Page 1
KABUPATEN BADUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 5764 / 03 / HK / 2017
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021
Page 2
BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 5764 / 03 / HK / 2017
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/
Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan
Daerah / Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Daerah
Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
/Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud;
c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
Page 3
- - 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Page 4
- - 3 -
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–
2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Daerah;
Page 5
- - 4 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
a. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016-2021;
b. penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung
setiap tahun.
KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Daerah Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Daerah
Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 20 September 2017
BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA
Page 6
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG - BALI,
TELP. (0361) 410370, FAX. (0361) 410894, CALL CENTRE (0361) 9374077
Website : www.dispenda.badungkab.go.id, E-mail :
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/
SEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG
NOMOR 144 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/SEDAHAN AGUNG
KABUPATEN BADUNG,
Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun
2016-2021 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 5764/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan
Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tentang
Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
Page 7
- - 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Page 8
- - 3 -
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah
Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun
2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
Page 9
- - 4 -
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Daerah;
21. Keputusan Bupati Badung Nomor 5764/03/HK/2016 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten
Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Kepala Bupati Badung Nomor 54 Tahun
2016 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung, sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung, sebagai laporan. 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Badung. 4. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 27 September 2017
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/SEDAHAN AGUNG,
I MADE SUTAMA, SH., MH PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196212311 199212 1 005
Page 10
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 5764 / 03 / HK / 2017 TANGGAL : 20 September 2017
TENTANG : Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan
Daerah, Pasedahan Agung Kabupaten
Badung Tahun 2016 – 2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap
Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra
memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol
terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan
datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai
sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang
akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan
pelaksanaan tugas.
Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan
Agung Kabupaten Badung sebagai salah satu Perangkat Daerah di
Kabupaten Badung menyusun Renstra Tahun 2016-2021 untuk
periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan
Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tersebut
ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana
Page 11
- 2 -
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung periode tahun
2016-2021 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 13 Tahun 2016
tanggal 16 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. RPJMD
sebagaimana dimaksud merupakan dasar dari penyusunan
Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten
Badung yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja
pada setiap tahunnya.
Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Renstra Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Badung Tahun
2016-2021.
Penyusunan Renstra Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah melalui
tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dengan melibatkan
stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga
Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten
Badung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dan
stakeholder.
Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupatten Badung adalah berkaitan
dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu
dibutuhkan rencana strategis dalam peranannya sebagai pengelola
kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk
Page 12
- 3 -
mendukung pembangunan Kabupaten Badung yang berkelanjutan
(sustainable development).
Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tersebut akan
dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung yang merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk
dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai
berikut :
a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Page 13
- 4 -
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Page 14
- 5 -
l. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota
Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
Provinsi Bali;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
r. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
Page 15
- 6 -
s. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah;
t. Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas Badan Daerah
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah untuk
memberikan pedoman dan arahan strategis bagi seluruh aparatur
Badan pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Badung periode 2016-2021.
Tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan
penyusunan perencanaan tahunan Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
1.4 Sistematika
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan
Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, landasan hukum keberadaan perangkat
daerah dan perencanaan anggaran serta sistematika
penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah/
Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Page 16
- 7 -
Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah/
Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber
daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
periode sebelumnya, mengemukakan capaian program
prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai
perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini
Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Menguraikan tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi serta Kedudukan dan Susunan Struktur
Organisasi Badan Pendapatan Daerah/ Pasedahan
Agung Kabupaten Badung. Isu-isu strategis yang
muncul dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah
terpilih
Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Menguraikan tentang Visi, Misi, tujuan dan sasaran
dari setiap misi serta strategi dan kebijakan Badan
Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten
Badung
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Menguraikan tentang Kebijakan Organisasi, Program
Organisasi serta kegiatan organisasi periode 2017 –
2021
Page 17
- 8 -
Bab VI : Indikator Kinerja Badan Pendapatan/Pasedahan
Agung Kabupaten Badung yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Menguraikan tentang cara dan metode pengukuran
serta evaluasi kinerja, serta bagaimana kesimpulan
hasil evaluasi tersebut
Bab VII : Penutup
Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari
rencana strategis Badan Pendapatan Daerah/
Pasedahan Agung Kabupaten Badung secara
keseluruhan
Page 18
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
/ PASEDAHAN AGUNG
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan
Daerah /Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten
Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Lembaga Teknis Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
TUGAS POKOK
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam
menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung menyelenggarakan
fungsi yaitu :
a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
c. Membina dan melaksanakan tugas berdasarkan
program/rencana kerja Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
Page 19
- 10 -
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten
Badung mengelola 10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah sedangkan
pengelolaan Retribusi Daerah diserahkan kepada masing-masing
SKPD Penghasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
bersangkutan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan
Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi, antara
lain :
PERDA PAJAK DAERAH
1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pajak Parkir;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.
Page 20
- 11 -
PERDA RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI JASA UMUM
1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun
2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun
2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi;
RETRIBUSI JASA USAHA
1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun
2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
3. Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Terminal
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
Page 21
- 12 -
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor
3 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun
2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berdasarkan PP
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian
Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing).
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan
Agung Kabupaten Badung terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Data dan Teknologi Informasi, membawahi :
a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
b. Sub Bidang Pemuktahiran Data dan Teknologi Informasi
4. Bidang Penetapan, membawahi :
a. Sub Bidang Pemeriksaan
b. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan
5. Bidang Penagihan dan Pasedahan, membawahi :
a. Sub Bidang Penagihan
b. Sub Bidang Pasedahan
6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016
tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan
Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung,
ditentukan UPT Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung adalah : UPT Pajak Bumi dan Bangunan
Page 22
- 13 -
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan (BPHTB) yang terdiri
dari :
1. Kepala UPT PBB P2 dan BPHTB
2. Sub Bagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Dengan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Kabupaten Badung sejak tanggal 1 Januari 2013, dibentuk 2 (dua)
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung yakni :
a. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) Badung Utara dengan wilayah kerja mencakup
Kecamatan Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang;
b. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) Badung Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan
Kuta dan Kuta Selatan.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
KABUPATEN BADUNG
Page 23
- 14 -
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung
Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk
mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas
perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kabupaten Badung, baik menyangkut penyebaran antar satuan
organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.
Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia, pegawai
pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung telah mengikut
beberapa Pelatihan ataupun Bimbingan Teknis baik yang
diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan
Agung Kabupaten Badung sendiri maupun oleh pihak lain yang
terkait.
Diharapkan, melalui Pelatihan dapat mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang kuat, bersih, bersatu padu, kompak,
bermental baik, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawab
sebagai aparatur Negara, abdi negara, abdi masyarakat dan
mewujudnya kesatuan pikir, gerak dan tindak didalam
pelaksanaan tugas serta mendorong peningkatan pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat. Adapun Pelatihan yang diikuti,
antara lain :
a. Pelatihan Retikatpatda (Rencana Tindakan Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah) yang diselenggarakan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Badung bekerjasama dengan
Fakultas Ekonomi Universitas Udayana;
b. Pelatihan Auditing yang diselenggarakan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Badung bekerjasama dengan
Fakultas Ekonomi Universitas Udayana;
c. Pelatihan Audit yang diselenggarakan oleh Pusat Study
Investasi dan Keuangan bekerjasama dengan Dirjen Pajak di
Jakarta;
d. Pelatihan Penerapan Tehnologi Informasi dalam Pengelolaan
Potensi Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga
Pengembangan Tehnologi Informasi Indonesia bekerjasama
dengan Dirjen Bangda Depdagri di Jakarta
Page 24
- 15 -
e. Pelatihan Sistem Anggaran dengan Komputerisasi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung
bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana;
f. Pelatihan Juru Sita yang diselenggarakan oleh Pusat Study
Investasi dan Keuangan bekerjasama dengan Dirjen Pajak di
Jakarta;
g. Pelatihan PPNS Pajak Daerah yang diselengarakan oleh Dirjen
Pajak bekerjasama dengan Departemen Kehakiman dan HAM
serta MABES POLRI di Jakarta;
h. Bimbingan Teknis Pajak Daerah yang diselenggarakan oleh
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten
Badung bekerjasama dengan Universitas Udayana, Polda Bali,
Bali Villa Association, dan Balai Pusat Statistik.
i. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan berbasis
Akrual bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
(BPKP RI) Bali.
j. Kursus Keuangan Daerah yang diselengarakan oleh
Pemerintah Kabupaten Badung dan lain-lain Pelatihan sesuai
dengan kebutuhan Badan Pendaptan Daerah/Pasedahan
Agung Kabupaten Badung;
Jumlah Pegawai pada Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung per Desember 2016,
adalah sebagai berikut :
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
No. Jenis Pendidikan Jumlah
1. S3 - Orang
2. S2 (Pasca Sarjana) 18 Orang
3. S1 (Sarjana) 136 Orang
4. SMA 94 Orang
5. SMP 2 Orang
6. SD 0 Orang
Jumlah 250 Orang
Page 25
- 16 -
Sedangkan jumlah pegawai Bapenda / Pasedahan Agung
Kabupaten Badung Tahun 2017 berdasarkan Eselonering, Status
dan Golongannya tertuang pada Tabel berikut ini.
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN ESELONERING STATUS DAN GOLONGAN
No Eselonering, Status dan Golongan
Jumlah Pegawai
1.
Eselon:
a. II b. III
c. IV
1 Orang 4 Orang
12 Orang
2. Golongan :
a. PNS Golongan IV b. PNS Golongan III
c. PNS Golongan II d. PNS Golongan I
e. THL
7 Orang 140 Orang
87 Orang 2 Orang
14 Orang
Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah tersedia cukup
memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana
kerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten
Badung ditampilkan pada Tabel dibawah ini.
Page 26
- 17 -
KETERSEDIAAN DAN KONDISI
SARANA DAN PRASARANA KERJA
NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)
Alat-alat Angkutan 72 2.405.576.000,00
- Stasion Wagon 14 1.796.375.000,00
- Pick Up 1 44.000.000,00
- Sepeda Motor 57 565.201.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur 26 297.517.000,00
- ALat Ukur Universal Lain-lain 6 26.400.000,00
- Ukuran Johanson (Alat Pembanding Standar Ukur Panj
2 29.755.000,00
- Alat Ukur/Pembanding Lain-lain 18 241.362.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.662 11.328.079.580,00
- Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 2 2.400.000,00
- Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 5 54.395.000,00
- Mesin Kas Register 10 195.800.000,00
- Mesin Penghitung Uang 1 33.227.000,00
- Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 1 26.730.000,00
- Lemari Besi 5 5.312.500,00
- Rak Besi/Metal 28 76.018.000,00
- Rak Kayu 1 10.175.000,00
- Filling Besi/Metal 40 114.958.500,00
- Band Kas 4 16.740.000,00
- Lemari Sorok 9 366.802.150,00
- Lemari Kaca 4 18.115.800,00
- Lemari kayu 40 242.223.700,00
- Papan Pengumunan 2 10.950.000,00
- Alat Penghancur Kertas Globe 1 1.784.000,00
- Mesin Absensi 1 4.059.000,00
- Perforator Besar 5 237.815.000,00
- Overhead Projektor 5 83.169.200,00
- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 4 74.170.000,00
- Lemari Kayu 7 27.005.000,00
- Rak Kayu 7 33.515.000,00
- Meja Besi/Metal 1 4.125.000,00
- Meja Kayu/Rotan 1 18.777.000,00
- Kursi Besi/Metal 21 29.635.000,00
- Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) 2 3.000.000,00
- Meja Rapat 8 131.381.100,00
- Meja Podium 1 18.368.600,00
- Meja Reseption 10 97.684.200,00
- Meja Kartu 4 14.080.000,00
- Kursi Rapat 2 1.640.000,00
Page 27
- 18 -
NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)
- Kursi Tamu 25 129.570.300,00
- Kursi Putar 38 58.062.500,00
- Meja Komputer 24 28.820.000,00
- Meja Biro 26 53.182.900,00
- Sofa 2 39.000.000,00
- Lemari Pakaian 3 7.373.600,00
- MOUBILER LAINNYA 7 279.330.700,00
- Wallpaper 1 16.500.000,00
- Karpet + Anderlayer 1 13.860.000,00
- Frame Wallpaper 1 8.250.000,00
- sketsel 1 81.400.000,00
- Lemari Es 1 1.450.000,00
- AC Unit 11 84.802.000,00
- AC Split 3 22.770.000,00
- Televisi 7 38.167.500,00
- Sound System 1 9.900.000,00
- Wireless 3 32.232.000,00
- Microphone Table Stand 3 27.148.000,00
- Unit Power Supply 27 251.366.500,00
- Stabilisator 26 50.299.000,00
- Camera Film 10 132.660.000,00
- Handy Cam 4 37.809.200,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain 2 70.241.700,00
- Kabel Coak 4 11.198.000,00
- Layar Proyektor 1 12.969.000,00
- Mainframe 5 494.532.500,00
- Personal Komputer Lain-lain 3 31.058.280,00
- P.C Unit 98 1.059.025.420,00
- Lap Top 33 365.321.160,00
- Note Book 5 24.942.500,00
- CPU 1 18.260.000,00
- Hard Disk 17 226.200.000,00
- Keyboard 1 1.161.600,00
- Printer 33 120.956.000,00
- Peralatan Mini Komputer Lain-lain 3 9.075.000,00
- Monitor 10 79.633.290,00
- Printer 76 753.398.000,00
- Scanner 8 21.142.000,00
- Plotter 1 88.055.000,00
- Peralatan Personal Komputer Lain-lain 28 220.240.750,00
- Server 8 516.679.680,00
- Router 1 1.793.000,00
- Hub 16 26.411.100,00
- Modem 376 3.012.295.000,00
- Netware Interface External 1 59.950.000,00
- Peralatan Jaringan Lain-lain 7 37.069.200,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 10.897.200,00
Page 28
- 19 -
NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)
- Meja Kerja Pejabat Eselon III 7 43.916.600,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV 18 77.317.200,00
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural 161 296.888.600,00
- Meja Kerja Pejabat Lain-lain 8 43.021.000,00
- Meja Rapat Pejabat Eselon II 1 19.459.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 8.038.400,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III 7 16.729.200,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 18 23.967.000,00
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 187 112.659.650,00
- Kursi Rapat Pejabat Eselon II 12 18.480.000,00
- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II
2 1.685.800,00
- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III
6 5.057.400,00
- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV
36 30.344.400,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi 23 228.018.500,00
- Microphone/Wireless Mic 2 10.582.000,00
- Power Supply Microphone 1 29.953.000,00
- Unintemuptible Power Supply (UPS) 16 171.138.000,00
- Pesawat Telephone 3 5.530.000,00
- Facsimile 1 10.815.500,00
JUMLAH 1.783 14.259.191.080,00
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung
Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai penjabaran dari tujuan,
sasaran dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.
Reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung intinya adalah
melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju
pemerintahan yang baik (good govenance). Pemerintahan yang
baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya
Page 29
- 20 -
akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Untuk mendukung hal tersebut tentunya diperlukan
adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran
kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja
melalui tahap perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya.
Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat untuk
berbagai hal diantaranya dapat digunakan untuk menerapkan
sistem reward and punishment, mengevaluasi efisiensi, efektivitas,
dan ekonomis program dan kegiatan, meningkatkan kinerja, dan
lain-lain.
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten
Badung memiliki peran strategis dalam menggali potensi sumber-
sumber pendapatan daerah di Kabupaten Badung. Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan semakin dioptimalkan
tiap tahunnya yang bertujuan untuk menunjang Pembangunan di
Kabupaten Badung. Untuk itu optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sangat penting bagi Kabupaten Badung sehingga
Pemerintah Daerah mampu memiliki kemandirian fiskal sebagai
pendanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable
development).
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah
yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah
daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik
yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di
wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya
merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk
memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri
dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan
Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Page 30
- 21 -
Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan
Agung Kabupaten Badung dalam melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang
perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
secara detail dimuat pada Tabel berikut ini.
Page 31
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target
SPM/IKK
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Persentase Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu
- 40% 45% 90% 95% 100% 60% 81% 96% 96% 94.50% 150% 180% 106.60% 101.05% 94.50%
2 Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah
- - - - 90% 95% - - - 92% 87.59% - - - 102.22% 92.20%
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
- - - - 3 3.25 - - - 0 3.10 - - - - 95.38%
4 Jumlah Pendapatan
Asli Daerah (dalam Trilyun)
- 1,000
1,068
2,029
2,197
2,302
1,406
1,868 2,279
2,720
2,997
140.57% 174.85% 112.32% 123.75% 130.18%
5 Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring
transaksi Pajak Daerah
- - - - 90 190 - - - 90 283 - 100% 148.95%
6 Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig
- 84 92 100 108 116 84 92 100 108 116 100% 100% 100% 100% 100%
Page 32
Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Uraian
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN DAERAH
1,559,375,897,751.60 2,410,693,965,445.12 2,718,030,317,564.08 3,155,737,140,907.51 3,627,734,540,239.40 1,850,767,400,625.81 2,620,854,103,473.58 2,954,602,763,115.80 3,444,267,368,966.91 3,653,053,775,845.53 118.69 108.72 108.70 109.14 100.70 413,671,728,497.56 360,457,275,043.94
Pendapatan Asli Daerah
1,155,384,375,023.92 1,730,646,314,019.87 2,029,161,138,232.59 2,475,804,904,020.18 2,832,034,079,488.77 1,406,298,099,449.01 1,872,346,181,795.69 2,279,053,294,585.67 2,722,625,562,620.69 2,994,479,837,924.57 121.72 108.19 112.32 109.97 105.74 335,329,940,892.97 317,636,347,695.11
- Hasil pajak daerah
1,052,902,867,000.00 1,587,437,906,151.00 1,828,670,033,670.00 2,181,858,461,743.00 2,487,460,318,000.00 1,281,507,139,825.04 1,685,559,515,317.73 2,010,554,251,067.23 2,339,332,864,903.19 2,598,718,159,653.77 121.71 106.18 109.95 107.22 104.47 286,911,490,200.00 263,442,203,965.75
- Hasil retribusi daerah
28,208,203,200.00 59,237,533,800.00 73,110,899,131.56 80,024,689,456.00 93,910,097,956.00 35,830,043,226.00 68,946,271,044.29 90,397,418,111.78 116,502,660,909.40 96,008,001,655.45 127.02 116.39 123.64 145.58 102.23 13,140,378,951.20 12,035,591,685.89
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
35,863,570,503.92 41,336,203,173.18 71,350,280,431.03 125,308,093,791.18 142,703,761,532.77 36,089,097,139.77 41,756,733,379.89 71,350,739,922.03 125,339,002,877.94 142,995,660,239.30 100.63 101.02 100.00 100.02 100.20 21,368,038,205.77 21,381,312,619.91
- Lain-lain PAD yang Sah
38,409,734,320.00 42,634,670,895.69 56,029,925,000.00 88,613,659,030.00 107,959,902,000.00 52,871,819,258.20 76,083,662,053.78 106,750,885,484.63 141,451,033,930.16 156,758,016,376.05 137.65 178.45 190.52 159.63 145.20 13,910,033,536.00 20,777,239,423.57
Dana Perimbangan 244,626,591,911.00 442,315,671,461.00 435,119,695,367.20 384,832,302,975.00 359,469,606,000.00 280,705,583,161.00 515,654,159,310.00 429,797,446,192.00 381,713,595,700.00 332,251,562,433.00 114.75 116.58 98.78 99.19 92.43 22,968,602,817.80 10,309,195,854.40
- Bagi hasil pajak/bagi hasil
bukan pajak
87,409,444,911.00 87,409,445,461.00 61,933,512,367.20 59,465,447,975.00 70,903,400,000.00 123,435,032,161.00 160,747,933,310.00 56,611,263,192.00 56,346,740,700.00 44,947,526,433.00 141.21 183.90 91.41 94.76 63.39 (3,301,208,982.20) (15,697,501,145.60)
- Dana alokasi umum
156,926,247,000.00 353,067,906,000.00 372,625,383,000.00 324,815,695,000.00 286,763,106,000.00 157,052,376,000.00 353,067,906,000.00 372,625,383,000.00 324,815,695,000.00 286,763,106,000.00 100.08 100.00 100.00 100.00 100.00 25,967,371,800.00 25,942,146,000.00
- Dana alokasi khusus
290,900,000.00 1,838,320,000.00 61,933,512,367.20 551,160,000.00 1,803,100,000.00 218,175,000.00 1,838,320,000.00 560,800,000.00 551,160,000.00 540,930,000.00 75.00 100.00 0.91 100.00 30.00 302,440,000.00 64,551,000.00
Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
159,364,930,816.68 237,731,979,964.25 253,749,483,964.29 295,099,933,912.33 436,230,854,750.63 163,763,718,015.80 232,853,762,367.89 245,752,022,338.13 339,928,210,646.22 326,322,375,487.96 102.76 97.95 96.85 115.19 74.80 55,373,184,786.79 32,511,731,494.43
- Pendapatan hibah - -
- - - - - 54,625,825,956.00 - - - - - - - -
- Dana darurat - -
- - - - - - - - - - - - - -
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya
- 122,850,338,316.25 106,795,685,438.08 139,685,026,912.33 272,708,113,750.63 - 122,552,870,719.89 102,342,371,338.13 130,253,477,690.22 162,799,634,487.96 - 99.76 95.83 93.25 59.70 54,541,622,750.13 32,559,926,897.59
- Dana penyesuaian dan
otonomi khusus
- 80,351,519,000.00 113,491,184,000.00 131,532,528,000.00 163,317,741,000.00 - 76,432,769,000.00 113,491,184,000.00 131,532,528,000.00 163,317,741,000.00 - 95.12 100.00 - 100.00 32,663,548,200.00 32,663,548,200.00
- Bantuan keuangan dari
provinsi atau pemerintah daerah
lainnya
- 11,245,569,648.00 2,909,325,000.00 571,000,000.00 205,000,000.00 - 10,583,569,648.00 960,285,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00 - 94.11 33.01 35.90 100.00 41,000,000.00 41,000,000.00
Page 33
Uraian
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
-Dana penguatan Desentralisasi
Fiskal dan Percepatan
Pembangunan Daerah (DPDF dan
PPD)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
-Dana Program Jamkesmas
- - - - - - - 209,027,500.00 23,598,500.00 - - - - - - - -
- DanaTambahan Penghasilan Bagi
Guru PNS Daerah
- - - 1,016,500,000.00 1,210,000,000.00 - - 2,796,500,000.00 1,016,500,000.00 1,210,000,000.00 - - - - - 242,000,000.00 242,000,000.00
-Dana insentif daerah
- 23,284,553,000.00 28,958,182,000.00 23,311,379,000.00 - - 23,284,553,000.00 28,958,182,000.00 23,311,379,000.00 - - - - - - - -
-Dana Percepatan Pembangunan
Pendidikan (DPPIP)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
-Dana Kompensasi Tanah Pengganti Biaya Pelaksana
(TPBP)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
-Dana Kapitalisasi Askes
- - - - - - - - - - - - - - - - -
BELANJA DINAS 54,396,955,421.00 32,457,576,929.00 49,389,700,179.27 60,316,930,351.23 54,446,030,581.52 38,585,452,348.00 31,465,468,283.00 47,049,613,839.00 46,891,619,488.59 32,066,672,725.00 70.93 96.94 95.26 77.74 58.90 9,815,032.10 (1,303,755,924.60)
Belanja tidak langsung
46,172,173,271.00 68,897,529,025.53 71,546,482,520.10 82,694,632,765.29 69,841,060,131.00 31,487,101,075.00 48,170,696,700.00 57,693,007,641.00 59,682,186,766.29 58,920,545,501.00 68.19 69.92 80.64 72.17 84.36 188,706,221.09 2,149,969,760.20
- Belanja pegawai 46,172,173,271.00 68,897,529,025.53 71,546,482,520.10 82,694,632,765.29 69,841,060,131.00 31,487,101,075.00 48,170,696,700.00 57,693,007,641.00 59,682,186,766.29 58,920,545,501.00 68.19 69.92 80.64 72.17 84.36 4,733,777,372.00 5,486,688,885.20
Belanja langsung 8,224,782,150.00 15,020,837,300.00 10,151,318,632.00 13,861,249,628.00 12,143,925,380.00 7,098,351,273.00 6,050,634,946.00 8,305,916,364.00 10,972,145,901.00 10,248,406,023.00 86.30 40.28 81.82 79.16 84.39 783,828,646.00 630,010,950.00
- Belanja pegawai 909,003,250.00 1,145,344,050.00 1,994,771,250.00 1,946,565,250.00 1,393,128,950.00 637,886,350.00 700,798,150.00 1,712,962,250.00 1,797,722,100.00 1,313,961,550.00 70.17 61.19 85.87 92.35 94.32 96,825,140.00 135,215,040.00
- Belanja barang dan jasa
5,253,939,100.00 9,266,852,855.00 6,973,139,717.00 8,331,992,903.00 7,244,165,430.00 4,673,701,223.00 4,511,688,596.00 5,626,084,914.00 5,724,521,301.00 5,570,611,473.00 88.96 48.69 80.68 68.71 76.90 398,045,266.00 179,382,050.00
- Belanja modal 2,061,839,800.00 4,608,640,395.00 1,183,407,665.00 3,582,691,475.00 3,506,631,000.00 1,786,763,700.00 838,148,200.00 966,869,200.00 3,449,902,500.00 3,363,833,000.00 86.66 18.19 81.70 96.29 95.93 288,958,240.00 315,413,860.00
Page 34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan perannya sebagai
koordinator perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan
stakeholders baik itu OPD maupun lembaga-lembaga non
pemerintah, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dapat terwujud yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai
Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan
Pelayanan Kepada Masyarakat.
Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang
dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang
pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan
Agung Kabupaten Badung masih terbuka untuk dimanfaatkan
secara efektif.
Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi
pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber
daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal
dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan
internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis
dalam merancang strategi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan
Agung Kabupaten Badung, hal ini dilakukan melalui metode
analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).
1. KEKUATAN (STRENGTHS)
a. Adanya Political Will dari Kepala Daerah.
b. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang
tinggi.
c. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai.
d. Jumlah petugas pajak yang memadai.
e. Potensi pajak masih besar.
f. Pengalihan kewenangan Pengelolaan Pajak dari Pusat
dan Pemerintah Provinsi.
Page 35
- 26 -
2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)
a. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan
Penempatan pegawai masih belum optimal.
b. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah UPTD.
c. Terdapatnya Peraturan Perundangan yang menimbulkan
multi tafsir.
d. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait.
