KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN REPUBLIK …

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.6.61.02.21.04 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi

di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan

Pengawas Obat dan Makanan perlu dibentuk Tim

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang

Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan

Makanan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

di Lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan

Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

-2-

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1220);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat

dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 784);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan

Makanan Tahun 2015-2019;

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.04.1.22.02.19.0761 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada

Unit Kerja di Lingkungan BPOM;

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.04.01.1.22.04.19.1370 Tahun 2019 tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas

Obat dan Makanan;

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di

lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas

Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Tim RB Deputi

IV.

Kedua : Tim RB Deputi IV sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu, terdiri atas:

a. Tim Pelaksana; dan

b. Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) serta Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Ketiga : Tim RB Deputi IV sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kedua memiliki susunan keanggotaan dan melaksanakan

tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan

ini.

Keempat : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua

huruf a terdiri atas:

a. Kelompok Kerja 1 Bidang Manajemen Perubahan;

b. Kelompok Kerja 2 Bidang Penguatan Sistem Pengawasan;

c. Kelompok Kerja 3 Bidang Penguatan Akuntabilitas

Kinerja;

d. Kelompok Kerja 4 Bidang Penguatan Kelembagaan;

e. Kelompok Kerja 5 Bidang Penguatan Tata Laksana;

f. Kelompok Kerja 6 Bidang Penguatan Sistem Manajemen

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;

g. Kelompok Kerja 7 Bidang Penguatan Peraturan

Perundang-undangan; dan

h. Kelompok Kerja 8 Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik.

-4-

Kelima : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

diktum Kedua, Tim RB Deputi IV mengacu pada Rencana Aksi

Road Map Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021.

Keenam : Tim RB Deputi IV sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Tim Pelaksana

Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama selaku Ketua Tim

Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan

Makanan.

Ketujuh : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim

RB Deputi IV dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 FEBRUARI 2021

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

DRS. H.G. KAKERISSA, APT

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku Ketua Tim

Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

2. Inspektur Utama selaku Koordinator Tim Asesor PMPRB dan Monev

Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

3. Yang bersangkutan.

-5-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02.6.61.02.21.04 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DEPUTI BIDANG

PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. TIM PELAKSANA

Ketua : Deputi Bidang Penindakan

Sekretaris : Direktur Cegah Tangkal

Anggota :

1. Kelompok Kerja 1 - Bidang Manajemen Perubahan.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 1

Koordinator : Direktur Intelijen Obat dan Makanan

Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Cegah

Tangkal Obat Tradisional, Obat Kuasi,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Anggota :

1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Cegah Tangkal Obat

Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan

2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Operasional

3) Ary Andriani, S.Farm., Apt

4) Zwista Dimas Haryanto, S.Farm.,Apt

5) Priharika Septyowati, S.Si., Apt, MKM

6) Yoandra Hilmawan, SE

b. Tugas Kelompok Kerja 1 – Bidang Manajemen Perubahan

Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan

mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja

individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai

dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, dengan cara

antara lain:

-6-

1) mengoordinasi peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai

dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan

Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan

Makanan, melalui:

a) menyusun Tim Reformasi Birokrasi;

b) menyusun Road Map Reformasi Birokrasi; dan

c) melakukan pemantauan dan evaluasi reformasi

birokrasi.

2) mengoordinasi terjadinya perubahan pola pikir dan budaya

kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan

Pengawas Obat dan Makanan; dan

3) menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan

timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2. Kelompok Kerja 2 - Bidang Penguatan Sistem Pengawasan.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 2

Koordinator : Koordinator Kelompok Substansi Penyidikan

Tindak Pidana Obat Tradisional, Obat Kuasi,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Penyidikan

Tindak Pidana Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif

Anggota :

1) Subkoordinator Subkelompok Penyidikan Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zak Adiktif

2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Intelijen Kosmetik

3) Subkoordinator Subkelompok Substansi Cegah Tangkal Obat

4) Fuji Handayani, S.Farm,.Apt

5) Rizal Aditya Muhammad, S.Kom

6) Agung Andayani, S.Farm., Apt

7) Christine Alfiani Hana, S.Farm., Apt.

b. Tugas Kelompok Kerja 2 - Bidang Penguatan Sistem Pengawasan

-7-

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan

Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan

Makanan, dengan cara antara lain:

1) meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap

pengelolaan keuangan negara melalui:

a) pembuatan kebijakan, sosialisasi, penanganan, evaluasi

penanganan gratifikasi di lingkungan Kedeputian Bidang

Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

b) mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan

Pengawas Obat dan Makanan.

