email:

gtkmad [email protected]

I. Penutup

Pemberian tunjangan insentif ini merupakan salah satu upaya yang

dilakuka n Kementerian Agama untuk meningkatkan kesejahteraan guru RA

da n Madrasah bukan pegawai negeri sipil. Pelaksanaan dan pengelolaan

tunja nga n insentif harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat

sa saran , serla dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dan target kegiatan

ini da pat dicapai secara optimal.

Jakarta, 31 Desember 2019

JENDERAL N ISLAM,

Format 1 Surat Usulan Kepal RA • Agama Kab/Kota a /Madrasah kepada Kepala Kantor Kementer1an

Logo RA/

Madrasah

Nomor r,ampiran : Perihal

NAMA DAN ALAMAT RA/MADRASAH

························ ·················, ··············· ········· 2020

1 (satu) bcndcl.

Usu.Ian Calon Pcncrima Tunjangan lnscntif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada RA/Madrasah

Kcpada Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota ........................................... . Di .................................................. .............. .

Assalamualaikum Wr. Wb.

Schubungan dengan adanya alokasi anggaran untuk pembcrian tunjangan

insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil pada RA/ Madrasah, maka kami

mengajukan usulan untuk sejumlah ..... ....... ... ( ................ .... ) guru tetap yang

bertugas pada RA/madrasah kami sebagaimana daftar usulan terlampir. Dengan

ini kami juga menyatakan bahwa daftar guru yang kami usulkan adalah benar­

benar guru tetap kami.

Demikian, atas perhatian Bapak/ Ibu kami sampaikan terimakasih.

Wassalam,

Kcpala RA/ Madras ah .... ............. .

(Nama dan tandatangan)

Format 2 Lampiran Surat Usulan Kepala RA/l'vladrasah

DAFT AR USULAN CALON PENERIMA TUNJANGAN INSENTIF BAGI GURU BUKAN PNS PADA RAUDLATUL ATHFAL/MADRASAH TAHUN 2020

No Nama

(Lengkap dengan Gelar) Tempat/Tgl lahir NUPTK L/P

Nomor dan Tanggal SK

Pengangkatan sebagai Guru

Teta

.... -; .::.. ~ c<l c<l c:: 01) 'O ·-5 [ § ~ ~

Kepala RA/Madrasah

Bidang Studi yang Diampu

Beban kerja keseluruhan

- --...._

Format 3

Lampi ran Surat Keputusan Penerima Tunjangan Insentif b agi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada RA/Madrasah

Lampi ran SK Nomor: . . . . . ... .. . . . .... . .. . . ..... . ....... ... ..... . .. . ....... .. .... . . . . ... ..

DAFTAR PENERIMA SUBSIDI TUNJANGAN INSENTIF BAGI GURU BUKAN PNS PADA RA/MADRASAH TAHUN 2020

No Nama

(Lengkap dengan Gelar)

KABUPATEN/KOTA .... .................................... ........ ...... .............. ..... .

Tempat/Tgl lahir

PROVINS! ............. ................... ........... ...... ........................... . .

NUPTK L/P

RA/Madras ah Satminkal

w :s ('11-.ci' ('II

QJ)~ -C: C: C: <l..l · - :J ~§~

('II J5 ~ e ('II ('II "'O ~ ('II

c:i.

Bidang Studi yang Diampu

✓

Kepala Kantor Kementerian Agama

Besaran Subsidi yang Diterima

Tiap Bulan

Kabupa ten/ Kota ............................. . ..................... .

Format 4

SURAT PERNYATAAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

Tempat, tanggal lahir

Tempat Tugas

RA/ t-.ladrasah

r\lamat

Nomor 'l'elepon ..... .... .... .... . ..... . . . .... ....... ... . .. .. . .... ... . . .

Menyatakan bahwa saya adalah guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar aktif

menjalankan tugas sebagai guru pada satuan pendidikan tersebut di atas sebagai Guru

Kelas/t-.Iata Pelajaran*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dengan beban kerja .. . . . . .. .

JTM/ minggu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan

saya ini tidak benar, saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang­

undangan, tcrmasuk mengembalikan bantuan yang telah saya terima .

.......... . .. .. . .... ... , .... . ... . . . .. . ... ... .. . . .... .

Perbuat Pernyataan,

Materai 6000

(fanda tangan clan nama jelas)