KEPUTUSAN BUPATI TANGERANGtangerangkab.go.id/tangerangkab-web/files/PERBUP 19-2012 RKPD.pdf · Proses penyusunan RKPD ini dilakukan dengan tahapan antara lain review RPJMD, review

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2013 Kabupaten Tangerang yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4010) ;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4944) ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

8234) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4578) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4090) ;

9.Peraturan .....

-2-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun

2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0209) ;


Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang

(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 09) ;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tangerang (Lembaran

Daerah Tahun 2009 Nomor 12).


Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah

Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810) ;

15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun

2008-2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013, yang

selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2013, adalah Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu)

Tahun yaitu tahun 2013.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA

KERANGKA PENDANAAN.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH.

BAB VI : PENUTUP.

Pasal …..

-3-

Pasal 3

Isi serta uraian RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2013 sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan

Bupati ini.

Pasal 4

(1) RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2013 merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013.

(2) RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang

dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2012.

b. Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2012.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran

2012 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang

dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang membuat laporan

kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran

yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja maisng-

masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari

setelah berakhirnya bulan bersangkuta.

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analis dan

evaluasi usulan anggaran Tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013.

Pasal .....

-4-

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 10 -5- 2012

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 10 -5- 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH TAHUN 2012 NOMOR 19

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen

perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi

Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan RKPD ini dilakukan dengan tahapan antara lain

review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan

prioritas untuk tahun rencana, serta analisis isu strategis dan prioritas

pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para

pemangku kepentingan terkait. Didalam perumusan RKPD inipun didasarkan

kepada kesepakatan dalam Musrenbang tahunan daerah dengan tetap

memperhatikan rancangan RKP untuk RKPD Provinsi, dan rancangan RKPD

Provinsi untuk RKPD Kabupaten/Kota.

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala

daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta

penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas

dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan

sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dari segi kerangka waktu,

penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei,

sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1

Desember. Substansi RKPD memuat Program dan Kegiatan SKPD dan

dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja

SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara

paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang

tahun 2013 merupakan Rencana Aksi untuk tahun kelima dari pelaksanaan

BAB

I

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tangerang Tahun 2008-2013. Dengan demikian, rancangan kebijakan

pembangunan daerah yang disusun dalam RKPD Kabupaten Tangerang

Tahun 2013 ini mengacu sepenuhnya kepada target dan prioritas Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang

pada Tahun 2013.

Rumusan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersusun dalam

RKPD Tahun 2013 ini nantinya akan dipadukan dengan Pokok-Pokok Pikiran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dalam

kerangka mencari titik-temu dan kesepakatan untuk mewujudkan berbagai

sasaran-sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang

Tahun 2008-2013, melalui penajaman prioritas program dan kegiatan yang

dinilai paling relevan serta memiliki daya ungkit maksimal terhadap sasaran

yang telah ditetapkan.

GAMBAR 1.1

ALUR PENYUSUNAN RKPD

Rancangan Akhir RKPD· Pendahuluan; · Analisis dan evaluasi ;· Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD;· Rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;· Prioritas dan sasaran

pembangunan daerah· Rencana program dan

kegiatan prioritas daerah

Hasil Musrenbang Nas. RKP/RKP

Evaluasi Musrenbang Nas. RKP & RKPD Prov

Sinkronisasi hasil

Musrenbang RKPD kab/

kota

Hasil Musrenbang

RKPD Provinsi

Penyelarasan Penyajian

Ranc Akhir RKPD

Berita Acara Kesepakatan

Musrenbang RKPD kabupaten/kota

Rancangan RKPD· pendahuluan; · evaluasi pelaksanaan

RKPD tahun lalu capaian kinerja penyelengaraan pemerintahan;· rancangan kerangka

ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah;· prioritas dan sasaran

pembangunan daerah;· rencana program dan

kegiatan prioritas daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang

Tahun 2013 ini disusun dan mengacu kepada sejumlah tata peraturan

perundangan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

i. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;

j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun

2005 – 2025;

k. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di

tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen

perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan

diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada

ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan

terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka

dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal

5 ayat 2, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

merupakan Renstra Daerah, yaitu terdiri dari Strategi Pembangunan Daerah,

Kebijakan Umum, Arah Keuangan Daerah, dan Program Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), lintas SPKD dan Lintas kewilayahan yang memuat

kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang isinya

antara lain visi, misi, tujuan, dan pencapaian tujuan (strategi). Renstra

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga memuat program-program dan

kegiatan indikatif. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijabarkan

dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berisi Kebijakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan Program Kegiatan Pembangunan. Program

Kegiatan pembangunan disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan

pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka RPJMD

Kabupaten Tangerang akan dijabarkan ke dalam RKPD untuk setiap

tahunnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tangerang.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan RKPD ini adalah mempersiapkan dokumen

perencanaan tahunan sebagai kerangka acuan bagi dinas/instansi (SKPD)

dalam mengarahkan kegiatan/rencana kerjanya pada pencapaian target

tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah sesuai RPJMD yang

telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya adalah :

a. Sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD dan

mengukur tingkat capaian kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang

merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja SKPD;

b. Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran;

c. Sebagai alat kontrol stakeholder dalam menilai kinerja Pemerintah

Daerah;

d. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;

e. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;

f. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

g. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta

h. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

GEOGRAFIS

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Propinsi Banten

pada koordinat 106°20’-106°43’ Bujur Timur dan 6°00’ - 6°20’ Lintang

BAB

II

Selatan, terdiri dari 29 Kecamatan, 246 desa dan 28 Kelurahan dengan

luas 95.961 Ha ditambah rencana kawasan reklamasi pantai dengan

luas lebih kurang 9.000 Ha berdasarkan alokasi pemanfaatan ruang

pada RTRW Kabupaten Tangerang. Adapun batas-batas wilayah

Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten/Kota lainnya adalah sebagai

berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa (dengan garis pantai

± 51 Km);

Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, Kota

Tangerang Selatan dan Kota Tangerang;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan

Kabupaten Lebak;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan

Kabupaten Lebak.

DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang setiap tahunnya

mengalami peningkatan karena selain faktor pertumbuhan penduduk

secara alamiah juga tidak terlepas dari kecenderungan migran masuk.

Hal ini disebabkan oleh daya tarik Kabupaten Tangerang yang

merupakan daerah tujuan pencari kerja dengan adanya sentra-sentra

industri, perdagangan maupun jasa. Berdasarkan hasil Sensus

Penduduk 2010 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tangerang

mencapai 2.834.376 orang terdiri dari 1.454.956 laki-laki dan 1.379.420

orang perempuan. Jumlah penduduk pada tahun 2011 diprediksikan

sebesar 2.941.150 orang. Laju pertumbuhan penduduk pertahun

selama empat tahun terakhir dari tahun 2008-2011 sebesar 4,31%.

Perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2008-2011 dapat di lihat

sebagaimana grafik berikut :

GAMBAR 2.1 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2008 – 2011

Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten

Tangerang yang luasnya 959,61 km2, maka kepadatan

penduduk mencapai 2.954 jiwa/km. Hasil Sensus Penduduk

Tahun 2010 menunjukkan rasio jenis kelamin (sex ratio)

penduduk Kabupaten Tangerang adalah 105,48 artinya

komposisi penduduk laki-laki 5,48 persen lebih banyak

dibanding penduduk perempuan. Kecenderungan sex rasio

diatas 100 dimungkinkan dengan banyaknya pendatang yang

terserap di lapangan pekerjaan khususnya sektor industri dan

perdagangan/jasa masih didominasi dari kalangan laki-laki.

Jumlah penduduk per Kecamatan, sex rasio dan laju

pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.1

JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN, SEX RATIO DAN LPP

HASIL SENSUS PENDUDUK TAHUN 2010

KECAMATAN JUMLAH

PENDUDUK SEX RATIO LPP (%)

Cisoka 78,854 107,87 3,51

Solear 73,888 104,78 4,06

Tigaraksa 119,245 105,20 5,02

Jambe 40,187 106,07 2,61

Cikupa 224,687 107,47 4,05

Panongan 96,383 104,31 6,51

Curug 165,812 107,14 4,18

Kelapa Dua 178,035 99,30 4,76

Legok 98,171 108,28 4,11

Pagedangan 95,194 105,38 3,94

KECAMATAN JUMLAH

PENDUDUK SEX RATIO LPP (%)

Cisauk 64,083 104,57 4,73

Pasarkemis 238,377 104,17 6,00

Sindang Jaya 77,025 104,78 3,88

Balaraja 111,475 107,11 3,25

Jayanti 63,494 104,01 2,86

Sukamulya 59,494 104,01 2,26

Kresek 60,735 103,71 1,82

Gunung Kaler 47,699 101,99 2,06

Kronjo 55,152 105,25 1,44

Mekar Baru 35,417 106,21 1,63

Mauk 77,599 104,35 1,64

Kemiri 40,605 109,19 1,60

Sukadiri 53,100 108,20 1,56

Rajeg 133,274 105,01 4,66

Sepatan 92,353 107,77 4,67

Sepatan Timur 81,667 106,10 2,93

Pakuhaji 103,506 105,96 2,08

Teluknaga 138,330 105,64 3,19

Kosambi 131,011 108,14 3,97

Kab. Tangerang 2,834,376 105,48 3,77

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Keterangan : LPP Pertahun dari Tahun 2000-2010

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan

mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun

2011, angka sementara menunjukkan 6,68 persen.

Perbandingan penduduk miskin dari tahun 2007-2011 dapat

dilihat pada grafik berikut :

GAMBAR 2.2

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2007-2011

Keterangan : Tahun 2009 Data masih termasuk Tangerang Selatan

Sebagai perbandingan posisi persentase penduduk

miskin Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten/Kota di

Provinsi Banten, tingkat Provinsi Banten dan tingkat nasional

adalah sebagaimana grafik berikut :

GAMBAR 2.3

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA

PROPINSI BANTEN DAN NASIONAL TAHUN 2010

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia merupakan proses perubahan kualitas

manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Kemajuan pembangunan

manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

mencerminkan capaian kemajuan dibidang kesehatan, pendidikan dan

ekonomi. IPM merupakan komposit indikator-indikator bidang

kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), bidang pendidikan yaitu

Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan

bidang ekonomi yaitu kemampuan perbandingan daya beli masyarakat

atau Purchasing Power Parity (PPP).

Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang pada tahun

2011 angka sementara menunjukkan 65,96 tahun.

Meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya

keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang

biasanya ditandai membaiknya kondisi sosial ekonomi

penduduk, membaiknya kesehatan, lingkungan dan

sebagainya. Angka Harapan Hidup dari tahun 2007-2011 dapat

dilihat pada grafik berikut:

GAMBAR 2.4

ANGKA HARAPAN HIDUP TAHUN 2007-2011

Sebagai perbandingan posisi AHH Kabupaten Tangerang

dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten adalah


GAMBAR 2.5

ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2010

Kabupaten Tangerang pada tahun 2011, angka sementara

menunjukkan masih memiliki 3,89 persen penduduk (usia 10 tahun

keatas) yang buta huruf terjadi penurunan sebesar 0,33% jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari

angka melek huruf yang mencapai 96,11 persen. Angka Melek Huruf

kabupaten Tangerang dari tahun 2007-2011 dapat dilihat pada grafik

berikut :

GAMBAR 2.6

ANGKA MELEK HURUF KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2007-2011

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

2007 2008 2009 2010 2011

95,30 95,3495,66 95,78

96,11

( %

)

Sebagai perbandingan posisi AMH Kabupaten Tangerang



GAMBAR 2.7

ANGKA MELEK HURUF KABUPATEN/KOTA


92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

96,35

94,60

95,7895,23

98,3998,72

96,47

98,15

96,20

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang tahun

2011 angka sementara menunjukkan 8,95 tahun, terjadi peningkatan

bila dibanding tahun 2010 sebesar 8,94 tahun. Grafik Rata-rata Lama

Sekolah dari tahun 2007-2011 dapat dilihat sebagai berikut :

GAMBAR 2.8

RATA-RATA LAMA SEKOLAH TAHUN 2007-2011

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

6.47 6.24

8.94

7.05

9.98 9.67

7.51

10.15

8.32

8.80

8.82

8.84

8.86

8.88

8.90

8.92

8.94

8.96

2007 2008 2009 2010 2011

8.90 8.90

8.938.94

8.95

Sebagai perbandingan posisi RLS Kabupaten Tangerang



GAMBAR 2.9

RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA


Kemampuan perbandingan daya beli masyarakat atau Purchasing

Power Parity (PPP) diukur dengan menggunakan pendekatan konsumsi

perkapita yang disesuaikan, sehingga diharapkan dapat mengeliminir

perubahan harga inflasi yang terjadi dan angkanya dapat dibandingkan

antar daerah. PPP Kabupaten Tangerang tahun 2011 angka sementara

menunjukkan 639,65 ribu rupiah per kapita per tahun mengalami

kenaikan dari tahun 2010 yang mencapai 635,19 ribu rupiah per kapita

per tahun. Grafik daya beli masyarakat dari tahun 2007-2011 dapat

dilihat sebagai berikut :

615.00

620.00

625.00

630.00

635.00

640.00

645.00

650.00

626.73629.44

635.19

631.19

643.18645.43

636.77

643.75

629.70

Rp

. 00

0 /

Tah

un

GAMBAR 2.10

PURCHASING POWER PARITY (PPP) TAHUN 2007-2011

Sebagai perbandingan kemampuan daya beli masyarakat

Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

adalah sebagaimana grafik berikut:

GAMBAR 2.11

PURCHASING POWER PARITY (PPP) KABUPATEN/KOTA

DI PROPINSI BANTEN TAHUN 2010

618.00

620.00

622.00

624.00

626.00

628.00

630.00

632.00

634.00

636.00

638.00

640.00

2007 2008 2009 2010 2011

626.50

631.19

632.77

635.19

639.65

Rp. 0

00 /

tahu

n

Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

dihasilkan dari gabungan ketiga indeks tersebut menghasilkan nilai IPM

pada tahun 2011 angka sementara menunjukkan 72,14. Angka indeks

ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai

71,76. Meningkatnya indikator-indikator IPM diatas dikarenakan adanya

program-program pembangunan yang mendorong Angka Harapan

Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Daya Beli

Masyarakat serta mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat. IPM

Kabupaten Tangerang dari tahun 2007-2011 sebagaimana grafik

berikut:

GAMBAR 2.12

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TAHUN 2007-2011

Nilai IPM Kabupaten Tangerang berada di urutan ke empat di

wilayah Propinsi Banten. Perbandingan IPM menurut Kabupaten/Kota di

Banten dapat dilihat sebagai berikut:

69.50

70.00

70.50

71.00

71.50

72.00

72.50

2007 2008 2009 2010 2011

70.70

71.14

71.45

71.76

72.14

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

68.29 67.67

71.76

68.67

75.17 75.29

70.61

75.38

70.48

72.27

GAMBAR 2.13

PERBANDINGAN IPM KABUPATEN/KOTA

DI BANTEN DAN NASIONAL TAHUN 2010

PENDIDIKAN

Kualitas sumber daya manusia tidak akan terlepas dari kondisi

atau kualitas dibidang pendidikannya. Dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, Pemerintah secara konsisten mempunyai komitmen

yang tinggi. Seiring dengan era otonomi daerah, maka seyogyanya hal

ini juga harus diikuti oleh program-program Pemerintah Daerah dalam

memajukan dunia pendidikan masyarakat khususnya dalam kebijakan

Wajib Belajar 9 Tahun. Indikator atau ukuran yang bisa digunakan

untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan disuatu daerah antara lain

adalah dengan melihat Prosentase Melek Huruf, Rata-Rata Lama

Sekolah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.