2) meningkatkan status opini Badan Pemeriksa Keuangan

terhadap pengelolaan keuangan negara melalui koordinasi

pencanangan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi atas

pembangunan zona integritas di lingkungan Kedeputian

Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM); dan

3) menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di

lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas

Obat dan Makanan melalui:

a) pembuatan kebijakan, penanganan, evaluasi

penanganan atas pengaduan masyarakat terhadap

Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b) mengelola pelaksanaan whistle blowing system dan

melakukan evaluasinya; dan

c) melakukan sosialisasi, penanganan, dan evaluasi atas

benturan kepentingan di lingkungan Kedeputian Bidang

Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

3. Kelompok Kerja 3 - Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 3

-8-

Koordinator : Koordinator Pengelolaan Barang Bukti Tindak

Pidana Obat dan Makanan

Sekretaris : Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata

Operasional Direktorat Cegah Tangkal

Anggota :

1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Operasional

Direktorat Penyidikan

2) Isna Sugiharti, S.Farm.,Apt

3) Fadhilah Ulviades, S.H

4) Imam Aziz Galang Wicaksono, S.E

5) Syukron Akbar, S.E

6) Yoandra Hilmawan, S.E

b. Tugas Kelompok Kerja 3 – Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang

Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara

antara lain:

1) koordinasi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan

perencanaan kinerja dan pemantauan penyampaian kinerja

secara berkala;

2) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

yang menangani akuntabilitas kinerja;

3) menyusun pedoman akuntabilitas kinerja;

4) melakukan pengukuran kinerja berbasis elektronik; dan

5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.

4. Kelompok Kerja 4 - Bidang Penguatan Kelembagaan.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 4

Koordinator : Koordinator Pemantauan Peredaran Obat dan

Makanan melalui Siber

Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Cegah

Tangkal Obat Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zak Adiktif

-9-

Anggota :

1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Penyidikan Kosmetik

2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Intelijen Nappza

3) Setiya Purbaya, S.Kom

4) Arief Movadhy Rakhman, S.Farm, Apt.

5) Aditya Anggana, S.H.

b. Tugas Kelompok Kerja 4 - Penguatan Kelembagaan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara

proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-

masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat

ukuran, dengan cara melakukan evaluasi yang menganalisis

kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang

akan dihasilkan.

5. Kelompok Kerja 5 - Bidang Penguatan Tata Laksana.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 5

Koordinator : Direktur Penyidikan Obat dan Makanan

Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Intelijen Obat,

NAPPZA

Anggota :

1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Cegah Tangkal

Kosmetik

2) Dodik Setiawan Aji, SH

3) Natasha Dwinanda SR, S.Farm.,Apt

4) Iin Febrianti Sende, S.Farm., Apt

5) Raditya Lucky Riswanto, S.Kom

6) Bimmo Ciptono Kuncoro, S.Farm, Apt

b. Tugas Kelompok Kerja 5 - Bidang Penguatan Tata Laksana

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, antara lain

dengan cara:

-10-

1) menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan

fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dijabarkan

dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);

2) mengoordinasi penerapan Sistem Manajemen Mutu atau

Quality Management System (QMS) di lingkungan Kedeputian

Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

3) melakukan evaluasi dan penyesuaian peta proses bisnis dan

SOP terhadap perkembangan tuntutan efisiensi dan

efektivitas birokrasi;

4) mengoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan

Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan

Makanan; dan

5) mengoordinasi penerapan, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

6. Kelompok Kerja 6 - Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia Aparatur Sipil Negara.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 6

Koordinator : Koordinator Kelompok Substansi Intelijen

Pangan Olahan

Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Penyidikan

Tindak Pidana Pangan Olahan

Anggota :

1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Intelijen Obat

Tradisional, Obat Kuasi, dan SK

2) Arti Safatimah, S.Farm., Apt

3) Naning Irmalasari, S.Si.

4) Muhamad Harun Alrasyid, S.Si

5) Rista Novita Lestari, S.E.

b. Tugas Kelompok Kerja 6 - Bidang Penguatan Sistem Manajemen

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

-11-

Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di

lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat

dan Makanan, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi

aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji

dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, antara lain

dengan cara:

1) meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya

manusia aparatur di lingkungan Kedeputian Bidang

Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui

melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan

kebutuhan organisasi;

2) meningkatkan disiplin sumber daya manusia aparatur di

lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas

Obat dan Makanan melalui penegakan aturan disiplin/kode

etik/kode perilaku pegawai;

3) meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia

aparatur di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan

Pengawas Obat dan Makanan melalui:

a) penetapan kinerja individu;

b) pelaksanaan evaluasi jabatan;

c) pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan

d) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia

aparatur di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan

Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui

pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

7. Kelompok Kerja 7 - Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 7

Koordinator : Koordinator Kelompok Substansi Cegah

Tangkal Pangan Olahan

Sekretaris : Subkoordinator Subkelompok Substansi

Penyidikan Obat

Anggota :

1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Intelijen Obat

-12-

2) Rhima Aditya, S.Farm., Apt

3) Muhammad Gafur Salaffudin, S.H.