3. PELUANG (OPPORTUNITIES)
a. Adanya Political Will dari pusat tentang perpajakan,
b. Adanya globalisasi yang mendorong percepatan
perekonomian dan pariwisata daerah.
c. Adanya otonomi daerah yang memberikan keleluasaaan
pemerintah daerah untuk bergerak dan berkembang.
d. Perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah
yang menambah jenis pajak baru untuk
Kabupaten/Kota serta propinsi.
4. ANCAMAN (THREATS)
a. Tunggakan pajak masih besar
b. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari
Stakeholder.
c. Terjadinya pengenaan pajak pusat dan pajak daerah
terhadap objek pajak yang sama.
Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman yang ada maka Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung merumuskan
strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor
kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi
dalam melaksanakan tanggung jawab perangkat daerah terhadap
Misi guna mencapai Visi Bupati Badung 2016-2021 adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai
dasar pelaksanaan pemungutan pajak
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur guna
mendukung pelaksanaan tugas
Page 36
- 27 -
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan
4. Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan di
dukung teknolgi IT
5. Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel
guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya
6. Meningkatkan sarana prasarana pendukung untuk
meningkatkan mutu pelayanan
7. Meningkatkan upaya penjaringan Wajib Pajak guna
optimalisasi atas potensi yang ada
8. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak
oleh Wajib Pajak
9. Meningkatkan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan;
10. Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan
Daerah
11. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat
maupun daerah
12. Meningkatkan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang
dimiliki daerah
+
Page 37
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung
Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan
lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah untuk
mencapai kemandirian fiskal dalam memenuhi kebutuhan
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber
penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di
dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku
termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
ditentukan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri
atas:
1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dihadapkan pada
beberapa masalah, yaitu :
A. Masalah internal yang dihadapi oleh Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung antara lain :
1. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur yang memiliki
kemampuan teknis pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Page 38
- 29 -
2. Perlu disempurnakannya sistem administrasi Perpajakan
Daerah dan Retribusi Daerah yang modern dan berbasis
teknologi informasi dalam rangka mendukung
terlaksananya program e-governmennt di Daerah.
3. Perlunya perumusaan yang lebih mendalam terhadap
evaluasi peraturan pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah termasuk kebijakan yang ditempuh oleh
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari
sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pejabat struktural
yang rutin dan berkelanjutan untuk memetakan
permasalahan internal untuk mencari solusi yang terbaik.
B. Masalah eksternal yang dihadapi Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah :
1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.
2. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap
pemanfaatan fasilitas Perpajakan yang berbasis teknologi
informasi yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
3. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan
di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga
dibutuhkan sosialisasi oleh Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung baik itu
secara langsung maupun melalui media cetak ataupun
media elektronik.
4. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
memiliki peran strategis dalam menggali potensi sumber-sumber
Page 39
- 30 -
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung. Pendapatan
Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber
dari pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, serta
pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah
bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung
jawab Pemerintah Daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan
keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas
Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah
yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan
Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.
Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode
Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut : “Memantapkan Arah
Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju
Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera”
Ada tiga komponen yang menjadi pokok tujuan dalam
pembangunan Kabupaten Badung kedepan yakni Kabupaten yang
MAJU, DAMAI dan SEJAHTERA yang berlandaskan Tri Hita
Karana.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh
melalui 9 (Sembilan) Misi antara lain :
1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan
keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan
teknologi informasi dan komunikasi.
Page 40
- 31 -
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan
prinsip good governance dan clean government.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga
Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang
menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu
sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan
kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis
budaya.
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten
Badung mengusung Misi 1, dan Misi 3, yaitu :
Misi 1 : MEMPERKOKOH KERUKUNAN HIDUP
BERMASYARAKAT DALAM JALINAN KERAGAMAN
AGAMA, ADAT DAN BUDAYA.
Misi 3 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DENGAN MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DAN CLEAN GOVERNMENT.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun
2015-2019 adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi
POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,
Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan
Menjaga Integrasi Bangsa”.
Page 41
- 32 -
Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-
2019 yaitu:
a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan
memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945,
kebhinekaan, menegakkanpersatuan dan kesatuan,
demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan
stabilitas dalam negeri.
b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-
daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta
meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan
otonomi daerahmelalui peningkatan kapasitas dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung
pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan
berpihak kepada rakyat.
d. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan
antarwilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran
dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan
efektif dengan di dukung aparatur yang berkompeten dan
pengawasan yang efektif dalamrangka pemantapan pelayanan
publik.
Sejalanan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan
Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam
periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:
T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa
melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan
kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa
dan bernegara;
T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata
kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah
daerah;
T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan
mendorong percepatan pembangunan desa;
Page 42
- 33 -
T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang
akurat dan terpercaya;
T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan
dalam negeri.
Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran
strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan
dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam
Negeri 2015-2019, yaitu:
1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya
persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui
pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan
sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara”
(T1), adalah:
a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka
mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan
kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan
dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah;
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah;
c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan
kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah
meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang
partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan
kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi
penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong
Page 43
- 34 -
percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya
kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa
dalam pelayanan masyarakat.
Sedangkan Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
Visi : “ Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan
Dan Pembangunan Didukung Oleh Sumber Daya Aparatur
Yang Handal Demi Terwujudnya Bali Yang Maju, Aman,
Damai Dan Sejahtera”
Misi :
1. Mewujudkan Kebijakan Teknis Bidang Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Dalam Bidang Pendapatan Asli Daerah
3. Memberdayakan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli
Daerah
4. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Wajib Pajak,
Retribusi Dan Wajib Lainnya
Maksud :
Untuk membantu Gubernur Bali dalam melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang pendapatan.
Tujuan :
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan
Pelayanan Prima berdasarkan kewenangan dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten
Badung menetapkan beberapa isu strategis sebagai berikut:
a. Belum sempurnanya regulasi tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Badung (termasuk mekanisme kerja,
Standar Operasional Prosedur (SOP), maupun kebijakan
strategis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
Page 44
- 35 -
b. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam
melaksanakan kewajiban Perpajakan Daerah, sehingga
diperlukan sosialisasi oleh Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung secara
berkelanjutan.
c. Perlunya peningkatan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis
teknologi informasi dan modernisasi administrasi Perpajakan
Daerah yang akuntabel.
d. Diperlukannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan
berintegritas dalam megelola pemungutan dan menggali
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
e. Penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak yang
tidak memenuhi kewajiban Pajak Daerah sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan Pajak Daerah.
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi
perubahan-perubahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat.
Perencanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
hendaknya dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah harus
selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Potensi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Badung adalah berasal dari kontribusi Pajak Hotel,
Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, hal ini dikarenakan posisi
geostrategis Kabupaten Badung dalam konstelasi regional dan
nasional merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi
pariwisata dunia. Untuk itu dalam upaya optimalisasi dan
penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan
perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga sesuai
dengan tujuan pembangunan daerah.
Page 45
- 36 -
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran
Tujuan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang
merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada
kurun waktu tertentu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan
tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dan memiliki keterkaitan
dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan
diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam
menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif,
ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran
yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.
Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus
realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam
perumusan tujuan pembangunan antara lain:
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi
yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat
dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
Berdasarkan uraian diatas, maka Tujuan jangka menengah
yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan
Agung Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak
2. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tujuan 1 merupakan tujuan yang ditetapkan dalam rangka
melaksanakan Misi ke-1, sementara Tujuan 2 ditetapkan dalam
rangka melaksanakan Misi ke-3.
Page 46
- 37 -
Sasaran Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang
akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan,
semesteran atau bulanan.
Sasaran merupakan bagian integral dalam proses
perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran
adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan
organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik,
dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai,
berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu)
tahun kedepan.
Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung menetapkan sasaran perangkat daerah
dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :
Tujuan ke-1 Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga
Subak,
sasaran yang ingin dicapai adalah:
a. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelestarian Lembaga Subak
Tujuan ke-2 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah,
sasaran yang ingin dicapai adalah:
a. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah;
b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung disajikan pada
Tabel berikut :
Page 47
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Memantapkan Arah
Pembangunan Badung
Berlandaskan Tri Hita
Karana Menuju
Masyarakat Yang
Maju, Damai Dan
Sejahtera
MISI 1 :
Memperkokoh
kerukunan hidup
bermasyarakat dalam
jalinan keragaman
adat, budaya dan
agama
Terwujudnya Pelestarian
dan Penguatan Lembaga
Subak
1. Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelestarian Lembaga
Subak
1. Persentase lembaga
subak yang masih aktif
100% 100% 100% 100% 100%
MISI 3 :
Memantapkan tata
kelola pemerintahan
dengan menerapkan
prinsip Good
Governance dan
Clean Government
Optimalisasi Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
1. Meningkatnya Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
1. Besarnya Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
4.258,42 5.700,51 6.432,70 7.095,52 7.829,02
2. Persentase Peningkatan
Penerimaan Pendapatan
Asli Daerah
10% 10% 10% 10% 10%
2. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Pemungutan
Pendapatan Asli Daerah
1. Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
78 79 80 81 82
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUNTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANVISI MISI
Page 48
8
1. Terwujudnya
Pelestarian dan
Penguatan Lembaga
Subak
Persentase
Lembaga Subak
Yang Masih Aktif
100% Meningkatnya Peran
Serta Masyarakat
Dalam Pelestarian
Lembaga Subak
Persentase Lembaga
Subak Yang Masih
Aktif
Meningkatkan
Pembinaan, Penataan
dan Evaluasi
Kelembagaan Subak Di
Kabupaten Badung
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
2 Optimalisasi
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Capaian Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
6.786,26 Meningkatnya
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Besarnya
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Persentase
Peningkatan
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
10% Persentase
Peningkatan
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
82 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Pemungutan
Pendapatan Asli
Daerah
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
Meningkatkan kinerja
pelayanan Badan
Pendapatan Daerah
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Program peningkatan
dan pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Program
1 2 3 4 5 6 7
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kebijakan
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Tahun 2016 s/d 2021
Tujuan SasaranCara Mencapai Tujuan
Keterangandan Sasaran
Page 49
- 40 -
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya,
visi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak
diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan.
Oleh karena itu berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian
dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan
arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung.
Strategi yang dipilih dalam mewujudkan visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan jangka menengah Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut :
Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah
tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh
oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten
Badung adalah sebagai berikut :
1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat
dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
Strategi :
a. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai subak dan
pentingnya peran subak di Daerah dalam mengembangkan
nilai budaya.
b. Pembinaan dan pelestarian subak sebagai wujud
pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah.
c. Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap
lembaga subak dan melindungi aset subak.
2. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan
menerapkan prinsip Good Governance dan Clean
Government.
Strategi :
Page 50
- 41 -
a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan
bersih.
b. Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi (SAKIP).
c. Membuat perencanaan yang baik.
d. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran PD.
e. Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan
Daerah .
f. Meningkatkan kual`itas SDM Aparatur Sipil Negara.
g. Memaksimalkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya
pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang
berkelanjutan (sustainable development).
h. Mengkomunikasikan secara komperehensif program PD
kepada para pemangku kepentingan (stake holders).
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan
Pendapatn Daerah/Pasedahan Agung untuk mencapai tujuan dan
sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk
mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran
yang dicapai selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan yang diambil
oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten
Badung dalam jangka waktu Tahun 2017-2021 yaitu :
1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat
dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
Arah Kebijakan :
a. Melaksanakan sosialisasi tentang nilai-nilai subak dan
pentingnya peran subak di Daerah dalam mengembangkan
nilai budaya.
b. Meningkatkan peran lembaga subak melalui pembinaan
dan pelestarian subak sebagai wujud pelestarian adat,
karya seni dan warisan budaya daerah.
c. Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan
perlindungan terhadap subak dan upaya Pemerintah
Daerah untuk melestarikan lahan pertanian serta
Page 51
- 42 -
menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan
subak.
2. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan
menerapkan prinsip Good Governance dan Clean
Government.
Arah Kebijakan :
a. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b. Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Badan Penapatan Daerah/Pasedahan
Agung Kabupaten Badung yang dilaksanakan oleh
Inspektorat.
c. Meningkatkan koordinasi baik itu secara internal maupun
eksternal dalam menyusun perencanaan.
d. Memaksimalkan pengelolaan anggaran yang tepat guna
dan berbasis kinerja.
e. Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyusun Laporan
Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi
Pemerintah).
f. Menugaskan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti
Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Bintek) serta Pendidikan
dan Pelatihan (Diklat).
g. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
untuk menunjang pembiayaan Daerah.
h. Memperkuat sinergitas, penyempurnaan sistem manajemen
dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah secara
terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses oleh pemangku
kepentingan (stake holders).
Page 52
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis
dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat
guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan
pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa
melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan
demikian proram adalah salah satu cara untuk mencapai Tujuan
dan Sasaran dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi
Penetapan kebijakan, Program operasional, dan Kegiatan/aktivitas.
Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu
tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program
yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang
ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan
titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan
adalah Spesifik, Terukur, Agresif, Berorientasi kepada hasil dan
memiliki jangka waktu tertentu
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dilaksanakan
oleh Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten
Badung adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1, khusus
Tahun 2016 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.2
sedangkan Tabel 5.3 hanya memuat program-program prioritas
yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan
Agung Kabupaten Badung selama kurun waktu 2017-2021 yang
berkaitan langsung dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi
pembangunan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah /
Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
Page 53
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
(Tahun 2015) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
02 URUSAN KEUANGAN 43.450.119.476,65 55.470.542.350,00 59.286.298.294,60 65.784.092.455,17 73.095.277.093,30 296.136.329.669,72
I. Terwujudnya
Pelestarian dan
Penguatan Lembaga
Subak
a. Meningkatnya Peran
Serta Masyarakat
Dalam Pelestarian
Lembaga Subak
1. Persentase Lembaga
Subak Yang Masih
Aktif
08 Pengembangan Nilai Budaya. Jumlah Lembaga Subak yang di
lestarikan keberadaannya
214 Subak 214 Subak 13.537.137.300,00 214 Subak 17.600.872.600,00 214 Subak 18.648.977.312,00 214 Subak 20.886.854.589,44 214 Subak 23.393.277.140,17 214 Subak 93.117.118.941,61
6 Penyelenggaraan Paruman Pekaseh dan
Kelian Subak Abian Se Kabupaten Badung
Jumlah Pekaseh, Kelian dan prajuru
Subak yang melaksanakan paruman
230 orang 230 orang 11.589.400,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 230 orang 11.589.400,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
1 Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura /
Parahyangan Sungsungan Subak
Jumlah pura/parahyangan yg
disediakan aci-aci dan sesajen
17 Parahyangan 17
Parahyangan
455.231.800,00 227
Parahyangan
3.615.306.200,00 227
Parahyangan
4.049.142.944,00 227
Parahyangan
4.535.040.097,28 227
Parahyangan
5.079.244.908,95 227
Parahyangan
17.733.965.950,23 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
3 Pelestarian Subak dan Subak Abian se
Kabupaten Badung
Jumlah pekaseh /kelian subak dan
pangliman yg mendapatkan honorarium
214 pekaseh / kelian
subak,
830 pangliman
214
pekaseh/kelian
subak, 830
pangliman
12.745.330.100,00 214
pekaseh/kelian
subak, 830
pangliman
12.745.328.600,00 214
pekaseh/kelia
n subak, 830
pangliman
14.274.768.032,00 214
pekaseh/kelia
n subak, 830
pangliman
15.987.740.195,84 214
pekaseh/kelia
n subak, 830
pangliman
17.906.269.019,34 214
pekaseh/kelia
n subak, 830
pangliman
73.659.435.947,18 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
27 Pembinaan dan Penyuratan Awig-awig dan
Perarem Subak dan Subak Abian di
Kabupaten Badung
Jumlah subak yang dibina dan
melaksanakan Penyuratan Awig-Awig
dan Pararem Subak dan Subak Abian di
Kabupaten Badung
84 subak 26 subak 306.035.800,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 26 subak 306.035.800,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
28 Pembinaan Kelembagaan, Monitoring
Bantuan dan Pemantauan Permasalahan
Subak dan Subak Abian di Kabupaten
Badung
Jumlah subak yang dibina dan
dimonitoring
84 subak 26 Subak 18.950.200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 26 Subak 18.950.200,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
2 Penguatan Lembaga Subak dan Subak
Abian di Kabupaten Badung
214 pekaseh / kelian
subak,
830 pangliman
214 pekaseh /
kelian subak,
830 pangliman
0,00 214 pekaseh /
kelian subak,
830 pangliman
290.237.800,00 214 pekaseh /
kelian subak,
830
pangliman
325.066.336,00 214 pekaseh /
kelian subak,
830
pangliman
364.074.296,32 214 pekaseh /
kelian subak,
830
pangliman
407.763.211,88 214 pekaseh /
kelian subak,
830
pangliman
1.387.141.644,20 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
950.000.000,00
II. Optimalisasi
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
a. Meningkatnya
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
1. Besarnya
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
jumlah jenis pajak yang dikelola
dalam rangka peningkatan PAD
10
Jenis Pajak
10
Jenis Pajak
8.506.607.308,25 10
Jenis Pajak
12.628.972.720,00 10
Jenis Pajak
10.984.587.968,00 10
Jenis Pajak
11.063.371.690,87 10
Jenis Pajak
12.128.906.260,43 10
Jenis Pajak
55.312.445.947,55
37 Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD)
Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan
pemeriksaan SPTPD
14.200
wajib pajak
4000
wajib pajak
92.440.400,00 4000
wajib pajak
164.772.720,00 4000
wajib pajak
105.045.696,00 4000
wajib pajak
117.651.179,52 4000
wajib pajak
131.769.321,06 34200
wajib pajak
611.679.316,58 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
38 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan
penagihan Pajak Daerah
600
wajib pajak
850
Wajib Pajak
317.414.400,00 850
Wajib Pajak
325.142.600,00 850
Wajib Pajak
364.159.712,00 850
Wajib Pajak
407.858.877,44 850
Wajib Pajak
456.801.942,73 4650
Wajib Pajak
1.871.377.532,17 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
39 Perhitungan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dihitung dan
ditetapkan pajak daerah
2500
wajib pajak
4000
wajib pajak
360.740.000,00 4000
wajib pajak
2.784.918.180,00 4000
wajib pajak
2.461.903.950,00 4000
wajib pajak
2.584.999.147,50 4000
wajib pajak
2.714.249.104,88 18.500
wajib pajak
10.906.810.382,38 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
40 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD)
Jumlah wajib pajak yang diterbitkan
surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
dan surat tagihan pajak daerah (STPD)
2.500
wajib pajak
3500
Wajib Pajak
112.495.600,00 3500
Wajib Pajak
149.724.800,00 3500
Wajib Pajak
157.211.040,00 3500
Wajib Pajak
165.071.592,00 3500
Wajib Pajak
173.325.171,60 21.000
Wajib Pajak
757.828.203,60 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
41 Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara
Angsuran Pajak
Jumlah Wajib pajak yang diperiksa dan
dibuatkan berita acara angsuran pajak
7.700
wajib pajak
50
wajib pajak
6.664.600,00 50
wajib pajak
6.743.500,00 50
wajib pajak
7.080.675,00 50
wajib pajak
7.434.708,75 50
wajib pajak
7.806.444,19 7.950
wajib pajak
35.729.927,94 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
59 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib
Pajak Terbaik
Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik 32
wajib pajak
32
wajib pajak
432.493.200,00 32
wajib pajak
219.839.100,00 32
wajib pajak
230.831.055,00 32
wajib pajak
242.372.607,75 32
wajib pajak
254.491.238,14 192
wajib pajak
1.380.027.200,89 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
86 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan
Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain
Jumlah jenis penerimaan sumber lain-
lain
37
Jenis Penerimaan
37
Jenis
Penerimaan
11.160.200,00 37
Jenis
Penerimaan
11.298.200,00 37
Jenis
Penerimaan
13.503.842,00 37
Jenis
Penerimaan
14.854.226,20 37
Jenis
Penerimaan
16.339.648,82 37
Jenis
Penerimaan
67.156.117,02 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
108 Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah Jumlah wajib pajak air tanah yang
dilakukan pembacaan meter air
tidak ada data
(masih dikelola Prov)
1866
wajib pajak
55.655.000,00 1900
wajib pajak
63.630.500,00 1900
wajib pajak
67.342.550,00 1900
wajib pajak
74.076.805,00 1900
wajib pajak
81.484.485,50 1900
wajib pajak
342.189.340,50 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
116 Pengadaan Karcis Retribusi Jumlah buku karcis retribusi
yang tercetak
103750
buku
103750
buku
1.172.107.500,00 103750
buku
989.590.600,00 103750
buku
1.418.250.075,00 103750
buku
1.560.075.082,50 103750
buku
1.716.082.590,75 622500
buku
6.856.105.848,25 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
117 Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak
Daerah
Jumlah wajib pajak yang diverifikasi
penerimaan dan rekonsilisasi
1.000
wajib pajak
5799
wajib pajak
40.212.500,00 3873
wajib pajak
38.850.700,00 5799
wajib pajak
40.793.235,00 5799
wajib pajak
42.832.896,75 5799
wajib pajak
44.974.541,59 27,071
wajib pajak
207.663.873,34 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
118 Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dilakukan
penagihan piutang pajak daerah
2.680
wajib pajak
600
wajib pajak
17.395.000,00 600
wajib pajak
109.157.000,00 600
wajib pajak
111.149.850,00 600
wajib pajak
116.707.342,50 600
wajib pajak
122.542.709,63 3.600
wajib pajak
476.951.902,13 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
120 Pendekatan Pelayanan PBB-P2 Jumlah banjar/lingkungan yang
dilaksanakan pendekatan pelayanan
PBB-P2
464
banjar/lingkungan
464
banjar/lingkung
an
58.868.200,00 464
banjar/lingkun
gan
71.230.522,00 464
banjar/lingkun
gan
78.353.574,20 464
banjar/lingkun
gan
86.188.931,62 464
banjar/lingkun
gan
294.641.227,82 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
121 Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha
Wajib Pajak
Jumlah pencatatan alat transaksi usaha
wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan
parkir
1815
Wajib Pajak
1815
Wajib Pajak
64.456.506,60 1000
Wajib Pajak
34.211.700,00 1000
Wajib Pajak
38.317.104,00 1000
Wajib Pajak
42.915.156,48 1000
Wajib Pajak
48.064.975,26 5815
Wajib Pajak
227.965.442,34 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggungjawab LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017-2021
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Tabel 5.1
1 2 3 4 5
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Page 54
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
(Tahun 2015) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggungjawab LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
1 2 3 4 5
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
124 Pemeriksaan Atas Keberatan dan
Permohonan Pengurangan Pajak Daerah
Jumlah penyelesaian permasalahan
keberatan dan permohonan
pengurangan pajak daerah
110
keberatan/pengurangan
110 keberatan/
pengurangan
11.283.000,00 110 keberatan/
pengurangan
12.318.800,00 110
keberatan/
pengurangan
13.797.056,00 110
keberatan/
pengurangan
15.452.702,72 110
keberatan/
pengurangan
17.307.027,05 660
keberatan/
pengurangan
70.158.585,77 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
126 Pemungutan PBB-P2 Badung Utara Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Utara
yang dicetak
131500
SPPT
131500 SPPT 312.041.900,00 131500 SPPT 408.538.580,00 131500 SPPT 455.039.984,00 131500 SPPT 509.644.782,08 131500 SPPT 570.802.155,93 131500 SPPT 2.256.067.402,01 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
127 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan) Badung Selatan
Jumlah verifikasi Wajib Pajak
BPHTB di Badung Selatan
6000
Wajib Pajak
6000
Wajib Pajak
29.182.600,00 4175
Wajib Pajak
34.771.500,00 6000
Wajib Pajak
35.310.946,00 6000
Wajib Pajak
38.842.040,60 6000
Wajib Pajak
42.726.244,66 28,175
wajib pajak
180.833.331,26 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
129 Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran
dan Hiburan Secara Silent Operation
Jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan
hiburan yang dipantau secara silent
operation
30
Wajib Pajak
30
Wajib Pajak
40.011.300,00 60
Wajib Pajak
104.395.600,00 60
Wajib Pajak
116.923.072,00 60
Wajib Pajak
130.953.840,64 60
Wajib Pajak
146.668.301,52 270
Wajib Pajak
538.952.114,16 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
132 Audit Sistem Informasi Pajak Daeah Jumlah Laporan Hasil Audit Sistem
Informasi Pajak Daerah
25
Laporan
25
Laporan
55.397.651,65 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 25
Laporan
55.397.651,65 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
133 Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Selatan
yang dicetak
67000
SPPT
67000
SPPT
267.951.300,00 69000
SPPT
372.990.560,00 69000
SPPT
413.162.624,00 69000
SPPT
462.742.138,88 69000
SPPT
518.271.195,55 69000
SPPT
2.035.117.818,43 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
134 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAk Atas
