KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR : ……../Kep……- /... LAMPIRAN : 1 (SATU) TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2021 BUPATI BANDUNG, Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing – masing; b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Bandung Tahun 2016 – 2021 yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 dengan Keputusan Bupati; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : ……../Kep……- /... LAMPIRAN : 1 (SATU)
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2021
BUPATI BANDUNG,
Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
masing – masing;
b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi
Bupati Bandung Tahun 2016 – 2021 yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 diperlukan tolok ukur
yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Sekretariat
DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 dengan Keputusan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor …., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ….);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007,
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009tentangPerubahanatasPeraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010
Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor …);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor …);
4
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Sekretraiat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten
Bandung.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal
an. BUPATI BANDUNG SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG
H.SLAMET MULYANA,SH.S.IP.M.SI Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19600307 198503 1 010
Tembusan, disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Bandung; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
___________________________________________________
Meningkatkan Kualitas
dan Fasilitas pelayanan
dalam setiap kegiatan
DPRD
Persentase Fasilitasi
Kegiatan Pimpinan dan
Anggota DPRD TW 1: 25
Peningkatan Kapasitas lembaga
Perwakilan Rakyat DaerahTW 1: 0
TW 2: 25 TW 2: 4
TW 3: 25 TW 3: 5
TW 4: 25 TW 4: 6
TW 1: 25
TW 2:25
TW 3:25
TW 4:25
TW 1:
TW 2:10
TW 3:10
TW 4: 5
TARGETKET
SATUAN
kegiatan
kegiatan
kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Rancangan
Raperda yang akan
di bahas
Jumlah Rapat Rapat
AKD yang
dijadwalkan
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG
SASARAN KEGIATAN
PROGRAMURAIAN
Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
Rapat-rapat Alat Kelengkapan
Rapat-rapat Paripurna
TW 1: 0
TW 2: 1
TW 3:1
TW 4:1
TW 1: 25
TW 2: 25
TW 3: 25
TW 4: 25
TW 1: 3
TW 2: 3
TW 3: 3
TW 4: 2
TW 1: 6
TW 2: 6
TW 3: 6
TW 4: 6
TW 1: 6
TW 2: 6
TW 3: 7
TW 4: 7
TARGET
KET
kegiatan
SATUAN
kegiatan
kegiatan
kegiatan
orang
INDIKATOR KINERJA
Jumlah kegiatan
Reses yang
dilaksanakan
Jumlah Kunjungann
Dalam daerah yang
dilaksanakan
Jumlah Peningkatan
Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
Jumlah Penyedia
Jasa tenaga Ahli
Fraksi
Jumlah Informasi
yang disebarluaskan
Penyediaan tenaga Ahli FRaksi
Penyebarluasan Informasi
penyelnggaraan Pemerintah
Daerah
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
SASARAN KEGIATAN
PROGRAM
Program Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
URAIAN
Reses
Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah
Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD
TW 1: 3
TW 2: 3
TW 3: 3
TW 4: 3
TW 1: 0
TW 2:4
TW 3:4
TW 4:4
Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Kapabilitas Aparatur
Sekretariat DPRD
Nilai AKIP TW 1: 25Peningkatan Pengembangan
Sistem pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
TW 1: 2
TW 2: 25 TW 2: 1
TW 3: 25 TW 3: 1
TW 4: 25 TW 4: 2
TW 1: 1
TW 2: 1
TW 3: 1
TW 4: 1
TW 1: 1
TW 2: 1
TW 3: 1
TW 4:1
TW 1: 0
TW 2: 0
TW 3: 0
TW 4: 1
TARGETKET
SATUAN
kegiatan
kajian
laporan
laporan
laporan
laporan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Koordinasi
yang dilaksanakan
Jumlah kajian yang
dibuat
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
Jumlah Laporan
keuangan
Jumlah Laporan
Prognosis Anggaran
Jumlah Laporan
keuangan
URAIAN
Koordinasi kerjsama
permasalahan peraturan
perundang-undangan
Kajian Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
SASARAN KEGIATAN
PROGRAM
Program Penataan Perturan
Perundang-undangan
Program Pelayanan
administrasi Perkantoran.