Persentase penduduk menurut pendidikan yang tertinggi yang

ditamatkan didominasi oleh tamatan SD sebesar 28,56% dan disusul

tingkat pendidikan SLTA yaitu 22,18% serta SLTP sebesar 20,28%,

sehingga kondisi yang masih belum optimal adalah prosentase

penduduk yang menamatkan program Diploma atau Perguruan Tinggi

hanya sebesar 3,84%. Indikator lain untuk mengukur kemajuan

pendidikan adalah dengan melihat Tingkat Partisipasi Sekolah adalah

Angka Partisipasi Murni (APM).

TABEL 2.2

INDIKATOR PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Uraian 2009 2010 2011*)

Angka Melek Huruf (persen) 95,66 95,78 96,11

Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,93 8,94 8,95

Angka Partisipasi Murni (persen)

- Usia SD (7-12) tahun 92,1 92,66 93,66

- Usia SLTP (13-15) tahun 58,94 63,81 64,81

- Usia SLTA (16-18) tahun 41,16 41,49 42,49

Sumber :Bappeda Kabupaten Tangerang *) Angka sementara

KESEHATAN

Tersedianya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan

merupakan input yang akan mendukung secara langsung keberhasilan

pembangunan kesehatan. Fasilitas kesehatan selain dibutuhkan dalam

jumlah yang memadai juga harus representatif ataupun merata

keseluruh daerah/kecamatan yang ada sehingga dapat diakses dan

dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat hingga ke daerah

pedesaan yang umumnya kurang mempunyai kemampuan secara

ekonomi.

TABEL 2.3

JUMLAH FASILITAS KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN

No Fasilitas dan

Tenaga kesehatan Jumlah

1 Rumah Sakit 13

2 Puskesmas 42

3 Puskesmas Pembantu 43

4 Puskesmas Keliling 44

5 Rumah Sakit Pemerintah 2

6 Rumah Bersalin Swasta 36

7 Balai Pengobatan Swasta 276

8 Praktek Dokter Umum 1.230

9 Praktek Dokter Gigi 295

10 Praktek Dokter Spesialis 397

11 Praktek Bidan Swasta 855

12 Apotik 208

13 Toko Obat Berijin 53

14 Laboratorium Klinik Swasta 23

15 Laboratorium Pemda 1

No Fasilitas dan

Tenaga kesehatan Jumlah

16 Gudang Farmasi 1

17 Posyandu 2.164

Sumber : Dinas Kesehatan

Pembangunan sarana dan penyediaan tenaga kesehatan di

Kabupaten Tangerang merupakan tantangan besar bagi Pemerintah

Daerah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dan kebutuhan

sarana prasarana kesehatan termasuk Puskesmas Rawat Inap

dihubungkan dengan luas wilayah masih belum sesuai dengan

kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

KETENAGAKERJAAN

Sektor ketenagakerjaan merupakan satu faktor penting bagi

pembangunan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat mengurangi

angka pengangguran sehingga dapat berdampak memperkecil tingkat

kemiskinan pada masyarakat. Indikator ketenagakerjaan yang dapat

memberikan gambaran tentang seberapa besar keterlibatan penduduk

dalam kegiatan ekonomi produktif adalah Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK).

TPAK Kabupaten Tangerang tahun 2010 sebesar 65,90 persen

yang berarti sekitar 65,90 persen penduduk usia 15 tahun ke atas

melakukan aktivitas bekerja dan mencari pekerjaan atau yang

tergolong dalam angkatan kerja, sedangkan 34,10 persen tergolong

dalam Bukan Angkatan Kerja, seperti bersekolah, mengurus rumah

tangga dan lainnya.

TPAK sebesar 65,90 persen terdiri dari 56,67 persen di antaranya

adalah penduduk yang bekerja dan 9,23 persen di antaranya adalah

menganggur. Atau bisa dikatakan tingkat pengangguran di Kabupaten

Tangerang sebesar 14,01 persen.

GAMBAR 2.14

KONDISI KETENAGAKERJAAN TAHUN 2010

Sebagai daerah sentra industri, keterlibatan penduduk dalam

sektor ekonomi di Kabupaten Tangerang sebagian besar bekerja pada

sektor industri. Sektor industri lebih banyak menyerap lapangan

pekerjaan dibanding sektor-sektor lainnya.

TABEL 2.4

PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS

MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN

TAHUN 2008 - 2010

Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011*)

Pertanian 10,30 8,74 5,03 2,74

Industri 24.80 28.77 35,02 35,02

Perdagangan 28.83 26.99 26,99 26,99

Jasa Kemasyarakatan

18.03 16.90 16,90

16,90

Lainya 18.04 18.60 18,77 18,77

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00

*) angka sementara

Sektor industri sebagai

sektor yang paling

dominan dalam menyerap

lapangan pekerjaan di

Kabupaten Tangerang

sebesar 35,02 persen dari

seluruh penduduk yang

berusia 15 tahun ke atas,

disusul sektor sebesar

perdagangan 26,99 persen dan sektor jasa 16,90 persen sedangkan

sektor pertanian hanya menyerap 5,03 persen.

Seiring dengan dengan pengaruh letak geografis Kabupaten

Tangerang yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sehingga

sebagai daerah penyangga ibukota peranan sektor industri,

perdagangan dan jasa cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan

sektor pertanian meskipun masih cukup potensial namun hanya dapat

menyerap 5,03 persen.

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang tahun

2007 sebesar 6,3 persen turun menjadi 5,33 persen di tahun 2008

kemudian turun kembali menjadi 4,41 persen di tahun 2009 dan pada

tahun 2010 naik secara signifikan menjadi 6,71 persen. Sedangkan

pada tahun 2011 angka sementara untuk LPE Kabupaten Tangerang

sebesar 6,40 persen. Hal ini dipengaruhi oleh krisis ekonomi global

yang berkepanjangan. Angka pengangguran di tahun 2010 sebesar

14,01 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

yang sebesar 15,86 persen. Angka sementara untuk angka

pengangguran tahun 2011 adalah 13,35 persen.

GAMBAR 2.15

LPE DAN TINGKAT PENGANGGURAN TAHUN 2007-2011

Hal ini dimungkinkan karena pada tahun 2010 pertumbuhan

ekonomi banyak bertumpu pada peningkatan modal/investasi dan

didukung juga dengan peningkatan kesempatan kerja ataupun

kesempatan kerja yang diserap tersedia untuk calon tenaga kerja.

Selain itu LPE Kabupaten Tangerang yang semakin baik ini, juga di

dukung oleh naiknya nilai LPE untuk sektor-sektor yang ada, salah

satunya untuk sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yang mengalami

kenaikan secara signifikan tahun 2010 sebesar 16,73 persen dari pada

tahun 2009 yang hanya sebesar 3,80 persen.

Perbandingan Laju Pertumbuhan Kabupaten Tangerang dengan

Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Banten pada tahun 2010 berada di

urutan keempat sebagaimana grafik berikut:

GAMBAR 2.16

LPE PROVINSI BANTEN DAN NASIONAL TAHUN 2010

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Pembentukan PDRB Kabupaten Tangerang tetap didominasi oleh sektor

industri pengolahan yaitu sebesar 53,08% lebih dari setengah nilai PDRB

Kabupaten Tangerang. Kemudian diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi

yang mempunyai peranan sebesar 11,14%. Sektor listrik, gas, dan air bersih

menduduki peringkat ketiga dalam memberikan kontribusinya terhadap PDRB

Kabupaten Tangerang yakni menyumbang 10,88%. Lalu di peringkat ke empat

adalah sektor pertanian sebesar 10,54%. Dibawahnya ada sektor perdagangan,

hotel, dan restoran sebesar 9,65%. Sektor jasa-jasa ada di posisi ke enam

yang pada tahun 2010 sebesar 3,44%. Lalu setelah itu ada sektor bangunan

sebesar 0,82%. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ada di

urutan dua dari yang terkecil di sembilan sektor yaitu sebesar 0,35%. Dan yang

mempunyai peranan terkecil berada di sektor pertambangan dan penggalian

hanya menyumbang sebesar 0,10%.

GAMBAR 2.17

DISTRIBUSI PERANAN PEMBENTUKAN PDRB TAHUN 2010

TABEL 2.5

PDRB KABUPATEN TANGERANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

DAN PENGGUNAAN (JUTA RUPIAH)

URAIAN 2008 2009 2010 2011

PDRB Menurut Lapangan Usaha

1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan

2.918.446,21

3.308.259,37

3.669.160,33 3,903,986.59

2. Pertambangan dan Penggalian 24.577,02 29.944,84 33.358,02 35,492.94

3. Industri Pengolahan 15.937.717,50 16.716.675,04 18.474.109,44 19,656,452.44

4. Listrik, Gas dan Air 3.008.004,97 3.211.050,27 3.787.123,53 4,029,499.44

5. Bangunan 205.865,09 240.501,23 285.015,63 303,256.63

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 2.540.717,40 2.932.529,16 3.359.066,33 3,574,046.58

7. Pengangkutan dan Komunikasi 2.768.332,83 3.273.782,10 3.876.842,29 4,124,960.19

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

89.960,55

105.247,82

120.087,80 127,773.42

9. Jasa-jasa 943.727,53 1.066.658,02 1.197.274,73 1,273,900.31

PDRB 28.437.349,10 30.884.647,87 34.802.038,10 37,029,368.54

PDRB Menurut Penggunaan

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

14,999,006.49 16,136,124.24 18,273,497.46 19,443,001.29

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 2,339,853.33 2,587,124.02 2,958,110.18 3,147,429.23

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

1,786,267.63 1,858,562.99 2,018,387.51 2,147,564.31

URAIAN 2008 2009 2010 2011

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5,781,516.88 6,165,452.48 7,111,568.99 7,566,709.40

5. Perubahan Stock 1,485,521.89 1,511,855.58 1,496,619.20 1,592,402.83

6. Ekspor 15,967,603.53 18,234,567.65 21,193,392.39 22,549,769.51

7. Pengeluaran Akhir 42,359,769.75 46,493,686.96 53,051,575.73 56,446,876.57

8. Impor 13,922,420.65 15,609,039.09 18,249,537.63 19,417,508.04

PDRB 28,437,349.10 30,884,647.87 34,802,038.10 37,029,368.54

2.2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

· URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan pada tahun 2011 telah melaksanakan prioritas

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan

Non Formal, Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga

Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Untuk mengetahui hubungan program prioritas, indikator dengan

target RPJMD Urusan Pendidikan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel

berikut :

Program Indikator Satuan Target RPJMD

Realisasi RPJMD

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Prosentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

% 21.32 18,92

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rasio Murid per Kelas siswa 44 44

Angka Putus Sekolah SD & SMP

% 0.20 0,16

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

% 97.61 86,12

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B

% 65.46 69,05

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

% 98.10 100

Angka Kelulusan (AL) SMP /MTs

% 99.66 99,73

Prosentase Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsana-wiyah (MTs)

% 98.54 91,42

Prosentase Lulusan SMP melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas(SMP)/ Madrasah Aliyah (MA)

% 85.75 75,92

Program Pendidikan Menengah

Rasio Murid per Kelas siswa 48 39

Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA

% 0.27 0,36

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

% 46.07 33,52

Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

% 99.49 99,32

Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Prosentase guru SD/SMP/SMA,SMK memiliki Kualifikasi sesuai dengan kompetensi

% 69.08 79,17

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% 66.83 67,43

Program Pendidikan Non Formal

Prosentase Penduduk Buta Aksara Usia 15-44

% 2.28 1,26

· URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan pada tahun 2011 telah melaksanakan Prioritas

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program Upaya Kesehatan

Masyarakat; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat; Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Program

Pengembangan Lingkungan Sehat; Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular; Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan; Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; Program

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; Program

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak Balita; Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia; Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan; Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan

Pelayanan Umum.

Untuk mengetahui hubungan program prioritas, indikator

dengan target RPJMD Urusan Kesehatan tahun 2011 dapat dilihat pada

tabel berikut :


Realisasi RPJMD

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

ProsentaseTingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas

% 100 100

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

% 100 94.94

Prosentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

% 39 73.76

Prosentase rawat jalan % penduduk

15 13


Realisasi RPJMD

Prosentase rawat inap % penduduk

1.50 10.13

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Prosentase Rumah tangga ber perilaku sehat

% 50 54.67

Prosentase Desa Siaga Aktif % 45 40

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prosentase balita gizi buruk (BB/U)

% 1 0.81

Prosentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan

% 90 100

Prosentase Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

% 100 14.7

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Prosentase Rumah Sehat % 79 77,03

Prosentase Tempat Tempat Umum (TTU) yg memenuhi syarat kesehatan

% 70 64,65

Prosentase Institusi yang dibina memenuhi syarat kesehatan

% 70 70

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Prosentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 87 90.15

Jumlah Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

% 100 100

Angka kesembuhan Penderita TBC

% 95 92.9

Prosentase penderita kusta yang selesai berobat ( RFT rate)

% 95 59

Angka kejadian penyakit DBD per 100.000 penduduk

kejadian 15 7

Jumlah sarana kesehatan yang dilatih CST

unit 2 2

Jumlah fasilitas kesehatan layanan CST yang diberi sarana dan operasional

unit 2 3

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Rasio puskesmas, pustu dan jaringannya per 30.000 penduduk

% 0.87 0.89

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Operasionalisasi RSUD Balaraja % 80 90

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Prosentase Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% 95 64,68

Program peningkatan pelayanan

Prosentase pelayanan anak balita (deteksi dini tumbuh kembang)

% 92 86


Realisasi RPJMD

kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Prosentase pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia

% 50 64,98

Persentase tenaga kesehatan mempunyai aspek legalitas

% 100 100

Persentase Sarana pelayanan kesehatan mempunyai aspek legalitas

% 95 100

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Prosentase IRTP memenuhi syarat kesehatan

% 70 71.24

Prosentase jasa boga laik sehat % 25 13.02

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Prosentase kunjungan ibu hamil K4