Tanah dan Bangunan) Badung Utara
Jumlah verifikasi Wajib Pajak
BPHTB di Badung Utara
6000
Wajib Pajak
6000
Wajib Pajak
55.628.100,00 2800
Wajib Pajak
56.673.600,00 2800
Wajib Pajak
67.310.001,00 2800
Wajib Pajak
74.041.001,10 2800
Wajib Pajak
81.445.101,21 17,200
wajib pajak
335.097.803,31 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
136 Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah jumlah optimalisasi pemungutan wajib
pajak daerah
60
Wajib Pajak
60 Wajib Pajak 131.974.600,00 96
Wajib Pajak
131.972.700,00 100
Wajib Pajak
159.689.266,00 100
Wajib Pajak
175.658.192,60 100
Wajib Pajak
193.224.011,86 456
wajib pajak
792.518.770,46 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
138 Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem
Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib
Pajak
jumlah alat dan web service yang
terpantau
400 alat,
530 web service
400 alat,
530 web
service
567.003.100,00 400 alat, 530
web service,
210 cash
register
1.296.495.000,00 400 alat,
530 web
service
2.232.484.128,00 400 alat,
530 web
service
2.500.382.223,36 400 alat,
530 web
service
2.800.428.090,16 400 alat,
530 web
service
9.396.792.541,52 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
140 Pendataan dan Pemetaan Subyek dan
Obyek Pajak PBB-P2
jumlah kecamatan yang terdata dan
terpetakan subyek dan obyek pajak
PBB-P2
-
Kecamatan
2
Kecamatan
3.289.536.150,00 3
Kecamatan
4.778.167.280,00 1
Kecamatan
1.778.167.280,00 - 0,00 - 0,00 6 Kecamatan 9.845.870.710,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
141 Updating dan Pemeliharaan Data Subyek
dan Obyek Pajak PBB-P2
jumlah kecamatan yang terpelihara
subyek dan obyek pajak PBB-P2
- - 0,00 - 0,00 - 0,00 3 Kecamatan 1.000.000.000,00 3 Kecamatan 1.120.000.000,00 6 Kecamatan 2.120.000.000,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
141 Penilaian Obyek Pajak PBB-P2 Jumlah obyek pajak PBB-P2 yang
dinilai
40
Obyek pajak
40
Obyek pajak
982.228.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 40
Obyek pajak
982.228.000,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
147 Fumigasi Arsip cakupan pemeiharaan arsip 1 Paket 1 Paket 22.266.500,00 - 0,00 1 Paket 26.942.465,00 1 Paket 29.636.711,50 1 Paket 32.600.382,65 1 paket 111.446.059,15 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
150 Digitalisasi Dokumen Arsip dan
Pemeliharaan Dokumen Arsip Pada Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Cakupan Pelaksanaan Digitalisasi
Dokumen Arsip Pada Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
- - 0,00 1 Paket 534.769.500,00 1 Paket 598.941.840,00 1 Paket 670.814.860,80 1 Paket 751.312.644,10 4 Paket 2.555.838.844,90 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
2. Persentase
Peningkatan
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
jumlah jenis pajak yang dikelola
dalam rangka peningkatan PAD
10
Jenis Pajak
10
Jenis Pajak
5.212.927.700,00 10
Jenis Pajak
15.583.262.800,00 10
Jenis Pajak
17.871.270.608,00 10
Jenis Pajak
19.835.432.132,65 10
Jenis Pajak
22.009.266.705,31 10
Jenis Pajak
80.512.159.945,96
30 Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang
disosialisasikan Perda tentang Pajak
Daerah
9600
wajib pajak
1050
wajib pajak
86.014.000,00 1050
wajib pajak
337.734.300,00 1050
wajib pajak
135.133.376,00 1050
wajib pajak
151.349.381,12 1050
wajib pajak
169.511.306,85 14.850
wajib pajak
879.742.363,97 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
32 Sosialisasi paket regulasi tentang PBB Jumlah Wajib Pajak yang
disosialisasikan Paket Regulasi tentang
PBB
2.097
wajib pajak
600
wajib pajak
45.194.400,00 600
wajib pajak
45.373.300,00 600
wajib pajak
54.685.224,00 600
wajib pajak
60.153.746,40 600
wajib pajak
66.169.121,04 2.397
wajib pajak
271.575.791,44 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
36 Pendaftaran Wajib Pajak Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar 2200
wajib pajak
1050
wajib pajak
133.248.200,00 1150
wajib pajak
131.799.400,00 1150
wajib pajak
138.389.370,00 1150
wajib pajak
145.308.838,50 1150
wajib pajak
152.574.280,43 6800
wajib pajak
701.320.088,93 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
104 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan
Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran,
Hiburan dan Parkir
Jumlah data penanggung pajak dan
data potensi pajak, wajib pajak yang
terbaru
600 Wajib Pajak hotel,
restoran, hiburan dan parkir
600 Wajib
Pajak hotel,
restoran,
hiburan dan
parkir
20.446.000,00 700 Wajib Pajak
hotel, restoran,
hiburan dan
parkir
23.321.000,00 700 Wajib
Pajak hotel,
restoran,
hiburan dan
parkir
24.739.660,00 700 Wajib
Pajak hotel,
restoran,
hiburan dan
parkir
27.213.626,00 700 Wajib
Pajak hotel,
restoran,
hiburan dan
parkir
29.934.988,60 4000 Wajib
Pajak hotel,
restoran,
hiburan dan
parkir
125.655.274,60 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
109 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Jumlah Jenis Pajak yang dipelihara
sistem aplikasi pajak daerah
10
jenis pajak
10
jenis pajak
63.586.800,00 10
jenis pajak
63.590.800,00 10
jenis pajak
66.770.340,00 10
jenis pajak
70.108.857,00 10
jenis pajak
73.614.299,85 10
jenis pajak
337.671.096,85 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
131 Pengadaan Alat Cash Register Online Jumlah pengadaan alat cash register
online
10
unit
200
unit
4.394.136.000,00 500
Alat
10.206.617.600,00 500
unit
11.431.411.712,00 500
unit
12.803.181.117,44 500
unit
14.339.562.851,53 1900
unit
53.174.909.280,97 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
137 Pengembangan Web Site Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Jumlah web site yang dikembangkan 2 Fitur 2 Fitur 40.796.200,00 3 Fitur 138.368.200,00 2 Fitur 154.972.384,00 2 Fitur 173.569.070,08 2 Fitur 194.397.358,49 11
fitur
702.103.212,57 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
139 Pembuatan Aplikasi Pembacaan Water
Meter
jumlah aplikasi yang terbangun 1 Paket 1 Paket 43.304.300,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1 Paket 43.304.300,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
143 Pembuatan Sistem Informasi Penilaian
Terintegrasi dan Pendataan PBB-P2
jumlah aplikasi yang terbangun 2
Sistem Informasi
2
Sistem
Informasi
386.201.800,00 - 0,00 2
Sistem
Informasi
467.304.178,00 2
Sistem
Informasi
514.034.595,80 2
Sistem
Informasi
565.438.055,38 10
sisitem
aplikasi
1.932.978.629,18 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
146 Pemeliharaan database Badan Pendapatan
Daerah
cakupan pemeliharaan database
Bapenda
- - 0,00 - 0,00 1 paket 350.000.000,00 1 paket 400.000.000,00 1 paket 440.000.000,00 1 paket 1.190.000.000,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
148 Kajian Teknis Penerapan Sistem Online
Wajib Pajak di Kabupaten Badung
cakupan kajian teknis yang terlaksana - - 0,00 1 Paket 45.395.100,00 1 Paket 60.058.471,00 1 Paket 66.064.318,10 1 Paket 72.670.749,91 5 paket 244.188.639,01 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
Page 55
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
(Tahun 2015) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggungjawab LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
1 2 3 4 5
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
152 Penilaian Individual Objek Pajak PBB-P2 Cakupan Penilaian Individual Objek
Pajak PBB-P2
- - 0,00 98
Objek Pajak
2.388.423.400,00 100
Objek Pajak
2.675.034.208,00 100
Objek Pajak
2.996.038.312,96 100
Objek Pajak
3.355.562.910,52 398
Objek Pajak
11.415.058.831,48 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
153 Pengintegrasian Sistem Pembayaran Pajak
Daerah
Terintegrasinya Sistem Pembayaran
Pajak Daerah
- - 0,00 1 paket 50.092.100,00 1 paket 52.596.705,00 1 paket 55.226.540,25 1 paket 57.987.867,26 1 paket 215.903.212,51 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
154 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Jumlah sumber Pendapatan Asli Daerah
yang teroptimalkan
- - 0,00 4 jenis sumber
PAD
1.850.931.200,00 4 jenis sumber
PAD
1.943.477.760,00 4 jenis sumber
PAD
2.040.651.648,00 4 jenis sumber
PAD
2.142.684.230,40 4 jenis sumber
PAD
7.977.744.838,40 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
155 Pembangunan Sistem Informasi Persuratan
Pengelolaan Aset dan Infografis
Jumlah Aplikasi yang terbangun - - 0,00 3 sistem
informasi
301.616.400,00 3 sistem
informasi
316.697.220,00 3 sistem
informasi
332.532.081,00 3 sistem
informasi
349.158.685,05 12 sistem
informasi
1.300.004.386,05 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
b. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan
Pemungutan
Pendapatan Asli
Daerah
1. Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
jumlah jenis pajak yang dikelola
dalam rangka peningkatan PAD
10
Jenis Pajak
10
Jenis Pajak
50.138.800,00 10
Jenis Pajak
147.117.200,00 10
Jenis Pajak
186.614.736,00 10
Jenis Pajak
209.008.504,32 10
Jenis Pajak
234.089.524,84 10
Jenis Pajak
826.968.765,16
135 Bimbingan Teknis Pelayanan Publik cakupan pemeriksa yang mendapatkan
bimbingan teknis dalam meningkatkan
wawasan serta keterampilan dalam
memberikan pelayanan
32 Orang 32 Orang 50.138.800,00 25 Orang 121.856.100,00 32 Orang 119.678.832,00 32 Orang 134.040.291,84 32 Orang 150.125.126,86 148 orang 575.839.150,70 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
149 Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak
Daerah
Cakupan SDM yang mendapat bintek
pemeriksaan pajak daerah
- - 0,00 - 0,00 32 Orang 38.643.472,00 32 Orang 43.280.688,64 32 Orang 48.474.371,28 128 Orang 130.398.531,92 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
151 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pajak
Daerah
Cakupan SDM yang mendapat
Bimbingan Teknis Sistem Informasi
Pajak Daerah
- - 0,00 1 Paket 25.261.100,00 1 Paket 28.292.432,00 1 Paket 31.687.523,84 1 Paket 35.490.026,70 4 Paket 120.731.082,54 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
III. Terwujudnya
pelayanan administrasi
perkantoran secara
maksimal
a. Meningkatnya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Cakupan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Waktu pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan 12 bulan 3.848.682.207,00 12 bulan 4.992.405.140,00 12 bulan 5.591.493.756,80 12 bulan 6.262.473.007,62 12 bulan 7.013.969.768,53 60 bulan 27.709.023.879,95
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
12 bulan 12 Bulan 1.206.938.000,00 12 Bulan 1.699.738.400,00 12 Bulan 1.903.707.008,00 12 Bulan 2.132.151.848,96 12 Bulan 2.388.010.070,84 60 bulan 9.330.545.327,80 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang disediakan jasa pemeliharaan dan
perizinan
72 unit 93 unit 32.100.000,00 103 unit 49.000.000,00 113 unit 54.880.000,00 123 unit 61.465.600,00 133 unit 68.841.472,00 133 unit 266.287.072,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
10 Penyediaan alat tulis kantor Waktu penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 Bulan 29.980.300,00 12 Bulan 29.999.800,00 12 Bulan 33.599.776,00 12 Bulan 37.631.749,12 12 Bulan 42.147.559,01 60 bulan 173.359.184,13 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Cakupan barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
1 Paket 1 Paket 115.234.500,00 1 Paket 125.931.500,00 1 Paket 141.043.280,00 1 Paket 157.968.473,60 1 Paket 176.924.690,43 5 Paket 717.102.444,03 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Cakupan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 1 Paket 5.000.000,00 1 Paket 5.600.000,00 1 Paket 6.272.000,00 1 Paket 7.024.640,00 5 Paket 28.896.640,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
waktu penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan yg
disediakan
12 bulan 12 bulan 49.626.000,00 12 bulan 51.786.000,00 12 bulan 58.000.320,00 12 bulan 64.960.358,40 12 bulan 72.755.601,41 60 bulan 297.128.279,81 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
17 Penyediaan makanan dan minuman cakupan penyediaan makanan dan
minuman
1 Paket 1 Paket 28.304.000,00 1 Paket 28.304.000,00 1 Paket 31.700.480,00 1 Paket 35.504.537,60 1 Paket 39.765.082,11 5 Paket 163.578.099,71 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
cakupan penyediaan biaya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar derah
1 LS 1 LS 337.500.000,00 1 LS 325.000.000,00 1 LS 364.000.000,00 1 LS 407.680.000,00 1 LS 456.601.600,00 5 LS 1.890.781.600,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
21 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek yg tersedia