Penyediaan jasa surat
menyurat
jumlah surat masuk
dan surat keluar exemplar
TW 1:500
TW 2:1000
TW 3:1500
TW 4: 2500
Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
jumlah penyedia
jasa komunikasi SDA
dan listrik 12 blan
TW 1: 3
TW 2: 3
TW 3: 3
TW 4: 3
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
jumlah TW 1: 5
TW 2:5
TW 3:5
TW 4:5
Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah jumlah penyedia
jasa jaminan barang
milik daerah
orang
TW 1: 4
TW 2: 4
TW 3: 4
TW 4: 4
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
jumlah penyedia
jasa kebersihan
kantor %
TW 1: 25%
TW 2:25 %
TW 3:25%
TW 4: 25%
TARGETKET
SATUANURAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
SASARAN KEGIATAN
PROGRAM
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
penyediaan jasa
Perbaikan peralatan
kerja 12 bulan
5
TW 2:3
TW 3:3
TW 4:3
Penyediaan alat tulis kantor
jumlah Alat Tulis
Kantor
jenisTW 1: 30
TW 2: 65 jenis
TW 3: 20
TW 4: 20
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
jumlah Barang
Cetakan dan
pengandaan
buah TW 1: 0
TW 2: 64
TW 3: 0
TW 4: 0Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
JUmlah Komonen
alat
listrik/penerangan
jenisTW 1: 3
TW 2:3
TW 3:3
TW 4:3
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Jumlah Peralatan
Rumah Tangga
jenisTW 1:10
TW 2:5
TW 3:5
TW 4: 5
TARGETKET
URAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
SASARAN KEGIATAN
PROGRAMSATUAN
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah Buku dan
Peraturan
Perundang-
undangan
buku/srt
kabarTW 1: 17 srt
kabar, 40 jenis
buku
TW 2: 17
TW 3: 17
TW 4: 17
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
JUmlah Bahan
Logistikbuah
TW 1:150 plakat
TW 2:6 sound dll
TW 3: 6 sound dll
TW 4: 0
Penyediaan makanan dan
minuman jumlah penyediaan
makan minum
kegiatan
TW 1: 25
TW 2: 25
TW 3: 25
TW 4: 25
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi luar DaerahJumlah kordinasi
dan konsultasi
kegiatanTW 1: 5
TW 2:5
TW 3:5
TW 4:5
Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Jumlah pakaian
beserta kelengkapan
stell
TW 1: 0
TW 2: 4 stell
pakain
dewan/struktura
l
TW 3: 1 stell PDH dewan
TW 4:
TARGETKET
URAIANURAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
SASARAN KEGIATAN
PROGRAMINDIKATOR KINERJA SATUAN
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
JUmlah Pakaian olah
raga/korpri
stellTW 1: 0
TW 2: 60
TW 3:0
TW 4:0
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Jumlah pakaian
kerja lapangan
stellTW 1: 13
TW 2: 0
TW 3:0
TW 4:0
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan dan konseling
Jumlah kegiatan
asdeksi.workshop/di
klat
bimbngan/konseling
kegiatan
TW 1:2
TW 2: 2
TW 3: 2
TW 4: 3
Porsentase BMD dalam
Keadaan Baik
TW 1: 25
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengjkapan
gedung kantorJumlah Pengadaan
Perlengkapan
gedung kantor
kegiatan
TW 1: 10
TW 2: 25 TW 2: 10
TW 3: 25 TW 3: 5
TW 4: 25 TW 4: 5
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung yang
diperlihara
gedung
TW 1: 3
TW 2: 3
TW 3:3
TW 4:
TARGETKET
URAIANURAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
SASARAN KEGIATAN
PROGRAMINDIKATOR KINERJA SATUAN