% 96 82.68

Prosentase pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

% 91 83,69

Prosentase Pelayanan nifas % 92 79.53

Prosentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani

% 70 68,48

Prosentase komplikasi kebidanan yang ditangani

% 90 83.69

Prosentase CU / PUS % 72 61.98

Prosentase kunjungan bayi

% 91 93.18

Program peningkatan pelayanan Umum

Kepuasan pelanggan RS (rata-rata dari semua pelayanan)

% 75 75.69

Prosentase tingkat hunian rumah sakit (BOR)

% 75 75

Rata-rata lama rawat pasien diruang perawatan RSU (LOS) (hari)

hari 3.80 4

Rata-rata pemakaian tempat tidur di R. Perawatan RSU (TOI) (hari)

hari 1 1

Jumlah kunjungan poliklinik pada pelayanan rawat jalan

orang 143,710

144,311

Junlah kunjungan di instalas rawat darurat

orang 24,082

211,579

Pembangunan sarana dan prasarana gedung/renovasi gedung pada bidang pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medic

Gedung 8

9

Pengadaan penataan rumah sakit, alat kedokteran/kesehatan

Paket

31

97

Pengadaan perlengapan rumah tangga (tempat tidur)

unit

50

10

· URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2011 telah melaksanakan

prioritas Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Program

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong; Program

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Pembangunan Sistem

Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan; Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kebinamargaan; Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;

Program Pengendalian Banjir; Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan.


target RPJMD Urusan Pekerjaan Umum tahun 2011 dapat dilihat pada

tabel berikut :

Program Indikator RPJMD Satuan Target RPJMD

Realisasi RPJMD

Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Peningkatan jalan strategis

kabupaten

Km 20 42

Peningkatan jalan kabupaten non strategis (Lintas Umum)

Km 25 22

Peningkatan jalan non status

(jalan desa dan lingkungan)

Km 48 135

Program

pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

Prosentase rasio jaringan irigasi

kondisi baik

% 67 66

· URUSAN PERUMAHAN

Urusan Perumahan pada Tahun 2011 telah dilaksanakan prioritas

Program Pengembangan Perumahan, Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan, Program Peningkatan Kesiagaan Dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran, Program Pengelolaan Areal

Pemakaman, Program Pembangunan Gedung Pemerintahan, Program

Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan, Program Penataan

Lingkungan Permukiman Nelayan, Program Penataan Lingkungan

Permukiman Perkotaan dan Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Aset/Barang Daerah.


target RPJMD Urusan Perumahan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel

berikut :

Program Indikator RPJMD Satuan Target

RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program peningkatan

kesiagaan dan

pencegahan bahaya

Ketersediaan sarana dan

prasarana pemadam

kebakaran

% 70 65

kebakaran

Tingkat tanggap terhadap bahaya kebakaran

Menit 30 30

Program Pencegahan dini

dan penanggulangan korban bencana alam

Tersedianya sarana dan

prasarana SAR

%

pertahun 25 20

Program Pengembangan

Perumahan

Meningkatnya sarana dan

prasarana lingkungan permukiman

% 50 20

Program Pengendalian dan

Pengawasan bangunan

Rasio bangunan ber-IMB % 35 5

Program Perbaikan

Perumahan akibat bencana dan sosial

Tersedianya bangunan

yang layak huni

% 50 20

· URUSAN PENATAAN RUANG

Urusan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2011 telah

melaksanakan prioritas Program Perencanaan Tata Ruang; Program

Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.


target RPJMD Urusan Penataan Ruang tahun 2011 dapat dilihat pada

tabel berikut :


Realisasi RPJMD

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah produk perencanaan tata ruang

Produk perencanaan

9 5

Program Pemanfaatan

Ruang

Cakupan pengawasan

terhadap pelaksanaan AMDAL (BLHD)

Dokumen

Amdal

15 15

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Prosentase ketaatan

terhadap RTRW

% 85 80


Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

Menurunnya jumlah

pelanggaran

% 10 10

· URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Prioritas program pada Urusan Perencanaan Pembangunan yang

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 adalah Program

Pengembangan Data/Informasi; Program Kerjasama Pembangunan;

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Program

Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; Program

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah; Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Program Perencanaan Sosial

Budaya; Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam dan Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah.


target RPJMD Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2011 dapat

dilihat pada tabel berikut :


RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program Pengembangan data/informasi

Tersedianya data/informasi

perencanaan pembangunan

Dokumen 3 8

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

Jumlah dokumen

pengembangan wilayah strategis

Dokumen 3 4

Program perencanaan pembangunan daerah

Jumlah dokumen perencanaan daerah

dokumen 9 13

Program Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan Daerah

Jumlah kajian perencanaan

pembangunan

Kajian 4 9

Program Koordinasi dan kerjasama pembangunan

Jumlah dokumen kerjasama pembangunan

Dokumen 3 3

Program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Data dan informasi

capaian kinerja dan keuangan

Dokumen 5 5

Program Pembinaan aparatur perencana

Jumlah aparatur yang memiliki kemampuan

umum maupun kemampuan teknis

Orang 200 215

· URUSAN PERHUBUNGAN

Prioritas program pada Urusan Perhubungan yang dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2011 adalah Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan; Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ; Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

dan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.


target RPJMD Urusan Perhubungan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel

berikut :


Realisasi RPJMD

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Jumlah Pembangunan terminal transportasi jalan

Terminal 1 0

Program peningkatan pelayanan angkutan

Persentase angkutan darat

% 60 65

Program peningkatan dan

pengamanan lalu lintas

Jumlah kawasan tertib

lalulintas

lokasi 1 0

· URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Prioritas program pada Urusan Lingkungan Hidup yang


Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Program

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Program

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; Program Peningkatan

Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

Program Peningkatan Pengendalian Polusi serta Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH).


target RPJMD Urusan Lingkungan Hidup tahun 2011 dapat dilihat pada

tabel berikut :

PROGRAM Indikator RPJMD Satuan Target RPJMD

Realisasi RPJMD


Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah penanganan

kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan

Kasus 10 21

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Rehabilitasi Kawasan

Konservasi % 20 60

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Meningkatnya

pengelolaan informasi SDA dan Lingkungan

hidup

Kawasan 1 1

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Prosentase Kepedulian terhadap polusi limbah

padat dan Limbah Cair dan Penyuluhan

Pengendalian Polusi dan Pencemaran

industri 30 30

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Meningkatnya

pengembangan teknologi pengelolaan

persampahan berbasis

masyarakat

unit 1 1

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatnya

pengelolaan sumber daya alam

Kec 5 5

· URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pertanahan pada tahun 2011 telah melaksanakan

prioritas Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah dan Program

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.



berikut :


Realisasi RPJMD

Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tertib Administrasi dan Meningkatnya Jumlah Aset

Daerah

% per tahun

20 20

Sertifikasi Tanah Asset Daerah

% per tahun

20 20

Pengadaan tanah untuk

pembangunan daerah

Ha 10 7.5

· URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Prioritas program pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 adalah Program

Penataan Administrasi Kependudukan.


target RPJMD Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011 dapat



RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Kenaikan jumlah KTP yang

diterbitkan

lembar 360.000 378.492

Kenaikan jumlah akta

catatan sipil yang diterbitkan

lembar 60.000 91.10

Pembangunan dan

pengoperasian SIAK Online

% 30 30

· URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Prioritas program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011

adalah Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.


target RPJMD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :


RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Advokasi dan fasiitasi PUG

kegiatan 2 6

Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Prosentase upaya Sosialisasi

Kebijakan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

% 60 62,89

Prosentase peningkatan kualitas pendidikan,

kesehatan dan ekonomi

% 60 67,32

Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

Jumlah pembinaan pendidikan dan pelatihan

peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

orang 30 185

· URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

Prioritas program pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 adalah

Program Keluarga Berencana; Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri; Program

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.


target RPJMD Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun

2011 dapat dilihat pada tabel berikut :


RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program Keluarga

Berencana

Jumlah akseptor KB orang 316.372 377.953

Program pelayanan

kontrasepsi

Jumlah Penyuluhan

kontrasepsi

orang 260 260

Persentase Prevalensi Peserta KB aktif

% 64 64,12

Presentase Keluarga Pra

sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I

% 43 44,57

· URUSAN SOSIAL

Prioritas program pada Urusan Sosial yang dilaksanakan pada

Tahun Anggaran 2011 adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program pembinaan anak terlantar;

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma; Program

Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial Lainnya); Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial; Program Peningkatan Kesadaran Akan Nilai-Nilai

Keagamaan dan Kepahlawanan.


target RPJMD Urusan Sosial tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut

:


Realisasi RPJMD

Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Prosentase PKMS yang memperoleh bantuan Sosial

untuk pemenuhan dasar

% 84 83

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Jumlah PMKS yang mempeoleh Pemberdayaan

Sosial melalui Pembentukan KUBE dan kelompok usaha

lainya

orang 360 260

Jumlah Sarana sosial seperti

panti asuhan panti jompo dan

panti rehabilitasi

sarsos 23 23

Jumlah penanganan Penyandang masalah

kesejahtraan sosial berbasiskan masyarakat

orang 1.700 1.599

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Prosentase penanganan

tanggap darurat dan KLB

% 96 92

Jumlah Penyandang Cacat

dan Lanjut Usia Potensial

yang menerima perlindungan dan jaminan sosial

Orang 160 145

Program pembinaan eks

penyandang penyakit

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya)

Jumlah pembinaan

penyandang penyakit sosial

Orang 160 140

Program peningkatan

kesadaran akan nilai-nilai

keagamaan dan kepahlawanan

Peningkatan jumlah bantuan

sosial dan keagamaan

% 10 10

· URUSAN KETENAGAKERJAAN

Prioritas program pada Urusan Ketenagakerjaan pada Tahun

Anggaran 2011 adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program

Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.


target RPJMD Urusan Ketenagakerjaan tahun 2011 dapat dilihat pada

tabel berikut :


RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan serta

peningkatan keterampilan pencari kerja serta Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja

orang 600 645

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah Kegiatan Padat Karya kegiatan 2 2

Jumlah tenaga kerja yang

terserap dalam pasar kerja

orang 4.750 6.574

Program Perlindungan

Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah penanganan

kasus/perselisihan

ketenagakerjaan

% 10 10

· URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Prioritas program pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 adalah

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

UKM; Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah; Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.


target RPJMD Urusan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun

2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM Indikator RPJMD Satuan Target RPJMD

Realisasi RPJMD

Program penciptaan iklim

Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Jumlah kebijakan Kebijakan 2 2

UMKM Terfasilitasi UMKM 200 200

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Peningkatan kemampuan SDM Koperasi dan UMKM

Koperasi dan Usaha

Mikro 200 200

Terjalinnya kemitraan dan

UMKM

UMKM 25 25


Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Wilayah pengembangan

layanan pembiayaan

permodalan UMKM

Desa

15 15

Kluster KUKM Kluster 1 1

UMKM Pemanfaat Fasilitas

LKM

UM 8.000 10.680

Peningkatan kemampuan

teknis SDM industri rumah

tangga

UM

70 70

Promosi KUKM Kali 4 4

Pengembangan LKM LKM 2 2

PAD LKM Pengguna Dana

Pemerintah

Juta 1,20 2,1

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan Koperasi

Koperasi berprestasi (kualifikasi A)

Koperasi 5 5

Peningkatan jumlah

anggota koperasi

% 5 5

Mutu dan Jenis layanan

usaha koperasi

% 5 5

· URUSAN PENANAMAN MODAL

Prioritas program pada Urusan Penanaman Modal yang

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 adalah Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama Investasi; Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi; Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana

dan Prasarana Daerah.


target RPJMD Urusan Penanaman Modal tahun 2011 dapat dilihat pada

tabel berikut :


RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

Peningkatan jumlah

realisasi investasi

% 2 2

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

Jumlah Peraturan

Daerah/Kepala Daerah

yang mendukung pengembangan usaha

Dokumen 9 4

· URUSAN KEBUDAYAAN

Prioritas program pada Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2011 adalah Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi; Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi; Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan

Prasarana Daerah serta Program Pengelolaan Keragaman Budaya.


target RPJMD Urusan Kebudayaan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel

berikut :


Realisasi RPJMD

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Fasilitasi penyeleggaraan

festival budaya Event 3 5

· URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Prioritas program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 adalah Program Peningkatan

Peran Serta Kepemudaan; Program Peningkatan Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan Olahraga; serta Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga.


target RPJMD Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2011 dapat



RPJMD

Realisas

i RPJMD

Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

Jumlah Penyuluhan

bahaya narkoba di Kecamatan

Kec 29 29

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan klub olahraga Cabang/Klub

15 15

Kompetisi Cabang

Olahraga

orang 50 50

· URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian,

pada tahun 2011 telah melaksanakan prioritas Program antara lain

Program peningkatan Kerjasama Antar Daerah.


target RPJMD Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

Persandian tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :


Realisasi RPJMD

Program peningkatan

pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil

kepala daerah

Jumlah audiensi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Masyarakat

paket 6 7

Peningkatan kinerja

pengelolaan keuangan

daerah

% 100 100

Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

Persentase penerapan

teknologi informasi (e-

goverment)

% 70 100

Program Peningkatan

Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Jumlah kerjasama derah

yang dilaksanakan

kali 4 2

Program Penataan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah RAPERDA yang

disusun

peraturan

3 9

Program fasilitasi dan

koordinasi pelayanan umum

Prosentase Peningkatan

kinerja pelayanan umum di kecamatan dan kelurahan

% 70 100

Program Pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

Jumlah kebijakan yang

diterbitkan terkait

pemerintahan Desa

% 70 100

Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

Jumlah pembinaan

aparatur pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan

keg 3 3

Program Penataan

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Tersedianya data dan

dokumen tentang tatalaksana organisasi

pemerintah daerah

% 100 100

Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

Jumlah Perda perda 12 10

Program peningkatan

pendapatan daerah

Prosentase meningkatnya PAD

% 6 48,47

Prosentase penemuan yang

ditindak lanjuti

% 100 100


Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non

Perijinan

Persentase kenaikan

perijinan

% 3 3

Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

Jumlah Pendidikan dan pelatihan struktural serta

fungsional, dan prajabatan

orang 906 1.036

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Prosentase kinerja pelayanan bidang

kepegawaian terhadap aparatur

% 100 100

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Jumlah kebijakan yang

mendukung pengelolaan keuangan daerah

dokumen 6 6

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Aset/Barang

Meningkatnya Pendapatan Aset Daerah

% 100 100


Realisasi RPJMD

Daerah

· URUSAN KETAHANAN PANGAN

Prioritas program pada Urusan Ketahan Pangan pada Tahun

Anggaran 2011 yang telah melaksanakan Program Peningkatan

Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan.


target RPJMD Urusan Ketahanan Pangantahun 2011 dapat dilihat pada

tabel berikut :


RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Jumlah Pengembangan Desa

mandiri pangan

% 40 40

Prosentase ketersediaan

pangan

% 91,59 90

Prosentase Cadangan pangan % 46,00 30

Prosentase Peningkatan

Konsumsi dan

penganekaragaman pangan

% 84,21 86

· URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Prioritas program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

yang telah dilaksanankan pada Tahun Anggaran 2011 adalah Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; Program