Jumlah materai 6.000 tersedia Jumlah
Materai 3.000 tersedia Jumlah
Perangko tersedia
10 Buku,
650 lembar,
550 lembar ,
50 lembar
10 Buku,
650 lembar,
550 lembar ,
50 lembar
6.319.000,00 10 Buku,
650 lembar,
550 lembar ,
50 lembar
6.322.000,00 10 Buku,
650 lembar,
550 lembar ,
50 lembar
7.080.640,00 10 Buku,
650 lembar,
550 lembar ,
50 lembar
7.930.316,80 10 Buku,
650 lembar,
550 lembar ,
50 lembar
8.881.954,82 50 Buku,
3250 lembar,
2750 lembar,
250 lembar
36.533.911,62 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
23 Penyediaan upacara keagamaan cakupan penyediaan sarana upacara
keagamaan
1 LS 1 LS 32.268.000,00 1 LS 56.604.000,00 1 LS 63.396.480,00 1 LS 71.004.057,60 1 LS 79.524.544,51 302.797.082,11 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Waktu penyediaan Jasa Pegawai Tidak
Tetap (THL)
12 Bulan 12 Bulan 874.347.307,00 12 Bulan 873.049.540,00 12 Bulan 977.815.484,80 12 Bulan 1.095.153.342,98 12 Bulan 1.226.571.744,13 60 bulan 5.046.937.418,91 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
28 Penyediaan bahan bakar kendaraan waktu penyediaan bahan bakar
kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 12 Bulan 721.270.000,00 12 Bulan 958.980.000,00 12 Bulan 1.074.057.600,00 12 Bulan 1.202.944.512,00 12 Bulan 1.347.297.853,44 60 bulan 5.304.549.965,44 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
30 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT
Mangupura
Cakupan pakaian dan konsumsi lomba
yg disediakan
1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 1 Paket 25.000.000,00 1 Paket 28.000.000,00 1 Paket 31.360.000,00 1 Paket 35.123.200,00 5 Paket 134.483.200,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura
Kahyangan Jagat
Cakupan jasa transportasi dan
akomodasi penganyaran ke pura
kahyangan jagat
1 LS 1 LS 40.000.000,00 1 LS 374.500.000,00 1 LS 419.440.000,00 1 LS 469.772.800,00 1 LS 526.145.536,00 5 LS 1.829.858.336,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
40 Penyediaan Dekorasi cakupan penyediaan dekorasi hari
besar nasional dan regional
1 LS 1 LS 9.943.100,00 1 LS 4.965.900,00 1 LS 5.561.808,00 1 LS 6.229.224,96 1 LS 6.976.731,96 5 LS 33.676.764,92 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
49 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Cakupan penyediaan jasa pengumuman
lelang
1 Paket 1 Paket 9.000.000,00 1 Paket 9.000.000,00 1 Paket 10.080.000,00 1 Paket 11.289.600,00 1 Paket 12.644.352,00 5 Paket 52.013.952,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG IKU
Page 56
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
(Tahun 2015) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggungjawab LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
1 2 3 4 5
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
54 Pengelolaan Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa pengelolaan
kebersihan kantor
12 Bulan 12 Bulan 335.852.000,00 12 Bulan 369.224.000,00 12 Bulan 413.530.880,00 12 Bulan 463.154.585,60 12 Bulan 518.733.135,87 60 bulan 2.100.494.601,47 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
IV. Terwujudnya Tata
Kelola Barang Milik
Daerah Secara
Maksimal
a. Meningkatnya kualitas
tata kelola barang milik
daerah
1. Cakupan
pemeliharaan barang
milik daerah secara
maksimal
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan pelayanan
sarana dan prasarana aparatur
1 ls 1 ls 11.974.837.361,40 1 ls 4.233.665.490,00 1 ls 5.621.951.877,80 1 ls 7.108.910.290,67 1 ls 7.857.421.230,46 5 ls 36.796.786.250,33
5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/
operasional
13 Unit 21 unit Sepeda
Motor
388.500.000,00 20 unit Sepeda
Motor dan Mobil
913.928.000,00 20 unit
Sepeda Motor
dan Mobil
1.023.599.360,00 20 unit
Sepeda Motor
dan Mobil
517.093.500,00 20 unit
Sepeda Motor
dan Mobil
568.802.850,00 101 unit
Sepeda Motor
dan Mobil
3.411.923.710,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
9 Pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor 8 unit 80 unit 8.071.473.992,00 80 unit 1.679.460.300,00 180 unit 2.939.055.525,00 80 unit 1.880.995.536,00 80 unit 2.106.715.000,32 400 unit 16.677.700.353,32 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Cakupan pemeliharaan gedung kantor 1 unit 1 unit 7.500.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1 unit 7.500.000,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yg
terpelihara
72 unit 93 unit 199.638.000,00 104 unit 328.000.000,00 124 unit 367.360.000,00 144 unit 265.718.178,00 164 unit 292.289.995,80 164 unit 1.453.006.173,80 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yg
dipelihara
52 unit 58 unit 71.000.000,00 138 unit 6.000.000,00 218 unit 6.720.000,00 295 unit 94.501.000,00 375 unit 103.951.100,00 375 unit 282.172.100,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yg
dipelihara
1 Paket 1 Paket 86.175.000,00 1 Paket 323.425.000,00 1 Paket 362.236.000,00 1 Paket 114.698.925,00 1 Paket 126.168.817,50 5 Paket 1.012.703.742,50 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
92 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yg
diadakan
6 unit 46 unit 3.150.550.369,40 46 unit 789.576.690,00 46 unit 884.325.892,80 46 unit 4.193.382.541,67 46 unit 4.612.720.795,84 230 unit 13.630.556.289,71 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
93 Pembuatan dan pemeliharaan Taman Inner
Plaza Gedung Unit 13 Pada Pusat
Pemerintahan Badung
Jumlah taman inner plaza yang
terbangun dan terpelihara
- - 0,00 1 paket 193.275.500,00 1 paket 38.655.100,00 1 paket 42.520.610,00 1 paket 46.772.671,00 1 paket 321.223.881,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
V. Terciptanya tata kelola
keuangan yang
transparan dan
akuntable
1. Meningkatnya tata
kelola keuangan yang
transparan dan
akuntable
a. Cakupan pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
waktu pelaksanaan peningkatan dan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
12 Bulan 12 Bulan 308.811.400,00 12 Bulan 275.248.700,00 12 Bulan 371.402.036,00 12 Bulan 408.042.239,60 12 Bulan 448.346.463,56 60 Bulan 1.811.850.839,16
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
waktu pembayaran honorarium PA,
PPK, SKPD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP
SKPD DAN PPBJ yg dibayarkan
12 bulan 12 bulan 290.820.000,00 12 bulan 258.180.000,00 12 bulan 351.892.200,00 12 bulan 387.081.420,00 12 bulan 425.789.562,00 60 bulan 1.713.763.182,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
12 Pelaporan Pajak Daerah Retribusi Daerah
dan Pendapatan Lainnya
Jumlah laporan pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan lainnya
2 jenis laporan 2 jenis laporan 11.991.600,00 2 jenis laporan 12.138.700,00 2 jenis laporan 14.509.836,00 2 jenis laporan 15.960.819,60 2 jenis laporan 17.556.901,56 12 jenis
laporan
72.157.857,16 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Jumlah dokumen LKJip, IKU, PK dan
RKT yang tersusun
100 buku 100 buku 5.999.800,00 100 buku 4.930.000,00 100 buku 5.000.000,00 100 buku 5.000.000,00 100 buku 5.000.000,00 500 buku 25.929.800,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
VI. Terwujudnya
Perencanaan dan
penganggaran
Perangkat Daerah
1. Meningkatnya Kualitas
perencanaan dan
penganggaran
perangkat daerah
a. Cakupan dokumen
perencanaan dan
penganggaran secara
tepat waktu
09 Perencanaan dan Penganggaran SKPD waktu pelaksanaan perencanaan dan
penganggaran SKPD
12 Bulan 12 Bulan 10.977.400,00 12 Bulan 8.997.700,00 12 Bulan 10.000.000,00 12 Bulan 10.000.000,00 12 Bulan 10.000.000,00 60 Bulan 49.975.100,00
1 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
(Renstra, Renja, RKA)
Jumlah dokumen perencanaan SKPD
(Renja dan RKA) yg disusun
85 Buku 85 Buku 10.977.400,00 85 Buku 8.997.700,00 85 Buku 10.000.000,00 85 Buku 10.000.000,00 85 Buku 10.000.000,00 510 buku 49.975.100,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
Page 57
Target Rp. Juta
3 5 6 7
20 16.328,61
16.328,61
01 Terpenuhinya layanan
administrasi perkantoran
untuk mendukung
pelaksanaan Tupoksi SKPD
12 Bulan 2.212,23 DISPENDA
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi 12 bulan 231,20 DISPENDA
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
102 Kendaraan
Dinas
51,90 DISPENDA
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis
kantor
12 bln 30,00 DISPENDA
11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terbayarnya barang cetakan
dan penggandaan
12 bln, 1725 buku 85,80 DISPENDA
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah kebutuhan komponen
instalasi listrik
1 paket 5,00 DISPENDA
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
bagi pegawai
504 exp/bln 51,33 DISPENDA
17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan
minuman yang dibutuhkan
12 bln 25,70 DISPENDA
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
1 LS 218,75 DISPENDA
21 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya materai 6000,
materai 3000 dan perangko
12 bln 8,70 DISPENDA
23 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya sarana upacara
keagamaan
12 bln 29,24 DISPENDA
24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Tersedianya jasa pegawai
tidak tetap (THL)
12 bln 821,56 DISPENDA
28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar
kendaraan
72 Kendaraan
Dinas
584,10 DISPENDA
30 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-
hari Bersejarah
Tersedianya pakaian dan
konsumsi lomba
1 paket 15,00 DISPENDA
39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura
Kahyangan Jagat
Terlaksananya upakara
penganyaran ke pura
kahyangan jagat
1 Paket 40,00 DISPENDA
40 Penyediaan Dekorasi Jumlah dekorasi pada hari-
hari tertentu
4 Jenis 4,96 DISPENDA
49 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Tersedianya jasa
pengumuman lelang
6 paket 9,00 DISPENDA
02 Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai
12 Bulan 816,64 DISPENDA
Kegiatan :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kerangka Pendanaan
1 2
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN / PASEDAHAN AGUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Capaian Kinerja Program danPerangkat Daerah
Penanggungjawab
Page 58
Target Rp. Juta
3 5 6 7
Kerangka Pendanaan
1 2
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Capaian Kinerja Program danPerangkat Daerah
Penanggungjawab
09 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 22 unit 344,76 DISPENDA
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kran air,
engsel jendela dan engsel
pintu
1 Paket 7,50 DISPENDA
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
72 unit kendaraan
dinas
184,77 DISPENDA
26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Terpeliharanya perlengkapan
kantor
52 Unit 26,00 DISPENDA
28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan
kantor
1 Paket 48,68 DISPENDA
92 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan
kantor
1 paket 194,08 DISPENDA
105 Pengadaan Pin Motto Pelayanan Tersedianya pin motto
pelayanan
217 Buah 10,85 DISPENDA
06 terwujudnya administrasi
keuangan dengan baik dan
12 Bulan 187,96 DISPENDA
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya dana untuk PPK,
PPTK, PA, PPHP, PPK SKPD
dan PPBJ
31 Orang 157,50 DISPENDA
12 Pelaporan Pajak Daerah Retribusi Daerah
dan Pendapatan Lainnya
Terselenggaranya laporan
pajak daerah, retribusi daerah
dan pendapatan lainnya
2 Jenis laporan 19,46 DISPENDA
24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Terevaluasinya Kinerja
Dipenda/Pasedahan Agung
100 Buku 6,00 DISPENDA
25 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Survei
Kepuasan Masyarakat
Bagi SKPD di Kab. Badung
15 buku 5,00 DISPENDA
08 Meningkatnya Subak
Abian/yeh di Kab. Badung
yang memiliki Awig-Awig
12 Bulan 4.184,42 DISPENDA
06 Penyelenggaraan Paruman Pekaseh dan
Kelian SubaK Abian Se Kabupaten Badung
Terlaksananya paruman
pekaseh dan kelian subak
abian se Kab. Badung
230 Orang, 214
Subak
14,68 DISPENDA
11 Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura /
Parahyangan Sungsungan Subak
Terlaksananya aci-aci dan
sesajen untuk
pura/parahyangan
sungsungan subak
18 Parahyangan 487,18 DISPENDA
25 Pelestarian Subak dan Subak Abian pada
Kelurahan Se Kabupaten Badung
Terjaganya kelestarian subak 18 pekaseh/ kelian
subak, 119
pangliman
1.116,15 DISPENDA
26 Pembinaan dan Perlombaan Subak dan
Subak Abian di Kabupaten Badung
Terselenggaranya pembinaan
dan perlombaan subak di
Kabupaten Badung
8 Subak 594,18 DISPENDA
Kegiatan :
Kegiatan :
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
Program Pengembangan Nilai Budaya.