4) Angelita Christy Katili, S.

b. Tugas Kelompok Kerja 7 - Bidang Penguatan Peraturan Perundang-

undangan

Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang

dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu

antara lain dengan cara:

1) melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, dan revisi

peraturan perundang-undangan di lingkungan Kedeputian

Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang

mempunyai risiko tumpang tindih/tidak harmonis/tidak

sinkron; dan

2) melakukan deregulasi peraturan terkait pelayanan publik.

8. Kelompok Kerja 8 - Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 8

Koordinator : Direktur Siber Obat dan Makanan

Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Intelijen Obat

Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan,

dan Kosmetik

Anggota :

1) Koordinator Analisis Digital Forensik Obat dan Makanan

2) Asih Mulyani, S.Farm., Apt

3) Yovia Rizki Arrahman, S.Farm, Apt

4) Siti Nurjanah, S.Farm, Apt

5) Amalia Rizqi, S.Farm., Apt.

b. Tugas Kelompok Kerja 8 - Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

-13-

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kedeputian

Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan

cara antara lain:

1) memperkuat dan mengembangkan best practices peningkatan

kualitas pelayanan, pengawasan, dan sistem pemberdayaan

masyarakat melalui melakukan review dan perbaikan

kebijakan/pedoman standar pelayanan dan pengawasan;

2) meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang

berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara

internasional melalui:

a) melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya

meningkatkan penerapan budaya pelayanan prima;

b) meningkatkan sarana layanan terpadu/terintegrasi dan

kemudahan pengaksesan informasi;

c) melakukan inovasi layanan;

3) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kedeputian

Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan

melalui:

a) meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan;

b) melakukan penilaian kepuasan pelayanan;

c) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;

4) melakukan promosi pelaksanaan reformasi birokrasi dan

pemberdayaan masyarakat, berdasarkan data yang didapat

dari hasil monitoring maupun data dari Tim PMPRB melalui

media informasi.

9. Tim Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai

dengan angka 8, Tim Pelaksana juga mempunyai tugas:

a. merumuskan rencana aksi Road Map Reformasi Birokrasi Deputi

Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. merumuskan quick wins;

c. menjadi agen perubahan;

-14-

d. melaksanakan koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi kepada semua

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat

dan Makanan;

e. melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan

masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian

Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

f. mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan

pemangku kepentingan;

g. melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Ketua Tim

Pelaksana serta menembuskan kepada Tim Monitoring dan

Evaluasi, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan; dan

h. menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan

penilaian PMPRB bagi Tim Asesor PMPRB.

B. TIM ASESOR PMPRB DAN MONEV RB

a. Susunan Keanggotaan Tim Asesor PMPRB dan Monev RB

Ketua : Direktur Cegah Tangkal

Sekretaris : Koordinator Pemberdayaan Komunitas Siber Peredaran

Obat dan Makanan

Anggota :

1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Cegah Tangkal Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Operasional

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

3) Aditya Wiryawan, A.Md

4) Riandi

b. Tugas Tim Asesor PMPRB dan Monev RB sebagai berikut:

1) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam

proses penilaian;

2) melakukan penilaian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun;

-15-

3) menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri

untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di

lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan

Makanan sesuai masing-masing area perubahan;

4) melakukan pengolahan data hasil PMPRB masing-masing area

perubahan;

5) melakukan penyusunan Laporan Hasil PMPRB Deputi Bidang

Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

6) melakukan konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum

menetapkan nilai PMPRB Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas

Obat dan Makanan;

7) menyampaikan laporan PMPRB ke Ketua PMRRB Badan Pengawas

Obat dan Makanan;

8) memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana

pada setiap area perubahan;

9) mengoordinasi percepatan implementasi pelaksanaan reformasi

birokrasi pada setiap area perubahan; dan

10) melaporkan pekembangan hasil kerja setiap area perubahan kepada

ketua Tim Monev, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

DRS. H.G. KAKERISSA, APT