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.


target RPJMD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2011

dapat dilihat pada tabel berikut :


RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program

pengembangan

lembaga ekonomi pedesaan

Prosentase peningkatan

kapasitas lembaga ekonomi

pedesaan

% 10 10

Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Prosentase peningkatan

kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(PKK, Karang taruna, dll)

% 50 50

· URUSAN KEARSIPAN

Prioritas program Urusan Kearsipan yang telah dilaksanankan

pada Tahun Anggaran 2011 adalah Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan; Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah; Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Kearsipan; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi.


target RPJMD Urusan Kearsipan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel

berikut :


RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

Persentase Peningkatan

cakupan pelayanan data

kearsipan

% 10 10

Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

Prosentase penyelamatan

dan pelestarian arsip

% 10 10

Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Prosentase Penerapan

pengelolaan Arsip secara baku

% 83 83

· URUSAN PERPUSTAKAAN

Prioritas program Urusan Perpustakaan yang telah dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2011 adalah Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan.


target RPJMD Urusan Perpustakaan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel

berikut :


Realisasi RPJMD

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan

perpustakaan

% 25 25,4

Persentase Koleksi buku yang tersedia di

Perpustakaan Daerah

% 30,04 26,17

2.2.2 URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

· URUSAN PERTANIAN

Prioritas program Urusan Pertanian pada Tahun Anggaran 2011

adalah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; Program

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan; Program

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; Program Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan;

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.


target RPJMD Urusan Pertanian tahun 2011 dapat dilihat pada tabel

berikut :

PROGRAM Indikator RPJMD Satuan Target

RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan

Prosentase peningkatan ketersediaan alat dan mesin

pertanian (Alsintan)

% 3 3,2

Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Persentase kenaikan produksi

Pertanian % 4 4,01

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Prosentase kenaikan produksi hasil peternakan

% 4 4,33

Program Peningkatan

Kesehatanan Masy. Veterinen

Persentase kesehatan asal

hewan % 65 70

Program Peningkatan kesehatan hewan

Persentase kesehatan hewan % 65 70

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Prosentase jumlah Petani

Pelaku Agribisnis

% 20 20

· URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Prioritas program pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 diarahkan pada

program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.


target RPJMD Urusan Energi dan Sumberdaya Mineraltahun 2011 dapat



RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program pembinaan dan

pengembangan bidang ketenagalistrikan

Jumlah titik listrik pedesaan

yang tersedia

Titik 40 135

Jumlah titik pemasangan PJU Titik 950 280

Terpeliharanya PJU Titik 2.852 845

· URUSAN PARIWISATA

Adapun prioritas program pada Urusan Pariwisata yang


Pengembangan Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata; Program Pengembangan Kemitraan.


target RPJMD Urusan Parawisata tahun 2011 dapat dilihat pada tabel

berikut :


RPJMD

Realisasi

RPJMD


Pemasaran Pariwisata

Peningkatan kualitas dan

kuantitas pemasaran pariwisata

Pameran 2 4


Destinasi Pariwisata

peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana olahraga

Obyek

wisata/ tahun

5 4

Program Pengembangan Kemitraan

Peningkatan kualitas dan kuantitas kemitraan

Orang 100 30

· URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Prioritas program Urusan Kelautan dan Perikanan yang telah


Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; Program Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan; Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Kawasan

Maritim Kepada Masyarakat; Program Pengembangan Budidaya

Perikanan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Program

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; Program

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar;

Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;

Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil

Perikanan.


target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2011 dapat dilihat

pada tabel berikut :


Realisa

si

RPJMD

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir

Pembinaaan usaha kelompok ekonomi

masyarakat pesisir

kelompok 6 13

Program pemberdayaan

masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya

kelautan

Gerakan bersih pantai dan laut

Kali 1 1

Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya

Kelautan dari 4 kali menjadi 6 kali pengawasan/thn

kali

pengawas

an /thn

6 8

Program pengembangan

budidaya perikanan

Produktivitas budidaya

perikanan

Ton/ha/Th

2,75 4,61

Program pengembangan perikanan tangkap

Produktivitas perikanan tangkap

kg/unit/trip

40 38

Program optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan

Konsumsi ikan perkapita dari

15 kg/kapita/thn menjadi 16 kg/kapita/thn

kg/kapita/

thn

15,70 15,9

Program pengembangan sumber daya perikanan

dan kelautan

Jumlah pohon mangrove yang ditanam

pohon 8.000 8.000

Program Peningkatan Mutu

dan Pengembangan

Pengolahan Hasil Perikanan

Peningkatan mutu

diversifikasi hasil olahan

perikanan

jenis

olahan

2 6

· URUSAN PERDAGANGAN

Prioritas program Urusan Perdagangan yang telah dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2011 adalah Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan; Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor; Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri; Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan;

Program Perdagangan.



berikut :


RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program Perlindungan

Konsumen dan pengamanan perdagangan

Jumlah pengawasan barang

& jasa yang beredar

Kali 4 4

prosentase penyelesaian dan penanganan kasus-

kasus pengaduan konsumen

% 100 26,67

Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

Upaya pengembangan

ekspor

Kegiatan 4 4

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negri

Jumlah sosialisasi kebijakan

efisiensi perdagangan

Paket 1 1

· URUSAN PERINDUSTRIAN

Prioritas program Urusan Industri yang telah dilaksanakan pada

Tahun Anggaran 2011 adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah; Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial.


target RPJMD Urusan Industri tahun 2011 dapat dilihat pada tabel

berikut:


RPJMD

Realisasi

RPJMD


Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Kemitraan usaha

IKM

kemitraan 50 50

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

Jumlah pembinaan standar produk /

manajemen yang diterapkan

IKM 80 115

Jumlah merk dagang yang

terdaftarkan

merek dagang 10 10

· URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Prioritas program Urusan Ketransmigrasian yang telah

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 diarahkan pada Program

Transmigrasi Regional, untuk mengetahui hubungan program prioritas,

indikator dengan target RPJMD Urusan Ketransmigrasian tahun 2011

dapat dilihat pada tabel berikut :


RPJMD

Realisasi

RPJMD

Program Transmigrasi Regional Jumlah transmigran KK 25 25

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2013 terdapat 5 permasalahan

pokok yang perlu perhatian. Adapun permasalahan pokok tersebut

adalah :

· Belum optimalnya penataan sarana/prasarana daerah yang serasi

seimbang untuk setiap kawasan dihubungkan dengan kebutuhan

masyarakat.

· Masih rendahnya kualitas masyarakat terhadap pembangunan

khususnya aspek kesehatan, aspek pendidikan termasuk sosial

ekonomi.

· Belum optimalnya kualitas kinerja pelaksanaan pemerintahan

dihubungkan dengan tuntutan masyarakat.

· Belum meratanya pertumbuhan ekonomi di sektor wilayah

pertumbuhan.

· Belum optimalnya penataan lingkungan yang bersih, sehat dan

nyaman.

2.3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Permasalahan-permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten

Tangerang apabila diformulasikan ke dalam permasalahan masing-

masing urusan wajib dan urusan pilihan dapat dijabarkan sebagai

berikut :

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan Urusan Pendidikan yang dihadapi pada Tahun

Anggaran 2011 adalah :

Rasio murid per kelas masih belum mencapai target RPJMD;

Kebutuhan pembangunan sarana prasarana pendidikan baik unit

baru, TRK dan Rehabilitasi belum memenuhi standar pelayanan

pendidikan;

Masih terbatasnya tenaga pendidik dan kependidikan;

Kualifikasi pendidik TK, SD, SMP, SMA/SMK belum sesuai dengan

kebutuhan;

Masih terbatasnya pendidikan kejuruan /SMK yang dihubungkan

dengan pasar kerja.

Masih rendahnya prosentase lulusan SD dan SMP yang

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan Urusan Kesehatan yang dihadapi pada Tahun


Belum optimalnya pelaksanaan Program Upaya Kesehatan

Masyarakat khususnya Prosentase rawat jalan dan Prosentase

Rumah Sehat;

Belum optimalnya pelaksanaan Program Pengembangan

Lingkungan Sehat khususnya Prosentase Tempat Tempat Umum

(TTU) yg memenuhi syarat kesehatan, Prosentase Rumah Sehat ;

Belum optimalnya pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

khususnya Prosentase Pemberian makanan pendamping ASI pada

anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

Belum optimalnya pelaksanaan Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular khususnya Angka kesembuhan

Penderita TBC, Prosentase penderita kusta yang selesai berobat

(RFT rate), Angka kejadian penyakit DBD per 100.000 penduduk.

Belum optimalnya pelaksanaan Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan khususnya Porsentase Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;

Belum optimalnya pelaksanaan Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita Prosentase pelayanan anak balita (deteksi

dini tumbuh kembang);


kesehatan lansia khususnya Masih rendahnya cakupan pelayanan

kesehatan ibu dan anak;

Belum optimalnya pelaksanaan Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan khususnya prosentase jasa

boga laik sehat;

Belum optimalnya pelaksanaan Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak khususnya Prosentase kunjungan ibu

hamil K4, Prosentase pertolongan persalinan oleh Nakes yang

memiliki kompetensi kebidanan, Prosentase Pelayanan nifas,

Prosentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani,

Prosentase komplikasi kebidanan yang ditangani, Prosentase CU /

PUS;


Umum khususnya Pengadaan perlengapan rumah tangga (tempat

tidur).

3. Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum yang dihadapi pada Tahun


Belum optimalnya pelaksanaan Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan khususnya Peningkatan jalan kabupaten non strategis

(Lintas Umum);

Belum optimalnya pelaksanaan Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

khususnya Prosentase rasio jaringan irigasi kondisi baik.

4. Urusan Perumahan

Permasalahan Urusan Perumahan yang dihadapi pada Tahun


Belum optimalnya Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran khususnya Ketersediaan sarana

dan prasarana pemadam kebakaran;

Belum optimalnya Program Pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam khususnya Tersedianya sarana dan

prasarana SAR;

Belum optimalnya Program Pengembangan Perumahan khususnya

Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman;

Belum optimalnya Program Pengendalian dan Pengawasan

bangunan khususnya Rasio bangunan ber-IMB;

Belum optimalnya Program Perbaikan Perumahan akibat bencana

dan sosial khususnya Tersedianya bangunan yang layak huni;

Terbatasnya sarana prasarana TPU dihubungkan dengan

kebutuhan masyarakat;

Belum optimalnya penyerahan fasos-fasum TPU dari pengembang

karena proses perijinan tidak ditempuh sesuai prosedur;

Belum tersedianya database/master plan penataan perumahan/

permukiman;

5. Urusan Penataan Ruang

Permasalahan Urusan Penataan Ruang yang dihadapi pada Tahun


Belum optimalnya Program Perencanaan Tata Ruang khususnya

Jumlah produk perencanaan tata ruang;

Belum optimalnya Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

khususnya Prosentase ketaatan terhadap RTRW;

Kurangnya sosialisasi peraturan mengenai perencanaan tata ruang

terhadap masyarakat;

Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan

tata ruang.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan Urusan Perencanaan Pembangunan yang dihadapi

pada Tahun Anggaran 2011 adalah :

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas data perencanaan;

Belum optimalnya kompentensi aparatur perencana SKPD;

Kurang optimalnya keterpaduan perencanaan antara pemerintah

dengan pemerintah daerah;

Kurang optimalnya kerjasama perencanaan pembangunan antar

daerah;

Belum optimalnya kinerja forum-forum koordinasi musyawarah

perencanaan pembangunan.

7. Urusan Perhubungan

Permasalahan Urusan Perhubungan yang dihadapi pada Tahun


Belum optimalnya Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan khususnya Jumlah Pembangunan terminal

transportasi jalan;

Belum optimalnya Program peningkatan dan pengamanan lalu

lintas khususnya Jumlah kawasan tertib lalulintas;

Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan lalu lintas

jalan dan pelayanan angkutan khususnya pembangunan terminal

angkutan umum, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan

pengadaan halte angkutan umum;

Masih terbatasnya rambu-rambu lalu lintas perhubungan di jalan-

jalan strategis dan jalan lintas umum termasuk di pusat

perdagangan dan pusat industri serta lokasi pendidikan;

Masih tingginya tingkat kemacetan di wilayah-wilayah tertentu;

Kurang optimalnya pengawasan terhadap kendaraan lebih

muatan;

Belum optimalnya pelayanan angkutan kepelabuhanan termasuk

SDM serta sarana dan prasarananya;

Belum adanya kawasan percontohan tertib lalu lintas di Kabupaten

Tangerang.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup yang dihadapi pada Tahun


Belum optimalnya penataan dan pengelolaan TPA Jatiwaringin

dengan teknologi pengelolaan persampahan;

Kurangnya sarana prasarana kebersihan khususnya Tempat

Pembuangan Sampah;

Belum optimalnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat;

Rendahnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan AMDAL;.

Belum optimalnya penanganan kawasan kritis;

Belum optimalnya Penataan dan pemeliharan RTH serta

penanaman pohon;

Masih terbatasnya sosialisasi pelaksanaan biopori;

Masih terbatasnya sarana dan prasarana kebersihan.

9. Urusan Pertanahan

Permasalahan Urusan Pertanahan yang dihadapi pada Tahun

Anggaran 2011 adalah Nilai penawaran harga tanah dari pemilik terlalu

tinggi sehingga sangat sulit untuk mendapat kesepakatan harga dan

Pemerintah Kabupaten Tangerang belum memiliki standar harga tanah.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang

dihadapi pada Tahun Anggaran 2011 adalah :

Masih belum optimalnya pengoperasian Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK), khususnya dalam penyediaan

data yang akurat;

Masih kurangnya sarana prasarana pendukung dalam

meningkatnya beban pelayanan pencatatan sipil dan administrasi

kependudukan;

Masih terdapat kendala dalam implementasi e-KTP;

Keterbatasan ruangan untuk pelayanan pencatatan sipil;

Bertambahnya beban kerja dengan dilimpahkannya pencetakan

Kartu Keluarga (KK) dan KTP dari Kecamatan ke Dinas;

Kurang akuratnya Database kependudukan.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2011 adalah :

Belum optimalnya data tentang Pemberdayaan Perempuan (PP)

dan Perlindungan Anak (PA)

Belum optimalnya peranan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).

Belum memasyarakatnya keberadaan dan fungsi P2TP2A.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2011 adalah terbatasnya tenaga

pengelola KB khususnya di Kecamatan / Desa, Masih tingginya keluarga

pra sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS-1) yang belum ber-

KB dan masih rendahnya peran pria dalam program KB khususnya

keluarga pra sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS-1).