Page 59
Target Rp. Juta
3 5 6 7
Kerangka Pendanaan
1 2
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Capaian Kinerja Program danPerangkat Daerah
Penanggungjawab
27 Pelestarian Subak dan Subak Abian pada
Desa se-Kabupaten Badung
Terselenggaranya Pelestarian
Subak dan Subak Abian pada
Desa se-Kabupaten Badung
192
Pekaseh/Kelian
Subak, 711
Pangliman
1.972,24 DISPENDA
09 Jumlah dokumen
perencanaan yang disusun
12 Bulan 10,00 DISPENDA
01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
(Renstra, Renja, RKA)
Terlaksananya penyusunan
dokumen perencanaan SKPD
(Renja, RKA dan Renstra)
45 Buku 10,00 DISPENDA
17 Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah
12 Bulan 8.917,35 DISPENDA
30 Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah Tersosialisasinya perda
tentang pajak daerah
350 Wajib pajak 47,78 DISPENDA
32 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB Tersosialisasinya paket
regulasi tentang PBB
610 Orang 41,61 DISPENDA
36 Pendaftaran Wajib Pajak Terdaftarnya jumlah wajib
pajak baru
900 Wajb Pajak 125,86 DISPENDA
37 Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD)
Tersedianya laporan SPTPD
yang valid dan akuntable
3100 Wajib Pajak 68,15 DISPENDA
38 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya optimalisasi
penagihan Pajak Daerah
800 Wajib Pajak 302,40 DISPENDA
39 Perhitungan Pajak Daerah Terlaksananya perhitungan
penetapan Pajak Daerah
2500 Wajib Pajak 329,17 DISPENDA
40 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD)
Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) dan STPD
untuk wajib pajak
2500 Wajib pajak 157,56 DISPENDA
41 Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara
Angsuran Pajak
Terlaksananya pemeriksaan
dan pembuatan berita acara
angsuran pajak
50 Wajib Pajak 7,50 DISPENDA
59 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib
Pajak Terbaik
Terpilihnya wajib pajak terbaik 32 Wajib pajak 208,65 DISPENDA
86 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan
Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain
Terselenggaranya optimalisasi
pendapatan dari penerimaan
sumber lain-lain
37 Jenis
penerimaan
5,70 DISPENDA
101 Pemungutan PBB - P2 Terlaksananya pemungutan
PBB- P2
190097 SPPT 216,55 DISPENDA
104 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan
Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran,
Hiburan dan Parkir
Tersedianya data penanggung
pajak dan data potensi pajak,
wajib pajak yang terbaru
600 WP PHR dan
Hiburan
23,18 DISPENDA
106 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan)
Terlaksananya verifikasi
BPHTB
10000 Wajib pajak 76,42 DISPENDA
108 Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah Terlaksananya pencatatan
pemanfaatan air tanah
1344 Wajib pajak 39,84 DISPENDA
Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Kegiatan :
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan :
Page 60
Target Rp. Juta
3 5 6 7
Kerangka Pendanaan
1 2
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Capaian Kinerja Program danPerangkat Daerah
Penanggungjawab
109 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Terlaksananya Pemeliharaan
Sistem Aplikasi Pajak Daerah
10 Jenis pajak 310,72 DISPENDA
110 Pemeliharaan Alat dan Sistem Monitoring
Transaksi Pajak Online
Terpeliharanya sistem
informasi monitoring pajak
online
400 alat, 30 web
service
453,50 DISPENDA
114 Penyelenggaraan Konfigurasi Software Web
Service Monitoring Transaksi Usaha Secara
Online
Terpasangnya Pajak Online 500 wajib pajak 3.106,49 DISPENDA
116 Pengadaan Karcis Retribusi Tercetaknya karcis retribusi 40818 buku 709,52 DISPENDA
117 Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak
Daerah
Terlaksananya verifikasi
penerimaan dan rekonsiliasi
pajak daerah
3912 Wajib Pajak 40,82 DISPENDA
118 Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah Terselenggaranya penagihan
piutang pajak daerah
600 Wajib Pajak 68,59 DISPENDA
119 Penyempurnaan ZNT/NIR PBB-P2 Terlaksananya pemutakhiran
ZNT/NIR PBB - P2
62 Desa/kelurahan 2.094,70 DISPENDA
120 Pendekatan Pelayanan PBB-P2 Terlaksananya pelayanan
pemungutan PBB - P2
464 Banjar/
lingkungan
56,83 DISPENDA
121 Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha
Wajib Pajak
Terdatanya pencatatan
transaksi usaha wajib pajak
hotel, restoran, hiburan dan
parkir
1000 Wajib Pajak 48,73 DISPENDA
122 Pemeriksaan Atas Keberatan Pajak Daerah
yang diajukan Wajib Pajak
Penyelesaian Permasalahan
Keberatan Pajak Daerah
100 Keberatan 9,72 DISPENDA
123 Penyusunan kajian proyeksi PAD tahun 2016 -
2021
Tersususnnya dokumen
proyeksi target PAD tahun
2006-2021
40 buku 18,78 DISPENDA
124 Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak
Daerah
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Pemeriksaan Pajak
Daerah
52 orang 24,87 DISPENDA
125 Pengadaan Alat Cash Register Online Jumlah Alat Cash Register
Online
10 Alat 198,20 DISPENDA
126 Pengembangan SPTPD Online Terintegrasi Terlaksananya
Pengembangan SPTPD
Online Terintegrasi
18 Fitur 100,82 DISPENDA
127 Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Terlaksananya Optimalisasi
Pemungutan Pajak Daerah
30 wajib pajak 24,71 DISPENDA
16.328,61JUMLAH
Page 61
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
(Tahun 2015) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
02 URUSAN KEUANGAN 43.450.119.476,65 45.960.225.320,00 47.691.450.624,00 51.994.666.917,28 57.765.539.630,75 229.768.693.600,28
I. Terwujudnya
Pelestarian dan
Penguatan Lembaga
Subak
a. Meningkatnya Peran
Serta Masyarakat
Dalam Pelestarian
Lembaga Subak
1. Persentase Lembaga
Subak Yang Masih
Aktif
08 Pengembangan Nilai Budaya. Jumlah Lembaga Subak yang di
lestarikan keberadaannya
214 Subak 214 Subak 13.537.137.300,00 214 Subak 17.600.872.600,00 214 Subak 18.648.977.312,00 214 Subak 20.886.854.589,44 214 Subak 23.393.277.140,17 214 Subak 93.117.118.941,61
6 Penyelenggaraan Paruman Pekaseh dan
Kelian Subak Abian Se Kabupaten Badung
Jumlah Pekaseh, Kelian dan prajuru
Subak yang melaksanakan paruman
230 orang 230 orang 11.589.400,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 230 orang 11.589.400,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
1 Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura /
Parahyangan Sungsungan Subak
Jumlah pura/parahyangan yg
disediakan aci-aci dan sesajen
17 Parahyangan 17
Parahyangan
455.231.800,00 227
Parahyangan
3.615.306.200,00 227
Parahyangan
4.049.142.944,00 227
Parahyangan
4.535.040.097,28 227
Parahyangan
5.079.244.908,95 227
Parahyangan
17.733.965.950,23 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
3 Pelestarian Subak dan Subak Abian se
Kabupaten Badung
Jumlah pekaseh /kelian subak dan
pangliman yg mendapatkan honorarium
214 pekaseh / kelian
subak,
830 pangliman
214
pekaseh/kelian
subak, 830
pangliman
12.745.330.100,00 214
pekaseh/kelian
subak, 830
pangliman
12.745.328.600,00 214
pekaseh/kelia
n subak, 830
pangliman
14.274.768.032,00 214
pekaseh/kelia
n subak, 830
pangliman
15.987.740.195,84 214
pekaseh/kelia
n subak, 830
pangliman
17.906.269.019,34 214
pekaseh/kelia
n subak, 830
pangliman
73.659.435.947,18 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
27 Pembinaan dan Penyuratan Awig-awig dan
Perarem Subak dan Subak Abian di
Kabupaten Badung
Jumlah subak yang dibina dan
melaksanakan Penyuratan Awig-Awig
dan Pararem Subak dan Subak Abian di
Kabupaten Badung
84 subak 26 subak 306.035.800,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 26 subak 306.035.800,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
28 Pembinaan Kelembagaan, Monitoring
Bantuan dan Pemantauan Permasalahan
Subak dan Subak Abian di Kabupaten
Badung
Jumlah subak yang dibina dan
dimonitoring
84 subak 26 Subak 18.950.200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 26 Subak 18.950.200,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
2 Penguatan Lembaga Subak dan Subak
Abian di Kabupaten Badung
214 pekaseh / kelian
subak,
830 pangliman
214 pekaseh /
kelian subak,
830 pangliman
0,00 214 pekaseh /
kelian subak,
830 pangliman
290.237.800,00 214 pekaseh /
kelian subak,
830
pangliman
325.066.336,00 214 pekaseh /
kelian subak,
830
pangliman
364.074.296,32 214 pekaseh /
kelian subak,
830
pangliman
407.763.211,88 214 pekaseh /
kelian subak,
830
pangliman
1.387.141.644,20 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
950.000.000,00
II. Optimalisasi
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
a. Meningkatnya
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
1. Besarnya
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
jumlah jenis pajak yang dikelola
dalam rangka peningkatan PAD
10
Jenis Pajak
10
Jenis Pajak
8.506.607.308,25 10
Jenis Pajak
12.628.972.720,00 10
Jenis Pajak
10.984.587.968,00 10
Jenis Pajak
11.063.371.690,87 10
Jenis Pajak
12.128.906.260,43 10
Jenis Pajak
55.312.445.947,55
37 Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD)
Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan
pemeriksaan SPTPD
14.200
wajib pajak
4000
wajib pajak
92.440.400,00 4000
wajib pajak
164.772.720,00 4000
wajib pajak
105.045.696,00 4000
wajib pajak
117.651.179,52 4000
wajib pajak
131.769.321,06 34200
wajib pajak
611.679.316,58 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
38 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan
penagihan Pajak Daerah
600
wajib pajak
850
Wajib Pajak
317.414.400,00 850
Wajib Pajak
325.142.600,00 850
Wajib Pajak
364.159.712,00 850
Wajib Pajak
407.858.877,44 850
Wajib Pajak
456.801.942,73 4650
Wajib Pajak
1.871.377.532,17 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
39 Perhitungan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dihitung dan
ditetapkan pajak daerah
2500
wajib pajak
4000
wajib pajak
360.740.000,00 4000
wajib pajak
2.784.918.180,00 4000
wajib pajak
2.461.903.950,00 4000
wajib pajak
2.584.999.147,50 4000
wajib pajak
2.714.249.104,88 18.500
wajib pajak
10.906.810.382,38 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
40 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD)
Jumlah wajib pajak yang diterbitkan
surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
dan surat tagihan pajak daerah (STPD)
2.500
wajib pajak
3500
Wajib Pajak
112.495.600,00 3500
Wajib Pajak
149.724.800,00 3500
Wajib Pajak
157.211.040,00 3500
Wajib Pajak
165.071.592,00 3500
Wajib Pajak
173.325.171,60 21.000
Wajib Pajak
757.828.203,60 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
41 Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara
Angsuran Pajak
Jumlah Wajib pajak yang diperiksa dan
dibuatkan berita acara angsuran pajak
7.700
wajib pajak
50
wajib pajak
6.664.600,00 50
wajib pajak
6.743.500,00 50
wajib pajak
7.080.675,00 50
wajib pajak
7.434.708,75 50
wajib pajak
7.806.444,19 7.950
wajib pajak
35.729.927,94 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
59 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib
Pajak Terbaik
Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik 32
wajib pajak
32
wajib pajak
432.493.200,00 32
wajib pajak
219.839.100,00 32
wajib pajak
230.831.055,00 32
wajib pajak
242.372.607,75 32
wajib pajak
254.491.238,14 192
wajib pajak
1.380.027.200,89 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
86 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan
Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain
Jumlah jenis penerimaan sumber lain-
lain
37
Jenis Penerimaan
37
Jenis
Penerimaan
11.160.200,00 37
Jenis
Penerimaan
11.298.200,00 37
Jenis
Penerimaan
13.503.842,00 37
Jenis
Penerimaan
14.854.226,20 37
Jenis
Penerimaan
16.339.648,82 37
Jenis
Penerimaan
67.156.117,02 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
108 Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah Jumlah wajib pajak air tanah yang
dilakukan pembacaan meter air
tidak ada data
(masih dikelola Prov)
1866
wajib pajak
55.655.000,00 1900
wajib pajak
63.630.500,00 1900
wajib pajak
67.342.550,00 1900
wajib pajak
74.076.805,00 1900
wajib pajak
81.484.485,50 1900
wajib pajak
342.189.340,50 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
116 Pengadaan Karcis Retribusi Jumlah buku karcis retribusi
yang tercetak
103750
buku
103750
buku
1.172.107.500,00 103750
buku
989.590.600,00 103750
buku
1.418.250.075,00 103750
buku
1.560.075.082,50 103750
buku
1.716.082.590,75 622500
buku
6.856.105.848,25 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
117 Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak
Daerah
Jumlah wajib pajak yang diverifikasi
penerimaan dan rekonsilisasi
1.000
wajib pajak
5799
wajib pajak
40.212.500,00 3873
wajib pajak
38.850.700,00 5799
wajib pajak
40.793.235,00 5799
wajib pajak
42.832.896,75 5799
wajib pajak
44.974.541,59 27,071
wajib pajak
207.663.873,34 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
118 Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dilakukan
penagihan piutang pajak daerah
2.680
wajib pajak
600
wajib pajak
17.395.000,00 600
wajib pajak
109.157.000,00 600
wajib pajak
111.149.850,00 600
wajib pajak
116.707.342,50 600
wajib pajak
122.542.709,63 3.600
wajib pajak
476.951.902,13 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
120 Pendekatan Pelayanan PBB-P2 Jumlah banjar/lingkungan yang
dilaksanakan pendekatan pelayanan
PBB-P2
464
banjar/lingkungan
464
banjar/lingkung
an
58.868.200,00 464
banjar/lingkun
gan
71.230.522,00 464
banjar/lingkun
gan
78.353.574,20 464
banjar/lingkun
gan
86.188.931,62 464
banjar/lingkun
gan
294.641.227,82 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
121 Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha
Wajib Pajak
Jumlah pencatatan alat transaksi usaha
wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan
parkir
1815
Wajib Pajak
1815
Wajib Pajak
64.456.506,60 1000
Wajib Pajak
34.211.700,00 1000
Wajib Pajak
38.317.104,00 1000
Wajib Pajak
42.915.156,48 1000
Wajib Pajak
48.064.975,26 5815
Wajib Pajak
227.965.442,34 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
1 2 3 4 5
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggungjawab LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017-2021
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Page 62
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
(Tahun 2015) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 201 2 3 4 5
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggungjawab LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