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan DINAS
Jumlah Kendaraan
yang mendapatkan
pemeliharaan
Rutin/berkala
unit TW 1:10
TW 2: 12
TW 3: 12
TW 4: 14
Soreang, 2017 2018
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG
TARGETKET
URAIAN
NIP. 19600307 198503 1 010
URAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN KEGIATAN
H.SLAMET MULYANA,SH.S.Ip.M.Si
TARGETPROGRAM
INDIKATOR KINERJA SATUAN
224
3
11.5
1 Nama Indikator : Sekretariat DPRD
2 Tugas : Memberikan Pelayanan Administratif Kepada Anggota DPRD
3 Fungsi 1 Penyelenggara Rapat dan Penyusunan Risalah
2 Penyelengaraan dan Penyusunan Rencana dan
Program Kerja Persdiangan
3 Penyelngaraan dan Penyusunan Kegatan Keprotojolan dan
Kehumasan
4 Penyelenggaraan, Penyusunan dan Pengolahan data
4 Indikator Kinerja Utama
NO
1
KABUPATEN BANDUNG
H.SLAMET MULYANA,SH.S.Ip.M.Si
NIP : 196003071985031010
2
Meningkatkan Akuntabilitas
dan Kapabilitas Aparatur
Sekretariat DPRD
Nilai akuntabilitas kinerja
SETWANNILAI SAKIP
Persentase BMD dalam
keadaan baik
Jmlh Asset yg rusak X 100
Jmlh total aset
SEKRETARIS DPRD
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN IKU ALASAN/SUMBER DATA ( Rumus )
Meningkatkan kualitas
pelayanan dan fasilitasi
kegiatan DPRD
Persentase fasilitasi kegiatan
Pimpinan dan anggota DPR
Jmlh Keg Sesuai Target X 100
Jmlh Total Kegiatan yg harus
dilaksanakan
NO. NO.
1. Nama 1.
2. NIP 2.
3.
Pangkat
Golongan
Ruang
3.
4. Jabatan 4.
5. Unit Kerja 5.
%
1. 5.
1. 7.00 Kegitan 7.00 Kegitan 100%
2. 7.00 SPJ 5.00 SPJ 96%
3. 20.00 Berkas 15.00 Berkas 96%
4. 20.00 Berkas 15.00 Berkas 96%
5. 10.00 Berkas 6.00 Berkas 96%
6. 21.00 Berkas 21.00 Berkas 100%
180.00 menit
PENILAIAN KINERJA BULANAN
BULAN APRIL 2018
I. PEJABAT PENILAI II. PEGAWAI NEGRI SIPIL YANG DI NILAI
SITI SUHAENAH.SH.M.Si Nama ZAENUDIN, S.Pd
196503251998032003 NIP 196010051988031010
Pembina, IV/aPangkat Golongan
RuangPenata, III/c
Kasubag TU dan Kepegawaian Jabatan Non Fungsional
Sekretariat DPRDUnit Kerja
Sekretariat DPRD
Tugas Utama
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
PENILAIANTOTAL
NILAI (%)
WAKTU
(MENIT)KUANT/OUTPUT
TARGET REALISASI
2. 3. 4. 6. 7.
Mendampingi wakil ketua DPRD
dalam acara rapat kedinasan100.00 1,605.00
Konsumsi, akomodasi pimpinan
dalam rangka memfasilitasi kegiatan 96.20 750.00
Koordinasi dengan pihak pemerintah
daerah, pihak muspida dan pihak 96.10 900.00
Berkas atau naskah atau hasil rapat
rapat komisi, banggar, banleg96.20 450.00
Mendampingi kegiatan pimpinan
untuk rapat rapat dan kunjungan 96.50 1,800.00
Laporan hasil kegiatan Pimpinan
seperti laporan rapat rapat dan 100.00 315.00
LAPORAN KERJA BULANAN 97.00 70 67.90
TOTAL 585.00 5,820.00
RATA-RATA 97.00 970.00
PERHITUNGAN KINERJA BULANAN
KETERANGAN NILAI (%) KOEFISIEN (%) HASIL (%)
AKTIFITAS HARIAN 97.00 30 29.10
TOTAL NILAI KINERJA BULANAN 97.00
ZAENUDIN, S.Pd SITI SUHAENAH.SH.M.Si
196010051988031010 196503251998032003
TOTAL NILAI KINERJA BULANAN TERHADAP PERHITUNGAN TPP (TOTOL NILAI KINERJA BULANAN x
70%)67.90
CATATAN : Terdapat kekurangan jumlah menit sebesar
Pegawai Negri Sipil Yang Dinilai, Pejabat Penilai
1680
750
900
450 97% 5820
1800
315 -
(180.00)
Related Documents