13. Urusan Sosial

Permasalahan Urusan Sosial yang dihadapi pada Tahun Anggaran

2011 adalah :

Belum optimalnya sistem data/ informasi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Masih belum optimalnya pemberdayaan PMKS melalui

pembentukan dan pengembangan KUBE;

Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha

serta pemberdayaan penyandang penyakit sosial;

Terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi sosial, dan belum

adanya mekanisme penanganan PMKS batas wilayah;

Belum optimalnya perencanaan dan penanganan tanggap darurat

dan KLB/Bencana.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan yang dihadapi pada Tahun


Kurangnya keterampilan tenaga kerja dihubungkan dengan

kebutuhan pasar;

Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan penyalur tenaga

kerja;

Belum optimalnya pengawasan, perlindungan dan penegakan

hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;

Belum terbangunnya BLK Kabupaten Tangerang yang

representatif.

15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang


Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip

perkoperasian;

Kurang optimalnya pengembangan wilayah KUKM;

Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan koperasi baik

kualitas maupun kuantitas serta pelayanan koperasi yang

berprestasi, dan berdaya saing dalam hal produk dan manajemen

usaha;

Terbatasnya kemampuan permodalan bagi Koperasi dan UMKM;

Terbatasnya kemampuan dana penyertaan modal pemerintah

daerah selaku pemilik saham kepada lembaga pendukung LKM

(LPK dan LPP UMKM) yang memfasilitasi kebutuhan permodalan

UMKM untuk pengembangan usaha Koperasi dan UMKM;

Terbatasnya keberpihakkan sektor perbankan dan Usaha besar

terhadap pengembangan Koperasi dan UMKM maupun LKM yang

tersedia dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah walaupun LKM

tersebut sudah beroperasi secara profesional, akuntabel dan

transparan;

Terbatasnya jaringan infrastruktur, kerjasama Pemerintah Daerah

dengan Lembaga/instansi/perguruan tinggi yang mampu

mengembangkan potensi produk UMKM, dalam pengembangan

teknologi dan informasi untuk mencapai daya saing produk;

Terbatasnya upaya-upaya regulasi kebijakan dalam

pengembangan Koperasi dan UMKM maupun Lembaga

Pendukungnya, seperti Badan Layanan Umum Daerah dalam

pengelolaan Dana Bergulir baik dari Pemerintah Pusat maupun

Daerah;

Belum adanya Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai upaya

pengembangan UMKM;

16. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan Urusan Penanaman Modal yang dihadapi pada Tahun

Anggaran 2011 adalah belum optimalnya Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi khususnya Jumlah Peraturan

Daerah/Kepala Daerah yang mendukung pengembangan usaha.

17. Urusan Kebudayaan

Permasalahan Urusan Kebudayaan yang dihadapi pada Tahun


Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap pengembangan seni

budaya;

Kurangnya sarana prasarana untuk pengembangan seni budaya.

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dihadapi

pada Tahun Anggaran 2011 adalah :

Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan terhadap olahraga

unggulan;

Kurangnya sarana prasarana olahraga pemuda khususnya

gelanggang olahraga terpadu yang representatif;

Belum terbinanya organisasi pemuda secara menyeluruh;

Belum optimalnya penyuluhan kepada generasi muda tentang

bahaya penggunaan narkoba yang berdampak bertambahnya

pengguna narkoba dikalangan pemuda;

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2011 adalah :

Belum optimalnya Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan khususnya Jumlah aparatur Linmas yang

mendapatkan pelatihan Kantrantibmas.

Kurangnya aparatur Kesbangpol dibandingkan dengan beban kerja

dan permasalahan yang banyak;

Minimnya data dan informasi organisasi masyarakat;

Terbatasnya keterampilan yang dimiliki aparatur bidang

ketentraman dan ketertiban;

Kurangnya pemahaman anggota organisasi kemasyarakatan

dalam manajemen administrasi keorganisasian.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

Permasalahan Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian yang dihadapi pada Tahun Anggaran

2011 adalah :

Belum optimalnya Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah khususnya Jumlah kerjasama derah;

Belum optimalnya Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah khususnya Jumlah Peraturan Daerah

yang ditetapkan;

Masih rendahnya keterampilan pegawai dalam mendukung

pelayanan perijinan dan non perijinan;

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelayanan

perijinan dan non perijinan;

Belum optimalnya penggalian PAD;

Kurang optimalnya pengelolaan keuangan Desa;

Kurangnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas;

Kurangnya SDM pemeriksa yang profesional dalam bidang teknis;

Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan diklat

kepegawaian;

Belum optimalnya dan updatingnya database kepegawaian.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan Urusan Ketahanan Pangan yang dihadapi pada

Tahun Anggaran 2011 adalah :

Belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi produksi pangan;

Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal

pembentukan cadangan pangan.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang


Kurang optimalnya pelatihan manajemen badan usaha milik desa;

Belum optimalnya pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa;

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa;

Belum optimalnya pelaksanaan program Replikasi PNPM baik

penyebarannya ataupun kualitas pelaksanaan bila dihubungkan

dengan kebutuhan masyarakat;

Kurangnya keterampilan aparat desa dalam bidang pembangunan

kawasan pedesaan dan pengelolaan keuangan desa.

23. Urusan Kearsipan

Permasalahan Urusan Kearsipan yang dihadapi pada Tahun

Anggaran 2011 adalah kurangnya sarana prasarana pengolahan dan

penyimpanan arsip.

24. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Urusan kerjasama informasi dan media massa yang

dihadapi pada Tahun Anggaran 2011 adalah kurangnya informasi

pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan media

massa.

25. Urusan Perpustakaan

Permasalahan Urusan Perpustakaan yang dihadapi pada Tahun

Anggaran 2011 adalah kurangnya sarana prasarana penunjang layanan

perpustakaan, SDM pengelola layanan perpustakaan serta Koleksi buku

yang tersedia di Perpustakaan Daerah.

26. Urusan Pertanian

Permasalahan Urusan Pertanian yang dihadapi pada Tahun


Belum optimalnya penyuluhan peningkatan produksi dan

pengembangan bibit unggul, masih adanya serangan hama dan

penyakit tanaman, kerusakan saluran irigasi tersier serta

penurunan kualitas lahan pertanian;

Belum optimalnya kesehatan hewan dan produk asal hewan serta

pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis;

Masih rendahnya petani pelaku agribisnis.

27. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan Urusan Energi dan Sumber daya Mineral yang


Belum optimalnya fasilitasi penyediaan listrik jaringan tegangan

rendah perdesaan dan bantuan penyambungan listrik untuk

masyarakat miskin;

Belum optimalnya pelaksanaan pemasangan PJU / neonisasi

dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat umum.

28. Urusan Pariwisata

Permasalahan Urusan Pariwisata yang dihadapi pada Tahun


Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata;

Kurangnya antusias pelaku usaha pariwisata untuk

mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Tangerang.

29. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Urusan Kelautan dan Perikanan yang dihadapi pada

Tahun Anggaran 2011 adalah :

Masih terbatasnya sarana prasarana penangkapan ikan (armada

dan alat tangkap ikan);

Terjadinya kerusakan lingkungan di kawasan pesisir yang

mengakibatkan semakin jauhnya fishing ground;

Kurang optimalnya gerakan bersih laut dan pantai;

Kurang optimalnya revitalisasi terumbu karang.

30. Urusan Perdagangan

Permasalahan Urusan Perdagangan yang dihadapi pada Tahun


Kurang optimalnya kinerja Tim Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) dalam menangani kasus pengaduan;

Belum tersedianya lahan untuk penataan sarana dan prasarana

Pedagang Kaki Lima (PKL) dan asongan;

Belum optimalnya promosi hasil produk IKM di dalam maupun luar

negeri.

31. Urusan Perindustrian

Permasalahan Urusan Industri yang dihadapi pada Tahun Anggaran

2011 adalah :

Masih terbatasnya sarana dan prasarana klaster/sentra industri

kecil dan menengah;

Kurangnya daya saing industri daerah dan penerapan SNI.

32. Urusan Ketransmigrasian

Permasalahan Urusan Ketransmigrasian yang dihadapi pada Tahun

Anggaran 2011 adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap

program transmigrasi.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI

DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang kondisi ekonomi yang antara

lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumber-

sumber Pendapatan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan

dalam Pembangunan Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan

Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, yang dituangkan

dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB

III

3.1 ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH

3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH

Kondisi data statistik Perekonomian Daerah, yang antara lain

mencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi,

Sumbangan Sektoral, Tingkat Investasi (termasuk PMA dan PMDN),

Ekspor, dan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang

tersedia di Daerah dikemukakan dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.1

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI KABUPATEN TANGERANG

No Indikator Makro Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 30.707.143,77 35.820.156,46 39.830.867,74

2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 17.485.777,65 18.970.666,11 19.976.111,91

3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 4,40 5,10 5,30

4 Jumlah Penduduk Miskin 227.525 232.913 236.738

5 Tingkat Pengangguran 15,86 12,46 11,64

6 Pendapatan Perkapita 632,77 627,80 630,40

7 IPM 71,45 70,80 71,40

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN

DAERAH

Untuk mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian

daerah, disajikan melalui analisis atas Kondisi Internal (kekuatan dan

kelemahan) dan juga Kondisi Eksternal (peluang dan ancaman) terhadap

pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah. Adapun hasilnya

digunakan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi

daerah, misalnya dalam menentukan fokus pembangunan ekonomi,

identifikasi sektor yang perlu dipercepat perkembangannya, tindakan apa

yang perlu diperankan pemerintah daerah dalam mengatasi

permasalahan dan mendorong pembangunan ekonomi daerah dan

kebijakan ekonomi daerah lainnya.

TABEL 3.2

ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL KABUPATEN TANGERANG

Kondisi Internal Daerah Kondisi Eksternal Daerah

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

· Memiliki daya

dukung wilayah

yang baik untuk

pengembangan

berbagai kegiatan

sosial ekonomi.

· Letaknya

strategis,relatif

dekat dengan

beberapa kota

besar di Provinsi

Banten, Jawa

Barat dan DKI

Jakarta.

· Memiliki wilayah

pantai yang

menghadap ke

kepulauan Seribu

dapat mendukung

kegiatan

perikanan dan

pariwisata, tidak

menutup

kemungkinan

pengembangan

transportasi laut.

· Tersedianya

prasarana dan

sarana produksi

perekonomian.

· Jumlah penduduk

yang cukup besar

dengan mayoritas

penduduk berusia

produktif.

· Memiliki Bandara

berskala Nasional

yaitu Bandara

Soekarno Hatta

serta bandara

kecil yaitu

Bandara Curug

yang mendukung

usaha

perekonomian.

· Tingginya derajat

kesehatan

· Adanya budaya

· Daya saing

kualitas tenaga

kerja

· Masih cukup

banyaknya

masyarakat

miskin

· Terbatasnya

kemampuan

sumber

pendanaan/finan

sial Pemerintah

kabupaten.

· Belum

efisiennya

pengelolaan

sumberdaya

pendidikan dan

kesehatan.

· Masih

rendahnya

kualitas

pelayanan.

· Masih

rendahnya

kepedulian

masyarakat

terhadap

lingkungan.

· Terbatasnya

lapangan

pekerjaan;

· Lemahnya

pembangunan

sumberdaya

manusia dalam

bidang

pendidikan,

kesehatan, dan

lingkungan

· Pengembangan

dan pemantapan

iptek

· Adanya

kerjasama antar

daerah

· Tingginya tuntutan

peningkatan

pelayanan publik

· Pengembangan

sektor produksi

· Tingginya minat

investor masuk ke

Kabupaten

Tangerang

· Tinggi tuntutan

masyarakat

terhadap stabilitas

polkam.

· Pengembangan

sektor

infrastruktur dan

permukiman,

didukung dengan

letak Tangerang

yang berbatasan

dengan DKI

Jakarta, Serang

dan Depok.

· Globalisasi

ekonomi dan

informasi.

· Belum

terkendalinya

migrasi penduduk

· Tingginya tingkat

pengangguran

· Banyaknya

masyarakat miskin.

· Alih fungsi lahan

yang belum

terkendali, terjadi

mixuse dalam

pemanfaatan

ruang wilayah.

· Pengembangan

perumahan yang

tidak ramah

lingkungan.

· Adanya

pergeseran

beberapa

peruntukan ruang.

· Rendahnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap lembaga

dan aparat hukum.

· Global warming

Kondisi Internal Daerah Kondisi Eksternal Daerah

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

gotong royong

dan solidaritas

masyarakat.

· Kemudahan

akses media

komunikasi dan

informasi.

· Aksesibilitas dari

dan ke Kabupaten

Tangerang yang

baik didukung

sarana

transportasi darat

(Jalan raya) dan

udara yang

berskala

pelayanan

nasional.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Arah kebijakan anggaran untuk Tahun Anggaran 2013, meliputi

arah kebijakan yang berkenaan dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013 yang

telah disinkronisasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 2009.

Anggaran Pendapatan adalah semua rencana penerimaan kas

daerah dalam periode Tahun Anggaran 2013, yang menjadi hak

daerah. Pendapatan dirinci menurut kelompok Pendapatan, yang

meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah;

2. Dana Perimbangan; dan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arah kebijakan Anggaran Pendapatan untuk Tahun Anggaran

2013, secara umum diarahkan untuk mencapai target penerimaan

pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi

kapasitas/kemampuan anggaran daerah sesuai dengan estimasi awal

yang telah diajukan dalam rancangan APBD Kabupaten Tangerang

untuk tahun anggaran 2013.

Arah kebijakan Anggaran Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2013

antara lain:

1. Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah.

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber

pendapatan daerah, terutama pajak dan retribusi daerah serta

melalui peningkatan kinerja usaha daerah.

3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan

pendapatan daerah.

4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan

pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh

informasi.

5. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang

pendapatan atau organisasi penghasil.

6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.

7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.

8. Peningkatan pajak dan retribusi.

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan sampai dengan Tahun

Anggaran 2011 dijabarkan pada tabel berikut :

TABEL 3.3 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2011

Uraian Realisasi

Pendapatan 2010

Realisasi Pendapatan

2011

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah 360.700.542.307 405.155.021.516

Hasil Pajak Daerah 117.198.221.318 201.365.358.959

Hasil Retribusi Daerah 54.709.900.558 36.389.734.000

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 24.445.104.364 28.759.928.557

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 164.347.316.067 138.640.000.000

Dana Perimbangan 1.106.703.700.035 1.252.997.800.000

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 321.605.554.035 200.453.979.000

Dana Alokasi Umum 628.872.716.000 720.907.000.000

Dana Alokasi Khusus 70.529.900.000 68.699.000.000

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 85.695.530.000 262.937.821.000

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 177.237.002.108 188.794.474.951

Pendapatan Hibah 2.999.965.000 3.000.000.000

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainya

174.237.037.108 170.794.474.951

Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainya

0 15.000.000.000

Jumlah Pendapatan 1.644.641.244.450 1.846.947.296.467

3.2.2 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2013

Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Untuk Tahun Anggaran

2013, diproyeksikan sebagaimana tabel berikut :

KODE URAIAN 2012 2013* % (-/+)

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah 503,671,488,373 605,293,000,000 20.18

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 283,163,099,498 368,112,000,000 30.00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 41,004,691,800 47,155,000,000 15.00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

30,970,761,521 34,067,000,000 10.00

1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang

Sah

148,532,935,554 155,959,000,000 5.00

1.2 Dana Perimbangan 1,424,482,615,975 1,424,482,000,000 0.00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 196,729,957,975 196,729,000,000 0.00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1,016,902,729,000 1,016,903,000,000 0.00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 84,826,250,000 84,826,000,000 0.00

1.2.4 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 126,023,679,000 126,024,000,000 0.00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 276,875,245,800 276,875,000,000 0.00

1.3.1 Pendapatan Hibah 6,000,000,000 6,000,000,000 0.00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan

Pemerintah Daerah Lainnya

233,875,245,800 233,875,000,000 0.00

1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau

Pemerintah Daerah Lainnya

37,000,000,000 37,000,000,000 0.00

Jumlah pendapatan 2,205,029,350,148 2,306,650,000,000 4.61

*Angka Proyeksi

Permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi dalam rangka

pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

Kurangnya penegakkan hukum yang tegas terhadap wajib pajak

dan wajib retribusi yang melanggar aturan;

Kurang tersedianya aparat pemungut yang terlatih;

Kurangnya sosialisasi peraturan daerah yang mengatur pajak dan

retribusi kepada wajib pajak/retribusi; dan

Kurang optimalnya pemungutan yang sesuai dengan potensi

sebagaimana telah direncanakan.