124 Pemeriksaan Atas Keberatan dan
Permohonan Pengurangan Pajak Daerah
Jumlah penyelesaian permasalahan
keberatan dan permohonan
pengurangan pajak daerah
110
keberatan/pengurangan
110 keberatan/
pengurangan
11.283.000,00 110 keberatan/
pengurangan
12.318.800,00 110
keberatan/
pengurangan
13.797.056,00 110
keberatan/
pengurangan
15.452.702,72 110
keberatan/
pengurangan
17.307.027,05 660
keberatan/
pengurangan
70.158.585,77 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
126 Pemungutan PBB-P2 Badung Utara Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Utara
yang dicetak
131500
SPPT
131500 SPPT 312.041.900,00 131500 SPPT 408.538.580,00 131500 SPPT 455.039.984,00 131500 SPPT 509.644.782,08 131500 SPPT 570.802.155,93 131500 SPPT 2.256.067.402,01 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
127 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan) Badung Selatan
Jumlah verifikasi Wajib Pajak
BPHTB di Badung Selatan
6000
Wajib Pajak
6000
Wajib Pajak
29.182.600,00 4175
Wajib Pajak
34.771.500,00 6000
Wajib Pajak
35.310.946,00 6000
Wajib Pajak
38.842.040,60 6000
Wajib Pajak
42.726.244,66 28,175
wajib pajak
180.833.331,26 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
129 Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran
dan Hiburan Secara Silent Operation
Jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan
hiburan yang dipantau secara silent
operation
30
Wajib Pajak
30
Wajib Pajak
40.011.300,00 60
Wajib Pajak
104.395.600,00 60
Wajib Pajak
116.923.072,00 60
Wajib Pajak
130.953.840,64 60
Wajib Pajak
146.668.301,52 270
Wajib Pajak
538.952.114,16 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
132 Audit Sistem Informasi Pajak Daeah Jumlah Laporan Hasil Audit Sistem
Informasi Pajak Daerah
25
Laporan
25
Laporan
55.397.651,65 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 25
Laporan
55.397.651,65 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
133 Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Selatan
yang dicetak
67000
SPPT
67000
SPPT
267.951.300,00 69000
SPPT
372.990.560,00 69000
SPPT
413.162.624,00 69000
SPPT
462.742.138,88 69000
SPPT
518.271.195,55 69000
SPPT
2.035.117.818,43 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
134 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAk Atas
Tanah dan Bangunan) Badung Utara
Jumlah verifikasi Wajib Pajak
BPHTB di Badung Utara
6000
Wajib Pajak
6000
Wajib Pajak
55.628.100,00 2800
Wajib Pajak
56.673.600,00 2800
Wajib Pajak
67.310.001,00 2800
Wajib Pajak
74.041.001,10 2800
Wajib Pajak
81.445.101,21 17,200
wajib pajak
335.097.803,31 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
136 Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah jumlah optimalisasi pemungutan wajib
pajak daerah
60
Wajib Pajak
60 Wajib Pajak 131.974.600,00 96
Wajib Pajak
131.972.700,00 100
Wajib Pajak
159.689.266,00 100
Wajib Pajak
175.658.192,60 100
Wajib Pajak
193.224.011,86 456
wajib pajak
792.518.770,46 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
138 Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem
Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib
Pajak
jumlah alat dan web service yang
terpantau
400 alat,
530 web service
400 alat,
530 web
service
567.003.100,00 400 alat, 530
web service,
210 cash
register
1.296.495.000,00 400 alat,
530 web
service
2.232.484.128,00 400 alat,
530 web
service
2.500.382.223,36 400 alat,
530 web
service
2.800.428.090,16 400 alat,
530 web
service
9.396.792.541,52 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
140 Pendataan dan Pemetaan Subyek dan
Obyek Pajak PBB-P2
jumlah kecamatan yang terdata dan
terpetakan subyek dan obyek pajak
PBB-P2
-
Kecamatan
2
Kecamatan
3.289.536.150,00 3
Kecamatan
4.778.167.280,00 1
Kecamatan
1.778.167.280,00 - 0,00 - 0,00 6 Kecamatan 9.845.870.710,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
141 Updating dan Pemeliharaan Data Subyek
dan Obyek Pajak PBB-P2
jumlah kecamatan yang terpelihara
subyek dan obyek pajak PBB-P2
- - 0,00 - 0,00 - 0,00 3 Kecamatan 1.000.000.000,00 3 Kecamatan 1.120.000.000,00 6 Kecamatan 2.120.000.000,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
141 Penilaian Obyek Pajak PBB-P2 Jumlah obyek pajak PBB-P2 yang
dinilai
40
Obyek pajak
40
Obyek pajak
982.228.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 40
Obyek pajak
982.228.000,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
147 Fumigasi Arsip cakupan pemeiharaan arsip 1 Paket 1 Paket 22.266.500,00 - 0,00 1 Paket 26.942.465,00 1 Paket 29.636.711,50 1 Paket 32.600.382,65 1 paket 111.446.059,15 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
150 Digitalisasi Dokumen Arsip dan
Pemeliharaan Dokumen Arsip Pada Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Cakupan Pelaksanaan Digitalisasi
Dokumen Arsip Pada Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
- - 0,00 1 Paket 534.769.500,00 1 Paket 598.941.840,00 1 Paket 670.814.860,80 1 Paket 751.312.644,10 4 Paket 2.555.838.844,90 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
2. Persentase
Peningkatan
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
jumlah jenis pajak yang dikelola
dalam rangka peningkatan PAD
10
Jenis Pajak
10
Jenis Pajak
5.212.927.700,00 10
Jenis Pajak
15.583.262.800,00 10
Jenis Pajak
17.871.270.608,00 10
Jenis Pajak
19.835.432.132,65 10
Jenis Pajak
22.009.266.705,31 10
Jenis Pajak
80.512.159.945,96
30 Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang
disosialisasikan Perda tentang Pajak
Daerah
9600
wajib pajak
1050
wajib pajak
86.014.000,00 1050
wajib pajak
337.734.300,00 1050
wajib pajak
135.133.376,00 1050
wajib pajak
151.349.381,12 1050
wajib pajak
169.511.306,85 14.850
wajib pajak
879.742.363,97 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
32 Sosialisasi paket regulasi tentang PBB Jumlah Wajib Pajak yang
disosialisasikan Paket Regulasi tentang
PBB
2.097
wajib pajak
600
wajib pajak
45.194.400,00 600
wajib pajak
45.373.300,00 600
wajib pajak
54.685.224,00 600
wajib pajak
60.153.746,40 600
wajib pajak
66.169.121,04 2.397
wajib pajak
271.575.791,44 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
36 Pendaftaran Wajib Pajak Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar 2200
wajib pajak
1050
wajib pajak
133.248.200,00 1150
wajib pajak
131.799.400,00 1150
wajib pajak
138.389.370,00 1150
wajib pajak
145.308.838,50 1150
wajib pajak
152.574.280,43 6800
wajib pajak
701.320.088,93 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
104 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan
Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran,
Hiburan dan Parkir
Jumlah data penanggung pajak dan
data potensi pajak, wajib pajak yang
terbaru
600 Wajib Pajak hotel,
restoran, hiburan dan parkir
600 Wajib
Pajak hotel,
restoran,
hiburan dan
parkir
20.446.000,00 700 Wajib Pajak
hotel, restoran,
hiburan dan
parkir
23.321.000,00 700 Wajib
Pajak hotel,
restoran,
hiburan dan
parkir
24.739.660,00 700 Wajib
Pajak hotel,
restoran,
hiburan dan
parkir
27.213.626,00 700 Wajib
Pajak hotel,
restoran,
hiburan dan
parkir
29.934.988,60 4000 Wajib
Pajak hotel,
restoran,
hiburan dan
parkir
125.655.274,60 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
109 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Jumlah Jenis Pajak yang dipelihara
sistem aplikasi pajak daerah
10
jenis pajak
10
jenis pajak
63.586.800,00 10
jenis pajak
63.590.800,00 10
jenis pajak
66.770.340,00 10
jenis pajak
70.108.857,00 10
jenis pajak
73.614.299,85 10
jenis pajak
337.671.096,85 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
131 Pengadaan Alat Cash Register Online Jumlah pengadaan alat cash register
online
10
unit
200
unit
4.394.136.000,00 500
Alat
10.206.617.600,00 500
unit
11.431.411.712,00 500
unit
12.803.181.117,44 500
unit
14.339.562.851,53 1900
unit
53.174.909.280,97 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
137 Pengembangan Web Site Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Jumlah web site yang dikembangkan 2 Fitur 2 Fitur 40.796.200,00 3 Fitur 138.368.200,00 2 Fitur 154.972.384,00 2 Fitur 173.569.070,08 2 Fitur 194.397.358,49 11
fitur
702.103.212,57 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
139 Pembuatan Aplikasi Pembacaan Water
Meter
jumlah aplikasi yang terbangun 1 Paket 1 Paket 43.304.300,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1 Paket 43.304.300,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
143 Pembuatan Sistem Informasi Penilaian
Terintegrasi dan Pendataan PBB-P2
jumlah aplikasi yang terbangun 2
Sistem Informasi
2
Sistem
Informasi
386.201.800,00 - 0,00 2
Sistem
Informasi
467.304.178,00 2
Sistem
Informasi
514.034.595,80 2
Sistem
Informasi
565.438.055,38 10
sisitem
aplikasi
1.932.978.629,18 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
146 Pemeliharaan database Badan Pendapatan
Daerah
cakupan pemeliharaan database
Bapenda
- - 0,00 - 0,00 1 paket 350.000.000,00 1 paket 400.000.000,00 1 paket 440.000.000,00 1 paket 1.190.000.000,00 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
148 Kajian Teknis Penerapan Sistem Online
Wajib Pajak di Kabupaten Badung
cakupan kajian teknis yang terlaksana - - 0,00 1 Paket 45.395.100,00 1 Paket 60.058.471,00 1 Paket 66.064.318,10 1 Paket 72.670.749,91 5 paket 244.188.639,01 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
Page 63
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
(Tahun 2015) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 201 2 3 4 5
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggungjawab LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
152 Penilaian Individual Objek Pajak PBB-P2 Cakupan Penilaian Individual Objek
Pajak PBB-P2
- - 0,00 98
Objek Pajak
2.388.423.400,00 100
Objek Pajak
2.675.034.208,00 100
Objek Pajak
2.996.038.312,96 100
Objek Pajak
3.355.562.910,52 398
Objek Pajak
11.415.058.831,48 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
153 Pengintegrasian Sistem Pembayaran Pajak
Daerah
Terintegrasinya Sistem Pembayaran
Pajak Daerah
- - 0,00 1 paket 50.092.100,00 1 paket 52.596.705,00 1 paket 55.226.540,25 1 paket 57.987.867,26 1 paket 215.903.212,51 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
154 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Jumlah sumber Pendapatan Asli Daerah
yang teroptimalkan
- - 0,00 4 jenis sumber
PAD
1.850.931.200,00 4 jenis sumber
PAD
1.943.477.760,00 4 jenis sumber
PAD
2.040.651.648,00 4 jenis sumber
PAD
2.142.684.230,40 4 jenis sumber
PAD
7.977.744.838,40 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
155 Pembangunan Sistem Informasi Persuratan
Pengelolaan Aset dan Infografis
Jumlah Aplikasi yang terbangun - - 0,00 3 sistem
informasi
301.616.400,00 3 sistem
informasi
316.697.220,00 3 sistem
informasi
332.532.081,00 3 sistem
informasi
349.158.685,05 12 sistem
informasi
1.300.004.386,05 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
b. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan
Pemungutan
Pendapatan Asli
Daerah
1. Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
jumlah jenis pajak yang dikelola
dalam rangka peningkatan PAD
10
Jenis Pajak
10
Jenis Pajak
50.138.800,00 10
Jenis Pajak
147.117.200,00 10
Jenis Pajak
186.614.736,00 10
Jenis Pajak
209.008.504,32 10
Jenis Pajak
234.089.524,84 10
Jenis Pajak
826.968.765,16
135 Bimbingan Teknis Pelayanan Publik cakupan pemeriksa yang mendapatkan
bimbingan teknis dalam meningkatkan
wawasan serta keterampilan dalam
memberikan pelayanan
32 Orang 32 Orang 50.138.800,00 25 Orang 121.856.100,00 32 Orang 119.678.832,00 32 Orang 134.040.291,84 32 Orang 150.125.126,86 148 orang 575.839.150,70 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
149 Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak
Daerah
Cakupan SDM yang mendapat bintek
pemeriksaan pajak daerah
- - 0,00 - 0,00 32 Orang 38.643.472,00 32 Orang 43.280.688,64 32 Orang 48.474.371,28 128 Orang 130.398.531,92 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
151 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pajak
Daerah
Cakupan SDM yang mendapat
Bimbingan Teknis Sistem Informasi
Pajak Daerah
- - 0,00 1 Paket 25.261.100,00 1 Paket 28.292.432,00 1 Paket 31.687.523,84 1 Paket 35.490.026,70 4 Paket 120.731.082,54 Bapenda /Pasedahan
Agung
Kabupaten Badung
Page 64
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH/
PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah
ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin
diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten
Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sesuai
dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian
Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan
Agung Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.
INDIKATOR SASARAN
Kondisi Kinerja
pada awal Periode RPJMD
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Kondisi Kinerja
pada akhir Periode RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase lembaga subak yang masih aktif
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3.195,34 4.258,41 4.890,38 5.522,34 6.154,30 6.786,26 6.786,26
Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
14% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
76 78 79 80 81 82 82
Page 65
- 56 -
BAB VII
PENUTUP
Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan panduan
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh
kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber
pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung. Selain itu, untuk
menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap
tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja
lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten
Badung Tahun 2016-2021.
Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja
bagi unit-unit kerja di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan
Agung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Diharapkan semua perangkat daerah dapat melaksanakannya
dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan
kinerja Lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
Mangupura, 27 September 2017
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/
SEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG
I MADE SUTAMA, SH., MH
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19621231 199212 1 005