3.2.3 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Arah kebijakan anggaran belanja untuk Tahun Anggaran 2013,

secara umum diarahkan untuk memenuhi rencana anggaran belanja

untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang kewenangan

sebagaimana telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2013.

Anggaran belanja adalah semua rencana pengeluran kas daerah

dalam periode Tahun Anggaran 2013, yang akan menjadi beban

daerah, terdiri dari bagian :

1. Belanja Tidak Langsung;

2. Belanja Langsung;

Dalam rangka meningkatkan efektifitas belanja daerah, maka

diperlukan langkah-langkah kebijakan pengelolaan belanja sebagai

berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa

yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap satuan

kerja pemerintah daerah serta pemeliharaan aset daerah melalui

pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa dengan tetap

mengedepankan orientasi pada keuntungan bagi negara sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Belanja langsung diarahkan kepada penyediaan sarana dan

prasarana pembangunan yang dapat mendukung pertumbuhan

ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan

kemiskinan serta pengurangan pengangguran dan proporsi belanja

modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai

atau belanja barang dan jasa.

3. Mengarahkan belanja bantuan sosial dan hibah yang dapat

langsung membantu meringankan beban masyarakat miskin;

4. Mendukung koordinasi dan sinkronisasi kebijakan desentralisasi

fiskal dalam rangka penyempurnaan hubungan keuangan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui penyusunan

dan perumusan kebijakan dalam penetapan Dana Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Bukan

Pajak termasuk Dana Reboisasi;

5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dalam

melakukan pemantauan dan evaluasi dana perimbangan;

6. Menyusun dan merumuskan kebijakan penataan pengelolaan

keuangan daerah, yang antara lain terkait dengan ketentuan

mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah, perbaikan manajemen keuangan daerah, pengendalian

defisit dan surplus anggaran daerah, serta pelaporan dan

pengelolaan informasi keuangan daerah;

7. Melanjutkan langkah-langkah pemutakhiran data yang

menyangkut perumusan kebijakan dana perimbangan.

8. Pengalokasian belanja tidak langsung dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya serta

melakukan estimasi terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi

kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Target dan realisasi belanja sampai dengan Tahun Anggaran 2011

dijabarkan pada tabel berikut :

TABEL 3.4

BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGERANG SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2011

Uraian Anggaran

Belanja 2010 Anggaran

Belanja 2011

Belanja Tidak Langsung 840.292.958.518 928.145.697.513

Belanja Pegawai 676.628.300.469 777.839.644.513

Belanja Hibah 102.402.120.000 87.306.053.000

Belanja Bantuan Sosial 23.351.913.312 22.065.000.000

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa

34.906.951.207 35.935.000.000

Belanja Tidak Terduga 3.003.673.530 5.000.000.000

Belanja Langsung 948.890.096.734 1.126.958.090.747

Jumlah Belanja 1.789.183.055.252 2.055.103.788.260

Surplus (Defisit) (144.541.810.802) (208.156.491.793)

3.2.4 PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2013

Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Untuk Tahun Anggaran


KODE URAIAN 2012 2013* % (-/+)

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung 1,092,909,092,723 1,203,383,000,000 10.11

2.1.1 Belanja Pegawai 894,747,092,723 984,221,000,000 10.00

2.1.4 Belanja Hibah 127,837,000,000 127,837,000,000 0.00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 26,325,000,000 26,325,000,000 0.00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi / Kabupaten / Kota Dan

Pemerintahan Desa

36,000,000,000 50,000,000,000 38.89

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 8,000,000,000 15,000,000,000 87.50

2.2 Belanja Langsung 1,310,142,873,075 1,218,267,000,000 -7.01

Jumlah Belanja 2,403,051,965,798 2,421,650,000,000 0.77

Surplus/Defisit (198,022,615,650) (115,000,000,000)

*Angka Proyeksi

Dalam pelaksanaan Belanja Daerah terdapat masalah yang

kemungkinan akan dihadapi antara lain :

a. Belum optimalnya peran dari Unit Pelelangan Daerah dalam

melaksanakan pelelangan pengadaan barang dan jasa di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang karena terbatasnya

tenaga yang bersertifikat sebagaimana yang disyaratkan Kepres 80

tahun 2003, sedangkan volume pengadaan barang dan jasa yang

harus dilaksanakan pelelangan yang nilainya di atas Rp.

100.000.000,- jumlahnya besar.

b. Adanya masa transisi pemisahan pengelolaan anggaran antara

kabupaten induk dengan daerah pemekarannya.

c. Belum optimalnya para PPTK dalam melaksanakan kegiatan sesuai

jadwal yang telah di rencanakan.

3.2.5 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran Pembiayaan adalah seluruh penerimaan yang akan di

bayar kembali dan seluruh pengeluaran yang akan di terima kembali

selama periode Tahun Anggaran 2013 terdiri dari kelompok :

1. Penerimaan Daerah; dan

2. Pengeluaran Daerah.

Setiap kelompok Pembiayaan diatas, kemudian dirinci lagi

kedalam masing-masing jenis Pembiayaan sebagai berikut :

1. Untuk Penerimaan Daerah, jenisnya meliputi sisa lebih perhitungan

anggaran (silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, serta

penerimaan piutang daerah;

2. Untuk Pengeluaran Daerah, jenisnya meliputi pembentukan dana

cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah,

pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Sedangkan arah kebijakan Pembiayaan daerah diarahkan untuk

menutup selisih antara penerimaan dan pengeluaran dalam satu

periode akuntansi serta untuk membentuk modal pemerintah guna

mendorong terciptanya likuiditas keuangan daerah melalui :

a. Memprioritaskan pembiyaan pengeluaran terhadap sisa kurang

perhitungan anggaran tahun sebelumnya

b. Melakukan pembiayaan atas pengeluaran investasi melalui

kerjasama operasi dengan BUMN, BUMD dan swasta di daerah.

Adapun Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang sampai

dengan Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.5 PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2011

3.2.6 PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2013

Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Untuk Tahun Anggaran


Uraian Anggaran 2010 Anggaran 2011

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

342.235.501.478 143.698.568.793

Pencairan Dana Cadangan 122.935.802.745 64.457.923.000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 465.171.304.223 208.156.491.793

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembentukan Dana Cadangan 93.169.161.809

Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah daerah)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 93.169.161.809

Pembiayaan Netto 372.002.142.414 208.156.491.793

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

227.460.331.612 0

KODE URAIAN 2012 2013* % (-/+)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Daerah Tahun Sebelumnya

186,022,615,650 125,000,000,000 -32.80

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 15,000,000,000 0 -100.00

Jumlah penerimaan pembiayaan 201,022,615,650 125,000,000,000 -37.82

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0.00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

3,000,000,000 10,000,000,000 233.33

Jumlah pengeluaran pembiayaan 3,000,000,000 10,000,000,000 233.33

Pembiayaan Netto 198,022,615,650 115,000,000,000 -41.93

PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang, adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran pembangunan antara

lain melalui peningkatan pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita,

peningkatan jumlah angka melek huruf, peningkatan angka rata-rata lama

sekolah, serta peningkatan angka partisipasi murni.

Peningkatan daya saing daerah dilaksanakan dengan sasaran

pembangunan antara lain melalui peningkatan rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan, peningkatan ketaatan masyarakat terhadap RTRW, peningkatan

prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, serta peningkatan

prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

BAB

IV

Sedangkan untuk peningkatan Pelayanan umum dilaksanakan dengan

sasaran pembangunan antara lain melalui peningkatan angka partisipasi

sekolah, peningkatan rasio guru/murid, rasio guru perkelas, pendidikan anak

usia dini, angka putus sekolah, dan guru yang memenuhi kualifikasi S1, rasio

puskesmas, poliklinik, pustu, rasio rumah sakit persatuan penduduk, rasio

tenaga medis persatuan penduduk, proporsi panjang jaringan jalan strategis,

lintas umum dan desa dalam kondisi baik, rasio rumah layak huni, rasio

jaringan jalan irigasi, rasio ijin trayek, prosentase penanganan sampah, serta

cakupan pengawasan terhadap pengawasan amdal.

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2013 dititik beratkan

kepada 5 (lima) hal yaitu :

1. Meningkatkan penataan sarana/prasarana daerah yang serasi seimbang

untuk setiap kawasan.

2. Meningkatkan kualitas masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan pemerintahan yang demokratis

akuntabel dan berkualitas.

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas serta

berkelanjutan.

5. Meningkatkan penataan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Titik berat pembangunan tersebut diatas merupakan acuan

pembangunan dan diharapkan agar seluruh program prioritas dan kegiatan

SKPD maupun program prioritas per urusan tahun 2013 agar mengacu kepada

5 (lima) prioritas pembangunan diatas.

Dari prioritas pembangunan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa tema pembangunan tahun 2013 adalah :

“Percepatan pembangunan infrastruktur, daya saing

daerah untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang merata dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

4.2.1 PENINGKATAN PENATAAN SARANA/PRASARANA DAERAH

YANG SERASI SEIMBANG UNTUK SETIAP KAWASAN

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan dihubungkan dengan

peningkatkan penataan sarana/prasarana daerah yang serasi seimbang

untuk setiap kawasan adalah :

(1) Meningkatkan koordinasi pembangunan pusat, provinsi dan antar

daerah, dengan sasaran :

Normalisasi kali/sungai rawan banjir

Penanganan abrasi pantai

Pembangunan tanggul kali

Pembangunan jembatan

(2) Meningkatkan keselarasan program pusat dan daerah dengan

sasaran:

Meningkatnya jumlah standar operasional prosedur (SOP)

infrastruktur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Tangerang

Meningkatnya rasio kesesuaian prioritas pembangunan daerah

dengan prioritas pembangunan nasional

Meningkatnya rasio program nasional yang dilaksanakan oleh

SKPD

Meningkatnya penanganan normalisasi kali/sungai rawan

banjir secara terpadu

(3) Meningkatkan ketersediaan dan sarana prasarana infrastruktur

dengan sasaran:

Meningkatnya panjang jalan strategis dalam kondisi baik

Meningkatnya tempat pembuangan sampah per satuan

penduduk

Meningkatnya rasio panjang jalan lintas umum per jumlah

kendaraan

Meningkatnya jumlah orang melalui terminal

Meningkatnya penertiban angkutan antar jemput karyawan

Meningkatnya jumlah angkutan darat

Meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan umum

Meningkatnya rasio izin trayek per jumlah penduduk

Meningkatnya jumlah uji kir angkutan umum termasuk jangka

waktu proses perijinannya

Meningkatnya kawasan tertib lalu lintas (KTL)

Meningkatnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas

Meningkatnya sekolah pendidikan setara SD/SMP/SMA dalam

kondisi bangunan baik

Meningkatnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

amdal

Meningkatnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor

dan sumber mata air

Menurunnya pencemaran status untuk air

Meningkatnya penegakkan hukum lingkungan

Meningkatnya penyelesaian kasus asset daerah

Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi

Meningkatnya rumah tangga ber-sanitasi

Meningkatnya ketersediaan daya listrik

Menurunnya persentase kawasan kumuh

Meningkatnya rasio tempat pemakaman umum per satuan

penduduk

Meningkatnya rasio permukiman layak huni

Tersedianya jumlah lahan untuk pembangunan pos pemadam

kebakaran

Meningkatkan jumlah armada kebakaran

Meningkatkan jumlah reservoir air

4.2.2 PENINGKATAN KUALITAS SDM MASYARAKAT


peningkatkan kualitas masyarakat adalah :

(1) Menanggulangi kemiskinan dengan sasaran:

Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan

Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang

memperoleh bantuan sosial (PMKS)

Meningkatnya penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)

Meningkatnya jumlah sarana sosial sebagai tempat

perlindungan dan pembinaan PMKS

Menurunnya tingkat kemiskinan

Meningkatnya penduduk di atas garis kemiskinan

Meningkatnya pemerataan pendapatan khususnya yang

diterima

Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI

pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

Meningkatnya ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000

penduduk

Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan

terjangkau

(2) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dengan

sasaran:

Meningkatnya angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A

Meningkatnya angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B

Meningkatnya angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C

Menurunnya angka putus sekolah SD/MI

Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs

Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK/MA

Meningkatnya pendidikan anak usia dini

Meningkatnya persentase penduduk yang berusia > 15 tahun

yang melek huruf

Meningkatnya angka partisipasi murni SD/MI/Paket A

Meningkatnya angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B

Meningkatnya angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C

Meningkatnya angka kelulusan SD/MI

Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs

Meningkatnya angka kelulusan SMA/SMK/MA

Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi

akademik dan standar kompetensi

Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah.

Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan.

Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan

dasar

Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan

menengah

Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia

sekolah jenjang pendidikan dasar

Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia

sekolah jenjang pendidikan menengah

Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar

Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan menengah

Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang

pendidikan dasar

Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang

pendidikan menengah

(3) Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat dengan

sasaran:

Berkurangnya lingkungan permukiman kumuh

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

Meningkatnya cakupan pembantu puskesmas

Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kebidanan

Meningkatnya cakupan desa/kelurahan universal child

immunization

Meningkatnya cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Meningkatnya cakupan kunjungan bayi

Meningkatnya ketersediaan obat

Meningkatnya jumlah posyandu aktif

Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita

Meningkatnya rasio puskesmas, poliklinik per satuan

penduduk

Meningkatnya rasio rumah sakit per satuan penduduk

Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk

Meningkatnya rasio tenaga medis per satuan penduduk

Meningkatnya angka kelangsungan hidup bayi

Meningkatnya angka usia harapan hidup

Menurunnya jumlah balita gizi buruk

Meningkatnya cakupan keluarga yang mengkonsumsi garam

beryodium

Meningkatnya bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI

Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC/BTA

Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit DBD

(4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

dengan sasaran:

Meningkatnya jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik

swasta per 1000 penduduk

Meningkatnya rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk

Meningkatnya jumlah klub olahraga per 1000 penduduk

Meningkatnya jumlah gedung olahraga per 1000 penduduk

Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat

regional, nasional dan internasional

Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional, nasional

dan internasional

Meningkatnya jumlah PKK aktif

Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga

pemberdayaan masyarakat (LPM)

Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan peran organisasi

masyarakat sipil, asosiasi profesi dan partai politik

Terlaksananya survei kepuasan masyarakat/survey pelayanan

umum secara periodik

Meningkatnya fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat dalam

pembangunan Kabupaten Tangerang

(5) Meningkatkan kualitas dan melestarikan budaya daerah dengan

sasaran:

Meningkatnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya

yang dilestarikan.

Meningkatnya jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

daerah

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan budaya

Meningkatnya ketersediaan perhotelan

Meningkatnya rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah

Meningkatnya jumlah perpustakaan daerah

(6) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Kabupaten

Tangerang dengan sasaran:

Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga

pemerintahan

Meningkatnya angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke

atas

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan

Meningkatnya prevalensi peserta KB aktif

Meningkatnya jumlah peserta KB aktif

Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga

4.2.3 PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAKSANAAN

PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS AKUNTABEL DAN

BERKUALITAS.


peningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan pemerintahan yang

demokratis akuntabel dan berkualitas adalah :

(1) Meningkatkan koordinasi dan hubungan dengan pemerintah,

pemerintah propinsi dan dengan pemerintah daerah lainnya

dengan sasaran:

Tepatnya waktu penyampaian LKPJ

Tepatnya waktu pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan

dan kabupaten

Tepatnya waktu pelaksanaan forum SKPD-Gabungan

Tepatnya penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LAKIP), dan penetapan kinerja (TAPKIN)

Tepatnya penyampaian laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah kepada pemerintah tingkat atasan

(LPPD)

Tepatnya waktu penyampaian KUA PPAS kepada DPRD

Meningkatnya implementasi pelaksanaan standar pelayanan

minimal (SPM) sesuai dengan ketetapan SPM pemerintah.

Meningkatnya efektivitas kerjasama antar daerah terutama di

bidang pemerintahan umum, pendidikan, sosial budaya,

kesehatan dan bidang ekonomi.

(2) Meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah

dengan DPRD dengan sasaran:

Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan

rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah

Kabupaten Tangerang

Tepatnya penyampaian laporan keuangan daerah kepada

DPRD

(3) Meningkatkan implementasi pelaksanaan peraturan perundang-

undangan dengan sasaran:

Tersedianya peraturan daerah tentang standar pelayanan

umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tersedianya peraturan daerah lainnya yang dibutuhkan

sebagai dasar kerangka regulasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Tersedianya regulasi ketahanan pangan.

(4) Meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik

dengan sasaran:

Terlaksananya survei audit kinerja Pemerintah Kabupaten

Tangerang secara periodik.

Tersusunnya laporan keuangan SKPD secara periodik

Mempertahankan wajar tanpa pengecualian (WTP) tentang

pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya efektivitas tindak lanjut dan kepatuhan dalam

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang

Tumbuhnya iklim budaya takut korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN)

(5) Meningkatkan akses dan kualitas komunikasi dan informasi

pembangunan dengan sasaran:

Tersedianya sistem informasi manajemen Pemerintah

Kabupaten Tangerang

Diterapkannya e-procurement dalam pengadaan barang/jasa

Meningkatnya kuantitas dan kualitas media informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Kabupaten

Tangerang yang dapat diakses oleh masyarakat

Tersedianya publikasi informasi hasil-hasil pembangunan

kepada masyarakat

Tersedianya sistem indikator kinerja pelayanan umum

(6) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan

sasaran:

Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran

Meningkatnya rasio bayi ber-akta kelahiran

Meningkatnya rasio pasangan ber-akta nikah

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan standar operasional

prosedur pengurusan pelayanan kependudukan dan catatan

sipil termasuk kepastian biaya.

Terlaksananya sistem nomor induk kependudukan (NIK) dan

system informasi dan administrasi kependudukan (SIAK)

(7) Meningkatkan efektivitas kelembagaan daerah dengan sasaran:

Meningkatnya efektivitas implememntasi pelaksanaan standar

kompetensi jabatan

Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan sistem

informasi kepegawaian

Efektifnya struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Meningkatnya jabatan fungsional yang diisi dalam struktur

organisasi SKPD

Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat

SKPD

Meningkatnya penerapan pengelolaan arsip secara baku

(8) Meningkatkan pelayanan kepegawaian daerah dengan sasaran:

Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan

pendidikan formal

Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan

pendidikan pelatihan kepemimpinan

Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi

persayaratan kepangkatan

Tersedianya anggaran peningkatan kapasitas pegawai

4.2.4 PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA

DAN BERKUALITAS SERTA BERKELANJUTAN


peningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas serta

berkelanjutan adalah :

(1) Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah dengan

sasaran:

Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 6 persen

per tahun

Meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku

Meningkatnya PDRB atas dasar harga konstan

Meningkatnya Pendapatan per kapita

Terkendalinya laju inflasi rata-rata per tahun

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Meningkatnya produktivitas rata-rata sektor industri

Meningkatnya kontribusi hasil sektor industri terhadap total

ekspor

Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Meningkatnya ekspor bersih perdagangan

Meningkatnya produktivitas bahan pangan (beras)

Meningkatnya jumlah produksi perikanan

Meningkatnya jumlah rata-rata konsumsi ikan

Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah

(2) Meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perijinan

dengan sasaran:

Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Meningkatnya nilai realisasi

Meningkatnya nilai realisasi PMA

Meningkatnya jumlah persetujuan investasi

Menurunnya angka indeks rata-rata lama proses perijinan

Efektifnya pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim

perekonomian Kabupaten Tangerang

Adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha yang

kondusif

Meningkatnya jumlah pameran/expo dalam skala regional,

nasional dan internasional

(3) Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam

perekonomian daerah dengan sasaran:

Meningkatnya jumlah koperasi aktif

Meningkatnya usaha mikro kecil menengah non BPR/LKM UKM

Meningkatnya produktivitas dan akses UMKMK kepada sumber

daya produktif

Tersedianya pasar induk dan pasar tradisional yang layak

Tersedianya pasar tradisional modern yang tertata, bersih,

nyaman dan berdaya saing

(4) Menciptakan kesempatan kerja dan lapangan kerja dengan

sasaran:

Menurunnya presentasi jumlah tenaga kerja dibawah umur

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan

Meningkatnya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

Menurunnya perselisihan buruh dan pengusaha terhadap

kebijakan pemerintah daerah

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja

Meningkatnya pekerja yang ditempatkan

Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja

Menurunnya angka sengketa antara pengusaha dan pekerja.

Meningkatnya rasio lulusan S1/S2/S3 dibandingkan jumlah

penduduk

(5) Meningkatkan fungsi dan peranan sektor keuangan dengan

sasaran:

Meningkatnya jumlah BPR/LKM aktif

Meningkatnya jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

Meningkatnya jenis dan jumlah perusahaan asuransi

Meningkatnya realisasi kredit investasi dan modal kerja

perbankan kepada UMKMK

(6) Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan Kabupaten

Tangerang dengan sasaran:

Tersedianya rencana pembangunan baik dalam jangka

panjang, menengah dan tahunan untuk tingkat kabupaten

maupun SKPD berbasis aspirasi masyarakat, kinerja dan

terpadu

Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan

Kabupaten Tangerang

(7) Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan barang

daerah dengan sasaran:

Meningkatnya sinkronisasi implementasi pelaksanaan antara

perencanaan dan penganggaran

Diterapkannya sistem informasi manajemen barang dan asset

daerah

Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah untuk

mewujudkan kemandirian pemereintahan daerah

Meningkatnya belanja untuk pelayanan dasar secara

proposional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Meningkatnya belanja daerah dalam APBD

Meningkatnya rasio realisasi belanja terhadap anggaran

belanja daerah

Meningkatnya pendapatan daerah dalam APBD tahun 2013

Meningkatnya rasio realisasi pendapatan terhadap anggaran

pendapatan daerah

Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

Meningkatnya rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD

Meningkatnya proporsi belanja langsung dalam APBD

Meningkatnya alokasi belanja modal terhadap total belanja

daerah dalam APBD

4.2.5 PENINGKATAN PENATAAN LINGKUNGAN YANG BERSIH,

SEHAT DAN NYAMAN


peningkatkan penataan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman

adalah:

(1) Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup

dengan sasaran:

Tersedianya RDTR per kecamatan Kabupaten

Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas

wilayah ber HPL/HGB

Meningkatnya rasio rumah ber-IMB

Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

RTRW

Meningkatnya sosialisasi tata ruang kepada masyarakat

Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan hukum

lingkungan

Meningkatnya cakupan pengawasan terhadap pelaksana

amdal

Menurunnya titik-titik rawan kebanjiran

Meningkatnya luas wilayah produktif

Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per

satuan penduduk

Meningkatnya luas permukiman yang tertata

Menurunnya luasan lingkungan permukiman kumuh

Meningkatnya volume sampah yang ditangani

Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan air bersih

Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan listrik

Meningkatnya rasio rumah layak huni

Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam

Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)

(2) Meningkatkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum

dengan sasaran:

Terlaksananya pembangunan PKL

Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan

daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan

Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan

daerah tentang IMB

Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara

Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi

Menurunnya tingkat kriminalitas

Meningkatnya rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000

penduduk

Meningkatnya rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk

Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

RENCANA PROGRAM PRIORITAS

DAN KEGIATAN DAERAH

5.1 RENCANA PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2013

Rencana program prioritas tahun 2013 disesuaikan dengan kemampuan

keuangan daerah serta potensi dan kondisi daerah. Tahun anggaran 2013

yang menjadi prioritas pembangunan, beserta sasaran pembangun dan target

kinerjanya dapat dilihat tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

Pendidikan

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Prosentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

24.42% 1,777,000,000

2

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rasio Murid per Kelas 42 Siswa/ kelas 27,944,303,481

Angka Putus Sekolah SD & SMP 0.17%

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

98.81%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B

67.68%

Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99.45%

Angka Kelulusan (AL) SMP /MTs 99.81%

Prosentase Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsana-wiyah (MTs)

98.62%

Prosentase Lulusan SMP melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas(SMP)/ Madrasah Aliyah (MA)

88.00%

3

Rasio Murid per Kelas 45 Siswa/ kelas 8,610,369,500

Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA

0.24%

BAB

V

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS


Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

0.53

Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

0.99

4

Pendidikan Non Formal

Prosentase Penduduk Buta Aksara Usia 15-44

2.23% 2,391,950,000

Prosentase penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA menjadi peserta didik Program Paket A,B dan C

84%

Prosentase Penduduk Usia SD, SMP dan SMA/SMK yang belum bersekolah menjadi peserta Kesetaraan

73%

5

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Prosentase guru SD/SMP/SMA,SMK memiliki Kualifikasi sesuai dengan kompetensi

0.74 1,325,000,000

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

66.33%

Kesehatan

1

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

ProsentaseTingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas

100% 2,307,055,000

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100% 6,349,070,000

Prosentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

40%

Prosentase rawat jalan 15 % penduduk

Prosentase rawat inap 1,5% penduduk

3

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Rasio puskesmas, pustu dan jaringannya per 30.000 penduduk

0,92 9,252,799,000

4

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Operasionalisasi RSUD Balaraja 90% 3,792,100,000

5

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Prosentase Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 2,391,245,000

6

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Prosentase IRTP memenuhi syarat kesehatan

75% 244,785,000

Prosentase jasa boga laik sehat 30%

7

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prosentase balita gizi buruk ( BB/U)

1% 4,116,754,500

Prosentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan

100%

Prosentase Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100%

8

Program Pencegahan & Penanggulangan

Prosentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% 2,057,711,500

Jumlah Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

100%

Angka kesembuhan Penderita TBC

95%

Prosentase penderita kusta yang selesai berobat ( RFT rate)

95%

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS


Penyakit Menular

Angka kejadian penyakit DBD per 100.000 penduduk

10

Jumlah sarana kesehatan yang dilatih CST

2

Jumlah fasilitas kesehatan layanan CST yang diberi sarana dan operasional

2

9

Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Prosentase Rumah tangga ber perilaku sehat

55% 1,714,611,000

Prosentase Desa Siaga Aktif 50%

10

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Prosentase Rumah Sehat 82% 935,930,000

Prosentase Tempat Tempat Umum (TTU) yg memenuhi syarat kesehatan

75%

Prosentase Institusi yang dibina memenuhi syarat kesehatan

75%

11

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Prosentase kunjungan ibu hamil K4

96% 907,360,000

Prosentase pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

92%

Prosentase Pelayanan nifas 94%

Prosentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani

94%

Prosentase komplikasi kebidanan yang ditangani

95%

Prosentase CU / PUS 73%

Prosentase kunjungan bayi 92%

12 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Prosentase pelayanan anak balita (deteksi dini tumbuh kembang)

95% 420,280,000

13 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Prosentase pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia

60% 160,140,000

14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase tenaga kesehatan mempunyai aspek legalitas

100% 104,120,000

15

1

Program peningkatan pelayanan Kesehatan Umum RS Program Pengembangan Jalan dan Jembatan

Kepuasan pelanggan RS (rata-rata dari semua pelayanan)

75% 25,000,000

BOR (%) 80.00

LOS (hari) 3.75

TOI (hari) 1.00

NDR (%) 2.00

GDR (%) 41.00

BTO (Kali)

70.00

Pekerjaan Umum

Peningkatan jalan strategis kabupaten

20 Km 73,458,363,916

Peningkatan jalan kabupaten non strategis (layanan umum)

24 Km

Peningkatan jalan non status (jalan desa dan lingkungan)

48 Km

2

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

Prosentase rasio jaringan irigasi kondisi baik

67% 8,058,370,000

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS


lainnya

Perumahan

1

Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

80% 2,228,000,000

Tingkat tanggap terhadap bahaya kebakaran

30 menit

2 Pengendalian dan Pengawasan bangunan

Rasio bangunan ber-IMB 40%

3

Peningkatan lingkungan sehat perumahan

Cakupan pelayanan air bersih 50.00%

Rumah tangga yang pengguna air bersih

15%

4

Pengembangan Perumahan

Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman

55% dalam kondisi baik

5,655,000,000

Rumah layak huni

Prosentase kawasan kumuh

5 Perbaikan Perumahan akibat bencana dan sosial

Tersedianya bangunan yang layak huni

55% dalam kondisi baik

6 Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan

Jumlah panjang Pavingblok, Hotmix, Betonisasi, MCK, SPAL, Sarana Air Bersih, peningkatan jalan Lingkungan pedasaan

PB. 75 ruas, MCK 8 unit, SPAL 4 unit, SAB 4 unit.

3,556,280,000

7 Penataan Lingkungan Permukiman Nelayan

Jumlah panjang Pavingblok, Hotmix, Betonisasi, MCK, SPAL, Sarana Air Bersih, peningkatan jalan Lingkungan pemukiman nelayan

771,000,000

8 Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan

Jumlah panjang Pavingblok, Hotmix, Betonisasi, MCK, SPAL, Sarana Air Bersih, peningkatan jalan Lingkungan pemukiman perkotaan

500,000,000

9

Program pembangunan gedung kepemerintahan

Pembangunan Gedung Pusat Pemerintahan

4 unit

Pembangunan Gedung di luar Pusat Pemerintahan

20 unit

10

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Tingkat Ketersediaan saluran air limbah rumah tangga

14 unit 295,000,000

Tingkat Ketersediaan MCK di lingkungan pemukiman

29 unit

Rumah Tangga persanitasi

Penataan Ruang

1 Perencanaan Tata Ruang

Jumlah produk perencanaan tata ruang

10 produk 4,220,000,000

2 Pemanfaatan ruang Prosentase ketaatan terhadap RTRW

90% 500,000,000

3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Menurunnya jumlah pelanggaran 8% 525,000,000

Perencanaan Pembangunan

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan daerah

9 Dokumen per tahun

4,053,000,000

2 Pembinaan aparatur perencana

Jumlah aparatur yang memiliki kemampuan umum maupun kemampuan teknis

200 Orang

3 Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Jumlah kajian perencanaan pembangunan

4 Kajian 450,000,000

4 Koordinasi dan kerjasama pembangunan

Jumlah dokumen kerjasama pembangunan

3 Dokumen

5 Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah dokumen pengembangan wilayah strategis

3 Dokumen 325,000,000

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS


6 Pengembangan data/informasi

Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan

3 Dokumen per tahun

1,550,000,000

7 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Data dan informasi capaian kinerja dan keuangan

5 Dokumen per tahun

8 Perencanaan Sosial Budaya

Jumlah data dan informasi perencanaan bidang sosial budaya

2 Dokumen per tahun

425,000,000

Perhubungan

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah Pembangunan terminal transportasi jalan

1 terminal

2 Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas

Jumlah kawasan tertib lalulintas 1 lokasi kawasan tertib

lalulintas

1,967,000,000

3 Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase angkutan darat 65% 500,000,000

Lingkungan Hidup

1 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

15 Dokumen AMDAL

1,101,000,000

2

Peningkatan Pengendalian Polusi

Prosentase Kepedulian terhadap polusi limbah padat dan Limbah Cair dan Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

30 Industri 350,000,000

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah penanganan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan

10 Kasus

3 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Rehabilitasi Kawasan Konservasi

20% 620,000,000

4 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

-

5

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

Meningkatnya pengembangan teknologi pengelolaan persampahan berbasis masyarakat

1 Unit 1,676,000,000

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5 Kec per tahun

6 Program penigkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup

1 Kawasan per tahun

227,000,000

Pertanahan 1

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tertib Administrasi dan Meningkatnya Jumlah Aset Daerah

20% per tahun 9,720,817,760

Pengadaan tanah untuk pembangunan daerah

10 Ha

Kependudu kan dan

Catatan Sipil

1

Penataan Administrasi Kependudukan

Kenaikan jumlah KTP yang diterbitkan

3.5% (370.000) 3,334,640,000

Kenaikan jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan

3.5% (60.000 lbr)

Pembangunan dan pengoperasian SIAK Online

0%

Prosentase Kepemilikan KTP

Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk

Pemberda yaan

Perempuan dan

1 Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak

Jumlah Advokasi dan fasiitasi PUG

2 keg 205,000,000

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS


Perlindungan Anak

2 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup anak dan Perempuan

Prosentase upaya Sosialisasi Kebijakan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

80% 125,000,000

3 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Jumlah pembinaan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

70 Orang 360,000,000

4

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Prosentase peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi

80% 80,000,000

Partisipasi Perempuan dilembaga Pemerintah

Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera

1 Program Keluarga Berencana

Persentase Angka melek huruf Perempuan usia 15 tahun Keatas

2

Pelayanan kontrasepsi

Persentase Partisipasi angkatan Kerja Perempuan

Jumlah akseptor KB 323,801 akseptor

1,531,620,000

Jumlah Penyuluhan kontrasepsi 285 penyuluhan 44,500,000

Persentase Prevalensi Peserta KB aktif

65%

Presentase Keluarga Pra sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I

38%

Jumlah PKK Aktif

Jumlah Posyandu

Sosial

1 Peningkatan kesadaran nilai -nilai keagamaan dan kepahlawanan

Jumlah kegiatan bantuan sosial dan keagamaan

2

Pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainya

Prosentase PKMS yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan dasar

86%

Jumlah PMKS yang mempeoleh Pemberdayaan Sosial melalui Pembentukan KUBE dan kelompok usaha lainya

450 Orang

3

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Prosentase penanganan tanggap darurat dan KLB

98% 470,000,000

Jumlah Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Potensial yang menerima perlindungan dan jaminan sosial

180 Orang

4 Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial

Jumlah pembinaan penyandang penyakit sosial

180 Orang 300,000,000

5

Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS )

Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan panti jompo dan panti rehabilitasi

26 Sarsos 587,000,000

Jumlah penanganan Penyandang masalah kesejahtraan sosial berbasiskan masyarakat

1850 Orang

Tenaga Kerja

1 Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan keterampilan pencari kerja serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

600 Orng 1,593,782,200

2

Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah Kegiatan Padat Karya 2 kegiatan 580,000,000

Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam pasar kerja

22.500 Orang

3 Perlindungan Pengembangan

Jumlah penanganan kasus/perselisihan

10% / tahun 1,140,000,000

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS


Lembaga Ketenagakerjaan

ketenagakerjaan

KUKM

1 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Jumlah kebijakan 2 kebijakan 420,000,000

2 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Peningkatan kemampuan SDM Koperasi dan UMKM

200 Koperasi dan Usaha

Mikro

405,000,000

3 Pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah

Wilayah pengembangan layanan pembiayaan permodalan UMKM

15 Desa 1,292,295,000

4 Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

Koperasi berprestasi (kualifikasi A)

5 koperasi 725,000,000

Penanaman Modal

1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Peraturan Daerah/Kepala Daerah yang mendukung pengembangan usaha

7 Dokumen 650,000,000

2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan jumlah realisasi investasi

4% 1,306,000,000

Kepemudaan dan Olah raga

1 Upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba

Jumlah Penyuluhan bahaya narkoba di Kecamatan

29 Kec 95,000,000

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

1

peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah aparatur Linmas yang mendapatkan pelatihan KANTRANTIBMAS

150 Orang 1,110,000,000

Jumlah penegakan Perda yang terkait dengan KANTRANTIBMAS

6 Perda

2 Pendidikan politik masyarakat

Meningkatnya peran serta politik masyarakat

100 Orang 480,000,000

3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai kebangsaan

100 Orang 685,000,000

4

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Tersedianya sarana dan prasarana SAR

40% per Tahun

Tersedianya sarana dan prasarana SAR

15%

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, AKD, Prkt Daerah,

Kepeg, Prsndian

1 Penataan peraturan perundang-undangan

Jumlah RAPERDA yang disusun 3 peraturan 1,625,000,000

2 Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan Daerah

Jumlah Perda 14 24,023,325,000

3 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Jumlah audiensi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Masyarakat

6 paket

4 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah kebijakan yang mendukung pengelolaan keuangan daerah

6 Dokumen 4,491,400,000

5 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Jumlah kebijakan yang diterbitkan terkait pemerintahan Desa

75%

6 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

3 keg 1,865,385,000

7 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Persentase penerapan teknologi informasi (e-goverment)

80%

8 Fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum

Prosentase Peningkatan kinerja pelayanan umum di kecamatan dan kelurahan

80% 6,261,050,000

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS


9 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

Meningkatnya Pendapatan Aset Daerah

100% 1,050,000,000

10 Program pengembangan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan

Persentase kenaikan perijinan 3% per tahun 753,000,000

11 Peningkatan pendapatan daerah

Prosentase meningkatnya PAD 6.00% 6,723,000,000

12 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Prosentase kinerja pelayanan bidang kepegawaian terhadap aparatur

100% /Tahun 3,050,000,000

13 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Jumlah Pendidikan dan pelatihan struktural serta fungsional, dan prajabatan

986 Orang 3,302,793,400

14 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Tersedianya data dan dokumen tentang tatalaksana organisasi pemerintah daerah

100%

15 Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Jumlah kerjasama derah yang dilaksanakan

4 kali

16

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Prosentase pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

100% / Thn 7,788,120,000

Prosentase penemuan yang ditindak lanjuti

100% / Thn

17 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang profesional

15 Orang/Tahun

450,000,000

Ketahanan Pangan

1

Peningkatan Ketahanan pangan pertanian / perkebunan

Jumlah Pengembangan Desa mandiri pangan

60% 1,443,750,000

Prosentase ketersediaan pangan

94.34%

Prosentase Cadangan pangan 64%

Prosentase Peningkatan Konsumsi dan penganekaragaman pangan

86.32%

Pemberda yaan

Masyarakat dan Desa

1 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Prosentase peningkatan kapasitas lembaga ekonomi pedesaan

10% 20,000,000

2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Prosentase peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (PKK, Karang taruna, dll)

67% 200,000,000

Kearsipan

1 Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Persentase Peningkatan cakupan pelayanan data kearsipan

10%/ tahun 275,000,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Prosentase Penerapan pengelolaan Arsip secara baku

84% 650,000,000

3 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Prosentase penyelamatan dan pelestarian arsip

10%/ tahun 125,000,000

Perpustakaan 1

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan (Perubahan)

30% 516,600,000

Persentase Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

36.38%

Pertanian

1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Persentase kesehatan asal hewan

70% 160,000,000

2 Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan

Persentase kenaikan produksi Pertanian

5% 1,226,500,000

3 Peningkatan kesehatan hewan

Persentase kesehatan hewan 70%

4 Peningkatan Kesejahteraan Petani

Prosentase jumlah Petani Pelaku Agribisnis

20% 1,088,000,000

5 peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Prosentase peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan)

4% 2,387,924,000

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS


6 peningkatan produksi hasil peternakan

Prosentase kenaikan produksi hasil peternakan

5% 682,000,000

Energi dan Sumberdaya

Mineral

1

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Jumlah titik listrik pedesaan yang tersedia

40 Titik 2,333,000,000

Jumlah titik pemasangan PJU 1050 titik

Terpeliharanya PJU 2852 titik

Pariwisata

1 Pengembangan pemasaran pariwisata

Peningkatan kualitas dan kuantitas pemasaran pariwisata

2 Pameran 270,000,000

2 Pengembangan destinasi pariwisata

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga

1 Obyek wisata/tahun

175,000,000

3 Pengembangan kemitraan pasriwisata

Peningkatan kualitas dan kuantitas kemitraan

100 Orang 175,000,000

Kelautan dan Perikanan

1

Pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan

Jumlah pohon mangrove yang ditanam

9 ribu pohon 300,000,000

Jumlah terumbu karang yang terevitalisasi

40 buah terumbu karang

buatan

2 Pengembangan Budidaya Perikanan

Produktivitas budidaya perikanan

2.75 Ton/ha/Th 939,525,000

3 Pengembangan Perikanan Tangkap

Produktivitas perikanan tangkap 40 kg/unit/trip 770,000,000

4 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Konsumsi ikan perkapita dari 15 kg/kapita/thn menjadi 16 kg/kapita/thn

15.9 kg/kapita/ thn

75,000,000

5 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pembinaaan usaha kelompok ekonomi masyarakat pesisir

6 Kelompok 400,000,000

6

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Gerakan bersih pantai dan laut 1 Kec 200,000,000

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dari 4 kali menjadi 6 kali pengawasan/thn

6 kali pengawasan

/thn

7 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Peningkatan mutu diversifikasi hasil olahan perikanan

2 jenis olahan

125,000,000

Perdagangan

1 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Upaya pengembangan ekspor 4 Kegiatan 810,000,000

2

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah pengawasan barang & jasa yang beredar

4 kali 310,000,000

prosentase penyelesaian dan penanganan kasus-kasus pengaduan konsumen

100%

3 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah kebijakan efisiensi perdagangan

1 Paket kebijakan

200,000,000

4 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Jumlah lokasi PKL yang tertata 5 lokasi 60,000,000

Industri

1 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Kemitraan usaha IKM 40 Kemitraan 699,500,000

2

Peningkatan kemampuan teknologi industri

Jumlah pembinaan standar produk / manajemen yang diterapkan

80 IKM 60,000,000

Jumlah merk dagang yang terdaftarkan

10 merk dagang

3 Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Jumlah klaster IKM yang dikembangkan

1 kluster 50,000,000

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS


Ketransmigrasian

1 Transmigrasi regional Jumlah transmigran 25 KK 250,000,000

295,439,125,257

5.2 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013

Rencana kegiatan pembangunan tahun 2013 diarahkan untuk mencapai

target kinerja yang dituangkan dalam RPJMD 2008 – 2013, untuk itu

diharapkan agar seluruh kegiatan mengacu kepada target yang telah

ditetapkan.

Adapun Rencana kegiatan pembangunan tahun 2013 dan target kinerja

program pembangunan dapat dilihat dalam lampiran buku RKPD ini.

PENUTUP

Dengan pertimbangan terbatasnya ketersediaan sumber-sumber

anggaran pembangunan yang dimiliki, maka perlu ditetapkan prioritas

pembangunan daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang tertuang

didalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Tangerang Tahun 2013 yang mengarah kepada pemecahan

permasalahan pembangunan yang terjadi. Dalam hal ini, perlu

diprioritaskan pencapaian pembangunan daerah melalui langkah-langkah

pokok yang diarahkan untuk dapat menggerakkan seluruh potensi

masyarakat kabupaten Tangerang, yaitu :

1. Setiap Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan, memiliki dampak

yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan

sesuai tema pembangunan dengan sasaran yang terukur sehingga

langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;

2. Program dan kegiatan tersebut, bersifat mendesak dan penting untuk

segera dilaksanakan;

3. Program dan kegiatan tersebut, merupakan tugas pemerintah daerah

sebagai pelaku utama;

4. Program dan kegiatan tersebut, dapat diselesaikan sampai dengan

akhir tahun anggaran 2013.

Dalam rangka optimalisasi RKPD tahun 2013 ini, seluruh jajaran

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif,

transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan program dan

kegiatannya. Pelaksanaan semua program dan kegiatan penting untuk

memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik

diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program,

dalam salah satu instansi dan antar instansi, dengan tetap

memperhatikan tugas, peran dan tanggungjawab yang melekat pada

BAB

VI

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANGtangerangkab.go.id/tangerangkab-web/files/PERBUP 19-2012 RKPD.pdf · Proses penyusunan RKPD ini dilakukan dengan tahapan antara lain review RPJMD, review

Documents